review rencana rinci tata ruang kota malang (bwp...
TRANSCRIPT
1 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG
(BWP MALANG BARAT) TAHUN 2013-2033
I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kota Malang memiliki posisi yang cukup strategis di
Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai kota terbesar kedua setelah
Kota Surabaya dan mempunyai perkembangan yang cepat. Hal
tersebut diharapkan mampu menarik wilayah sekitarnya dalam
pemerataan pembangunan. Menurut RTRW Nasional, Kota
Malang termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota
Malang terdiri dari lima kecamatan meliputi Kecamatan Klojen,
Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan
Kedungkandang dan Kecamatan Sukun. Berdasarkan
perkembangan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya
volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kota
Malang, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di
bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu dilakukan
pemekaran terhadap Kecamatan dan Kelurahan yang sudah ada.
Dalam rencana struktur ruang Kota Malang, BWP Malang
Barat mempunyai fungsi primer sebagai industri, fasilitas umum
dan perumahan. Sedangkan fungsi sekunder BWP Malang Barat
sebagai pendidikan, pertanian, perdagangan dan jasa, sarana
olahraga dan RTH. BWP Malang Barat sudah mempunyai
dokumen RDTR yang telah disusun pada tahun 2011, dengan
adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
dan Peraturan Zonasi Kota, maka disusunlah Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) BWP Malang Barat sebagai arahan dan pedoman
dalam pengembangan wilayah Malang Barat.
B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN RDTR
Tujuan penyusunan RDTR BWP Malang Barat meliputi :
a. Terwujudnya pengaturan pemanfaatan ruang zona lindung
dan zona budidaya;
b. Terwujudnya pemanfataan ruang yang berkualitas; dan
c. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang dengan
adanya peraturan zonasi.
2 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
C. RUANG LINGKUP WILAYAH
Kota Malang terdiri dari lima kecamatan dan terbagi
menjadi enam BWP. BWP Malang Barat meliputi 7 kelurahan
yaitu Kelurahan Karang Besuki, Kelurahan Pisang Candi,
Kelurahan Bandulan, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan
Mulyorejo, Kelurahan Bandungrejosari dan Kelurahan Bakalan
Krajan. Adapun batas – batas administrasi BWP Malang Barat
adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kelurahan Merjosari,
Kecamatan Lowokwaru;
Sebelah Selatan : Kelurahan Bandungrejosari,
Kecamatan Sukun;
Sebelah Barat : Kelurahan Dau, Kabupaten Malang;
Sebelah Timur : Kelurahan Gading Kasri dan
Kelurahan Bareng,
Kecamatan Sukun.
3 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Peta 1 Batas Adminstrasi BWP Malang Barat
4 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
II. ARAHAN PENATAAN BWP MALANG BARAT
BERDASARKAN KEBIJAKAN RTRW KOTA MALANG
TAHUN 2010 - 2030
Arahan penataan BWP Malang Barat berdasarkan
kebijakan RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030 meliputi :
a. Jaringan jalan nasional yang melewati wilayah Kota
Malang terdiri dari ruas jalan, sebagai berikut : Jalan A.
Yani - Jalan Raden Intan - Jalan R.P. Suroso - Jalan
Sunandar P. Sudarmo - Jalan Tumenggung Suryo - Jalan
Panglima Sudirman - Jalan Gatot Subroto - Jalan Kolonel
Sugiono - Jalan Laksmana Martadinata - Jalan Satsuit
Tubun - Jalan Sudanco Supriadi;
b. Pembangunan jalan lingkar barat meliputi Pertigaan
Sigura-gura (Poharin) – Gasek (batas permukiman); Gasek
(batas permukiman) – Karang Besuki dan Karang Besuki –
Merjosari Sawah;
c. Preservasi jalan dengan pelapisan tambahan atau
penyemiran atau penggantian lapis permukaan (surface dressing) pada ruas-ruas jalan yang kondisi perkerasan
jalannya berlubang dan membutuhkan pengaspalan ulang,
yakni ruas Jalan Mergan dan Jalan Puncak Mandala;
d. Peningkatan fungsi ruas-ruas jalan menjadi jalan kolektor
1, yaitu pada ruas Jalan Raden Intan – Jalan Raden Panji
Suroso – Jalan Sunandar Priyo Sudarmo – Jalan
