DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PANITIA PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN KEAMANANPUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

TAHUN ANGGARAN 2009

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN KEAMANAN

TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR : RKS-02/4863.522119/JS/DDP.11/2009TANGGAL

: 11 Februari 2009

J A K A R T A2 0 0 9

BAB I

UNDANGAN KEPADA PENYEDIA JASA

Pasal 1

Nama dan Alamat Instansi

1. Nama Instansi : Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan2. Alamat : Gedung Dokumentasi Direktorat Jenderal Pajak

Jl. Budhi I No. 1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Pasal 2

Pengambilan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat

1. Penyedia barang/jasa dapat mengambil dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat pada :

Tanggal : 19 Februari s.d. 27 Februari 2009 Waktu : 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB Tempat : Sekretariat Pelelangan Umum

Pengadaan Jasa Pemeliharaan KemananPusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Gedung Dokumentasi Direktorat Jenderal Pajak Jalan Budhi I Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

2. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat diambil oleh pimpinan/direksi perusahaan.

Apabila pimpinan/direksi perusahaan berhalangan, maka dapat diwakili oleh staf yang

ditunjuk dengan menyertakan surat kuasa di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah).

Pasal 3

Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

1

.

Panitia akan melaksanakan acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pada :

Hari/

tanggal

: Kamis, 26 Februari 2009

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Gedung Dokumentasi DJP, Ruang Rapat Lantai 7 Jalan Budhi I Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

2

.

Yang berhak mengikuti acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) ini adalah

pimpinan/direksi perusahaan peserta pelelangan umum yang diundang. Apabila

pimpinan/direksi perusahaan berhalangan maka dapat diwakilkan kepada pengurus

perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau

perubahan terakhirnya dengan menyertakan surat kuasa khusus untuk mengikuti

Aanwijzing di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan asli Akta

pendirian perusahaan atau perubahan terakhirnya ditunjukkan kepada Panitia.

- halaman 2 -

3

.

Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dapat mengikutsertakan hanya 1

(satu) orang staf yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam lampiran 1721 A

SPT PPh Pasal 21. Copy KTP dan Copy lampiran 1721 A SPT PPh Pasal 21 diserahkan

kepada Panitia sebelum Acara Pemberian penjelasan (aanwijzing) dimulai.

4

.

Peserta pelelangan umum harus mempelajari Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini dan

dapat menanyakan hal-hal yang kurang jelas pada acara pemberian penjelasan

(aanwijzing).

5

.

Kepada peserta akan diberikan penjelasan secara singkat mengenai proses pengolahan

data dan dokumen perpajakan serta peninjauan lapangan yang waktu pelaksanaannya

akan ditentukan pada saat aanwijzing.

6

.

Hasil acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) ini akan dituangkan dalam berita acara

penjelasan pekerjaan yang ditandatangani oleh anggota panitia yang hadir dan 2 (dua)

orang wakil peserta pelelangan umum sebagai saksi. Berita acara penjelasan pekerjaan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini.

7

.

Peserta pelelangan umum yang tidak mengikuti acara pemberian penjelasan

(aanwijzing) dianggap menyetujui semua hasil acara penjelasan pekerjaan yang

dituangkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan dan dapat mengambil berita

acara tersebut pada sekretariat panitia dengan menyertakan surat kuasa khusus untuk

pengambilan Berita Acara Aanwijzing di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu

rupiah).

Pasal 4

Penyampaian dan Pemasukan Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran harus disampaikan/dimasukkan ke dalam kotak/tempat yang telah

disediakan paling lambat pada :

Hari/

tanggal

: Selasa, 3 Maret 2009

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Gedung Dokumentasi Direktorat Jenderal PajakLobby Lantai DasarJalan Budhi I Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Pasal 5

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

1. Panitia menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) mengacu kepada perhitungan dari tim teknis Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, survey harga pasar yang berlaku, kontrak untuk pekerjaan yang sama pada tahun sebelumnya.

- halaman 3 -

2. Penyusunan HPS/OE dilakukan dengan mengacu kepada Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta ketentuan-ketentuan lainnya.

3. Total HPS Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Tahun 2009 = Rp ,-

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Jasa Pemeliharaan

Keamanan DIPA Bagian Anggaran 15 Tahun Anggaran 2009.

2. Ruang lingkup pekerjaan adalah melakukan kegiatan penjagaan dan pemeliharaan

keamanan di Area Gedung dan Halaman Pusat Pengolahan Data dan Dokumen

Perpajakan (kerangka acuan kerja terlampir).

3. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas dilaksanakan sejak

diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 31 Desember Tahun 2009.

4. Perkiraan volume pekerjaan sebagaimana terlampir dalam kerangka acuan kerja,

dengan pelaksanaan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Pemberi Tugas dan Pengawas Pekerjaan

1

.

Pemberi Tugas adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

selaku Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

2

.

Pengawas Pekerjaan adalah Kepala Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman

Data selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 7

Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan

tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 15 Kantor

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Tahun Anggaran 2009 Nomor:

0791.0/015-04.2/XI/2009.

Pasal 8

Metoda Pengadaan, Panitia dan Peserta Pelelangan Umum

1. Metoda yang digunakan dalam pemilihan penyedia jasa adalah Pelelangan Umum

dengan Pascakualifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

- halaman 4 -

Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007.

2. Panitia adalah Panitia Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Tahun Anggaran

2009 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengolahan Data

dan Dokumen Perpajakan Nomor : KEP-/DDP/2009 tanggal 28 Januari 2009.

3. Peserta Pelelangan Umum adalah penyedia jasa yang mendaftar untuk mengikuti

Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Tahun Anggaran 2009.

Pasal 9

Kualifikasi dan Syarat-syarat Peserta Pelelangan Umum

1. Kualifikasi Peserta pelelangan umum Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan

Tahun Anggaran 2009 adalah Usaha Non Kecil dan memiliki kemampuan pada

bidang /subbidang pekerjaan yang sesuai.

2. Syarat-syarat peserta pelelangan umum yang akan mengikuti pelelangan umum

Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Tahun Anggaran 2009 ini adalah sebagai

berikut :

a. Peserta pelelangan umum bersedia mengisi Formulir Penilaian Kualifikasi yang terdiri dari Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, Daftar Isian Kualifikasi;

b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

c. Memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa perekaman data dan dokumen yang dibuktikan dengan Surat Referensi Kinerja Baik dari Pengguna Jasa sebelumnya (sesuai yang tercantum dalam pengalaman perusahaan);

d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

e. Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

f. Terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

g. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak yang dibuktikan dengan menunjukkan kontrak kerja; kecuali penyedia jasa yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

h. Memiliki modal, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam penyediaan jasa;

i. Tidak masuk dalam daftar hitam di suatu instansi/BHMN/BUMN/BUMD,

j. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.

3. Dokumen Penawaran teknis harus memuat data:

a. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada sub bidang yang sesuai sekurang-kurangnya sama dengan nilai paket pekerjaan ini :

KD= 5 NPtNPt = nilai kontrak pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan

- halaman 5 -

pemeliharaan keamanan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;b. Rencana penanganan pekerjaan yang diusulkan; ruang lingkup pekerjaan, time

line, struktur pelaksanaan pekerjaan, dll;c. Penawaran Teknis harus melampirkan Curiculum Vitae (CV) dari Tenaga Ahli

pelaksana pekerjaan yang dimaksud , dilengkapi copi ijazah dan sertifikat keahlian lainnya; Sertifikat atau pengakuan dari lembaga tertentu yang pernah diperoleh (bila ada). Format CV dapat dilihat pada Lampiran 7;

Pasal 10

Lokasi Penyerahan Jasa

Lokasi penyerahan Jasa adalah di Gedung Dokumentasi Direktorat Jenderal Pajak Jalan

Budhi I Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Pasal 11

Dokumen Penawaran

1. Dokumen penawaran harus dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini beserta berita acara penjelasan pekerjaan.

2. Bahasa yang dipergunakan dalam dokumen penawaran adalah Bahasa Indonesia.

3. Dokumen penawaran harus memenuhi ketentuan dalam RKS dan berita acara penjelasan pekerjaan meliputi :

a. Dokumen Penawaran Harga.b. Dokumen Teknis.c. Dokumen Administrasi.

4. Dokumen Penawaran Harga, meliputi :

a. Surat Penawaran

1) Surat Penawaran Harga dibuat sesuai dengan bentuk surat penawaran harga dalam dokumen lelang dan ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dari Pimpinan/Direktur Utama perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau kepala cabang/manajer perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan bukti otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (joint operation agreement) adalah yang berhak mewakili Joint operation dengan surat kuasa yang ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), diberi tanggal dan harus disertakan dalam penawaran harga (sesuai format surat penawaran harga).

2) Surat penawaran bertanggal dan harus bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

3) Mata uang yang digunakan dalam surat penawaran harga dan pembayaran pekerjaan adalah mata uang rupiah.

4) Harga penawaran yang tertera dalam Surat Penawaran harus jelas, serta tertulis dalam angka dan huruf.

5) Apabila dalam penawaran terjadi perbedaan antara tulisan angka dan huruf, maka yang berlaku adalah dalam bentuk huruf.

6) Masa berlaku penawaran adalah minimal 60 (enam puluh) hari kalender.7) Penawaran alternatif tidak diterima.

b. Surat Jaminan Penawaran1) Surat Jaminan Penawaran dari bank pemerintah/umum atau lembaga

keuangan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.013/1989 tanggal 20 Mei 1989.

