KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan paper dengan

judul “Port State Control, Based on Tokyo MoU” tepat pada waktunya.

Paper ini dapat tersusun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu menyusun paper ini.

Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan dan sangat

jauh dari sempurna. Karena tidak ada manusia yang diciptakan sempurna sehingga penulis

hanya dapat memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Oleh sebab itu penulis

mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca yang

sekiranya dapat menyempurnakan makalah ini dan sebagai pedoman penulis dalam

melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kita semua.

Amin.

Akhir kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang

sebesar-besarnya.

Surabaya, 23 September 2014

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...............................................................................................................ii

DAFTAR ISI.............................................................................................................................iii

DAFTAR GAMBAR................................................................................................................iii

BAB I. PENDAHULUAN.........................................................................................................5

1.1. Latar Belakang...............................................................................................................5

1.2. Tujuan.............................................................................................................................5

BAB II. PORT STATE CONTROL..........................................................................................6

2.1. Pengertian Port State Control.........................................................................................6

2.2. Landasan Hukum Port State Control..............................................................................6

2.3. Tugas Port State Control................................................................................................6

2.4. Kerjasama Antara Flag State dan Port State..................................................................7

2.5. Peran Organisasi Internasional.......................................................................................7

2.5.1. International Maritime Organization (IMO)...........................................................7

2.6. Struktur Dari PSC MoU.................................................................................................8

2.7. Pihak Yang Berhak Untuk Melaksanakan Port State Control........................................8

2.8. Survei, Verifikasi dan Sertifikat.....................................................................................8

2.8.1. Survei dan Verifikasi...............................................................................................8

2.8.2. IMO Konvensi, Kode dan Instrumen Lainnya........................................................9

2.8.3. Sertifikat dan dokumen...........................................................................................9

2.9. Prosedur Inspeksi, Perbaikan dan Penahanan..............................................................10

2.9.1. Prosedur Pemeriksaan...........................................................................................10

2.9.2. Pemilihan Kapal Untuk Pemeriksaan....................................................................10

2.9.3. Jenis Pemeriksaan.................................................................................................11

2.10.Kekurangan, Penahanan dan Perbaikan.......................................................................11

2.10.1. Detention (Penahanan Kapal)................................................................................12

2.10.2. Kriteria Untuk Penahanan.....................................................................................13

BAB III. PENUTUP.................................................................................................................14

3.1. Simpulan.......................................................................................................................14

DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................................15

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Detention List Pada Tokyo MoU on Port State Control............................14

iv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada transportasi laut, keselamatan bagi kapal, awak kapal dan penumpang adalah sebuah hal yang

sangat penting. Disamping itu, kestabilan lingkungan laut dan pelabuhan juga menjadi hal yang kalah

pentingnya. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut sudah ada banyak. Kondisi kapal dan

peralatan yang digunakan juga harus memenuhi persyaratan konvensi internasional, misalnya IMO, SOLAS,

MARPOL, dan lain sebagainya. Selain itu itu juga, kapal tersebut harus berawak dan dioperasikan sesuai

dengan hokum internasional yang berlaku.

Pada tahun 1978 sejumlah negara di Eropa setuju untuk melakukan audit apakah kondisi tenaga kerja

di atas kapal sudah sesuai dengan aturan ILO. Hal itu dilakukan setelah terjai peristiwa kecelakaan sebuah

kapal tanker Amoco Cadiz yang mengalami kandas di Portsall Rocks di pantai Breton Perancis. Pada tanggal

16 Maret 1978 kapal Amoco Cadiz mengangkut 227.000 ton minyak mentah mengalami kegagalan sistem

kemudi hingga mengakibatkan kandas. Semenjak kapal Amoco Cadiz tenggelam pada tahun itu, diputuskan

juga untuk adanya audit pada keselamatan dan juga polusi. Untuk tujuan ini, pada tahun 1982 pada Paris

Memorandum of Understanding (Paris MoU) disepakati untuk mendirikan Port State Control (PSC).

