rkpd kota banjarbaru 2015
TRANSCRIPT
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
1/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 45
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja
Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi
RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.
Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kota Banjarbaru telah
menyusun dokumen RPJP Kota Banjarbaru 2005-2025 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-
2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, sedang
RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2011-2015.Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang memuat :
visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana
teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala
Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah
melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). RPJMD akan dijabarkan dengan
rencana pembangunan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
B. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2014 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
2/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 46
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
3/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 47
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Selatan
Tahun 2005-2025;
23.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan
Tahun 2011-2015;
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D
Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2011 Nomor 20);
26.
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor
12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
27.
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2025
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14);
29.
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 14);
30.
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran
2014 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 55).
C.
Hubungan Antar Dokumen
1.
RKPD dan RPJM Nasional
RPJM Nasional menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD, khususnya
dalam menjabarkan program-program sektoral dan program
kewilayahan/regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat
pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
yang Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam
Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (justice for all); dan Program
Pencapaian Tujuan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs).
2.
RKPD dan RPJM Provinsi Kalimantan Selatan
Program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dijabarkan ke dalam
RKPD, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun
sebelumnya dan mengacu Rancangan Awal RKPD Provinsi.
3.
RKPD dan RPJM Kota Banjarbaru
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
4/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 48
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
RKPDKota Banjarbaru Tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan
RPJMD Kota Banjarbaru 2011-2015, yaitu tahun keempat : perencanaan tahun
2014 untuk dilaksanakan tahun 2015.
4.
RKPD dan RTRW Kota Banjarbaru
Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur
ruang RTRW Kota Banjarbaru sebagai dasar menetapkan lokasi program
pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota
Banjarbaru.
5.
RKPD dan Renja SKPD
Rancangan Renja SKPD disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, yang
digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan
dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada
rancangan awal RKPD.
D.
Sistematika Dokumen RKPD
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I : Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang penyusunan,
pengertian dan proses penyusunan, landasan hukum yang digunakan,
kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen
perencanaan lainnya, sistimatika atau kerangka pemikiran tentang
substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan
tahunan yang dicanangkan, serta maksud dan tujuan penyusunan,
RKPD.
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan, memuat gambaran umum kondisi
daerah terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2013,
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, hasil capaian program dan
kegiatan yang direncanakan tahun 2015 serta permasalahan
pembangunan daerah.
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, memuat kerangka ekonomi
daerah/gambaran kondisi ekonomi mencakup : indikator pertumbuhan
ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah
daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah,
meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV : Prioritas Pembangunan Daerah, menjelaskan tujuan dan sasaran
prioritas pembangunan daerah.
BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, memuat rincian
rencana program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2015 yang disusun
oleh instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing
program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.
BAB VI : Penutup, menjelaskan tahapan-tahapan sistematika atau hal-hal pokok
yang termuat dalam keseluruhan RKPD, sebagai pedoman bagi semua
pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku.
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
5/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 49
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
E. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2015
disusun dengan maksud untuk :
a.
Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2015;
b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) Tahun 2015.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru
adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta
menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
6/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 50
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
A.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
1.
Aspek Geografis dan Demografi
Kota Banjarbaru, secara geografis, terletak pada 03027-03029 Lintang
Selatan dan 114045-11404545 Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai
berikut :
~ Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
~ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten
Banjar;
~ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh
Kabupaten Banjar;
~ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah
Laut
Luas wilayah Kota Banjarbaru 371,3 km2 dengan ketinggian berada pada
0-500 m dari permukaan laut. Dari luas wilayah tersebut dapat dibedakan atas
wilayah kelerengan 0-2% mencakup 59,35 persen luas wilayah, kelerengan 2-8%
mencakup 25,78 persen wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 persen
wilayah. Kota Banjarbaru memiliki iklim tropis berkisar antara 23,3oC-32,7oC
dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 47%- 98%.
Kota Banjarbaru secara administratif terdiri dari 5 Kecamatan dan 20
Kelurahan, yaitu : Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang,
Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru
Selatan,
Pengembangan potensi wilayah secara spasial yang dilakukan melalui
kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Selatan, Kota
Banjarbaru termasuk dalam Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi
yakni Kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi wilayah administrasi
pemerintahan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar,
sebagian Kabupaten Barito Kuala, sebagian Kabupaten Tanah Laut.
Jumlah penduduk Kota Banjarbaru mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Banjarbaru sebesar 203.398
jiwa dan tahun 2012 menjadi 213.998 jiwa, kemudian pada tahun 2013
mengalami peningkatan mencapai 220.168 jiwa yang terdiri dari 112.819 jiwa
laki-laki dan 107.349 jiwa perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk
Banjarbaru dari tahun 2009-2013 sebesar 6,53% dengan tingkat kepadatan pada
tahun 2013 mencapai 593 orang per km2. Kota Banjarbaru yang identik sebagai
Kota Pendidikan di mana terdapat berbagai perguruan tinggi negeri maupun
swasta menyebabkan banyaknya pendatang yang berdomisili untuk menuntut
ilmu. Selain itu, posisi Kota Banjarbaru yang cukup strategis baik secara
administratif maupun akses ekonomi mendorong peningkatan jumlah penduduk
sehingga mendorong perkembangan pembangunan perumahan yang cukup pesat
beberapa tahun terakhir.
2.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a.
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1)
Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai
dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil,
khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting
bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui keberhasilan
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
7/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 51
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
pembangunan yang telah dicapai, serta berguna sebagai bahan untuk
menentukan kebijakan dan arah pembangunan di masa yang akan
datang.
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan
barang danjasayang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan
kemakmuran masyarakat meningkat.
Gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis
atau riil dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga
konstan (tahun dasar 2000).
Gambar 1
Perkembangan Nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas
Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2012 dan Perkiraan Tahun 2013
(Milyar Rupiah)
Sumber : Indikator Makro Ekonomi Kota Banjarbaru, Tahun 2013* Angka Perkiraan
Selama tahun 2009 sampai dengan 2012 perkembangan nominal
PDRB Kota Banjarbaru terus meningkat dari sebesar 1.696,61 milyar
rupiah menjadi 2.360,08 milyar dan diperkirakan pada tahun 2013
meningkat sebesar 2.657,29 milyar rupiah. Besaran PDRB ini dari
tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan
bahwa aktifitas kegiatan ekonomi Kota Banjarbaru mengalamipeningkatan baik dari nilai nominal maupun realitas produksinya.
Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan
dapat memberikan dampak pada beberapa aspek. Pertama,
meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan
kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua,
meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya
pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan
tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara
mantap dengan tingkat pemerataan yang baik.
1,696.611,887.95
2,115.58
2,360.08
2,657.29
901.43 954.18 1,011.34 1,073.88
1,141.26
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
2009 2010 2011 2012 2013*
ADHB ADHK
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/produk-jasa-pengertian-karakteristik.htmlhttp://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/produk-jasa-pengertian-karakteristik.html -
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
8/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 52
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Gambar 2Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
Periode 2009-2012 dan Perkiraan Tahun 2013
Sumber : PDRB Kota Banjarbaru* Angka Perkiraan
2)
Struktur Ekonomi
Struktur perekonomian Kota Banjarbaru masih didominasi oleh
peranan sektor tersier dan sektor sekunder. Hal ini disebabkan Kota
Banjarbaru tidak memiliki Sumber Daya Alam yang berlimpah. Selain
itu, Banjarbaru merupakan wilayah permukiman dan perkantoran.
Peranan sektor tersier dalam struktur perekonomian
Kota Banjarbaru diperkirakan mengalami peningkatan dari 54,78 persenpada tahun 2012 menjadi 55,35 persen pada tahun 2013. Hal ini
dikarenakan sektor jasa-jasa yang terus mengalami perkembangan.
Sementara itu, peranan sektor sekunder diperkirakan cenderung
mengalami penurunan sedikit dibanding tahun 2012, yaitu dari 33,22
persen pada tahun 2012 menjadi 32,86 persen di tahun 2013. Hal ini
merupakan kelanjutan dari adanya beberapa perusahaan industri besar
sedang yang tutup sejak tahun 2011.
Tabel 1.
