rkt 2019 - e-renggar.kemkes.go.id filetujuan pembuatan recana kerja tahunan 2019 adalah sebagai...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA TAHUNAN 2019
DIREKTORAT
SURVEILANS DAN KARANTI\A KESEHATA\
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
eilans dan atan
tohang M. Epid 1991012001
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Berkat
Rahmat dan Karunia-Nya. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan dapat di selesaikan.
Tujuan pembuatan Recana Kerja Tahunan 2019 adalah sebagai acuan dalam pencapaian
tujuan, sasaran, indikator yang akan dicapai di Tahun 2019, dan pelaksanaan kegiatan yang
akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Surveilans dan
Karantina Kesehatan.
Jakarta,
DAFTAR ISI
Kata Pengantar 1
Bab I
Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1 1.2. Visi Misi 4 1.3. Maksud dan Tujuan 6 1.4. Dasar Hukum 6 1.5. Target dan Indikator 8
Bab II
Kelembagaan 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 2.2. Struktur Organisasi Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan
Bab III Gambaran Kegiatan 3.1. Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK)
Surveilans dan Kekantinaan Kesehatan
10 14
15
3.2 Sumber daya Manusia Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan yang meningkat Kualitasnya 18
3.3. Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan 20
3.4.Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit berpotensi wabah 14
3.5.Layanan Respon KLB dan Wabah 23
3.6. Layanan Imunisasi 24
3.7.Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging 30
3.8. Layanan Cegah Tangkal Penyakit dalam Pelaksanaan Asian Games
dan Para Games 34
3.9.Layanan Overhead 35
Rincian Anggaran 40
BAB IV Penutup 41
GAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Dimaksud agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat tervvujud. Dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJK) 2005-2025 dalam tahap ke-3
(2015-2019), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator
pembangunan sumber daya manusia, seperti: meningkatknya derajat kesehatan dan status
gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal,
kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan
penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, kelompok masyarakat, dan daerah.
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan merupakan salah satu unit kerja yang
berada di bawah struktur Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(selanjutnya disebut Ditjen P2P). Seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kesehatan
bahwa Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki ruang lingkup tugas yang
meliputi surveilans, karantina kesehatan, Penyakit Infeksi dan Emerging (PIE) dan
imunisasi.
1.2. Visi Misi Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Dimaksud agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJK) 2005-2025 dalam tahap ke-3
(2015-2019), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator
pembangunan sumber daya manusia, seperti: meningkatknya derajat kesehatan dan status
gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal,
kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan
penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, kelompok masyarakat, dan
daerah.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi Presiden
Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", Untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berdasarkan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati din i sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju,kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang diwujudkan yakni :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membanguna Indonesia dan i pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah program Indonesia Sehat dengan
sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial
dan pemerataan pelayanan kesehatan, Sasaran yang akan dicapai dalam program
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (RPJMN
2015-2019) adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang didukung melalui
strategis pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 disebutkan
bahwa diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu, menyeluruh dan
berkesinambungan dalam bentuk kegiatan dengan strategi pendekatan pelayanan
kesehatan promotive, preventif,kuratif, dan rehabilitatif.
Dengan telah ditetapkan RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015
dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan
nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
telah menyusun Rencana Aksi Program PP dan PL.
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan merupakan salah satu unit kerja yang
berada di bawah struktur Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(selanjutnya disebut Ditjen P2P). Seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kesehatan
bahwa Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki ruang lingkup tugas yang
meliputi surveilans, karantina kesehatan, PIE dan imunisasi.
1.3 Maksud dan Tujuan
Tujuan dan i penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2018 adalah:
1. Memberikan informasi kinerja yang akan dicapai dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai acuan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
kinerjanya.
1.4. Dasar Hukum
Dalam menetapkan tujuan, sasaran dan indikator pelaksanaan kegiatan Direktorat
Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki acuan dasar hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang No.1 tahun 1962 tentang Karantina Laut.
2. Undang-Undang No.2 tahun 1962 tentang Karantina Udara.
3. Undang-Undang No.4 tahun 1984 tentang Wabah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah No.40/1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan
Anak;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No.45 tentang Penyelenggaraan surveilans
Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Imunisasi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan No.1479/Menkes/SK/ X/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak
Menular Terpadu.
12. Keputusan Menteri Kesehatan No.949/Menkes/SK/ VIII/2004 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa.
13. Keputusan Menteri Kesehatan No.424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya
Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan.
14. Keputusan Menteri Kesehatan No.425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.
15. Keputusan Menteri Kesehatan No.431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis
Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan Di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas
Dalam Rangka Karantina Kesehatan.
16. Keputusan Menteri Kesehatan No.612/Menkes/SKN/2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia.
17. Keputusan Menteri Kesehatan No.1314/Menkes/SK/IX/2010 tentang Pedoman
Standarisasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor
Kesehatan Pelabuhan.
18. Peraturan Menteri Kesehatan No.1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan VVabah dan Upaya Penanggulangan. 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Surveilans Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan
Penyakit Menular;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan
Hepatitis Virus;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
1.5. Target dan Indikator
Kebijakan dan strategi ini sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019, terutama dalam hal menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular dan
diharapkan akan mampu mewujudkan target indikator pada tahun 2019, yaitu:
1. Sebanyak 93% anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap; 2. Sebanyak 70% anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib
lanjutan
3. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar
biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota (80%); 4. Penemuan kasus discarded campak per 100.000 penduduk; 5. Penemuan kasus AFP non Polio ?.2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun 6. Sebanyak (106%) Persentase kab/Kota yang mempunyai kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah; 7 Jumlah kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian
penyakit infeksi emerging sebanyak 400 Kabupaten/kota.
NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET
Target Ket.
1 2 3 4 5 6
Direktorat Survetlans dan Karantina Kesehatan
1 Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat satu kali imunisasi Hepatitis B, satu kali imunisasi BOG, tiga kali imunisasi DPT-HB-Hib, empat kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah bayi usia 0-11 bulan di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama, dikali dengan 100%
93
2 Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT- HB-Hib lanjutan
Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan, dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan dibagi jumlah seluruh anak usia 12-24 bulan selama kurun waktu yang sama dikali 100%
70
3
-
Penemuan kasus discarded campak per 100.000 penduduk
Penemuan kasus bukan campak per 100.000 penduduk
Rate kasus discarded campak = (Jumlah kasus negatif campak dibagi jumlah spesimen yang diperiksa IgM dan IgR) dibagi jumlah penduduk per 100.000
> 2
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
4 Penemuan kasus AFP non polio per 100.000 penduduk usia < 15 tahun
Penemuan kasus lumpuh layuh akut (Accute Flaccid Paralyse/ AFP) non polio per 100.000 penduduk dibawah usia 15 tahun
Rate lumpuh layuh akut/AFP non Polio = kasus AFP non Polio yang ditemukan dibagi kasus AFP non Polio yang diharapkan.