Port State Control (PSC) dibentuk bertujuan sebagai back up untuk flag state yang kurang baik

dalam mengawasi kapal-kapal mereka. Banyak konvensi IMO yang mengatur bahwa perlunya diadakan

inspeksi bagi kapal-kapal yang mengunjungi pelabuhan asing untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut

memenuhi kersyaratan IMO. Inspeksi ini awalnya ditujukan sebagai back up untuk flag state. Namun setelah

diperhatikan PSC ini akan efektif jika dijalankan per-regional atau di bagi menjadi beberapa wilayah.

Merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah kapal untuk memnuhi persyaratan IMO agar dapat mengujingi

pelabuhan – pelabuhan di negara – negara tertentu..

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan port state

control, tugas dan prosedur serta tanggung jawab dari port state control officer.

5

BAB II. PORT STATE CONTROL

2.1. Pengertian Port State Control

Port State Control (PSC) adalah pemeriksaan kapal asing di pelabuhan nasional

lainnya oleh petugas PSC (inspektur) yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa awak kapal,

kondisi, perlengkapan dan peralatan kapal serta sertifikat yang dibawa oleh kapal tersebut

sesuai dengan persyaratan konvensi internasional (misalnya SOLAS, MARPOL, STCW, dll).

Selain itu juga menunjukkan bahwa kapal tersebut berawak dan dioperasikan sesuai dengan

hukum internasional yang berlaku

2.2. Landasan Hukum Port State Control

Secara teknis konvensi IMO banyak yang berisi ketentuan untuk kapal yang akan

diperiksa ketika mereka mengunjungi pelabuhan asing untuk memastikan bahwa mereka

memenuhi persyaratan IMO. Inspeksi tersebut awalnya ditujukan untuk menjadi back up

pelaksanaan flag state, tetapi berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa mereka dapat

sangat efektif, terutama jika diselenggarakan secara regional. Sebuah kapal akan ke

pelabuhan di suatu negara biasanya akan mengunjungi negara-negara lain di kawasan sebelum

memulai perjalanan pulang dan itu adalah untuk keuntungan semua orang jika inspeksi dapat

erat terkoordinasi.

Hal ini memastikan bahwa sebanyak mungkin kapal diperiksa tetapi pada saat yang

sama mencegah kapal yang tertunda oleh inspeksi yang tidak perlu. Tanggung jawab utama

untuk standar kapal dimiliki oleh flag state, tetapi port state contol menyediakan "jaringan

pengamanan" untuk menangkap kapal-kapal yang dibawah standar.

IMO telah mendorong pembentukan organisasi port state control regional dan

perjanjian pada port state control - Memorandum of Understanding atau MoU - telah

ditandatangani mencakup seluruh lautan di dunia: Eropa dan Atlantik utara (Paris MoU), Asia

dan Pasifik (Tokyo MoU), Amerika Latin (Acuerdo de Viña del Mar), Karibia (Caribbean

MoU), Barat dan Afrika Tengah (Abuja MoU), wilayah Laut Hitam (Black Sea MoU);

Mediterania (Mediterranean MoU), Samudera Hindia (Indian Ocean MoU), dan Riyadh MoU.

2.3. Tugas Port State Control

Tugas PSC adalah untuk memastikan bahwa kapal memenuhi ketentuan dari

instrumen (peraturan) yang relevan didasarkan atas pemilik, master dan flag state. Beberapa

flag state gagal untuk memenuhi tugas mereka yang ada di dalam instrumen hukum

6

internasional yang telah disepakati karena ada beberapa kapal yang berlayar dalam

kondisi yang tidak aman, dapat mengancam kehidupan dan lingkungan laut. Port State

Control adalah serangkaian prosedur pemeriksaan untuk kapal-kapal yang tidak memenuhi

standar peraturan dari IMO.

