risalah sidang paripurna ke-10 dewan ... - dpd.go.id · 5 risalah sidang paripurna ke-10 dpd ri,...
TRANSCRIPT
Nomor : DPD.220/SP/10/2012
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
SIDANG PARIPURNA KE-10
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2011-2012
I. KETERANGAN
1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 16 Februari 2012
3. Waktu : 10.15 WIB – Selesai
4. Tempat : GEDUNG NUSANTARA V
5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD
1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua)
2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)
3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)
7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)
8. Acara :
1. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing
Alat Kelengkapan DPD RI.
2. Pengesahan Keputusan DPD RI.
9. Hadir : 83 Orang
10. Tidak hadir : 49 Orang
II. JALANNYA SIDANG :
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
1
1. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Dan selamat pagi buat seluruh yang hadir pada kesempatan ini.
Bapak-Ibu yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia.
Kita akan memasuki sidang paripurna, sebagaimana undang-undang mengamanatkan
kepada kita bahwasa kita sebelum memulai sidang paripurna kita mulai dengan menyanyikan
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk itu kepada tim paduan suara untuk memandu
untuk menyanyikan lagu. Dan kepada kita semua dimohon berdiri dan seluruh hadirin yang
berbahagia.
2. PEMBICARA : PADUAN SUARA
Hiduplah Indonesia raya…
Indonesia tanah airku.
Tanah tumpah darahku.
Disanalah aku berdiri.
Jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku.
Bangsa dan Tanah Airku.
Marilah kita berseru.
Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku.
Hiduplah negriku.
Bangsaku Rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya.
Bangunlah badannya.
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
2
3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.
Bersasarkan catatan daftar hadir yang kami terima oleh dari sekretariat jenderal,
sampai saat ini telah hadir 62 orang, dan jumlah anggota yang tidak hadir yang tugas 4 orang,
dan ijin 15 orang dan sakit 1 orang. Untuk itu kita akan memulai sidang ini, sesuai dengan
peraturan tatib 182, dimana Sidang Paripurna ke-10 Tahun Sidang 2011 dan 2012. Dengan
mengucapkan bismillahirrohmanirrohim kami buka sidang paripurna ini dan dinyatakan
terbuka untuk umum.
4. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)
Interupsi pimpinan, interupsi, Sofwat Hadi.
5. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan. Ini di tempat duduk masing-masing tidak ini?
6. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)
Iya, Kalsel. Tadi saya dengar yang hadir sekarang ini sesuai tanda tangan 62, berarti
belum mencapai kuorum. Kalau kita buka hanya sekedar mendengarkan laporan silakan saja.
Tapi kalau mengambil keputusan ini jadi masalah nantinya, karena keputusan itu harus 50%
+ 1, itu saja. Silakan saja, tapi setiap mengambil, mungkin bagaimana dengan untuk
mengambil keputusan. Terima kasih.
7. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan yang lain. Silakan Ibu.
8. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)
Terima kasih pimpinan.
Tadi yang hadir 62, tapi karena ada yang tugas luar, kemudian ada yang sakit, itu
mungkin bisa sampai kuorum itu, jadi bisa dimulai seperti itu. Terima kasih.
9. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan Ibu Aida tadi saya lihat.
10. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM.
(KEPULAUAN RIAU)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mulai saja untuk mendengarkan laporan, nanti kita lihat (tidak kedengaran).
KETOK 1X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
3
11. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Jadi kita, begini saja, kita mulai saja, nanti dimulai dengan yang tidak ada
mengambil keputusan.
12. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU)
Interupsi, interupsi Ketua.
13. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan Pak.
14. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU)
Saya melanjutkan Pak. Kita ikuti makna tata tertib Pak. Tata tertib mengatakan rapat
dibuka dan bilamana belum memenuhi kuorum skors sementara waktu, baru kemudian kalau
sudah memenuhi kuorum kita jalankan. Saya rasa seperti Pak, jadi mohon itu kita ikuti tata
tertibnya. Terima kasih.
15. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, kita cari jalan keluarnya. Silakan Ibu Sarah.
16. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT)
Saya sepakat dengan tatib, tetapi pada dasarnya mungkin hal-hal yang tidak
mengambil keputusan bisa kita bahas duluan supaya kita juga tidak bertele-tele dalam soal
waktu. Terima kasih.
17. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Jadi, saya coba mengambil kesimpulan. Kita mulai saja dulu hal-hal yang tidak
mengambil keputusan. Bagaimana nanti kalau mengambil keputusan baru kita minta
sekretariat jenderal untuk bisa melihat jumlahnya. Biasanya juga begitu. Kita sepakati?
Baik, Bapak-Ibu sekalian. Agenda kita adalah pertama mendengarkan laporan
perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan. Kita ingin tahu
perkembangannya. Yang kedua, baru pengesahan keputusan DPD RI.
Baiklah Bapak-ibu sekalian.
Sidang dewan yang mulia.
Sebelum kita memasuki agenda sidang paripurna kali ini kami ingin menyampaikan
beberapa informasi yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pertama, untuk menindaklanjuti
keterangan DPD RI pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-
Undang No. 33 Tahun 20114 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
KETOK 1X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
4
pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
tahun 1945, pada tanggal 22 Desember 2011. MK telah mengirimkan surat panggilan kedua
kepada pimpinan DPD RI untuk menghadiri sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 15
Februari pukul 14.00 sore kemarin, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari
pemerintah dan DPD RI. Untuk memenuhi undangan tersebut tim DPD RI dipimpin oleh
wakil ketua DPD Ibu GKR Hemas bersama teman-teman yang lain, termasuk juga juru
bicaranya Ibu Aida Ismeth Nasution kemarin. Dan juga ada teman-teman lain dari beberapa
provinsi, yang saya lupa, ada Pak Bambang Susilo kalau tidak salah, ada Ibu Intsiawati Ayus,
Pak Supartono dari Jawa Timur. Ada nama yang belum saya sebut kemarin? Pak Malonda
Sulawesi Tengah, Pak Luther Kombong dan lain sebagainya. Yang dipimpin oleh Ibu Hemas
dan teman-teman yang lain untuk memberi keterangan lanjutan sebagai langkah nyata
komitmen DPD dalam memperjuangkan kemajuan pembangunan di daerah, serta tercapainya
keadilan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Dan kita masih harus
memberikan keterangan tertulis kepada MK menyangkut paradigma dan konsepsi politik
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini semakin menjelaskan kepada kita bahwa
soal dana bagi hasil merupakan hal yang sangat penting.
Yang kedua, pada bulan Maret 2012 mendatang pemerintah akan mengakhiri
moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia yang ditandai dengan dikirimnya TKI ke
Malaysia. Hal ini harus menjadi fokus kita agar mengawal proses pengiriman tersebut,
karena kedepan kita mengharap peristiwa-peristiwa musibah yang menimpa TKI selama ini
tidak boleh terjadi lagi. Langkah tersebut dapat kita lakukan dengan mengawasi mulai dari
proses perekrutan TKI, baik dari segi pendidikan dan pelatihan para TKI maupun pada proses
penempatan di negara tujuan.
Dalam minggu terakhir ini diketahui terjadi beberapa kecelakaan angkutan darat yang
menelan korban jiwa seperti yang terjadi di Magetan, Majalengka, Madiun dan Cisarua.
Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, karena diduga rentetan kecelakaan tersebut umumnya
terjadi akibat kondisi jalan, kendaraan, serta faktor kelalaian manusia. Didalam Undang-
Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimuat pasal tentang
standar kelayakan angkutan sebagai langkah preventif dalam menanggulangi kecelakaan.
Namun dengan terjadinya rentetan kecelakaan maut ini kita perlu mengkaji serta memberikan
masukan konkrit kepada pemerintah dalam memperbaiki kondisi tersebut. Kita akan
mendengar nanti pokok-pokok dalam usul RUU tentang Jalan yang akan disampaikan oleh
Komite II untuk kita putuskan bersama.
Selain musibah kecelakaan yang terjadi dalam minggu terakhir ini, kerukunan
kehidupan berbangsa kita juga mulai terusik kembali dengan terjadi bentrokan dalam waktu
berdekatan di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah, di Bali dan Maluku
Tengah, dan di beberapa tempat yang kita lihat akhir-akhir ini. Bentrokan-bentrokan yang
terjadi antara warga maupun antara ormas tentu memberi akses daerah-daerah lain yang
memiliki potensi konflik.
Untuk itu kami menghimbau kepada anggota DPD RI untuk semakin sensitif dan
peka terhadap isu serupa di daerahnya, untuk terus memonitor perkembangan daerah untuk
dapat kita ketahui adanya potensi konflik di masing-masing daerah kita. Kita tentu tidak
menginginkan konflik yang telah menelan korban jiwa yang semakin meluas dan menganggu
stabilitas keamanan dan ketertiban. Serta juga menjadi penghambat factor pembangunan.
Kemudian, pada tanggal 1 April mendatang pemerintah merencanakan untuk
mengurangi subsidi bahan bakar minyak sebagai upaya menyelamatkan keseimbangan
APBN yang terbebani dengan subsidi BBM selama ini. Selain kenaikan harga BBM sebagai
konsekuensi pengurangan subsidi tersebut, kenaikan harga BBM akan berbarengan dengan
kenaikan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu kita perlu menghimbau baik
pemerintah daerah untuk mengantisipasi ketidakpastian harga maupun persediaan barang
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
5
sekaligus mengantisipasi penimbunan barang yang akan semakin melambungkan harga. Hal
tersebut juga bertujuan agar jumlah masyarakat kita yang hidup dibawah garis kemiskinan
tidak semakin bertambah. Sebagai representasi rakyat dan daerah juga harus memperhatikan
jumlah penduduk yang masuk kedalam kategori penduduk hampir miskin. Yang pada tahun
2011 meningkat menjadi 27,12 juta jiwa atau 10,8% dari total jumlah penduduk. Peningkatan
jumlah penduduk hampir miskin tersebut disebabkan adanya downgrade 4 juta jiwa
penduduk yang tidak miskin menjadi penduduk hampir miskin. Terhadap isu-isu ini DPD
melalui alat kelengkapannya untuk berupaya terus mengikuti perkembangannya di daerah-
daerah masing-masing.
Sidang dewan yang mulia,
Marilah kita memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-
masing alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR. Untuk itu seperti yang telah kita
sepakati bersama marilah kita memulai sidang ini pada alat kelengkapan yang tidak
mengambil keputusan. Untuk itu kami persilakan secara berturut-turut. Untuk Komite IV
barangkali ya, untuk menyampaikan progress report-nya. Kemudian juga PPUU dan
sebagainya, baru nanti kita akan kembali lagi ke komite-komite alat kelengkapan lain yang
mengambil keputusan. Komite III ada keputusan ya? Ada ya. Berarti kita memulai ke Komite
IV untuk menyampaikan progress report-nya kalau ada. Kami persilakan kepada pimpinan
Komite IV.
Baik, karena mungkin lagi dalam persiapan, lagi dimatangkan.
Baik Bapak-Ibu sekalian, jadi kita, saya sudah terima dari sekretariat, jumlah yang
hadir sudah 67, jadi kita bisa mulai kembali ke komite masing-masing. Boleh kita lanjutkan?
18. PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD)
Ketua.
19. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan.
20. PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD)
Ketua, Farhan, Ketua, B-03 dari Aceh. Saya mau interupsi kecil sedikit saja.
Yang pertama terima kasih pidato pembukaan dari Ketua tadi bagus sekali tentang
pemihakan kepada daerah. Kemudian kita semua saya kira turut berdukacita atas
meniggalnya Ibu Parlindungan. Beberapa diantara kita mungkin sudah kesana, tapi ada juga
yang belum. Kesempatan ini kami nyatakan duka cita yang mendalam kepada beliau mudah-
mudahan tabah menghadapinya. Lalu satu hal berkaitan dengan pidato tadi adalah pemihakan
kepada daerah. Seandainya seluruh anggota DPD berkenaan dan dapat dilaksanakan oleh
sekretariat jenderal agar mulai saat ini seluruh penganan untuk DPD RI baik makan maupun
jajan jangan ada barang impor. Jangan ada buah impor, lebih bagus makan buah Indonesia,
kalau perlu kita kacang rebus, begitu ya. Saya kira DPD harus menjadi contoh untuk semua
lembaga-lembaga negara. Terima kasih.
21. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Jadi, saya tadi karena menyampaikan yang substansial, tadinya ada yang di terakhir
tadi sebenarnya, tapi Pak Farhan telah menyampaikan kepadasaudara kita Pak Parlindungan
Purba. Atas nama pimpinan dan anggota DPD, walaupun saya langsung hari itu juga terbang,
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
6
ditemani oleh Pak Rudolf Pardede, Pak Djasarmen, di belakang, dan menyampaikan duka.
Malah dari DPD sendiri pimpinan Ibu wakil ketua hari rabunya melepaskan kepergian
almarhumah. Tentu ini kehendak Tuhan, tapi saya ingin menyampaikan duka cita, mudah-
mudahan ini ada hikmah dibalik musibah. Dan kita harapkan saudara kita Pak Parlin tabah
dan selalu bersama kita, bahwasa Pak Parlin tidak sendiri ada kita semua.
Yang kedua, himbauan dari Pak Farhan tadi menurut saya simpatik, biar kecil tapi
bermakna. Mari kita mulai dari diri kita. Saya menghimbau kepada sekretariat jenderal atau
kita semua supaya kedepan itu kita upayakan dari DPD ini memulai gerakan menggunakan
produksi dalam negeri. Jadi mulai sekarang kami mohon, barangkali transisi ini ada kontrak
tentu tidak bisa ya, tapi mudahan setelah selesai ini nanti ktia tidak tahu, kita juga harus agak
ini juga, supaya jangan lagi ada buah-buah impor. Kita sangat mendukung untuk itu semua.
Terima kasih.
Baik Bapak-Ibu sekalian, karena juga sudah disampaikan tadi, sudah komplit, maka
kita mulai dari Komite I. Kami persilakan yang mewakili pimpinan Komite I.
22. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (WAKIL KETUA
KOMITE I)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Kepada yang terhormat pimpinan DPD RI dan seluruh anggota Dewan Perwakilan
Daerah republik Indonesia
Ibu Sesjen, Wakil Sesjen beserta seluruh jajaran sekretariat jenderal.
Hadirin yang saya muliakan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang
maha kuasa atas ijinnya pagi hari ini kita alat kelengkapan akan memberikan laporan
perkembangan pelaksanaan tugas.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Komite I dalam menjalankan tugas dan
wewenang konstitusionalnya pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012 berupaya terus
mengoptimalkan pembahasan dan penyelesaian program-program kegiatan yang belum
terselesaikan pada masa sidang sebelumnya.
Namun perlu dipahami bahwa kendati rentang waktu masa sidang saat ini tergolong
panjang, namun beberapa beban kerja yang dihadapi Komite I memang semakin besar baik
dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehingga terdapat beberapa pekerjaan konstitusional
Komite I yang belum dapat terselesaikan dan akan diteruskan atau dilanjutkan pada masa
sidang yang akan datang.
Komite I pada masa sidang ini memfokuskan kegiatan dalam rangka penyusunan:
Satu, RUU usul inisiatif:
RUU Pertanahan. Yang awalnya bernama pertanahan, sekarang berubah menjadi
RUU Hak-hak Atas Tanah. Kemudian RUU Provinsi Kepulauan dan RUU Penataan Ruang.
Kedua, pandangan pandangan terhadap RUU dari Pemerintah atau DPR:
1. RUU Desa.
2. RUU Pemilukada.
3. RUU Pemerintahan Daerah.
4. RUU Industri Pertahanan dan Keamanan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
7
Tiga, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, diantaranya adalah Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dua, pengawasan terhadap
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Empat, pembentukan daerah otonomi baru.
1. Pembentukan Kota Merauke di Provinsi Papua.
2. Pembentukan Kabupaten Malaka sebagai pemekaran dari Kabupaten Belu
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sebagai pemekaran Kabupaten Lombok
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pembentukan Kabupaten Ketengban sebagai pemekaran dari Kabupaten
Pegunungan Bintang Provinsi Papua.
5. Pembentukan Kota Samawarea sebagai pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pembentukan Kabupaten Balanipa sebagai pemekaran dari Kabupaten Polewali
Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
Lima, pelaksanaan advokasi aspirasi masyarakat dan daerah.
Untuk lebih lengkapnya, sebagaimana agenda acara pada hari ini, Komite I akan
menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup tugas
Komite I.
Satu, penyusunan RUU usul inisiatif
RUU tentang Pertanahan. Sebagaimana rencana yang telah digulirkan sejak masa
sidang sebelumnya (tahun 2011). Komite I tengah melakukan pembahasan secara intensif
RUU tentang Pertanahan yang diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan
agraria/pertanahan di Indonesia.
Berbagai tahap kegiatan dalam penyusunan RUU ini telah dilalukan oleh Komite I.
Dan saat ini Komite I telah membentuk Tim Pakar. Selain didukung oleh para pakar tersebut,
dalam penyusunan RUU ini, Komite I juga dibantu oleh Prof. Maria Soemardjono, Prof. SB
Silalahi, dan Prof. Nur Hasan Ismail secara simultan dan intensif.
Perlu kiranya kami informasikan bahwa setelah dilakukan kajian secara mendalam
bersama dengan Tim Pakar serta hasil dari kegiatan studi referensi yang dilakukan
sebelumnya. Komite I menarik kesimpulan dan perlu kiranya disampaikan kepada sidang
paripurna pada hari ini bahwa judul RUU yang pada awalnya merupakan RUU Pertanahan
diubah menjadi RUU Hak-hak Atas Tanah.
Saat ini Komite I beserta Tim Pakar tengah mempersiapkan naskah akademik dan
draft RUU yang diharapkan pada tanggal 13 Maret 2012 akan dapat dilakukan seminar/uji
sahih di Provinsi Lampung, Provinsi DIY, dan Provinsi Maluku. Perlu juga kami sampaikan
pula bahwa Komite I mentargetkan RUU ini dapat disahkan pada akhir masa sidang III.
RUU tentang Provinsi Kepulauan.
Berangkat dari paradigma pembangunan yang tidak membedakan karakteristik
teresterial dan karakteristik aquatik, Komite I berinisiatif untuk menyusun sebuah RUU yang
mengatur khusus wilayah kepulauan dengan dimensi-dimensi yang dimilikinya. Dengan
melekatkan diri sebagai pengaturan khusus, merujuk pada pengakuan daerah khusus yang
diakui didalam konstitusi UUD Negara Republik indonesia 1945. Aspirasi terhadap
penyusunan RUU ini juga datang dari berbagai provinsi yang memiliki kepulauan seperti
Maluku, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Kami informasikan bahwa saat ini Komite I tengah membentuk Tim Pakar.
Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2012, Komite I juga akan melaksanakan kegiatan
FGD dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, NTT,
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
8
Bangka Belitung. Komite I juga akan mentargetkan agar pada masa sidang IV yang akan
datang RUU ini dapat disahkan menjadi keputusan DPD RI.
RUU Penataan Ruang.
Sebagaimana aspirasi masyarakat dan daerah yang masuk melalui Komite I, terkait
dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang
tidak responsif dan TIDAK mengakomodir kepentingan daerah, maka Komite I sejak awal
masa sidang III telah merencanakan untuk melakukan penyusunan RUU inisiatif terhadap
RUU Tata Ruang. Penyusunan RUU diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap
problematika penataan ruang di daerah yang hingga saat ini justru tidak terselesaikan dengan
undang-undang yang lama.
Dalam pembahasannya, Komite I saat ini tengah melakukan inventarisasi materi lebih
mendalam dan dalam tahap seleksi Tim Pakar diharapkan dapat membantu penyusunan RUU
ini.
Pandangan DPD RI terhadap RUU.
Pertama, pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Desa.
Saat ini pemerintah telah menyelesaikan RUU tentang Desa yang memisahkan
substansi tersebut dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan kewenangan
konstitusional yang diberikan kepada DPD RI, maka melalui Komite I telah disusun
pandangan terhadap RUU tentang Desa. Penyusunan pandangan ini tentunya tidak terlepas
dari keputusan politik DPD RI yang telah dituangkan didalam RUU tentang Desa usul
inisiatif DPD RI yang telah kita sahkan sebelumnya.
Adapun beberapa pokok catatan yang terdapat dalam pandangan ini diantaranya. Saya
tidak akan bacakan karena banyak sekali.da point-point penting saja yang akan saya
sampaikan dihadapan sidang yang terhormat ini. Point ke-5 dari catatan ini, DPD RI secara
tegas memandang desa sebagai negara kecil. Negara kecil bukanlah negara ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, melainkan sebagai organisasi lokal yang memiliki wilayah,
kekuasaan, rakyat, sumberdaya (agraria, hutan, sungai, dan sebagainya).
Kemudian alam hal perangkat desa. Pengisian sekdes dengan PNS menjadi isu yang
sangat kontroversial. Kebijakan birokratisasi desa yang dimulai sejak Undang-Undang No.
32/2004 ini menimbulkan gelombang protes dari Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia
(PPDI), sehingga mereka sekarang juga menuntut untuk diangkat menjadi PNS. DPD
berpandangan bahwa birokratisasi desa semacam itu kontraproduktif dengan otonomi lokal,
tetapi kebijakan pemerintah tentang pengangkatan sekdes menjadi PNS atau pengisian sekdes
dengan PNS merupakan kebijakan diskriminatif yang menimbulkan gejolak di desa,
khususnya kesenjangan antara sekdes dan perangkat desa lainnya, sehingga mengurangi
efektivitas penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan di desa. Oleh karena itu DPD
berpendapat, jika pemerintah mengangkat sekdes menjadi PNS atau mengisi sekdes dengan
PNS, maka bertitik tolak dan konsisten dengan pemilihan tersebut, maka semua perangkat
desa seharusnya menjadi PNS, sesuai dengan aspirasi PPDI
Selanjutnya, DPD RI berpendapat bahwa rekognisi terhadap desa harus diikuti
dengan redistribusi. Rekognisi merupakan manifestasi dari keadilan budaya, sementara
redistribusi merupakan manifestasi dari keadilan ekonomi. DPD berpendapat bahwa ADD
dari APBN merupakan penjabaran dari prinsip rekognisi dan redistribusi itu, sebagai bentuk
komitmen keadilan negara terhadap desa, sekaligus sebagai bentuk visi membangun desa
yang lebih mandiri dan sejahtera. Karena itu DPD berkomitmen angka 5% dari total APBN
untuk ADD.