Tumenggung Suryo – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan
Laksamana Martadinata – Jalan Kolonel Sugiono – Jalan
KS Tubun – Jalan Sudanco Supriadi;
e. Pengadaan Automatic Traffic Control System (ATCS) pada
persimpangan-persimpangan yang merupakan jalur lintas
utama wilayah kota, yakni persimpangan Jalan Ikhwan
Ridwan Rais dan pertigaan Janti;
f. Pengembangan wilayah pelayanan air bersih diarahkan ke
kelurahan yang sebagian dan/atau seluruhnya belum
dilayani oleh sistem perpipaan Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) yaitu Kelurahan Karangbesuki, Kelurahan
Bandulan, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan
Bandungrejosari dan Kelurahan Bakalankrajan;
g. Perbaikan saluran drainase pada Jalan Raya Langsep (DAS
Metro);
h. Pembuatan sudetan dari saluran drainase yang bermasalah
menuju ke drainase yang lebih besar atau saluran drainase
5 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
primer (sungai) terdekat yaitu Jalan Sudanco Supriadi ke
Sungai Metro;
i. Pengembangan Taman Pintar di kawasan perumahan
Dieng;
j. Pertokoan dengan tingkat pelayanan lokal yang menjual
beraneka ragam barang yang dibatasi intensitasnya yakni
pada kompleks pertokoan di Jalan Ikhwan Ridwan Rais dan
Jalan S. Supriadi;
k. Pengembangan pusat perdagangan di Kelurahan Mulyorejo;
l. Rencana Pengembangan komplek industri dan pergudangan
di Kelurahan Bandulan;
m. Pembatasan pengembangan kawasan komplek industri dan
pergudangan di sekitar Jalan Bandulan Barat;
n. Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) diarahkan pada setiap
pengembangan pusat-pusat pelayanan selain di pusat kota
yaitu di Kelurahan Mulyorejo dengan memberikan tempat
khusus;
o. Mengembangkan rumah sakit pada Sub Wilayah Kota
Malang Barat; dan
p. Lokasi kawasan strategis ekonomi ditetapkan pada
kawasan perdagangan yang berpusat di sekitar kawasan
sentra industri yaitu sentra saniter di Kelurahan
Karangbesuki.
III. ISU STRATEGIS
A. POTENSI
Potensi yang terdapat di BWP Malang Barat adalah sebagai
berikut :
1. Dilewati jalan arteri sekunder yang menghubungkan
Malang-Blitar yang dapat memberikan kemudahan
aksesibilitas dan berpengaruh pada perkembangan
perekonomian;
2. Sampah-sampah di TPA Supit Urang dapat dijadikan
alternatif pengolahan sampah Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah (PLTSa);
3. Perumahan oleh pengembang menyebar pada beberapa
wilayah baik rumah sederhana maupun rumah mewah;
4. Adanya pusat perbelanjaan di Jalan Raya Dieng dan
terdapat dua pasar tradisional yang dapat mendongkrak
ekonomi mikro yaitu Pasar Mergan dan Pasar Kasin;
5. Kawasan industri dan pergudangan yang terdapat di
Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Mulyorejo dapat
6 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
meningkatkan PAD, menyerap tenaga kerja serta kemajuan
ekonomi bagi wilayah sekitarnya; dan
6. Adanya sarana pendidikan skala kota seperti Universitas
Merdeka, STIKI, STIE Indonesia dan Universitas
Kanjuruhan.
B. MASALAH
Permasalahan yang terdapat di BWP Malang Barat adalah
sebagai berikut :
1. Terdapatnya jalan-jalan yang mengalami kerusakan seperti
di jalan menuju Perumahan Delta Dieng Kelurahan
Pisangcandi, Jalan menuju SMP 15 Kelurahan Bandulan
dan lain sebagainya;
2. Adanya kemacetan di perempatan Jalan Mergan Lori
dikarenakan sempitnya jalan dan angkutan barang menuju
industri kecil di Kelurahan Bandulan dan Kelurahan
Mulyorejo, pertigaan Jalan Bandulan dikarenakan adanya
angkutan barang yang keluar masuk industri kecil
Bandulan serta di pertigaan Jalan Mulyosari dikarenakan
adanya angkutan umum yang parkir di sembarang tempat
pada saat jam pulang kerja dan adanya angkutan barang
yang keluar masuk industri kecil Mulyorejo;
3. Kebiasaan masyarakat di Kelurahan Bandulan yang
memanfaatkan sungai untuk MCK sehingga menyebabkan
pencemaran air sungai;
4. Industri kecil yang terdapat di Kelurahan Mulyorejo
menyebabkan polusi udara dan masih ada beberapa industri
yang belum mempunyai IPAL sehingga limbah langsung
dibuang ke sungai/selokan;