Struktur Perekonomian Kota Banjarbaru
Tahun 2009-2012 dan Perkiraan Tahun 2013
Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013*
Sektor Primer 13,12 12,63 12,34 13,00 11,79
Pertanian 4,21 4,35 4,24 4,14 3,99
Pertambangan dan Penggalian 8,91 8,28 8,10 7,86 7,80
Sektor Sekunder 35,11 34,25 33,58 33,22 32,86
Industri 13,04 12,50 12,24 12,09 11,89
Listrik dan Air 2,53 2,88 2,82 2,76 2,80
Bangunan 19,54 18,87 18,52 18,37 18,17
Sektor Tersier 51,76 53,12 54,08 54,78 55,35
Perdagangan, Hotel danRestoran
18,89 18,45 18,82 19,41 19,95
Pengangkutan dan Komunikasi 7,66 7,96 7,84 7,76 7,64
Keuangan, Persw dan Jasa Prsh. 3,75 3,96 4,14 3,94 3,82
Jasa- jasa 21,46 22,75 23,28 23,67 23,94
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Indikator Makro Ekonomi Tahun 2013* Angka Perkiraan
3) PDRB Per Kapita
Salah satu indikator kesejahteraan penduduk adalah pendapatan
per kapita yang dapat diwakili oleh PDRB per kapita. Rata-rata PDRB
per kapita Kota Banjarbaru selama periode 2009-2012 sebesar 10,30
5.91
5.85
5.99
6.18
6.27
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
2009 2010 2011 2012 2013*
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
9/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 53
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
juta rupiah dan pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 12,07 juta
rupiah. Seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita atas dasar
harga berlaku, maka diharapkan kemampuan daya beli penduduk per
kapita juga mengalami peningkatan.
Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh
pendapatan per kapita yang tinggi, melainkan juga harus diikuti dengan
pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu sendiri
dengan kata lain pendapatan yang tinggi tidak akan berarti jika hanya
dinikmati oleh golongan tertentu saja.
Tabel 2.
PDRB per kapita Kota Banjarbaru Tahun 2009-2012 dan perkiraan
Tahun 2013
Tahun PDRB Perkapita Per Tahun (Rp)
2009 8.870.760,-
2010 9.382.034,-
2011 10.401.184,-2012 11.125.925,-
2013* 12.069.361,-
Sumber : Indikator Makro Ekonomi Tahun 2013
4) Laju Inflasi
Sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, tingkat inflasi
(tahunan) di Kalimantan Selatan mengalami gejolak naik dan turun.
Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai 9,06 persen.
Naiknya inflasi pada periode ini diakibatkan kondisi cuaca yang kurang
mendukung dan gelombang yang tinggi sehingga jalur distribusi barang
terhambat dan pasokan barang menjadi terbatas.Tahun 2011 inflasi di Kalimantan Selatan kembali turun
mencapai 3,98 persen, jauh diatas inflasi nasional yang hanya mencapai
3,79 persen. Melambatnya laju inflasi ini terutama dipengaruhi
turunnya tekanan permintaan serta lancarnya pasokan bahan makanan
secara umum. Hal ini terjadi karena dukungan kondisi cuaca yang baik
sehingga mendorong peningkatan produksi padi dan harga beras dapat
dikendalikan serta lancarnya pasokan bahan makanan seperti sayuran,
bumbu-bumbuan dan gula pasir dari Pulau Jawa. Peningkatan
produksi peternakan ayam ras pedaging yang disebabkan karena karena
curah hujan yang moderat sehingga ayam tidak mudah terserang
penyakit juga turut andil dalam menjaga inflasi selama tahun 2011.Selain itu harga emas yang sempat mengalami penurunan harga
khususnya pada bulan Oktober dan Desember turut mengurangi
tekanan inflasi pada tahun 2011.
Inflasi Kalimantan Selatan Tahun 2012 tercatat 5,96 persen.
Angka tersebut berada di atas angka inflasi rata-rata Kalimantan
maupun inflasi nasional yang masing-masing tercatat sebesar 5,29
persen dan 4,31 persen dan pada tahun 2013 kembali naik menjadi 6,98
persen.
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
10/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 54
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Gambar 3.
Inflasi Tahunan di Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2009-2013
Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Dilihat dari kelompok pengeluarannya, meningkatnya inflasi
tahunan pada tahun 2013 didorong oleh inflasi pada kelompok
transportasi dan komunikasi sebesar 12,36 persen, bahan makanan
sebesar 9,94 persen, perumahan sebesar 6,19 persen dan kelompok
makanan jadi sebesar 5,55 persen. Tujuh kelompok pengeluaran yang
memberikan pengaruh terbesar dalam peningkatan inflasi selama tahun
2013 ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 3.
Tujuh Kelompok Pengeluaran Inflasi Utama Tahun 2013
Kelompok Persentase Perubahan Harga
Bahan Makanan 9,94
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 5,55
Perumahan 6,19
Sandang -2,25
Kesehatan 3,28
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 2,36
Transportasi dan Komunikasi 12,36
Total 6,98
Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Seiring dengan membaiknya kinerja perbankan, meningkatnya
pendapatan masyarakat, dan semakin banyaknya produk perbankan
yang ditawarkan, mendorong penghimpunan dana khususnya dari
dalam negeri mengalami peningkatan. Dalam menjalankan operasional
kegiatan perbankan, Bank memiliki tiga sumber dana yaitu ; (1) dana
yang bersumber dari masyarakat, (2) dana yang bersumber dari bank itu
sendiri, (3) dana yang bersumber dari lembaga lain. Penghimpunan dana
pihak ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat berupa giro, deposito
dan tabungan. Penghimpunan dana yang dilakukan perbankan di Kota
Banjarbaru sampai bulan Desember tahun 2013 mencapai 2,35 trilyun
rupiah atau meningkat sebesar 3,52 persen dibandingkan periode yang
sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 2,27 trilyun rupiah. Dari
seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat, yang terbesar berasal dari
tabungan yaitu sebesar 1,65 trilyun rupiah atau 70,10 persen dari total
dana yang dihimpun. Sementara itu, jenis simpanan deposito
merupakan yang terkecil dari total dana yang dihimpun dari masyarakat,
yaitu sebesar 268,99 milyar rupiah atau sebesar 11,43 persen dari
keseluruhan dana yang dihimpun dari masyarakat.
Gambar 4.
3.86
9.06
3.98
5.96
6.98
0
1
2
3
4
5
6
78
9
10
2009 2010 2011 2012 2013
Kalimantan Selatan
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
11/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 55
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Perkembangan Penghimpunan Dana Perbankan di Kota Banjarbaru
Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah)
Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Kegiatan intermediasi bank selain penghimpunan dana adalah
penyaluran kredit. Fungsi intermediasi bank akan berjalan dengan baik
jika kemampuan menghimpun dana dan penyaluran kredit berjalan
seirama. Oleh karena itu, bank berusaha untuk menawarkan berbagai
macam kredit dan beragam keuntungan.
Tabel 4.
Penyaluran Kredit menurut Jenis Penggunaan
di Kota Banjarbaru Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah)
TahunJenis Penggunaan Kredit
Modal Kerja Investasi Konsumsi Jumlah
2009 400,35 111,37 868,88 1.380,60
2010 432,60 103,11 1.031,24 1.566,95
2011 537,26 162,83 1.321,66 2.021,75
2012 670,39 397,21 1.368,85 2.436,45
2013 853,54 527,55 1.902,32 3.283,16
Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Secara umum jumlah penyaluran kredit pada posisi bulan
Desember tahun 2013 di Kota Banjarbaru adalah sebesar 3,28 trilyun
rupiah atau meningkat sebesar 34,76 persen dibandingkan tahun 2012
yang mencapai 2,44 trilyun rupiah. Dari total penyaluran kredit tahun
2013 sebesar 1,28 trilyun rupiah digunakan untuk konsumsi dengan
sebesar 58,44 persen. Disalurkan untuk modal kerja sebesar 25,45
persen dan untuk investasi sebesar 16,11 persen.
Besarnya proporsi kredit untuk konsumsi sebenarnya kurang
menggembirakan bagi dunia usaha karena orang lebih cenderung
menggunakan uangnya untuk hal-hal yang kurang produkif dan bukan
menggunakan pada hal-hal yang dapat meningkatkan penghasilan
keluarga atau dapat dikatakan adanya kecenderungan untuk berlaku
konsumtif.
Bila dilihat menurut sektor ekonomi, hampir semua sektor
mengalami peningkatan dalam hal penyerapan kredit, kecuali sektor
industri pengolahan yang justru mengalami penurunan yaitu dari 88,51
miliar rupiah pada tahun 2011 turun menjadi 19,96 miliar rupiah tahun
2012 dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2013 sebesar 27,18
milyar. Penurunan penyerapan kredit untuk sektor industri pengolahan
ini seiring dengan derasnya produk dan jasa impor karena bea masuk
terlalu liberal. Semua itu mengakibatkan penyaluran kredit dari
perbankan terhadap para pelaku usaha di bidang ini juga menurun
karena usaha mereka tidak semaju sebelumnya.
257.50 295.71388.60
550.34 550.34
155.42238.47 285.20 282.49 268.99
627.02
808.01
1,118.46
1,435.82
1,648.65
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1000.00
1200.00
1400.00
1600.00
1800.00
2009 2010 2011 2012 2013
Giro Deposito Tabungan
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
12/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 56
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Tabel 5.