Secara umum tugas dasar PSC adalah sebagai berikut :

• Tanggung jawab utama untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi

maritim internasional terletak pada pemilik kapal / operator; tanggung jawab untuk

memastikan kepatuhan dari kapal tersebut tersebut tetap berdasarkan Flag State.

• Negara-negara anggota di masing-masing MOU telah menyetujui untuk memeriksa

perkiraan persentase dari jumlah kapal asing yang mengunjungi pelabuhan di negara

tersebut.

• Konvensi IMO dan ILO memberikan dasar untuk inspeksi berdasarkan Paris MOU.

• Umumnya tidak akan diperiksa dalam waktu enam bulan setelah pemeriksaan sebelumnya

dalam pelabuhan yang ada di MoU, kecuali ada alasan khusus yang jelas untuk

pemeriksaan.

• Segala cara yang memungkinkan akan dicoba untuk menghindari penahanan kapal yang

terlalu lama.

• Pemeriksaan umumnya dilakukan tanpa pemberitahuan.

2.4. Kerjasama Antara Flag State dan Port State

Tanggung jawab utama terletak pada flag state. Namun, dengan berbagai alasan

beberapa flag state tidak mampu memenuhi peraturan yang sesuai dengan konvensi

mengakibatkan adanya kapal-kapal yang di bawah standar. Karena itu, kerjasama antara flag

states dan port states perlu dikembangkan.

2.5. Peran Organisasi Internasional

2.5.1. International Maritime Organization (IMO)

Beberapa konvensi IMO berisi peraturan yang memungkinkan pemerintah untuk

memeriksa kapal-kapal asing yang mengunjungi pelabuhan mereka untuk memastikan bahwa

kapal tersebut memenuhi peraturan internasional (terutama IMO). Hal ini memerlukan suatu

kerjasama dalam hal administrasi serta tim surveyor dan inspektur. Meskipun memang

memerlukan biaya yang cukup mahal. Tapi, dengan menggabungkan dengan negara-negara

lain untuk membentuk Regional Port

7

State Control, biaya yang diperlukan dapat dikurangi dan dapat meningkatkan efektivitas

program ini.

Perjanjian regional pertama diadakan di Eropa Barat pada tahun 1982 melalui Paris

Memorandum of Understanding on Port State Control. Sejak saat itu perjanjian regional

serupa telah diadakan di Amerika Latin, Asia Pasifik, Karibia, Mediterania dan yang paling

baru di Afrika Barat dan Tengah.

2.6. Struktur Dari PSC MoU

Badan eksekutif dari PSC MOU adalah Port State Control Committee. Hal ini terdiri

dari wakil-wakil dari peserta otoritas maritim dan European Commission. Port State Control

Committee mengadakan pertemuan sekali setahun, atau jika diperlukan.

Perwakilan dari Organisasi Maritim Internasional (IMO), Organisasi Buruh

Internasional (ILO) dan European Commission berpartisipasi sebagai pengamat dalam

pertemuan Port State Control Committee, serta perwakilan dari beberapa bekerja sama

otoritas maritim. Yang dibahas biasanya masalah tentang kebijakan, keuangan dan

administrasi dan dibantu oleh badan-badan teknis yang ditetapkan dalam organisasi.

2.7. Pihak Yang Berhak Untuk Melaksanakan Port State Control

Port State Control dilakukan oleh Port State Control Officer (PSCO). PSCO adalah

orang yang berwenang untuk melakukan inspeksi sesuai dengan MOU dan instrumen yang

relevan, oleh otoritas maritim Port State dan bertindak di bawah otoritas tersebut. Semua

PSCO membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh otoritas maritim mereka. Seminar

pelatihan untuk PSCOs diselenggarakan untuk memastikan prosedur pemeriksaan yang efektif

dan harmonis, yang diikuti seluruh daerah MOU ini. Seminar-seminar untuk memastikan

bahwa para PSCO mengetahui perkembangan teknis dan amandemen dari MoU.