5. Kecenderungan perkembangan industri yang berkembang
pesat mengakibatkan tumbuhnya PKL di sekitar kawasan
industri sehingga menyebabkan kemacetan; dan
6. Trotoar yang dimanfaatkan untuk berjualan dan parkir.
C. URGENSI
Urgensi penanganan yang terdapat di BWP Malang Barat
adalah sebagai berikut :
1. Penyemiran jalan pada jalan-jalan yang mengalami
kerusakan;
2. Pelebaran Jalan Mergan Lori;
3. Penyediaan MCK umum untuk penduduk yang tinggal di
sekitar Sungai Metro (Kelurahan Bandulan);
7 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
4. Pembatasan pengembangan industri dan pergudangan di
Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Mulyorejo;
5. Penyediaan IPAL untuk kawasan industri dan pergudangan
yang terdapat di Kelurahan Bandulan dan Kelurahan
Mulyorejo; dan
6. Penyediaan tempat khusus untuk PKL yang berjualan di
sepanjang Jalan Bandulan Barat dan Jalan Mulyosari.
IV. RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP MALANG BARAT
A. TUJUAN PENATAAAN BWP
Tujuan penataan ruang BWP Malang Barat adalah
“Mewujudkan perumahan yang layak huni dan mendukung
kegiatan industri yang ada di sekitarnya”. Guna mewujudkan
tujuan tersebut, maka prinsip penataan ruang BWP Malang Barat
meliputi :
1. Tersedianya akses eksternal dan internal BWP Malang
Barat;
2. Tersedianya perumahan yang layak huni;
3. Terkendalinya perkembangan industri dan pergudangan;
dan
4. Tersedia dan tertatanya RTH.
B. RENCANA POLA RUANG
1. RENCANA ZONA LINDUNG
a) Zona Perlindungan Setempat
1) Sub Zona Sempadan Sungai
Rencana sub zona sempadan sungai meliputi :
a. Sempadan sungai besar ditetapkan 15 meter
dari tepi kiri dan 15 meter dari tepi kanan
palung sungai sedangkan sungai kecil
ditetapkan 10 meter dari tepi kiri dan 10 meter
dati tepi kanan palung sungai dengan luas total
sempadan sungai seluas 15,92 hektar yang
tersebar di seluruh Sub BWP;
b. Pada seluruh area sempadan sungai ini harus
dikendalikan secara ketat agar meminimalisir
perubahan zona lindung sempadan sungai
menjadi zona budidaya yang menggunakan
bangunan; dan
c. Pengelolaan area sempadan sungai meliputi :
Sempadan sungai yang belum terdapat
bangunan digunakan untuk RTH;
8 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sempadan sungai yang terdapat bangunan
dan bukan merupakan area rawan longsor
tidak dapat dikembangkan lebih lanjut; dan
Sempadan sungai yang terdapat bangunan
serta merupakan area rawan longsor harus
dipindahkan.
Gambar 1 Rencana Sub Zona Sempadan Sungai di
BWP Malang Barat
2) Sub Zona Sempadan SUTT
Rencana sub zona sempadan SUTT ditetapkan 20
meter dari titik tengah jaringan seluas 21,79
hektar meliputi Sub BWP I blok I-A dan blok I-C,
Sub BWP II blok II-A dan blok II-B serta Sub BWP
III blok III-B, blok III-C dan blok III-D.
9 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Gambar 2 Rencana Sub Zona Sempadan SUTT
di BWP Malang Barat
b) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1) Sub Zona RTH Pekarangan
a. Sub Zona RTH Pekarangan Rumah
Sub zona RTH pekarangan rumah tersebar di
seluruh pekarangan rumah yang terdapat di
seluruh BWP Malang Barat dengan luas total
RTH pekarangan rumah sebesar 212,03 Ha.
Gambar 3 Rencana Sub Zona RTH Pekarangan Rumah
di BWP Malang Barat
10 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
b. Sub Zona RTH Pekarangan Perkantoran
Sub zona RTH pekarangan perkantoran yang
ada di BWP Malang Barat meliputi kantor
Kecamatan Sukun, kantor kelurahan, Polsek,
Koramil dan kantor swasta seluas 0,32 Ha.
Rencana sub zona RTH pekarangan
perkantoran adalah penambahan luas RTH
pada masing – masing bangunan perkantoran
yaitu minimum 10% dari luas perkantoran.