Bersamaan dengan sidang paripurna pada hari ini, kami Komite I mengharapkan agar
DPD RI dapat mensahkan pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Desa sebagai
keputusan DPD RI. Draft Pandangan terlampir.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
9
Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPD, maka melalui Komite I telah disusun
pandangan terhadap RUU tentang Pemilukada. Perlu diinformasikan pula bahwa dalam
penyusunan pandangan ini Komite I tetap berpegang teguh pada keputusan politis DPD RI
terkait pemilihan kepala daerah yang dituangkan dalam RUU tentang Pemilihan Umum
Kepala Daerah sebagai usul inisiatif DPD RI yang telah disahkan beberapa waktu yang lalu.
Adapun beberapa pokok pikiran yang terdapat dalam pandangan ini juga kami
ringkas dan bisa dilihat lebih lanjut dalam lembaran kertas yang sudah ada.
Pertama, sesuai dengan judul RUU, pemerintah beranggapan bahwa pemilihan kepala
daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sehingga judul RUU ini adalah RUU
Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal ini DPD RI tetap berpandangan bahwa pemilihan
kepala dearah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum sehingga judul RUU tetap
RUU tentang Pemilukada.
Kemudian, dengan berbagai argumentasi, pemerintah mengusulkan gubernur dipilih
oleh DPRD. DPD RI berpendapat pemilukada dengan pemilihan langsung merupakan
mekanisme paling demokratis sehingga tetap dipertahankan.
Kemudian, pemerintah mengusulkan (1) Kepala Daerah terpilih mengusulkan satu
nama kepada DPRD untuk mendapat pertimbangan DPRD. (2) Jabatan Wakil kepala daerah
adalah jabatan administratif karir. (3) Masa jabatan wakil kepala daerah adalah sama dengan
masa jabatan kepala daerah yang mengusulkannya. DPD RI mengusulkan: (1) Kepala daerah
mengusulkan nama sejumlah nama calon untuk dipilih oleh DPRD. (2) Jabatan wakil kepala
daerah adalah jabatan politik. (3) Wakil kepala daerah dapat menggantikan kepala daerah
dalam hal berhalangan tetap. (4) Kebutuhan wakil kepala daerah akan diatur lebih lanjut
dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Kemudian terkait pengawasan, DPD RI mendorong penguatan Bawaslu dan
Panwaslu. Undang-Undang Pemilukada perlu mengatur pengawasan secara detil dan
terperinci pada setiap tahapan karena draf pemerintah tidak memuat hal tersebut, yaitu
meliputi aspek yang diawasi, kewenangan pengawas terhadap aspek yang diawasi, serta
mekanisme pengawasan dalam proses tersebut.
Selanjutnya, terkait dengan sengketa, pemerintah mengembalikan sengketa hasil
pilkada ke Mahkamah Agung. DPD RI tetap konsisten menempatkan pilkada sebagai pemilu
sehingga sengketa pemilukada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
Bersamaan dengan sidang paripurna pada hari ini, kami Komite I mengharapkan agar
DPD RI dapat mengesahkan pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pemilukada
sebagaimana draft pandangan terlampir.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang.
Pertama, Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
Masih mengemukanya berbagai persoalan perbatasan negara, telah menggerakkan
Komite I untuk terus menjadikan isu perbatasan sebagai permasalahan yang perlu untuk
disikapi. Pada masa sidang II Komite I telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dalam
rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara, yaitu ke Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Selain itu dalam rangka
memperkuat substansi hasil pengawasan Komite I juga telah melakukan beberapa kegiatan,
diantaranya rapat kerja, RDPU dan sebagainya.
Adapun secara substansial pokok-pokok bahasan yang ada dalam hasil pengawasan
terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah
menghasilkan beberapa catatan penting, diantaranya :
Pertama, terkait dengan penataan garis batas darat, laut, dan udara Pemerintah
Indonesia perlu untuk didorong segera menyelesaikan Outstanding Boundaries Problems
(OBP) yang masih belum selesai dengan memegang konsep pagar hidup atau Social-Security
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
10
Belt Area yang mengintegrasikan konsep keamanan militer dengan sipil yang mendekatkan
keamanan dengan kesejahteraan.
Kemudian kami bacakan point yang keempat. Pemerintah perlu meningkatkan
koordinasi kelembagaan dan sinkronisasi program. Usaha ini bermaksud untuk menghindari
penanganan masalah yang lepas kontrol atau tumpang-tindih. Sehingga tidak ada program
yang tidak sinkron atau mengurangi ketidaksinkronan program antara satu departemen
dengan departemen yang lain.
Point kelima, kapasitas kewenangan kelembagaan BNPP perlu ditingkatkan dari yang
sifatnya koordinatif menjadi instruktif, termasuk pemusatan anggaran dan wilayah garapan.
DPD RI memandang perlu adanya kementerian tersendiri yang akan mengatur masalah
perbatasan.
Pada point 9, secara umum, DPD RI juga merekomendasikan hal-hal terkait dengan
substansi dan implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara. Diantaranya memperkuat substansi undang-undang yang cenderung menempatkan
kawasan perbatasan dalam perspektif perbatasan darat, hubungan pusat dan daerah,
kelembagaan, model keikutsertaan masyarakat, larangan dan sanksi pelanggar batas.
Point 10, untuk menjalankan maksud sebagaimana diatas, maka Komite I juga
merekomendasikan dalam pengawasan ini agar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
tentang Wilayah Negara harus direvisi.
Bersamaan dengan sidang paripurna hari ini, kami Komite I mengharapkan agar DPD
RI dapat mengesahkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2008 tentang Wilayah Negara sebagaimana terlampir.
Pengawasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Berbagai kasus kekerasan seperti di Mesuji Lampung, NTB, Ciukesik Banten,
Madura, free port Papua, dll mengindikasikan adanya pelanggaran HAM. Jumlah pengaduan
masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM hingga November 2011
sebanyak 3.780 kasus pengaduan.
Sejumlah tindakan kekerasan di daerah tersebut, tidak diimbangi dengan penegakan
hukum yang adil dan memadai. Institusi penegak hukum belum mencerminkan netralitas
dalam melakukan perlindungan terhadap warga Negara. Di lain pihak peradilan masih jauh
dari harapan untuk menjadikan ruang yang adil bagi semua pihak.
Momentum penguatan mekanisme perlindungan HAM menjadi agenda penting,
apalagi sejak diundangkannya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. Bersamaan dengan terus meningkatnya pelanggaran terhadap HAM dan aspirasi
masyarakat kepada Komite I. Maka pada masa sidang ini Komite I juga telah melakukan
pengawasan terhadap undang-undang ini.
Rangkaian kegiatan pengawasan telah dilakukan diantaranya adalah RDP, RDPU, apat Kerja
dengan Komnas HAM dan kunjungan kerja.
Kemudian beberapa pokok substansi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Saya bacakan mulai
point ketiga, pengawasan DPD RI juga menggarisbawahi keterbatasan kewenangan Komnas
HAM, terbatas karena bukan merupakan penyidik pro justitia. Komnas HAM hanya
berwenang pada tahap penyelidikan, sementara proses penyidikannya merupakan
kewenangan Jaksa Agung.
Point keempat, pengawasan DPD RI menyebutkan institusi-institusi yang juga paling
banyak melakukan pelanggaran HAM, diantaranya adalah kepolisian, perusahaan swasta dan
pemda. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat penegak hukum dan
birokrasi menunjukkan masih minimnya pemahaman terhadap konsepsi HAM dalam
pelaksanaan kebijakan, keputusan dan tindakan sehari-hari.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
11
Point 6, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan dan
pemajuan HAM.
Bersamaan dengan sidang paripurna pada hari ini Komite I mengharapkan agar DPD
RI dapat mengesahkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana terlampir.
Usul pembentukan daerah otonomI baru.
Sebagaimana aspirasi yang masuk melalui Komite I terkait dengan usulan
pembentukan daerah otonomI baru (DOB). Maka pada Masa Sidang III ini Komite I akan
melaksanakan kunjungan kerja sebagai upaya untuk meninjau persiapan fisik pembentukan
DOB di Provinsi Papua terkait dengan pembentukan Kota Merauke, Provinsi Nusa Tenggara
Timur terkait dengan pembentukan Kabupaten Malaka sebagai pemekaran dari Kabupaten
Belu, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan
sebagai pemekaran Kabupaten Lombok Timur yang rencananya akan dilaksanakan pada
tanggal 18 sampai 22 Februari.
Selain ketiga DOB tersebut, pada tanggal 25 s.d. 29 Maret 2012, Komite I juga akan
melakukan kunjungan kerja dengan perihal yang sama di Provinsi Papua terkait dengan
pembentukan Kabupaten Ketengban sebagai pemekaran dari Kabupaten Pegunungan
Bintang, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pembentukan Kota Samawarea
sebagai pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat, dan Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan
pembentukan Kabupaten Balanipa sebagai pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar.
Advokasi terhadap aspirasi masyarakat dan daerah.
Pelaksanaan program e-KTP:
Sebagai komitmen Komite I untuk terus melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program e-KTP yang saat ini tengah menjadi program pemerintah. Maka
Komite I juga telah melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau
secara langsung pengelolaan e-KTP pada tanggal 30 Januari 2012. Adapun beberapa
kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan dimaksud:
1. Permasalahan jaringan listrik menjadi kendala utama dalam keberhasilan program e-
KTP.
2. Kontrak kerja sama dengan pihak konsorsium harus ditinjau kembali karena tidak ada
aturan sanksi bagi pihak konsorsium jika tidak dapat menunaikan kontrak tepat pada
waktunya. Sehingga terkesan pemerintah tersandera oleh pihak konsorsium.
3. Masih terjadi pungutan liar di daerah-daerah terhadap pelaksanaan e-KTP yang
seharusnya gratis. Dilain pihak hingga saat ini belum ada sanksi untuk pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan program e-KTP.
4. Dengan adanya penambahan ratusan jumlah kecamatan hasil pemekaran Kementerian
Dalam Negeri dana tambahan sekitar 774 miliar untuk pelaksanaan program e-KTP.
Penyelesaian Pelanggaran HAM di Bima Nusa Tenggara Barat.
Menyikapi aksi bentrok massa dengan aparat yang terjadi di pelabuhan Sape Bima
pada tanggal 24 Desember 2011, anggota Komite I dan Komite II melalui penugasan dari
pimpinan DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bima pada tanggal 26-28
Desember 2011 guna melihat kondisi masyarakat serta berdialog dengan pemerintah daerah
dan pihak-pihak terkait lainnya.
Melalui rapat kerja DPD RI dengan Bupati Bima, Ketua DPRD, anggota DPRD,
Kapolres serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang berlangsung di Kantor DPRD Bima
pada tanggal 27 desember 2011 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
12
Pertama, rapat dapat memahami pengambilan tindakan upaya paksa yang terpaksa
dilakukan oleh Polres Kota Bima dan menyerahkan kepada Mabes Polri dan Komnas HAM
untuk melakukan penilaian tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM.
Kedua, rapat menghargai langkah Bupati Bima menghentikan sementara kegiatan
eksplorasi oleh PT. Sumber Mineral Nusantara melalui Keputusan Bupati Bima dan sepakat
mengambil langkah-langkah dalam rangka mengakomodasi dan menindaklanjuti aspirasi
masyakarakat, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, tidak saya bacakan.
Ketiga, rapat sepakat untuk mengambil langkah-langkah pemulihan keamanan dengan
kegiatan di antara lain sebagaimana yang ada pada a,b sampai c.
Penutup.
Demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite I untuk Sidang Paripurna
ke-10 DPD Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012 yang dapat kami sampaikan. Atas
perhatian pimpinan dan seluruh anggota DPD RI serta hadirin kami ucapkan terima kasih.
Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
23. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan Komite I yang telah menyampaikan
banyak hal yang menurut saya tidak bisa saya potong karena banyak substantif yang harus
diambil keputusan pada sidang paripurna pada pagi ini.
Baiklah Bapak-Ibu sekalian kepada kita, setelah kita mendengarkan kepada kita
diminta untuk mengambil keputusan. Pertama adalah keputusan DPD RI dan tentang
pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU tentang Desa. Yang kedua, keputusan DPD
terhadap pandangan DPD terhadap RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. Yang ketiga,
keputusan DPD RI tentang pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang keempat, keputusan DPD RI tentang
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara. Apakah kita dapat menyetujui?
Silakan Pak Abdurachman.
24. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abdurachman Lahabato, B-120 Maluku Utara.
Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mencermati benar laporan Komite I
terkait dengan beberapa hal, satu diantaranya termasuk daerah otonom baru. Saya ingin
sharing bahwa terkait dengan kunjungan fisik daerah otonom daerah baru yang selama ini
biasa dilakukan telah mendapat surat resmi dari daerah induk, dari daerah yang akan
dijadikan daerah otonom baru, sepertinya ini dibicarakan ulang. Kenapa? Karena katakanlah
misalnya beberapa waktu lalu DPR RI Komisi II untuk memutuskan 23 daerah otonomi baru
yang akan disampaikan ke pemerintah dan DPD RI. Kalau yang nanti dikunjungi adalah
kurang lebih 6 daerah otonom baru, itu artinya mekanisme selama ini perlu dibicarakan
ulang. Karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 27 itu
mengisyaratkan Dewan Perwakilan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagian dari
sebagian tugas itu. Karena itu saya menyarankan agar mekanisme itu perlu dipikirkan ulang.
Terima kasih.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
13
25. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan Pak Tonny Tesar.
26. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Bapak-Ibu yang saya hormati, saya memberikan apresiasi yang baik sekali untuk
Komite I yang sudah memberikan pertimbangan, khususnya masalah pertimbangan untuk
Undang-Undang Pilkada, pemerintah daerah, pemilihan umum. Saya lihat di point
persyaratan calon saya kira untuk partai politik sudah cukup baik, DPD sudah memberikan
pertimbangan untuk tetap pada posisi 15%. Namun untuk perseorangan saya kira, saya
berikan sedikit gambaran, dari pengalaman pilkada yang terjadi di Indonesia calon
perseorangan hampir semua tidak menang. Dan kalau kita lihat di setiap daerah dukungan
yang diberikan minimal 3,5% atau 3% atau 5% itu, itu dalam kenyataan di hasil pilkada tidak
ada yang mencapai sama dengan angka dukungan atau paling tidak lebih sedikit, semua
dibawah. Sehingga saya melihat bahwa kalau calon perseorangan tidak diperketat dengan
batasan yang cukup baik ini akan menjadi satu masalah besar masalah biaya dan lain-lain,
karena tentunya untuk melakukan satu pilkada ini hampir semua orang ingin maju. Dan kalau
syaratnya tidak diperketat itu akan menjadi pilkada yang berulang kali, putaran yang
berulang kali dan merugikan. Pengalaman tidak ada yang menang kecuali di Aceh, kalau
salah mungkin nanti ada yang bisa tambah. Iya, mungkin ada yang bisa tambah satu, tapi ini
pengalaman. Jadi saya usulan yang disampaikan bahwa harus dari DPT saya kira ini kurang
baik. Harus sesuai dengan jumlah penduduk, itu yang seperti diawal itu sudah cukup baik.
Karena ini pertimbangan pertama kali DPD, DPD RI yang ini menjadi pertimbangan untuk
angka-angka ini, angka-angka yang moderat ini diambil dari jumlah penduduk periode lama.
Jadi kalau ini sekarang kita pengalaman yang ada bisa diberikan gambaran untuk kita kenapa
diambil DPD, nah itu.
Yang kedua, masalah sengketa hasil. Saya kira ini yang disampaikan disini oleh
teman-teman di Komite I saya kira ini tidak relevan dengan permasalahan kekinian, karena
ini cuma dipergunakan bahwa Undang-Undang Dasar itu menyebutkan bahwa pemilu itu
masuk, pemilukada termasuk rezim pemilu sehingga sengketanya harus di Mahkamah
Konstitusi. Ini pertimbangan yang saya merasa bahwa pertimbangan tidak perlu untuk DPD
kalau memberikan pertimbangan untuk ini. Kita harus melihat masalahnya. Masalahnya
bahwa pilkada ini di Indonesia ini kan terjadi di atas 500 pilkada dan setiap tahun 200
pilkada ada. Dengan keterbatasan mahkamah yang ada 9 orang ini apakah pertanyaannya
apakah meraka bisa lakukan keputusannya yang baik, yang adil.
Yang kedua, kalau kita melihat hak kedaulatan rakyat itu adalah ditangan rakyat,
rakyat yang memilih pemimpinnya, bukan 9 orang Mahkamah Konstitusi yang memilih
kepala daerah di suatu tempat. Ini pengalaman. Karena apa? Setiap keputusan Mahkamah
Konstitusi untuk memutuskan bahwa harus ada pemilukada ulang itu tidak ada yang merubah
komposisi atau hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU sebelumnya. Tidak ada yang merubah.
Artinya apa? ini biaya pemborosan yang sangat besar sekali. Terakhir kita lihat di Papua
Barat dan Pekanbaru, kota Pekanbaru dan di lain-lain Pandeglang, Tangerang Selatan, di
Papua itu ada Merauke, ada Supiori, kota Jayapura, ini biaya yang di keluarkan banyak, hasil
toh dilakukan pilkada ulang, ya tetap saja hasil KPU itu benar. Artinya ini kedaulatan ada
ditangan rakyat bukan di Mahkamah Konstitusi, begitu. Jadi pertimbangan DPD untuk
memberikan pertimbangan bahwa harus rezim pemilu jadi sengketanya harus di Mahkamah
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
14
Konstitusi saya kira ini perlu di pertimbangkan secara baik sehingga tidak terjadi seperti
yang sudah terjadi.
Yang kedua, kalau itu di bawa ke Mahkamah Konstitusi.
27. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Mohon waktunya Pak Tonny.
28. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA)
Dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu Pasal 24 C Undang-Undang Dasar menyebutkan
bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final. Dimana rasa keadilan kita di dalam
mencari keadilan? Ketika ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang keliru, katakan tanda
kutip, dan ini terjadi dibanyak tempat. Dimana mencari rasa keadilan? Jadi saya kira
pertimbangan ini tolong dari teman-teman Komite I untuk bisa memberikan sedikit masukan
agar bisa memperbaiki ini. Terima kasih Pak Ketua.
29. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, ada lagi yang dari luar Komite? Silakan Pak Supartono. Mohon waktunya.
30. PEMBICARA : Ir. SUPARTONO (JAWA TIMUR)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin saya hanya usulkan atau ini semacam klarifikasi. Tentang tadi telah,
mungkin saya dengar, tentang perubahan judul RUU Pertanahan menjadi RUU Hak-hak Atas
Tanah. Saya kalau melihat dari kata hak itu adalah kata majemuk jadi tidak perlu dua kali.
Mungkin RUU tentang hak atas tanah, bukan hak-hak atas tanah, itu satu. Kedua, secara
esensi dan filosofi memang hak atas tanah itu sangat bagus, tetapi saya ingin klarifikasi
bagaimana alasan secara sosiologi dan yuridis berkaitan penggeseran nama judul itu RUU
Pertanahan menjadi RUU, dengan bahasa saya hak atas tanah itu. Terima kasih, itu saja.
31. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya rasa dengan beberapa catatan tadi, sebelum saya,
sedikit Pak Fatwa. Silakan Pak fatwa.
32. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)
Itu menarik sekali pandangan Pak Tonny dari Papua. Tapi mengenai MK itu yaitu
Undang-Undang Dasar, jadi kita harus masukan didalam kompilasi usulan amandemen. Jadi,
tapi itu memang sudah banyak protes sekarang ini bahwa keputusan-keputusan MK itu juga
banyak yang tidak objektif saya kira. Tapi kemudian tadi itu mengenai hak, saya kira yang
benar adalah hak-hak. Terima kasih.
33. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan pimpinan Komite I untuk bisa merespon untuk bagaimana nanti kita
menyempurnakan sebelum kita serahkan nanti kepada DPR. Kami perilakan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
15
34. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (WAKIL KETUA
KOMITE I)
Terima kasih pimpinan.
Pertama saya akan menjawab apa yang disampaikan, yang dipertanyakan oleh Pak
Tonny. Saya kira secara lugas sudah di jawab oleh Pak Fatwa, karena ini adalah beruntut dari
konstitusi sampai undang-undang mengatur seperti itu. Kemarin itu berkembang di
pembahasan di konsinyering juga Pak Tonny, bagaimana kita memperkuat posisi Bawaslu
dan Panwaslu itu. Dia bukan saja melakukan semacam pemeriksaan berkas administrasi, tapi
dia diberikan, jika terjadi sengketa pemilu itu, malah saran teman-teman waktu kita
diskusikan dengan para pakar, diajukan yudikasi namanya. Jadi ada upaya banding yang
dilakukan, misalnya pemilukada di kabupaten/kota, bupati dan walikota. Jika memang terjadi
pelanggaran itu Bawaslu berhak memutuskan perkara itu apakah dia di dis atau tidak. Dan
nanti ada upaya banding oleh orang yang, misalnya bupati tidak puas dengan keputusan
Bawaslu, dia boleh melakukan suatu proses hukum lagi yang kita sebut dengan ajudikasi. Itu
disampaikan provinsi dan sampai ke pusat. Ternyata itu memang mendapat pandangan-
pandangan yang cukup signifikan. Akhirnya kita tetap merujuk karena konstitusi mengatur
bahwa sengketa pemilu itu diatur penyelesaiannya ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan
perselisihan perhitungan suara. Jadi tetap ke Mahkamah Konstitusi. Padahal pemerintah
dalam konsepnya itu adalah mengembalikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah
Agung men-delivery kepada pengadilan tinggi di setiap provinsi.
Pagi hari ini saya kira dalam sidang paripurna ini kesempatan bagi kita untuk
melakukan perbaikan, tetapi itu hasil yang dilakukan oleh Komite I pada konsinyering
terakhir kemarin itu. Saya kira itu komentar kami Pak Ketua.
Kemudian terkait dengan istilah penggunaan hak-hak atas tanah yang disampaikan
oleh Bapak Supartono. Di Undang-Undang 560 tentang Undang-Undang Pokok Agraria juga
menyebutkan tentang itu hak-hak atas tanah. Kemudian di PP 24 Tahun 1997 juga
menyangkut persoalan nomenklaturnya juga hak-hak atas tanah. Makanya secara konsisten
Komite I melanjutkan istilah-istilah yang dipakaikan oleh Undang-Undang UPA 560 dan PP
24 Tahun 1997 itu. Terima kasih.
35. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Jadi dengan beberapa catatan tadi bisakah kita sepakati dari semua hasil dari
Komite I? Baik.