Kasus AFP non Polio yang diharapkan = Penduduk usia < 15 tahun dibagi 100.000
> 2
5 Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota
Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota yaitu Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun. Pada pelaksanaannya, kabupaten/kota dan/atau puskesmas melakukan respon terhadap sinyal kewaspadaan dini dalam SKDR yang muncul setiap minggu.
(Jumlah seluruh kab/kota yang telah melakukan respon terhadap sinyal kewaspadaan dafam SKDR dibagi jumlah seluruh kab/kota yang telah mengimplementasikan SKDR) dikalikan 100%
90
6 Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Kab/kota dengan pelabuhan, bandar udara dan PLBDN yang memiliki kriteria internasional, berfungsi rutin sepanjang tahun, terdapat unsur karantina kesehatan, imigrasi dan bea cukai telah memiliki kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan KKM
Jumlah kab/kota dengan pintu masuk internasional yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang berpotensi wabah dibagi Jumlah Kab/Kota yang memiliki pintu masuk internasional dikalikan 100%
106
7 Jumlah kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki NSPK terkait penyakit infeksi emerging, pembiayaan terkait penyakit infeksi emerging, Tim Gerak Cepat aktif, dan melakukan pengamatan mingguan, dan/atau penilaian risiko berkala penyakit infeksi emerging
(angka absolut) 400
6 RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
BAB II
KELEMBAGAAN
2.1.Tugas dan fungsi
Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 pada pasal 284 Direktorat Surveilans dan
Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans dan
karantina kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 284, Direktorat Surveilans
dan Karantina Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang surveilans, penyakit infeksi
emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans, penyakit infeksi
emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
3. Penyiapan penyusunan norma,standar, prosedur dan kriteria dibidang surveilans,
penyakit infeksi emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi. 4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans, penyakit
infeksi emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi. 5. Pemantauan,evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans, penyakit infeksi
emerging,kekarantinaan kesehatan dan imunisasi.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan terdiri atas :
1. Subdirektorat Surveilans mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria,dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang surveilans.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 287 Surveilans menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan respon
kejadian luar biasa dan wabah;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan respon
kejadian luar biasa dan wabah;
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
c. Penyiapan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria dibidang
kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah;
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kewaspadaan dini dan
respon kejadian luar biasa dan wabah;
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini dan respon
kejadian luar biasa dan wabah;
Subdit Surveilans terdiri atas 2(dua) seksi :
a. Seksi Kewaspadaan Dini yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,serta
pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini.
b. Seksi Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Respon Kejadian
Luar Biasa dan Wabah.
2. Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang penyakit infeksi emerging.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 291 Subdit Penyakit Infeksi
Emerging menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang deteksi dan intervensi
penyakit infeksi emerging;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang deteksi dan intervensi
penyakit infeksi emerging;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria dibidang
deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang deteksi dan
intervensi penyakit infeksi emerging;
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang deteksi dan intervensi
penyakit infeksi emerging;
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Subdit Penyakit Infeksi Emerging terdiri atas 2 (dua) seksi
a. Seksi Deteksi Penyakit Infeksi Emerging yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria,dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Deteksi Penyakit Infeksi Emerging .
b. Seksi Intervensi Penyakit Infeksi Emerging yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang Intervensi Penyakit Infeksi Emerging.
3. Subdirektorat Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang Karantina Kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 295 Subdit Karantina Kesehatan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang karantina kesehatan
pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos lintas
batas darat negara.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang karantina kesehatan
pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos lintas
batas darat negara.
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan
wilayah dan pos lintas batas darat negara.
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang karantina
kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah
dan pos lintas batas darat negara.
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang karantina kesehatan
pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos lintas
batas darat negara.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Subdit Karantina Kesehatan terdiri atas 2 (dua) seksi :
a. Seksi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara yang mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara .
b. Seksi Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat Negara
yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas
Darat Negara.
4. Subdirektorat lmunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang lmunisasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 299 Subdit imunisasi
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang imunisasi dasar dan
imunisasi lanjutan dan khusus.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang imunisasi dasar dan
imunisasi lanjutan dan khusus.
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus.
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang imunisasi dasar
dan imunisasi lanjutan dan khusus.
e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang imunisasi dasar dan imunisasi
lanjutan dan khusus.
Subdit lmunisasi terdiri atas 2(dua) seksi
a. Seksi lmunisasi dasar yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang lmunisasi Dasar.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
b. Seksi Imunisasi lanjutan dan khusus yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Imunisasi
lanjutan dan khusus.
2.2. Struktur Organisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dit. Surveilans dan Karantina
Kesehatan memiliki struktural sebagai berikut:
DIREKTORAT SURVEILANS, DAN KARANTINA KESEHATAN
TATA USAHA
SUB DIREKTORAT SURVEILANS
SUB DIREKTORAT IMUNISASI
SUB DIREKTORAT KARANTINA KESEHATAN
SUB DIREKTORAT PENYAKIT INFEKSI
EMERGING
JABATAN FUNGSIONAL (EPIDEMIOLOG, SANITARIAN,
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
BAB III
RENCANA KEGIATAN
1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
a) Review Draft Pedoman PD3I terhadap pedoman untuk petugas surveilans di
lapangan sebagai standar dan rujukan pelaksanaan kegiatan surveilans
PD3I, agar lebih jell dan tajam dalam memantau dan menangkap suspek
kasus di msyarakat.
b) NSPK Lab. Kesehatan Masyarakat 4 NSPK baru, sebagai dasar legalitas
pelaksanaan kegiatan surveilans berbasis laboratorium yang sedang dikembangkan di BBTKL
c) Revisi Juknis Imunisasi HPV dalam BIAS 4
d) Revisi Juknis Program Demonstrasi Imunisasi Pneumokokus 4
e) Pencetakan Juknis Pelaksanaan BIAS 4
f) NSPK Kekarantinaan Kesehatan di VVilayah yaitu, PP pelaksanaan
karantina rumah, karantina wilayah, karantina RS dan pembatasan sosial berskala besar
g) NSPK Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara 4 Revisi Standar
Operasional Prosedur di Pintu Masuk Negara
h) Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi
Emerging 4 yaitu, NSPK Surveilans Sindrom, Pedoman Pengendalian
Penhyakit Meningitis Menicoccus
2. Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB
a) Bimbingan Teknis SKD Penyakit Berpotensi KLB 4 Asistensi teknis ke
daerah dalam melakukan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB,
meliputi pelaksanaan Surveilans PD3I, SKDR, STP.
