BUPATI TORAJA UTARARANCANGAN PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR : ........ TAHUN 2010

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efisien dan efektif bagi pejabat-pejabat struktural lingkup dinas, maka dipandang perlu mengatur Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 1

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4824); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2008 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN : Menetapkan : RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TORAJA UTARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. b. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2

c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Toraja Utara beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara. d. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara. e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Badan Legislatif Daerah. f. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. g. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara. h. Sub bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara. i. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara. j. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara. k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara. l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkup Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral d. Bidang Pertambangan Umum e. Bidang Pengembangan Energi f. Bidang Ketenagalistrikan g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DINAS Bagian Pertama KEPALA DINAS Pasal 3 1. Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang : a. b. c. d. Pengelolaan Air Bawah Tanah, termasuk mata air. Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, penyusunan Peta Geologi dan pemetaan Zona kerentanan gerakan tanah. Pertambangan Umum. Minyak dan Gas Bumi. 3

e.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dan usaha penunjang tenaga listrik.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud nomor (1) tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyusun rencana program-program kerja dinas sesuai skala prioritas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menetapkan kebijaksanaan pembinaan ketatausahaan organisasi dan ketatausahaan dinas sesuai ketentuan. c. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing agar pekerjaan berjalan lancar. d. Menyusun peraturan di bidang geologi, air bawah tanah dan air permukaan, sumber daya mineral dan teknologi mineral, pertambangan, listrik dan energi. e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang geologi, air bawah tanah dan air permukaan, sumber daya mineral dan teknologi mineral, pertambangan, listrik dan energi. f. Mengadakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian terhadap bidang geologi, air bawah tanah dan air permukaan, sumber daya mineral dan teknologi mineral, pertambangan, listrik dan energi. g. Memberikan pengesahaan kepada kepala dan wakil kepala teknis tambang, instalasi listrik dan sertifikasi pertanggungjawaban teknis. h. Memberikan izin penunjang usaha pertambangan, pengelolaan air bawah tanah, air permukaan, listrik dan energi. i. Melaksanakan penetapan dan pemungutan pajak bahan galian, air bawah tanah dan air permukaan. j. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. k. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya penyelesaian masalah. l. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai ketentuan dengan memperhatikan hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier. m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi. n. Meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugas kepada Kepala Dinas atau melakukan kegiatan lain untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan kerja. o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari : a. b. c. Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan dan Anggaran Sub Bagian Program Pasal 5 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

4

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dengan melakukan koordinasi dan perumusan petunjuk teknis, penyusunan program kerja dinas, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, perencanaan serta pembuatan laporan Dinas Pertambangan dan Energi. 2. Dalam menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud yang tersebut di atas, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyusun Rencana kerja tahunan sekretariat untuk dijadikan acuan kerja. b. Membagi tugas kepada sub bagian dengan memberikan disposisi sesuai bidang tugas, agar pekerjaan berjalan lancar. c. Memeriksa surat-surat masuk dengan membaca isi surat untuk mengetahui maksud dan proses lebih lanjut. d. Mendistribusikan surat-surat masuk kepada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan disposisi Kepala Dinas untuk diproses lebih lanjut. e. Memeriksa konsep bawahan dengan membaca dan menambah atau mengurangi kata/kalimat atau angka yang kurang jelas agar isinya mudah dipahami oleh orang yang membaca. f. Melaksanakan paraf/koreksi terhadap setiap naskah dinas yang akan dikeluarkan sebagai pertanggungjawaban kebenarannya. g. Mengontrol/mengecek pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan arahan agar pekerjaan selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan. h. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. i. j. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya penyelesaian masalah. Membuat rencana dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas untuk dijadikan bahan pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi.

k. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai ketentuan dengan memperhatikan hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier. l. Meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Tata Usaha atau melakukan kegiatan lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kerja.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 6 Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian a. Sub Bagian umum perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, Penyusunan Progaram bagian kearsipan, Perjalanan Dinas, Perlengkapan, Inventaris, Kepegawaian, menyusun Pedoman dan Petunjuk Pembinaan Pegawai, Dokumentasi dan Informasi serta hubungan masyarakat. b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Sub Bagian Umum perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

5

-

Membuat rencana kerja tahunan Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian untuk dijadikan acuan kerja. Memberikan tugas kepada bawahan dengan disposisi atau lisan sesuai bagian tugas agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Melakukan Inventarisasi barang kebutuhan dan perlengkapan untuk dijadikan bahan penyusun rencana pemeliharaan / pengadaan barang dan perlengkapan teknis. Melakukan pengelolaan administrasi Kepegawaian masing-masing pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, cuti, kaniakan gaji berkala serta administrasi kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Menyiapkan data pegawai secara sistematis dalam DUK dan lain-lain yang dijadikan bahan pembinaan karir pegawai. Melaksanakan pengelolaan Naskah Dinas yang akan dikeluarkan, meliputi; pemberian nomor, pengetikan/penggandaan, pengumpulan, pengukuran, ekspedisi dan pengarsipan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Melaksanakan pengelolaan surat masuk, meliputi; penerimaan, pemberian nomor disposisi dan penyaluran pada unit pengelolaan sesuai ketentuan. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi; dokumentasi, Perjalanan Dinas, penyimpan dan prasarana pendukung pertemuan, rapat dinas dan urusan kerumahtanggaan lainnya. Melaksanakan pengadaan barang dan perlengkapan dengan melakukan distribusi barang dan perlengkapan dinas ke unit kerja dalam lingkungan sesuai rencana. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dengan inventarisasi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Umum dan Kepegawaian untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kerja. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai ketentuan dengan memperketat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karir. Melaksanakan Tugas kedinasan lain sesuai yang diperintahkan oleh atasan.

-

-

-

-

-

Pasal 7 Sub Bagian Keuangan dan Anggaran a. Sub Bagian Keuangan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Anggaran yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan penyusunan Anggaran, Pembukuan dan Pertanggungjawaban serta laporan Keuangan Dalam meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Sub Bagian Keuangan dan Anggaran mepunyai fungsi sebagai berikut : Membuat rencana kerja tahunan Sub Bagian Keuangan dan Anggaran untuk dijadikan acuan kerja Memberikan tugas kepada bawahan dengan disposisi atau lisan agar pekerjaan berjalan lancar 6

b.

-

Menyusun Anggaran Dinas sesuai Program Kerja. Melakukan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dinas secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku. Memberikan petunjuk teknis pengelolaan pembukuan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bendaharawan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mengoreksi laporan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang berlaku. masing-masing bendaharawan

-

Mengontrol atau mengecek pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan agar pekerjaan selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan serta mencari upaya pemecahan masalah. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai ketentuan dengan memperhatikan hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas ke sekertariat dan bahan untuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi tahunan. Meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan atau melakukan kegiatan lain yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kerja. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan. Pasal 8 Sub Bagian Program

-

-

a.

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dengan melaksanakan urusan penyusunan program kerja, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tersebut di atas, Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut : Membuat rencana kerja tahunan Sub Bagian Program untuk dijadikan acuan kerja. Memberikan tugas kepada bawahan dengan disposisi atau lisan agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan bidang pertambangan dan energi. Membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas ke sekretariat dan bahan untuk pertanggungjawaban tahunan Dinas Pertambangan dan Energi. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah.

b.