Terima kasih. Tepuk tangan buat pimpinan Komite I dan anggotanya.
Selanjutnya kami persilakan pada pimpinan Komite II untuk menyampaikan
laporannya.
36. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KETUA KOMITE II)
Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera selalu buat kita semua.
Om Swastyastu.
KETOK 2X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
16
Yang saya hormati pimpinan DPD RI, pimpinan alat kelengkapan DPD RI, anggota
DPD RI, seketariat jenderal DPD RI beserta jajarannya, teman-teman wartawan media cetak,
elektronik, serta hadirin yang sangat kami muliakan.
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.
Komite II secara singkat akan menyampaikan laporan perkembangan tugas pada masa
sidang III tahun sidang 2011-2012. Pertama, kepada seluruh anggota DPD RI masa sidang III
tahun 2011-2012 memohon dengan hormat pengesahan pertama RUU Jalan sebagai
pengganti dari RUU Jalan Nomor 38 Tahun 2004.
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, secara ringkas akan saya sampaikan apa yang
dibacakan oleh Ketua DPD pada pembukaan tadi banyak sekali kejadian-kejadian yang
sangat tragis tentang pengguna jalan dan memakan korban yang sangat banyak di beberapa
daerah. Oleh sebab itu RUU Jalan Nomor 38 Tahun 2004 perlu diganti dengan RUU Jalan
inisiatif DPD RI. Karena apa? Ada 4 faktor kalau kita bicara keselamatan yaitu 4K,
Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kegunaan pengguna jalan pada undang-undang
terdahulu itu belum dikupas secara jelas dan tuntas. Kedua, selama ini RUU yang ada 4
klasifikasi jalan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional dan jalan strategi khusus,
jalan strategi nasional. Insya Allah pada RUU yang akan dimintakan pengesahan oleh
anggota semua pada forum yang sangat berbahagia ini ada satu lagi yaitu jalan khusus. Dan
banyak sekali Bapak-Ibu sekalian sekarang import mobil dan lain-lain itu kapasitas jalan kita
untuk tekanan gandarnya cuma 20 ton, tapi pemerintah mengimport mobil lebih dengan
kekuatan tekanan gandar dari 20 ton, 30 ton, 40 ton, selama ini yang kita sampaikan atau kita
dapati, kita melakukan aspirasi penyerapan di daerah yang dikunjungi oleh Komite II.
Kearifan lokal juga tidak digunakan. Dulu kita tahu semua bahwa yang namanya
aspal button di Sulawesi Tenggara hampir 100 tahun kedepan kalau memang ini digunakan
ini bisa untuk membantu. Pertama devisa dari daerah itu, kedua untuk negara, sangat murah,
efisien dengan kualitas yang sangat bagus. Itu juga kearifan local material lokal kita masukan
di undang-undang inisiatif daripada DPD RI yang akan kita mintakan persetujuan.
Kedua, yang minta untuk disahkan pandangan, pendapat DPD terhadap RUU Pangan.
Ini kita akan lebih intens lagi dengan Komisi IV dan sudah ada suatu komunikasi yang bagus.
Selama ini tadi sudah dijelaskan oleh Wakil Ketua MPR sebaiknya kita menjadi contoh.
Wakil ketua MPR-nya tadi ada, bahwa sebaiknya makanan-makanan tidak usahlah namanya
jeruk dari luar negeri, beras dari mana-mana dan lain sebagainya. Insya Allah pandangan
pendapat kita tentang RUU Pangan semua itu akan kita kawal habis. Itu kira-kira pointer-
pointer sangat penting, termasuk label-label perdagangan khususnya untuk pangan yang
sedang berkembang di daerah menyangkut tentang perdagangan yang sangat bebas dan salah
substansinya di negeri kita ini. Jadi saya ulangi saya mohon kepada seluruh anggota,
pimpinan dan sebagainya, RUU Jalan dan pandangan pendapat DPD RI terhadap RUU
Pangan untuk bisa disahkan.
Kedua, yang sedang dikerjakan Komite II DPD RI. Pertama inisiatif, sesuai konstitusi
yang ada akan dibahas atau diinisiatifi. Pertama RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Sudah kita lihat bersama bagaimana BUMD di daerah. Kedua, RUU tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara. Kita
bisa lihat bersama disini bahwa kedaulatan energi, kedaulatan pertambangan sudah terabrasi
oleh kepentingan-kepentingan asing, dan pemerintah tidak sanggup untuk melakukan
negosiasi-negosiasi kontrak karena RUU atau undang-undang yang ada tidak tersirat dengan
jelas untuk diadakan suatu negosiasi kontrak. Sehingga Komite II menginisiatif untuk RUU
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara untuk dirubah.
Setelah inisiatif saya sampaikan juga pandangan dan pendapat yang sudah masuk ke
DPD RI. Pertama, pandangan pendapat DPD terhadap RUU Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani. Kedua, pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU Percepatan Pembangunan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
17
Daerah Tertinggal. Ini sangat menarik walaupun isu-isu ini kurang seksi dibanding isu-isu
lain, namun kenyataanya sebenarnya 2 RUU yang telah diinisiatifi oleh Pemerintah dan DPR
ini sangat menyentuh daripada roh para konstituen kita di daerah. Banyak penyerobotan-
penyerobotan lahan petani untuk pertambangan umum dan lain sebagainya. Dimana
pemerintah daerah tidak berkutik ketika menghadapi persoalan-persoalan yang telah saya
sebutkan di atas tadi. Ketiga, masalah pengawasan sesuai konstitusi yang ada pada masa
sidang III ini Komite II mengawasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
Dan point yang sangat menarik adalah konversi minyak ke gas. Kita telah melakukan
kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat. Dimana kita melihat sendiri dengan melakukan
RDP dengan pemerintah terkait dan masyarakat daerah belum siap untuk dikonversi minyak
ke gas atau dari gas ke gas lain. Kedua, pengawasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana. Kita juga melakukan kerja ke Nusa Tenggara Barat,
bahwa dari 14 kriteria bencana nasional 10 diantaranya ada di Nusa Tenggara Barat. Namun
perlu saya sampaikan disini bahwa masalah penanggulangan bencana nasional ini terbaik
adalah Jawa Barat kedua adalah Nusa Tenggara Barat. Kita kasih applause buat dua provinsi
tersebut.
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.
Banyak sekali janji-janji Pemerintah Pusat untuk Nusa Tenggara Barat, akan kasih
suatu reaksi cepat seperti helikopter dan lain-lain. Oleh sebab itu saya sarankan kepada
anggota DPD RI dari Komite II untuk menagih janji itu. Sehingga dalam waktu cepat Insya
Allah Nusa Tenggara Barat mendapat satu helikopter untuk mengatasi bencana-bencana alam
yang ada di daerah khususnya Nusa Tenggara Barat.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.
Selain inisiatif pandangan pendapat dan pengawasan, pada masa sidang ketiga ini
Komite II fokus pertama untuk melakukan RDP-RDP seperti Komite-komite lain ataun alat-
alat kelengkapan lain. Kedua, akan melakukan dengan giat dan gencar advokasi-advokasi
kepada daerah. Saya pikir inilah yang sangat strategis kepada daerah, kepada apa yang akan
kita berikan kepada daerah mengenai advokasi-advokasi yang telah dinanti oleh seluruh
daerah di 33 provinsi. Contohnya masalah Masuji, masalah Bima dan lain sebagainya. Di
Sulawesi Barat kita semua telah melakukan suatu advokasi-advokasi yang baik. Dan sebagai
contoh keberhasilan daripada advokasi kita dengan kelangkaan di Sulawesi Tenggara
terutama di Kabupaten Kolaka, dengan kita mediasi pemerintah daerah yang terkait dengan
Kementerian ESDM Insya Allah dalam waktu dekat di, namanya Sulawesi Tenggara yaitu
Kabupaten Kolaka tidak akan terjadi suatu kelangkaan energi dengan dibangunnya suatu
tanker-tanker minyak disana.
Inilah yang bisa saya laporkan kepada forum yang sangat mulia sidang paripurna
DPD RI. Bayak sekali advokasi perkebunan dan saya menyambut positif dilakukan atau
dibentuklah Pansus tentang agraria dan sumber daya alam. Disinilah kira-kira Bapak-Ibu
sekalian yang bisa saya laporkan kepada seluruh anggota DPD RI di forum sidang ketiga
tahun 2011-2012 Selanjutnya saya atas nama, mohon ijin kepada pimpinan dan seluruh
anggota, atas nama daerah, atas nama 4 teman saya dari Kalimantan Timur yaitu saya pribadi
Pak Luther, Awang Ferdian, KH. Muslihuddin mengucapkan terima kasih, pertama kepada
pimpinan DPD RI, kedua kepada seluruh anggota DPD RI terutama kepada Ibu Aida dari
Komite I dan Pak Cholid dari Komite IV, Pak Malonda dari Sulawesi Tengah, dan Ibu Iin
dari Riau, Pak Djasarmen Purba dari Kepri yang telah membantu dibawah koordinator
lembaga negara kita yaitu DPD RI. Insya Allah pada masa sidang-sidang selanjutnya judicial
review yang kita ajukan kepada MK bisa menang dan diberkati oleh Allah SWT.
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.
Terakhir saya mohon ijin kepada pimpinan, karena pada tanggal 11 Februari yang
lalu seluruh anggota Komite II DPD ada di Nusa Tenggara Barat, ketika itu pimpinan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
18
melakukan suatu ulang tahun yang ke-50 usia yang sangat cerdik. Oleh sebab itu saya mohon
ijin kepada pimpinan dan seluruh anggota, tanpa mengorok, tanpa mengurangi daripada
proses hari ini yaitu proses kenegaraan, dan mohon jangan ditulis di notulen kenegaraan,
saya Komite II dan teman-teman lainnya akan menyampaikan rasa kebanggan saya sebagai
negarawan kepada pimpinan DPD RI yaitu Pak Irman, sesuatu. Saya mohon seluruh anggota
Komite II untuk maju kedepan untuk menyerahkan bantuan. Terima kasih.
Akhirulkalam, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
Syalom.
37. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Ini surprise betul ini Bapak-Ibu sekalian. Ini mudah-mudahan tidak merusak acara
paripurna kita. Itulah bedanya. Tapi ini mungkin bentuk kekompakan dan keakraban,
kekeluargaan yang kita bangun. Mudah-mudahan di buku itu juga bagian sebenarnya dari
perjalanan dari DPD dan itu sedikit juga perjalanan daripada keluarga saya. Dimana Pak
Fatwa dulu waktu orang tua saya meninggal beliau datang khusus ke Sumatera Barat karena
beliau adalah sahabatnya orang tua saya juga. Yang inspektur upacara waktu itu Pak Fatwa
ya. Jadi sekali lagi saya merasa bangga dan terima kasih, mudah-mudahan ini adalah
pengabdian kita bersama demi kemajuan bangsa dan daerah yang kita wakili bersama.
Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.
Baiklah kita lanjutkan. Bolehkah saya pindahkan ini sebentar ya. Ini pakaian
kebesaran Tapanuli Utara ini.
Bapak-Ibu sekalian, tadi kita telah mendengarkan dari pimpinan Komite II yang telah
menyampaikan progresnya dan juga kepada kita dimintakan dua keputusan. Pertama
mengenai keputusan DPD RI tentang RUU inisiatif tentang jalan. Yang kedua keputusan
tentang pandangan dan pendapat terhadap RUU tentang Pangan. Apakah kedua hal tersebut
bisa kita setujui atau barangkali ada beberapa hal untuk sebagai catatan dalam melengkapi
daripada keputusan tersebut. Setuju?
Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Tepuk tangan buat pimpinan Komite II.
Selanjutnya mari kita teruskan kepada pimpinan Komite III. Kita mohon waktunya
tolong di jaga, karena sebentar lagi akan ada juga acara mengenai kerja sama antara DPD RI
dengan Komnas HAM. Silakan.
38. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (WAKIL KETUA
KOMITE III)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu, tidak ada.
Yang terhormat Bapak-Ibu pimpinan DPD RI.
Yang terhormat pimpinan alat kelengkapan DPD RI.
Yang terhormat anggota DPD RI.
Yang terhormat Ibu Sesjen, Wasesjen dan jajarannya.
Pada sidang paripurna yang mulia ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan
perkembangan pelaksanaan tugas Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
KETOK 2X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
19
yang meliputi tugas dan wewenangnya. Pada masa sidang III Tahun 2011-2012 Komite III
telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa sidang pleno yang telah dilaksanakan
sebanyak 6 kali, sidang dengar pendapat umum sebanyak 3 kali, rapat kerja sebanyak 1 kali,
kunjungan kerja sebanyak 1 kali, dan finalisasi sebanyak 1 kali.
Sidang dengar pendapat atau sdengar pendapat umum, pertama adalah dengan Ikatan
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terkait RUU tentang organisasi masyarakat. Yang
kedua dengan akademisi, praktisi pariwisata, asosiasi organisasi kepariwisataan tentang RUU
Kepariwisataan. Yang ketiga adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Keperawatan dan Dekan
Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan tentang RUU Keperawatan.
Rapat kerja Komite III dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia adalah
tentang RUU Keormasan pada tanggal 25 Januari 2012. Komite III mengharapkan
Kementerian Dalam Negeri agar melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendataan, pengawasan serta pembinaan dan
evaluasi terhadap organisasi yang berintegrasi dalam mekanisme pendaftaran
terhadap organisasi masyarakat dimaksud dengan memperhatikan azas keadilan,
tranparansi dan tertib hukum.
2. Melakukan optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar instansi baik
horizontal maupun vertikal dan pembinaan termasuk pemberian sangsi terhadap
organisasi kemasyarakatan.
3. Mengoptimalisasikan peran daerah dalam melakukan pendataan, pengawasan dan
pembinaan termasuk pemberian sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan.
4. Memperkuat aturan organisasi asing dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Organisasi Masyarakat, termasuk mengenai audit terhadap pandangan organisasi
masyarakat baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kunjungan kerja dilakukan kedua daerah yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan
Provinsi Maluku. Sedangkan materi kunjuungan kerja adalah tentang jaminan produk halal
serta RUU Keperawatan. Untuk hasilnya terlampir.
Kemudian inventarisasi materi terkait rencana usul inisiatif RUU tentang
keperawatan. RUU Keperawatan disambut baik dan diharapkan sebagai perlindungan hukum
bagi para perawat, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bapak-Ibu pimpinan DPD yang saya hormati serta, Bapak-Ibu anggota DPD dan
hadirin sekalian.
Kemudian mengadakan finalisasi dalam masa sidang III tahun sidang 2011-2012 ini
Komite III melaksanakan finalisasi penyusunan hasil pandangan dan pendapat atas RUU
tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Kesimpulannya antara lain pendirian ormas harus
dipandang sebagai pendirian sebuah wadah pemberdayaan masyarakat yang menunjang cita-
cita pembangunan nasional. Keberadaan ormas asing diperbolehkan setelah memperoleh ijin
operasional dari instansi yang berwenang. Untuk itu melalui sidang paripurna yang mulia ini
mohon perkenan kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia yang
terhormat untuk mengesahkan laporan hasil pandangan dan pendapat tentang RUU organisasi
masyarakat untuk disahkan menjadi keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia dan dapat disampaikan ke DPR RI dan Pemerintah.
Saya pikir saya tidak membacakan semuanya. Untuk itu akhirnya perkenankan kami
mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat pimpinan beserta
seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan kepada semua pihak
yang telah banyak membantu terutama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia dan jajarannya. Serta media massa yang telah banyak membantu meliput
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
20
kegiatan-kegiatan Komite III. Semoga segala upaya yang dberikan mendapat balasan
kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
Akhirnya demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia disampaikan pada hari ini.
Akhirnya Wabilahitaufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, wassalamu'alaikum
warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.
Tidak sampai 5 menit Pak.
39. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sidang hadirin yang mulia.
Kita baru saja mendengarkan laporan dari pimpinan Komite III. Dan kepada kita pada
kesempatan ini dimintakan untuk dapatkan persetujuan atas sebuah keputusan DPD Republik
Indonesia tentang pandangan dan pendapat terhadap RUU Organisasi Kemasyarakatan.
Apakah bisa kita setujui? Setuju.
Terima kasih kepada pimpinan Komite III. Tepuk tangan buat semua kita.
Selanjutnya kami persilakan ke pimpinan Badan Kehormatan untuk menyampaikan
laporan dan progress report. Silakan Ibu Aida.
40. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KETUA BK)
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Yang terhormat Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan DPD, pimpinan alat kelengkapan,
pimpinan Kelompok. Seluruh anggota DPD yang kami banggakan dan kami hormati.
Sekretariat Jenderal DPD dan hadirin yang kami muliakan.
Putri melayu berselendang sutera, indah sungguh dipandang mata. Pagi ini kami
menyampaikan laporan atas nama BK semoga dapat selalu menjaga marwah dan kehormatan
anggota.
Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita bisa ada disini dan kami juga
atas nama BK menyampaikan selamat ulang tahun kepada pimpinan tanpa kado, tapi doa
yang tulus dari hati kami. Semoga panjang umur dan sukses selalu, hari esok Insya Allah
lebih baik dari pada hari ini.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami banggakan.
Kami ingin disini menyampaikan bahwa kewenangan BK adalah menindaklanjuti
pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh angota DPD RI, serta
melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Tatib sebagaimana amanat Pasal 246
Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Pada dasarnya kami telah menerima pengaduan, kami harus laporkan Pak Ketua.
Pada tanggal 27 Oktober menerima pengaduan dari Komite IV terhadap salah seorang
anggota DPD. Berdasarkan laporan tersebut kemudian dalam sidang pleno Badan
Kehormatan diputuskan untuk membentuk tim penyelidikan dan verifikasi. Dalam rapat tim
tersebut berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam keputusan BK Nomor I/BK-
KETOK 2X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
21
DPD/2008 tentang tata cara teknis penegakan kode etik dengan memperhatikan legal
standing maka disepakati bahwa pengaduan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPD RI
untuk diselesaikan dengan jalan mediasi.
Pada tanggal 12 Januari 2012 Badan Kehormatan mendapatkan surat tembusan dari
pimpinan DPD RI yang ditujukan kepada pimpinan Komite IV, Pak Cholid. Betul ya Pak
Cholid. Dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa proses mediasi telah dilakukan oleh
pimpinan DPD RI dan dinyatakan selesai. Berdasarkan hal tersebut maka tim menyepakati
bahwa proses pengaduan tersebut dihentikan dan selanjutnya dilaporkan oleh tim kepada
sidang pleno BK untuk diputuskan dan dihentikan.
Kedua, pada tanggal 3 Desember 2011 Badan Kehormatan menerima pengaduan dari
FMPP Batang Provinsi Jawa Tengah terhadap salah satu anggota DPD RI. Dan kemudian
diputuskan untuk membentuk tim Penyelidikan dan Verifikasi. Dan kemudian menugaskan
kepada sekretariat Badan Kehormatan untuk melakukan verifikasi berkas dan pengecekan
terhadap surat pengaduan tersebut. Dan ternyata alamat dan nomor telepon pengadu yang
mengatasnamakan sekretariat FMPP tersebut tidak sesuai / tidak benar (palsu). Oleh karena
itu temuan tersebut dalam rapat Tim di sepakati pengaduan tersebut tidak dilanjutkan. Untuk
selanjutnya kami tim melaporkan pada sidang pleno untuk dapat diputuskan untuk
dihentikan.
Penyempurnaan tata tertib. Badan Kehormatan dalam melakukan pembahasan
penyempurnaan perancangan tata tertib DPD RI sesuai amanat keputusan sidang paripurna
ke-4 tanggal 6 Oktober 2011 yang mengamanatkan penyempurnaan lanjutan terhadap
rancangan tata tertib DPD RI dengan mempertimbangkan beberapa substansi didalamnya
yang perlu ditelaah secara komprehensif. Baik menyangkut pemaknaan fungsi tugas dan
kewenangan alat kelengkapan maupun termasuk mekanisme penulisan sesuai dengan kaidah-
kaidah penulisan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut Badan
Kehormatan periode 2011-2012 secara intensif membahas dan melakukan penyisiran pasal-
pasal pada beberapa pertemuan. Dan terakhir dilakukan konsinyering pada tanggal 3 sampai
5 Februari 2011 dengan agenda finalisasi penyempurnaan rancangan tata tertib DPD RI
dengan mengundang pimpinan DPD RI, seluruh pimpinan alat kelengkapan dan Kelompok
DPD di MPR serta sekretaris jenderal dan wakil seketaris jenderal DPD RI. Patut kami
berikan apresiasi kepada Ketua DPD RI, seluruh pimpinan alat kelengkapan, Kelompok DPD
RI dan 25 anggota DPD RI serta sekretariat jenderal dan wakil sekjen beserta jajarannya
yang telah memberikan sumbangan masukannya sehingga dapat diselesaikannya
penyusunan, penyempurnaan tata tertib.
Pada kesempatan ini didalam forum sidang paripurna yang mulia ini, kami dengan ini
menyerahkan rancangan tata tertib DPD RI hasil penyempurnaan Badan Kehormatan untuk
mendapatkan keputusan menjadi peraturan DPD RI tentang tata tertib.
Dapat dilaporkan bahwa beberapa hasil perubahan yang dirumuskan oleh Badan
Kehormatan dalam rancangan tata tertib ini diantaranya :
1. Anggota tetap Panmus yang berhalangan hadir dalam sidang Panmus masing-masing
dapat digantikan oleh salah satu dari wakil ketua setiap alat kelengkapan atau
Kelompok DPD di MPR dan wakil lainnya dari setiap provinsi.
2. Anggota Pansus diganti jika pindah dari alat kelengkapan pengusul. Dimana
pergantian tersebut dilakukan oleh alat kelengkapan pengusul sebelumnya.
3. Pimpinan menyampaikan laporan kinerja pada tiap akhir tahun sidang.
4. Komite dalam rangka pengawasan melakukan tugas-tugas representasi daerah.
5. Untuk kepentingan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi usul
rancangan undang-undang, PPUU mengadakan sidang gabungan dengan komite yang
bersangkutan untuk memperoleh penjelasan dan mengundang komite pengusul
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
22
apabila PPUU menemukan permasalahan yang berkaitan dengan teknis, substansi
dan/atau azas-azas pembentukan perundang-undangan.