Penyaluran Kredit Menurut Sektor
di Kota Banjarbaru Tahun 2011-2013 (Milyar Rupiah)
Sektor
Penyaluran Kredit
2011 2012 2013
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 12,65 21,67 19,79
Pertambangan & Penggalian 9,15 15,37 7,19
Industri Pengolahan 88,51 19,96 27,18
Listrik, Gas & Air Bersih 1,11 1,80 3,59
Konstruksi 69,39 78,18 128,81
Perdagangan, Hotel & Restoran 221,09 325,25 400,15
Pengangkutan & Komunikasi 10,82 35,03 27,45
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 52,15 59,49 69,99
Jasa-Jasa 40,09 55,48 52,67
Jumlah 504,95 612,16 736,81
Sumber : Indikator Makro Ekonomi Tahun 2013
b.
Kesejahteraan Masyarakat
1)
Pendidikan
a)
Angka Melek Huruf
Pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha sadar
manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di
luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya
pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam
konteks pembangunan daerah, keberhasilan pembanguan di bidang
pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga penggerak
pembangunan itu sendiri sehingga diharapkan hasil yang dicapai
oleh pembangunan ke depannya lebih berkualitas.
Pencapaian hasil pembangunan dalam dimensi pendidikan
diukur dengan 2 variabel, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka
melek huruf. Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah
tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas
untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah
dijalani. Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan,
secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf)
penduduk, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf
latin dan huruf lainnya. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk
dewasa adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
13/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 57
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Gambar 5.
Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Kota Banjarbaru
Tahun 2009-2013
Sumber : BPS Kota Banjarbaru
Perkembangan angka melek huruf dan angka rata-rata
sekolah di Kota Banjarbaru setiap tahun terus mengalami
peningkatan, hal ini dapat dilihat pada gambar 9 dan gambar 10.
Angka melek huruf Kota Banjarbaru pada tahun 2013 sebesar 98,91
persen. Hal ini berarti 1,09 persen saja penduduk usia 15 tahun ke
atas yang tidak dapat membaca dan menulis.
b)
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Sementara pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah KotaBanjarbaru cukup tinggi yaitu sebesar 10,66 tahun. Artinya rata-
rata penduduk Kota Banjarbaru telah mengentaskan pendidikan
sampai di kelas 3 SMA. Hal ini menunjukkan program pemerintah
wajib belajar 9 tahun sudah berhasil.
Gambar 6.
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Banjarbaru
Tahun 2009-2012 dan Perkiraan Tahun 2013
Sumber : BPS Kota Banjarbaru
Peran SDM berkualitas sangat strategis dalam
pembangunan/ pengembangan wilayah, di samping sebagai subyek
sekaligus obyek dari pembangunan/pengembangan wilayah
tersebut. SDM berkualitas merupakan faktor yang menentukan
maju tidaknya suatu daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan
dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui
peningkatan taraf pendidikan.
98.198.22
98.95
98.53
98.91
97.6
97.8
98
98.2
98.4
98.6
98.8
99
99.2
2009 2010 2011 2012 2013
9.749.85
10.06
10.66 10.69
9.2
9.4
9.6
9.8
10
10.2
10.4
10.6
10.8
2009 2010 2011 2012 2013*
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
14/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 58
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Kota Banjarbaru menjadi barometer untuk kualitas
penduduk Kalimantan Selatan, karena selain angka melek dan
angka partisipasi tinggi, persentase penduduk yang menamatkan
pendidikan tinggi juga jauh lebih banyak dibandingkan kabupaten
lain. Di Kota Banjarbaru selain berdiri Universitas Negeri tertua di
Kalimantan Selatan, tersebar juga beberapa perguruan tinggi
dengan berbagai jurusan.
c)
Angka Partisipasi Sekolah
Indikator yang dapat memberikan gambaran peningkatan
kualitas pendidikan salah satunya dapat dilihat melalui Angka
Partisipasi Sekolah. Angka Partisipasi sekolah ada dua yaitu Angka
Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partsipasi Murni (APM).
APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang
sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlahpenduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan
tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara
umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang
paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia
sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Sedangkan APM merupakan proporsi jumlah penduduk usia
tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap
jumlah penduduk pada kelompok umur yang sesuai dengan jenjang
pendidikan tersebut. Kegunaan Angka Partisipasi Murni (APM)
adalah untuk melihat tingkat partisipasi penduduk menurut jenjang
pendidikan tertentu.
Gambar 7.
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partispasi Murni (APM)
Kota Banjarbaru Tahun 2013
Sumber : AKSE Tahun 2013, BPS Kota Banjarbaru
Partisipasi sekolah penduduk Kota Banjarbaru pada tahun
2013 cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari APK SD yang mencapai
120 persen, APK SLTP 103 persen dan APK SLTA mencapai 84,78persen serta APM SD sebesar 98,78 persen, APM SLTP 90,91 persen
dan APM SLTA sebesar 58,28 persen.
Dari tabel 6 terlihat bahwa pada tahun 2013 penduduk usia
5 tahun ke atas yang tidak punya ijazah (tidak sekolah dan
tidak/belum tamat SD sederajat) persentasenya cukup besar yaitu
sekitar 4,53 persen yang tidak pernah sekolah dan 21,02 persen
tidak/belum tamat SD sederajat.
Tabel 6.
120
103
84.78
98.7890.91
58.28
0
20
40
60
80
100
120
140
SD SLTP SLTA
APK APM
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
15/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 59
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan
Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2013
Tahun 2010 2011 2012 2013
Tidak/belum sekolah 4,28 3,12 4,57 4,53
Tidak punya ijazah 23,41 22,27 20,72 21,02
SD 17,6 18,33 18,59 18,37SLTP Sederajat 16,85 18,91 16,05 16,21
SLTA Sederajat 26,53 25,93 26,97 28,06
DI/DIII 3,75 2,68 2,36 2,43
S1/S2/S3 7,58 8,76 10,75 9,38
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : AKSE Tahun 2013, BPS Kota Banjarbaru
Kondisi pendidikan penduduk Kota Banjarbaru selama 4
tahun terakhir ini semakin baik jika dibandingkan kondisi pada
tahun sebelumnya, yang terlihat dari menurunnya jumlah
penduduk yang tidak bersekolah dan yang tidak menamatkan SD
sederajat serta meningkatnya persentase penduduk yang
menamatkan sekolah di setiap jenjang pendidikan.
2)
Kesehatan
Masalah kesehatan bagi negara-negara berkembang sangat erat
kaitannya dengan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu modal
pembangunan. Pada tingkat mikro (individual dan keluarga), kesehatan
adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di
sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih
enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang
tinggi. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang
baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkankemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka
panjang.
Terdapat korelasi yang kuat antara tingkat kesehatan yang baik
dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara statistik diperkirakan
bahwa setiap peningkatan 10 persen angka harapan hidup (AHH) waktu
lahir akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal 0.3-0.4 persen
per tahun, jika faktor-faktor pertumbuhan lainnya tetap. Dengan
demikian, perbedaan tingkat pertumbuhan tahunan antara negara-
negara maju yang mempunyai AHH tinggi (77 tahun) dengan negara-
negara sedang berkembang dengan AHH rendah (49 tahun).
Gambaran mengenai perkembangan derajat kesehatanmasyarakat salah satunya dapat dilihat dari kejadian kematian dalam
masyarakat dari waktu ke waktu. Kejadian kematian juga dapat
digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan
kesehatan dan program pembangunan di bidang kesehatan lainnya.
Tabel 7.
Perkembangan Jumlah Kejadian Kematian Bayi di Kota Banjarbaru
Tahun 2009-2013
Indikator Kematian Bayi 2009 2010 2011 2012 2013
Angka Kematian Bayi/1000kelahiran Hidup
9,2 5,3 5,4 9,95 7,54
Jumlah Kematian bayi 33 19 21 40 34Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru,
kejadian kematian bayi dari tahun 2009-2011 mengalami penurunan.
Dimana pada tahun 2009 terjadi 33 kejadian kematian bayi, dan
menurun pada tahun 2010 menjadi 19 kejadian kemudian mengalami
sedikit peningkatan di tahun 2011 menjadi 21 kejadian kematian.
Kemudian pada tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi 40 kejadian
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
16/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 60
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
kematian dan menurun kembali pada tahun 2013 menjadi 34 kejadian
kematian.
Angka Kematian bayi merupakan indikator penting yang
digunakan untuk mengukur kesejahteraan penduduk dan kesehatan
masyarakat suatu wilayah. Kesehatan bayi yang baru lahir dapat
dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggalnya dan berkaitan erat dengan
tingkat pendidikan, sosial ekonomi, sistem nilai serta adat istiadat serta
akses terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia.