7

-

Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai ketentuan dengan memperlihatkan hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier. Meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari buku-buku atau ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan atau melakukan kegiatan lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kerja. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperuntukkan oleh atasan. Bagian Ketiga BIDANG SUMBER DAYA MINERAL Pasal 9

-

Bidang Sumber Daya Mineral, membawahi 3 Kepala Seksi, yaitu : - Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Bencana Alam Geologi dan Gerak Tanah - Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah. Bidang Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan dan menyusun kebijakan, pembinaan dan pengawasan, perizinan, inventarisasi dan pelaporan Geologi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang mempunyai Fungsi : 1. Menyusun Rencana program kerja selama satu tahun sebagai bahan acuan kerjadalam rangka melaksanakan Penelitian, Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Penambangan. 2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Mineral, sesuai dengan peraturan serta kebijakan pemerintah. 3. Memberikan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Mineral. 4. Melaksanakan survey dasar Geologi. 5. Melaksanakan Inventarisasi Sumber Daya Mineral. 6. Melaksanakan pemantauan bencana gerakan bawah tanah. 7. Melaksanakan penurapan Air Bawah Tanah. 8. Membuat Peta Potensi Bahan Tambang. 9. Melaksanakan tugas koordinasi lain yang diberikan oleh atasan. 10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 10 Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun Rencana Kerja Penyelidikan Geologi dan Menginventarisasi Sumber Daya Mineral. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, kepala seksi mempunyai fungsi : 1. Membuat rencana kerja tahunan seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral. 2. Melaksanakan penelitian Geologi Teknik dan Sumber Daya Mineral. 3. Membuat peta potensi bahan galian. 4. Melaksanakan pembinaan pengusahaan pertambangan Sumber Daya Mineral. 5. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Sumber Daya Mineral. 6. Meningkatkan pengetahuan Teknis Geologi dan Sumber Daya Mineral melalui pendidikan dan pelatihan teknis. 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 8. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral. 8

9.

Menginventarisasi permasalahana yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan permasalahan. Pasal 11 Seksi Bencana Alam Geologi dan Gerakan Tanah

Seksi Bencana Alam Geologi dan Gerak Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana kerja, Penyelidikan Bencana Alam Geologi dan Gerak Tanah Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi : 1. Melakukan penyelidikan Geologi Teknik dan Geologi Tata Gerakan Tanah untuk perencanaan pengembangan wilayah kerja. 2. Menginventarisasi terhadap wilayah yang rawan bencana alam geologi. 3. Melakukan upaya upaya preventif penangulangan bahaya bencana alam geologi dan gerakan tanah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. 4. Melakukan peninjauan langsung terhadap lingkungan yang terkena dampak limbah bersama dengan instansi terkait. 5. Meningkatkan pengetahuan teknis terhadap bahaya bencana alam geologi dan gerak tanah. 6. Meningkatkan pengetahuan teknis konservasi lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan teknis, serta diklat struktural. 7. Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 8. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi konservsi lingkungan kepada Kepala Bidang Bencana Alam Geologi dan Gerakan Tanah. 9. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masaalah. Pasal 12 Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah Seksi Pengelolaan Air Bawah tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam membuat rencana kerja tahunan seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan tugas. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, kepala seksi mempunyai fungsi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Memberikan perizinan dalam rangka pengelolaan Air Bawah Tanah sesuai dengan peraturan perizinan serta kebijakan pemerintah. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Air Bawah Tanah. Melaksanakan pembinaan pegusahaan pertambangan Air Bawah Tanah. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, Monitoring serta Pengawasan Pengelolaan Konversi Air Bawah Tanah. Meningkatkan pengetahuan teknis tentang Air Bawah Tanah melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan lainnya. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber daya Mineral. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah.