- halaman 6 -

2) Masa berlaku Jaminan Penawaran adalah minimal 60 (enam puluh) hari kalender.

3) Nama dan alamat penawar pada surat jaminan penawaran harus sama dengan yang tercantum dalam surat penawaran.

4) Nilai jaminan penawaran adalah 3% (tiga persen) dari HPS/OE.

5) Nilai Nominal harus ditulis dalam angka dan huruf.

6) Nama satuan kerja yang tercantum dalam surat jaminan penawaran adalah Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Jalan Budhi I No.1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

7) Nama Pengguna Jasa dalam Surat Jaminan Penawaran diisi dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data

8) Nama Paket Pekerjaan yang dilelangkan; yaitu Pengadaan Security (Jasa Pemeliharaan Keamanan) Tahun Anggaran 2009

9) Surat Jaminan Penawaran harus mencantumkan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai dengan Pasal 1832 dan menyimpang dari Pasal 1831 KUH Perdata;

10) Copy surat jaminan penawaran dilampirkan pada dokumen penawaran sedangkan asli diserahkan kepada panitia.

11) Bagi peserta lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang maka jaminan penawaran dapat diminta kembali setelah yang bersangkutan memberikan jaminan pelaksanaan berupa surat jaminan dari bank pemerintah/lembaga keuangan lainnya sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

5. Dokumen Teknis

a. Resume pengalaman melaksanakan pekerjaan di bidang perekaman data dengan dilampiri fotokopi kontrak terbesar dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak yang dibuktikan dengan menunjukkan kontrak kerja; kecuali penyedia jasa yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

b. Proposal Solusi.Proposal Solusi sekurang-kurangnya memaparkan strategi perusahaan untuk menyelesaikan volume pekerjaan berdasarkan proses bisnis di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

6. Dokumen Administrasi, meliputi :

a. Surat-Surat Pernyataan

Surat-Surat Pernyataan, diberi tanggal dan ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) dan diberi stempel perusahaan.1) Surat Pernyataan tunduk Keppres 80 tahun 2003 tentang Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya.2) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dalam jangka

waktu sesuai dengan yang ditawarkan.3) Surat pernyataan bahwa peserta lelang bukan pegawai negeri sipil,

anggota TNI/Polri, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dan/atau pegawai bank pemerintah.

4) Surat pernyataan bahwa peserta lelang tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak

- halaman 7 -

sedang dalam menjalani sanksi pidana.5) Surat pernyataan bahwa peserta lelang tidak masuk dalam daftar hitam.

6) Surat pernyataan bahwa tidak akan mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.

7) Surat Pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan pelaksanaan.

8) Surat pernyataan kebenaran dokumen.

b. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan, meliputi :

1) Daftar isian kualifikasi (format terlampir).

2) Surat Pernyataan Minat (jadi satu kesatuan dengan daftar isian

kualifikasi).

3) Pakta Integritas (jadi satu kesatuan dengan daftar isian kualifikasi);

4) Fotocopy Surat Izin Usaha dengan Kualifikasi Bidang/Subbidang usaha

jasa Penyediaan/Pengelolaan tenaga kerja yang masih berlaku dan telah

dilegalisir oleh Instansi yang berwenang.

5) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih

berlaku dan telah dilegalisir.

6) Fotocopy akta pendirian perusahaan beserta perubahan-

perubahannya (bila ada perubahan).

7) Fotocopy daftar susunan pemilik modal, daftar susunan

komisaris/direksi/penanggung jawab/pengurus perusahaan

disertai dengan struktur organisasi perusahaan.

8) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan,

direksi/penanggung jawab/pengurus perusahaan yang telah dilegalisir

oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar.

9) Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah

dilegalisir.

10) Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007, SPT Tahunan PPh

Pasal 21 Tahun 2007, SPT Masa PPN 3 (tiga) bulan November 2008,

Desember 2008 dan Januari 2009 lengkap dengan lampiran-lampiran

(seperti yang dilaporkan kepada KPP), beserta tanda terima dari Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) dan telah dilegalisir.

11) Fotocopy Surat Keterangan Fiskal (SKF)/Tax Clearence tertanggal

paling lama 1 Juli 2008 yang telah dilegalisir.

12) Laporan Keuangan Tahun 2007 yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik

13) Fotocopy nilai Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian kerja

(kontrak)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertinggi dalam kurun waktu

7 (tujuh) tahun terakhir yang menunjukkan berpengalaman dalam

penyediaan jasa. Dalam hal bermitra, maka nilai Surat Perintah Kerja

(SPK)/surat perjanjian kerja (kontrak)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

tertinggi yang dilampirkan adalah milik perusahaan yang mewakili

kemitraan (lead firm).

14) Fotocopy perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat

persentase kemitraan dari perusahaan yang mewakili kemitraan

tersebut dalam hal peserta lelang akan melakukan kemitraan.

- halaman 8 -

15) Surat Keterangan Dukungan dari bank Pemerintah/Umum yang

bernilai 5 % (lima persen) dari perkiraan nilai pekerjaan. Copy surat

keterangan dukungan bank dilampirkan pada dokumen penawaran,

sedangkan asli diserahkan kepada panitia.

Dokumen Administrasi disusun rapi sesuai urutan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini. Dokumen Administrasi harus diberi halaman, dilengkapi daftar isi dan dijilid mati.

Pasal 12

Tata Cara Penyampaian dan Pemasukan Dokumen Penawaran

1. Metoda penyampaian dokumen penawaran menggunakan Sistem 2 (dua) sampul.

2. Peserta Pelelangan Umum wajib menyampaikan satu asli Dokumen Administrasi dan

Teknis serta satu asli Dokumen Harga Penawaran sebagaimana tersebut dalam Pasal

10 dan mencantumkan kata “ASLI” pada masing-masing halaman terdepan. Selain

dokumen asli, Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyampaikan salinan

dokumen sebanyak 2 (dua) copy untuk masing-masing Dokumen Adminsitrasi dan

Teknis serta Dokumen Penawaran Harga dan mencantumkan pada masing-masing

halaman terdepan tiap salinan pernyataan “Salinan ini dibuat sesuai dengan

aslinya” dan ditandatangani oleh pihak yang menandatangani Surat Penawaran.

Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan salinan maka dokumen asli

yang berlaku.

3. Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis sebagaimana diatur dalam

pasal 11 ayat 5 dan ayat 6, berjumlah 3 (tiga) set terdiri atas 1 (satu) asli dan 2 (dua)

copy namun tanpa mencantumkan harga penawaran. Sampul pertama berwarna

coklat yang tidak tembus pandang serta ditutup rapat. Pada bagian depan sampul

diberi judul Data Administrasi dan Teknis.

4. Sampul kedua berisi Dokumen Penawaran Harga sebagaimana diatur dalam pasal 11

ayat 4, berjumlah 3 (tiga) set terdiri atas 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy.

Sampul/amplop kedua berwarna coklat yang tidak tembus pandang serta ditutup

rapat. Pada bagian depan sampul/amplop diberi judul Data Penawaran

Harga.

5. Sampul pertama dan kedua dimasukkan ke dalam satu sampul/amplop (disebut

sampul/amplop penutup) berwarna coklat yang tidak tembus pandang serta ditutup

rapat.

6. Sampul/amplop penutup hanya boleh mencantumkan alamat Pejabat Pembuat

Komitmen yang mengadakan pengadaan jasa yaitu:

Kepada Yth. Kepala Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pengolahan Data dan

Dokumen Perpajakan c.q. Panitia Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan

Tahun Anggaran 2009

Jalan Budhi 1 Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Dan:

“Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Tahun

- halaman 9 -

Anggaran 2009“

7. Batas waktu pemasukan dokumen penawaran adalah sebagaimana diatur dalam

pasal 3.

6. Terhadap dokumen penawaran yang disampaikan/dimasukkan melewati batas waktu

yang telah ditentukan akan ditolak dan dikembalikan tanpa dibuka terlebih dahulu.

7. Peserta pelelangan umum tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan ataupun

tambahan terhadap dokumen penawaran yang telah dimasukkan.

8. Penarikan dokumen penawaran atau pengunduran diri setelah batas akhir waktu

pemasukan dokumen penawaran dapat dikenakan sanksi pencairan Surat Jaminan

Penawaran.

Pasal 13

Pembukaan Dokumen Penawaran

1. Pembukaan dokumen penawaran akan dilaksanakan pada:

Hari/

tanggal

: Selasa, 3 Maret 2009

Waktu : 11.15 WIB – selesai

Tempat : Gedung Dokumentasi Direktorat Jenderal Pajak

Ruang Rapat Lantai 7

Jalan Budhi I Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

2. Peserta yang berhak mengikuti acara pembukaan dokumen penawaran adalah

pimpinan/direksi dan 1 (satu) orang staf perusahaan yang namanya tercantum dalam

lampiran 1721 A SPT PPh Pasal 21. Copy KTP dan Copy lampiran 1721 A SPT PPh Pasal

21 diserahkan kepada Panitia oleh peserta pelelangan. Apabila pimpinan/direksi

perusahaan berhalangan hadir maka dapat diwakilkan kepada pengurus perusahaan

yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahan

terakhirnya dengan menyertakan surat kuasa khusus pembukaan penawaran di atas

kertas bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan asli akta pendirian perusahaan

atau perubahan terakhirnya ditunjukkan kepada Panitia.