2.8. Survei, Verifikasi dan Sertifikat

2.8.1. Survei dan Verifikasi

Semua kapal harus disurvei dan diverifikasi oleh petugas administrasi negara atau

organisasi yang diakui (ROs) / organisasi keamanan yang diakui (RSOS) / surveyor

yang diangkat sehingga sertifikat yang relevan bisa dikeluarkan untuk menetapkan

bahwa kapal dirancang, dibangun, dipelihara dan dikelola sesuai dengan persyaratan

Konvensi IMO, Codes dan instrumen lainnya.

8

2.8.2. Konvensi, Codes dan Instrumen Lainnya

1. Konvensi:

SOLAS, MARPOL, Loadlines, Tonnage 69, colreg 72, Konvensi AFS 2001 dan

sebagainya;

2. Kode (Codes):

ISM, ISPS, HSC 1994/2000, IBC / BHC, IGC / GC, MODU, SPS codes dan

sebagainya;

3. Instrumen lainnya:

Implementasi global dan seragam dari Harmonized System of Survey and Certification

(HSSC) (resolution A.883(21))

Pedoman Survei berdasarkan Harmonized System of Survey and Certification (HSSC)

2011 (resolution A.1053 (27), yang diamandemen dengan A.1076 (28))

Kode Internasional pada program inspeksi survei lanjutan dari kapal curah dan kapal

tanker minyak, 2011 (2011 ESP Kode) (resolution A.1049 (27), yang telah

diamandemen)

Survei dan inspeksi kapal penumpang ro-ro (resolusi A.794 (19))

Revisi Pedoman pelaksanaan Manajemen Keselamatan Internasional (ISM) Code oleh

Administrasi/ pemerintahan (resolusi A.1071 (28))

Petunjuk Praktis pada kontrol dan kesesuaian ukuran-ukuran untuk meningkatkan

keamanan maritim (MSC.159 (78))

Dan sebagainya.

2.8.3. Sertifikat dan dokumen

Sertifikat dan dokumen yang diperlukan untuk dibawa di atas kapal yang terdaftar di

FAL.2 / Circ.127-MEPC.1 / Circ.817-MSC.1 / Circ.1462, yang diterbitkan pada 1 Juli

2013 dan secara rutin diperbarui.

Sertifikat dan dokumen, yang diterbitkan oleh petugas administrasi negara atau ROs /

RSOS / surveyor yang berwenang untuk tujuan tersebut tunduk pada pemeriksaan

yang dilakukan oleh Port State Control Officer (PSCO). Pelaporan pembebasan di

bawah instrumen IMO wajib dilakukan oleh administrasi negara, serta penyediaan

spesimen sertifikat, diatur menggunakan GISIS module on Survey and Certification

yang dapat diakses oleh member (resolution A.1074(28) dalam notification and

circulation via GISIS).

9

2.9. Prosedur Inspeksi, Perbaikan dan Penahanan

Sebagai implementasi dari Memorandum ini, Otoritas akan melakukan inspeksi-

inspeksi yang terdiri dari, mengunjungi kapal untuk mengecek kelengkapan sertifikat-

sertifikat dan dokumen-dokumen. Selanjutnya Authorities akan mengecek secara detail

kondisi kapal sepenuhnya, keadaan awak kapal, perlengkapan-perlengkapan, ruang mesin dan

akomodasi serta higienitas di kapal tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang

berlaku.

Jika ada sertifikat-sertifikat penting yang hilang atau jika keadaan kapal, awak kapal,

atau perlengkapan-perlengkapan yang ada di kapal tersebut tidak memenuhi ketentuan yang

ada dan jika kapten kapal atau awak kapal tersebut tidak mempedulikan prosedur yang

berhubungan dengan keselamatan kapal atau pencegahan pencemaran akan ada sanksi khusus

yang dikenakan dan akan dilakukan inspeksi yang lebih detil berdasarkan manual

2.9.1. Prosedur Pemeriksaan

Port State Control di atas kapal biasanya dimulai dengan pemeriksaan dokumen-

dokumen berikut:

Sertifikat Tonase Internasional;

Sertifikat Loadline Internasional;

Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang;

Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal;

Sertifikat Keamanan Perlengkapan Kapal ;

Sertifikat Radio Keselamatan Kapal

Sertifikat Keselamatan Angkutan Kapal

Sertifikat Manajemen Keselamatan

Sertifikat Keamanan Kapal Internasional

Informasi Stabilitas;

Informasi Penanganan Muatan;

Manual/Tata Cara Pengamanan Barang/ Muatan

Dokumen tentang Minimal Awak Kapal;

Sertifikat untuk master, petugas atau penilaian;

Sertifikat Pencegahan Pencemaran Minyak Internasional;

Sertifikat Internasional untuk Pengangkutan Bahan Beracun Cair;

Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran dari Pembuangan Kapal;

Sertifikat Internasional Pencegahan Polusi Udara;

10

International Anti-fouling System Certificate;

Oil Record Book;

Shipboard Oil Pollution Emergency Plan;

Garbage Management Plan;

Garbage Record Book; dan sebagainya

Jika ada sertifikat atau dokumen yang tidak sah atau jika ada 'dasar-dasar yang kuat’

untuk percaya bahwa kondisi kapal, peralatan atau ABK di kapal tersebut tidak memenuhi

persyaratan konvensi yang relevan, inspeksi yang lebih rinci akan dilakukan.

Jika kapal tersebut dinyatakan memenuhi, maka PSCO akan mengeluarkan laporan

inspeksi ke master kapal. Selanjutnya, data dari kapal masing-masing dan hasil

pemeriksaan akan disimpan pada database komputer pusat MOU ini.

Berikut ini adalah contoh "dasar-dasar yang kuat" :

• Sebuah laporan atau pemberitahuan oleh Otoritas lain;

• Laporan atau pengaduan oleh master, anggota kru, atau setiap orang atau organisasi

dengan kepentingan yang jelas dalam pengoperasian kapal, kecuali jika Otoritas

Pelabuhan menganggap complain tersebut tidak berdasar dan tidak perlu ditindaklanjuti.

• Kapal dituduh dugaan pelanggaran ketentuan pembuangan zat-zat atau limbah

berbahaya;

• Kapal mengalami tabrakan atau kerusakan dalam perjalanan ke pelabuhan;

• Pembuangan emisi yang berbahaya tidak diikuti dengan prosedur pembatalan yang

tepat;

• Kapal telah diidentifikasi sebagai prioritas untuk pemeriksaan;

• Kapal ini mengibarkan bendera dari pihak yang tidak relevan.

Selanjutnya, kontrol pada kepatuhan dengan persyaratan operasional kapal dapat

dimasukkan dalam prosedur pengendalian, terutama jika PSCO memiliki alasan yang kuat

bahwa kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.

2.9.2. Pemilihan Kapal Untuk Pemeriksaan

Setiap hari sejumlah kapal akan dipilih untuk diinspeksi oleh Port State pada suatu

wilayah. Dalam memilih kapal untuk inspeksi Otoritas akan memberikan prioritas

kepada:

1. Kapal yang telah dilaporkan oleh otoritas lain;

2. Kapal yang telah menjadi subyek dari laporan atau pengaduan oleh kapten,

anggota kru, atau orang lain atau organisasi dengan alasan keselamatan operasi

11

kapal, kapal hidup dan kondisi atau pencegahan polusi kerja, kecuali Otoritas yang

bersangkutan tidak menemukan masalah yang dilaporkan.