9

Bagian Keempat BIDANG PERTAMBANGAN UMUM Pasal 13 Bidang Pertambangan Umum dipimpin oleh seseorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu : - Seksi Bimbingan dan Perizinan - Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan - Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan. Kepala Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pengawasan, bimbingan teknis, pengaturan kebijakan inventarisasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Bidang mempunyai fungsi : 1. Menyusun rencana kerja. 2. Melaksanakan telaah kelengkapan persyaratan permohonan izin usaha pertambangan dan memeriksa peta wilayah. 3. Membuat rencana dan melakukan pengujian kelengkapan persyaratan permohonan izin dan penyiapan pembinaan permohonan perizinan. 4. Mengelola data sistem informasi perusahaan. 5. Menyiapkan peta wilayah pertambangan. 6. Mengevaluasi laporan kegiatan teknis pertambangan, kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. 7. Menganalisis penerapan prinsip konservasi usaha pertambangan. 8. Melaksanakan tugas pengawasan teknis dan pengusahaan pertambangan. 9. Menyiapkan bahan bimbingan, bahan informasi lingkungan dan bahan pengesahan sarana pengendalian pencemaran lingkungan dan gangguan lingkungan. 10. Menyiapkan rencana bimbingan penyelidikan umum eksplorasi dan bimbingan pertambangan. 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 14 Seksi Bimbingan dan Perizinan Seksi Bimbingan dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang tugasnya membantu Kepala Bidang Pertambangan Umum dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan dan perizinan. Tugas dan Fungsi : 1. Menyiapkan bahan bimbingan dan perizinan yang berkaitan dengan usaha pertambangan. 2. Memproses permohonan izin dan melaporkan hasil proses perizinan. 3. Memeriksa peta wilayah pertambangan dan melaporkan hasil pemeriksaan peta pertambangan. 4. Mengumpulkan data perusahaan untuk diolah menjadi data sistem informasi perusahaan. 5. Melakukan evaluasi kemajuan kegiatan usaha pertambangan, laporan jumlah produksi, laporan eksplorasi dan laporan pengolahan. 6. Melakukan evaluasi penerapan prinsip konservasi usaha pertambangan. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 8. Menginventarisasi semua permasalahan yang timbul dalam melaksanakan tugas dan mencari upaya untuk pemecahannya. 9. Menertibkan administrasi dan keuangan terhadap wajib pajak/ iuran dan penerimaan lain lain. 10

10. Melakukan pembinaan teknis operasional kegiatan pemungutan pajak dan penerimaan lain- lain terhadap pengusaha tambang. 11. Melakukan penetapan/ penagihan pajak/iuran dan penerimaan lain lain terhadap pemegang izin usaha pertambangan. 12. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan penetapan wajib pajak dan jumlah iuran yang akan ditagih. 13. Membuat laporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan wajib pajak/ iuran secara berkala. Pasal 15 Seksi Pengawasan Usaha Pertambanagan Tugas dan Fungsi : 1. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan penyelidikan umum, eksplorasi dan penambangan serta bimbingan pengolahan, pengaturan, penggunaan dan pemantauan lahan. 2. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan teknis penambangan, pelaksanaan konservasi pertambangan dan aspek pengusahaan pertambangan. 3. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan kegiatan jasa penunjang pertambangan umum. 4. Melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengelolaan lingkungan hidup di bidang pertambangan umum serta memberikan rekomendasi penggunaan, pengangkutan, dan penyimpanan bahan peledak (handak) dan bahan-bahan beracun berbahaya. 5. Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan tambang dan kasus lingkungan dan kejadian berbahaya. 6. Melaksanakan pengujian kualitas lingkungan, pengujian peralatan/sarana dan pengujian kondisi tempat kerja. 7. Melaksanakan inspeksi adanya maksud perubahan RKL/RPL dan atau UKL/UPL, inspeksi peralatan pengolahan limbah/penanggulangan dan pencegahan pencemaran. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 16 Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan Seksi Bimbingan dan Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan dipimpin oleh seoran Kepala seksi yang tugasnya membantu Kepala Bidang Pertambangan Umum dalam menyiapkan bahan bahan Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi mempunyai fungsi: 1. Menyusun Program dan kegiatan Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan. 2. Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan. 3. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dan pembinaan yang berkaitan dengan seksi Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan. 4. Melaksanakan bimbingan teknis Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan. 5. Mengumpulkan, mempelajari dan mengevaluasi data yang diperlukan dalam rangka penetapan zona tataguna pertambangan bahan galian. 6. Menyusun persyaratan khusus mengenai teknik penambangan, pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, UKL, dan UPL yang harus dilaksanakan oleh pengusaha pertambangan.