Penyempurnaan tata tertib juga telah dilakukan dengan memasukan hal masa jabatan
pimpinan DPD. Dimana dalam tatib yang ada selama ini belum ditetapkan. Setelah dilakukan
pertemuan secara intensif dengan anggota, para pimpinan alat kelengkapan dan pakar hukum,
juga pakar sekaligus anggota seperti Pak Profesor Jhon Pieris, Pak Fatwa dan lain-lain.
Disamping juga memperhatikan pendapat profesor-profesor lainnya, Profesor Istibsyaroh dan
juga Profesor Cholid Mahmud ya. Disamping juga memperhatikan kondisi saat ini dimana
kita sedang berjuang untuk tujuan mulia dan demi kepentingan rakyat dan bangsa ini, tujuan
penguatan lembaga dan amandemen. Ada hal yang sangat penting yang betul-betul penting
yang harus kita perjuangkan dan tahun 2012 ini adalah timing nya. Maka BK memutuskan
secara musyawarah dan mufakat bahwa masa jabatan pimpinan sesuai dengan masa
keanggotaan DPD yaitu 5 tahun sebagaimana juga masa jabatan pimpinan DPR dan lembaga
lainnya.
Badan Kehormatan menyadari bahwa hasil pencapaian ini adalah buah dari kerja
keras komponen lembaga ini yang tidak dapat dilepas, dipisahkan antara satu dan lainnya
termasuk dari awal penyempurnaan tata tertib sampai saat ini. Kemudian pada saat terakhir
kami juga mendapatkan masukan-masukan untuk penyempurnaan tata tertib dari Ibu kita dari
Kaltim yang sangat membanggakan Nona Muda. Dan juga kemudian Pak Fatwa dan lain-
lain, dan itu akan menyempurnakan nantinya tatib ini. Tapi intinya kami ingin bahwa
penyempurnaan tata tertib yang kami buat ini dapat disahkan dan setujui oleh forum yang
sangat kami muliakan ini.
Itulah yang ingin kami sampaikan karena waktu juga dan saya juga merasa senewen
karena Ibu Ratu juga sudah melihat-melihat saya dan memandang saya terus. Tentunya
terima kasih kepada semua anggota, karena saya merasa bahagia disini kebersamaan kita
sangatlah bagus, rasa kasih sayang diantara kita, kerja sama kita, senyum Pak Fatwa yang
selalu memberikan saya semangat yang tidak bisa diinikan, bagaimana management baik
yang telah dilakukan oleh beliau dalam segala-galanya yang sangat kami hargai. Maka untuk
ini kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas segala partisipasinya.
Itulah dari kami dan kami akhiri kepada seluruh pihak pimpinan, anggota DPD RI,
sekretariat jenderal terima kasih dan kami akhiri dengan pantun singkat lagi “sungguh merdu
suara biola membawakan lagu irama terkini, marilah kita selalu menjaga kehormatan DPD
dan bangsa ini, tanda bakti kita kepada daerah dan negeri ini.
Itulah dari saya dan saya mohon maaf kalau ada hal tidak berkenan, karena ini banyak
coret-coretan juga. Mudah-mudahan niat kita bersama, kebersamaan kita dan kasih sayang
kita bersama untuk memajukan dan memperkuat DPD akan tercapai dalam masa yang akan
datang. Hari esok akan lebih baik dari pada hari ini.
Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syalom.
41. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Jadi Ibu Aida yang terpesona dengan Profesor Fatwa tadi jangan direkam ya, dicabut
itu, nanti ada yang korban nanti, saya tidak mau ada perang dunia nanti.
Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita telah mendengar tadi uraian dari pimpinan Badan
Kehormatan. Dan tentu kita sebagai BK yang merepresentasi kita semua untuk menjaga
kehormatan lembaga negara ini. Dan perlu saya sampaikan apa yang dilakukan oleh BK
selama ini telah mencapai hasil yang baik. Saya telah diijinkan oleh pimpinan MPR untuk
menyampaikan sebuah laporan yang dilakukan oleh sebuah lembaga survey yang
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
23
independen. Ini yang melakukan pimpinan MPR. Pada tanggal 7 Februari yang lalu, yang
isinya banyak hal ya mengenai MPR, Pancasila dan sebagainya. Tapi saya hanya ingin
menyampaikan mengenai satu hal yang menyangkut dari pada opini publik terhadap
lembaga-lembaga tinggi negara yang ingin saya sampaikan. Opini masyarakat terhadap
lembaga tinggi negara. Memang secara umum kondisi sekarang penilaian masyarakat
terhadap lembaga negara masih rendah secara menyeluruh. Yang disebut dengan lembaga
negara itu adalah Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, dan sebagainya. Tetapi untuk
dilegislatif DPD berada di posisi yang teratas. Nah tepuk tangan. Untuk di yudikatif
Mahkamah Konstitusi dan tentu juga Presiden.
Sebagai berikut perlu saya sampaikan hasil kerja bersama, lembaga tinggi negara
yang persentase kerja yang baik itu pertama MK dengan persentase 39,6. Kemudian lembaga
kepresidenan maksudnya, eksekutif, itu 33,6. Dewan Perwakilan Daerah 32,2. Kemudian
MPR 30,7. Mahkamah Agung 30,6. BPK 29,1. Dan saudara kembar kita DPR 25,6. Jadi ini
hasil dari MPR bukan dari DPD ya. Jadi ini hasil kerja keras kita tentu kita tidak cukup puas,
mudah-mudahan ini kita apresiasi dan memberikan kita confidence yang lebih. Dengan
segala keterbatasan ternyata publik menilai bahwasa kinerja lembaga kita ini berada di posisi
yang cukup baik. Tentu bukan untuk kita banggakan tapi ini adalah untuk kita syukuri
dengan kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi ke depan dalam masa-masa mendatang.
Inilah Bapak-Ibu sekalian, kepada kita tadi dimintakan setelah mendengar dengan
panjang berbagai pengalaman yang ada, kemudian melalui pansus, mekanisme dan segala
macam akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah tatib yang cukup komprehensif. Tentu tidak
ada yang sempurna, tapi tentu yang dihasilkan itu tentu jauh lebih baik daripada yang lalu.
Kemudian dengan tatib ini tentu kita akan lebih bisa menjabarkannya dalam bentuk
mekanisme kerja yang akan lebih memperkuat kelembagaan kita. Dan untuk itu kepada kita
dimintakan persetujuannya. Untuk itu kami persilakan dari floor untuk bisa menyampaikan
beberapa catatan untuk bisa kita sempurnakan. Silakan.
42. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI)
Pimpinan. Elviana, Jambi B-17, pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama atas nama pribadi dan provinsi kami mengucapkan apresiasi, memberikan
apresiasi kepada tim BK yang sudah menyusun tatib dalam jangka waktu yang cukup
panjang. Namun sebelum hal ini disahkan menjadi Tatib atau dibawa kepembicaraan lebih
lanjut, ijinkan saya pimpinan menyampaikan beberapa pandangan. Semalaman tadi saya
banding-bandingkan, saya sanding-sandingkan tatib ini dengan Undang-Undang MD3 yang
merupakan payung dari tatib ini khususnya tentang tugas dan wewenang anggota DPD Pasal
224 dan Pasal 225, saya menemukan beberapa hal yang sangat krusial yang saya harap ini
menjadi bahan pertimbangan kita semua.
Pertama tugas DPD sudah jelas digariskan disitu, otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran/penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah.
Sampai poin F hanya ada tambahan selain kalimat diatas yaitu pelaksanaan pengawasan
terhadap APBN, pajak, pendidikan dan agama. Dalam Pasal 72 tatib hal itu sudah benar
dituangkan oleh tim penyusun tatib. Namun dalam Ayat 2 Pasal 72 tersebut yang berbunyi
“Lingkup tugas komite sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan dengan
memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sehingga munculah banyak sekali urusan
yang harus diurus oleh DPD, tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang MD3 Pasal 224 itu,
pimpinan. Saya mohon penjelasan nanti, kebetulan saya sedang di Komite III, seharusnya
kami hanya membahas pendidikan dan agama, sekarang ada 9 yang harus diurus oleh Komite
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
24
III. Jangan-jangan karena terlalu banyak yang diurus ini kita tidak dilihat bekerja oleh rakyat.
Implikasi dari undang-undang ini pimpinan, kita baca lagi Pasal 224 ayat d “Fungsi dan tugas
wewenang DPD adalah memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-
Undang tentang APBN, tentang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama”. Namun
karena di Pasal 272 Ayat 2 ini diperluas, maka sekarang Komite III juga konsinyering, juga
mengadakan rapat-rapat di hotel tentang Undang-Undang Ormas. Jadi saya piker kalau ini
kita teruskan ini sangat jauh melenceng jabaran dari tatib ini dari Undang-Undang MD3.
Yang fatal lagi pimpinan, dalam Pasal 225 Ayat 1 disitu dibunyikan dalam melaksanakan
tugas wewenang dalam Pasal 224 DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program.
Jadi kalau kita membuat program yang tidak sesuai dengan Pasal 224 berarti kita sudah
menyalahkan penggunaan anggaran negara pimpinan. Oleh sebab itu saya meminta tatib ini
tidak dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi tapi dibahas kembali.
Yang terakhir, pimpinan. Dalam Pasal 224 Ayat 2 dalam menjalankan tugas
pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1e, dimana Ayat 1e itu hanya membatasi kita
untuk mengawasi tentang otonomi daerah, pemekaran, penggabungan, pengelolaan sumber
daya alam, APBN, pajak, pendidikan dan agama. Disitu dikatakan anggota DPD dapat
melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD dan unsur masyarakat di daerah
pemilihannya. Namun dalam jabaran Pasal 181 sampai seterusnya yang bayak dibunyikan
disitu adalah mengatur tentang rapat-rapat komite atau alat kelengkapan. Sementara Pasal 2
ini jelas ini yang dimaksud adalah anggota bukan alat kelengkapan yang rapat-rapat dengan
DPRD itu. Karena di kalimat terakhir dikatakan unsur masyarakat daerah pemilihannya. Oleh
sebab itu saya usulkan ada 1 pasal yang mengatur bagaimana model anggota ini rapat dengan
masyarakat yang diwakilinya. Harus dibunyikan disini karena ini berimplikasi kepada
anggaran. Dan juga di tatib, disitu dipersempit, rapat itu hanya bisa dilaksanakan atas
undangan DPD. Bagaimana undangan dari masyarakat? Jadi oleh sebab itu pimpinan, saya
menganggap Tatib ini, pasal-pasal yang saya sebutkan tadi bertentangan dengan Undang-
Undang MD3 Pasal 224. Oleh sebab itu saya meminta Tatib ini ditinjau kembali. Demikian
pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
43. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR)
Interupsi pimpinan, B-80, Erma Kalimantan Barat.
44. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan Ibu Erma
45. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR)
Terima kasih pimpinan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman
dari Badan Kehormatan yang sudah menyelesaikan rancangan tata tertib kita. Saya minta
maaf kepada teman-teman Badan Kehormatan karena baru saat sidang paripurna ini saya bisa
bersama dengan 21 teman-teman yang lain baru bisa mengajukan usul baru terkait dengan
mekanisme pemilihan pimpinan DPD dan pimpinan alat kelengkapan.
Secara singkat saya ingin menyampaikan bahwa di Pasal 40 yang disampaikan dalam
rancangan tata tertib itu kita mengusulkan ada perubahan yaitu sistem pemilihannya
berdasarkan paket. Kenapa kami usulkan ini? Karena berdasarkan pengalaman hampir 3
tahun kita menjalankan tugas-tugas di alat kelengkapan maupun secara kelembagaan DPD
RI, kita menyadari bahwa pimpinan DPD RI dan pimpinan alat kelengkapan ini sifatnya
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
25
kolektif kolegial. Karena itu menurut kami ini harus disesuaikan berdasarkan kecocokan
kerja sama baik hubungan segi kimiawi pribadi maupun psikologis sosial politik. Singkatnya
pimpinan, kami 21 orang mengusulkan usulan tahapan pemilihan calon pimpinan DPD
menjadi dipersingkat. Tahap pertama masing-masing anggota DPD yang ingin menjadi calon
pimpinan DPD harus berpasangan dalam satu paket yang terdiri dari 3 orang mewakili
wilayah barat, tengah dan timur. Tahap kedua semua bakal calon pasangan pimpinan DPD
yang telah disahkan kemudian dipilih oleh anggota. Anggota hanya memilih satu paket dan
paket yang mendapatkan suara terbanyak otomatis terpilih sebagai pemenang pimpinan DPD.
Tahap terakahir atau tahap ketiga adalah seluruh anggota DPD memilih 1 orang dari paket
yang menang untuk menjadi Ketua DPD RI. Orang memperoleh suara terbanyak otomatis
terpilih menjadi Ketua DPD dan 2 yang lainnya otomatis menjadi Wakil Ketua. Hal yang
sama juga kami usulkan untuk mekanisme pemilihan calon pimpinan alat kelengkapan.
Saya kira ini interupsinya Pak Ketua, kami punya surat resminya dan saya minta Pak
pimpinan untuk bisa menerima usulan kami ini, sehingga Tatib kita ini semakin
disempurnakan lagi. Terima kasih pimpinan.
46. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih.
47. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM)
Pimpinan.
48. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Pak Bambang, silakan.
49. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM)
Terima kasih Ketua. Dan saya mohon ijin salam hormat selalu buat pimpinan BK dan
anggotanya, telah berjuang yang cukup lama untuk menyelesaikan Tatib kita bersama.
Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota DPD RI pada masa sidang III. Ini
mohon ijin kepada BK. Pertama saya melihat Pasal 89 Ayat 5 rancangan peraturan tata tertib
DPD RI mengenai pelaksanaan tugas PURT DPD RI, yang berbunyi Panitia Urusan Rumah
Tangga melakukan pemeriksaan atas laporan tahunan Sekretaris Jenderal dan memberikan
penilaian dan rekomendasi kepada pimpinan tentang kinerja Sekretaris Jenderal. Ini mohon
diluruskan pimpinan, karena ada pengalaman yang sangat menarik di Kakanda kita dikamar
sebelah. Saya jelaskan disini pertama bahasa pemeriksaan dengan pengawasan ini sangat
jelas bedanya. Kalau saya buka Undang-undang Dasar 1945 masalah pemeriksaan dan lain
sebagainya ini jelas itu termuat di Pasal 23E, bahwa untuk memeriksa ya, bahasa memeriksa
ini adalah BPK atau dewan yang telah dibentuk oleh pemerintah sesuai konstitusi dengan
persetujuan DPR.
Jadi saya mohon ditinjau dengan ketentuan-ketentuan yang diatasnya sedikit lebih
tinggi yaitu Undang-Undang MD3 tentang PURT. Pasal 225 Ayat 3 menyebutkan bahwa
pengelolaan anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksakan oleh Sekertaris
Jenderal DPD dibawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Termasuk Pasal 249 saya sebutkan disini yang berhubungan
dengan sistematika penyampaian laporan yaitu Pasal 249 Ayat 3, menyampaikan laporan
kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu. Jadi disini sudah jelas.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
26
Jadi kata-kata pemeriksaan disini ini ya, ini mohon maaf untuk bisa diperhalus, mungkin ini
salah ketik saja, mungkin saya yakin ini BK salah ketik saja. Itu satu. Nanti akan saya
serahkan konkritnya seperti saudara saya dari Kalimantan Barat.
Kedua, Pasal 55, Pasal 55 ini pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 Ayat 2 dilakukan sebagai berikut; a) diusulkan lebih dari 1/3 jumlah anggota yang
terdiri atasa paling sedikit separuh dari jumlah anggota diwilayah yang sama dengan
pimpinan yang bersangkutan dan disampaika kepada Panitia Musyawarah untuk diagendakan
dalam sidang paripurna. Ini juga mungkin salah ketik juga. Ini ada suatu pengklusteran antara
anggota DPD dengan wilayah. Mestinya kalau sudah masuk ke Tatib itu bahasa wilayah
khusus untuk Pasal 5 Ayat ini mohon ditinjau lagi. Jadi saya bingung sekali kalau 1/3 dari
anggota, Pak Cholid kalau mau dijadikan pimpinan ini, ini bisa gampang saja ini Pak Cholid,
untuk diajukan. Ini sangat bahaya sekali karena ini, satu, ini tidak menunjukan kebersamaan
di anggota DPD, masih menelorkan pengklusteran. Padahal kalau sudah namanya ke anggota
DPD ini lembaga DPD RI yang wajib kita junjung tinggi bukan daerah masing-masing.
Walaupun poksi kita, tugas dan wewenang kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar '45 dan
MD3 yang ada kita membantu daerah.
Itu saja pimpinan. Jadi saya ulangi lagi, rumusan Pasal 89 Ayat 9 rancangan Tatib
bahasa pemeriksaan ini saya mohon ditinjau kembali. Dan saya setuju pimpinan, sebagai rasa
kehormatan tanpa mengesampingkan permasalahan-permasalahan lain ini Tatib bisa
disahkan dengan catatan aspirasi secara konkrit dari teman-teman secara tertulis. Terima
kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
50. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Sebentar dulu, semua dapat. Silakan Pak Cholid. Habis itu Ibu dibelakang.
51. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA)
Terima kasih pimpinan.
Saya usulkan 2 alternatif, pertama Tatib ini kita sahkan hari ini dengan apa adanya.
Kemudian hal-hal yang memang perlu diubah toh ada mekanisme untuk pengusulan
perubahan Tatib. Artinya itu tidak akan hilang begitu. Yang kedua, alternatif kedua kita
tunda Tatib ini disahkan untuk diberi lagi waktu. Ini alternatif kedua ya. Bagi yang masih
mau mendiskusikan substansi. Karena sebenarnya proses kita menyusun Tatib bahkan
memberikan masukan substansial itu sudah kelewat jauh, kelewat lama, begitu. Jadi kalau di
paripurna ini kita masih mau diskusi substansi lagi, ini saya kira ya kita pilih saja apakah
mau disahkan sekarang yang mengusulkan substansi perubahan silakan diubah melalui
mekanisme perubahan Tatib, dan itu ada ruangnya. Atau kita tidak usah sahkan Tatib ini
sampai semua substansi kita sepakati entah sampai kapan. Saya cenderung untuk yang
pertama, sahkan hari ini, kemudian yang ingin perubahan substansi silakan diusulkan melalui
mekanisme perubahan substansi Tatib. Terima kasih.
52. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Ibu, silakan Ibu Pendeta
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
27
53. PEMBICARA : Pdt. DR. SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, M.Th.
(SULTENG)
Saya hanya mengusulkan pimpinan dan teman-teman semuanya atas nama BK, dari
tahun lalu kami mengirim menyurat kepada personal untuk mengajukan perubahan-
perubahan pada Tatib, iya kan. Setelah kami berusaha semaksimal mungkin di BK dan
saatnya, sekiranya pada saat ini harus disahkan banyak masukan-masukan lagi. Saya mohon
pimpinan kiranya disahkan ini. Adapun masukan-masukan yang ada pada hari ini kita akan
bicarakan lagi di BK untuk sidang paripurna selanjutnya. Terima kasih.
54. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik ada lagi? Pak Farok dulu ya.
55. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)
Terima kasih pimpinan dan forum yang saya hormati.
Ada beberapa ketikan atau redaksional saja. Pertama pada Pasal 109 saya sudah
pernah usulkan untuk menghapus kata konsultasi, pertemuan konsultasi, karena itu nanti
tidak sejalan dengan Pasal 240. Pertemuan konsultasi itu sudah diatur disana. Jadi situ minta,
saya sekali lagi saya sudah pernah sampaikan ini, tapi mungkin tidak tahu alasannya apa tapi
ini minta dihapuskan. PAP itu.
Kemudian kedua, ini tolong dipertimbangkan disini menggunakan kata pada bagian
kedua Bab 10, keputusan berdasarkan mufakat. Saya coba-coba cari keputusan berdasarkan
mufakat atau musyawarah? Nah itu kalau musyawarah, kok disini mufakat, begitu.
Kemudian yang ketiga, pada Pasal 256 Bagian kelima pusat pengkaji. Saya rasa
maksudnya pengkajian ini. Tapi yang menarik disini dan pengawasan. Persoalannya, apakah
lembaga yang disebut dengan supporting ini boleh melakukan pengawasan atau tidak.
Pengawasan itu punya anggota. Jadi saya pikir kenapa di Ayat 3-nya, nah Ayat 3-nya beda
dengan judul diatas itu. 256 Ayat 3, sekretariat jenderal menyediakan sarana, prasarana untuk
kelancaran tugas pusat informasi dan pengkajian anggaran. Loh kok beda dengan Bapaknya
diatas itu. Ini mungkin salah ketik saja. Saya lebih cnderung ini kalau salah ketik tidak usah
ini, perbaiki saja, gunakan nama apakah pusat pengkajian dan informasi atau pusat informasi.
Tapi jangan gunakan kata pengawasan, karena itu wewenangnya anggota.
Hal yang serupa pada tyetangganya 225. Prinsip tetap Law Center, tapi disana disebut
pusat perancangan. Sedangkan perancangan itu kewenangannya anggota PPUU, begitu.
Sebaiknya lembaga-lembaga supporting itu cukup pengkajian. Jadi supaya 2 ini saya
menyarankan ya penyesuaian nama saja, apakah informasinya dulu atau pengkajian dulu.
Tapi yang satu pengkajian dan informasi hukum, satu pengkajian dan informasi budget
anggaran.
Kemudian terkait dengan usulan tadi Pak Ketua dan forum, saya hanya menambah
sedikit usulannya Pak Cholid. Jadi ada dua sifat ini usulan. Ada yang substansial yang
memerlukan pembahasan yang diusulkan oleh saudara kita Ibu Erma, bagus sekali itu.
Kemudian juga yang dipertanyakan oleh Ibu dari Jambi, Ibu Elviana. Saya jelaskan begitu,
itu penterjemahan dari kata otonomi. Didalam Pasal 224 itu ada kata otonomi. Otonomi itu
melahirkan sekian puluh ....(tidak jelas). Jadi disini bukan menambah, tapi itu memang
sudah, dan kedua tidak bertentangan tetapi akan menjadi suatu konvensi nanti itu akan
dilakukan. Kalu memang bertentangan maka akan cacat hukum dengan sendirinya, tidak
perlu kita khawatir soal itu. Nah, karena ada dua ini saya mengusulkan ini perubahan bukan
adendum, jadi tidak bisa pasal perpasal, di ketok, kecuali ada kesalahan-kesalahan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
28
redaksional dan nama tadi, sedangkan yang lain dicatat dan langsung dibahas pada masa
sidang berikut. Terima kasih.
56. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Saya rasa yang lain dulu ya. Sudah paham itu maksudnya, biar cepat kita. Pak
Fatwa yang terakhir katanya, sudah janji. Silakan
57. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)
Pak Sofwat Hadi Pak. Terima kasih.
Menanggapi junior dululah, karena beliau suhu saya, cuma satu yang saya tidak
berani. Tadi oleh Pak Cholid diputuskan atau ditunda. Selama ini yang timbul pertanyaan
bagi saya adalah kapan selesainya suatu tugas yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan?
Seingat saya kalau alat kelengkapan sudah menyampaikan laporan di paripurna ini berarti
sudah selesai tugasnya dan diserahkan kepada anggota kita semua. Anggota juga tidak ada
lagi yang mewakili BK, tidak ada lagi yang mewakili komite, semuanya mewakili provinsi.
Lihat saja duduknya saja diatur secara provinsi. Kalau di DPR berdasarkan fraksi. Jadi kalau
misalnya ini diputuskan ditunda, ya kita ucapkan terima kasih atas kerja BK. Kalau memang
mau ada yang melanjutkan dibentuklah Pansus. Itu resikonya kalau memang mau ditunda.
Dan tidak salah kalau memang mau dibuat Pansus, karena ternyata hasil BK sudah
dilaporkan dan saya kira mungkin BK sendiri sudah lempar handuk angkat tangan kalau
dikembalikan lagi ke BK.
Tapi walaupun bagaimana DPD ini harus berjalan dengan aturan yang ada kepastian
hukum. Saya ambil contoh alat kelengkapan diputuskan oleh paripurna, keanggotan Panmus
diputuskan oleh paripurna, dan semua alat kelengkapan pasti begitu bunyinya dan bersifat
tetap, tetap masa jabatannya tetap keanggotaannya. Jadi kalau misalnya Panmus itu bisa
diganti-ganti, diganti "wah saya berhalangan sudah nanti telepon Pak Habib nanti tolong
wakili saya". Kalau misalnya Pak Habib itu sama dengan saya, kalau berbeda kan bisa kacau
sidang di Panmus itu. Jadi buat apa diputuskan di paripurna kalau tidak mengikat
keputusannya. Kalau itu mau diberlakukan berlakukan kepada semua komite, berlakukan
kepada semua alat kelengkapan, bisa mewakili semua juga prosesnya melalui perwakilan
provinsi. Jadi saya mohon keanggotaan Panmus ini bersifat tetap tidak bisa diganti kecuali
ada perubahan keputusan paripurna.
Kemudian kedua, saya setuju saja mengenai ada pergantian pimpinan. Cuma sesuai
dengan undang-undang bahwa pimpinan itu diganti meninggal dunia, mengundurkan diri dan
diberhentikan. Disini kok meninggal dunia hilang? Kalau begitu anggota DPD dilarang keras
meninggal dan kalau meninggal dunia pun tidak boleh diberhentikan, ahli waris tetap terima
gaji. Jadi tolong ini dikembalikan lagi dengan undang-undang. Kemudian mengenai prosedur
pemberhentian, diusulkan oleh lebih dari 1/3. Seperti usul merubah Undang-Undang Dasar
itu pasal-pasal mana yang akan diganti atau dirubah? Jadi disitu juga disebutkan siapa-siapa
saja yang diganti, karena ini ada 3 orang. Masak sepakat ke puskesmas semuanya, sakit-sakit
semuanyakan, kan tidak. Tidak mungkin, mau berunding saja kita sama-sama sakit yuk biar
diganti. Jadi harus ditentukan juga. Mungkin saya hanya menambahkan bahwa diusulkan
oleh lebih dari 1/3 jumlah anggota. Kemudian dilengkapi dengan nama dan alasan
diberhentikan, jadi jelas. Karena alasan disini banyak alasannya, mana yang mau dipakai dan
siapa orangnya. Jangan yang salahnya Pak Laode bertiganya diusulkan digantikan, kan tidak
fair. Atau sebaliknya Pak Irman yang salah atau Ibu Hemas yang salah.
Jadi usul saya, saya mendukung juga Ibu Erma, selama ini coba bayangkan pemilihan
pimpinan kok kita sampai subuh, padahal kita harus hadir memilih pimpinan MPR. Jadi ini
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
29
saja disederhanakan saja. Sudah masing-masing bikin paket kemudian pilih paket langsung
terpilih. Jadi dua tahapan, siapa paket yang terpilih, kemudian siapa ketuanya, tidak panjang
lebar begitu. Dan saya perhatikan juga yang diatas bertiga ini selama kampanye bertiga terus,
jadi satu paket sudah, jadi silakan. Jadi tidak usah lagi perorang-perorang lagi, karena MPR,
DPR perpaket, kita juga sebetulnya perpaket cuma kita sederhanakan. Jadi saya usulkan
kalau memang mau ditunda kita bentuk Pansus lagi. Terima kasih
58. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik saya rasa cukup ya. Sebentar dulu, oh masih ada? Pak Fatwa katanya yang
terakhir, kalau tidak Pak Fatwa. Masih ada adinda? Silakan
59. PEMBICARA :
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan, kalau menurut saya ini saya terima dulu tapi itu ada catatan. Kalau nanti
ditunda-tunda ini sudah 2,5; nanti setahun lagi 3,5; sudah itu 4 tahun tak selesaipun kita.
Terima dengan catatan. Terima kasih
60. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik ya. Silakan Pak Bahar Ngitung.
61. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Terima kasih pimpinan dan anggota dewan yang terhormat.
Bagi saya kita juga harus memahami beberapa tanggapan kawan-kawan. Tetapi
mengingat waktu sudah begitu lama dengan proses ini sebaiknya saya sependapat dengan
kawan dengan saudara saya tadi bahwa ini diterima dengan catatan. Tidak memberlakukan
dulu pasal-pasal seperti yang disampaikan Pak Farouk, oleh Pak Bambang, yang dianggap
belum. Karena kalau tidak ada catatan tidak memberlakukan itu berarti berlaku. Kalau
langsung diterima saja sambil menunggu ada perubahan itu satu proses. Jadi harus ada
cacatan tidak memberlakukan pasal-pasal yang mana dianggap belum ideal menurut yang
berpendapat seperti itu. Terima kasih pimpinan.
62. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik saya rasa terakhir Pak Fatwa ya. Oh masih ada lagi.
63. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)
Jadi pertama saya menyampikan apresiasi pada BK yang dalam waktu singkat akhir-
akhir ini telah menyelesaikan secara menyeluruh konsepnya, secara menyeluruh, meskipun
masih banyak catatannya. Yang sebenarnya membikin lama ini kan masalah yang membikin
panas, demam ini kan persoalan 2,5 dan 5 itu. Ini kan sudah selesai. Dan ini berkat ketuanya
yang simpatik itu, yang meskipun sudah banyak cucu tetapi tetap cantik. Tapi ini tidak perlu
mengundang kecurigaan karena suaminya adalah teman akrab saya dan memang Ibu Aida itu
selalu menitip supaya suaminya tolonglah dipelihara jangan ikut-ikut saya.
Jadi kalau menurut saya ini dua opsi bisa, tapi bukan opsi yang seperti dikemukakan
Pak Cholid, tetapi opsi yang dikemukakan oleh Pak Sofwat. Opsi pertama ya kita kembalikan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
30
kepada BK, Insya Allah tidak lama, sebab yang bikin panas dingin itu sudah tidak ada. Opsi
yang kedua memang ada benarnya kalau dibentuk Pansus. Kalau di DPR itu selalu Pansus
yang menyelesaikan masalah tata tertib, karena itu memang sangat-sangat luas cakupannya,
komprehensif sekali. Kalau dikembalikan kepada BK memang berputar-putar diantara 17 itu
dan itupun ya belum selalu lengkap. Tapi kalau, karena komprehensif sekali mencakup
menyeluruh, itu memang yang demikian itu dibentuk Pansus.
Maka saya juga menyampaikan sedikit catatan ya, saya ingin mengusulkan di dalam
Undang-Undang MD3 itu yang menyebutkan bahwa anggota DPD berdomisili di daerah
pemilihan dan mempunyai kantor di daerah sebaiknya itu diurailah sedikit, sebaiknya diurai
supaya jelas. Karena kalau ditingkat pusat ini sebenarnya ini sudah bagus kita, posisi kita
dipusat ini sudah bagus, tetapi di daerah-daerah itu masih compang-camping posisi kita. Ini
perlu didudukan masalahnya baik tertulis didalam Tatib maupun dengan pendekatan-
pendekatan.
Yang kedua mengenai hak protokoler. Ini patut disyukuri bahwa kalau kita ini
merasa sangat rendah didalam soal wewenang dan tidak mudah untuk
menyempurnakan menyangkut amandemen Undang-undang Dasar, tapi kalau hak
protokoler itu kita sudah mendapatkan persamaan yang sungguh bagus sekali. Tidak
ada perbedaan antara kelembagaan-kelembagaan negara di dalam soal protokoler. Ini
juga kalau ditingkat pusat sudah beres semua, sudah bagus, sudah rapih jalih begitu ya.
Tapi kalau untuk di daerah-daerah kasihan posisi kita di daerah-daerah itu. Mungkin
kalau di Ibukota Jakarta saya melihat kalau sikap pemerintah daerah, gubernur,
karena mungkin dekat dengan pemerintah pusat itu masih baik.
Kemudian mengenai hak anggota. Seperti diketahui bahwa, terutama didalam
berhubungan keluar kita ini posisi perorangan ada hak-hak yang melekat pada kita, terlepas
dari institusi ada hak-hak yang diperjuangkan harus bersama institusi. Didalam salah satu
Pasal 17 disini, didalam menggunakan hak ini saya lihat masih harus, maaf (batuk), dapat
disampaikan melalui Sekretaris Jenderal. Saya kira ini kurang tepat, karena Sekretariat
Jenderal itu adalah lain polisinya. Jadi ini harus, ya bisa langsung anggota itu, tetapi tentunya
etikanya tembusan kepada pimpinan. Kalau Sekretaris Jenderal itu kan sudah sampai kepada
pimpinan itu inklusif sudah Sekretaris Jenderal yang selalu mendampingi.
Saya kira itu beberapa hal. Tapi ijinkan juga pada kesempatan ini saya ingin
mendapatkan klarifikasi atau mohon barangkali dibetulkan. Dalam beberapa waktu terakhir
ini rupanya beredar BBM-BBM. Baru kemarin saya ditunjukan salah seorang teman BBM,
tapi sayangnya mencantumkan nama saya yang sebenarnya saya baru tahu. Baru tahu itu.
Sehingga baru kemarin ini saya buka. Saya buka agenda ini. Biasanya karena sesuatu yang
normatif saya taruh saja. Jadi di dalam agenda kita ini ada salah cetak. Saya anggap saja
salah cetak, tidak mungkin kesengajaan. Bahwa di sini pimpinan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia 2009-2014 itu ada 5. Mestinya 3. Jadi ini pasti salah cetak. Sebab itu
berbeda kepemimpinan di DPD, di DPR, ini berbeda dengan kepemimpinan misalnya di
BPK, MA. Itu kan memang ketua, wakil ketua, anggota, lalu sekjen. Tapi kalau di sini di
parlemen itu mesti anggota dulu baru sekretariat jenderal. Sekretariat jenderal itu unsur
pendukung. Nah sekaligus saya mengusulkan bahwa di dalam kolom nanti sekretariat
jenderal ini DPD dilengkapilah dengan informasi yang panjang. Jadi kepala-kepala biro itu
kita sangat butuhkan ada didalamnya. Alamatnya di sini kepala-kepala biro, bahkan sampai
kepala bagian. Jadi jangan semuanya kita pusing, terlalu memusingkan sekjen/wakil sekjen.
Karena anggota juga bisa dengan mudah berkomunikasi dengan humasnya, dengan langsung
kepala pusdiknya, kepala biro, kepala bagian. Anggota itu supaya enak, lancar.
Saya kira itu dan saya harapkan bahwa ditunda saja. Karena kalau ini pengesahannya,
karena kalau disahkan juga sekarang itu repot lagi membongkarnya. Dan memang menurut
tatib bahwa 25% anggota bisa mengusulkan untuk perubahan. 25% itu kira-kira 33 anggota.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
31
Tadi sudah ada 21. Jadi tinggal ditambah yang mengusulkan lagi itu bisa berubah jadi lebih
baik kita tunda saja. Insya Allah tidak lama. Apakah itu dikembalikan kepada BK kembali
lalu mengundang orang yang mempunyai catatan-catatan itu. Saya juga pernah kirim surat
tapi terlambat rupanya. Kirim surat, tidak sempat saya diundang. Itu saya kira yang paling
ringkas. Alternatif kedua kalau mau yang lebih komprehensif ya seperti usul Pak Sofwat itu
ya Pansus. Ya terserah saja.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum.
64. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini hadir peserta pelatihan keprotokolan
aparatur daerah seprovinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Asisten III Pak Said Agil.
Terima kasih. Silakan Bu Elvi ya, nanti BK terakhir.
65. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI)
Terima kasih pimpinan.
Bapak-Ibu pimpinan yang saya hormati. Di awal tadi kan kita sudah sampaikan
apresiasi kepada BK. Dan paripurna ini memang tanggung untuk menyatakan pendapat
pimpinan. Jadi walaupun ada tertulis/tak tertulis, paripurna adalah panggung untuk
menyatakan pendapat. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya setuju dengan pendapat Pak Sofwat kalau digiring ke Pansus.
Karena pertimbangan, mungkin ini pendapat pribadi saya, Badan Kehormatan kan tugasnya
hanya fokus ini pimpinan. Sementara tatib ini kan memandu, memandu kerja DPD di
lapangan. Terus terang saya terhadap Uraian Pasal 224 Ayat 1 poin b itu pimpinan, DPD
mempunyai tugas dan wewenang. Pertimbangan yang kita berikan ke DPR itu dibatasi
undang-undangnya, hanya terhadap APBN dan Undang-Undang tentang pajak, Pendidikan
dan Agama. Sekarang silakan kita bongkar berapa banyak undang-undang kita buat lari dari
Pasal 224 ayat d ini pimpinan. Mari kita bahas bersama. Itu kan pendapat/pandangan saya
yang sampaikan resmi di paripurna.
Yang kedua pimpinan, dalam melakukan tugas di lapangan sebenarnya Undang-
Undang MD3 ini kan sudah memandu kita di Pasal 224 Ayat 2 itu, bahwa kita bisa
melakukan rapat dengan DPRD, dengan masyarakat juga. Tetapi dalam tatib hal ini tidak
diatur pimpinan. Ada 4 pasal mengatur tentang itu, tapi semuanya mengatur tentang Alkel
(Alat Kelengkapan) bukan tatib yang mengatur tentang bagaimana model kita rapat di
lapangan, pimpinan. Oleh sebab itu sekali lagi saya mohon kepada tim penyusunnya nanti.
66. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Di halaman berapa itu Ibu Elvi? Di halaman berapa itu yang soal anggota itu? Pasal
224, halaman 92 itu? Tidak ada.
67. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI)
Undang-Undang MD3 Pimpinan, Ayat 2. Pasal 224 Ayat 2.
68. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Oke. Silakan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
32
69. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI)
Oleh sebab itu pimpinan, saya berpikiran sama dengan Pak Fatwa lebih bagus
mungkin kita beri timing, kita serahkan ke Pansus, kita susun kembali, kita undang ahli-ahli
yang paham menterjemahkan Undang-Undang MD3 ini, sehingga kita ke depan tidak salah.
Dan saya ingin ke depan kita lebih fokus. Saya beri contoh satu pimpinan. Ketika guru-guru
agama di Jambi memberikan masukan kepada saya semua kabupaten tentang leletnya
sertifikasi di Departemen Agama. Lalu saya sampaikan secara internal kepada kepala
sekretariat waktu itu. “Ibu Elvi harus ajukan dulu ke komisi, nanti komisi di bawa ke
Panmus.” Saya pikir itu kan harus diatur. Apakah benar seperti itu alurnya? Sementara
gejolak msayarakat ingin tindakan dari DPD itu mendesak terus pimpinan. Oleh sebab itu
tatib pasal yang khusus mengatur Pasal 224 Ayat 2ini bagi saya adalah sebuah keniscayaan
pimpinan. Oleh sebab itu saya setuju pendapat terdahulu menyerahkan ini kepada Pansus.
Demikian pimpinan. Mohon maaf.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
70. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Ibu Hairiah dulu deh.
71. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (WAKIL KETUA PPUU)
Terima kasih pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan yang saya hormati dan juga para anggota.
Saya menghargai pendapat para anggota. Nah tadi ada yang mengusulkan Pansus.
Saya secara pribadi mungkin lebih memikirkan bahwa kita telah melakukan Pansus. Pada
awal-awalnya tatib ini kan dibentuk dengan Pansus. Kemudian mekanisme itu dikembalikan
kepada BK. Kemudian oleh BK kami harmonisasi dengan PPUU. Kemudian dikembalikan
lagi ke BK. Kemudian BK memperbaiki dengan mengundang pimpinan komite dan alat
kelengkapan. Nah menurut kami ini sudah melalui proses yang begitu panjang, pimpinan.
Sudah hampir 2 tahun. Saya mendukung apa yang dikatakan Pak Cholid. Kita sahkan saja
Tatib ini dengan catatan masukan-masukan dari teman-teman mengenai pasal-pasal yang
dimungkinkan untuk dirubah atau didiskusikan. Dan itu kewenangannya dikembalikan
kepada BK. Jadi kita tidak terkengkang dengan tatib ini, begitu. Saya secara pribadi sangat
prihatin dengan Tatib ini yang belum-belum saja disahkan. Jadi saya berpikir tadi juga
mendukung pendapat dari teman-teman bahwa pasal-pasal yang krusial yang disampaikan
oleh teman-teman sebagai catatan itu akan dibicarakan kembali di BK. Dan juga kami minta
kalau bisa hari ini tatib juga disahkan. Karena kami harap bahwa usulan-usulan itu tidak
mengekang pengesahan tatib pada hari ini. Demikian pimpinan.
Terima kasih.
72. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Ibu Istibsyaroh silakan.
73. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)
Terima kasih pimpinan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
33
Tentang tatib ini dulu pernah dibahas oleh BK. Habis itu kemudian oleh tim 15 orang
termasuk saya di situ sendiri yang perempuan waktu itu. Kemudian apa namanya waktu itu
tidak tahulah. Setelah itu kemudian kembali ke BK lagi. Kemudian sekarang maunya Pansus
lagi. Saya tidak mengatakan apakah harus Pansus dan tidak Pansus. Yang jelas kita nanti
akan garap masalah tata tertib bersama dengan DPR. Sehingga tata tertib kita harus segera
selseai, terserah nanti bagaimana. Umpama dibuat Pansus juga harus segera selesai, begitu
maksudnya. Karena apa? Karena nanti kita harus bersama dengan tetangga kita tata tertib
bersama. Itu saja sementara.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
74. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI)
Silakan, Pak Alirman Sori.
75. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, S.H., M.Hum., M.M. (SUMBAR)
Terima kasih pimpinan.
Saya kira sudah waktunya BK untuk bicara.
Saya sangat bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian
anggota DPD. Misalnya, ada keinginan kita rancangan Tatib ini yang dianggap belum tuntas,
belum selesai secara substansi dapat kita pahami. Satu hal yang perlu saya garis bawahi
sebagai anggota BK, ada yang mengatakan kami terlambat menyampaikan. Saya kira itu
sebuah alasan yang sulit bisa kita terima. Semuanya ada di meja Bapak-bapak Ibu-ibu
sekalian. Berkali-kali BK sampaikan. Malah kita mengundang secara resmi ke BK, baik
secara personal maupun secara alat kelengkapan. Itu sudah kita berikan ruang keadilan untuk
bicara di situ. Tetapi panggung itu tidak dipergunakan secara baik dan secara maksimal.
Catatan pertama adalah misalnya ada keinginan untuk membawa apakah ini disahkan atau
tidak disahkan. Kalau disahkan, ada catatan. Kemudian ada keinginan untuk membentuk
Pansus. Saya kira perlu pertimbangan yang matang.
Pertama, kalau ketika kita melihat di rumusan Pasal 246 Undang-Undang No.
27/2009 ini tentang MD3, di Ayat 2 dengan tegas dikatakan di situ, selain tugas sebagaimana
yang dimaksud Ayat 1 di atas, Badan Kehormatan itu melakukan evaluasi dan
penyempurnaan peraturan DPD tentang Tata Tertib dan Kode Etik. Apakah keberadaan
Pansus pas untuk ini? Karena, secara lex spesialis di pasal ini jelas kalau memang ada
penyempurnaan Tatib dan Kode Etik, itu menjadi wilayah tugasnya Badan Kehormatan.
Tetapi kalau policy politic DPD hari ini, rapat hari ini menggiring ke Pansus, ya itu memang
hak kita semua. Tetapi apakah kita harus bertentangan dengan aturan ini?
Berbeda halnya dengan DPR. Coba lihat rumusan Pasal 127 yang juga Ayat 2, kepada
Badan Kehormatannya hanya diberi wewenang untuk melakukan evaluasi tentang Kode Etik
saja, tidak termasuk peraturan Tata Tertib. Sementara, di Pasal 246 di kita ini di MD3 itu
include, evaluasi penyempurnaan Tata Tertib dan Kode Etik. Nah, apa yang disampaikan Ibu
Hairiah misalnya termasuk yang lain, ini kan sudah dibawa dulu ke arena Pansus dan itu
sudah dilaporkan di sipur ini. Setelah itu keputusan politiknya dikembalikan ke Badan
Kehormatan. Badan Kehormatan mencoba merumuskan lagi, dipanggil semua
menyampaikan pendapat secara tertulis dan secara lisan. Saya kira sangat luar biasa. Kalau
ingin mengatakan sipur ini adalah semuanya panggung kita, saya kira sah-sah saja. Tapi kita
harus menyadari bahwa kesempatan itu sudah diberikan kepada 132 anggota DPD, termasuk
pimpinan, termasuk sekjen pun diberi hak untuk itu, dan itu sudah berulang kali kita lakukan.
Nah, tentunya menurut saya menyarankan pimpinan, Tatib ini kita sahkan hari ini. Kalau
memang ada keinginan teman-teman yang ingin melakukan perubahan secara materi dan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
34
substansinya, silakan saja tempuh jalur mekanisme yang ada di Tatib ini, di aturan
perundang-undangan yang ada. Jadi tidak membatalkan, tidak menganulir, tidak menunda-
nunda lagi untuk pengesahan Tatib. Saya kira itu penting, kebijakan politik itu harus penting
kita lakukan hari ini supaya tidak banci. Dan saya orang yang paling tidak setuju kalau ini
ditunda lagi pengesahannya. Ini sudah luar biasa, apalagi di Pansus-kan. Saya kira demikian.