3. Prosedur pembukaan dokumen penawaran :

a

.

Panitia meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil peserta pelelangan umum yang hadir

sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta pelelangan umum yang

hadir, panitia akan menunda pembukaan kotak dokumen penawaran selama 2 (dua)

jam. Apabila batas waktu tersebut terlampaui maka pembukaan kotak dokumen

penawaran akan dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diluar panitia

yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia.

b

.

Panitia meneliti dan menghitung jumlah sampul dokumen penawaran yang masuk

(tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari

3 (tiga) peserta, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang.

c. Panitia membuka sampul dokumen penawaran sampul I di hadapan peserta

pelelangan umum kemudian menyerahkan 2 (dua) rangkap copy dokumen

penawaran kepada peserta pelelangan umum untuk melakukan

- halaman 10 -

pemeriksaan/penelitian bersama.

d

.

Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan isi dokumen penawaran di

hadapan para peserta pelelangan umum.

4. Hasil acara pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara

pembukaan penawaran Sampul I yang ditandatangani oleh anggota panitia yang hadir

dan 2 (dua) orang wakil peserta pelelangan umum yang ditunjuk oleh para peserta

pelelangan umum yang hadir.

5. Berita acara pembukaan penawaran dibagikan kepada wakil peserta pelelangan umum

yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.

6. Sampul II (dokumen harga) tidak dibuka. Sampul II diberi identitas sesuai nama peserta

lelang yang bersangkutan kemudian Panitia dan Saksi memaraf bagian luar sampul II.

7. Peserta yang lulus dalam tahap evaluasi administrasi dan teknis akan diundang untuk

mengikuti Pembukaan dokumen penawaran sampul II.

8. Peserta yang berhak mengikuti acara pembukaan penawaran sampul II adalah

pimpinan/direksi perusahaan peserta pelelangan yang lulus dalam tahap evaluasi

administrasi dan teknis sampul I. Apabila pimpinan/direksi perusahaan berhalangan

hadir maka dapat diwakilkan kepada pengurus perusahaan yang namanya tercantum

dalam akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhirnya dengan menyertakan

surat kuasa khusus pembukaan penawaran sampul II di atas kertas bermeterai Rp

6.000,- (enam ribu rupiah).

9. Pembukaan dokumen penawaran sampul II dilakukan sebagai berikut:

a. Panitia meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil peserta pelelangan umum yang hadir

sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta pelelangan umum yang

hadir, panitia akan menunda pembukaan kotak dokumen penawaran selama 2 (dua)

jam. Apabila batas waktu tersebut terlampaui maka pembukaan kotak dokumen

penawaran akan dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diluar panitia

yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia.

b. Panitia menghitung dan meneliti jumlah sampul II sesuai dengan hasil pembukaan

Sampul I dihadapan seluruh peserta.

c. Panitia membuka sampul dokumen penawaran sampul II di hadapan peserta

pelelangan umum kemudian menyerahkan 2 (dua) rangkap copy dokumen

penawaran kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan/penelitian bersama.

d. Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan surat penawaran harga di

hadapan para peserta.

10

.

Terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, dokumen

penawaran harganya tidak dibuka dan dapat diambil kembali di sekretariat panitia

pengadaan jasa Pemeliharaan Keamanan setelah pemenang lelang diumumkan.

Pasal 14

Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan:

- halaman 11 -

a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan Berita Acara Pemberian Penjelasan.

2. Evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur, dengan urutan sebagai berikut :

a. Evaluasi Administrasi dan Teknis

1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan

dievaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penawaran seperti yang diatur

dalam pasal 10, yang menghasilkan kesimpulan memenuhi atau tidak memenuhi

syarat administrasi.

2) Bagi penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak akan

diikutsertakan dalam evaluasi selanjutnya.

3) Evaluasi teknis dilakukan terhadap dokumen penawaran yang telah lulus evaluasi

administrasi.

4) Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur

teknis yang dinilai.

5) Nilai Teknis akan diberikan dengan pola :

a) Memuaskan 100

b) Baik 80

c) Tidak memuaskan 60

6) Bobot nilai teknis ditetapkan sebagai berikut :

a) Proposal Solusi 50 Point

b) Pengalaman Penyedia Jasa 50 Point

7) Nilai minimal yang harus didapatkan peserta untuk lulus evaluasi teknis adalah 80

c. Evaluasi Harga

1) Evaluasi harga dilakukan terhadap dokumen penawaran yang telah lulus evaluasi

administrasi dan teknis.

2) Evaluasi harga dilakukan dengan cara membandingkan harga penawaran dari

harga terendah ke harga tertinggi.

3

.

Apabila telah dilakukan evaluasi penawaran, maka panitia akan mengusulkan peserta

yang mengajukan harga penawaran terendah kepada Pejabat Pembuat Komitmen

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa

Pasal 15 Kerahasiaan Proses

1. Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh

Panitia secara independen.

2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi

dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta

lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang

diumumkan.

3. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen

penawaran atau keputusan pemenang lelang dapat berakibat ditolaknya

penawaran yang bersangkutan.

- halaman 12 -

Pasal 16

Hal-Hal Yang Menggugurkan Penawaran

1. Penawaran peserta pelelangan umum dinyatakan tidak sah dan gugur pada saat

evaluasi penawaran apabila :

a

.

Surat penawaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11

ayat 4a;

b

.

Surat Jaminan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4b;

c

.

Sampul/amplop dokumen penawaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur

dalam Pasal 12;

d

.

Surat pernyataan dan surat dukungan yang diminta berdasarkan Rencana Kerja dan

Syarat-syarat ini beserta berita acara penjelasan pekerjaannya tidak dipenuhi/tidak

dilengkapi dan/atau isi setiap dokumen tidak benar dan/atau tidak ditandatangani

oleh orang/pihak yang berwenang;

e

.

Jasa yang ditawarkan tidak memenuhi syarat minimal yang telah ditetapkan dalam

RKS dan berita acara penjelasan pekerjaan;

f. Jumlah dan spesifikasi pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang diminta;

g

.

Peserta pelelangan umum tidak mau menaikkan jaminan pelaksanaannya

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 3.

2. Bagi peserta pelelangan umum yang dengan sengaja menyampaikan dokumen

penawaran yang isinya tidak benar atau palsu atau dipalsukan selain penawarannya

digugurkan juga dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan pengadaan jasa

di Direktorat Jenderal Pajak selama 2 (dua) tahun.

Pasal 17

Penetapan Pemenang Lelang

1

.

Peserta lelang yang menawarkan dengan harga terendah serta penawaran tersebut

memenuhi kriteria dan persyaratan evaluasi yang ditentukan dalam Rencana Kerja dan

Syarat-syarat ini beserta berita acara penjelasan pekerjaannya akan ditetapkan sebagai

calon pemenang;

2

.

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas adalah :

a. Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam

Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini beserta berita acara penjelasan pekerjaannya;

b. Harga penawaran yang diajukan masih dalam batas anggaran yang tersedia;

c. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan;

3

.

Dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 1 dan 2 di atas, maka Panitia akan

menetapkan calon pemenang lelang untuk diajukan kepada pejabat yang berwenang.

4

.

Berdasarkan usulan Panitia, Pejabat yang berwenang akan menetapkan pemenang

lelang yang selanjutnya akan diberitahukan oleh Panitia kepada peserta pelelangan

umum secara tertulis.

- halaman 13 -

5

.

Peserta pelelangan umum yang ditunjuk berkewajiban menerima penunjukan tersebut.

Jika peserta pelelangan umum yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan yang

dapat diterima secara objektif oleh panitia maka Surat Jaminan Penawaran dicairkan dan

disetor kepada Kas Negara. Jika alasan pengunduran diri tidak diterima maka selain

pencairan Surat Jaminan Penawaran, peserta pelelangan umum dilarang mengikuti

kegiatan pengadaan jasa di Direktorat Jenderal Pajak 2 (dua) tahun.

6

.

Jika peserta pelelangan umum yang ditunjuk mengundurkan diri, maka calon pemenang

lelang urutan kedua yang masa penawaran dan perpanjangannya masih berlaku ditunjuk

untuk melaksanakan pekerjaan. Jika calon pemenang lelang tidak bersedia maka sanksi

yang mengatur di atas dikenakan kepada yang bersangkutan. Ketentuan mengenai

pergantian penunjukan dan sanksi tersebut di atas berlaku sampai kepada calon

pemenang lelang urutan ketiga.

5

.

Kepada calon pemenang lelang akan diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ).

Pasal 18

Sanggahan Peserta Pelelangan Umum

1 Peserta pelelangan umum yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun

bersama-sama peserta pelelangan umum lainnya dapat mengajukan sanggahan.

2 Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap prosedur pelaksanaan pelelangan.

Pasal 19

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1. Peserta lelang umum yang ditunjuk menjadi pemenang dalam pelelangan ini, harus

sudah memulai pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh)

hari kalender terhitung sejak mulai dari tanggal dikeluarkannya SPPBJ.

2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah

sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan sampai dengan 30 Februari 2009.

3. Pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemeliharaan Keamanan dinyatakan selesai oleh Pihak

Direktorat Jenderal Pajak apabila Pihak Penyedia Jasa telah menyelesaikan

seluruh pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi penyerahan Jasa dan dinyatakan

dengan tanda terima yang sah berupa Berita Acara Serah Terima penyelesaian

pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak unit kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 20

Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang

1

.