11

7.

8.

Mengatur dan membantu dalam hal pemberian saran teknis pelakanaan reklamasi, mengatasi atau pemanfaatanlahan penambangan dalam rangka memperhatikan dampak lingkungan fisik, kimia dan biologi. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Kelima BIDANG KETENAGALISTRIKAN Pasal 17 Bidang Ketenagalistrikan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu : - Seksi Perencanaan dan Perizinan - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan - Seksi Inventarisasi Ketenagalistrikan Kepala Bidang Energi mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, perizinan, pembinaan dan pengawasan, inventarisasi dan pelaporan pengembangan Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menyusun rencana program kerja kegiatan tahunan Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan. 2. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 3. Membuat rencana dan syarat-syarat pemberian, persetujuan, rekomendasi dan perizinan sesuai perundang-undangan yang berlaku. 4. Melaksanakan Bimbingan, Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan. 5. Menyusun/menyampaikan laporan tahunan hasil kegiatan kepada atasan. 6. Mengatur dan membantu dalam hal pemberian saran teknis pelaksanaan terhadap pengelolaan Ketenagalistrakan. 7. Melaksanakan/melakukan koordinasi dan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 18 Seksi Perencanaan dan Perizinan Seksi Perencanaan dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang tugasnya membantu Kepala Bidang Ketenagalistrikan dalam menyiapkan bahan bahan Ketenagalistrikan. Mempunyai Tugas dan Fungsi : 1. Mengumpulkan dan mengelolah data kelistrikan dan membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah. 2. Membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah dan menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah. 3. Membuat konsep rancangan besarnya kapasitas minimum pembangkit yang wajib daftar dan wajib izin usaha kelistrikan. 4. Memproses permohonan, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU), izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri (IUKS) dan izin usaha penunjang tenaga listrik (UPTL). 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

12

Pasal 19 Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang tugasnya membantu Kepala Bidang Ketenagalistrikan dalam menyiapkan bahan bahan Ketenagalistrikan Mempunyai Tugas dan Fungsi : 1. Melaksanakan pembinaan, pengendalian serta pengawasan terutama pada aspek keselamatan kerja, aspek lindungan lingkungan hidup, aspek standar teknis dan evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. 3. Melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang ketenagalistrikan. 4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan. 5. Melakukan koordinasi internal dan eksternal, serta melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan langsung. 6. Menyusun/menyampaikan laporan tahunan hasil kegiatan kepada atasan langsung. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 20 Seksi Inventasisasi Ketenagalistrikan Seksi inventarisasi ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang tugasnya membantu Kepala Bidang Ketenagalistrikan dalam menyiapkan bahan bahan Kelistrikan. Mempunyai Tugas dan Fungsi : 1. Melaksanakan pendataan pemakaian listrik non PLN. 2. Melaksanakan pendataan pemakaian listrik dari Pembangkit Energi Baru Terbarukan. 3. Menyampaikan evaluasi dan pelaporan hasil pendataan/inventarisasi ketenagalistrikan. 4. Melaksanakan/melakukan koordinasi, baik internal maupun eksternal serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung. 5. Menyusun/menyampaikan laporan tahunan hasil kegiatan kepada atasan langsung. 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Keenam BIDANG ENERGI Pasal 21 Bidang Energi dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu : - Seksi Minyak dan Gas Bumi - Seksi Energi Alternatif - Seksi Konservasi Energi Kepala Bidang Energi mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, perizinan, pembinaan dan pengawasan, inventarisasi dan pelaporan pengembangan energi. 13