Terima kasih.
76. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, S.E., M.M. (KETUA
BADAN KEHORMATAN)
Pak pimpinan.
77. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI)
Silakan, Ibu.
78. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, S.E., M.M. (KETUA
BADAN KEHORMATAN)
Aaya ingin sedikit. Begini ya, kita, saya juga seperti dengan Pak Alirman, ahli hukum
kita ini, bahwa bagaimana kiranya Tatib ini disahkan dulu karena ini kan learning proccess.
Penyempurnaannya itu karena kami juga melihat usulan-usulan itu tidak bertentangan dengan
hal-hal yang ada di sini. Karena kami juga sebagai Badan Kehormatan ibaratnya perempuan
mau melahirkan tidak lahir-lahir, sudah hamil besar, sudah ini, tahan lagi, tidak lahir lagi. Di
mana rasa kehormatan kami? Badan Kehormatan sudah tidak ada kehormatannya Pak kalau
demikian. Jadi dengan segala kerendahan hati mohon supaya ini disahkan dulu dan pendapat-
pendapat Pak Fatwa, Ibu Elvi dan lain-lain kita juga sudah memberikan, kita paham, sibuk,
banyak rapat sana-sini sehingga baru masuk lagi yang terakhir ini tadi, misalnya Bu Elvi,
tetapi itu adalah penyempurnaannya. Itu saja, demi kehormatan kami sebagai anggota Badan
Kehormatan. Terima kasih.
79. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)
Saya usul jalan tengah saja bahwa tidak enak kalau dalam waktu dekat itu bongkar-
pasang. Dan memang kenyataannya realitasnya, ya ini mohon maaflah kalau ada memang
yang terlambat. Tapi kan kita anggota ini tidak bisa dipaksa-paksakan juga. Kemampuannya
beda-beda, waktunya juga beda-beda, tapi haknya tidak boleh disingkirkan. Jadi menurut
saya kita dengan segala hormat kepada Badan Kehormatan ini diberikan saja waktu. Jadi
saya cabut usul saya yang soal Pansus itu, saya cabut ya. Jadi diberikan saja waktu tiga
bulan, tidak lama itu tiga bulan itu. Tapi, materinya karena banyak yang bersifat substansial
tadi, bukan sekadar kalimat ya.
Terima kasih.
80. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Pak Sumino, tolong dibantu ya diarahkan supaya kita jangan melebar.
81. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)
Terima kasih saudara pimpinan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
35
Menurut hemat saya silihat dari sejarah pembahasan Tatib ini, hari ini kita mestinya
sudah sampai pada pintu gerbang untuk kita mengesahkan, satu. Yang kedua, saya selaku
anggota PPUU ikut menjamin Tatib ini tidak bertentangan dengan aturan-aturan lainnya,
karena di dalam PPUU ini sudah diharmonisasikan dengan sangat cermat. Yang ketiga,
bahwa ada usulan-usulan baru saya pikir layak diperhatikan. Perbaikan daripada Tatib ini,
Tatib kan bersifat dinamis. Dan dalam pasal hak daripada BK sudah mewadahi, menampung
kedinamisan yang mungkin terjadi di dalam penyempurnaan-penyempurnaan Tatib itu. Oleh
karena itu yang keempat usul saya, dengan memperhatikan seluruh masukan-masukan pada
hari ini, Tatib ini layak kita sahkan untuk mengejar pekerjaan-pekerjaan besar yang berada di
balik kepentingan Tatib ini. Penyempurnaan-penyempurnaan kita serahkan kepada BK
dengan memperhatikan seluruh masukan ini. Bahwa nanti kalau dalam BK melihat bahwa
masih dibutuhkan penyempurnaan yang sangat berat, tidak dapat dilakukan BK, BK bisa
mengusulkan kepada paripurna bentuk Pansus baru, kan begitu
Terima kasih.
82. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Bapak-Ibu sekalian, coba saya simpulkan. Saya rasa waktu juga yang
membatasi kita. Saya sudah tangkap semuanya ya.
Pertama, prinsipnya begini, bahwasa kita semua sepakat dalam apa yang telah
dilakukan oleh BK selama ini, disamping dengan berbagai catatan banyak juga kemajuan
yang harus bisa segera kita aplikasikan. Beberapa hal yang ini tentu tidak bisa secara detail
saya sebutkan pada kesempatan ini. Tetapi dengan posisi BK yang seperti tadi disampaikan
oleh Pak Alirman Sori adalah lex spesialis, dan kita memercayai BK adalah wakil-wakil kita,
dewa-dewa yang ada di DPD itu, kita berikan kepercayaan penuh dengan tanggung jawab
untuk bisa menyempurnakan beberapa hal yang tadi diinginkan supaya lebih
mengartikulasikan kepentingan kita semua. Saya rasa bisa diakomodasi ya apa yang
disampaikan oleh Bu Elvi tadi, bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana bentuk yang
lain-lain dan sebagainya. Apalagi perubahan kalimat yang tadi mengganggu soal
pemeriksaan, ya dengan lapang dada. Karena tadi dari awal kan kita kan kekompakan,
kebersamaan ya, meningkatkan kualitas kita. Toh, kita sudah dinilai publik dengan posisi kita
yang jauh lebih baik. Itu kan menandakan. Nah, semangat itu yang kita bawa dan kita
serahkan ke BK, dan mari kita sempurnakan lewat mekanisme yang telah disepakati.
Pokoknya tidak ada hal-hal yang menimbulkan instabilitas. Tidak ada. Jadi murni hanya
untuk perbaikan yang lebih baik. Itu saja. Kan itu yang kita sepakati ya, mana yang terbaik
kita sempurnakan. Apakah Bapak-Ibu sekalian dengan. Ya silakan.
83. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA)
Saya salah satu di antara anggota BK yang cukup lelah memang, karena sampai jam 1
dini hari mengutak-atik kata Tatib ini. Memang tidak ada yang sempurna karena itu kami
juga dengan segala kerendahan hati menerima sekian usulan-usulan. Tetapi kami juga
berharap agar hari ini bisa disahkan tentu dengan catatan. Catatannya belum diberlakukan
beberapa yang mungkin perlu disempurnakan. Jadi harus ada ketegasan di sini. Karena kalau
disahkan hari ini tentu secara komprehensif akan berlaku. Kalau diberi catatan, catatan yang
mana-mana, itu saja.
84. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, ini kan ada rapat. Ya silakan Pak Cholid. Disempurnakan ya.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
36
85. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA)
Baik, saya kurang sependapat dengan Pak Abdurachman dalam konteks
ketidakjelasan, belum memberlakukan hal-hal yang belum disepakati. Jadi saya mengusulkan
bahwa semuanya disahkan, kecuali hal-hal yang sifatnya redaksional dan pengetikan tadi
disempurnakan. Tetapi hal-hal yang substansi kalau memang ingin ada perubahan dengan
mekanisme yang ada, itu bisa diajukan secara resmi kepada Badan Kehormatan. Sehingga
tidak ada pasal yang tidak jelas mana yang belum diberlakukan. Jadi semuanya berlaku.
Kalau ada yang menginginkan perubahan, ada ruang dengan tidak sulit untuk melakukan
perubahan. Saya kira demikian. Terima kasih.
86. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, ya. Saya rasa itu fair enough ya. Jadi kalau begitu teman-teman sekalian, mari
kita meningkatkan kinerja kita bersama. Ini tahun ini tahun kerja. Tahun politiknya tahun
2013 – 2014. Ya mari kita konsentrasi untuk membangun DPD ini lebih baik lagi ke depan.
Baik, kalau begitu dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim kita putuskan
keputusan BK dengan catatan, dengan ada berbagai perubahan yang nanti kita uraikan, dan
dilakukan di BK melalui mekanisme yang telah kita atur secara bersama. Bisa kita sepakati?
87. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)
Bukan hanya redaksional, tapi yang substansi itu ya termasuk. Bukan hanya
redaksional.
88. PEMBICARA : KH. M. SYIBLI SAHABUDDIN, S.Ag, M.Ag. (SULBAR)
Pimpinan, B-126
89. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan, Pak Kyai.
90. PEMBICARA : KH. M. SYIBLI SAHABUDDIN, S.Ag, M.Ag. (SULBAR)
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya hanya mau menyampaikan satu hal bahwa menurut pengetahuan saya belum
pernah ada putusan yang menggunakan pakai ala, apalagi Tata Tertib seperti ini di sebuah
lembaga tinggi negara itu keputusan ada catatan-catatannya. Kok, kayaknya saya rasa lucu itu
loh Pak Ketua, itu yang pertama.
Yang kedua, saya menghargai usulan teman-teman tadi apabila akan ada perubahan.
Kalau bisa saya usulkan janganlah kita lagi mempersulit sesuatu yang sebenarnya sudah
mudah kita sepakati bersama-sama. Persoalan substansi sebagaimana disampaikan Pak
Cholid tetap akan kita tempuh perubahan lewat mekanisme Badan Kehormatan. Tetapi
putusan ini disahkan pada hari ini tanpa embel-embel catatan, begitu loh. Kita dapat terima
semuanya ini tanpa harus ada catat-catatannya dan sebagainya kecuali koma, titik dan
sebagainya itu okelah tidak ada masalah, tapi persoalan substansi kita harus sepakati.
Sehingga jangan menimbulkan keraguan diantara kita semuanya. Besok-besok kalau ada
perubahan kita tempuh jalur Badan Kehormatan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
37
Terima kasih Ketua.
91. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan Pak Fatwa.
92. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)
Saya kira tidak bisa dipaksakan begitu, tidak bisa dipaksakan begitu, karena memang
ada hal yang suka ya dianggap prinsipil. Kenapa harus dipaksakan? Kan tidak ada yang
mendesak kita. Yang terlalu mendesak sekarang kita ini untuk hal-hal yang tadi memang
substansial itu tidak ada yang mendesak kita. Katakanlah itu masalah tadi yang dikemukakan
oleh Ibu Erma kan toh waktunya masih lama sekali, tidak ada. Tapi buat apa mesti main
bongkar-bongkar kalau memang masih ada ruang untuk menyempurnakan. Termasuk tadi
yang saya kemukakan itu anggota lewat sekjen itu tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi
yang begitu itu ya masa diloloskan. Jadi jangan lantas kita dipaksakan untuk kehormatan apa
itu, tidak begitu. Tetap kita menghormati tetapi dihormatilah hal-hal yang memang ya harus
diperbaiki. Kan apalah susahnya, ruginya kita ini kalau mau memperbaiki untuk
kesempurnaan. Ini persoalan internal kita.
93. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dengan spirit tadi itu saya rasa sudah kita paham
semua. Ini biasa ini kita lakukan dan juga dimanapun di lembaga dewan. Jadi
penyempurnaan itu sebagai bagian daripada keputusan. Kan keputusan itu kan nanti kalau
sudah sempurna baru ditandatangani. Jadi untuk menghemat waktu kita, baiklah ini kita
putuskan.
94. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI)
Pimpinan, ijin sekali lagi pimpinan.
Terima kasih pimpinan.
Saya sekali lagi setuju saja kalau ditetapkan diputuskan. Tetapi ada tidak keputusan
ditetapkan? Kalau ditetapkan itu berarti kita jalan dengan aturan ini. Namun ada pasal sekali
lagi Pasal 182 misalnya. Di situ diatur rapat dengar pendapat antara kelompok, anggota
komite, Panitia Perancang Undang-Undang, tidak ada sedikitpun disebutkan rapat anggota
seperti yang jabaran Pasal 224 Ayat 2 itu pimpinan. Satu.
Yang kedua, tidak juga dikatakan bagaimana model kami rapat dengan masyarakat.
Sehingga setahun ini kalau ada seperti, saya kan sudah berikan contoh kasus tadi. Ketika saya
ajukan ke sekretariat komite tempuh ini, tempuh ini. Di tatib tidak ada itu pimpinan. Jadi
kalau ini diputuskan saya tidak tahu di DPD ini mekanisme celah memasukan pasal lagi.
Kenapa seperti Pak Fatwa bilang, kita tidak mengatakan ini tidak sempurna, ini jelek, ini
salah, tidak. Tapi ada inspirasi yang ingin kita sampaikan. Kalau dikatakan kenapa tidak
selama ini? Bisa jadi inspirasi ini setelah kita mendapat pengetahuan itu kan bertambah
setiap hari pimpinan. Bisa jadi ini mucul setelah saya nonton TV One tadi malam misalnya.
Ketika menyaksikan Angelina Sondakh misalnya, muncul ini, begitu. Saya sampaikan hari
ini, kan sah-sah saja pimpinan. Oleh sebab itu sekali lagi mengesahkan tatib yang menurut,
saya berargumen berdasarkan undang-undang pimpinan, bukan berdasarkan perasaan. Kalau
itu diteruskan juga saya tidak tahu apa jadinya. Demikian pimpinan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
38
95. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Saya sudah tangkap ini ya. Coba berikan saya juga ruang untuk. Masih lagi? Silakan
Pak Kyai.
96. PEMBICARA : MUHAMMAD GAZALI, Lc. (RIAU)
Terima kasih pimpinan.
Muhammad Gazali dari Riau.
Jadi begini saja pimpinan, kenapa kita bertele-tele begini? Jadi sudah nampak ini
yang akan mengusulkan. Itu seperti Ibu dari Jambi, kemudian Bapak dari Kaltim, kemudian
dari Kalbar. Kita akomodir. Riau juga mungkin ada. Jadi kita akomodir. Kita beri waktu, tapi
waktunya tidak harus sampai 3 bulan. Ini masalah waktu, kita sepakat semuanya. Jadi 1
bulan misalnya. Atau paripurna yang akan datang sudah kita sahkan. Dan diminta kepada BK
agar memanggil nama-nama tersebut. Nama-nama yang mengusulkan itu dipanggil, datang
apa tidak? Kalau tidak datang paripurna yang akan datang diketok. Karena yang
bersangkutan memang tidak menghargai yang namanya kesepakatan kita bersama. Jadi
diakomodir, dikasih waktu tapi tidak terlalu lama. Terima kasih pimpinan.
97. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Terima kasih Pak Kyai yang telah membantu saya juga. Itu nanti yang saya
arahkan. Jadi nanti kan kita sudah sepakat tadi ya. Implisit tadi kan sudah paham. Yang
penting ini kita sahkan. Dengan catatan penyempurnaan. Demi perbaikan, kan begitu. Tidak
apa-apa dari Kalimantan Timur, dari Jambi, dari Jakarta, dari Kalbar.
98. PEMBICARA : Drs. H. WAHIDIN ISMAIL (PAPUA BARAT)
Interupsi pimpinan.
Papua Barat.
Hal-hal yang sangat teknis itu saya kira bisa dikategori dalam penyempurnaan. Tapi
hal-hal yang substantif berparlemen saya kira itu tidak bisa diselesaikan dengan
penyempurnaan. Saya ingin mengatakan seperti usulan Bu Elviana tentang kewenangan
DPD. Apakah kita setuju hanya dalam pembatasan dalam konstitusi atau memang kita sudah
cukup kreatif dan tidak ada (... ) dengan apa yang dilakukan dengan Tatib. Nah isu ini
penting Pak Ketua. Saya kira diselesaikan saja di sini, begitu. Apa benar kita hanya berkutip
di wewenang yang diberikan oleh konstitusi? Saya kira kita sepakat bahwa ini sudah cukup
baik ya meskipun cukup menyibukan kita. Argumentasi Pak Farouk tadi saya kira sudah
cukup memadai. Itu sudah tidak lagi menjadi alternatif saya kira dalam pembahasan Tatib ke
depan.
Sistem paket. Apa benar ini lebih efektif? Apa tidak juga mengkungkung hak politik
dari seorang anggota dari setiap provinsi untuk menentukan calon dari provinsi yang lain.
Sistim paket menghambat kita, kita senang dengan satu orang tapi tidak cocok dengan yang
lain. Itu juga sebuah pertimbangan yang lain, begitu. Nah, setiap isu yang dilemparkan oleh
anggota saya kira direspon saja oleh pimpinan dan ditanyakan kepada kita, seperti hak dari
PURT, apakah benar memeriksa Sekjen itu sudah benar itu? Hal-hal prinsip ini kita
selesaikan dalam forum yang terhormat ini sehingga kita bisa memecahkan secara utuh,
penyempurnaan secara teknis itu bisa kita laksanakan. Tapi hal-hal substantif saya kira nanti
kalau keluar lagi dengan kewenangan yang terbatas hanya konsitusi kita harus memberikan
pendapat lagi, apa benar cuma itu kewenangan kita? Masalah kesehatan apakah kita harus
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
39
tinggalkan dari Komite III? Masalah kesehatan itu berhubungan langsung dengan masyarakat
misalnya. Saya kira begitu pimpinan.
99. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Tadi siapa tadi yang di sebelah kanan?
100. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA)
Pak Ketua, saya.
101. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)
Pak Wahidin tadi saya kira usul yang sangat simpel.
102. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan Pak Tonny. Di sini waktu kita sudah jam 1.
103. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA)
Terima kasih pimpinan.
Sedikit saja. Hanya memberikan gambaran kesan yang nanti mungkin salah tangkap.
Saya setuju tadi kelihatannya bahasa tubuh Pak Ketua itu sudah mau diketok saat ini. Tapi
perasaan dari teman-teman yang lain juga kita harus hargai itu. Dan ini, kesan ini jangan
sampai karena sudah lewat masalah 2,5 tahun terus hari ini kita paksakan harus tatib kita
tetapkan. Saya kira ini juga, saya yakin sekali bahwa teman-teman apalagi Pak Ketua tidak
dalam masalah ini. Tapi untuk penyempurnaan tatib ini yang lebih baik lagi, saya kira Pak
Ketua dan teman-teman, kita menghargai masukan-masukan yang lain ini, tidak salah kalau
kita perbaiki, kasih waktu lagi untuk perbaikan kita bersama. Saya kira ini usul yang baik.
Dan Pak Ketua saya mohon maaf jangan sampai terkesan dipaksakan hari ini padahal yang
lalu-lalu kita sudah berdebat terus.
Terima kasih.
104. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan Pak Alirman.
105. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)
Terima kasih pimpinan.
Saya kira arah dari pembicaraan kita secara keseluruhan saya menangkap tatib hari ini
kita sahkan kecuali hal-hal yang disampaikan di dalam forum ini baik secara lisan maupun
secara tertulis itu kita akan bicarakan kemudian melalui mekanisme perubahan Tatib itu
sendiri. Kan tidak ada masalah. Tetapi yang paling penting adalah ketika proses itu berjalan
lalu Bu Elvi menonton TV One besok ketika tatib mau disahkan, mau dilakukan perubahan
itu yang tidak mungkin. Misalnya, itu misalnya. Tadi Bu Elvi nonton tadi pagi TV One, ada
teringat dia. Dia memasukan. Sementara kita mau disahkan, mau ditunda lagi. Jadi tidak ada
salahnya. Semua pendapat hari ini harus kita akomodir, begitu. Tidak bermaksud kita harus
memaksakan Tatib ini disahkan hari ini, karena polemiknya sudah panjang. Tapi yang
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
40
penting bahwa sudah ada tuntutan juga dari teman-teman bahwa tatib ini harus dilaporkan,
dan ini sudah dilaporkan hari ini untuk disahkan. Soal belum sempurna ada yang sifatnya
materi dan substansi itu boleh kita buka ruang, kita lakukan perbaikan. Tetapi hasil kerja BK
yang hari ini harus kita sahkan. Saya kira itu penting pimpinan.
Terima kasih.
106. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan.
107. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU)
Saya menikmati betul pimpinan diskusi hari ini mengenai tata tertib yang betul-betul
sangat membosankan saya. Oleh karena apa? Ini bukan sidang paripurna kali pertama kita
bicara mengenai masalah tata tertib. Ini sudah keempat kali atau kelima kali kalau saya catat.
Sejak saya jadi Ketua Pansus sampai dengan saat ini saya menikmati betul itu. Karena itu
saya berharap pimpinan lebih bijaksana untuk mendengarkan catatan saya.
Catatan yang petama, tata tertib ini sebetulnya adalah turunan atau katakanlah
penjabaran lebih detail daripada Undang-Undang MD3 No. 27 Tahun 2009. Dimana dalam
adagium hukum yang kita ketahui bersama bagi ahli-ahli hukum sudah jelas itu. Apa yang
sudah jelas dalam aturan Undang-Undang MD3 tidak perlu diatur lagi, kecuali yang belum
jelas itu diatur. Dan yang tidak jelas itulah yang kita atur dalam tata tertib. Berdasarkan itu
maka Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang sistem penyusunan pembentukan
perundang-undangan di negara kita yang baru, tata tertib kita yang telah kita sahkan ini dia
nanti menjadi peraturan lembaga tinggi negara yang sama kualitasnya dengan undang-
undang yang akan dikeluarkan. Dan dia mengikat semua sekalipun sifatnya internal. Dalam
Undang-Undang No. 12 tahun 2011.
Jadi karena itu Bapak-Ibu dan saudara sekalian, saya menghimbau apa yang
dikatakan oleh rekan saya Pak Alirman ini sudah sangat benar. Kita mengesahkan apa-apa
yang telah kita sepakati. Apalagi dengan para pakar yang kita biayai, ahli tata negara, ahli
hukum, segala macam. Mereka telah memberikan pendapatnya dan hasilnya telah kita
tuangkan seperti ini. Yang sifatnya formulatif, titik-koma dan lain-lain sebagainya itu kita
selesaikan. Tetapi yang subtantif, yang sudah dinormakan dalam tata tertib pada hakekatnya
inilah kesempatan untuk kita sahkan. Karena kalau kita biarkan ini 2-3 bulan, 4 bulan
kedepan ini nanti diberlakukan untuk siapa menggunakan tata tertib ini selanjutnya. Sudah
hampir masa jabatan kita.
Jadi karena itu Bapak-Ibu dan saudara sekalian saya menghimbau, pimpinan dengan
tegasnya menyatakan hari ini tata tertib ini kita sahkan dengan catatan semua pendapat dan
masukkan-masukkan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan anggota yang mungkin
selama ini kurang memberi perhatian kepada tata tertib ini, sehingga masukan mereka yang
baru masuk hari ini di sidang paripurna ini dicatat oleh Badan Kehormatan dan menjadi
bahan evaluasi terus menerus untuk proses penyempurnaan diwaktu yang akan datang. Saya
rasa seperti itu. Jadi kita sahkan saja tata tertib hari ini. Itu usul saya. Terima kasih banyak.
