Fzn>zozElEl

-1 ZF

= 3 -f

il?frFzU

'n, -l lEl6 P Fq*Cll-irFl Z )i{fi5ANtsYoA4K FU

rrlXzwFf4-r

z6)oFz

-1'UiF:*r+rZf{nFrla\/2 E PP-tHZ.Eir=

sE=;Fzxo

I$ E EF! \- L-.1Y lrlfibfrz

r-

U,lll

FFFl

WALIKOTA PEI{ANBARU

PROVINSI RIAU

RAI{CANGAN PERATURAN DAERATI KOTA PEKAIIBARUNOMOR TNIUN 2OT4

TENTANGANGGARAN PENDAPATAII DAN BELANJA DAERAH

KOTA PEI{ANBARU TATIUN ANGGARAN 2015

DENGAI{ RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEI{ANBARU,

Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 186 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang PemerintahDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentangPerubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2OO4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkanPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2074;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf adiatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbarutentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah KotaPekanbam Tahun Anggaran 2OI4;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah otonom Kota Kecil dalam lingkungan PropinsiSumatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak BumiBangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 33121 sebagaimana telah diubah denganundang-undang Nomor L2 Tahun 1994 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun L997 tentang BPHTB telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000tentang Perubahan undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997tentang Bea Perolehan Atas Tanah Bangunan (LembaranNegara RI Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun t999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);

7.

8.

5. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003Negara (Lembaran Negara RI TahunTambahan Lembaran Negara Republika286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2OO4 Nomor 126, TambahanRepublik Indonesia Nomor aa3$;

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Perbendaharaan Negara (Iembaran NegaraIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, TambahanNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor L5 Tahun 2OO4 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4aoQ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442L);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Norhor 32 Tahun2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84fl;Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO9 Nomor 1.3O, Tarnbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

tentang Keuangan2003 Nomor 47,Indonesia Nomor

2004 tentangRepubiik

Lembaran

Republik IndonesiaLembaran Negara

2OLL tentang

9.

10.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor523a\

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara€rnPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor L65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOI tentang PajakDaerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4138);

15- Rt@ ffi Ifu 66 Tahun 2OOl tent'ngRctfud Ik* {r --rharanr Negara Republik IndonesiaTahun 2[X]f tkr 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesiai Tahun 2OO4 Nomor .90, Tambahankmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2OO7 tentangPerubatran Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor47, Tantbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora70h

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangTentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomora5o2l;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a57l;

1.9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OOS Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a5751;

20. Perahrran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NomorL39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoras77l;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangpengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO5 Nomor l'4O, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor +578);

22. Pera&'f-:an Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahnn 2005Nomor 1.50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

23. Peratrrran Pemerintatr Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nbmor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

46141;

26.

1t{- ffi ltocrintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang

ffi Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

RepuHik lndonesia Tahun 2OIO Nomor I23, Tambahan

r--u"o''NegaraRepublikIndonesiaNomor5165);25. peratrrran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang

perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

2005 tantang sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OIL . NoTot-, 110'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2oIL

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

27. PeratrJr.:arr Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2oL4

tentangPedomanPenyrsunanAnggaran'PendapatandarrBelanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol5;

28.PerahrranMenteriDalamNegeriNomor39Ta'hun2oL2tentang Perubahan Atas Peratrrran Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2ott tentang Pedoman Pemberian Hiban

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

PendaPatan dan Belanja Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tah.un

2OL2 tanggal 25 Januari 2ol2 tentang Pemberhentian

Penjabat Walikota Pekanbam dan Pengesahan

PengarrgkatanWalikotaPekanbaruProvinsiRiau;

30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2oL4 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4;

Daeratr Nomor 27 Ta}run 2OL4 tentang Perubahan

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran31. Perattrran

Anggaran20L4;

32.