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Energi mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menyusun rencana program kerja kegiatan tahunan Bidang Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan. 2. Menyusun Rencana Umum Energi Daerah 3. Melaksanakan Bimbingan, Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Bidang Energi. 4. Menyusun/menyampaikan laporan tahunan hasil kegiatan kepada atasan. 5. Melaksanakan/melakukan koordinasi dan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung. 6. Menginventarisasi dan mengawasi izin pendirian SPBU, Agen Minyak Tanah dan Agen LPG. 7. Mengatur dan membantu dalam hal pemberian saran teknis pelaksanaan terhadap pengelolaan Minyak dan Gas Bumi. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 22 Seksi Minyak dan Gas Bumi Seksi minyak dan gas bumi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang tugasnya membantu Kepala Bidang Energi dalam menyiapkan bahan bahan Minyak dan gas Bumi. Mempunyai Tugas dan Fungsi : 1. Menyusun rencana program kerja kegiatan tahunan seksi Minyak dan gas Bumi. 2. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan adminstrasi dan teknis terhadap pengusahaan Minyak dan Gas Bumi serta menyusun/menyampaikan hasilnya kepada atasan. 3. Memproses permohonan izin pendirian SPBU, agen minyak tanah dan agen gas LPG. 4. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan, penimbunan dan pendistribusian BBM, minyak tanah dan LPG. 5. Melaksanakan/melakukan koordinasi dan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung. 6. Menyusun/menyampaikan laporan tahunan hasil kegiatan kepada atasan langsung. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 23 Seksi Energi Alternatif Seksi Energi Alternatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang tugasnya membantu Kepala Bidang Energi dalam menyiapkan bahan bahan Energi Alternatif Mempunyai Tugas dan Fungsi : 1. Menyusun rencana program kerja tahunan 2. Membuat/menyusun Juknis dan Juklak tentang pengusahaan/pemanfaatan energi alternatif. 3. Melakukan inventarisasi dan kajian ilmiah tentang potensi energi alternatif dan pemanfaatannya. 4. Melakukan sosialisasi/bimbingan adminstrasi dan teknis pengusahaan/pemanfaatan energi dan pemanfaatannya. 5. Melaksanakan/melakukan pengawasan dan monitoring serta mengevaluasi terhadap pemanfaatan Energi alternatif (air, gas, matahari, angin, biogas dan biomass). 6. Melakukan koordinasi internal dan eksternal, serta melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan langsung.

14

7. 8.

Menyusun/menyampaikan laporan tahunan hasil kegiatan kepada atasan langsung. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 24 Seksi Konservasi Energi Seksi konservasi energi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang tugasnya membantu Kepala Bidang Energi dalam menyiapkan bahan bahan pemanfaatan energi. Mempunyai Tugas dan Fungsi : 1. Menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan di bidang pemanfaatan energi. 2. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energy dan pemanfaatan energi daerah. 3. Menyusun rencana/program, intensifikasi energi, diversifikasi energi dan program pemanfaatan energi. 4. Melaksanakan kegiatan pelatihan intensifikasi, diversifikasi dan pemanfaatan energi. 5. Melaksanakan/melakukan Koordinasi, baik internal maupun eksternal serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung. 6. Menyusun/menyampaikan laporan tahunan hasil kegiatan kepada atasan langsung. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. BAB IV TATA KERJA Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masingmasing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala. (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di bawahnya. 15

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku. (2) Bilamana terjadi perubahan yang diakibatkan karena hasil evaluasi penataan Perangkat Daerah, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Pasal 27 Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan potensi yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah, ternyata terdapat urusan yang potensial untuk ditangani, namun belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka sepanjang urusan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama tetap menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal ....... Mei 2010 PENJABAT BUPATI TORAJA UTARA,

Drs. H. TAUTOTO T.R SARONGALLO, M.Si

Diundangkan di Rantepao pada tanggal ........ Mei 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTE LABI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2010 NOMOR ............

16