b) Monitoring Evaluasi SKD Penyakit Berpotensi KLB memantau hashl
pelaksanaan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB dan memberikan
umpan batik untuk perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
3. Layanan Respon KLB dan Wabah
a) Bimbingan Teknis Investigasi dan Penanggulangan KLB asistensi teknis ke daerah secara terintegrasi mengenai pelaksanaan penanggulangan KLB,
bencana dan situasi khusus lainnya
b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Respon KLB dan Wabah memantau
hasil pelaksanaan respon KLB dan Wabah dan memberikan umpan balik
guna perbaikan pelaksanaan program kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB selanjutnya
4. Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging
a) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit lnfeksi Emerging 4
masih banyak daerah yang belum melakukan prosedur pencegahan dan
penanggulangan penyakit infeksi emerging sesuai dengan pedoman yang
telah dibuat sehingga diperlukan asistensi dalam pelaksanaan kegiatannya
5. Layanan Imunisasi
a) Supervisi Suportif 4 untuk melihat apakah pelaksanaan program imunisasi
sesuai dengan SOP atau tidak, muai dan i perencanaan kebutuhan logistik,
penyimpanan vaksin, pengelolaan rantai dingin, sampai dengan pengelolaan
limbah imunisasi. Pemilihan lokasi berdasarkan hasil analisa cakupan
imunisasi, ada/ tidaknya KLB PD3I, atau ada/ tidaknya masalah lain yang perlu ditindaklanjuti.
b) Asistensi KOMNAS ke KOMDA KIPI untuk memantau peran Komda KIPI
dalam menindaklanjuti kasus KIPI yang terjadi di daerah masing-masing,
serta memberikan bimbingan kepada Komda KIPI terkait permasalahan-
permasalahan yang terjadi dalam menindaklanjuti kasus KIPI.
c) Pelaksanaan Data Quality Self-Assessment (DQS) untuk menilai kualitas
data cakupan hasil pelaksanaan program imunisasi. Hal ini penting dilakukan
untuk memastikan bahwa hasil cakupan imunisasi yang dilaporkan oleh
puskesmas, kab/kota dan provinsi valid, sehingga tidak terjadi under atau over reporting.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
d) Pelaksanaan Effective Vaccine Management (EVM) --> untuk menilai
manajemen rantai vaksin yang ada di provinsi, kabupaten/ kotta dan
puskesmas. EVM ini penting dilakukan untuk memastikan vaksin disimpan
dan distribusikan pada rantai dingin yang balk.
e) Validasi Logistik -> untuk memeriksa stok vaksin program imunisasi yang ada
di gudang vaksin nasional di Bandung.
f) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi Lanjutan -> untuk memantau
pelaksanaan imunisasi lanjutan pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah
(BIAS), pada bulan Agustus dan November.
6. Layanan Kekarantinaan Kesehatan
a) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Karantina Kesehatan di Wilayah dan PLBDN
—> ke provinsi dan 10 PLBDN.
b) Bimbingan Teknis Program Kekarantinaan Kesehatan di KKP -->ke pelabuhan
dan bandara di KKP induk maupun wiker
c) Supervisi Suportif Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk
Negara —>
d) Evaluasi Penyelenggaraan Program Kekarantinaan Kesehatan di PLBDN ->
mengevaluasi/membahas program karantina kesehatan mingguan/secara
berkala
e) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Karantina Kesehatan Pelabuhan dan
Bandar Udara -› mom terkait program kekarantinaan kesehatan di pintu
masuk negara dalam rangka pengendalian karantina dan surveilans
epidemiologi, pelayanan kesehatan kekarantinaan kesehatan dan
pengendalian faktor risiko kesehatan.
14 RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
7. Layanan internal: (overhead)
7.1. Renggar:
a. Koordinasi renggar internal direktorat untuk penyusunan renggar tahun selanjutnya
mulai e renggar, pagu indikatif, pagu definitif di lakukan di kantor
b. Penelaahan mulai e renggar, pagu indikatif, pagu definitif oleh Bagian PI, Roren,
DJA, Bappenas untuk tahun selanjutnya, lokasi tergantung dan i penelaah.
7.2. Money:
a. Koordinasi & evaluasi program/kegiatan Direktorat (internal direktorat) terkait capaian
output, keuangan, dan indikator di laksanakan di kantor
b. Evaluasi program/kegiatan Direktorat terkait capaian output, keuangan, dan indikator
tahun berjalan dengan melibatkan LS (DJ/DJPB/Bappenas/LKPP/Roren/Rokeu/Bag.
PI) dan LP (Bagian PI, Keuangan, Pegum, KKP Soetta, KKP Priok, BBTKL Jkt)
dengan mekanisme paket meeting di area Jabar
c. Koordinasi LS/LP dengan biaya Direktorat masing-masing baik yang dihadiri eselon
2 maupun staf terkait dengan kegiatan teknis, keuangan, BMN, kepegawaian, Renggar
7.3. Pengelolaan data dan informasi:
a. Penyusunan laporan kegiatan/program direktorat berupat Laporan tahunan dan
LAKIP dilakukan di kantor
b. Penghapusan dokumen yang lebih dan i standar penyimpanan dokumen dilakukan di kantor
7.4. Pengadaan sarana kantor
a. Belanja keperluan sehari-hari, pengiriman logistik dan dokumen, pencetakan
pelaporan, toner, biaya administrasi bank, sewa mesin fotocopy, pemeliharaan
komputer/laptop, printer,mesin fotocopy
b. Pengadaan meubelair dan partisi surveilans
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
7.5. Pengelolaan keuangan
a. Honor pengelola kegiatan: KPA, PPK, Bendahara, PPSPM, Penguji, pejabat
pengadaan dan penerima, operator SPM dan pajak
b. Koordinasi pengelola keuangan (PPK, bendahara, PUM) internal direktorat diadakan dikantor
7.6. Pengelolaan BMN
a. Koordinasi internal direktorat yg melibatkan Subdit terkaait dengan BMN untuk
dimasukan ke dalam SIMAK BMN
b. Monitoring logistik untuk menyelesaikan BAST di Dinkes Prov terkait barang yang
diadakan tahun berjalan, maupun tahun sebelumnya yang belum selesai BAST, termasuk proses hibah BMN
c. Inventarisasi/Penyusunan penghapusan BMN yang sudah masuk kriteria penghapusan.