Gambar 4 Sub Zona RTH
Pekarangan Perkantoran
di BWP Malang Barat
c. Sub Zona RTH Pekarangan Perdagangan dan
Jasa
Sub zona RTH pekarangan perdagangan dan
jasa meliputi halaman pertokoan, ruko dan
tempat usaha seluas 6,06 Ha yang terdapat di
tiap Sub BWP. Rencana sub zona RTH
pekarangan perdagangan dan jasa adalah
penambahan luas RTH pada masing – masing
bangunan perdagangan dan jasa yaitu
minimum 10% dari luas perdagangan dan jasa.
RTH pekarangan perdagangan dan jasa pada
halaman depan sekaligus dapat berfungsi
sebagai taman dan tanaman peneduh parkir
kendaraan.
d. Sub Zona RTH Sarana Pelayanan Umum
Sub zona RTH pekarangan sarana pelayanan
umum seluas 5,94 Ha yang terdapat di tiap Sub
BWP. Pada lahan dengan KDB di atas 90%
dengan lahan yang sangat terbatas, RTH dapat
disediakan pada atap bangunan.
11 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Gambar 5 Sub Zona RTH Pekarangan Sarana Pelayanan Umum
di BWP Malang Barat
2) Sub Zona RTH Taman
Sub zona RTH taman di BWP Malang Barat
mempunyai fungsi sebagai tempat aktifitas sosial
masyarakat, sarana rekreasi kota dan fungsi
konservasi (menjaga kawasan resapan air,
menjaga paru-paru kota). Sub Rencana sub zona
RTH taman BWP Malang Barat adalah
peningkatan peran masyarakat termasuk
pengembang dalam penyediaan taman di
lingkungan masing-masing. RTH taman di BWP
Malang Barat meliputi :
a. Sub Zona RTH Taman Lingkungan RT/RW
Sub zona RTH Taman Lingkungan Taman
RT/RW terdapat di tiap Sub BWP dengan luas
1,89 Ha. Arahan penyediaan RTH Taman
Lingkungan Taman RT/RW adalah sebagai
berikut :
Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman
yang ditujukan untuk melayani penduduk
dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk
melayani kegiatansosial di lingkungan RT
tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1
m2 per penduduk RT, dengan luas minimal
250 m2. Lokasi taman berada pada radius
kurang dari 300 m dari rumah-rumah
penduduk yang dilayani.
RTH Taman Rukun Warga (RW) disediakan
dalam bentuk taman yang ditujukan untuk
melayani penduduk satu RW, khususnya
kegiatan remaja, kegiatan olahraga
masyarakat, serta kegiatan masyarakat
lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas
12 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
taman ini minimal 0,5 m2 per penduduk RW,
dengan luas minimal 1.250 m2, lokasi taman
berada pada radius kurang dari 1000 m dari
rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.
Gambar 6 Sub Zona RTH Taman di
BWP Malang Barat
3) Sub Zona Jalur Hijau Jalan
a. Sub Zona RTH Median Jalan
Sub zona RTH jalur hijau jalan berupa pulau
jalan dan median jalan yang terdapat di Sub
BWP I dengan luas total seluas 1,75 Ha.
Gambar 7 Sub Zona RTH Median Jalan di BWP Malang Barat
b. Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan
Sub zona RTH jalur hijau jalan berupa
sepanjang jalur jalan yang terdapat di seluruh
BWP Malang Barat seluas 78,1 Ha.
4) Sub Zona RTH Fungsi Tertentu
a. Sub Zona RTH Sempadan Sungai
Sub zona RTH sempadan sungai meliputi
sempadan sungai Metro dan sungai kecil
meliputi Sungai Kasin, Sungai Watu, Sungai
Akir, Sungai Glundeng, Sungai Sat, Sungai
Kutuk, Sungai Curah Puring, Sungai Supit
Urang, Sungai poring dan Sungai Sukun
dengan luas 15,92 Ha yang terdapat di tiap
Sub BWP.