Semakin sedikitnya kejadian kematian bayi menggambarkan
telah terjadi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan
masyarakat. Kejadian kematian bayi erat kaitannya dengan kondisi
kesehatan perempuan pada masa kehamilan, penolong persalinan serta
sanitasi. Penyebab kematian bayi antara lain adalah BBLR (berat badan
lahir rendah), cacat bawaan, aspirasi susu formula, pneumonia,
hipotermida penyempitan saluran cerna. Sedangkan faktor yang
berpengaruh terhadap angka kematian bayi antara lain adalah faktor
aksesbilitas terhadap fasilitas kesehatan, peningkatan pelayanan
kesehatan dari tenaga medis yang terampil serta kesediaan masyarakat
untuk mengubah dari pola tradisional; ke norma kehidupan modern
dalam bidang kesehatan. Melalui faktor-faktor itulah kejadian kematian
dapat ditekan.
Tabel 8.
Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Tahun 2009-2013
di Kota Banjarbaru
Tahun % balita gizi buruk % balita gizi kurang Jumlah
2009 0,05 5,38 5,432010 1,41 11,52 12,93
2011 0,10 4,41 4,51
2012 0,25 2,75 3,00
2013 0,02 1,00 1,02
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
Pada tahun 2009 persentase balita gizi buruk dan gizi kurang
sebesar 5,43 persen, hingga pada tahun 2013 mengalami penurunan
sebesar 1,02 persen. Hal ini menunjukkan penanganan gizi buruk dan
gizi kurang balita cukup mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan
sosial ekonomi salah satunya dapat dilihat dari peningkatan usiaharapan hidup penduduk di suatu wilayah. Meningkatnya perawatan
kesehatan melalui fasilitas kesehatan dan peningkatan daya beli
memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk
mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan lebih mampu dalam
pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori. Perbaikan ekonomi masyarakat
juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan
dengan penghasilan yang memadai. Hal ini pada gilirannya akan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menambah usia
harapan hidup. Perkembangan AHH Kota Banjarbaru adalah
sebagaimana grafik berikut :
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
17/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 61
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Gambar 8.
Perkembangan Angka Harapan Hidup (eo) Kota Banjarbaru Tahun
2009-2012 dan Perkiraan Tahun 2013
Sumber : BPS Kota Banjarbaru
3)
Ketenagakerjaan
Ketersediaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi
merupakan penunjang utama dalam pembangunan ekonomi. Dari
seluruh penduduk usia kerja di Kota Banjarbaru, sebesar 61,16%
diantaranya aktif dalam pasar tenaga kerja atau disebut dengan
penduduk angkatan kerja. Sedangkan sisanya lebih memilih untuk
mengurus rumah tangga atau masih bersekolah.
Selama 5 tahun terakhir ini sekitar 60 persen lebih dari total
penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kota Banjarbaru adalahangkatan kerja, dengan TPAK pada tahun 2013 sebesar 62,43 persen
yang berarti dari 100 orang penduduk usia kerja, 62 orang diantaranya
merupakan angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja). Dari jumlah
tersebut yang bekerja sebesar 97,96 persen, sehingga tingkat
pengangguran terbuka (TPT) Kota Banjarbaru hanya 2,04 persen atau
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 6,54
persen.
Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara
jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang pertama kali
maupun yang sudah pernah bekerja sebelumnya, dengan jumlah
seluruh angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka selaluberbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja. Tingkat
kesempatan kerja menggambarkan besarnya penyerapan pasar tenaga
kerja terhadap angkatan kerja. Semakin tingginya besaran tingkat
pengangguran terbuka mencerminkan semakin rendahnya besaran
tingkat kesempatan kerja, demikian sebaliknya semakin rendah tingkat
pengangguran terbuka mencerminkan semakin tingginya besaran
tingkat kesempatan kerja.
Tabel 9.
TPAK dan TPT Kota Banjarbaru Tahun 2009-2013
Tahun TPAK TPT2009 61,00 9,15
2010 65,19 8,10
2011 67,06 6,69
2012 61,24 6,54
2013 62,43 2,04
Sumber : AKSE, BPS Kota Banjarbaru (diolah)
67.31
67.48
67.76
68.04
68.28
66.8
67
67.2
67.4
67.6
67.8
68
68.2
68.4
2009 2010 2011 2012 2013*
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
18/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 62
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Dimensi Manusia dalam pembangunan, pada dasawarsa terakhir
ini muncul sebagai salah satu isu yang mendunia. Adanya isu seolah-
olah mempertanyakan kembali tujuan pembangunan yang dinilai
kurang berorientasi pada manusia dan hak-hak asasinya. Di Indonesia
isu tersebut mulai muncul dan menjadi prioritas perhatian pada awal
Repelita I melalui penetapan strategi pembangunan nasional dengan
penekanan pada Pertumbuhan Ekonomi seiring dengan peningkatan
sumber daya manusia. Dalam kerangka ini, pembangunan manusia
seutuhnya menjadi tujuan utama pembangunan nasional melalui
peningkatan kemampuan sumber daya manusia, agar mampu berperan
sebagai subyek pembangunan. Isu pembangunan manusia tersebut
cenderung akan semakin berkembang menjadi kebutuhan untuk
diantisipasi, seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran politik
masyarakat Indonesia dan terbukanya komunikasi menjelang maupun
pada saat kita memasuki era globalisasi.
United Nations Development Programme (UNDP) menggunakan
sebuah indikator komposit yang disebut dengan Human Development
Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator agregat
dari capaian peningkatan kesejahteraan dalam pembangunan.
Pembangunan manusia adalah suatu proses memperluas pilihan-pilhan
bagi manusia. Di antara pilihan-pilihan hidup yang terpenting adalah
pilihan untuk hidup sehat, untuk menikmati umur panjang dan sehat,
untuk hidup cerdas, dan berkehidupan mapan.
IPM mengukur keberhasilan pembangunan dalam 3 dimensi
dasar, yaitu dimensi pendidikan, dimensi kesehatan serta dimensi
kesejahteraan. Dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata lama
sekolah dan angka melek huruf, sedangkan dimensi kesehatan diukur
dengan angka harapan hidup dan dimensi kesejahteraan diukur dengan
kemampuan daya beli masyarakat.
IPM merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak
yang harus ditempuh-shortfall-suatu wilayah untuk mencapai nilai
maksimum 100 yang berarti bahwa pembangunan manusia secara
keseluruhan tersebut telah tercapai. Bagi suatu wilayah angka IPM yang
diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah
tersebut. Jika angka IPM tersebut masih rendah atau masih jauh dari
angka 100 berarti jarak yang ditempuh untuk mencapai tujuan masih
jauh. Kecenderungan perkembangan angka IPM, semakin dekat ke arah
tujuan (angka 100) maka perkembangannya semakin pelan sebaliknya
untuk angka IPM yang masih rendah maka perkembangan untuk
mencapai tujuan semakin cepat.
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
19/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 63
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Gambar 9.
Perkembangan IPM Kota Banjarbaru dan Kalimantan Selatan Tahun
2009-2012 dan perkiraan Tahun 2013
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan
Pembangunan di Kota Banjarbaru termasuk cukup berhasil hal
ini ditunjukkan dengan IPM Kota Banjarbaru yang selalu menduduki
peringkat pertama di provinsi Kalimantan Selatan. Dari tahun ke tahun
angka IPM Kota Banjarbaru terus meningkat dimana pada tahun 2012
mencapai 76,28. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka
IPM Propinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 71,08 dan diperkirakan
pada tahun 2013 IPM Kota Banjarbaru kembali meningkat mencapai
76,90.
c.
Seni Budaya
Pengembangan bidang seni dan budaya sangat penting.
Keanekaragaman seni budaya menjadi sumber inspirasi pembangunan di
segala bidang. Dua sektor ini juga bagian dari industri kreatif, industri yang
sedang gencar dikembangkan pemerintah. Sudah menjadi fakta bahwa
banyak daerah dikenal berkat seni dan budayanya. Oleh karenanya
pemerintah daerah harus ikut andil mengembangkan seni budaya.