7.7. Pengadaan alat pengolah data berupa printer, laptop, komputer
7.8. Koordinasi kepegawaian terkait dengan kenaikan pangkat, beban kerja, jabfung dll
terkait kepegawaian diinternal direktorat
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan
8.1.Pengadaan Logistik Surveilans
a) Pengadaan Bahan Kesehatan Situasi Khusus didistribusikan pada saat kejadian bencana atau pada situasi khusus tertentu lainnya (contoh pengungsian TKIB, imigran, dll)
b) Pengadaan Logistik Surveilans Polio untuk B/BTKL -› agar sampel surveilans polio
lingkungan yang dikirim ke laboratorium dapat langsung diproses untuk dilakukan
pemeriksaan sehingga kasus virus polio liar dengan cepat dapat diketahui
8.2. Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan
a). Pengadaan Thermalscanner mampu memindai suhu tubuh secara massal, cepat
dan akurat, sebagai upaya deteksi dini potensi penyakit PHEIC, yang sebagian besar
tanda suatu penyakit potensi PHEIC adalah adanya peningkatan suhu tubuh pada
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
seseorang yang terduga (suspek). Didistribusikan ke 10 KKP: Makassar, Banten,
Ambon, Palangkaraya, Merauke, Pangkalpinang, Jambi, Samarinda, Gorontalo.
b). Pengadaan Boarding KIT 4 digunakan saat petugas KKP melakukan pengawasan
terhadap alat angkut seperti kapal dan pesawat di pelabuhan dan bandar udara. Didistribusikan ke 49 KKP.
9. Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB
9.1. Advokasi, Sosialisasi, dan Koordinasi
a) Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit
Berpotensi KLB 4 untuk membangun dan memperkuat koordinasi dg Dinkes
Prov di Indonesia, serta mengevaluasi pelaksanaan kewaspadaan dini dan
respon penyakit berpotensi KLB di seluruh provinsi. Peserta: petugas pengelola program surveilans
b) Sosialisasi dan Uji Coba Pengembangan SKDR bagi B/BTKL dan RS 4 Tahun
ini (2018) akan dilaksanakan pengembangan aplikasi SKDR bagi B/BTKL-PP
dan RS. Kemudian tahun 2019, akan dilaksanakan Sosialisasi dan Uji Coba
Pengembangan SKDR tsb. Tujuannya untuk menjaring penemuan kasus
penyakit potensial KLB di RS, dan untuk mendukung konfirmasi laboratorium dan i B/BTKL maupun RS. Peserta dan i 10 B/BTKL dan perwakilan dan i 10 RS rujukan.
9.2. Penemuan Kasus PD3I
a). Konfirmasi Kasus Penyakit PD3I 4 tim pusat memberikan bimbingan
pelaksanaan konfirmasi kasus terhadap provinsi dan kab/kota yang daerahnya
ditemukan kasus suspek PD3I, untuk mengetahui penyebab, sumber dan cara
penularan serta faktor risiko penularan PD3I, sehingga dapat menekan angka
morbiditas, mortalitas serta penyebaran penyakit/kejadian.
b). Koordinasi Tim Ahli Surveilans PD3I 4 untuk membahas perkembangan kasus-
kasus pending PD3I maupun isu terkini mengenai PD3I yang memerlukan rekomendasi dan i tim ahli.
C) Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Nasional PD3I untuk mengevaluasi dan memonitoring kemajuan pengendalian PD3I di Indonesia, kendala atau
hambatan di lapangan, perkembangan kasus baru di lapangan, maupun
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
beberapa kasus/kejadian KLB di beberapa wilayah di Indonesia. Peserta: dinkes provinsi.
d) Monitoring Evaluasi Polio Lingkungan di B/BTKL 4 money terhadap suryeilans
polio lingkungan yang selama ini dilakukan oleh B/BTKL, dan melihat langsung
bagaimana suryeilans tersebut dilakukan, termasuk pengambilan dan
pemeriksaan spesimen lingkungan untuk membuktikan tidak terdapat lagi virus polio di lingkungan
9.3. Verifikasi Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB
verifikasi sinyal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sinyal SKDR yang
ditemukan tersebut benar terjadi atau tidak di masyarakat, sehingga dapat
dilakukan pengendalian dan pemutusan rantai penularan untuk meminimalkan jumlah kasus.
9.4.Pemeliharaan Sistem Informasi Surveilans
pemeliharaan peralatan IT PHEOC dan jaringan servernya, serta pembelian paket pulsa
untuk mengirimkan feedback sms oleh aplikasi SKDR kepada petugas puskesmas terhadap
laporan sms penyakit mingguan yang telah dikirimkan.
9.5. Penyusunan dan Pengadaan Media KIE 4 pengadaan media KIE yang berupa
leaflet, poster, buku saku untuk petugas surveilans daerah
10. Layanan Respon KLB dan Wabah
10.1. Advokasi, Sosialisasi, dan Koordinasi Jejaring Surveilans
a) Pertemuan Koordinasi LS/LP dalam rangka Penanggulangan KLB/Bencana untuk
memperkuat koordinasi dan jejaring dalam pelaksanaan penanggulangan KLB
dan bencana yang sedang atau pernah terjadi, serta membahas mengenai
KLB/bencana yang sedang berlangsung, yang memerlukan masukan dan kontribusi dan i LP/LS terkait.
b). Rapat Koordinasi PHEOC 4 rapat rutin untuk membahas mengenai kejadian
KLB/wabah yang sedang terjadi di daerah.
10.2. Penyelidikan Epidemiologi
Investigasi KLB/VVabah Terintegrasi penyelidikan epidemiologi di lapangan oleh
tim pusat bersama dengan LP/LS, untuk mengetahui penyebab, sumber dan cara
penularan serta faktor risiko penularan penyakit, sehingga dapat menekan angka
morbiditas, mortalitas serta penyebaran penyakit/kejadian.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
10.3. Analisis Data dan Kajian Ilmiah KLB 4 membahas hasil investigasi dan sebagai
bahan evaluasi dan pembelajaran dalam penanganan KLB/wabah di Indonesia.