Sekian dan terima kasih.
108. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan Pak Paulus.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
41
109. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)
Bapak-Ibu sekalian, saya pikir jangan ada kesan memaksakan tapi juga jangan ada
kesan menunda-nunda begitu, jadi harus seimbang. Oleh karena itu mari kita berpikir
berdasarkan aturan yang ada, pikiran-pikiran yang masuk pada hari ini dicatat dengan baik
kita tuangkan melewati mekanisme yang kita miliki. Jadi jangan menunda, begitu loh. Jadi
ini harus ada keseimbangan pemakaian perasa ini supaya menjadi bagus. Kita tidak
memaksakan tapi juga jangan menunda, menunda, menunda dengan elemen-elemen baru,
padahal elemen-elemen baru itu sudah ada ruangannya yaitu dengan perubahan-perubahan
yang dituangkan di dalam kewenangan daripada BK itu. Oleh karena itu demi mengejar kita
tata tertib kita bersama dengan teman-teman di sebelah, demi mengatur lebih lanjut daripada
bagaimana kita berkerjasama dengan teman di sebelah, mari tata tertib ini yang kita mengatur
bagian besar daripada seluruh kepentingan pekerjaan kita, kita sahkan dulu begitu.
Terima kasih.
110. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik.
111. PEMBICARA : CAROLINA NUBATONIS KONDO (NTT)
Pimpinan, pimpinan, terakhir pimpinan. NTT.
112. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Iya, silakan Ibu.
113. PEMBICARA : CAROLINA NUBATONIS KONDO (NTT)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Bapak-Ibu pimpinan dan teman-teman anggota DPD yang sangat terhormat dan
mulia. Saya sependapat dengan Bapak Ospara bahwa sangat menikmati tapi saya tidak bosan.
Itu saja bedanya. Marilah kita ini ada dua pendapat mengesahkan dengan tanpa catatan dan
mengesahkan dengan catatan. Kalau boleh saya katakan baiklah sidang paripurna yang
berbahagia ini kita sudah mendengar dan kita sudah merangkum semua pendapat-pendapat
dari kita semua. Oleh karena itu baik lah kita sahkan sudah tanpa catatan sudah direkam dan
disahkan, titik. Terima kash Pak.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
114. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Bapak-bapak sekalian. Coba berikan saya kesempatan untuk mencoba
memformulasikan apa yang berkembang dengan dasar ini apa yang sudah kita dalami dengan
baik. Jadi BK kan terakhir telah mengundang semua alat kelengkapan, anggota, semua sudah
ada, saya juga hadir. Itu kan ada kesempatan forum. Mungkin yang lalu mungkin belum
pernah terpanggil hanya pakai surat, betul kan. Terus makanya setelah itu selesai tentu
semuanya kan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan dilakukan dengan baik di
BK. Sehingga hal-hal yang krusial yang menimbulkan kegoncangan kan sudah selesai. Tapi
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
42
mungkin barangkali ada hal-hal lain yang baru terungkap sekarang. Demi kepentingan jangka
panjang dan jangka pendek semuanya kita, marilah kita sepakati bersama iya pada hari ini,
karena banyak hal yang menyangkut hal diluar beberapa catatan tadi kita putuskan ini secara
bersama. Dengan catatan beberapa hal, tentu tidak usah saya sebutkan tadi ada yang masalah
dari Kaltim dari apa, ada beberapa nanti tentu akan diuraikan apa saja yang menyempurnakan
itu tadi. Kemudian juga masalah redaksi juga yang disampaikan oleh Pak Farouk. Kemudian
juga masalah kesekjenan dan sebagainya. Itu saya akan, ada beberapa beberapa hal tadi. Dan
kita harapkan ini pada waktu pada masa sidang berikutnya itu sudah selesai, pada 5 April.
Jadi nanti habis itu pimpinan nanti akan mensahkan, bukan sekarang disahkan secara official-
nya. Jadi ktia kasih waktu limit sampai 5 April, Bapak Ibu sekalian.
Apakah bisa kita sepakati?
Tepuk tangan buat kita semua.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak-Ibu sekalian, karena masih ada acara lain sehingga dengan terpaksa
sidang ini kita skors karena ada agenda lain, tanda tangan. Bagaimana kalau kita mulai nanti
atau, sebentar, sebentar, mohon maaf, saya lagi cek dulu. Ini sebentar ya, ini kita skors saja
dulu ya. Baik, kita skors satu jam ya, nanti karena itu, tolong mohon tepat waktunya karena
Komnas HAM-nya sudah hadir, ini penting buat kita. Oh sudah ada? Kita makan siang dulu
iya. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
115. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Mohon kembali ketempat masing-masing. Kita akan segera memulai sidang ini, nanti
kita lanjutkan pembicara informal Bapak sekalian, karena tamu kehormatan kita telah hadir
di sini.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang buat kita semua.
Bapak-Ibu para anggota dewan yang terhormat.
Sebelum kita membuka sidang lanjutan pada sore ini, kita punya agenda yang
menurut saya sangat penting dan strategis. Dimana kita mendapat kehormatan untuk
melakukan suatu kerja sama yang telah dibahas, yang telah disampaikan melalui Panitia
Musyawarah. Yang pada hari ini sesungguhnya tadinya mau diagendakan jam 11, tapi karena
sidangnya sangat dinamis sekali sehingga akhirnya berakhir jam 1. Terpaksalah saya teman-
teman Komnas HAM tamu kita, kita undur sampai sekarang. Tentu atas nama kita semua
saya mohon maaf. Ya memang beginilah dinamika yang ada di dalam dewan, tapi tentu tidak
KETOK 2X
KETOK 1X
SIDANG DISKORS
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
43
mengurangi makna iya pertemuan kita pada sore hari ini. Karena telah hadir pimpinan dari
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Untuk itu kita mengucapkan applause kepada Ketua
Komnas HAM dan anggota.
Bapak-Ibu yang saya hormati.
Hari ini hadir langsung ketuanya yang sudah kita kenal kepakarannya dan sepak
terjangnya di dunia HAM yang sangat penting ini, yaitu Ketuanya Pak Ifdhal Kasim. Tepuk
tangan buat Pak Ifdhal. Silakan berdiri Pak. Kemudian beliau didampingi oleh wakil ketua
Pak Nurcholis. Silakan berdiri. Kemudian anggotanya Pak Kabul Supriyadi. Silakan berdiri.
Yang didampingi oleh Sekjen Komnas HAM Pak Masduki.
116. Ibu-Bapak sekalian, seperti kita tahu banyak sekali persoalan-persoalan yang ada
ditengah masyarakat kita. Dan tentu memerlukan yang selalu menyampaikan kepada
kita mengenai berbagai persoalan konflik di berbagai tempat dan lain sebagainya. Kita
tentu tidak mempunyai kepakaran sebagaimana teman-teman yang ada di Komnas
HAM. Makanya untuk itu kita akan menandatangani kerja sama ini dalam rangka untuk
menjaga supaya kondisi di seluruh tanah air ini bisa berjalan dengan kondusif. Tentu
kita harapkan dengan kerja sama sinergis ini nanti, dimana kita kan sudah mempunya
kantor di seluruh daerah. Dan Insya Allah mulai bulan Juni besok kita akan
membangun beberapa hal dan kita harapkan pada periode ini sudah selesai semua.
Tentu dengan itu nanti kita akan bisa lebih bekerjasama dengan Komnas HAM supaya
lebih baik lagi kondisi masyarakat kita di tengah pembangunan demokrasi yang kita
lagi laksanakan ini. Untuk itu kami persilakan kepada MC untuk membawakan acara
selanjutnya. Kami persilakan.
117. PEMBICARA : MC
Pembacaan Nota Kesepahaman Bersama oleh Kepala Biro Persidangan II.
118. PEMBICARA : SRI SUMARWATI ISFANDIARI (KEPALA BIRO
PERSIDANGAN II)
Nota Kesepahaman antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia Nomor DPD RI DN 070/01/DPD/II/2012. Nomor Komnas
HAM 041/TUA/II/2012. Tentang upaya perlindungan dan kerja sama terhadap penegakan
Hak Asasi Manusia. Pada hari ini Kamis tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2012 kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama Irman Gusman. Jabatan Ketua DPD RI. Alamat Gedung MPR/DPR/DPD RI.
Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta. Bertindak untuk dan atas nama Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai DPD RI.
2. Nama Ifdhal Kasim. Jabatan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Alamat
Gedung Komnas HAM Jalan Ratu Harhari Nomor 4B, Jakarta. Bertindak untuk dan
atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya
disebut Komnas HAM.
DPD dan Komnas HAM secara bersama-sama disebut para pihak. Bahwa para pihak
menerangkan terlebih dulu hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
44
hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.
2. Bahwa Hak Asasi Manusia saat ini belum dilaksanakan secara optimal oleh setiap
komponen bangsa dan negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau
kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, mambatasi
dan/atau mencabut hak asasi seorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sehingga diperlukan upaya
yang lebih profesional terintegrasi, intensif dan berkesinambungan.
3. Bahwa DPD RI adalah suatu lembaga negara yang anggotanya mempunyai
kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat dan daerah. Disamping mempunyai kewenangan antara lain berupa
pengawasan yang berkaitan dengan penegakan HAM.
4. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas
HAM adalah lembaga yang mempunyai fungsi pengkajian, penyuluhan,
pemantauan dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia. Dan untuk itu bertugas
melakukan pengamatan, penyelidikan dan pemeriksaan, pemanggilan terhadap
pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar
pendapatnya, serta saksi terkait memberikan pendapat berdasarkan persetujuan
ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan
dan menyampaikan rekomendasi.
5. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan, perlindungan dan
penegakan HAM serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
bertanggungjawab, perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara
DPD RI dan Komnas HAM.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para pihak sepakat untuk membuat Nota
Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :
BAB I. Tujuan.
Pasal 1 :
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara
DPD RI dan Komnas HAM dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang
masing-masing lembaga demi terwujudnya pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM.
BAB II. Dasar Hukum.
Pasal 2 :
Dasar hukum dari Nota Kesepahaman ini adalah :
1. Pasal 22d dan Pasal 28 huruf a, j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
45
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
BAB III. Bentuk kerja sama.
Pasal 3 :
Kerja sama antara para pihak dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :
1. Tukar menukar data dan/atau informasi di bidang HAM.
2. Penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM.
3. Kerjasama mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM, dan
4. Sosialisasi.
BAB IV. Pelaksanaan Kerjasama.
Pasal 4
Ayat 1 :
DPD RI dan Komnas HAM dapat melakukan tukar menukar data dan/atau informasi
yang terkait dengan HAM sesuai ruang lingkup pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-
masing lembaga.
Ayat 2 :
Tukar menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 antara
lain dapat berupa :
a. Dugaan pelanggaran HAM yang peroleh dari laporan masyarakat.
b. Perkembangan penanganan kasus pelanggaran HAM di daerah.
c. Data dan/atau informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi dan
kewenangan masing-masing pihak.
Ayat 3 :
Tata cara tukar menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1
dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak
atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
BAB V. Penerimaan pengaduan masyarakat dan bantuan teknis.
Pasal 5 :
Para pihak dapat secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama menerima pengaduan
masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM.
Pasal 6 :
Komnas HAM dapat memberikan bantuan teknis kepada DPD RI tentang verifikasi
laporan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
46
BAB VI. Tindak lanjut dan kerja sama.
Pasal 7
Ayat 1 :
Data dan informasi yang disampaikan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 dan/atau pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada masing-masing pihak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditindaklanjuti oleh para pihak secara sendiri-sendiri
dan/atau bersama-sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat 2 :
Para pihak secara bersama-sama dapat menyusun rancangan kerja dan rencana tindak
lanjut penyelesaian pelanggaran HAM terhadap data dan informasi dan/atau pengaduan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Ayat 3 dalam rangka menindaklanjuti data
dan informasi dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud Ayat 1 dan Ayat 2
DPD RI dan Komnas HAM dapat melakukan kunjungan kerja bersama-sama.
BAB VII. Sosialisasi.
Pasal 8
Ayat 1 :
Para pihak secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dapat melakukan kegiatan
sosialisasi mengenai upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM baik yang
ditujukan kepada DPD RI maupun kepada masyarakat umum.
Ayat 2 :
Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud, dalam Ayat 1 dapat dilakukan dengan :
a. Membuka dan meningkatkan akses bagi masyarakat untuk memberikan informasi
terjadinya tindak pelanggaran HAM.
b. Meningkatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat dalam gerakan pencegahan
pelanggaran HAM.
BAB VIII. Kerahasiaan.
Pasal 9
Ayat 1 :
Para pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan
penangangan kasus tentang pelanggaran HAM.
Ayat 2 :
Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 berkaitan dengan informasi
dan/atau data yang berkaitan dengan identitas pengadu dan pemberi keterangan atau bukti
lainnya, serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan dan hasil
pemantauan.
BAB IX. Ketentuan lain-lain.
Pasal 10
Ayat 1 :
Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman
ini dibebankan pada anggaran para pihak.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
47
Ayat 2 :
Dalam keadaan tertentu pembiayaan sebagaimana ketentuan pada Ayat 1 dapat
diadakan pengecualian sepanjang melalui musyawarah dan mendapat persetujuan para pihak
serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X. Ketentuan penutup.
Pasal 11
Ayat 1 :
Hal-hal lain yang belum diatur secara tegas dalam Nota Kesepahaman ini akan
dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara para pihak.
Ayat 2 :
Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau
kembali apabila diperlukan.
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan
hukum yang sama. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ketua Irman Gusman.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ketua Ifdhal Kasim. Selesai.
119. PEMBICARA : MC
Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kepada yang terhormat Ketua DPD RI dan Ketua Komnas HAM RI untuk mengambil
tempat. Dan cinderamata.
Disilakan untuk kembali ketempat.
Sambutan dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
120. PEMBICARA : IFDHAL KASIM (KETUA KOMNAS HAM)
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Irman Gusman.
Yang saya hormati Wakil Ketua DPD Republik Indonesia.
Yang saya hormati anggota DPD Republik Indonesia.
Yang saya hormati Wakil Ketua Komnas HAM.
Yang saya hormati anggota dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM dan jajaran DPD
lainnya.
Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan
Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita bisa hadir dalam acara
penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Bapak-bapak Ibu-ibu Anggota DPD yang saya hormati.
Sebagaimana yang dibacakan di dalam Nota Kesepahaman yang barusan kita dengar
bersama, Nota Kesepahaman ini dibuat atas dasar keinginan bersama antara Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mencari
hubungan yang sinergis dalam upaya memajukan dan menegakan Hak Asasi Manusia di
Indonesia berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing dari dua lembaga negara ini.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
48
Seperti yang Bapak-Ibu ketahui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diberikan
mandat dan fungsi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 melaksanakan 4 fungsi.
Yang pertama fungsi penyelidikan, yang kedua fungsi mediasi, yang ketiga melakukan
fungsi penelitian atau pengkajian, dan yang terakhir melaksanaan fungsi penyuluhan atau
sosialisasi Hak Asasi Manusia Dari keempat fungsi ini kemudian pada tahun 2008
dikeluarkan satu undang-undang baru, undang-undang mengenai penghapusan diskriminasi
berdasarkan etnis dan ras. Berdasarkan undang-undang ini Komnas HAM diberikan fungsi
untuk melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek diskriminasi yang terjadi di
lembaga-lembaga pemerintahan maupun di lembaga-lembaga swasta. Dan juga pada tahun
2000 Pemerintah, dan DPR juga mengesahkan satu undang-undang mengenai pengadilan hak
asasi manusia. Dimana Komnas diberikan fungsi untuk melakukan penyelidikan pro yustisia
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu pelanggaran terhadap apa yang
disebut dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida.
Dari keempat fungsi dan dua fungsi tambahan tadi kami melihat bahwa ada kedekatan
juga dengan fungsi yang dijalankan oleh DPD. DPD sebagai salah satu lembaga yang
menyerap aspirasi daerah, mendengarkan, dan mengkristalisasi aspirasi, juga melakukan
pengawasan termasuk dalam konteks pengawasan terhadap penegakan hak asasi manusia.
Maka menjadi sangat relevan apabila kita mensinergikan fungsi-fungsi tadi yang berbeda itu
dan mencari hubungan kesamaannya dalam upaya kita bersama untuk menegakan hak asasi
manusia di republik kita ini.
Sebagaimana kita ketahui dalam dua tahun terakhir ini banyak sekali gejolak di
daerah yang menyangkut tentang konflik-konflik di bidang pertanahan, di bidang kehutanan,
di bidang pertambangan, dan di bidang kelautan. Termasuk juga konflik-konflik perburuhan
di berbagai daerah. Konflik-konflik ini menyadarkan pada kita bahwa masih banyak
persoalan menyangkut hak-hak dasar warga negara yang masih belum bisa sepenuhnya kita
fasilitasi baik dalam bentuk aspirasi, dalam bentuk aspirasi politik, maupun menyelesaiannya
melalui mekanisme-mekanisme yang tersedia. Termasuk mekanisme yang tersedia di komisi
nasional hak asasi manusia.
Oleh karena itu dari bentuk kerja sama yang kita bangun dalam empat area tadi, yaitu
tukar menukar data, dan/atau informasi bidang hak asasi, kemudian penerimaan pengaduan
masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM, kerja sama mengupayakan penyelesaian
pelanggaran hak asasi, dan pendidikan pelatihan dibidang HAM, dan yang terakhir
sosialisasi. Dari empat area yang menjadi kerja sama kita saya kira kita akan bisa
mengantisipasi maupun mendengarkan dan mencari solusi dari konflik-konflik yang
berkembang diberbagai daerah yang menjadi wakil dari Bapak-Ibu sekalian. Dan juga
berbagai kemelut yang terjadi di berbagai daerah yang tidak hanya dari konflik pertanahan
tapi juga dari isu-isu yang lain yang terkait dengan hak asasi manusia. Jadi usaha kita untuk,
baik dalam bentuk tukar menukar informasi maupun penerimaan pengaduan masyarakat
terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia ini, barangkali dalam upaya kita
mengimplementasikan isi dari MoU ini kita mungkin akan dapat melangkah lebih baik dalam
upaya kita memajukan dan melindungi hak asasi manusia di berbagai daerah.
Dalam konteks ini juga kami sangat senang, dan sangat menyambut baik kerja sama
ini, mengingat DPD yang memiliki anggota dari berbagai daerah, dan dimasing-masing
daerah sekarang memiliki kantor, ini akan lebih memudahkan dalam menjalin hubungan
kerja dengan Komnas HAM dalam konteks penanganan pelanggaran-pelanggaran atau
penerimaan pengaduan-pengaduan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kita
bisa bertukar informasi, kita bisa mensosialisasikan apa yang kita kerjakan terkait dengan
kasus yang sedang ditangani oleh Komnas HAM maupun oleh DPD. Sehingga ada
hubungannya sinergis dalam penyelesaian satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
49
mungkin sudah ditangani oleh Komnas HAM ternyata sudah juga ditangani oleh DPD.
Masyarakat mengadukan juga ke DPD.
Karena itu dengan adanya kerja sama secara institusional ini overlapping dan juga,
kita juga bisa menghindari overlapping dan kita membangun kerja sama yang lebih baik
dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Dan juga didalam MoU ini juga kita menyepakati
juga peranan Komnas HAM untuk memberikan semacam supervisi terhadap kasus-kasus
pelanggaran HAM yang mungkin sedang ditangani oleh anggota DPD di masing-masing
daerah perwakilan anggota DPD. Saya kira ini merupakan awal yang baik kita bersama untuk
memulai kerja sama secara institusional dalam upaya kita memajukan dan melindungi hak
asasi manusia di republik ini.
Akhirnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita sepakati
hari ini dan tandatangani hari ini bisa kita implementasikan dalam waktu dekat ini. Dan kita
harapkan apa yang kita perjanjikan dan kita tandatangani pada sore hari ini mendapat rahmat
dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Akhirnya kepada Bapak Irman Gusman secara khusus saya ucapkan terima kasih atas
kesediannya untuk kerja sama dengan Komnas HAM. Dan Bapak-bapak anggota DPD baik
dari Komite I atau Komite II yang selama ini memprakasai usaha-usaha membangun kerja
sama dengan Komnas HAM, kami juga menghaturkan ribuan terima kasih sebesarnya. Tak
lupa juga kepada staf yang sudah membantu proses ini kami juga mengucapkan ribuan terima
kasih sebesarnya. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan
Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.
121. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Komnas HAM Pak Ifdhal Kasim yang telah
tadi kita sama-sama menyaksikan tanda tangan dua lembaga ini. Yang tentu kita akan lebih
meningkatkan sinergi seperti mana tadi yang telah kita sepakati bersama. Jadi teman-teman
anggota DPD, yang ini kita bagikan, silakan dipelajari, silakan ditindaklanjuti. Jadi kita
punya daerah, kita punya konstituen, Komnas HAM punya kepakaran di bidang hak asasi
manusia yang memang sekarang lagi mendapatkan tempat yang sangat terhormat dalam
negara yang menuju demokratis seperti yang tadi dijelaskan. Mudah-mudahan tentu dengan
tandatangan MoU tadi banyak hal tentu yang bisa kita selesaikan secara bersama, seperti
yang kita juga pernah kita jembatani juga, persoalan Mesuji, persoalan Bima, Kutawaringin
dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan tadi MoU ini kita bisa mempertajamkan lagi
apa yang bisa kita lakukan sebagai wakil daerah dan wakil rakyat pada tingkat di provinsi
kita masing-masing.
Sekali lagi kami atas nama pimpinan dan anggota DPD RI mengucapkan terima kasih
pada rekan-rekan dari Komnas HAM. Kami persilakan, kalau masih mau duduk disini kami
senang sekali, kalau tidak nanti kami minta Ibu Wakil Ketua untuk bisa mendampingi. Sekali
lagi terima kasih dan tepuk tangan buat Komnas HAM.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
50
122. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik Bapak-Ibu sekalian kita masih ada dua agenda lagi yang harus kita selesaikan.
Pertama adalah laporan dari Komite IV dan nanti juga ada progress report dari Kelompok.
Makanya kita kembali lagi ke tempat, kembali ke laptop, kembali kemasing-masing tempat
kita. Jadi kita bisa memulai sidang yang terhormat ini.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, atas ijin semua mencabut skorsing sidang.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera dan selamat sore buat kita semua.