Pelelangan dinyatakan gagal dan dibatalkan oleh Panitia apabila :

a. Penyedia jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta pelelangan kurang dari 3

- halaman 14 -

(tiga); atau

b. Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau

c. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Rencana Kerja

dan Syarat-syarat ini beserta berita acara penjelasan pekerjaannya; atau

d. Semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau

e. Adanya sanggahan dari peserta pelelangan umum dan dinyatakan benar; atau

f. Calon pemenang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk;

atau

g. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-

syarat ini beserta berita acara penjelasan pekerjaannya atau prosedur yang

berlaku; atau

h. Adanya pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan lelang dan dinyatakan benar;

atau

i. Adanya hal-hal lain yang tidak memungkinkan untuk diadakan penetapan

pemenang lelang.

2

.

Apabila pelelangan dinyatakan gagal dan dibatalkan, maka Panitia akan mengadakan

pelelangan ulang yang akan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 beserta lampiran-lampirannya sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007.

Pasal 21

Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pemenang lelang yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Jasa diwajibkan

untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan yang

dikeluarkan oleh bank pemerintah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang

berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan minimal 14 (empat

belas) hari kalender setelah tanggal penyelesaian pekerjaan.

2. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan kepada

Kepala Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data Selaku Pejabat

Pembuat Komitmen pada Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Jalan Budhi 1 Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

3. Apabila penawaran harga yang diajukan oleh pemenang lelang dinilai terlalu rendah

(harga penawaran di bawah/kurang dari 80% HPS) dan pemenang lelang tetap

menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan

Syarat-syarat ini beserta berita acara penjelasan pekerjaannya, maka peserta

pemenang lelang tersebut harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaannya

menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bilamana

ditunjuk sebagai pemenang lelang.

4. Jika pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak bersedia menaikkan

jaminan pelaksanaannya, maka jaminan penawarannya akan dicairkan dan disetorkan

pada Kas Negara dan pemenang lelang tersebut dikenakan sanksi berupa larangan

mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Pajak selama 1

- halaman 15 -

(satu) tahun.

5. Bila pemenang lelang mengundurkan diri atau tidak mampu melaksanakan pekerjaan

setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ditandatangani sehingga hubungan kerja

terpaksa diputuskan maka jaminan pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan pada

Kas Negara.

Pasal 22

Bentuk Surat Jaminan Pelaksanaan

Surat Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen; yaitu :

Kepala Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pengolahan Data dan

Dokumen Perpajakan

Jalan Budhi 1 Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

2. Nama dan alamat Penyedia Jasa;

3. Nama dan alamat Pihak Penjamin;

4. Nama Paket Pekerjaan yang dijaminkan yaitu Pengadaan Jasa Pemeliharaan

Keamanan Tahun Anggaran 2009;

5. Besar jumlah jaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf;

6. Pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan pelaksanaan dapat dicairkan dengan

segera sesuai dengan Pasal 1832 dan menyimpang dari Pasal 1831 KUH Perdata;

7. Masa berlaku surat jaminan pelaksanaan;

8. Tanda tangan penjamin.

BAB III

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

Pasal 23

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

1

.

Sebagai ikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pemenang lelang

akan dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

2

.

Jenis Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang akan dibuat adalah Kontrak Harga

Satuan.

- halaman 16 -

3

.

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) akan ditandatangani setelah pemenang lelang

menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen) dari

nilai kontrak.

4

.

Semua biaya pembuatan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) menjadi tanggung

jawab pemenang lelang, termasuk bea meterai dan kewajiban-kewajiban

terhadap negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 24

Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini

beserta berita acara penjelasan pekerjaannya serta ketentuan lain yang telah

ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 25

Pengertian Istilah

Dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, yang dimaksud dengan:

1

.

Jasa Pemeliharaan Keamanan adalah pekerjaan untuk melaksanakan

Pemeliharaan Keamanan

2

.

Penyedia Jasa adalah peserta pelelangan umum yang ditetapkan sebagai

pemenang lelang pengadaan jasa Pemeliharaan Keamanan tahun 2009;

3

.

Personil adalah orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Penyedia Jasa dan

ditugaskan untuk melaksanakan Pemeliharaan Keamanan

4

.

Unit Kantor adalah Unit Kantor di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang berada

di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5

.

Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar

kehendak pihak Direktorat Jenderal Pajak dan pihak Penyedia Jasa sehingga

pengadaan jasa tidak dapat dipenuhi. Keadaan Kahar tidak termasuk hal-hal

yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak

Direktorat Jenderal Pajak dan atau pihak Penyedia Jasa.

6.

Denda Keterlambatan adalah sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan

kepada pihak Penyedia Jasa apabila terlambat menyelesiakan jasa

Pemeliharaan Keamanan sesuai jadwal diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal

Pajak.

Pasal 26

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

1. Pihak Direktorat Jenderal Pajak berhak meminta laporan secara periodik

(harian, mingguan, bulanan) dan sewaktu-waktu apabila diminta mengenai

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Penyedia Jasa dan Pihak

- halaman 17 -

Penyedia Jasa wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik

kepada Pihak Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pihak Direktorat Jenderal Pajak wajib membayar pekerjaan yang telah

dilaksanakan oleh Pihak Penyedia Jasa dan Pihak Penyedia Jasa berhak

untuk menerima pembayaran dari Pihak Direktorat Jenderal Pajak sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian.

3. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Penyedia Jasa harus mengikuti

dokumen persyaratan (RKS dan/atau hasil penjelasan

pekerjaan/aanwijzing/pengarahan penugasan dan pedoman penugasan), yang

disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Pihak Penyedia Jasa akan melaksanakan tugasnya dengan segala

kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan

Pekerjaan sesuai dengan Pedoman Persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang

berlaku.

5. Semua tugas pekerjaan dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan

merupakan tanggung jawab Pihak Penyedia Jasa.

6. Pihak Penyedia Jasa harus bersedia menyerahkan dokumen pelaksanaan

pekerjaan kepada Pihak Direktorat Jenderal Pajak apabila sewaktu-waktu

dibutuhkan dengan tanggungan biaya dari Pihak Penyedia Jasa.

7. Bila hasil pekerjaan Pihak Penyedia Jasa terdapat hal-hal yang tidak atau

kurang sesuai, maka Pihak Penyedia Jasa harus melakukan perbaikan

dan/atau mengganti sesuai dengan permintaan Pihak Direktorat Jenderal

Pajak tanpa biaya tambahan.

8. Pihak Penyedia Jasa beserta seluruh staf dan Personil-nya wajib mematuhi

tata peraturan yang berlaku di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen

Perpajakan.

9. Pihak Penyedia Jasa Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan

sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak

Pasal 27

Cara dan Syarat-Syarat Pembayaran

1

.

Pembayaran atas jasa perekaman yang telah dilakukan setiap bulannya

dilakukan di awal bulan berikutnya.

2

.

Apabila Penyedia Jasa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1, maka denda tersebut harus dibayarkan

terlebih dahulu ke kas negara sebelum menerima pembayaran atas pekerjaan

yang telah dilaksanakannya.

Pasal 28

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- halaman 18 -

1

.

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan atau

kejadian di luar batas kemampuan manusia seperti peristiwa hukum atau

peraturan, perang saudara, invasi dari negara lain, bencana alam, kebakaran,

pemberontakan, dan hal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan

dan tidak dapat diatasi.

2

.

Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia jasa memberitahukan dalam

waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan

menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

3

.

Sehubungan dengan ayat 2 di atas Pejabat Pembuat Komitmen dapat

menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atas kontrak setelah

melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh

penyedia jasa.

4

.

Persetujuan atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dituangkan di

dalam adendum kontrak.

5

.

Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin penyedia jasa

memberitahukan kepada pengguna jasa bahwa keadaan telah kembali normal

dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:

a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap

mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama

dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat

keadaan kahar;

b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar,

penyedia jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan

dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang

telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan

tindakan yang disepakati;

c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak dapat

melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam

puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan

pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu

penyedia jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai

dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 29.8.

Pasal 29

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.

2) Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan

(keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan

- halaman 19 -

kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka

pengguna barang wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan

kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

3) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa lainnya cidera janji atau

tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam

kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi;

4) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi,

kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses seleksi penyedia barang/jasa

maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hat ini: Penyedia barang/jasa dapat

dikenakan sanksi yaitu :

a) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;

b) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

c) Pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Memutusan kontrak oleh pengguna barang sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)

hari setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan

rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia barang untuk kejadian

tersebut di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dapat memutuskan

kontrak.

6) Kejadian dimaksud adalah :

a) Penyedia barang/jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan

kontrak

pada tanggal mulai kerja sesuai dengan Pasal 14.;

b) Penyedia barang/jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan

pelaksanaan,

sebagaimana di rinci dalam surat pemberitahuan penangguhan

pembayaran sesuai dengan Pasal 16.2.;

c) Penyedia barang/jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau

bangkrut;

d) Penyedia barang/jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian

perselisihan;

e) Penyedia barang/jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar

kepada

pengguna barang/jasa dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada

hak, kewajiban, atau kepentingan pengguna barang;

f) Terjadi keadaan kahar dan penyedia barang tidak dapat melaksanakan

pekerjaan.

- halaman 20 -

7) Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian

sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai f. diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul

karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai e. penyedia

barang dimasukkan dalam daftar hitam.