Tabel 10.Jumlah Organisasi Kesenian Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru
Tahun 2009-2012
Kecamatan 2009 2010 2011 2012
Landasan Ulin 3 3 3 4
Liang Anggang 7 7 7 8
Cempaka 9 9 9 9
Banjarbaru Utara 7 8 11 9
Banjarbaru Selatan 12 12 13 16
Kota Banjarbaru 38 39 43 46
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru
Pembangunan seni budaya di Kota Banjarbaru antara lain dapat
dilihat dari perkembangan jumlah organisasi kesenian yang tumbuh danberkembang di Kota Banjarbaru. Sepanjang tahun 2009 sampai tahun 2012,
jumlah organisasi kesenian terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009
terdapat 38 organisasi kesenian di Kota Banjarbaru meningkat di tahun 2012
menjadi 46 organisasi kesenian. Kecamatan yang paling banyak memiliki
organisasi kesenian adalah kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu memiliki 16
organisasi kesenian sedangkan yang paling sedikit adalah kecamatan
Landasan ulin yang hanya memiliki 4 organisasi kesenian.
74.43 74.7475.43
76.28 76.9
69.369.92
70.4471.08
72.12
64
66
68
70
72
74
76
78
2009 2010 2011 2012 2013*
Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
20/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 64
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
3. Aspek Pelayanan Umum
a.
Pendidikan
1)
Fasilitas Pendidikan
Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan
syarat mutlak untuk pembangunan. Peningkatan jumlah sekolah akan
memungkinkan daya tampung yang memadai yang pada akhirnya akan
meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya.
Kota Banjarbaru dikenal sebagai kota pelajar di Provinsi
Kalimantan Selatan umumnya dikarenakan tersedia lebih banyak
pilihan sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan kualitas yang
relatif baik. Pemerintah Kota Banjarbaru juga berupaya untuk
meningkatkan kualitas sekolah yang ada agar memenuhi standar
sekolah untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang
unggul.
Tabel 11.
Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun
2009-2013
SekolahTahun
2009 2010 2011 2012 2013
STK 81 81 81 90 90
SD 74 78 78 75 74
SMP 21 18 18 19 20
SMA 9 9 9 10 10
SMK 9 11 11 14 14
Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka
Sepanjang tahun 2009-2013 telah terjadi penambahan 9
(sembilan) buah Sekolah Dasar (SD) dan 4 (empat) buah Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK). Secara kualitas, di Kota Banjarbaru juga
tersedia sekolah, baik SD, SMP maupun SMA bertaraf internasional.
Dengan demikian diharapkan pelajar di Kota Banjarbaru khususnya
memiliki daya saing dengan pelajar daerah lain.
Di Kota Banjarbaru juga tersedia lebih banyak perguruan tinggi
dengan berbagai disiplin ilmu dibanding daerah lain. Hal ini merupakan
daya tarik bagi para pelajar untuk menuntut ilmu di Kota Banjarbaru.
Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan dukungan yang penuh
terhadap keberadaan perguruan tinggi tersebut. Hingga tahun 2013
terdapat 2 buah perguruan tinggi negeri dan 10 buah swasta di Kota
Banjarbaru.
Di Kota Banjarbaru juga terdapat Universitas Lambung
Mangkurat (Unlam). Unlam merupakan universitas negeri tertua di
Pulau Kalimantan. Di Unlam tersedia berbagai fakultas dengan
jurusannya masing-masing, yaitu fakultas pertanian, kehutanan,
perikanan, teknik, MIPA, kedokteran serta program pasca sarjana.
Keberadaan berbagai perguruan tinggi ini memberikan dampak
ekonomis bagi masyarakat Kota Banjarbaru serta membuka peluang
untuk mengembangkan berbagai usaha di Kota Banjarbaru yang pada
akhirnya akan turut memberikan dorongan positif terhadap
kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
2)
Angka Kelulusan
Pemerintah Kota Banjarbaru terus memberikan perhatian
melalui berbagai instrument kebijakan dan langkah strategis terhadap
angka kelulusan siswa. Perkembangan tingkat persentase kelulusan
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
21/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 65
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
pada tataran sekolah dasar, menengah dan sekolah menengah atas
memperlihatkan angka di atas 99 persen.
Gambar 10.
Tingkat Presentase Angka Kelulusan Tahun 2013
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
b. Kesehatan
1)
Sarana Prasarana
Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam
kehidupan manusia. Dalam tersedianya sarana dan prasarana
kesehatan yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Di Kota Banjarbaru pada tahun 2013 terdapat 5 buah
rumah sakit umum (RSU) milik pemerintah dan milik swasta.
Puskesmas perawatan meningkat jumlahnya pada tahun 2009 menjadi
17 buah.
Tabel 12.
Peningkatan Fasilitas Kesehatan di Kota Banjarbaru
Fasilitas Kesehatan 2009 2010 2011 2012 2013
Rumah Sakit 4 4 4 5 5
Puskesmas 7 8 8 8 8
Puskesmas Pembantu 14 13 12 13 13
Apotik Swasta 32 40 42 42 45Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka
2)
Tenaga Kesehatan
Tabel 13.
Peningkatan Tenaga Kesehatan di Kota Banjarbaru
Tenaga Kesehatan 2009 2010 2011 2012 2013
Dokter Spesialis 31 17 50 45 45
Dokter Umum 52 54 83 68 74
Dokter Gigi 10 18 19 19 20
Medis 42 89 152 118 45
Perawat dan Bidan 248 313 494 377 327
Farmasi 17 54 62 61 55Gizi 14 38 43 42 40
Teknisi Medis 27 62 61 48 67
Sanitasi 5 46 40 38 35
Kesmas 9 165 50 48 33
Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka
100
99.87
100
99.8
99.85
99.9
99.95
100
100.05
SD/MI SMP/MTs SMA/MA
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
22/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 66
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
c. Panjang Jalan
Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) sangat tergantung pada kuatnya derajat
konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah). Untuk
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan mutlak diperlukan
infrastruktur jalan yang baik.
Disadari bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Pulau
Kalimantan tertinggal dibandingkan Pulau Jawa, sehingga peran pemerintah
sangat diperlukan dalam meningkatkan dan membangun prasarana jalan.
Panjang jalan negara yang melewati Kota Banjarbaru hingga tahun
2012 adalah 26,500 km dengan kondisi baik. Sedangkan jalan provinsi yang
ada di Kota Banjarbaru adalah sepanjang 19,000 km. Jalan yang dimiliki
pemerintah Kota Banjarbaru sendiri adalah sepanjang 515,175 km dengan
rincian 64,41 persen dalam kondisi baik, 22,38 persen dalam kondisi sedang,
12,08 persen dalam kondisi rusak dan 1,13 persen dalam kondisi rusak
berat.
Tabel 14.
Panjang Jalan Negara, Provinsi, dan Kota Menurut Kondisi Jalan
Di Kota Banjarbaru Tahun 2012 (km)
Kondisi jalan Negara Provinsi Kota
Baik 26.500 19.000 329.664
Sedang - - 121.249
Rusak - - 58.417
Rusak Berat - - 5.845
Jumlah 26.500 19.000 515.175
Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka
d.
Rumah Tinggal Bersanitasi
Lingkungan tempat tinggal yang sehat salah satunya ditandai oleh
tersedianya fasilitas sanitasi yang layak dan ketersediaan air bersih.
Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman,
higienis, dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di
sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Pendekatan untuk
mengukur sanitasi layak dilihat apakah jenis tempat akhir pembuangan tinja
rumah tangga adalah tangki septik.
Perkembangan rumah tangga bersanitasi dan air bersih pada periode
tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 cukup baik, hal ini tergambar padatahun 2010 rumah tangga bersanitasi dan air bersih sebesar 84,33 persen
yang berarti hanya 15,67 persen rumah tangga yang tidak bersanitasi dan
air bersih. Kemudian pada tahun 2013 rumah tangga bersanitasi dan air
bersih sebesar 85,50 persen yang berarti hanya 14,50 persen rumah tangga
yang tidak bersanitasi dan air bersih.
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
23/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 67
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Gambar 11.
Persentase Perkembangan Rumah Tangga Bersanitasi dan Air Bersih
Kota Banjarbaru Tahun 2010-2013
Sumber : Laporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru
e.
Sarana Ibadah
Sebagian besar penduduk Kota Banjarbaru adalah memeluk agama
Islam, akan tetapi toleransi beragama di Kota Banjarbaru tercipta baik.
Karena sebagian besar penduduk Kota Banjarbaru adalah pemeluk Islam,
maka tempat ibadah yang paling banyak adalah masjid dan
mushola/langgar. Pada tahun 2012 terdapat 63 mesjid dan 192
mushola/langgar. Selain itu juga terdapat 2 bangunan gereja khatolik.
Sarana ibadah yang lain juga tersedia, yaitu 6 gereja protestan dan 1 pura.
Tabel 15.
Sarana Ibadah di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2011
Tempat PeribadatanTahun
2009 2010 2011 2012
Masjid 65 73 73 63
Mushola/Langgar 200 276 269 192
Gereja Katholik 1 2 2 2
Gereja Protestan 13 5 5 6
Pura dan Lainnya 0 1 1 1
Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka
f.