11. Surveilans Berbasis Kejadian
11.1. Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB verifikasi atas rumor atau informasi baik dan i petugas kesehatan di lapangan/daerah, masyarakat mau pun media massa,
dengan menggunakan media komunikasi seperti telpon, sms, media sosial, dan surat
elektronik atau turun langsung ke lapangan bila diperlukan.
11.2. Operasional PHEOC 4 operasional untuk Public Health Emergency Operation
Centre (PHEOC), termasuk piket mingguan secara bergantian oleh tim pengelola PHEOC.
12. Layanan Imunisasi, terdiri dan i Layanan Imunisasi Rutin (yaitu Imunisasi Dasar dan Lanjutan) serta Layanan Imunisasi dalam rangka Pengenalan Antigen Baru.
12.1. Layanan Imunisasi Rutin
1 Advokasi, Sosialisasi, dan Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin
a) Pertemuan Penguatan Imunisasi Rutin 4 Kegiatan bertujuan untuk
melakukan evaluasi program imunisasi tahun berjalan dan perencanaan
program imunisasi untuk tahun selanjutnya. Kegiatan ini dilakukan dalam
bentuk pertemuan dengan mengundang kepala bidang/kepala seksi yang
membawahi program imunisasi, pengelola imunisasi dan Komda KIPI dan i 34 Dinas Kesehatan Provinsi.
b) Koordinasi dg Stakeholder (Technical Working Group/TWG) 4 koordinasi
rutin antara subdit imunisasi dengan ITAGI, WHO, UNICEF, dan LS/LP
lainnya, minimal dua bulan sekali
c) Koordinasi dg Tim Ahli (ITAGI) untuk mengkaji/membahas pelaksanaan
imunisasi, isu-isu terkini mengenai imunisasi, dan/atau hasil kajian tim ahli
mengenai perkembangan vaksin baru, yang melibatkan subdit imunisasi
dengan seluruh anggota tim ahli (ITAGI) dan LS/LP terkait.
d) Pekan Imunisasi Dunia (PID) peringatan Pekan Imunisasi Dunia (PID)
diharapkan dapat meningkatkan awareness dan partisipasi masyarakat
terhadap program imunisasi. Untuk tahun 2019, Pekan Imunisasi Dunia (PID)
akan dilakukan dengan mengundang lintas program, lintas sektor, serta
masyarakat umum
19 RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
e) Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Wasor Imunisasi untuk melakukan
evaluasi terhadap kinerja wakil supervisor (wasor) di kab/kota yang cakupan
imunisasinya rendah. Peserta: provinsi dan wasor dan i kab/kota.
f) Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi Lanjutan untuk akselerasi cakupan imunisasi lajutan yang masih rendah. Peserta: Kementerian
Pendidikan, Kementerian Agama, Organisasi Profesi, serta LS/LP terkait.
2 Surveilans KIPI dan Pendampingan Penguatan Imunisasi dalam rangka KLB PD3I
a) Investigasi dan Audit Kasus KIPI untuk menginvestigasi dan mencari tahu
penyebab terjadinya kasus KIPI, serta tindaklanjutnya dengan berpedoman
pada instrument investigasi kasus KIPI, dan dilakukan bersama dengan
Komnas PP KIPI dan Komda KIPI setempat.
3. Asistensi Teknis Penguatan Program Imunisasi dalam rangka KLB PD3I
Pendampingan Akselerasi Imunisasi Nasional
a) Gerakan Akselerasi Pencapaian Target Imunisasi Nasional untuk
akselerasi peningkatan cakupan imunisasi dalam rangka pencapaian target
RPJMN dan Renstra di tahun 2019. Akselerasi pencapaian target imunisasi
nasional itu sendiri dilakukan melalui kegiatan di lapangan berupa DOFU,
BLF dan sweeping, secara serentak di seluruh Indonesia setiap 3 bulan 1
kali, dengan pendanaan dan i BOK (DAK non fisik).
b) Advokasi Sosialisasi dalam rangka Akselerasi Pencapaian Target Imunisasi
di NTT -4 untuk akselerasi peningkatan cakupan imunisasi di Prov NTT,
mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, organisasi
masyarakat, lintas program/ lintas sektor dan i 22 kab/kota di NTT.
C) Money dalam rangka Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional untuk
memantau proses persiapan dan pelaksanaan gerakan akselerasi imunisasi
nasional di 17 prov.
d) Pembinaan Imunisasi di Daerah Terpencil dan Tertinggal (Sustainability
Outreach Service/ SOS) -4 khusus untuk Provinsi yang memiliki daerah
terpencil dan tertinggal, untuk memastikan pelaksanaan imunisasi di daerah
terpencil dan tertinggal tersebut tetap berjalan dengan baik dan sesuai
dengan pedoman pelaksanaan imunisasi untuk daerah terpencil dan
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
tertinggal, serta untuk melihat dan bersama-sama mencarikan solusi
permasalahan yang dihadapi di daerah tersebut.
4. Pencatatan dan Pelaporan Imunisasi Berbasis Web
untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan serta kualitas data yang dilaporkan. Bekerja sama dengan BNPT dan Pusdatin dalam mengembangkan sistem RR Imunisasi berbasis web yang terintegrasi dengan aplikasi web yang dikembangkan pusdatin. Kegiatan akan dilaksanakan di 3 Prov, yaitu NTB, Bali dan Bangka Belitung.
a) Pengembangan RR Imunisasi Berbasis Web
b) Sosialisasi RR Imunisasi Berbasis Web
C) Training RR Imunisasi Berbasis Web di 3 ProvPiloting (NTB, Bali, Babel)
d) Monitoring Evaluasi Implementasi RR Imunisasi Berbasis We
Pengadaan Media KIE
a) Pengadaan Media KIE Imunisasi Rutin --> pengadaan Media KIE cetak
berupa spanduk, poster, roll banner, flyer, dan buku saku, didistribusi ke 34 prov
b) Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) penayangan ILM di TVRI, TV
swasta nasional, radio, media online berbasis internet, TV Commuter Line
dan KA jarak jauh, TV bandara.
13. Layanan Imunisasi dalam rangka Pengenalan Antigen Baru 13.1 Advokasi, Sosialisasi, dan Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi dalam
rangka Pengenalan Antigen Baru
a) Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Program Demonstrasi Imunisasi HPV
untuk membangun dan memperkuat koordinasi dalam rangka pelaksanaan
program demonstrasi imunisasi HPV di Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan
Kab. Bantu!, DIY. Peserta melibatkan Dinas Pendidikan, Organisasi
Keagamaan, Organisasi Profesi, serta LS/LP terkait.
b) Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Program Demonstrasi Imunisasi --)
untuk membangun dan memperkuat koordinasi dalam rangka pelaksanaan
program demonstrasi imunisasi Pneumokokus di 3 Prov (Jabar, Jateng, NTB.