8) Pemutusan kontrak oleh penyedia barang sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)

hari setelah penyedia barang menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan

kontrak secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kejadian

tersebut di bawah ini, penyedia barang dapat memutuskan kontrak. Kejadian

dimaksud adalah:

a) Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia barang tidak dapat melaksanakan

pekerjaan;

b) Pengguna barang gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian

perselisihan.

9) Prosedur pemutusan kontrak, Setelah salah satu pihak menyampaikan atau

menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya

pemutusan tersebut penyedia barang harus:

1. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang

ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;

2. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua laporan, desain,

spesifikasi, dan perhitungan, baik yang sudah selesai atau selesai sebagian.

Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada

waktu yang ditentukan oleh pengguna barang;

3. Menyerahkan semua fasilitas yang disediakan oleh

pengguna barang.

10) Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 19.5., pengguna

barang/jasa tetap membayar hak penyedia sampai dengan batas tanggal

pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 19.6., selain

pembayaran tersebut di atas pengguna barang/jasa harus membayar pengeluaran

langsung yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa sehubungan dengan

pemutusan kontrak.

11) Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia barang/jasa tidak

bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.

Pasal 30

Denda dan Sanksi

1

.

Jika penyedia jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka

waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1, maka untuk

- halaman 21 -

tiap hari keterlambatan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda

sebesar 1 o/oo (satu permil) dari nilai kontrak.

2

.

Apabila akumulasi denda tersebut pada ayat 1 di atas melebihi dari nilai jaminan

pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan oleh Penyedia Jasa, maka Pejabat

Pembuat Komitmen dapat membatalkan kontrak/perjanjian kerja.

Pasal 31

Perselisihan dan Domisili

1

.

Pada dasarnya perselisihan yang timbul antara pihak Pejabat Pembuat

Komitmen dengan Penyedia Jasa akan diselesaikan secara musyawarah dan

mufakat.

2

.

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan

mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka penyelesaian perselisihan

akan diputuskan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3

.

Beban biaya yang ditimbulkan akibat perselisihan tersebut akan dibebankan

kepada pihak yang dinyatakan salah.

Pasal 32

Jadual Pelaksanaan Pekerjaan

1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-

syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan harus selesai sesuai dengan jadual yang

ditetapkan.

2. Pengguna jasa lainnya harus menerbitkan SPMK selambat- lambatnya 14 (empat

belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak.

3. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa lainnya telah menyerahkan

laporan akhir pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4. Apabila penyedia jasa lainnya berpendapat tidak dapat menyelesaikan

pekerjaan sesuai jadual karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia

jasa lainnya telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), maka pengguna jasa lainnya melakukan penjadualan kembali

pelaksanaan tugas penyedia jasa lainnya dengan adendum kontrak.

Pasal 33

Penggunaan Dokumen Kontrak dan informasi

Penyedia barang/jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan

informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang

tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari pengguna

barang/jasa.

- halaman 22 -

Pasal 34

Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek

Apabila penyedia barang/jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam

pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab penyedia barang/jasa

sepenuhnya dan pengguna barang/jasa dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim

dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

Pasal 35

Asuransi

Asuransi yang harus disediakan oleh penyedia jasa lainnya dalam rangka pelaksanaan

pekerjaan yaitu;

1. Penyedia jasa lainnya harus mengasuransikan semua barang dan

peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan

pekerjaan, serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko

yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak

dapat diduga;

2. Penyedia jasa lainnya harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat

kecelakaan di tempat kerja;

3. Besarnya asuransi ditentukan di dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Pasal 36

Amandemen Kontrak

1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Amandemen bisa

dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:

2. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak

dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

3. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

4. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan

pelaksanaan pekerjaan.

5. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut:

a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan perintah tertulis kepada penyedia

barang untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia barang

mengusulkan perubahan kontrak;

b) Penyedia barang/jasa memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengusulkan perubahan harga;

- halaman 23 -

c) Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil

negosiasi;

d) Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

Pasal 37

Pengawasan

Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan tim teknis

untuk melakukan penilaian atas laporan-laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa

lainnya dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan

pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh penyedia jasa lainnya.

Pasal 38

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Bila penyedia jasa lainnya terlambat melaksanakan pekerjaan, maka dikenakan

sanksi penangguhan pembayaran setelah pengguna jasa lainnya

memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.

2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan dan

keharusan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka

waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan

pembayaran tersebut.

3. Bila penyedia barang/jasa terlambat melaksanakan pekerjaan disebabkan oleh

pengguna jasa lainnya, maka pengguna jasa lainnya dikenakan sanksi

perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

4. Bila keterlambatan terjadi karena keadaan kahar, maka pasal 37.1 tidak

diberlakukan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Hal-Hal Lain

1

.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini,

baik yang menyangkut persyaratan administrasi maupun teknis akan disampaikan

- halaman 24 -

pada waktu acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing).

2

.

Tambahan dan perubahan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini akan

dituangkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan yang merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini.

3

.

Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ini yang belum dicantumkan, baik dalam

Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini maupun dalam berita acara penjelasan

pekerjaan (Aanwijzing) akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

Jakarta, 2009

Mengetahui,

Pejabat Pembuat KomitmenPusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Rizaldi K. RidwanNIP. 060087138

Panitia Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan

Ketua

Anang PrayitnoNIP. 060078225

- halaman 25 -

Lampiran 1Rencana Kerja dan Syarat-SyaratNomor : RKS-02/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2009 Tanggal : 21 Januari 2009

KERANGKA ACUAN KERJA

Pasal 1KETENTUAN UMUM

1. UMUM

Yang dimaksud dengan pemeliharaan keamanan di sini adalah pekerjaan menjaga dan mengamankan area/lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepada Penghuni dan Pengunjung agar merasa aman dan nyaman.

Dilihat dari luasnya area/lokasi dan sangat banyaknya penghuni serta banyaknya kendaraan yang masuk – keluar kompleks, perlu adanya Pengaturan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dengan baik, sehingga Penghuni dan Pengunjung merasa Aman dan Nyaman

Dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan perlu diperhatikan antara lain:

a. Penyedia Jasa memahami dengan sebaik-baiknya secara keseluruhan tentang pekerjaan pemeliharaan jasa keamanan yang dimaksud.

b. Penyedia Jasa diwajibkan mempelajari secara seksama kondisi di lapangan, seluruh uraian teknis yang disampaikan dan persyaratan pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam Rencana Kerja dan Syarat ini.

c. Bila terdapat ketidakjelasan dalam uraian ini, Penyedia Jasa dapat menanyakan hal tersebut kepada Pemberi Tugas untuk memperoleh penjelasan dan persetujuan.

2. KHUSUS

Penyedia Jasa pemeliharaan keamanan adalah perusahan yang bergerak di bidang penyediaan jasa pemeliharaan keamanan, dapat menyediakan tenaga kerja yang terampil, peralatan kerja yang memadai, dan bahan-bahan yang dipergunakan serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan kebersihan perlu diperhatikan:

a. Persyaratan Penyedia Jasa1) Perusahaan yang mengikuti lelang pekerjaan pemeliharaan keamanan ini

harus memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan pemeliharaan keamanan.2) Dapat menyediakan tenaga kerja yang terampil, peralatan kerja yang

memadai, dan bahan-bahan yang dipergunakan.3) Perusahaan berpengalaman dalam bidang pemeliharaan keamanan

minimum 5 (lima) tahun di Gedung bertingkat.4) Referensi pengguna jasa pemeliharaan keamanan.

b. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Penyedia Jasa diwajibkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- halaman 26 -

1) Mengurus surat ijin dari instansi teknis terkait apabila diperlukan.2) Mengadakan koordinasi dengan Bagian Umum dalam bidang tugas tersebut.

c. Penyedia Jasa wajib menunjuk seorang pengawas yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dan dapat menerima/melaksanakan/memutuskan segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran pekerjaan.

d. Penyedia Jasa bertanggung jawab dan wajib memenuhi seluruh peraturan keselamatan kerja yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:1) Menjamin keselamatan pekerja dan menanggung semua risiko apabila

terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pekerja;2) Menyediakan dan menjaga kedisiplinan pekerja dalam memakai alat-alat

keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

3. SARANA KERJA

a. Penyedia Jasa wajib menyampaikan dalam dokumen penawaran lelang antara lain:1) Jadwal pelaksanaan pekerjaan2) Struktur organisasi dan posisi penempatan tenaga keamanan3) Daftar peralatan, tenaga kerja, dan bahan-bahan yang digunakan

b. Semua bahan dan peralatan yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja, agar dapat mendukung kelancaran dan memudahkan pelaksanaan di lokasi pekerjaan.

4. JAMINAN KUALITAS

a. Penyedia Jasa diwajibkan memeriksa peralatan kerja dan bahan dalam kondisi baik dan jumlah yang mencukupi sebelum memulai pekerjaan.

b. Penyedia Jasa diwajibkan melaksanakan pekerjaan dengan baik,bebas dari cacat teknis serta sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.

c. Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap disiplin tenaga kerja melalui daftar hadir tenaga kerja.

d. Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sebelum diserahterimakan kepada Pemberi Tugas.