Bapak-Ibu sekalian, rapat paripurna ini telah menghasilkan berbagai keputusan tadi
telah kita selesaikan. Bahkan tadi kita lewat jam 1. Dan tadi juga Komnas HAM baru saja
kita selesaikan. Berarti makin banyak kita membangun sinergi dengan berbagai lembaga-
lembaga negara lain. Tentu ini akan memperkokoh keberadaan DPD di seluruh penjuru tanah
air. Terutama dengan Komnas HAM ini sangat strategis sekali dengan berbagai kasus,
persoalan yang ada di daerah, mari kita efektifkan kantor kita yang ada di daerah, sehingga
kita bisa berada di depan dibandingkan dengan lembaga lain dalam memperjuangkan aspirasi
lainnya. Untuk itu marilah kita lanjutkan sidang paripurna ini, dan kita ingin memdengarkan
laporan daripada pimpinan Komite IV. Kami persilakan.
123. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan dan anggota sidang paripurna yang saya hormati.
Komite IV memiliki fokus-fokus di dalam setiap masa sidang. Dan untuk masa
sidang ini Komite IV fokus pada persoalan UMKM. Dalam rangka agenda untuk UMKM ini
kita melakukan pengawasan terhadap perundang-undangan Koperasi dan perundang-
undangan UMKM. Dan Komite IV telah melakukan kunjungan kedua daerah yang kita
sepakati yaitu Aceh dan Maluku Utara. Hasil dari kunjungan itu akan kita finalisasi dalam
rapat pleno Komite IV mulai hari Senin tanggal 20, 21 dan 22. Diawali dengan Rapat Dengar
Pendapat dengan Menteri Koperasi serta dengan pihak perbankan.
Nah, selain masalah itu dibidang legislasi Komite IV hari ini sedang, saat ini sedang
melakukan pembahasan bersama dengan Komisi XI Undang-Undang tentang Piutang Negara
dan Piutang Daerah. Beberapa waktu yang lalu Komite IV sudah melayangkan surat kepada
pimpinan untuk sesuai dengan permintaan Komisi XI supaya DPD membuat surat untuk
keterlibatan secara secara langsung dalam pembahasan Undang-Undang Piutang Negara dan
Piutang Daerah. Di bidang legislasi juga Komite IV sedang memfinalisasi, menyiapkan
finalisasi untuk revisi Undang-Undang 33 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kita telah
melakukan uji sahih secara serentak di tiga daerah, yaitu di Kalimantan Barat, di Nusa
Tenggara Barat dan di Sumatera Barat pada hari Selasa kemarin. Hasil dari uji sahih itu akan
SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 15.35 WIB
KETOK 1X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
51
menyempurnakan draft kita tentang perubahan Undang-Undang 33 yang akan kita lakukan
pembahasannya pada tanggal 28-29 yang akan datang.
Selanjutnya di dalam masa sidang ini Komite IV juga telah menindaklanjuti beberapa
hal yang terkait dengan aspirasi masyarakat, yang sekaligus kemarin kita lakukan waktu di
Aceh, yaitu tentang penyelesaian kasus CPNS Departemen Keuangan. Jadi kasusnya adalah
mereka dulu waktu konflik para pegawai atau PNS Pajak disana melarikan diri,
meninggalkan daerah itu, seperti juga terjadi di Papua dan di Ambon. Nah, kemudian
diangkat beberapa pegawai lokal. Nah, pegawai-pegawai lokal itu kemudian menjadi CPNS
tetapi sebagian dari mereka tidak bisa menjadi PNS karena tidak lulus dalam prajabatan.
Kemudian mereka yang tidak lulus ini mengajukan kasusnya sebagai keluhan kepada
anggota-anggota kita dari Komite IV, kemudian Komite IV mediasi persoalan itu. Dan untuk
Aceh alhamdulillah kemarin sudah dicapai kesepakatan bahwa keseluruh pegawai CPNS
yang gagal prajabatan itu akhirnya dijadikan sebagai tenaga honorer di tempat itu di masing-
masing daerah untuk bidang-bidang yang mereka sebelumnya telah kerjakan. Dan itu telah
disepakati bersama dan kemarin juga telah hadir di dalam pembahasan kita di Aceh para
pegawai itu, dan mereka menerima itu.
Untuk masa sidang ini, sisa masa sidang berikutnya Komite IV akan menindaklanjuti
beberapa persoalan yang terkait dengan aspirasi masyarakat, yaitu yang pertama tentang
kasus Inalum Sumatera Utara. Yang Insya Allah akan kita lakukan pembahasan bersama
pada tanggal 27 Februari yang akan datang. Komite IV juga akan membahas tentang
kenaikan harga BBM pada tanggal 5 Maret. Ini dikaitkan dengan persoalan pengawasan kita
terhadap APBN. Untuk selanjutnya pada masa kerja anggota di daerah yang akan datang
Komite IV menitipkan pesan kepada seluruh anggota DPD RI untuk mulai menampung
usulan-usulan daerah yang terkait dengan RAPBN tahun 2013.
Saya kira itulah Bapak-Ibu yang bisa disampaikan. Dari Komite IV tidak ada satupun
yang harus diputuskan pada kesempatan hari ini.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
124. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, tepuk tangan buat kita semua, khususnya kepada pimpinan Komite IV yang
telah menyampaikan progress report-nya. Terima kasih. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya
Komite IV ya? Bisa kita terima progress report-nya.
Baik, ini yang terakhir, kita persilakan Kelompok DPD di MPR untuk menyampaikan
progress-nya sampai dengan SMS yang sebentar ini.
125. PEMBICARA :
Pimpinan, PPUU belum pimpinan.
126. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
PPUU juga? Maaf, maaf Pak Bambang kalau begitu. Baik kalau ada ya, tadi saya
dikasih tahu cuma ada dua. Silakan kalau ada. Maaf.
Sebentar ya, baik sidang yang mulia, sekarang kita dapat kehormatan para finalis
lomba blogger dan twitter DPD RI. Temanya lomba blog dan twitter ini adalah "seandainya
saya menjadi anggota DPD RI". Mudah-mudahan nanti seandainya hilang akan menjadi
anggota DPD RI tahun 2025 mendatang. Terima kasih atas kedatangannya, mohon duduk
ditempat masing-masing adik-adik sekalian untuk mengikuti sidang yang terhormat ini.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
52
Silakan banyak kursi kosong sebelah kanan. Baik kami persilakan kepada pimpinan PPUU
untuk menyampaikan.
127. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)
Bismillahirrohmanirrohim.
Saudara pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati.
Saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Hadirin yang kami hormati, juga Ibu Sesjen, Wasesjen beserta jajaran kesekjenan.
Dan Bapak dan Ibu para peserta blog dan twitter tadi. Selamat datang di paripurna
DPD RI.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga sidang pada hari ini dapat kita
laksanakan. Laporan yang kami sampaikan kepada hari ini adalah berkaitan dengan kegiatan
harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang
telah dijalani oleh Komite II. Proses harmonisasi usulan rancangan undang-undang tersebut
tentang jalan dan telah kami selesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 112 tata tertib DPD RI.
Dalam proses tersebut prinsip-prinsip rancangan undang-undang sebagaimana Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menjadi dasar harmonisasi oleh Panitia Perancang Undang-Undang. Pelaksanaan
harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi ini telah kami laksanakan pada tanggal 26
sampai dengan 28 Januari 2012.
Dalam pelaksanaan harmonisasi tersebut yang juga melibatkan anggota dan tenaga
ahli Komite II telah menyepakati untuk melakukan penyempurnaan terkait dari segi legal
drafting untuk mewujudkan keselarasan konsep rancangan undang-undang dengan Pancasila.
Tujuan nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memuat
kesesuaian unsur filosofis, yuridis, sosiologis serta politis. Khusus rancangan undang-undang
tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat 3 tata tertib DPD RI telah kami sampaikan
kepada pimpinan untuk menjadi bahan putusan pada hari ini. Dan tadi juga sudah diputus
oleh pimpinan tentang usulan dari Komite II tentang Rancangan Undang-Undang Jalan.
Demikian laporan yang kami sampaikan dalam sidang paripurna ini.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
128. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih kepada pimpinan PPUU Ibu Hj. Hairiah yang telah menyampaikan
progress report-nya tadi. Mudah-mudahan apa yang telah diputuskan tadi Undang-Undang
Jalan membawa manfaat bagi kita semua.
Baiklah Bapak-Ibu sekalian ini yang terakhir. Saya ingin mendengar laporan dari
pimpinan Kelompok, Ketua Kelompok Pak Bambang Soeroso. Kami persilakan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
53
129. PEMBICARA : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK
DPD DI MPR)
Yang pertama kami ingin menyampaikan aspirasi dari rakyat yang sangat
menginspirasi kita yang dituangkan dalam sebuah pantun yang datangnya dari Provinsi Riau.
“Kupu-kupu hinggap di dahan, tumbuh subur buah delima, kalau kita inginkan perubahan,
mari berjuang bersama-sama”. “Cek, cek Burhan memasang bubu”. Maaf, maaf. “Cik
Burhan memasang bubu, bubu di ikat di tiang yang ringkih, perubahan bukanlah untuk
ditunggu, melainkan sesuatu yang harus di raih. Ini adalah kulmilasi dari aspirasi masyarakat
yang di bawa oleh Pak Hardi Selamat Hood, dari masyarakat atau rakyat yang ada di Provinsi
Bengkulu, maaf Provinsi Riau, oh Kepri ya. Maaf.
Baik, bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om shanty, maaf Om Swastyastu.
Mohon maaf, ini saya banyak keseleo karena terlalu banyak berbicara, jadinya.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, ijinkanlah kami menyampaikan beberapa progress
strategis yang terkini yang ingin kami sampaikan untuk kepentingan kita di dalam rangka
kita menghantar perjuangan ini di pintu gerbang ter-delivery-nya perjuangan kita di Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang memang sudah kita targetkan pada tahun 2012 ini. Kalau kita
melihat, kita cermati benar-benar milestone atau program kerja kita yang tertera di dalam
milestone tadi, maka kita bersepakat tahun 2012 ini adalah tahun-tahun kulminasi dari semua
etape kegiatan yang mendorong terhadap perjuangan Bapak-Ibu untuk mensukseskannya di
MPR nanti. Oleh karenanya ada beberapa hal strategis yang ingin kami sampaikan.
Yang pertama adalah hasil survei LSI yang telah dilakukan tiga minggu yang lalu,
yang kemarin sudah disampaikan kepada pimpinan, dan ini akan kami sampaikan kepada
Bapak dan Ibu sekalian, khususnya terhadap persepsi persfektif masyarakat di seluruh
Indonesia terhadap kinerja, terhadap eksistensi DPD, dan terhadap harapan yang sangat
sekali besar terhadap perjuangan kita untuk menata sistim ketatanegaraan. Ada satu item
yang sangat menarik terhadap survei tadi, terhadap DPD agar ikut memutuskan undang-
undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah, itu masyarakat 78% berharap sangat dari
DPD. Untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pemerintah, kami ulangi, hasil
pengawasan langsung kepada pemerintah harapan masyarakat itu 74%. Kemudian
masyarakat berharap bahwa DPD dapat bersama-sama dengan DPR membuat undang-
undang 70%. Dan bersama-sama DPR memberikan persetujuan atas APBN 71%.
Kemudian, yang paling harus kita cermati adalah masyarakat setuju jika dilakukan
amandemen perubahan ke-5 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk meningkatkan
kewenangan DPD, khususnya berkaitan dengan penanganan apa yang diperjuangkan dalam
aspirasi daerah itu 65%. Jadi, pada prinsipnya hal-hal tadi mencerminkan atau sebuah potret,
dimana apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan sebagai kerja politik kemarin-kemarin ini
untuk membangun sebuah awareness kepada masyarakat, itu ditangkap oleh masyarakat
dengan data yang sangat sekali akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini akan di-
publish oleh LSI pada minggu kedepan ini, sehingga masyarakat mengetahui benar bahwa
apa-apa yang Bapak-Ibu perjuangkan adalah merupakan juga bagian kehendak dari sebagian
masyarakat, rakyat yang ada di Indonesia.
Bapak-Ibu, nanti kami akan sampaikan ke ruang masing-masing hasil lengkap
daripada survei tadi, dan ini akan kita tracking kembali pada 4 atau 5 bulan mendatang
sebelum kita menyampaikan naskah usul perubahan ini ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Bapak-Ibu dan para sahabat sekalian yang kami muliakan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
54
Pekan konstitusi yang seperti kita cermati telah berlangsung sejak tanggal 30 Januari
sampai dengan 3 Februari Tahun 2012 yang lalu. Yang menghadirkan 42 negarawan, tokoh
bangsa, para prominen-prominen ahli, dan tokoh-tokoh ormas (organisasi masyarakat) yang
merupakan adalah tokoh-tokoh nasional yang mereka berbicara tentang dibutuhkannya atau
diperlukannya perubahan dalam sistim ketatanegaraan kita. Benang merah yang kita
dapatkan adalah bahwa beliau-beliau itu para tokoh bangsa itu sangat menyetujui bahwa
konstitusi atau sistim ketatanegaraan itu perlu ditata ulang. Saya akan menyitir beberapa
pidato Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Dari sekian rangkaian halaman yang
berjumlah hampir 17 halaman, yang ingin saya sampaikan adalah, ini kata Bu Mega ini
bukan kata Bambang Soeroso Pak, “Saya perlu garis bawahi, tidak berarti bahwa amandemen
ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dimungkinkan. Sebagai sebuah dokumen yang
merupakan hasil kesepakatan, perubahan itu adalah keniscayaan.” Ini adalah sebuah
statement politik, statement kebangsaan yang disampaikan oleh Ibu Megawati pada keynote-
nya pada saat membuka Pekan Konstitusi yang kita gelar kemarin ini.
Pada tataran media, pekan itu mendapatkan porsi dalam tujuh besar berita yang
sangat aktual dan sangat hangat. Ini kami juga ingin mengapresiasi kepada para jurnalis yang
telah dengan sangat intens mengikuti perjalanan-perjalanan tadi. Dan kerja sama Pekan
Konstitusi kemarin kita lakukan bersama dengan ICIS (International Center of Islamic
Scholars) yang dipimpin oleh Pak KH. Hasyim Muzadi. Pekan Konstitusi atau Dialog
Kebangsaan Jilid ke-2 ini segera juga akan kita lakukan dengan menambah lebar kerja sama
kita dengan para tokoh elit-elit bangsa, termasuk dengan ICMI Pak Irman, yang nanti malam
kami sudah direspons dan sesegera mungkin untuk melakukan dialog. Karena kita ketahui
ICMI adalah sebuah lembaga dimana dihuni oleh para intelektual muslim Indonesia yang
sangan concern terhadap persoalan-persoalan bangsa ini.
Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, next action yang akan kita lakukan adalah
menggelar sebuah dialog secara bersama-sama dalam sebuah kepanitiaan bersama yang telah
dibentuk oleh pimpinan-pimpinan fraksi politik di MPR. Pada tanggal 14 Desember yang
lalu telah kita bentuk dan itu adalah merupakan sebuah semangat kebersamaan saya kira,
partai politik melalui fraksi-fraksinya dengan Bapak-Ibu yang ingin mendialogkan secara
bersama, kemudian akan menemukan dan akan bermuara kepada kesamaan common
platform kita terhadap usul yang akan kita dorong bersama-sama. Perjalanan ini nanti akan
kita mulai pada Maret minggu kedua dan seterusnya melalui sebuah format, Pak Irman,
karena mereka beliau-beliau itu tidak dapat setiap saat, maka formatnya adalah melalui suatu
konsinyering setiap dua minggu sampai dengan mereka membubuhkan tanda tangan terhadap
usul perubahan itu di dalam naskah kita.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kita juga akan melakukan seri
dialog kembali dengan ketua-ketua umum partai politik yang sudah akan kita mulai besok
dengan Ketua Umum Hanura, Pak Wiranto, yang akan kita sepakati bersama juga terhadap
common platform terhadap persoalan-persoalan bangsa yang tercermin di dalam naskah
perjuangan Bapak-Ibu menata sistim ketatanegaraan kita.
Bapak dan Ibu sekalian, oleh karenanya maka kami mohon dengan sangat, karena
upaya-upaya kita bersama ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara, maka pemahaman
kita terhadap muatan, ulangi, muatan materi di dalam 10 isu strategis itu tentunya harus kita
dalami bersama-sama. Oleh karenanya kami juga akan menggelar sebuah orientasi atau
semacam TOT-lah kira-kira kepada kita semua untuk kita bisa berbagi dan mendiskusikan
terhadap argumentasi apa yang mungkin terantisipasi harus kita jawab dan kita jelaskan
kepada teman-treman dari partai politik.
Bapak-Ibu, dan para sahabat sekalian yang kami hormati. Saat sekarang ini partai
politik ingin sekali mendengarkan apakah yang Bapak katakan dukungan masyarakat itu
merupakan dukungan yang benar-benar riil. Maka, statement, testimoni, ataupun dukungan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
55
dari seluruh stakeholder kita termasuk stakeholder yang ada di daerah itu menjadi barometer
atau kerangka acuan bagi mereka untuk mendukung perjuangan kita. Oleh karenanya, maka
sarasehan daerah yang bermuara kepada sebuah konsensus daerah di masing-masing provinsi
ini kami harapkan dapat Bapak-Ibu lakukan pada masa reses besok pada bulan April ini. Ini
adalah kesempatan terakhir bagi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan itu dan sekaligus adalah
melaksanakan uji publik terhadap muatan tadi dengan perguruan tinggi yang selama ini
selalu terlibat di masing-masing provinsi kita dalam rangka menyusun, merumuskan dan
sekaligus menganalisa. Jadi kami akan segera memfasilitasi kegiatan tadi di provinsi Bapak
dan Ibu sekalian, termasuk adalah mengekspor para tokoh nasional yang kemarin sudah
memberikan dukungan dan statement-nya kepada tokoh-tokoh daerah yang nanti akan Bapak
himpun di dalam prosesi atau kegiatan-kegiatan tadi. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa
besok pada kunjungan atau reses kita itu adalah kesempatan terakhir, karena kami sudah
menghitung kalau ini dilakukan nanti ke depan pada reses itu waktunya sudah sangat mepet
Pak.
Kemudian, ada 14 provinsi Bapak dan Ibu, saya kira bisa dilihat di caption yang ada
di hadapan Bapak dan Ibu, 14 provinsi yang belum mengadakan sarasehan daerah tadi,
kemudian 26 provinsi yang belum menyelenggarakan uji publik. Kami harapkan ini menjadi
catatan khusus bagi PR (pekerjaan rumah) kita semua nanti ketika kita melaksanakan reses di
daerah.
Itulah beberapa hal strategis yang ingin kami sampaikan Pak Ketua. Dan saya kira
kemarin ada beberapa hal semua informasi, semua denyut nadi dari perjuangan ini harus
tersampaikan secara utuh kepada kita semua, maka sekarang kami sudah akan memanfaatkan
komunikasi per-email dan per-twitter, tadi yang Ibu Hemas juga sampaikan, kita semua dapat
berkomunikasi meskipun tidak melalui majelis ini, melalui media sosial tadi. Termasuk
adalah memanfaatkan website kita yang memang sekarang sudah aktif Ibu Hemas, dan ini
kita sudah memberikan apresiasi juga kepada rekan-rekan kita khususnya antara RRI dan
TVRI. Dan sekaligus kami juga ingin melaporkan bahwa nanti program kedepan ke PR-an
atau campaign design kita, Pak Ketua. Ini mudah-mudahan bisa menjadi catatan Pak Ketua
dan khususnya Ibu Sekjen dan Pak Wasekjen. Campaign atau sosialisasi kita ini sesuai
dengan hasil survey yang masih dirasakan kurang ini perlu kita tingkatkan pada 2012
mendatang.
Dan saya ingin juga melaporkan kepada Bapak dan Ibu hasil rapat pimpinan dengan
kami, dengan PURT, Sekjen dan Ketua BK, telah menyepakati bahwa Kelompok DPD itu
sejatinya atau seyogyanya harus didukung dengan sebuah pembiayaan yang compact di
dalam rangka kita melaksanakan semua kegiatan strategis yang amat sangat mendesak itu.
Sekali lagi atas segala perhatian, dengan segala hormat kami ucapkan terima kasih.
Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meridhoi kepada kita semua, perjuangan kita. Dan
sekaligus memberikan kesehatan yang paripurna kepada kita semua sehingga kita dapat
melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya demi amanat rakyat
sebagai pemegang kedaulatan di republik ini.
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
130. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, terima kasih kepada Ketua Kelompok Pak Bambang Soeroso. Barangkali ada
pertranyaan soal kepentingan Kelompok? Baik kalau tidak Bapak-Ibu sekalian, jadi progress
report Kelompok ini memang menjadi prioritas kita pada tahun ini. Dan mudah-mudahan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012
56
besok pertemuan pimpinan Kelompok dengan pimpinan Partai Hanura akan berlangsung
baik. Dan itu kita harapkan berikut-berikutnya akan bisa lebih kita maksimalkan lagi. Dan
tentu kita semua nanti yang menjadi ujung tombak atau kebersamaan dalam rangka
mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, cita-cita daripada pendiri republik untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera lahir batin.
131. PEMBICARA : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK
DPD DI MPR)
Pak Ketua, sedikit saja, sebagai informasi kepada kita semua bagi teman-teman yang
nanti pukul 19.00 punya waktu, karena kita akan diterima dan akan membuka sebuah dialog
yang sangat sinergis dengan ICMI di Kuningan.
132. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Jadi nanti malam bagi teman-teman yang ada waktu di rumahnya Pak Habibie ya, jam
7, bagi yang bisa untuk hadir bagus sekali kesempatan bisa bertemu untuk bisa berbicara,
tentu dalam kaitan bagaimana kerja sama ICMI dan Kelompok.
Demikianlah Bapak-Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia. Kita akan menutup
sidang paripurna ini. Dan juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasa sidang
paripurna ke-11 akan berlangsung pada tanggal 5 April. Jadi tinggal hanya beberapa hari lagi
dengan agenda penutupan masa sidang III. Untuk itu kita harapkan pada masa-masa sidang
ini kita dapat mengoptimalkan, memanfaatkan waktu dalam menjalankan tugas konstitusi
kita. Dan sekali lagi kami ucapkan alhamdulillah sidang paripurna ke-10 ini kita tutup
dengan mengucapkan Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
SIDANG DITUTUP PUKUL 10.15 WIB
KETOK 3X