Gender
Kesetaraan gender merupakan salah satu hal yang sangat
diperhatikan dan disoroti oleh berbagai pihak saat ini, khususnya dalam
hubungannya dengan keberhasilan pembangunan.
Tabel 16.
Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun
2010-2012
Lembaga Pemerintah 2010 2011 2012
Anggota DPRD 2009-2014 12,00 12,00 12,00
PNS 60,69 60,98 61,62Hakim Pengadilan Negeri 38,46 33,33 36,36
Hakim Pengadilan Agama 25,00 15,38 20,00
Jaksa Kejaksaan Negeri 40,00 23,53 30,00
Sumber : Profil dan Analisis Gender Kota Banjarbaru
Data di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di
lembaga legislatif (DPRD) masih rendah. Berdasarkan UU jumlah anggota
DPRD Kota Banjarbaru 25 orang dan keterwakilan perempuan di DPRD
tahun periode 2009-2011 hanya 12 persen atau 3 orang saja. Masih
84.33
62.55
85.1 85.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
24/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 68
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga legislatif bukan semata-
mata dipengaruhi oleh ketidakmampuan mereka tapi mungkin disebabkan
oleh kesadaran politik dari perempuan itu sendiri yang masih rendah.
Perempuan cenderung enggan berpolitik karena merasa politik bukanlah
wilayah yang nyaman bagi mereka untuk berkiprah akibat dari banyaknya
waktu yang harus diluangkan di kancah politik yang berarti harus banyak
meninggalkan keluarga dan tugas-tugas lainnya.
Di dalam Pemerintah Kota Banjarbaru, penerimaan serta penempatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi berbias gender. Persentase perempuan
PNS pada tahun 2012 meningkat dibanding tahun 2010. Pada tahun 2012
keterwakilan perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
mencapai hampir 61,62 persen.
Berbeda dengan penempatan PNS, kesetaraan gender belum terlihat
di lingkungan lembaga yudikatif. Komposisi hakim pengadilan negeri di
Kota Banjarbaru belum berimbang antara laki-laki dan perempuan.
Demikian halnya dengan komposisi hakim pengadilan agama serta jaksa
kejaksaan negeri masih didominasi oleh laki-laki.
g.
Partisipasi Keluarga Berencana
Jumlah penduduk yang besar tidak akan menjadi kekuatan
pembangunan bila tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang
memadai. Oleh karenanya program Keluarga Berencana (KB) merupakan
suatu upaya yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan akhir
pembangunan manusia itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 disebutkan bahwa Keluarga Berencana
adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan,
mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai
dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk
dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya
tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan
budaya.
Gambar 12.
Perkembangan Jumlah Akseptor KB Aktif Tahun 2009-2013
Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka
Sejalan dengan upaya tersebut di atas, sepanjang tahun 2009-2011
jumlah akseptor KB aktif di Kota Banjarbaru mengalami peningkatan,
namun pada tahun 2012 terjadi penurunan dan kemudian pada tahun 2013
kembali meningkat. Dalam kurun waktu tahun 2009-2013 jumlah akseptor
KB aktif sebesar 25.391 orang.
23,742
30,02932,083
23,742 25,391
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2009 2010 2011 2012 2013
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
25/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 69
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Peserta KB aktif di Kota Banjarbaru memiliki kecenderungan
menggunakan 4 alat KB, yaitu pil, suntikan, implan, dan IUD. Sedangkan
alat KB yang lain masih kurang diminati dan diterima oleh masyarakat.
Tabel 17.
Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif
Menurut Pemakaian Alat/Cara KB Tahun 2009-2013
Tahun IUD MOP MOW Implan Suntikan Pil Kondom Total
2009 1.106 219 181 1.092 10.589 10.064 492 23.742
2010 1.809 103 937 1.176 11.071 13.723 1.310 30.029
2011 1.469 - 966 794 11.698 15.765 1.391 32.083
2012 781 264 691 459 9.063 16.011 338 27.607
2013 1.401 146 1.068 1.120 9.171 12.276 209 25.391
Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka
4.
Aspek Daya Saing Daerah
a.
Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat pada aspek pendapatan,
tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Pada daerah yang memiliki kemampaun
ekonomi lebih baik, persentase konsumsi makanan biasanya di bawah 50
persen.
Berdasarkan hasil penghitungan dari data Susenas, persentase
distribusi pengeluaran konsumsi makanan dari 51,19 persen di tahun 2009
menjadi 47,37 persen di tahun 2013. Sebaliknya konsumsi non makanan
meningkat dari 48,81 persen di tahun 2009 menjadi 52,63 persen di tahun
2013. Dengan demikian, secara umum di Kota Banjarbaru terjadi perubahan
pola konsumsi ke arah yang lebih maju atau sejahtera.Pola konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dapat menggambarkan
kondisi kesejateraan secara tidak langsung. Rumah tangga yang mapan pada
daerah yang sudah maju mempunyai pola konsumsi yang berbeda dengan
rumah tangga dengan tingkat penghasilan rendah.
Tabel 18.
Distribusi Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Konsumsi
Makanan dan Bukan Makanan di Kota Banjarbaru Tahun 2009-2012
TahunKota Banjarbaru
Makanan Bukan Makanan
2009 51,19 48,812010 50,80 49,20
2011 49,95 50,05
2012 44,96 55,04
2013 47,37 52,63
Sumber : Data diolah dari Susenas
Beberapa kondisi umum yang bisa terjadi adalah rumah tangga dengan
tingkat pendapatan yang tinggi, umumnya porsi konsumsi makanan semakin
berkurang seiring dengan tingkat pendapatan yang meningkat. Hal ini
disebabkan konsumsi makanan akan mengalami kejenuhan pada suatu batas
sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi non makanan. Dengan
demikian pola konsumsi makanan dan non makanan sedikit banyak dapat
menggambarkan kesejahteraan penduduk atau rumah tangga.
Besarnya pengeluaran rumah tangga berhubungan erat dengan tingkat
konsumsi rumah tangga itu sendiri walaupun dipengaruhi juga oleh beberapa
hal yang lain seperti jumlah anggota rumah tangga dan kebiasaan lingkungan
tempat tinggal.
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
26/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 70
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Tabel 19.
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran
di Kota Banjarbaru Tahun 2013
Golongan Pengeluaran Jumlah Rumah Tangga
< 1.585.0008.195
13,30%
1.585.000 - 3.175.00028.834
46,76%
> 3.175.00024.608
39,92%
Total61.637
100,00%
Sumber : Susenas 2013
Tabel di atas menunjukkan 13,30 persen rumah tangga mempunyai
tingkat pengeluaran kurang dari atau sama dengan Rp 1.585.000,- per bulan.
Sedangkan yang mempunyai pengeluaran antara Rp.1.585.000,- sampai
dengan Rp 3.175.000,- tercatat sebanyak 46,76 persen dan pengeluaran yang
lebih besar dari Rp 3.175.000,- sebanyak 39,92 persen.Untuk pengeluaran per jenis komoditi pada bahan makanan rata-rata,
pengeluaran tertinggi terjadi pada jenis komoditi makanan dan minuman jadi
yaitu sebesar 30,89 persen. Komoditi ikan 12,36 persen, padi-padian 10,58
persen, komoditi tembakau 10,91 persen, kemudian telur dan susu 6,84
persen.
Tabel 20.
Nilai dan Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Komoditi Bahan
Makanan Selama Sebulan yang Lalu di Kota Banjarbaru Tahun 2013
Jenis Komoditi Nilai (Rp) Persentase
Padi-padian 173.024 10,58Umbi-umbian 7.189 0,44
Ikan 202.121 12,36
Daging 85.068 5,20
Telur dan Susu 111.819 6,84
Sayur-sayuran 101.393 6,20
Kacang-kacangan 25.904 1,58
Buah-buahan 77.478 4,74
Minyak dan Lemak 43.618 2,67
Bahan Minuman 67.317 4,12
Bumbu-bumbuan 23.912 1,46
Konsumsi Lainnya 32.657 2,00
Makanan dan Minuman Jadi 504.956 30,89
Tembakau dan Sirih 178.323 10,91
Jumlah 1.634.780 100,00
Sumber: Susenas 2013
Sedangkan untuk pengeluaran non makanan, pengeluaran perumahan
dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran yang tertinggi yaitu
sebesar 43,15 persen, pengeluaran aneka barang dan jasa 38,76 persen
kemudian pengeluaran barang tahan lama 6,10 persen. Pakaian dan alas kaki
5,27 persen dan sisanya pengeluaran pajak dan asuransi 4,12 persen serta
keperluan pesta 2,16 persen dari jumlah pengeluaran non makanan
seluruhnya.
Tabel 21.
Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Komoditi Non MakananSelama Sebulan yang Lalu di Kota Banjarbaru Tahun 2013
Jenis Komoditi Nilai (Rp) Persentase
Perumahan dan fasilitas rumah 837.942 46,13
Aneka barang dan jasa 661.940 36,44
Pakaian dan alas kaki 92,961 5,12
Barang tahan lama 125.184 6,89
Pajak dan asuransi 64.503 3,55
Keperluan pesta dan upacara 33.816 1,86
Jumlah 1.816.346 100,00
Sumber: Susenas 2013
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
27/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 71
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Perkembangan jumlah penduduk Kota Banjarbaru membawa
konsekuensi semakin bertambahnya jumlah angkutan darat sebagai sarana
transportasi bagi penduduk. Bertambahnya jumlah kendaraan tersebut juga
merupakan bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru.
Jumlah kendaraan bermotor di Kota Banjarbaru dari tahun 2009
hingga tahun 2012 secara umum mengalami peningkatan. Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Banjarbaru mencatat bahwa pada tahun
2012 jumlah kendaraan roda dua jenis scoter meningkat 99 persen dibanding
tahun 2009. Sedangkan untuk sepeda motor meningkat sebesar 10 persen.
Tabel 22.
Perkembangan Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Pendaftaran
Ulang dan Pendaftaran Baru Pada UPPD Banjarbaru Tahun 2009-2011
Jenis Kendaraan 2009 2010 2011 2012
Sepeda motor 60.347 54.823 52.559 67.113
Scoter 208 16.936 21.244 21.244
Mini Bus/Micro Bus 4.520 5.189 6.063 7.785
Bus 19 11 6 6
Pick up 1.683 2.301 2.594 3.251
Sedan 807 959 810 892
Jeep 1.142 1.279 1.278 1.333
Truk 1.935 1.634 1.801 1.262
Roda 3 16 16 16 42
Sumber : UPPD Kota Banjarbaru
Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor membawa dampak
semakin padatnya jalan raya serta semakin meningkatnya polusi udara akibat
pembakaran bahan bakar.Kota Banjarbaru merupakan pintu gerbang utama untuk mengakses
seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan di kota ini
terdapat Bandara Udara Internasional Syamsudin Noor. Keberadaan bandara
ini memudahkan akses ekonomi, sosial serta pendidikan di Kota Banjarbaru
sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan.
Jumlah penumpang yang datang ke Bandara Syamsudin Noor dan
penumpang yang berangkat dari Bandara Syamsudin Noor mengalami
peningkatan. Dibanding tahun 2009, jumlah penumpang yang datang ke
Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 77,09 persen sedangkan penumpang
yang berangkat dari Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 77,15 persen.
Tabel 23.
Jumlah Penumpang yang Datang Ke dan Berangkat Dari Bandara
Syamsudin Noor Tahun 2009-2012
Tahun Datang Berangkat
2009 1.017.582 1.032.415
2010 1.295.692 1.288.160
2011 1.486.495 1.501.714
2012 1.802.084 1.829.025
Sumber : Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin
Air merupakan salah satu sumber utama dalam kehidupan
masyarakat. Air merupakan faktor pendukung untuk menjaga kelangsungan
pembangunan. Semakin banyak rumah tangga yang mampu mengakses air
bersih menunjukkan keberhasilan pemerintah untuk menyediakan air bersih
yang terjangkau bagi warganya. Ketersediaan air bersih juga merupakan daya
tarik bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kota Banjarbaru.
Sepanjang tahun 2009-2013 sebagian besar rumah tangga di
Kota Banjarbaru menggunakan sumur terlindung/tidak terlindung untuk
kebutuhan air minum. Selain itu, cukup banyak rumah tangga yang
menggunakan air kemasan dan air leding. Pada tahun 2013, tidak ada lagi
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
28/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 72
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
rumah tangga yang menggunakan air sungai dan air lainnya untuk sumber
air minum.
Tabel 24.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Yang Digunakan
Tahun 2009-2013
Sumber air minumTahun
2009 2010 2011 2012 2013
Air kemasan/isi ulang 12,08 27,34 29,82 35,45 34,65
Leding meteran/eceran 28,98 11,29 10,72 17,69 13,29
Sumur bor/pompa 8,61 2,14 3,36 4,19 1,34
Sumur terlindung/tidak 49,68 58,62 56,11 42,67 48,39
Lainnya 0,64 0,61 - - 2,34
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Susenas
c.
Komunikasi dan Informatika
Banyak penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses kepada
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga mereka tidak sepenuhnya
mampu mengambil manfaat dari adanya globalisasi. Jika kesenjangan digital
(digital divide) ini tidak dihilangkan, maka dampak positif globalisasi hanya
dapat dinikmati oleh sedikit masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan
(urban center).
Pemerintah berkomitmen untuk mengejar target MDGs yang terkait
dengan TIK dan mencapai tujuan yang telah disetujui oleh World Summit for
Information Society. Tujuan tersebut termasuk: (1) penyediaan layanan telepon
dasar untuk seluruh penduduk (layanan universal) dan (2) sebanyak 50 persen
penduduk mampu mengakses internet pada tahun 2015.
Berdasarkan data SP2010, persentase rumah tangga yang menguasai
telepon (kabel dan seluler) mencapai 93,56% dan yang memiliki akses internet
sekitar 33,19%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Banjarbaru memiliki
pijakan untuk mencapai target pada tahun 2015.
d.
Iklim Berinvestasi
Peningkatan kemampuan ekonomi melalui penyediaan sarana dan
prasarana, serta kebijakan yang mampu mendorong dan
menumbuhkembangkan investasi dalam bidang jasa, perdagangan dan
industri yang ramah lingkungan dengan dilandasi ekonomi kerakyatan
merupakan salah satu misi yang diemban dalam rangka mewujudkan visi Kota
Banjarbaru. Oleh karenanya arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah
peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ketersediaan fasilitas akomodasi di suatu wilayah akan mendukung
iklim pariwisata serta menarik investor untuk masuk ke wilayah tersebut.
Sepanjang tahun 2010-2013 telah terjadi peningkatan fasilitas akomodasi
yaitu dari 27 hotel/penginapan pada tahun 2009 menjadi 33
hotel/penginapan pada tahun 2013. Peningkatan ini terjadi pada klasifikasi
hotel bintang 3 dan bintang 4 pada tahun 2013 yaitu Hotel Rodhita dan Hotel
Novotel.
Gambar 25.
Perkembangan Jumlah Hotel/Penginapan
Menurut Klasifikasi Akomodasi di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2012
KlasifikasiTahun
2009 2010 2011 2012 2013
Bintang 4 - - - 1 1
Bintang 3 - - - - 1
Bintang 2 1 2 2 2 2
Bintang 1 2 2 2 2 2
Melati 3 4 4 4 4 4
Melati 2 2 2 2 2 2
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
29/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 73
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Melati 1 5 5 5 5 5
Non Klasifikasi 13 13 14 15 16
Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka (diolah)
e.
Obyek Wisata
Pembangunan di bidang pariwisata diarahkan untuk meningkatkan
gerak roda perekonomian daerah melalui pengembangan potensi
kepariwisataan yang dapat memberikan multiplier effect terhadap penyerapan
lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta penerimaan
daerah.
Tabel 26.
Nama dan Alamat Obyek Wisata Yang Ada di Kota Banjarbaru Tahun 2012
Nama Obyek Wisata Alamat
Kolam Renang Idaman Jl. Taman Gembira Barat
Water Boom Aquatika Guntung Manggis
Padang Golf Swargaloka Jl. A. Yani Km. 21Taman Van Der Pijl Jl. A. Yani Km. 34
Taman Air Mancur Minggu Raya Jl. A. Yani Km. 34
Taman Bermain Idaman Jl. A. Yani Km. 34
Pujasera Minggu Raya Jl. A. Yani Km. 34
Sirkuit Cempaka Cempaka
Pendulangan Intan Pumpung Kec. Cempaka
Lesehan Bina Wisata Jl. Mentaos Timur
Museum Lambung Mangkurat Jl. A.Yani Km 36
Makam Ratu Syarifah Kec. Cempaka
Lapangan DR. Murjani Jl. A.Yani Km 34
Bundaran Simpang Empat Jl. A.Yani Km 35,5
Monumen Trisakti Kecamatan Cempaka
Danau Seran Kota Banjarbaru Kec. Landasan Ulin
Bakantan Park Gt Manggis
Agrowisata Durian Gt ManggisFamily Park Kota Citra Jl A Yani Km 18
Museum Permata Kec Landasan Ulin
Museum Lahan Rawa Kec Landasan Ulin
Taman Simpang Empat/ Eks Waterfall Jl A Yani Km 36
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5.
Aspek Pendukung Lainnya
a. Keuangan Daerah
Dalam era otonomi daerah saat ini setiap daerah dituntut untuk
meningkatkan kemandirian. Sumber dana yang digunakan dalam
pembangunan daerah harus mampu dioptimalkan, sehingga mengurangi
ketergantungan pada pemerintah pusat.
Beberapa prinsip dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain
bahwa Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan
aspek Belanja yang dilakukan harus didukung dengan adanya kepastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Kebijakan yang diambil
dalam pengelolaan keuangan daerah harus dapat meningkatkan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.
Pendapatan daerah adalah faktor yang menentukan keberhasilan
penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Banjarbaru, artinya semakin besar
pendapatan yang diterima maka akan semakin leluasa pemerintah Kota
melakukan kegiatan pembangunan guna menciptakan kesejahteraan bagi
masyarakat.
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
30/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 74
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
Tabel 27.
Perkembangan Realisasi APBD Kota Banjarbaru Tahun 2009-2013
(Milyar Rp)
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
Pendapatan Daerah 411,17 424,34 546,32 532,79 662,69
1.
Pendapatan Asli Daerah 24,77 30,30 44,18 41,48 54,372. Dana Perimbangan 346,32 335,58 379,57 413,61 491,43
3. Lain-Lain Pendapatan Sah 40,07 58,46 122,57 77,70 116,88
Belanja Daerah 421,28 418,18 479,73 538,30 679,61
1. Belanja Tidak Langsung 182,69 229,43 251,49 266,45 307,55
2. Belanja Langsung 238,59 188,75 228,24 271,84 372,05
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selama periode 2009-2013 perkembangan realisasi pendapatan daerah
meningkat sebesar 61,07 persen, yaitu dari 411,17 milyar rupiah pada tahun
2009 menjadi 662,69 milyar rupiah pada tahun 2013. Sedangkan dari sisi
belanja realisasi meningkat sebesar 61,28 persen, yaitu dari 421,28 milyar
rupiah pada tahun 2009 meningkat menjadi 679,61 milyar rupiah pada tahun
2013.
Penerimaan Pemerintah Kota Banjarbaru paling besar adalah berasal
dari dana perimbangan. Pada tahun 2009 dana perimbangan yang diterima
Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebesar 346,32 milyar rupiah atau
meliputi 78,45 persen dari seluruh penerimaan pemerintah Kota Banjarbaru
pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah dana perimbangan
menjadi sebesar 491,43 milyar rupiah atau meliputi 74,16 persen.
Jika dibandingkan tahun 2009 maka pada tahun 2013 terjadi kenaikan
PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 125 persen, sedangkan dana
perimbangan meningkat sebesar 41,90 persen dan bagian lain-lain
penerimaan yang dianggap sah meningkat sebesar 190 persen.
b. Penanaman Modal
Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu variabel
ekonomi yang penting dalam menggerakkan perekonomian. Beberapa teori
ekonomi menyebutkan betapa pentingnya peranan investasi dalam
meningkatkan output. Peningkatan output ekonomi suatu daerah akibat
perubahan investasi sangat tergantung dari besarnya ICOR ( Incremental
Capital Output Ratio).
Untuk mengatur PMDN di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan
Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1968 tentang rencana PMDN. Dalam UU
tersebut juga dijabarkan bahwa jumlah kumulatif rencana PMDN adalahjumlah seluruh rencana PMDN sejak tahun 1968 dengan memperhitungkan
pembatalan, perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan, dan
pengalihan status dari PMDN ke PMA atau sebaliknya.
Sementara itu, untuk mengatur PMA pemerintah telah mengeluarkan
UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA. Dalam UU itu disebutkan bahwa jumlah
kumulatif rencana PMA adalah jumlah seluruh rencana PMA yang disetujui
pemerintah sejak tahun 1967 dengan memperhitungkan pembatalan,
perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan, dan pengalihan status
dari PMA ke PMDN atau sebaliknya.
Upaya-upaya positif telah dilakukan pemerintah dalam rangka untuk
lebih menarik minat investor baik investor dalam negeri maupun investorasing untuk menanamkan modalnya. Upaya-upaya tersebut diantaranya
dengan meningkatkan keamanan dan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi
investasi serta pemberian fasilitas bagi investor yang akan menanamkan
modalnya.
Sebagai wilayah yang strategis dan memiliki Sumber Daya Manusia
yang berkualitas, Kota Banjarbaru memiliki potensi yang besar menjadi salah
satu daerah tujuan investasi di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
31/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 75
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
bertambah 1 buah perusahaan yang berinvestasi dengan besernya investasi
sebesar 20,5 milyar.
B.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses
untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja
pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi
masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh
ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program
pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas
pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat
pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja
yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan
kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan
menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banjarbaru didasarkan pada Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah tahun 2011-2015 dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2012
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013. Adapun hasil-
hasilnya antara lain :
NoSasaranStrategis
Indikator Kinerja SatuanTarget2013
Realisasi2013
1. Seluruh anak
usia sekolahmenyelesaikanpendidikan SLTPdan memilikiketerampilan IT,bahasa asingdan wirausaha
Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru
yang memenuhi kualifikasi akademik S1atau D-lV dan 2 (dua) orang guru yangtelah memiliki sertifikat pendidik
% 100 100
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengankualifikasi akademik S1 atau D-lVsebanyak 70% dan separuh diantaranya(35% dari keseluruhan guru) telahmemiliki sertifikat pendidik untuk daerahkhusus masing-masing sebanyak 40%dan 20%
% 100 100
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengankualifikasi akademik S1 atau D-lV dantelah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 orang untuk mata pelajaranMatematika, IPA, Bahasa Indonesia, danBahasa Inggris
% 100 100
Di setiap Kabupaten/Kota semua KepalaSekolah SD/Ml berkualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
% 100 100
Pemerintah Kabupaten/Kota memilikirencana dan melaksanakan kegiatanuntuk membantu satuan pendidikandalam mengembangkan kurikulum danproses pembelajaran yang efektif
% 100 100
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasukmerencanakan pembelajaran,melaksanakan pembelajaran, menilaihasil pembelajaran, membimbing ataumelatih peserta didik dan melaksanakantugas tambahan
% 100 100
Satuan pendidikan menyelenggarakanproses pembelajaran selama 34 mingguper tahun dengan kegiatan tatap mukasebagai berikut :a) Kelas l - ll : 18 jam per minggub) Kelas lll : 24 jam per mingguc) Kelas lV - Vl : 27 jam per minggud) Kelas VII - lX : 27 jam per minggu
%%%%
100100100100
100100100100
Setiap guru menerapkan rencanapelaksanaan pembelajaran (RPP) yangdisusun berdasarkan silabus untuksetiap mata pelajaran yang diampunya.
% 100 100
-
7/21/2019 Rkpd Kota Banjarbaru 2015
32/61
RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015 76
PEMERINT H KOT B NJ RB RU
NoSasaranStrategis
Indikator Kinerja SatuanTarget2013
Realisasi2013
Setiap guru mengembangkan danmenerapkan program penilaian untukmembantu meningkatkan kemampuanbelajar
% 100 100
Kepala sekolah melakukan supervisikelas dan memberikan umpan balikkepada guru 2 kali dalam setiap semester
% 100 100
Setiap guru menyampaikan laporan hasilevaluasi mata pelajaran serta hasilpenilaian setiap peserta didik kepadakepala sekolah pada akhir semesterdalam bentuk laporan hasil prestasibelajar peserta didik
% 100 100
Setiap satuan pendidikan menerapkanprinsip-prinsp manajemen berbasissekolah (MBS).
% 100 100
Tersedianya satuan pendidikan dalamjarak yang terjangkau dengan berjalankaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MIdan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompokpermukiman permanen di daerahterpencil
% 100 100
Jumlah peserta didik dalam setiaprombongan belajar untuk SD/MI tidakmelebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTstidak melebihi 36 orang. Untuk setiaprombongan belajar tersedia 1 (satu) ruangkelas yang dilengkapi dengan meja dankursi yang cukup untuk peserta didikdan guru serta papan tulis
% 100 100
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruanglaboratorium IPA yang dilengkapi denganmeja dan kursi yang cukup untuk 36peserta didik dan minimal satu setperalatan praktek IPA untuk demonstrasi
dan eksperimen peserta didik
% 85,71 100
Di setiap Kota semua Kepala SekolahSMP/MTs berkualifikasi akademik S1atau D-IV dan telah memiliki sertifikatpendidik
% 100 100
Kunjungan pengawas ke satuanpendidikan dilakukan satu kali setiapbulan dan setiap kunjungan dilakukanselama 3 jam untuk melakukan supervisidan pembinaan
% 100 100
Rasio ketersediaan sekolah/