13.2. Pendampingan Pelaksanaan Imunisasi dalam rangka Pengenalan Antigen Baru.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
a). Pendampingan Pelaksanaan Program Demonstrasi Imunisasi Pneumokokus
b). Pendampingan Pelaksanaan Program Demonstrasi lmunisasi HPV
kegiatan tersebut untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan umpan
balik hasil pelaksanaan imunisasi dalam rangka pengenalan antigen baru.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing provinsi dipilih 2 kab/kota untuk
memastikan semua sasaran telah mendapatkan imunisasi pada saat
pengenalan antigen baru
Pengadaan Media KIE
a) Pengadaan Media KIE Cetak untuk Program Demonstrasi Imunisasi
Pneumokokus dan Program Demonstrasi Imunisasi HPV, berupa spanduk,
poster, roll banner, flyer, dan buku saku
14. Layanan Imunisasi di Papua dan Papua Barat
1. Pendampingan Pelaksanaan SOS di Papua dan Papua Barat
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2017, untuk daerah yang
memiliki akses geografi sulit, pelaksanaan imunisasi dilakukan dengan strategi SOS,
dimana pelayanan imunisasi dilakukan 3 bulan sekali terintegrasi dengan pelayanan
kesehatan lainnya. Salah satu provinsi yang perlu melakukan SOS adalah Provinsi
Papua dan Papua Barat. Namun, pelaksanaan SOS di 2 prov tersebut selama ini
belum melembaga dan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Untuk itu, diperlukan
pendampingan untuk memastikan kegiatan imunisasi melalui strategi SOS ini dilaksanakan.
15. Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah dan PLBDN
1 Advokasi, Sosialisasi, dan Koordinasi
a) Sosialisasi Advokasi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah
Melalui kegiatan ini, daerah diharapkan mempunyai kemampuan dalam
sistem kesehatannya untuk dapat melakukan pencegahan, deteksi, dan
respon suatu kejadian yang berpotensi kedaruratan kesehatan masayarakat.
Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah merupakan bentuk
intervensi dalam menghadapi KKM berpotensi wabah. Kegiatan ini
mengundang LP/LS/stakeholder/masyarakat yang terkait dalam kegiatan
penanggulangan KKM.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
b) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Program Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah membahas, harmonisasi, dan koordinasi program-program
karantina kesehatan dengan program lainnya balk di Kementerian Kesehatan
maupun dengan K/L lainnya
c) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Program Kekarantinaan Kesehatan di
PLBDN ---> membahas, harmonisasi, dan koordinasi program-program
karantina kesehatan dengan program lainnya balk di Kementerian Kesehatan
maupun dengan K/L lainnya di PLBDN
2. Workshop Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan PLBDN
a) Reviu Pelaksanaan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di PLBDN
4 berupa pertemuan di KKP yang memiliki PBLDN tersebut yang membahas
terkait pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan alat angkut pada PLBDN.
Reviu dilakukan terhadap ketepatan pelaporan, berapa banyak jumlah alat
angkut yang diawasi, berapa jumlah yang ditindaklanjuti, dan sebagainya
b) Workshop Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan 4 untuk
meningkatkan wawasan dan pengetahuan petugas di PLBDN dalam rangka
menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan. Kegiatan dilaksanakan di
PLBDN Skouw (KKP Kelas II Jayapura) dan PLBDN Motaain (KKP Kelas III
Ku pang).
3. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Wilayah
4 Yang akan dilaksanakan di 9 kab/kota (Kapuas Hulu, Bengkayang,
Ketapang, Kotawaringin Timur, Tanjung Jabung Barat, Berau, Pangkep,
Bone, Tapanuli Utara)
a) Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Renkon Penanggulangan KKM di
Wilayah tujuannya untuk membangun komitmen seluruh lintas sektor
terkait dan kepala daerah tersebut untuk dapat mengimplementasi rencana
kontinjensi yang sudah disusun dan disepakati bersama dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
b) Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Wilayah
penyusunan rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan masyarakat dan
table top exercise untuk menguji rencana kontinjensi tersebut. Metode
penyelenggaraan kegiatan ini dengan ceramah, diskusi, tanya jawab dan role
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
play yang dipandu oleh narasumber/ fasilitator yang kompeten, seperti dani
Pemerintah Pusat, WHO, Dinas Kesehatan, BNPP, Sekretariat Komnas
lmplementasi IHR/ Zoonosis, Kepala KKP dan Kepala Daerah/perwakilan
setempat
16. Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan dan Bandar Udara
1 Advokasi, Sosialisasi, dan Koordinasi
a) Sosialisasi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan --> RUU
Kekarantinaan Kesehatan saat ini masih dibahas di Badan Legislasi DPR RI,
dan diharapkan tahun 2019 sudah selesai menjadi Undang-Undang
Kekarantinaan Kesehatan, sehingga dapat disosialisasikan ke seluruh KKP
b) Sosialisasi Kewaspadaan Terhadap KKM dan Importasi Penyakit melalui
Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan sosialisasi kegiatan pelayanan
kekarantinaan kesehatan dengan sasaran kepada masyarakat luas terkait
kewaspadaaan dini terhadap kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat
balk episenter maupun kasus importasi penyakit
c) Penyusunan Bahan Advokasi dan Sosialisasi 4 bahan tersebut diperlukan
untuk melakukan advokasi dan sosialisasi program kekarantinaan kesehatan
di Pintu Masuk Negara kepada KKP, pemerintah daerah, LP/LS, stakeholder
di pintu masuk negara, dan masyarakat terkait
2. Koordinasi Program Karantina Kesehatan
a) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Program Kekarantinaan Kesehatan
dengan LP/LS membahas, harmonisasi, dan koordinasi program-program
karantina kesehatan dengan program lainnya balk di Kementerian Kesehatan
maupun dengan K/L lainnya
b) Koordinasi Program Kekarantinaan Kesehatan Pada Situasi Khusus -->
dilakukan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan
pada situasi khusus seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya ldul Adha, Hari
Raya Natal dan Hari Besar Keagamaanya lainnya. Selain itu pelaksanaan kekarantinaan kesehatan pada event Nasional dan Internasional seperti Tahun Baru, Sail, dan sebagainya
c) Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Kekarantinaan Kesehatan di
Pintu Masuk Negara rutin dalam kantor
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Review dokumen Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Pelabuhan dan Bandara (yang telah disusun) dilaksanakan untuk melakukan pendampingan
mereviu dan updating informasi/data pada dokumen rencana kontinjensi di pintu
masuk negara
4. Pengembangan dan Pemeliharaan Simkespel --> diperlukan pengembangan guna
meningkatkan utilitas dan fungsi serta perbaikan-perbaikan substansial kegiatan
Penerbitan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan berupa Pengadaan Dokumen
ICV dan Buku Kesehatan Kapal, yang didistribusi ke 49 KKP
17. PelatihanANorkshop Petugas dalam Kewaspadaan Dini a) Workshop Petugas Surveilans dim Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Papua
Tujuan: Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petugas surveilans
Kabupaten/Kota dalam rangka kewaspadaan dini penyakit dan upaya respon
penanggulangannya.