5. KETENTUAN PERSIAPAN

a. Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus memberitahukan kepada Pemberi Tugas dan Struktural guna izin pelaksanaan pekerjaan.

b. Waktu pemberitahuan minimal 3x24 jam sebelum memulai pekerjaan.c. Pekerja wajib menggunakan seragam dan tanda pengenal resmi dari

perusahaan.d. Jam kerja efektif tenaga kerja adalah hari Senin s.d. Minggu selama 24 jam.

6. TENAGA KERJA

Tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan adalah:

a. Mempunyai keterampilan yang baik dengan memberikan pelatihan khusus tentang pengamanan oleh Penyedia Jasa.

- halaman 27 -

b. Mempunyai pengalaman kerja yang dibuktikan oleh referensi dari perusahaan.c. Berbadan sehat, berkelakuan baik, disiplin, jujur, sopan dan dapat menjaga

etika kerja.d. Rekruitmen tenaga kerja dan penggantian tenaga kerja melalui keputusan

bersama pihak pemberi tugas.

7. PENGAWASAN/MONITORING PEKERJAAN

Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan, dan wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap kinerja pekerja serta memberikan pengarahan dan teguran terhadappekerja.

Untuk maksud tersebut maka Penyedia Jasa harus menerapkan metode pengawasan sebagai berikut:

a. Menunjuk tenaga pengawasUntuk pelaksanaan pemeliharaan kebersihan gedung, Penyedia Jasa menyediakan pengawas minimal 1 (satu) orang Manajer Lapangan dan 2 (dua) orang Tenaga Pengawas dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1) Manajer LapanganBertindak untuk dan atas nama perusahaan dan dapat menerima/melaksanakan/memutuskan segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran pekerjaan.

Syarat Manajer Lapangan:

a) Pendidikan minimal D3 (melampirkan copy ijazah)b) Pengalaman sebagai manajer pemeliharaan keamanan gedung minimal 3

(tiga) tahun (melampirkan referensi dari perusahaan)

2) Komandan Regu yang dimaksud bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan pada area yang diawasi.Syarat Komandan Regu:

a) Pendidikan minimal SLTA (melampirkan copy ijazah)b) Pengalaman sebagai pengawas pemeliharaan keamanan minimum 3

(tiga) tahun (melampirkan referensi dari perusahaan)

b. Menerapkan sistem pengawasan dengan laporan pekerjaan.

PASAL 2

KETENTUAN TEKNIS

1. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang menjadi tugas Penyedia Jasa adalah meliputi:

a. Penyediaan tenaga, bahan-bahan dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung dalam ruangan, luar ruangan dan halaman gedung.

- halaman 28 -

b. Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan bersifat rutin dan terjadwal, Penyedia Jasa harus dapat menyampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan secara rinci dan jelas.

c. Lingkup area pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung meliputi: Gedung Dokumentasi Direktorat Jenderal Pajak, Area Parkir, Halaman, dan Taman.

d. Luas Area :

NO. GEDUNG LUAS LANTAI BANGUNAN

1 GEDUNG PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

5.643 M2

2 HALAMAN GEDUNG 1.310 M2LUAS TOTAL 6.953 M2

2. URUTAN DAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Uraian dari pekerjaan pemeliharaan keamanan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa mempunyai urutan sebagai berikut:

a. Komandan Regu (Dan. Ru.)

1). Menerima penyerahan tugas Pengamanan dari Komandan Regu yang digantikan.

2). Memimpin Apel kesiapan Tugas

3). Mengatur giliran masuk Pos per Pos

4). Membuat Jurnal Kegiatan

5). Mengecek apakah Anggota telah masuk Pos sesuai jadwal

6). Mengadakan Kontrol Areal / Lokasi Jaga

7). Mengadakan penggantian Pos per Pos

8). Mengatur pelaksanaan makan dan Sholat

9). Menyelesaikan permasalahan yang terjadi

10). Menerima laporan dari Anggota Regu dan menindaklanjuti laporan tersebut

11). Memberikan teguran kepada Anggota yang melanggar Ketentuan / Peraturan yang berlaku

12). Memberikan Penekanan / Petunjuk kepada Anggota-nya agar Anggota-nya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

13). Mengisi Checklist

14). Menggantikan Anggota Regu apabila Anggota Regu berhalangan / melaksanakan makan, Sholat

15). Mengawasi keluar – masuknya barang ke Areal / Lokasi Jaga

16). Bertanggung jawab kepada Koordinator

17). Menyerahkan Tugas Pengamanan kepada Komandan Regu Pengganti

- halaman 29 -

2. Shift I (Pagi)

a. Menempati Pos 1 dengan tugas sebagai berikut :

1). Mengawasi kendaraan mobil / motor yang keluar masuk kompleks

2). Memberikan karcis tanda masuk untuk kendaraan (mobil yang telah dibubuhi cap, tanggal, paraf dan Nomor Polisinya, baik kendaraan Dinas Perusahaan / Tamu dengan mengucapkan “SELAMAT PAGI / SIANG, SILAHKAN,”

3). Menulis Nomor Polisi mobil yang memasuki Areal / Lokasi Jaga

4). Memperhatikan keadaan Fisik kendaraan yang masuk Areal / Lokasi Jaga (cacat / tidak, lampu-lampu rusak / tidak ada, dan lain-lain)

5). Melarang Personil lain berada di Pos atau sekitarnya, baik secara perorangan maupun secara kelompok

6). Melaporkan segera kepada Komandan Regu apabila terjadi sesuatu / hal-hal yang mencurigakan

b. Menempati Pos dengan tugas sebagai berikut ;

Petugas SATPAM di lapangan parkir :

1). Mengawasi Personil dan materiil (khususnya mobil) yang berada di Areal / Lokasi parker

2). Mengawasi Personil, materil di depan Areal / Lokasi Jaga dan sekitar pagar

3). Apabila ada sesuatu / hal-hal yang mencurigakan :a) Segera melaporkan kepada Komandan Regub) Segera memberitahukan / menginformasikan kepada Petugas SATPAM yang lain.

Petugas Patroli :

1). Mengatur alur lalu lintas kendaraan sesuai marka jalan yang ada

2). Membantu pengendara kendaraan yang kesulitan parker

3). Memberi peringatan / menegur dengan halus dan sopan pengendara kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya

4). Memperhatikan keadaan fisik kendaraan yang berada di Areal / Lokasi parkir (cacat / tidak, lampu-lampunya ada / tidak, dll) serta mencatat dan melaporkan kepada Komandan Regu.

5). Membantu Petugas lain (petugas Kebersihan dan Penghuni) untuk kelancaran pihak lain dalam beraktifitas.

6). Segera melaporkan kepada Komandan Regu apabila ada sesuatu / hal-hal yang mencurigakan (misalnya : ada orang-orang yang bergerombol, orang-orang yang lama-lama di halaman parkir).

3. Shift II (Malam)a. Komandan Regu (Dan. Ru.)- Menerima penyerahan tugas Pengamanan dari Komandan Regu shift I (siang)- Memimpin Apel kesiapan Tugas- Mengatur dan merencanakan Pelaksanaan Jaga

- halaman 30 -

- Mengatur Patroli Kompleks Areal / Lokasi Jaga- Mengatur giliran istirahat Anggota SATPAM- Mengatur dan merencanakan pemeriksaan secara keseluruhan Areal / Lokasi Jaga- Menyerahkan tugas Pengamanan kepada Komandan Regu shift I (pagi).b. Menempati Pos 1 dengan tugas sebagai berikut :- Mengawasi pintu keluar / masuk Areal / Lokasi Jaga, pagar kiri / kanan, pagar depan, halaman parkir dan depan Areal / Lokasi Jaga- Melaporkan kepada Komandan Regu apabila ada sesuatu / hal-hal yang mencurigakan.c. Menempati Pos 2 dengan tugas sebagai berikut :- Mengawasi pagar belakang dan pagar depan, Areal luar depan dan belakang Lokasi Jaga- Melaporkan kepada Komandan Regu apabila ada sesuatu / hal-hal yang mencurigakan.d. Petugas Patroli dengan tugas sebagai berikut :- Mengawasi sekeliling Areal / Lokasi Jaga yang dapat dilihat langsung karena adanya lampu penerangan- Melaksanakan Patroli sesegera mungkin di Areal / Lokasi Jaga dengan mengadakan pemeriksaan serta pengujian dengan cermat dan teliti pada bagian-bagian :a. Periksa pintu-pintu, jendela-jendela apakah sudah tertutup dengan benar dan dalam keadaan terkunci, adakan pengujian terhadap gembok / kunci apakah sudah terpasang dengan baik dan benarb. Periksa kamar-kamar mandi apakah kran-krannya sudah tertutup dengan benar apabila belum segera matikanc. Apabila terjadi kebocoran air, agar diatasi dengan penanganan darurat dan buat laporan serta catat pada buku jurnald. Periksa lampu-lampu penerangan apakah dalam keadaan hidup, apabila ada yang mati buat laporane. Apakah lampu-lampu luar Areal / Lokasi Jaga yang seharusnya hidup dalam keadaan mati yang seharusnya mati dalam keadaan hidup (sesuai aturan) apabila ada buat laporanf. Periksa rumah Genset apakah dalam keadaan terkunci dengan baik dan benar, adakah pengujian / check ulangg. Periksa saluran air sekeliling Areal / Lokasi Jaga kemungkinan untuk dijadikan jalan keluar / masuk pencuri pada saat malam harih. Periksa instalasi listrik yang kelihatan, mulai dari panel sampai dengan saluran listrik, apakah ada bunga api, api membara, keluar asap dan lain-lain, segera hubungi petugas tehnisii. Periksa kemungkinan adanya barang-barang yang ketinggalan / barang di luar Pagar dan lain-lain apabila ada segera amankan dan apabila barang itu mencurigakan (BOM) awasi dan laporan kepada yang berwajibj. Hasil pemeriksaan catat dalam buku jurnal dan gunakan sebagai Pedoman awal Pengamanan.