3. Kapal yang telah diizinkan untuk meninggalkan pelabuhan suatu negara, yang

sedang dikenai defisiensi dan harus diperbaiki dan disurvei kembali dalam jangka

waktu yang telah ditentukan

4. Kapal yang telah dilaporkan oleh pilot atau otoritas pelabuhan sebagai memiliki

kekurangan yang mungkin merugikan navigasi yang aman mereka;

5. Kapal yang mengangkut barang-barang berbahaya atau polusi, yang tidak

melaporkan semua informasi yang detail mengenai keterangan umum kapal dan

hal-hal mengenai barang yang diangkut dan dampak-dampaknya bagi lingkungan

2.9.3. Jenis Pemeriksaan

a. Secara umum :

Sertifikat & Dokumen (Crew dan kondisi kapal termasuk ruang mesin dan akomodasi

memenuhi standar internasional)

b. Secara detil :

Dalam sertifikat / dokumen yang tidak valid atau dasar-dasar yang kuat bahwa kondisi

kapal tidak memenuhi standar internasional yang diperpanjang sekali setahun. Kapal-

kapal yang diinspeksi adalah:

• Kapal Penumpang

• Kapal Tanker Gas dan Bahan Kimia, yang umurnya lebih dari 10 tahun

• Bulk carriers, yang umurnya lebih dari 12 tahun

• Kapal Tanker Minyak, yang umurnya 5 tahun atau kurang berdasarkan pertama kali

beroperasi sesuai dengan MARPOL 73/78

2.10. Kekurangan, Penahanan dan Perbaikan

Ketika kekurangan yang ditemukan selama pemeriksaan dan tindakan yang sesuai,

diisi pada laporan inspeksi. Beberapa contoh tindakan yang diambil adalah kapal akan ditahan

dan kapten/master diminta untuk memperbaiki kapal sebelum berlayar.

Pada prinsipnya, semua kekurangan harus diperbaiki sebelum keberangkatan kapal.

Berikut ini adalah kriteria utama untuk penahanan kapal:

• Kapal yang tidak diperbolehkan untuk melaut akan ditahan pada pemeriksaan pertama,

tidak peduli berapa lama waktu kapal ini dijadwalkan tinggal di pelabuhan;

• Kekurangan kapal yang sangat serius harus diperbaiki sebelum kapal berlayar.

12

Kekurangan yang ada jelas berbahaya bagi keselamatan, kesehatan atau lingkungan,

Otoritas Maritim akan memastikan bahwa kekurangan tersebut diperbaiki sebelum kapal

diperbolehkan untuk melanjutkan ke laut dan untuk tujuan ini mereka akan menahan kapal

atau mengeluarkan larangan yang sah untuk kapal tersebut dapat melanjutkan operasi. Flag

State akan segera diberitahu jika kekurangan tidak dapat diperbaiki di pelabuhan tempat kapal

tersebut berlabuh, otoritas maritim memungkinkan kapal untuk melanjutkan ke port lain.

Dalam hal ini pemeriksaan tindak lanjut akan biasanya dilakukan di pelabuhan

masing-masing ini. Dalam hal penahanan kapal, yang PSCO akan mencatat informasi tentang

pemilik atau operator kapal pada saat penahanan. Master kapal akan diminta tanda tangan

untuk mengkonfirmasi informasi ini. Ketika kapal telah ditahan semua biaya yang timbul oleh

Port State untuk memeriksa kapal akan dibebankan kepada pemilik atau operator kapal atau

wakilnya.

Penahanan tidak akan dicabut sampai pembayaran penuh telah dibuat atau jaminan

yang memadai telah diberikan untuk penggantian biaya. Pemilik atau operator kapal memiliki

hak banding terhadap keputusan penahanan yang diambil oleh otoritas Port State. Pada

kesimpulan dari pemeriksaan, master kapal akan diberikan dokumen yang menunjukkan hasil

inspeksi dan rincian dari setiap tindakan perlu diambil.

2.10.1. Detention (Penahanan Kapal)

Dari kontrol awal dan pemeriksaan yang rinci meliputi kondisi keseluruhan kapal dan

perlengkapannya, juga keadaan ABK dan lingkungan kerja ABK yaitu kapal itu sendiri tidak

memenuhi standar. Pihak Otoritas berhak menahan kapal sampai pihak yang bertanggung

jawab telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kapal

sesuai dengan persyaratan/ instrumen yang relevan.

Di bawah Port State Control (PSC), pemeriksaan kapal di pelabuhan akan diambil

oleh Port State Control Officer (PSCO). Annual report Paris MoU melaporkan total 74.713

kekurangan dicatat selama inspeksi PSC pada tahun 2007 kekurangan ini mengakibatkan

1.250 penahanan pada tahun yang sama. Penahanan kapal adalah tindakan terakhir dari PSCO

yang telah menemukan kekurangan pada kapal.

Tahapan penahanan kapal yang memiliki kekurangan oleh PSCO adalah sebagai berikut,

1. Kekurangan dapat diperbaiki dalam waktu 14 hari untuk pelanggaran ringan

2. Dalam kondisi tertentu, kekurangan dapat diperbaiki ketika kapal tiba di pelabuhan

berikutnya

3. Kekurangan harus diperbaiki sebelum kapal dapat berangkat pelabuhan;

13

4. Penahanan kapal

2.10.2. Kriteria

Untuk

Penahanan

Kriteria utama untuk penahanan adalah bahwa kapal tersebut dianggap tidak

aman untuk melanjutkan perjalanan dan kekurangan pada kapal tersebut dianggap

serius oleh inspektur.

Kekurangan ini harus diperbaiki sebelum kapal berlayar lagi. Dalam annual report

Paris MoU menyatakan bahwa kekurangan utama adalah,

1. Certification of crew

2. Safety

3. Maritime Security

4. Marine Pollution and Environment

5. Working and Living Condition

6. Operational

7. Management

Kekurangan-kekurangan ini adalah perhatian yang paling umum dari PSCO. Ketika

kekurangan ini jelas berbahaya bagi keselamatan, kesehatan, atau lingkungan, PSCO

akan memperbaiki bahaya ini sebelum kapal bisa berlayar atau menahan kapal atau

bahkan mengeluarkan larangan resmi kapal untuk beroperasi. Kekurangan ini

disebabkan oleh diri sendiri, dalam hal ini yaitu oleh operator kapal atau pemilik

kapal, penahanan di bawah PSC karena alasan yang tercantum di atas tidak mampu

mencapai frustasi untuk melepaskan kontrak di kapal.

14

Gambar 1 Contoh Detention List Pada Tokyo MoU on Port State Control

BAB III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari laporan yang kami sajikan yakni mengenai Port

State Control yaitu Port State Control merupakan sebuah perlindungan terhadap resiko yang

di alami kapal terkait operasional kapal, pemilik kapal, klasifikasi kapal dan flag state.

Dimana perlindungan ini memiliki tujuan yaitu untuk melindungi keselamatan kapal,

lingkungan dan wilayah yang akan dilewati. Setiap kerusakan yang ditemukan wajib

mendapatkan perhatian dari pemilik kapal, operator kapal, flag state dan klasifikasi.

Ketidakbenaran data-data kapal berakibat pada penahanan kapal. Penahanan kapal dilakukan

oleh PSC.

3.2. Saran

Penyusunan paper ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami sangat

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga

ilmu yang kami sampaikan dalam makalah ini dapat membantu pembaca dalam memahami

mengenai Port State Control.

15

DAFTAR PUSTAKA

International Maritime Oragnization (IMO).2014.Survey, Verifications and Certifications. (http://www.imo.org/OurWork/Safety/Implementation/Pages/SurveysAndCertification.aspx, diakses pada 21 September 2014)

International Maritime Oragnization (IMO).2014.Port State Control. http://www.imo.org/OurWork/Safety/Implementation/Pages/PortStateControl.aspx, diakses pada 21 September 2014)

Wikipedia.2014.Port State Control.___.(http://en.wikipedia.org/wiki/Port_State_Control, diakses 22 September 2014)

Anonim1.___.Basic of Port State Control (PSC).___.http://www.pomorci.com/Edukacija/80-100/Basics%20of%20Port%20State%20Control%20(PSC).pdf, diakses 23 September 2014)

16