33.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2OI3

tentangPenrbahanAtasPeraturanDaerahKotaPekanbaruNomor 7 Tatrun 2OO8 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi, Kedudukan dan T\rgas Pokok Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah'

Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota

Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2OLg

tentangPenrbahanAtasPeraturanDaerahKotaPekanbaruNomor..8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas

Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

:'t*- lbah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2OL3

rF*rffig krrrbahan Atas Peraturan Daerah Kota PekanbaruNomor g Tatrun 2OO8 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis

Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbam;

35. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2OI3tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Pekanbaru;

Dengan PersetuJuan Bersama

DESTAN PERWAITILAN RAT(YAT DAERAII KOTA PEKANBARU

danWALIKOTA PEI(ANBARU

MEMUTUSIIAN:

Menetapkan : PERATIIRAI{ DAERAII TENTANG N{GGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERATI KOTA PEI{ANBARUTAHUN AITGGARAI{ 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OLS berjumlahRp.3.324 .O27 .228.2L7,OO sebagai berikut :

Rp 3.009 .O27.228.2L7 ,-Rp. 3.324 .O27 .228.217,- (-l(

a. Penerimaan Rp.315.O00.0O0.O00'-

b. Pengeluaran RP. O.OO,-

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan

Rp. 315.O0O.OOO.OoO,- (-)

Rp.

1. Pendapatan Daeratr2. Belanja Daerah

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan Daerah :

0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

' ' ". pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.1.01o.623.791".415'-b. iana Perimbangan sejumlah Rp.1.580'466 '849'826,'c. lain-Lain Pendalatarr-Daerah y"ttg sah sejumlah Rp.a 1 7 .936.586.976'-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis PendaPatan:a. pajak Daerah sejumlah Rp.595. L42'075'491'-b, ietribusi Daerah sejumlah Rp.323'038'249'569,-

\./

c- hadlnagtrr'!- -'r tl-g nipisaltan sejumfanRp.f4.950-(XXL{XX},-

d. lain-I^ain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlahRp.77.493.466.355,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiridari jenis pendapatan:a. dana Bagt Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah

Rp.575.329.744.55O,-b. dana Alokasi Umum sejumlah Rp.959.493.675.276,- '

c. dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.45.643.43O.OO0,-

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:a. hibah sejumlah Rp. O,-b. dana Danrrat sejumlah Rp.O,-c. dana Bagi Hasil Pqiak Dari Provinsi sejumlah Rp.2O9.294.O+L.976,-d. dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

Rp.194.482.545.000,-e. bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

sejumlah Rp. 14. 160.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri'dari :

a. belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1 .237 .228 .69 | .6L4 ,-b. belanja Langsung sejumlah Rp.2.086.798. 536. 603,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufterdiri dari jenis belanja:

Rp. 1. 154.815.95 1.6 14,-Rp. 0r-Rp. 26.512.740.000,-Rp. 50.O0O.00O.O0O,-Rp. 4.O00.OO0.000,-

Rp. 9OO.O0O.0O0,-Rp. o,-RP. o,-Rp. 1.000.0O0.OOO,-

(3) Belanja l"angsung sebagaimanadari jenis belanja :

dimaksud pada ayat (1) hurlf b terdiri

a.b.c.d.e.f.

g.h.i.

belanja Pegawai sejumlatrbelanja Bunga sejumlahbelanja Subsidi sejumlahbelanja Hibah sejumlah :',belanja Bantuan Sosial sejumlahbelanja Bantrran Keungan KepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota danPemerintah Desa dan Partai Politikbelanja Bagi Hasil sejumlatrbelanja Banttran Keuangan sejumlahbelanja Tidak Terduga sejumlah

a. belar{a Pegawai sejumlahb. belanja Barang dan jasa sejumlahc. belanja Modal sejumlah

Rp. 228.69L.81L.672,-Rp. 589.081.364.54O,-Rp. 1.269.O25.360.39 1,-

Pasal 4

(1) pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri daria. Penerimaan sejumlah Rp. 3f 5.0OO.000'00O,-b. Pengeluaran sejumlah RP. O'OO,-

@ kimmn @aimana dirnqksud Fada s56t {U huruf a terdiri darijenis pembiayaan :

a. sisa L€bih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)sejumlah Rp.3 1 5. 0O0. 000.000,-

b. pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,0O,-c. hasil penjualan kekayaan daerah sejumlah Rp.0,00,-d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.O,-e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.O,OO,-f. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.O,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,0O-b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.0,00,-c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,00,-d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,0O,-

Pasal 5

(1) Dalam keadaan damrat, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukanpengeluaran yang belum tersedia anggara.nnya, yang selanjutnyaditampung dalam rancangan Peratrrran Daerah tentang perubahan APBD.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanjaunttrk keperluan mendesak.