B. SATPAM KHUSUS1. Penentuan Shifta. Untuk Kelancaran dan Ketertiban Pelaksanaan Tugas, serta tetap terpeliharanya Kesiapan Personil dalam melaksanakan tugas diatur Shift sebagai berikut :1. Shift I / Regu 1 (pagi) pukul 07.00 – 15.00 WIB2. Shift II / Regu 2 (sore) pukul 15.00 – 23.00 WIB3. Shift III / Regu 3 (malam) pukul 23.00 – 07.00 WIB4. Shift IV / Regu 4 (libur) - off -b. Shift dapat berubah sesuai dengan situasi yang dihadapi

- halaman 31 -

2. Penentuan PosPos-Pos SATPAM Khusus tidak tetap tetapi dengan adanya tempat-tempat yang rawan yang kemungkinan terjadi kehilangan, pencurian, dan lain-lain yang mengakibatkan terjadinya shrinkage, perlu adanya pengawasan khusus oleh Petugas PAMSUS

3. Jadwal JagaUntuk Kelancaran dan Ketertiban Pelaksanaan Tugas PAMSUS, jadwal Dinas diatur sesuai daftar terlampir4. Jadwal KegiatanUntuk Kelancaran dan Ketertiban Pelaksanaan Tugas PAMSUS jadwal Dinas diatur sesuai daftar terlampir5. Pelaksanaan Tugasa. Secara umum Tugas PAMSUS adalah mengamankan Personil dan Materiil di Areal / Lokasi Jaga secara terselubung, menciptakan Ketertiban dan Keamanan didalam dan diluar kantor, serta mendeteksi dini dan mencegah terjadinya shrinkageb. Melakukan tindakan Preventive / Pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mengancam Keamanan di dalam Lingkungan / Areal / Lokasi Jaga serta mengupayakan suasana Tertib dan Aman secara terus menerus.c. Melakukan Penjagaan, Perondaan dan Pengawasan serta Kegiatan lain dalam Areal / Lokasi Jagad. Secara berkala melakukan Pemeriksaan terhadap kondisi seluruh Peralatan Darurat yang ada di dalam Areal / Lokasi Jagae. Melakukan Koordinasi dari bagian Pemeriksaan yang lain (Internal Audit)f. Melakukan Koordinasi dengan Satuan Intelijen terkait kemungkinan adanya ancaman dari luar / dalam.

C. APELUntuk Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan untuk Pembinaan Disiplin Anggota SATPAM perlu adanya Apel Kesiapan Kerja / Tugas yang dilaksanakan sebagai berikut :1. Apel PagiDilaksanakan oleh Shift I (pagi) setiap hari sebelum pukul 07.00 WIB2. Apel MalamDilaksanakan oleh Shift II (malam) setiap hari sebelum pukul 19.00 WIB

D. BRIEFINGUntuk mengetahui Situasi dan Kondisi Areal / Lokasi Jaga diadakan Briefing setiap seminggu sekali pukul 07.00 yang diikuti SATPAM Shift I (Pagi) dipimpin Koordinator

E. PEMBINAAN FISIKUntuk menjaga Kebugaran Jasmani perlu adanya Pembinaan Fisik secara rutin dan berkesinambungan.Untuk itu dilaksanakan Pembinaan Fisik pada setiap hari Minggu selama + 45 menit dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Lari Jalanan2. PBB3. Senam / Bela Diri4. Senam Borgol dan Senam Tongkat

SARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS

1. Untuk mendukung Kelancaran dan Keberhasilan Pelaksanaan Tugas

- halaman 32 -

SATPAM diperlukan sarana pendukung Alat Komunikasi berupa HT2. Untuk Pengawasan Areal / Lokasi belakang Gedung , perlu adanya Pos tambahan untuk mengawasi Areal / Lokasi belakang Gedung, khususnya pada saat sepi3. Untuk mempercepat Koordinasi / Komunikasi dengan Polsek dan Koramil setempat tentang adanya bahaya kebakaran, perampokan, penyerangan dari pihak luar dan lain-lain yang mengancam jiwa Manusia dan kehancuran harta benda, perlu dukungan minimal 1 HT yang dapat berhubungan langsung dengan Polsek dan telephone koin / H.P4. Untuk mengantisipasi Ancaman Bom perlu dukungan Alat Deteksi Bom dan Personil Khusus untuk menangani Bom.

- halaman 33 -

Lampiran 2

Rencana Kerja dan Syarat-SyaratNomor : RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008 Tanggal : 21 Juli 2008

FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA

SURAT PERNYATAAN MINATUNTUK MENGIKUTI PENGADAAN …………..

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……………………………………………………Jabatan : ……………………………………………………Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi ………………………….

Dan atas nama

Alamat : ……………………………………………………Telepon/Fax : ……………………………………………………Email : ……………………………………………………

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh proyek/unit kerja …………………, tahun anggaran ..…………, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan : ……………………….. (nama pekerjaan/kegiatan) sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

……………………., ………..2009PT/CV/Firma/Koperasi

(Nama Jelas)Jabatan

- halaman 34 -

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pengadaan ……………………….. (nama pekerjaan/kegiatan) pada proyek/satuan kerja ……………………….. dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta., …………..……….2009

1. Pejabat Pembuat Komitmen : Rizaldi Kurniawan Ridwan ................................................

2. Panitia/Pejabat Pengadaan : a. Wahyu Pratomo ................................................

b Anang Prayitno ................................................

c. Maman Alimansyah ................................... ............

3. Penyedia Barang/Jasa : (nama jelas) (tanda tangan)

- halaman 35 -

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pengadaan ……………………….Proyek/Unit kerja ………………………..

Departemen/Lembaga/Pemda ………………………Tahun Anggaran …………………….

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …………………………………………………….Jabatan : …………………………………………………….Bertinda untuk : PT/CV/Firma/Koperasi

Dan atas nama

Alamat : …………………………………………………….Telepon/Fax : …………………………………………………….Email : …………………………………………………….

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat

…………………………………. (sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tangalnya);

2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite professional saya;

4. Data/data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi1. Umum

1 Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)

:

2 Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)

: Pusat Cabang

3 Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)No. TeleponNo. FaxE-Mail

:

:::

4 Alamat Kantor PusatNo. TeleponNo. Fax

:::

(diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/ bukan perusahaan pusatnya)

B. Ijin Usaha………………

- halaman 36 -

B . Ijin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP* : ……………………………… Tanggal ………………

Masa berlaku ijin usaha : ………………………………………………………….

Instansi pemberi ijin usaha : ………………………………………………………….* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasia. Nomor Aktab. Tanggalc. Nama Notaris

:::

2. Akta Perubahan Terakhira. Nomor Aktab. Tanggalc. Nama Notaris

:::

D. Pengurus1. Komisaris (untuk PT)

No. Nama No. KTPJabatan dalam

Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No. Nama No. KTPJabatan dalam

Perusahaan

E. Data Keuangan……………..

- halaman 37 -

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)No. Nama No. KTP Alamat Persentase

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak :

2.Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal

:

3.Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/Tanggal

:

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal … Bulan … Tahun …(hanya untuk jasa pemborongan)

(dalam ribuan rupiah)AKTIVA PASIVAI Aktiva Lancar : Rp ……….. IV Utang Jangka pendek

Kas : Rp ……….. Utang dagang : Rp ……….Bank : Rp ……….. Utang pajak : Rp ……….Piutang *) : Rp ……….. Utang lainnya : Rp ……….Persediaan barang : Rp ……….. Jumlah (d) Rp ……….Pekerjaan dalam proses : Rp ………..

Jumlah (a) Rp ……….. V Utang jangka panjang (c) Rp ……….

II Aktiva Tetap Rp ……….. VI Kekayaan bersihPeralatan dan Mesin Rp ……….. (a+b+c)-(d+e) Rp ……….Inventaris Rp ………..Gedung-gedung Rp ………..

Jumlah (b) Rp ………..Rp ………..

III Aktiva Lainnya tetap

Jumlah Rp ……….. Jumlah*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) : Rp.

Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) : Rp.Jumlah : Rp.

F. Data Personalia................

- halaman 38 -

F. Data Personalia 1. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)

No. NamaTgl/bln/thn

lahir pendidikanJabatandalamproyek

Pengalamankerja

“proyek”

Profesi/keahlian

Sertifikat/Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8

G. Data Peralatan/Perlengkapan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)

No. JenisPeralatan/

Perlengkapan

Jumlah

Kapasitasatau output

pada perusahaan

saat ini

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi baik/rusak

Lokasi sekarang

Bukti kepemilikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat pemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan.

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai)

No.Nama Paket Pekerjaan

Bidang/Sub Bidang

PekerjaanLokasi

Pemberi Tugas/Penggunaan Jasa

Kontrak *) Tanggal SelesaiMenurut

NamaAlamat/Telepon

No/Tanggal Nilai Kontrak

BA. Serah

Terima1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan ……………..

