revisi renstrasakip.pertanian.go.id/admin/file/renstra 2015-2019...dengan organisasi internasional...
TRANSCRIPT
REVISI RENSTRA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
TAHUN 2016-2019
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
1 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerja Sama Luar Negeri 2016-2019
mengacu pada Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019 sebagai
perwujudan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2005-2025.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menetapkan bahwa setiap
Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Instruksi Presiden No. 7 tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga menyatakan
bahwa setiap instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib
menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait
pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut
mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah,
penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan kinerja.
2 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
Perubahan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan
keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi di Kementerian Pertanian telah berjalan dengan
baik, namun kebijakan terhadap hasil-hasil pembangunan pertanian yang
akan dan telah dicapai belum maksimal. Dalam membantu pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal, Biro Kerja Sama Luar
Negeri melaksanakan fungsi manajemen kerja sama luar negeri di bidang
pertanian. Hal ini sejalan dengan paradigma baru pembangunan
pertanian kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebagai salah
satu pilar Nawa Cita pembangunan Kabinet Kerja.
Sebagai turunan dari Renstra Sekretariat Jenderal, maka Renstra Biro
Kerja Sama Luar Negeri disusun dengan mengedepankan reformasi
perencanaan dan pengganggaran untuk memperkuat keterkaitan antara
perencanaan dan penganggaran dengan kinerja, serta capaian kinerja
yang akuntabel. Program dan kegiatan disusun menurut skala prioritas
agar dapat menjelaskan hubungan logis antar prioritas perencanaan
organisasi, program, kegiatan, dan indikator kinerja. Sehubungan dengan
itu, penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang berkualitas merupakan tuntutan
untuk menjadikan dokumen perencanaan jangka pendek tersebut
sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
selama 5 tahun ke depan dalam mendukung peningkatan kualitas
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Sekretariat
Jenderal.
3 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
Dengan demikian, Renstra Biro Kerja Sama Luar Negeri 2016-2019 ini
akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja, RKA-KL,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Biro
Kerja Sama Luar Negeri setiap tahunnya selama periode tahun 2016-
2019.
1.2. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Kerja Sama Luar
Negeri merupakan satu unsur pendukung Sekretariat Jenderal. Biro Kerja
Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang
pertanian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama Luar Negeri
menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi dalam rangka penyiapan, pembinaan, dan
penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian.
2. Koordinasi dalam rangka penyiapan, pembinaan, dan
penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian.
3. Koordinasi dalam rangka penyiapan, pembinaan, dan
penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian.
4. Koordinasi dalam rangka penyiapan bahan dan penatausahaan
pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri.
5. Koordinasi dalam rangka penyiapan bahan dan penatausahaan
kegiatan Atase pertanian.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama
Luar Negeri.
4 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
Dalam menjalankan tugas tersebut, susunan organisasi Biro Kerja Sama
Luar Negeri terdiri dari:
1. Bagian Bilateral
2. Bagian Regional
3. Bagian Multilateral
4. Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan Atase
Pertanian
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri
KEPALA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
KEPALA BAGIAN BILATERAL
KEPALA BAGIAN REGIONAL
KEPALA BAGIAN MULTILATERAL
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PHLN
DAN ATANI
KEPALA SUB BAGIAN
ASIA DAN PASIFIK
KEPALA SUB BAGIAN
ASEAN
KEPALA SUB BAGIAN
PBB
KEPALA SUB BAGIAN
PENGELOLAAN PHLN
KEPALA SUB BAGIAN AMERIKA DAN EROPA
KEPALA SUB BAGIAN NON ASEAN
KEPALA SUB BAGIAN ORG.INT. PEMERINTAH
KEPALA SUB BAGIAN ADM. ATANI
KEPALA SUB BAGIAN AFRIKA DAN TIMTENG
KEPALA SUB BAGIAN INTRA KAWASAN
KEPALA SUB BAGIAN ORG.INT. NON PEMERINTAH
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO
5 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
1.3 Tugas, Pokok Dan Fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri
1.3.1 Bagian Bilateral
Dalam melaksanakan tugas Bagian Bilateral menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan
pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan
negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.
2. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan
pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan
negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
3. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan
pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan
negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.
Bagian Bilateral memiliki 3 subbagian, yaitu:
1. Subbagian Asia dan Pasifik.
2. Subbagian Amerika dan Eropa.
3. Subbagian Afrika dan Timur Tengah.
Bagian Bilateral menyelenggarakan tugas:
1. Subbagian Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi, pembinaan, penelaahan pelaksanaan kerja sama
di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di
kawasan Asaia dan Pasifik.
2. Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan
Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, penelaahan pelaksanaan
kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-
negara di kawasan Amerika dan Eropa.
3. Subbagian Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan
Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, penelaahan pelaksanaan
6 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-
negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.
1.3.2. Bagian Regional
Dalam melaksanakan tugas Bagian Regional menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan
pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan
lembaga ASEAN.
2. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan
pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan
lembaga-lembaga Non ASEAN.
3. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan
pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan
lembaga-lembaga Intra Kawasan.
Bagian Regional memiliki 3 subbagian, yaitu:
1. Subbagian ASEAN.
2. Subbagian Non ASEAN
3. Subbagian Intra Kawasan.
Bagian Regional menyelenggarakan tugas:
1. Subbagian ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di
bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN.
2. Subbagian Non ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja
sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-
lembaga Non ASEAN.
7 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
3. Subbagian Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja
sama di bidang pertanian dengan lembaga-lembaga Intra Kawasan.
1.3.3. Bagian Multilateral
Dalam melaksanakan tugas Bagian Multilateral menyelenggarakan
fungsi:
1. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan
pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral
dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pangan, pertanian dan
lingkungan.
2. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan
pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral
dengan organisasi Internasional Pemerintah.
3. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan
pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral
dengan organisasi Internasional Non Pemerintah.
Bagian Multilateral memiliki 3 subbagian, yaitu:
1. Subbagian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Subbagian Organisasi Internasional Pemerintah.
3. Subbagian Organisasi Internasional Non Pemerintah.
Bagian Multilateral menyelenggarakan Tugas:
1. Subbagian Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan
pelaksanaan kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang
Pangan, pertanian dan lingkungan.
2. Subbagian Organisasi Internasional Pemerintah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan
8 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral
dengan organisasi internasional pemerintah.
3. Subbagian Organisasi Internasional Non-Pemerintah mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan
penelaahan pelaksanaan kerjasama di bidang pertanian secara
multilateral dengan organisasi internasional non pemerintah.
1.3.4. Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan
Atase Pertanian.
Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah
Luar Negeri, dan Atase Pertanian menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan
pinjaman dan hibah luar negeri.
2. Pelaksanaan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian.
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama
Luar Negeri.
Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase
Pertanian memiliki 3 subbagian, yaitu:
1. Subbagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.
2. Subbagian Administrasi Atase Pertanian.
3. Subbagian Tata Usaha Biro.
Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase
Pertanian menyelenggarakan tugas:
1. Subbagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kerja
sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang
pertanian.
9 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
2. Subbagian Administrasi Atase Pertanian mempunyai tugas
melakukan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian.
3. Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelaksanaan urusan
tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
10 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
BAB. II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
2.1. Visi Sekretariat Jenderal
Menjadi lembaga manajemen dan pelayanan teknis pembangunan
pertanian yang termuka.
2.2. Misi Sekretariat Jenderal
1. Mewujudkan sistem manajemen pembangunan pertanian yang
efektif, efisien dan akuntabel.
2. Memberikan pelayanan admnistrasi dan teknis Pusat Varietas
Tanaman (PVT) pembangunan pertanian yang cepat, tepat, mudah
dan sederhana.
3. Menerapkan prinsip good governance dan clean governance.
2.3. Visi Biro Kerja Sama Luar Negeri
Menjadi institusi terdepan dalam memfasilitasi perencanaan dan
pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berintegritas,
dinamis dan berkelanjutan.
2.4. Misi Biro Kerja Sama Luar Negeri
1. Memberikan pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian
yang efisien, efektif dan akuntabel.
2. Menghasilkan komitmen kerja sama luar negeri yang mendukung
Strategi Induk Pembangunan Pertanian.
11 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
3. Mengawal implementasi tindak lanjut komitmen dalam bentuk
kegiatan kerja sama luar negeri yang berkontribusi terhadap
peningkatan kinerja pembangunan pertanian dan berkelanjutan.
2.5. Tujuan Biro Kerja Sama Luar Negeri
Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi Biro Kerja Sama
Luar Negeri sebagai berikut:
1. Menyediakan data dan informasi, serta melakukan analisis
keunggulan komparatif potensi pertanian Indonesia dan
negara/lembaga mitra.
2. Memberikan fasilitasi diplomasi/negosiasi bidang pertanian melalui
forum bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendukung
peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia
internasional; perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam
sistem perdagangan dunia; dan peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia pertanian, baik petani maupun birokrat.
3. Menunjang diplomasi politik melalui sektor pertanian dalam rangka
membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menyusun bahan dan laporan kinerja terkait kerja sama luar negeri
bidang pertanian.
2.6. Sasaran Biro Kerja Sama Luar Negeri
Sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:
1. Tersedianya data dan informasi, serta hasil analisis keunggulan
komparatif potensi pertanian Indonesia dan negara/lembaga mitra.
2. Terfasilitasinya diplomasi/negosiasi bidang pertanian melalui forum
bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendukung
peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia
12 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
internasional; perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam
sistem perdagangan dunia; dan peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia pertanian, baik petani maupun birokrat.
3. Terlaksananya diplomasi politik melalui sektor pertanian dalam
rangka membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tersusunnya bahan dan laporan kinerja terkait kerja sama luar negeri
bidang pertanian.
13 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
BAB. III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan Sekretaris Jenderal
Dalam mendukung pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan,
Sekretariat Jenderal melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat
manajerial dilakukan dengan membangun dan mengembangkan
organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian
yang efektif dan efisien melalui penerapan asas clean governance dan
good governance.
Kebijakan yang diambil merupakan serangkaian tindakan yang menjadi
keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat
yang dipengaruhi antara lain olehkedisiplinan Aparat Sipil Negara (ASN),
konsistensi kebijakan dan penerapannya, kecepatan dalam merespon
dan melayani, keterpaduan dan sinergi kegiatan yang didukung oleh
struktur organisasi yang tepat.
3.2. Strategi Sekretariat Jenderal
Strategi Sekretariat Jenderal dalam mendukung arah kebijakan tersebut
adalah dengan menetapkan strategi sebagai berikut:
1. Penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi
meliputi semua kepentingan Pusat dan Daerah.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen pembangunan
pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola,
penyelenggaraan dan kewenangan.
14 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
3. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
kualitas kerja.
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan perizinan pertanian.
5. Meningkatkan kualiatas regulasi, pelayanan bantuan hukum, dan
pelayanan pengelolaan informasi publik bidang pertanian.
6. Pengembangan sistem dan jaringan informasi pertanian guna
perolehan data yang akurat, terbaru dan tepat waktu.
7. Peningkatan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum
bilateral, regional dan multilateral.
3.3. Arah Kebijakan Biro Kerja Sama Luar Negeri
Kebijakan Biro Kerja Sama Luar Negeri diarahkan pada penguatan
perencanaan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian
melalui forum bilateral, regional dan multilateral, dalam rangka
mendukung peningkatan kinerja pembangunan pertanian nasional yang
bersifat terpadu dan terkoordinir antara instansi terkait pusat dan daerah.
3.4. Strategi Biro Kerja Sama Luar Negeri
Strategi yang digunakan sesuai arah kebijakan Biro Kerja Sama Luar
Negeri, adalah:
1. Penguatan perencanaan kerja sama melalui penyusunan grand
design yang bersifat spesifik berdasarkan keunggulan komparatif
masing-masing negara atau lembaga mitra.
2. Peningkatan peran aktif diplomasi dan negosiasi Indonesia dalam
berbagai forum pertemuan internasional bidang pertanian.
3. Peningkatan citra positif Indonesia melalui kerja sama bidang
pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
15 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
4. Peningkatan jejaring kerja pusat dan daerah, negara mitra, dan
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendukung
kepentingan pembangunan pertanian nasional.
5. Koordinasi pencapaian target Sustainable Development Gools
bidang pertanian.
6. Penguatan posisi tawar Indonesia dalam mendukung Kerja Sama
Selatan-Selatan baik dalam pengembangan kapasitas Sumber Daya
Manusia Pertanian maupun pertukaran tenaga ahli dengan negara-
negara mitra.
7. Peningkatan manajemen administrasi kerja sama luar negeri bidang
pertanian
8. Optimalisasi peran Atase Pertanian dalam mendukung promosi
pengembangan produk pertanian di pasar internasional.
9. Pengawasan terhadap pinjaman pelaksanaan peraturan terkait
pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).
10. Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi Perjalanan Dinas
Luar Negeri dalam mendukung kelancaran penugasan pejabat atau
pegawai Kementerian Pertanian.
11. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri.
16 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
BAB. IV
TARGET KINERJA
4.1. Target Kinerja Sekretariat Jenderal
Target kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal pada
periode 2016-2019 tercermin dari sasaran strategis dan indikator kinerja
serta alokasi anggaran yang tersedia untuk pencapaiannya.
Sasaran strategis Sekretariat Jenderal yang telah dipaparkan dalam Bab
sebelumnya dapat dicapai dengan menetapkan indikator kinerja yang
berisikan jenis keluaran yang akan dihasilkan baik dalam bentuk
dokumen, laporan maupun sejenisnya sesuai dengan ketersediaan
anggaran yang dialokasikan di masing-masing unit kerja lingkup
Sekretariat Jenderal.
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian
Pertanian.
2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.
3. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan
berdasarkan prolegtan dan prolegnas.
4. Persentase kerja sama luar negeri yang ditindak lanjuti.
5. Nilai kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian melalui Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM).
6. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
7. Persentase keputusan pengguna layanan data dan sistem informasi
pertanian.
8. Persentase pemberitaan positif program pembangunan pertanian.
17 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
4.2. Program Sekretariat Jenderal
Untuk mendukung implementasi kebijakan Sekretariat Jenderal diwadahi
melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Pertanian. Sasaran program Sekretariat Jenderal
adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan Kementerian
Pertanian melalui dukungan koordinasi pembinaan, kerja sama luar
negeri, pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya. Sasaran
program tersebut merupakan outcome dari berfungsinya output dari
masing-masing Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal.
4.3. Kegiatan Sekretariat Jenderal
Kegiatan jangka pendek (tahunan) Sekretariat Jenderal merupakan
cerminan dari tugas unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal
setiap tahun. Kegiatan tersebut menyesuaikan dengan unit kerja yang
membawahinya, sebagai berikut:
1. Koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian.
2. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan kearsiapan Kementerian
Pertanian.
3. Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik bidang
pertanian.
4. Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan
kepegawaian.
5. Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel
dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program
pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian.
6. Pengembangan kerja sama luar negeri untuk bidang pangan dan
pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral.
7. Pengembangan perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian.
18 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
8. Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
4.4. Program dan Kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri
Program Biro Kerja Sama luar Negeri dilakukan melalui kegiatan
Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri untuk Bidang Pangan dan
Pertanian dalam kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral.
Sedangkan kegiatan yang dilakukan Biro Kerja Sama Luar Negeri pada
periode 2016-2019 difokuskan kepada kegiatan sebagai berikut:
1. Penguatan perencanaan kegiatan kerja sama luar negeri
2. Fasilitasi diplomasi/negosiasi bidang pertanian pada berbagai forum
internasional dalam kerangka bilateral, regional, multilateral.
3. Fasilitasi tindak lanjut komitmen kerja sama.
4. Dukungan kegiatan pengembangan kerja sama luar negeri dalam
kerangka bilateral, regional dan multilateral.
4.5. Terget Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri
Guna mencapai tujuan visi dan misi, maka Biro Kerja Sama Luar Negeri
menyusun sasaran organisasi dimana masing-masing sasaran dimaksud
terdapat indikator kinerja yang ingin dihasilkan selama periode tahun
2015 - 2019, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya
kerjasama luar negeri bidang pertanian baik secara bilateral, regional,
maupun multilateral dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian
yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Seperti tertuang dalam Perjanjian Kinerja awal, Biro KLN memiliki satu
sasaran strategis yaitu meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama
luar negeri di bidang pangan dan pertanian, yang terdiri dari 3 (tiga)
19 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
indikator utama, yaitu: (1) IKU 1. Kesepakatan kerjasama luar negeri
yang ditindaklanjuti; (2) IKU 2. Pengadministrasian proyek yang didanai
oleh PHLN; (3) IKU 3. Kerjasama bidang pertanian yang difasilitasi oleh
Atase Pertanian di luar negeri.
Di tahun 2018, Biro KLN mengalami perubahan target kinerja menjadi 2
(dua) sasaran strategis, yaitu (i) meningkatnya kepuasan unit kerja
eselon I terhadap layanan Kesekretariatan yang diberikan Sekretariat
Jenderal; dan (ii) meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar
negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan
multilateral.
Secara detail, sasaran strategis Biro KLN dapat dilihat pada tabel 1 dan 2
di bawah ini.
Table 1 Sasaran Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
TARGET
2018 (%)
1. Meningkatnya
intensitas dan
kualitas
kerjasama luar
negeri di bidang
pangan dan
pertanian
IKU 1. Kesepakatan kerjasama
luar negeri yang ditindaklanjuti
82
IKU 2. Pengadministrasian proyek
yang didanai dengan PHLN
80
IKU 3. Kerjasama bidang
pertanian yang difasilitasi oleh
Atase Pertanian di luar negeri
70
20 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
Table 2. Sasaran Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018
(revisi)
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR TARGET
1. Meningkatnya
kepuasan unit kerja
eselon I terhadap
layanan
Kesekretariatan
yang diberikan
Sekretariat Jenderal
Tingkat Kepuasan Unit
Eselon I terhadap layanan
Biro Kerja sama luar Negeri
(skala likert 1 – 4)
3
2. Meningkatnya
intensitas dan
kualitas kerjasama
luar negeri di bidang
pertanian melalui
forum bilateral,
regional dan
multilateral
Rasio kesepakatan
kerjasama yang
ditindaklanjuti terhadap total
kesepakatan kerjasama
yang dibuat (%)
30
Dari sasaran strategis Biro KLN yang telah direvisi tersebut, adapun
penjabaran secara detail cascading untuk Indikator Kinerja
Aktivitas/Kegiatan di level Eselon III dan IV dapat diuraikan sebagai
berikut:
21 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
21
Sasaran
Kegiatan (SK)
IKSK Cascading IKA
level III
Inisiatif strategis level III Cascading IKA level IV Inisiatif strategis level IV
Meningkatnya
kepuasan unit
kerja eselon I
terhadap
layanan
Kesekretariata
n yang
diberikan
Sekretariat
Jenderal
Tingkat Kepuasan Unit
Eselon I terhadap
layanan Biro Kerjasama
Luar Negeri (Skala likert
3)
Tingkat Kepuasan
Unit Eselon I
terhadap layanan
Bagian Bilateral
(Skala likert (1-4))
Melaksanakan kerjasama
bilateral
tingkat kepuasan unit eselon I
terhadap layanan subbagian
Asia dan Pasifik (skala likert
1-4)
Melaksanakan kerjasama
dengan negara-negara
Asia Pasifik
tingkat kepuasan unit eselon I
terhadap layanan subbagian
Amerika dan Eropa(skala
likert 1-4)
Melaksanakan kerjasama
dengan negara-negara
Amerika dan Eropa
Tingkat kepuasan unit eselon
I terhadap layanan subbagian
Afrika dan Timur
Tengah(skala liket 1-4 )
Melaksanakan kerjasama
dengan negara afrika dan
timur tengah
Tingkat Kepuasan
Unit Eselon I
terhadap layanan
Bagian Regional
(Skala likert (1-4))
Melaksanakan kerjasama
Regional
Tingkat kepuasan unit eselon
I terhadap layanan subbagian
ASEAN (skala likert 1-4)
Melaksanakan Kerjasama
dengan lembaga ASEAN
Tingkat kepuasan unit eselon
I terhadap layanan Non
ASEAN (skala likert 1-4)
Melaksanakan Kerjasama
dengan lembaga Non
ASEAN
22 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
22 Sasaran
Kegiatan (SK)
IKSK Cascading IKA
level III
Inisiatif strategis level III Cascading IKA level IV Inisiatif strategis level IV
Tingkat kepuasan unit eselon
I terhadap layanan lembaga
Intra Kawasan (skala likert 1-
4)
Melaksanakan Kerjasama
dengan lembaga Intra
Kawasan
Tingkat Kepuasan
Unit Eselon I
terhadap layanan
Bagian Multilateral
(Skala likert (1-4))
Melaksanakan kerjasama
Multilateral
Tingkat kepuasan Unit Eselon
I terhadap layanan subbagian
Perserikatan Bangsa-bangsa
( skala likert 1-4)
Melaksanakan kerjasama
perserikatan bangsa
bangsa
Tingkat kepuasan unit eselon
I terhadap layanan subbagian
Organisasi Internasional
Pemerintah(skala likert 1-4))
Melaksanakan Kerjasama
dengan organisasi
Internasional Pemerintah
Tingkat kepuasan unit eselon
I terhadap layanan subbagian
Organisasi Non Internasional
Pemerintah(skala likert 1-4)
Melaksanakan kerjasama
dengan organisasi
Internasional Non
Pemerintah
Tingkat Kepuasan
Unit Eselon I
terhadap layanan
Mengelola proses layanan
tata usaha dan Rumah
Tangga Biro
Tingkat kepuasan unit eselon
I terhadap layanan subbagian
Tata Usaha Biro (skala likert
Memfasilitasi Dokumen
Perjalanan Dinas Luar
Negeri
23 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
23 Sasaran
Kegiatan (SK)
IKSK Cascading IKA
level III
Inisiatif strategis level III Cascading IKA level IV Inisiatif strategis level IV
Bagian
Pengelolaan
Pinjaman dan
Hibah Luar Negeri
Dan Atase
Pertanian(Skala
likert (1-4))
1-4) Memfasilitasi Pertemuan
dalam dan luar negeri
Melaksanakan proses
ketatausahaan
Melaksanakan operasional
dan pemeliharaan kantor
Mengelola proses layanan
pengelolaan PHLN
Tingkat kepuasan unit eselon
I terhadap layanan subbagian
PHLN (skala likert 1-4)
Memfasilitasi proses
administrasi PHLN bidang
pertanian
Mengelola administrasi
Atase Pertanian
Tingkat kepuasan unit eselon
I terhadap layanan subbagian
Administrasi Atase Pertanian
(skala likert 1-4)
Memfasilitasi proses
administrasi Atase
Pertanian
Meningkatnya
intensitas dan
kualitas
kerjasama luar
negeri di
bidang
Rasio kesepakatan
kerjasama yang
ditindaklanjuti terhadap
total kesepakatan
kerjasama yang dibuat
(30%)
Rasio proses
tindaklanjut
kerjasama bilateral
terhadap total
kesepakatan
kerjasama bilateral
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
bilateral
Rasio proses tindaklanjut
kerjasama bilateral di wilayah
Asia dan Pasifik terhadap
total kesepakatan kerjasama
bilateral di wilayah Asia dan
Pasifik (50%)
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
bilateral di wilayah asia
pasifik
24 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
24 Sasaran
Kegiatan (SK)
IKSK Cascading IKA
level III
Inisiatif strategis level III Cascading IKA level IV Inisiatif strategis level IV
pertanian
melalui forum
bilateral,region
al, dan
multilateral
(50%) Rasio proses tindaklanjut
kerjasama bilateral di wilayah
Amerika dan Eropa terhadap
total kesepakatan kerjasama
bilateral di wilayah Amerika
dan Eropa (50%)
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
bilateral di wilayah Amerika
dan Eropa
Rasio proses tindaklanjut
kerjasama bilateral di wilayah
Afrika dan Timur Tengah
terhadap total kesepakatan
kerjasama bilateral di wilayah
Afrika dan Timur Tengah
(50%)
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
bilateral di Afrika dan Timur
Tengah
Fasilitasi pertemuan
Bilateral
Rasio proses
tindaklanjut
kerjasama
multilateral
terhadap total
kesepakatan
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
Regional
Rasio proses tindaklanjut
kerjasama regional di wilayah
ASEAN terhadap total
kesepakatan kerjasama
regional di wilayah ASEAN
(85%)
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
dengan lembaga ASEAN
25 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
25 Sasaran
Kegiatan (SK)
IKSK Cascading IKA
level III
Inisiatif strategis level III Cascading IKA level IV Inisiatif strategis level IV
kerjasama
Regional (80%)
Rasio proses tindaklanjut
kerjasama regional di wilayah
non-ASEAN terhadap total
kesepakatan kerjasama
regional di wilayah non-
ASEAN (85%)
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
dengan lembaga Non
ASEAN
Rasio proses tindaklanjut
kerjasama regional di wilayah
Intra Kawasan terhadap total
kesepakatan kerjasama
regional di wilayah Intra
Kawasan (85%)
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
Regional diwilayah Intra
Kawasan
Fasilitasi Pertemuan
Regional
Kerjasama Selatan-
selatan
Rasio proses
tindaklanjut
kerjasama
multilateral
terhadap total
kesepakatan
kerjasama
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
Multilateral
Rasio proses tindaklanjut
kerjasama multilateral di
forum Perserikatan Bangsa-
bangsa terhadap total
kesepakatan kerjasama
multilateral di forum
Perserikatan Bangsa-bangsa
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
Multilateral di Forum
Perserikatan Bangsa
Bangsa
26 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
26 Sasaran
Kegiatan (SK)
IKSK Cascading IKA
level III
Inisiatif strategis level III Cascading IKA level IV Inisiatif strategis level IV
multilateral (80%) (80%)
Rasio proses tindaklanjut
kerjasama multilateral di
forum Organisasi
Internasional Non-pemerintah
terhadap total kesepakatan
kerjasama multilateral di
forum Organisasi
Internasional Non-pemerintah
(70%)
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
Multilateral di Forum
Organisasi Internasional
Non Pemerintah
Rasio proses tindaklanjut
kerjasama multilateral di
forum Organisasi
Internasional Pemerintah
terhadap total kesepakatan
kerjasama multilateral di
forum Organisasi
Internasional Pemerintah
Melaksanakan proses
tindak lanjut kerjasama
Multilateral di Forum
Organisasi Internasional
Non Pemerintah
27 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
27 Sasaran
Kegiatan (SK)
IKSK Cascading IKA
level III
Inisiatif strategis level III Cascading IKA level IV Inisiatif strategis level IV
(80%)
Fasilitasi Pertemuan
Multilateral
Pelaksanaan Hari Pangan
Sedunia
Rasio proses
tindaklanjut
administrasi PHLN
dan administrasi
Atase Pertanian
terhadap total
kesepakatan
PHLN dan fasilitasi
Attani (80%)
Melaksanakan
pemutakhiran informasi
terkait promosi dan
investasi produk pertanian
serta potensi dan
kebijakan pertanian
Rasio pemutakhiran informasi
terkait promosi dan investasi
produk pertanian serta
potensi dan kebijakan
pertanian terhadap total
informasi yang dibutuhkan
(100%)
Mengelola administrasi
atase pertanian
Mengelola PHLN
Pertanian
Rasio pemenuhan layanan
pengadministrasian pinjaman
dan hibah luar negeri
terhadap total kesepakatan
terkait PHLN (80%)
Mengelola administrasi
PHLN
28 Rencana Strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 – 2019 (Revisi)
28 Sasaran
Kegiatan (SK)
IKSK Cascading IKA
level III
Inisiatif strategis level III Cascading IKA level IV Inisiatif strategis level IV
Fasilitasi pertemuan PHLN
dan atase pertanian