Peserta: Petugas surveilans Provinsi dan Kab/kota.
b) Pelatihan Kapasitas TGC dalam Respon KLB dibagi menjadi 3 regional (Jawa
Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan)
Tujuan: meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petugas TGC di daerah
dalam upaya kewaspadaan dini dan respon KLB seperti deteksi dini penyakit
menular, PE, investigasi KLB, verifikasi sinyal dan respon KLB, pelaporan
KLB/wabah, dan sebagainya.
C) Workshop Analisis Risiko dan Kajian Data Surveilans di Bali
Peserta: Staf teknis yang mempunyai tugas analisis penyakit berpotensi KLB di unit
program masing-masing dilingkungan Ditjen P2P.
d) Workshop Penguatan Surveilans Berbasis Lab bagi Petugas B/BTKL & RS di Yogyakarta
Tujuan: Penguatan surveilans berbasis laboratorium (rutin) bagi B/BTKL.
Peserta: 10 B/BTKL, unit program dilingkungan Ditjen P2P dan Badan Litbangkes.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
2 Workshop Petugas Imunisasi dim rangka Pengenalan Antigen Baru
a. Workshop dalam rangka Program Demonstrasi Imunisasi HPV di Provinsi D.I. Yogyakarta
Tujuan: Meningkatkan kapasitas petugas imunisasi dan pengetahuan LP/LS
untuk persiapan menghadapi program demonstrasi imunisasi Human Pappilloma Virus (HPV)
Peserta: Perwakilan LP/LS di provinsi, perwakilan Kabupaten, serta
perwakilan puskesmas (kepala puskesmas, petugas imunisasi, dan petugas
pengendalian penyakit tidak menular)
Workshop dalam rangka Program Demonstrasi Imunisasi Pneumokokus di 3 Prov (Jabar, Jatim, NIB)
Tujuan: Meningkatkan kompetensi petugas imunisasi dan pengetahuan
LP/LS untuk persiapan menghadapi program demonstrasi imunisasi
pneumokokus
Lokasi: Prov. Nusa Tenggara Barat (Kota Bima, Kab. Sumbawa, Kab.
Dompu, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Bima), Provinsi Jawa Barat (Kota
Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor dan Kab. Bogor) dan Provinsi Jawa Timur
(Kota Surabaya, Kab. Gresik dan Kab. Sidoarjo).
Peserta: Perwakilan LP/LS, Kabupaten, serta perwakilan puskesmas (kepala
puskesmas, petugas imunisasi dan petugas ISPA)
18. Peningkatan Kemampuan Intervensi Penyakit Infeksi Emerging a. Pelatihan TGC Penyakit Infem di 7 Prov (Jabar, Jatim, Jateng, Sumsel,
Bengkulu, Jambi, Kalbar)
merupakan tindak lanjut dan i TOT TGC Pencegahan dan Pengendalian PIE yang
sudah dilaksanakan pada tahun 2017 dan Pelatihan TGC tahun 2018 yang
dilaksanakan di 5 Propinsi.
Peserta: Dinas Kesehatan Kab/Kota, KKP/wilker, B/BTKL PP, Rumah sakit, dan
Laboratorium Kesehatan Daerah.
b. Workshop Sistem Surveilans Sindrom di Jawa Barat
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petugas kesehatan dinas
kesehatan, KKP, B/BTKLPP, rumah sakit dalam melakukan deteksi dini penyakit
infeksi emerging melalui surveilans sindrom.
2. Peningkatan Kemampuan Kekarantinaan Kesehatan
a Diklat Deteksi Masalah Kesehatan Akibat Nubika di Jakarta
Tujuan: Meningkatkan kapasitas petugas KKP dalam melakukan deteksi dini
permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh nuklir, biologi, dan kimia
(nubika), melibatkan TNI divisi bidang Nubika, BPPSDM Kesehatan, dan
Bapeten
Peserta: 1 angkatan sebanyak 30 orang
b. Pelatihan Dokter dan Perawat Penerbangan bagi Petugas KKP di Jakarta
Tujuan: Meningkatkan keterampilan dokter dan perawat dalam pencegahan
dan pengendalian penyakit akibat pekerjaan dan terkait lingkungan kerja
khususnya pilot, awak kokpit, awak kabin, personel darat. Penyelenggaraan
melibatkan Lakespra. khusus dokter selama 118 hari dan perawat selama 90 hari.
c Diklat Kekarantinaan Kesehatan dan Jiwa Korsa bagi Petugas dan
Pejabat Struktural di Jakarta
Tujuan: Meningkatkan kapasitas petugas dalam upaya cegah tangkal
penyakit di pintu masuk negara, dan diharapkan dapat meningkatkan jiwa
korsa di pintu masuk Negara.
Diklat Sanitasi Alat Angkut (Sanitasi Kapal dan Sanitasi Pesawat) di Jakarta
Tujuan: Meningkatkan kapasitas petugas KKP dalam upaya pengendalian
faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan PHEIC di alat angkut.
e Diklat Bagi Pelatih Pelaksanaan Vaksinasi Internasional
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Tujuan: Meningkatkan kemampuan dalam mengelola penyelenggaraan
upaya vaksinasi bagi pelaku perjalanan internasional dalam rangka upaya
pencegahan kejadian yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat.