- halaman 39 -

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)

No. BidangPekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas/Penggunaan Jasa

Kontrak *) Progres Terakhir

NamaAlamat/Telepon

No/Tanggal Nilai Kontrak

PrestasiKerja (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J. Modal KerjaSurat dukungan keuangan dari Bank :Nomor :Tanggal :Nama Bank :Nilai :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- halaman 40 -

………….., tanggal ……….2009

PT/CV/Firma/Koperasi..........................Direktur Utama/Penanggung Jawab

Perusahaan

MateraiRp. 6.000,-

Tanggaldan CapPerusahaan

(Nama Jelas)Jabatan

Lampiran 3 Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Nomor : RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008 Tanggal : 21 Juli 2008

KOP PERUSAHAAN

Nomor :Lampiran : 1 (satu) set dokumen biayaPerihal : Penawaran Harga Pengadaan

Jasa Pemeliharaan KeamananTahun Anggaran 2009

KepadaKepala Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman DataSelaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakanc.q. Panitia Pelelangan Umum Pengadaan

Jasa Pemeliharaan KeamananTahun Anggaran 2009

Jl. Budhi I No. 1, Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ………………………………………

Jabatan : ………………………………………

Bertindak untuk dan atas nama : PT……………………………………

Alamat perusahaan : ………………………………………………………………………………

Dengan ini menyatakan :

1. Setelah mempelajari dan memahami dokumen lelang Nomor RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008 tanggal 21 Juli 2008 dan menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen tersebut serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, dengan ini mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.

2. Sesuai dengan ketentuan dokumen lelang, bersama ini kami lampirkan satu set dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan.

3. Kami mengajukan penawaran sebesar :Rp…………………………………………………………………………………………………..(Terbilang ........................................................................................................................................)harga tersebut sudah termasuk PPN 10 % dan sanggup melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak dalam waktu sesuai yang tercantum di dokumen lelang.

4. Setuju bahwa penawaran ini berlaku secara sah dan mengikat selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, sejak tanggal penawaran dan kami terikat atas penawaran tersebut.

5. Menyerahkan jaminan penawaran sebesar Rp………………..(terbilang........) sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam dokumen lelang.

6. Apabila penawaran kami disetujui, kami akan menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan nilai sebesar 5% (lima per seratus) dari harga kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan menandatangani kontrak dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ).

7. Akan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tetang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 beserta Petunjuk Administrasi dan Teknisnya dalam Dokumen Pelelangan dan segala syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang sehubungan dengan pekerjaan ini.

Jakarta, .............................................PT..............................

Meterai Rp 6000,-cap perusahaan dan tanda tangan

(Nama Jelas)

- halaman 41 -

(Jabatan)

- halaman 42 -

Lampiran 4Rencana Kerja dan Syarat-SyaratNomor :

RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008Tanggal: 21 Juli 2008

LAMPIRAN SURAT PENAWARAN HARGANOMOR : .................................TANGGAL : ..............................

No. Keterangan Area Harga Satuan Jumlah

1 Pemeliharaan Kemanan Rp ...................... Rp ......................

Sub Total Rp ......................

PPN Rp ......................

Total Rp ......................

Terbilang : ...........................................................................................................................................

Jakarta, .............................................PT..............................

Meterai Rp 6000,-cap perusahaan dan tanda tangan

(Nama Jelas)(Jabatan)

- halaman 43 -

Lampiran 5Rencana Kerja dan Syarat-SyaratNomor :

RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008Tanggal: 21 Juli 2008

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAANTUNDUK DAN PATUH PADA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ………………………………………

Jabatan : ………………………………………

Bertindak untuk : PT……………………………………dan atas nama

Alamat perusahaan : ………………………………………………………………………………

Dengan ini kami menyatakan tunduk kepada peraturan dan ketentuan yang tercantum didalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan presiden No. 95 Tahun 2007 dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh panitia lelang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, .............................................PT..............................

Meterai Rp 6000,-cap perusahaan dan tanda tangan

(Nama Jelas)(Jabatan)

- halaman 44 -

Lampiran 6Rencana Kerja dan Syarat-SyaratNomor : RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008Tanggal: 21 Juli 2008

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAANKESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI JADWAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ………………………………………

Jabatan : ………………………………………

Bertindak untuk : PT……………………………………dan atas nama

Alamat perusahaan : ………………………………………………………………………………

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan Pemeliharaan Keamanan sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan Desember 2009 sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syaratnya nomor RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008 tanggal 21 Juli 2008 Pasal 19 ayat 2.Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan turut serta dalam Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan dokumen pelelangan Nomor: RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008 tanggal 21 Juli 2008.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, .............................................PT..............................

Meterai Rp 6000,-cap perusahaan dan tanda tangan

(Nama Jelas)(Jabatan)

- halaman 45 -

Lampiran 7 Rencana Kerja dan Syarat-SyaratNomor :

RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008Tanggal: 21 Juli 2008

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAANBUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BHMN/BUMN/BUMD

DAN/ATAU PEGAWAI BANK PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ………………………………………

Tempat dan Tgl Lahir : ………………………………………

Alamat : ………………………………………

Telepon : ………………………………………

Adalah benar-benar bukan Pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dan/atau pegawai Bank Pemerintah dan saya bekerja dengan penuh waktu pada Perusahaan :

Nama Perusahaan : PT. ………………………….......Jabatan dalam Perusahaan : ………………………………………

Alamat Perusahaan : ………………………………………

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut di muka pengadilan apabila keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, .............................................PT..............................

Meterai Rp 6000,-cap perusahaan dan tanda tangan

(Nama Jelas)(Jabatan)

- halaman 46 -

Lampiran 8Rencana Kerja dan Syarat-SyaratNomor : RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008Tanggal: 21 Juli 2008

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAANTIDAK SEDANG DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK BANGKRUT/PAILIT,

USAHA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN DAN ATAU TIDAK SEDANG MENJALANI SANKSI PIDANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ........................Jabatan : ........................Alamat : ........................

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya dan / atau perusahaan saya tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut / pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan / atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.

2. Apabila dikemudian hari diketahui ternyata pernyataan kami ini tidak benar, maka Panitia berhak untuk menggugurkan dokumen kualifikasi kami dan kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk melengkapi persyaratan pendaftaran sebagai peserta lelang Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Tahun Anggaran 2009.

Jakarta,........................ 2009

PT./CV...............................

Ttd, Cap dan Meterai Rp 6000,00

(Nama Jelas)Jabatan

- halaman 47 -

Lampiran 9Rencana Kerja dan Syarat-SyaratNomor : RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008Tanggal: 21 Juli 2008

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAANTIDAK MASUK DALAM DAFTAR SANKSI HITAM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Jabatan :Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya dan / atau perusahaan saya mempunyai kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di instansi manapun baik pemerintah ataupun swasta di seluruh Indonesia.

2. Apabila dikemudian hari diketahui ternyata pernyataan kami ini tidak benar, maka Panitia berhak untuk menggugurkan dokumen kualifikasi kami dan kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk melengkapi persyaratan pendaftaran sebagai peserta lelang Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Tahun Anggaran 2009.

Jakarta,........................ 2009

PT./CV...............................

Ttd, Cap dan Meterai Rp 6000,00

(Nama Jelas)Jabatan

- halaman 48 -

Lampiran 10Rencana Kerja dan Syarat-SyaratNomor :

RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008Tanggal: 21 Juli 2008

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAANTIDAK MENSUBKONTRAKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ………………………………………

Jabatan : ………………………………………

Bertindak untuk : PT……………………………………dan atas nama

Alamat perusahaan : ………………………………………………………………………………

Dengan ini kami menyatakan tidak mensubkontrakan Pekerjaan Pengadaan jasa secara keseluruhan/kesatuan kepada pihak lain untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan dokumen pelelangan nomor RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008 tanggal 21 Juli 2008.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, .............................................PT..............................

Meterai Rp 6000,-cap perusahaan dan tanda tangan

(Nama Jelas)(Jabatan)

- halaman 49 -

Lampiran 11Rencana Kerja dan Syarat-SyaratNomor : RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008Tanggal: 21 Juli 2008

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAANJAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ………………………………………

Jabatan : ………………………………………

Bertindak untuk : PT……………………………………dan atas nama

Alamat perusahaan : ………………………………………………………………………………

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak termasuk PPN, apabila ditunjuk sebagai pelaksana penyedia jasa untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan dokumen pelelangan Nomor: RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008 tanggal 21 Juli 2008.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, .............................................PT..............................

Meterai Rp 6000,-cap perusahaan dan tanda tangan

(Nama Jelas)(Jabatan)

- halaman 50 -

Lampiran 12Rencana Kerja dan Syarat-SyaratNomor :

RKS-01/DIPA-15/JR-PPDDP/PJ.015/2008Tanggal: 21 Juli 2008

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAANK E B E N A R A N D O K U M E N

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ………………………………………

Jabatan : ………………………………………

Bertindak untuk : PT……………………………………dan atas nama

Alamat perusahaan : ………………………………………………………………………………

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua dokumen dan surat pernyataan yang kami buat adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak benar dan bertentangan dalam pelaksanaannya, maka kami bersedia diberikan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam (black list) selama 2 (dua) tahun sejak ditemukan ketidakbenaran hal tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, .............................................PT..............................

Meterai Rp 6000,-cap perusahaan dan tanda tangan

(Nama Jelas)(Jabatan)

- halaman 51 -