(3) Kriteria keadaan damrat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerahdan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kota Pekanbaru; dand. Memiliki dampak yang signifit<an terhad.ap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

(4) Pendanaan keadaan damrat yang belum tersedia anggarannyasebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidakterduga.

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukandengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;

dan/ataub. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi

pendapatan atau selisih lebih penerimaan pembiayaan sebagaimana

yang ditetapkan dalam Perahrran Daerah tentang APBD.

v

(q lkiteda belanja lxrtuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud padaayat (21 mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanandasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahunanggaran berjalan yang apabila ditunda akan menyebabkan terganggunyaaktivitas pelayanan pemerintahan dan/atau dapat menimbulkankerugran yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

(7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Peraturandaerah tentang APBD, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukanpengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalamLaporan Realisasi Anggaran Tahun Berkenaan.

Pasal 6

(l)Apabila terdapat program dan kegiatan yang sumber pendanaannyaberasal dari transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsidalam benhrk specific grant seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), BantuanOperasional Sekolah (BOS), bantuan keuangan yang bersifat khususdan/atau dana khusus lainnya, yang dananya diterima setelah penetapanperaturan daeratr tentang APBD Tatrun Anggaran 2OL5, Pemerintah KotaPekanbam dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut denganterlebih dahulu melakukan penrbahan Peraturan Walikota tentangPenjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untukselaqjutnya ditampung dalam Perda Perubahan APBD;

(2) Apabila dana transfer yang bersifat khusus (specific grantJ sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perda APBD,

Pemerintah Kota Pekanbanr dapat melaksanakan program dan kegiatan

dimaksud dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran tahunanggaran 2OL5.

Pasal 7

(1) Pagu Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

merupakan harga tertinggi termasuk pajak penghasilan (PPh) dan

ouerhead..

(21Ha:qga satuan yang tidak terdapi.t dalam standarisasi harga barang danjasa pemerintah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2015, supaya Satuan

Keda Perangkat Daerah menbuat standarisasi harga tersendiri yang

dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota.

Lampiran I Ringkasan APBD;Lampiran II Ringkasan APBD menumt Urusan Pemerintahan daerah dan

Organisasi;Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaaniLampiran IV

5:Itri::5:'#""Jffif irffilHil""' eemeiintq5an Daerah,

LampiranV [:[H'i5ffi 3*ffi "n:H*H*!""Tn'gfr]""*ffflalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; "

Lampiran vI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;Lampiran VII Daftar Piutang DaerahLampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) DaerahLampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan asset

lainnya;Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali .dalam tahunanggaran ini;

l,ampiran XII Daftar dana cadangan daerah; danLampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 9

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 1O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal 01 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbarupada tanggal Agustus 2OI4

WALIKOTA PEKANBARU

4,zG'xat

==. 6)-G,ni

-= F;'> p=z =3u *EEqs5HHE

FwAFz,C-

omn-

F:snz

4 Z.'O>am

6 54Yi 2i?7-...2c)mv-

\

t!qoe.I!o@o€o

Eo5cD=-ocTt@!t5aD:L!at6;acatotL-6ttea,|Dilt

cts5D

CID5

xtc6GO

-so7ID

C'coc,Do;r=

@mF-a-

2aa,G-6t

=CID-

@!r5cD3xogT5aoDTxottDCLD

CLD=!o3o3['=t,tc,o0Da!,5!D

E!o

'F

ltooo

v,cra

q,mF=

=txF=G'anG=6,

@mF=LEmv-

c3.D=!otaD:ctos=

E'tr=!,

oFg-=cocat

c,It3D

o-D6E3e3

-A'g

-DgEq-DJ

E'D=T

o5o=!oteD!toG'3rc,oo;l=

C"o

-!,6

c,D.Dil=D=toIgoo-D=

:E!r6!oDrE'o(D;l=

!(D3CIo!toa=4C'Don=

.om=c,!

#=ttmv

cilD=

lutt6lr,toIttl=IRl3tgIDt<IDtol3

DJ

@oDill=lsl5lcl

al-lglolOT:lEI

;[ ?

!

=sF5x69-eDxr'tt om>- arl

,fr.glIPB

5