Peserta: Penanggung jaab medis pengelolaan vaksinasi di KKP
A. Layanan Deteksi Dini Kejadian Penyakit Infeksi Emerging
1. Advokasi, Sosialisasi, dan Koordinasi
a. Pertemuan Tim Ahli Penyakit Infem
Mengundang para ahli di bidang Penyakit Infem, bertujuan untuk melakukan update informasi serta menganalisis kejadian penyakit infeksi emerging yang sedang
menjadi perhatian dunia.
b. Pertemuan Jejaring Penyakit Infem
Kegiatan berupa diskusi/curah pendapat, bertujuan untuk membangun kesepakatan
dan kesepahaman LP dan LS dalam pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi
emerging. Materi yang dibahas: identifikasi masalah dan kendala dalam
penanggulangan di lapangan, identifikasi faktor risiko, dan indentifikasi sumber daya
pendukung dalam penaggulangan.
c. Koordinasi dengan Unit Terkait LP/LS
Menghadiri undangan dan i LP maupun LS terkait
2. Verifikasi Rumor
Verifikasi rumor untuk memastikan bahwa rumor ditemukannya kasus penyakit
infeksi emerging tersebut benar terjadi atau tidak di masyarakat, sehingga dapat
dilakukan pengendalian dan pemutusan rantai penularan untuk meminimalkan
jumlah kasus, melibatkan LP/LS terkait di Provinsi/daerah tempat terjadinya rumor.
3. Surveilans PIE Berbasis Kejadian
Pembuatan surveilans sentinel PIE berbasis sindrom di rumah sakit. Kegiatan terdiri
dan: Pengambilan dan pengiriman spesimen (2x dalam 1 tahun) biaya untuk petugas
rumah sakit yang dan monitoring pelaksanaan surveilans sentinel.
4. Pengadaan Logistik Surveilans Sentinel PIE
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Berupa logistik pengambilan dan pengiriman spesimen sebagai bahan untuk
melaksanakan pemeriksaan laboratorium. Logistik ini akan didistribusikan ke RS
Surveilans Sentinel PIE. Kriteria pemilihan rumah sakit adalah rumah sakit yang
sudah melaksanakan surveilans sentinel lainnya seperti surveilans sentinel Influenza-like Illness (ILI), surveilans Severe Acute Repiratory Infections (SARI), Ssitem Surveilans Sentinel Dengue (S3D), surveilans kelainan kongenital, maupun surveilans Congenital Rubella Syndrome (CRS).
B. Layanan Intervensi Kejadian Penyakit Infeksi Emerging
1. Advokasi, Sosialisasi, dan Koordinasi
a. Pertemuan Penyakit Infeksi Emerging
Berupa pertemuan para pengelola Penyakit infeksi emerging di Provinsi, termasuk
sosialisasi dan advokasi kegiatan Penyakit infeksi emerging dengan LP dan LS
b. Penyelidikan Epidemiologi
PE dilaksanakan di daerah tempat ditemukannya kasus penyakit infeksi emerging
(baik suspek maupun konfirmasi) di seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan
verifikasi kepada petugas kesehatan Puskesmas. Selain itu, PE juga dilaksanakan
dalam rangka surveilans faktor risiko penyakit infeksi emerging untuk pencarian ada
atau tidaknya transmisi penyakit virus zika di Indonesia. Pada tahun 2016 telah
dilakukan surveilans faktor risiko zika di 7 Provinsi yaitu Prov. Kepulauan Riau, Prov.
Jambi, Prov. Jateng, Prov. Jatim, Prov. Bali, Prov.Kaltim, dan Prov. Sulteng. Hasil
survei tersebut menunujukkan hasil negative pada sampel manusia, namun
ditemukan hasil positif pada sampel nyamuk yang diambil di Prov. Kepulauan Riau,
Prov. Jateng, Prov. Bali, dan Prov. Kaltim.
3. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Menyediakan pembiayaan bagi pengiriman spesimen kasus suspek penyakit infeksi emerging dan i mulai lokasi ditemukan kasus sampai di laboratorium rujukan nasional
penyakit infeksi emerging (Balitbangkes Jakarta)
4. Pengadaan Media KIE Penyakit Infeksi Emerging
Berupa Penerbitan buletin MASTER PIE secara berkala (3 bulanan).
5. Pengadaan Logistik Penanggulangan Penyakit !dem
Berupa Alat Pelindung Din i (APD) PIE
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
RINCIAN ANGGARAN TAHUN 2019 DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN
TAHUN 2019
NO OUTPUT RKAKL TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
1 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Surveilans dan Karantina Kesehatan 9 Dokumen
979.500.000
a Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Surveilans
286.860.000
b Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kekarantinaan Kesehatan
692.640.000
2 Sumber Daya Manusia Surveilans dan Karantina Kesehatan yang Meningkat Kualitasnya [Base Line] 1.234 Orang
11.006.500.000
a Sumber Daya Manusia Surveilans yang meningkat kualitasnya
1.358.976.000
b Sumber Daya Manusia Imunisasi yang Meningkat Kualitasnya
5.355.156.000
c Sumber Daya Manusia Kekarantinaan Kesehatan yang Meningkat Kualitasnya
4.292.368.000
3 Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan [Base Line] 1. 884 Unit
182.979.440.000
a Sarana dan Prasarana Surveilans 4.928.380.000
b Sarana dan Prasarana Kekarantinaan Kesehatan
178.051.060.000
4 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB [Base Line] 34 Layanan 4.941.103.000
a Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB 4.941.103.000
5 Layanan Respon KLB dan Wabah 34 Layanan 2.849.370.000
a Layanan Respon KLB dan Wabah 2.849.370.000
30 RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
6 Layanan lmunisasi 47 Layanan 27.718.108.000
a Layanan lmunisasi Dasar Len gkap 26.492.668.000
b Layanan lmunisasi dalam rangka Pen genalan Antigen Barn
1.225.440.000
7 Layanan Kekarantinaan Kesehatan 102 Layanan 10.759.182.000
a Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah dan PLBDN
933.420.000
b Layanan Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan dan Bandar Udara
9.825.762.000
8 Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging 76 Layanan 5.711.711.000
a Layanan Deteksi Dini Kejadian Pen yakit Infeksi Emerging
3.834.991.000
b Layanan lntervensi Kejadian Penyakit Infeksi Emerging
1.876.720.000
9 Layanan Imunisasi di Papua dan Papua Barat 2 Layanan 1.957.102.000
a Layanan lmunisasi di Papua dan Papua Barat 1.957.102.000
10 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 1.188.318.000
11 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 2.206.817.000
Total 252.297.151.000
31 RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
BAB IV
PENUTUP
Tujuan pembuatan Recana Kerja Tahunan 2019 adalah sebagai acuan dalam pencapaian
tujuan, sasaran, indikator yang akan dicapai di Tahun 2019, dan pelaksanaan kegiatan yang
akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan.
RKT Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan