review rencana strategis tahun 2015 -...

REVIEW RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2 0 1 5 - 2 0 1 9

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH Jin. Negara N o .100 Gunung Sugih

Telp. (0725) 529858 - 529859. Fax. (0725) 529859Website : www.pn -qunungsuqih.qo.id eM ail: pn.qunungsu.gih@yahQQ,OQJd

Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah

http://www.p

D A FT A R I S I

KATA PENCANTAR

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB. ii. VISI, MiSi d a n TUjUAN

1.1 Visi

1.2 fviisi

1.3 Tujuan

1.4 Sasaran Strategis

13 Indicator Kinerja Utama

1.6 Program dan Kegiatan

BAB. III. ARAH KEBIJAKAN d a n STRATEGI

BAB. IV. PENUTUP

LAMPIRAN - LAM PIRAN:

1. Matribs Kinerja

2. Mat ribs Pendanaan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, teiah tersusun Review

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunung Sugih sesuai dengan Surat Keputusan

Panitera Pengadiian Negeri Gunung Sugih tentang Pembentukan Tim Penyusunan Review

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2015 - 2019.

Renstra menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan,

Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun

2015 sampai dengan Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasii Rekomendasi

dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasii Evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja Mahkaman Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradiian dibawahnya dan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga

(RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lim a ) tahun dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua pu iuh ) tahun serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan

aiokasi anggaran yang diterim a Pengadiian Negeri Gunung Sugih.

Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi

dan akuntabilitas kinerja aiiingkungan Pengadiian Negeri Gunung Sugih aaiam menjaiankan

tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung

Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadiian Negeri Gunung Sugih adaiah peiaksana

kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradiian guna menegakkan hukum

dan keadiian yang beraaa ai Kabupaten Lampung Tengah.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang teiah membantu

memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Review Renstra ini. Semoga bermanfaat

dan dapat mewujudkan " Pengadilan yang Id e a l" yaitu lembaga peradiian yang sederhana,

cepat, biaya ringan dan transparan di wiiayah hukum Pengadiian Negeri Gunung Sugih, dan

pada akhirnya bisa terwujud Visi Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang teiah ditetapkan yaitu

" Tem u jud nya Pengadilan N eg eri G unung Sugih Yang Agung

Gunung Sugih, Januari 2018.

Sekretaris

Linda Malik. Sfc. MM

NIP. 19760611 2000502 2 001

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. K O N D IS IU M U M

Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadiian Negeri Gunung Sugih, Pengadiian

Negeri Menggala, Pengadiian Negeri Sukadana dan Pengadiian Negeri Blambangan Umpu,

yang diresmikan pada tanggai 6 Desember 2004 oieh Ketua Mankaman Agung R.I yang pada

saat itu dijabat Bapak Prof.Dr.H. Bagir Manan, SH. MCI. yang dipusatkan di Menggala,

Dengan dibentuknya Pengadiian Negeri Gunung Sugih berdasarkan Keppres aiatas

maka daerah Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan dari wilayah hukum Pengadiian Negeri

Metro. Pengadiian Negeri Gunung Sugih ini termasuk daiam wiiayah hukum Pengadiian Tinggi

Tanjungkarang di Bandar Lampung.

Gedung kantor Pengadiian Negeri Gunung Sugih terietak di Jaian Negara Nomor 100

Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, yang memiliki luas bangunan keseluruhan pada

saat ini seluas 1.675 m2 terd iri dari luas lantai bawah seluas 1.050 m2 dan lantai atas seluas

625 m2.

Adapun nama para Ketua Pengadiian Negeri Gunung Sugih sejak berdiri tahun 2004

sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

1. BAHURI, SH. muiai dari 06 Desember 2004 s/d 27 Nopember 2008.

2. DIAH SITIBASARIAH, SH. M.Hum. muiai dari 02 Januari 2009 s/d 28 Juni 2010.

3. UMUM PRAJTTNG, SH. MH. muiai dari 29 Juni 2010 s/d 04 Juii 2012.

4. EKO ARYANTO, SH. MH. muiai dari 04 Juli 2012 s/d 04 September 2014.

5. WAHYU WIDYA NURFTTRI, SH. MH. muiai dari 04 September 2014 s/d 07 Aprii 2016.

6. AGUS KOMARUDIN, SH. muiai dari 07 April 2016 s/d 09 September 2016.

7. RADENZAENAL ARIEF, SH. MH. muiai dari 09 September 2016 s/d. Sekarang.

W ilayah Hukum Pengadiian Negeri Gunung Sugih m eliputi 28 Kecamatan yang

te rd iri d a r i :

1. Kecamatan Padang Ratu

2. Kecamatan Seianggai Lingga

3. Kecamatan Pubian

4. Kecamatan AnakTuha

5. Kecamatan Anak Ratu Aji

6. Kecamatan Kaiirejo

7. Kecamatan Sendang Agung

8. Kecamatan Bangun Rejo

9. Kecamatan Gunung Sugih

10. Kecamatan Bekri

11. Kecamatan Bumi Ratu Nuban

12. Kecamatan Trim urjo

13. Kecamatan Punggur

14. Kecamatan Kota Gajah

15. Kecamatan Seputih Raman

16. Kecamatan Terbanggi Besar

17. Kecamatan Seputih Agung

18. Kecamatan Way Pengubuan

19. Kecamatan Terusan Nunyai

20. Kecamatan Seputih Mataram

21. Kecamatan Bandar Mataram

22. Kecamatan Seputih Banyak

23. Kecamatan Way Seputih

24. Kecamatan Rumbia

25. Kecamatan Bumi Nabung

26. Kecamatan Putra Rumbia

27. Kecamatan Seputih Surabaya

28. Kecamatan Bandar Surabaya

Demikianiah secara ringkas sejaran Pengadiian Negeri Gunung Sugih m enurut aata-

data yang kami peroleh sejak tahun 2004.

Reformasi sistem peradiian membawa perubahan yang menaasar bagi peran

Pengadiian Negeri Gunung Sugih dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang

Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadiian Negeri Gunung Sugih,

merupakan lingkungan Peradiian Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai peiaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyeienggarakan Peradiian

guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadiian Negeri Gunung Sugih bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyeiesaikan perkara yang masuk di

T ingkat Pertama.

Perencanaan strate jik suatu proses yang berorientasi paaa hasii yang ingin dicapai

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lim a) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan mempernitungkan potensi, peiuang dan kenaaia yang ada pada

lingkungan Pengadiian Negeri Gunung Sugih. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam

program yang kemudian aiuraikan keaaiam rencana tindakan. Rencana Strategis ini keiak

didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang

kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan iingkungan

Pengadiian Negeri Gunung Sugih, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable

strategis.

Pengadiian Negeri Gunung Sugih daiam menjaiankan tugas dan fungsinya tersebut

adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai iembaga peiaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadiian Negeri Gunung Sugih mencakup hal-hal yang memang sudah

diatur daiam peraturan/'perundang-undangan sampai dengan hai-hai yang aikembangkan

kemudian, mencakup :

1. Pengadiian Negeri Gunung Sugih adaiah pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi

khususnya untuk wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah.

2. Merupakan pengambii keputusan daiam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai

Pengadiian Negeri Gunung Sugih.

3. Aaanya Undang-undang/'Keppres yang mengatur kewenangan Pengadiian Negeri seiaku

pemberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga

Kenegaraan di Kabupaten Lampung Tengah, apabiia dim inta.

4. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.

5. Menjadi saiah satu proyek percontohan reformasi birokrasi.

6. Memiliki pedoman perilaku hakim.

7. Memiliki nubungan baik aengan Lembaga Pemerintahan Daerah dan Instansi Lain di

Kabupaten Lampung Tengah.

B. Keiemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadiian Negeri Gunung Sugih dirinci daiam

beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Beium memiliki mekanisme evaiuasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat

pencari keadilan di wilayah hukum Pengadiian Negeri Gunung Sugih.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradiian.

- Pengadiian Negeri Gunung Sugih beium mempunyai kewenangan untuk merekrut

pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadiian.

- Rekrutmen PNS yang diterima beium sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja

yang dibutuhkan di Pengadiian Negeri Gunung Sugih.

3. Aspek tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

- Beium adanya system manajemen perkara berbasis teknoiogi informasi.

4. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Angaran yang diterim a Pengadiian Negeri Gunung Sugih dari Pusat beium sesuai

dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C Peiuang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dim iliki Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk

melakukan perbaikan ditinjau dan beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradiian

- Adanya website Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memberikan informasi kepada

masyarakat tentang aiur proses berperkara.


- Meningkatnya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja.

- Iku t serta dalam sosiaiisasi, bimbingan teknis, peiatihan yang diiaksanakan Pengadiian

Tinggi Tanjungkarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Adanya kegiatan pengawasan internal yang diiaksanakan secara berkaia.

4. Aspek Tertib Adminstrasi dan Manajemen Peradiian.

- Dukungan dan koordinasi yang baik dengan Pengadiian Tinggi Tanjungkarang maupun

Mahkamah Agung.


- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

berupa internet dan website Pengadiian Negeri Gunung Sugih.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang akan

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat meiakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan.


- Personil di Pengadilan Negeri Gunung Sugih belum seluruhnya menguasai Visi dan Misi

Pengadiian Negeri Gunung Sugih.

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Sistem Reward & Punishment untuk mengontroi kinerja aparat peradiian tetap

berlanjut.

3. Aspek Tertib Adminstrasi dan Manajemen Peradiian.

- Letak Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang jauh di daerah sehingga pengiriman

administrasi untuk perkara banding ke Pengadiian Tinggi Tanjungkarang membutuhkan

waktu yang lama.


- Anggaran yang diberikan Pusat untuk pengadaan Sarana dan Prasarana belum

mencukupi sesuai dengan kebutuhan.

BAB. II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. V I SI .

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2015 - 2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis meSaSui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengeloSaar.

terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas

dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

to iok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih diseiaraskan dengan arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang

telah ditetapkan daiam Rencana Pembangunan Nasionai Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan

pengenaaiian kinerja daiam peiaksanaan program dan kegiatan Pengadiian daiam mencapai

visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi aaaiah suatu gambaran tentang obsesi keadaan masa depan yang diinginkan untuk

mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Visi Pengadiian Negeri Gunung Sugih mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adaiah sebagai

b e riku t:

" TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH YANG AGUNG "

Penjelasan :

1. Pengadilan Negeri Gunung Sugih menunjukkan Lembaga Pengadilan Negeri Gunung

Sugih. Kata Pengadiian Negeri Gunung Sugih aigunakan untuk membedakannya aari

lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Negeri Menggala, Pengadilan Negeri Kota

Agung, dan iain-iain.

2. Agung menunjukkan suatu keadaan / sifa t kehormatan, kebesaran, kemuliaan,

keiuhuran.

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai lembaga

yang dihorm ati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan

dan kebesaran serta keiuhuran sikap dan jiw a daiam melaksanakan tugas pokoknya vaitu

memutus perkara.

Visi Pengadilan Negeri Gunung Sugih m erujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 tentang

Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10

September 2009.

2.2 . M I S I .

Misi adalah sesuatu yang hams diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan

agar tu juan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih m erujuk pada Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Pengadilan Negeri Gunung Sugih merujuk kepada Mahkamah Agung, percaya dan

memiiiki keyakinan bahwa keempat p iiar misi ini akan membawa pada visi yang teiah

ditetapkan. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap upaya / proses mencapai sesuatu harus

disertai dengan bagaimana mengevaiuasinya, maka keempat piiar misi ini keiak akan bisa

dievaluasi dengan kerangka Area o f C ourt Excellence sebagaimana sudah dibahas di depan.

Penggunaan kerangka ini sekaiigus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan - proses

implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program / aktivitas yang dikembangkan

kemudian.

Bagan 1: Matriks Misi vs Kerangka Area O f Court Excellence

AREA OF COURT EXCELLENCE

PENDORONG PROSES DAN SISTEM HASIL

M IS IManajemen

danKepemimpinan

badanperadilan

Kebijakanperadilan

Sumberdaya

Manusia,material

dankeuanga

n

Prosesperadilan/pengadilan

Kebutuhankepuasanpencarikeadilan

Keterjangkau- an pelayanan

badan peradilan

Keper-cayaanpubiik

Menjagakemandirianbadanperadilan

V V V V V V V

Memberikanpelayananhukum yangberkeadilankepadapencarikeadilan

V V V V V V V

Meningkat kan kualitas kepemimpinan badan peradilan

V V V V V V. . . . . • 1

V

MeningkatkankreadibilitasdantransparansiBadanperadilan

V V V V V V V

Meiaiui matriks diatas, ingin dijeiaskan bahwa pengukuran keberhasiian ada pada koiom

hasil, dengan parameter:

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadiian

2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan

3. Kepercayaan publik

Oleh karena itu, setiap pembangunan/pengembangan perencanaan sistem, kebijakan

serta implementasinya haruslah berorientasi / mengacu pada 3 (tiga) ha! penting di atas.

Contoh pemikiran tersebut adalah:

Piiar ke-4 dari Misi » Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradiian » maka

akan diturunkan :

a. Strategi kepemimpinan dan manajemen seperti apa yang harus dikembangkan untuk

mencapai hasil yang memenuhi 3 kriteria tersebut

b. Kebijakan apa yang harus dikembangkan untuk setiap sistem yang akan dibangun,

sehingga akan membantu tercapainya hasil yang diinginkan

c. Sistem sumber daya manusia seperti apa yang dikatakan kredibei dan dapat mendorong

transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan

pencari keadiian dan meningkatkan kepercayaan publik

d. Proses peradilan seperti apa yang perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa publik

dapat menjangkau/teriayani dengan baik oieh badan peradiian

2.3 . TUJUAN.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai b e rik u t:

1. Pencari keadiian merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadiian dapat menjangkau Pengadiian Negeri Gunung Sugih

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih dapat memenuhi bu tir 1 dan 2 di

atas.

2.4 . SASARAN STRATEGIC

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai

atau dinasiikan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun

2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai

b e rik u t:

1. Terwujudnya Proses Peadilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.2. Peningkatan Efektivitas Pengeiolaan Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Ad. i : Terw ujudnya Proses P eadiian yang P asti, Transparan & A kuntabei.

Indikator sasaran :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Penjelasan : Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan jum lah perkara

yang akan diselesaikan dengan jum lah sisa perkara yang harus diselesaikan.

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Penjelasan : Perbandingan antara perkara yang diselesaikan ditahun berjalan dengan

perkara yang ada (saldo awal dan perkara yang masuk).

- Persentase penurunan sisa perkara

Penjelasan : Perbandingan antara penurunan sisa perkara ditahun berjalan dengan sisa

perkara ditahun sebelumnya

- Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.

Penjelasan : Perbandingan antara jum lah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

dengan jum lah Perkara yang diputuskan pada tahun berjalan.

- Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Penjelasan : Perbandingan antara jum lah Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi

dengan jum lah Perkara Anak pada tahun berjalan.

- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Penjelasan : Index tingkat kepuasan masyarakat bagi para pencari keadilan terhadap

Pelayanan Pemerintah yang menjalani layanan peradilan.

Ad. 2 : P eningkatan E fek iiv itas Pengeioiaan Penyeiesaian P erkara.

Indikator sasaran :

- Persentase isi Putusan yang diterima oieh para Pihak tepat waktu.

Penjelasan : Perbandingan antara jum lah Putusan yang diertima tepat waktu dengan

jum lah perkara yang diputus.

- Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Penjelasan : Perbandingan antara jum lah penyeiesaian perkara melalui Mediasi dengan

jum lah perkara yang masuk.

- Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu.Penjelasan : Perbandingan antara jum lah perkara yang tidak mengajukan upaya dengan

jum lah perkara yang diputus.

- Persentase putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang adapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Penjeiasan : Perbandingan antara amar putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang di website dengan jum lah putusan.

Ad. 3 : Meningkatnya akses Peradilan bagi M asyarakat m iskin dan terpinggirkan.

Indikator sasaran :

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Penjelasan : Perbandingan antara jum lah perkara yang mendapatkan Prodeo dengan

jum lah perkara yang masuk.

- Persentase perkara yang diseiesaikan diiuar Gedung Pengadiian

Penjelasan : Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara

yang diseiesaikan diiuar Gedung Pengadiian.

- Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Bantuan Hukum

( Posbakum ).

Penjelasan : Perbandingan antara jum lah pemberian Bantuan Hukum dengan yang tidak

menggunakan Bantuan Hukum.

Ad. 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadiian.

Indikator sasaran :

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindakianjuti (di eksekusi).

Penjelasan : Perbandingan antara permohonan eksekusi perkara perdata yang

ditindakianjuti dengan permohonan eksekusi perkara perdata.

2.5 . INDIKATOR KINERJA UTAMA

Ind ikator Kinerja Utama diperlukan sebagai to lok uku r atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tu juan , sasaran dan Ind ika to r Kinerja Utama

digambarkan sebagai b e r ik u t :

No Sasaran Strategis Ind ikator Kinerja Utama Penjelasan

1. Terwujudnya proses Peradilan a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100 %yang Pasti, Transparan dan - Perdata Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikanAkuntabel Pidana

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan x 100 %- Perdata Jumlah perkara yang ada- Pidana

c. Persentase penurunan sisa perkara : TfkLi..Tn x 100 %- Perdata Tn- Pidana

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Jumlah perkara va tidak mengaiukan Upaya Hukum X100%Hukum : Jumlah putusan perkara

Banding- Kasasi- PK.

e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan Jml perkara Pidana Artak, yg diselesaikan scr Diyeisi X 100 %dengan Diversi. Jumlah perkara Pidana Anak

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Indek Kepuasan Pencari Keadilan

2. Peningkatan Efektivitas a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Jumlah j$i, putusan yang diterima tepat waktu X 100 %

Pengelolaan Penyelesaian Perkara tepat waktu. Jumlah putusan

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. Jumlah perkara vana diselesaikan melalui Mediasi x 100 %Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi Jml berkas perkara yg diaiukan banding, kasasi dan PK scr tengkap x 100%dan PK secara lengkap dan tepat waktu. Jml berkas perkara yg dimohonkan banding, kasasi dan PK

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Jml Dutusan perkara Tioikor va di UDload dalam Website x 100 %masyarakat yang dapat diakses secara online dalam Jumlah perkara Tipikor yg diputuswaktu 1 hari setelah diputus.

3. Meningkatnya Akses Peradilan a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan. lumlah pgrkara Prodeo. yang diselesaikan x 100 %bagi masyarakat miskin dan Jumlah perkara Prodeoterpinggirkan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Jumlah perkara yq diselesaikan diluar Gedung Pengadilan x 100%Pengadilan. Jml perkara yg seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Jml Pencari Keadilan Gol. tertentu yg mendapatkan Layanan Bakum x 100%

mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti Jumlah putusan perkara yg ditindaklanMi x 100 %Putusan Pengadilan (Dieksekusi) Jumlah putusan perkara yg sudah ada BHT

Review RENSTRA

2.6. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunung

Sugih untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program

dan Kegiatan Pok.ok yang akan dilaksanakan sebagai b e rik u t:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradiian Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradiian Umum merupakan program untuk

mencapai Sasaran Strategis daiam hai penyeiesaian perkara, te rtib administrasi perkara, dan

aksesbilitas masyarakat terhadap peradiian, Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Gunung Sugih daiam peiaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradiian Umum

adalah :

1. Penyeiesaian sisa perkara Pidana dan Perdata

2. Penyeiesaian perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan tepat waktu.

3. Registerasi dan pendistribusian berkas perkara ke Majeiis yang tepat waktu.

4. Peningkatan perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding,Kasasi dan PK.

5. Peneiitian berkas perkara banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara iengkap

dan tepat waktu.

6. Peningkatan Renponden Pencari Keadiian puas terhadap Layanan Peradiian.

7. Publikasi dan transparansi proses penyeiesaian dan putusan perkara yang dapat

diakses secara online daiam waktu 1 hari seteiah aiputus.

2. Program Dukungan Manajemen dan Peiaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung.

Peningkatan profesionaiisme aparat hukum, peiayanan hukum dan bantuan hukum

kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja Hakim daiam memeriksa dan

memutus perkara.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan harus didukung oleh Manajemen dan

peiaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung keiancaran peiaksanaan tugas

pokok pengadilan, maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan

peiaksanaan tugas teknis iainnya.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis daiam penyeaiaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan

Pengadiian Negeri Gunung Sugih

BAB. I l l ARAH KEBIJAKAN DAN STR A TEG I

Daiam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

Pengadilan Negeri Gunung Sugih menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai b e riku t:

1. Peningkatan Kinevja.

Peningkatan Kinerja sangat menentukan daiam meningkatkan sistem manajemen

perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat

memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses

peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabei. Peningkatan kinerja bertujuan

meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hai yang periu diperhatikan untuk menaukung kebijakan strategi peningkatan kinerja.

- Sistem Karier merupakan perbaikan daiam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan

kompetensi.

- Pengawasan Eksternal dan Internal, hal ini dilakukan untuk menjamin berjalannya proses

penegakan hukum yang akuntabei, dan memenuhi rasa keadiian masyarakat.

- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.

- Periu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknoiogi informasi yang memadai

untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kuaiitas pelayanan Pubiik.

Daiam upaya meningkatkan kuaiitas pelayanan pubiik diperlukan kebijakan yang

memperhatikan hal-hai sebagai b e rik u t:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan

kewajiban penyeienggara pelayanan maupun penerima layanan.

- Memiliki mekanisme penananganan pengaduan.

- Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknoiogi informasi untuk pelayanan pubiik.

BAB. IV P E N U T U P

Rencana Strategis Pengadiian Negeri Gunung Sugih tahun 2015-2019 diarahkan

untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan

iingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternai. Renstra ini

merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik -titik lemah, peluang

tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan aijaiankan selama kurun waktu

lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadiian Negeri Gunung Sugih harus terus disempurnakan dari

waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Meialui renstra ini diharapkan dapat membantu peiaksana pengeloia kegiatan daiam

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini puia, diharapkan unit-un it kerja diiingkungan Pengadiian Negeri

Gunung Sugih memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,

tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi

Pengadiian Negeri Gunung Sugih dapat terwujud dengan baik.

M A T R IX R E N C A N A S T R A T E G IS T A H U N 2 0 1 5 - 2 0 1 9

P E N G A D IL A N N E G E R I G U N U N G S U G IH

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih Yang Agung.

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih.2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunung Sugih.4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Tujuan Sasaran Target Strategis

Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan dan Akuntabel

Uraian

Persentase sisa ■ ■ ■

a.perkara yang diselesalkan: 1. Perdata 100%

2. Pidana 100%

Persentaseperkara:

100%b. - Perdata

- Pidanayang diselesalkan tepat waktu

100%

Persentase

c.penurunan slsa perkara:- Perdata 95%

- Pidana 95%

Persentase

d.

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:- Banding 90%

- Kasasi 90%

-PK 90%

Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator KegiatanAnggaran

(RP)

a.

Persentase sisa perkara yang diselesalkan:1. Perdata2. Pidana

100%99%

100%95%

100%95%

100%100%

100%100%

ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum

PeningkatanManajemenPeradilan

Umum

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditlngkat Pertama dan Banding secara tepat waktu

100%100%

107.250.000.

b.

Persentaseperkara:- Perdata- Pidanayang diselesalkan tepat waktu

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%


PeningkatanManajemenPeradilanUmum


100%100%

107.250.000.

c.

Persentase penurunan sisa perkara:- Perdata- Pidana

95%95%

95%95%

98%98%

95%95%

9S % 95%




95%95%

107.250.000.

d.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi -PK

90%90%100%

90%90%100%

85%90%90%

90%90%90%

90%90%90%



Perkara Peradilan Umum yang diselesalkan dltingkat Pertama dan Banding

secara tepat waktu90%90%90%

107.250.000.

e.

Persentase perkara Pidana Anak yang dlselesaikan dengan Diversi

90% e.

Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

90% 100% 90% 90% 95%



Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu

90% 107.250.000.

f

Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

95% f

Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

95% 95% 95% 95% 95%

ProgramPeningkatanManajemenPeradilan

Umum


Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten dibidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP

95%107.250.000.

a.

Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

100%a.

Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100%

ProgramPenlngkatanManajemenPeradilanUmum


Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu

100% 107.250.000.

b.

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

3%b.

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

1% 1% 2% 3% 2%

ProgramPenlngkatanManajemenPeradilanUmum


PelaksanaanSPPT/SPPA/MEDIASI/SCC

3% 107.250.000.

2

PenlngkatanEfektivitas

PengelolaanPenyelesaian

Perkara

C.

Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasl dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu

100%

PenlngkatanEfektivitas

PengelolaanPenyelesaian

Perkara

C.

Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100%



Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu

100%107.250.000.

d.

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Oapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus

100%d.

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus

100% 100% 100% 100% 100%



Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten dibidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP

100% 107.250.000.

3

Meningkatnya Akses Peradllan bagl Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

aPersentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

100%

Meningkatnya Akses Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

aPersentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

ProgramPenlngkatan

ManajemenPeradilanUmum


Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

100%1.500.000.

—

b

Persentase Perkara yang Diselesaikan di luarGedung Pengadilan

100% b

Persentase Perkara yang Diselesaikan di luarGedung Pengadilan

100% 100% 100% 100% 100%




100% 37.750.000.

c

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%c

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100%


Peningkatan

ManajemenPeradilan

Umum


100% 31.200.000.

4

Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

100%

Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

100% 100% 98% 100% 100%



Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan dltingkat pertama dan banding secara tepat waktu

100% 107.250.000.

MATRIK PENDANAAN.J x̂rmjoiiron

No■ ■ ■ ■ ■ ■ Ind ikator

Kinerja2015 2016 | 2017 2018 T 2019

Program i ujudri s a M r a n Vol Anqqaran Vol I Anqqaran Vol Anqqaran voL_j Anggaran Vol Anggaran1 Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis DalamPenyelenggaraan Funqsi Peradilan

OperasionaiPerkantoran

Jumlah bulan pelaksanaan operasionai kantor 12 bln 5.779.925.000 12 bln 5.669.069.000 12 bln 5.969.175.000 12 bln 6.091.831.000 12 bln 6.088.583.000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawannya

DukunganKeterbukaanInformasi

01. PersentasePenyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan

27 Unit

2 PICT 235 M2

1.468.595.0001 unit dan 26

unit171.000.000.

24 Unit

1 PKT134.485.000 42 Unit 627.140.000 25 Unit

1 PICT 631.550.000

02. Penyeleng-garaan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi

1Sistem 77.330.000 - - - - 1

Sistem 100.000.000

3

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Terseiesaikan nya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat waktu, Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya kualitas kinerja Hakim dan Aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada Lembaga Peradilan.

01. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara

1 THN 25 PKR

50.000.0001 THN

25 PKR

50.000. 0001 THN

25 PKR

50.000. 000 1 THN 25 PKR 62.840. 000.

1 THN 25 PKR

62.840.000.

02. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara

1 THN 9.000. 000 1 THN 9.000. 000 1 THN 9.000. 000 1 THN 11.000. 000 1 THN 1 1 .000 .000

03. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dim penyelenggaraan funqsi penqawasan

1 THN 9.000. 000 1 THN 9.000. 000 1 THN 9.000. 000 1 THN 11 .000 . 000 1 THN 1 1 .0 0 0 .0 0 0

Review RENSTRA

review rencana strategis tahun 2015 -...

Documents