13 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
b. Sub Zona RTH Saluran Udara Tegangan Tinggi
(SUTT)
Sub zona sempadan sepanjang SUTT
ditetapkan 20 (dua puluh) meter pada setiap
sisi tiang listrik sepanjang SUTT melintasi Sub
BWP I blok I-A dan blok I-C, Sub BWP II blok
II-A dan blok II-B serta Sub BWP III blok III-B,
blok III-C dan blok III-D. Luas sub zona RTH
SUTT di BWP Malang Barat sebesar 21,79 Ha.
c. Sub Zona RTH Pemakaman
Sub zona RTH pemakaman memiliki fungsi
utama sebagai tempat pelayanan publik untuk
penguburan jenasah. Pemakaman juga dapat
berfungsi sebagai RTH untuk menambah
keindahan kota, daerah resapan air, pelindung,
pendukung ekosistem dan pemersatu ruang
kota sehingga keberadaan RTH yang tertata di
komplek pemakaman dapat menghilangkan
kesan seram pada wilayah tersebut. Sub zona
RTH pemakaman pada BWP Malang Barat
seluas 5,74 Ha yang terdapat di tiap Sub BWP.
c) Zona Cagar Budaya
Rencana zona cagar budaya meliputi :
1. Zona cagar budaya yang sudah ada terdapat di Sub
BWP I blok I-C; dan
2. Zona cagar budaya yang sudah ada dipertahankan
keberadaannya dan perlu dilestarikan dan dirawat.
Gambar 8 Zona Cagar budaya di BWP Malang Barat
14 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
d) Zona Rawan Bencana
1) Sub Zona Rawan Bencana Longsor
Sub zona rawan longsor terdapat di Sub BWP I blok
I-D, Sub BWP II blok II-C dan Sub BWP III blok III-
B. Rencana penanganan sub zona rawan longsor
meliputi :
a. Pembangunan plengsengan di sekitar sungai;
b. Rencana jalur evakuasi bencana yang melewati
jalan-jalan utama serta tempat evakuasi bencana
diarahkan untuk menempati fasilitas umum
yang meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas
pendidikan, fasilitas perkantoran dan lapangan
olahraga; dan
c. Bangunan yang berada di sempadan sungai serta
merupakan area rawan bencana longsor harus
dipindahkan.
2) Sub Zona Rawan Kebakaran
Sub zona rawan kebakaran terdapat di Sub BWP
II blok II-B dan blok II-C . Rencana penanganan
sub zona rawan kebakaran meliputi :
a. Penyediaan tangki pemadam kebakaran atau
hidran air pemadam kebakaran;
b. Penyediaan jalan yang memadai (dapat dimasuki
kendaraan pemadam dan dilewati petugas
pemadam) sebagai jalur mitigasi bencana; dan
c. Rencana jalur evakuasi bencana yang melewati
jalan-jalan utama serta tempat evakuasi bencana
diarahkan untuk menempati fasilitas umum
yang meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas
pendidikan, fasilitas perkantoran dan lapangan
olahraga.
2. RENCANA ZONA BUDIDAYA
a) Zona Perumahan
1) Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi
Rencana sub zona rumah kepadatan tinggi
meliputi:
a. Sub zona rumah kepadatan tinggi yang sudah
ada terdapat di Sub BWP I blok I-D serta Sub
BWP II blok II-B dan blok II-C; dan
15 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
b. Perbaikan kualitas lingkungan rumah kepadatan
tinggi serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) di Sub BWP I blok I-D serta Sub BWP II
blok II-B dan blok II-C.
2) Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang
Rencana sub zona rumah kepadatan sedang
meliputi :
a. Sub zona rumah kepadatan sedang yang sudah
ada terdapat di tiap Sub BWP;
b. Rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal
yang akan dikembangkan di Sub I blok I-C, Sub
BWP II blok II-A, blok II-B dan II-C serta Sub
BWP III blok III-B, blok III-C dan III-D; dan
c. Rumah tunggal dengan fungsi rumah tinggal dan
rumah kos yang akan dikembangkan di Sub
BWP I blok I-A, blok I-B dan blok I-D serta Sub
BWP III blok III-A.
3) Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah
Rencana sub zona rumah kepadatan rendah
meliputi :
a. Sub zona rumah kepadatan rendah yang sudah
ada terdapat di Sub BWP I blok I-C serta Sub
BWP II blok II-A dan blok II-D;
b. Rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal
yang akan dikembangkan di Sub BWP I blok I-C
dan Sub BWP II blok II-A; dan
c. Akses utama menuju rumah kepadatan rendah
dilengkapi dengan median jalan yang berfungsi
sebagai RTH.
b) Zona Perdagangan dan Jasa
1) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal
Rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal
meliputi :
a. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan
kegiatan pusat perbelanjaan meliputi :
1. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal
dengan kegiatan pusat perbelanjaan yang
sudah ada terdapat Sub BWP I blok I-D; dan
16 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
2. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal
dengan kegiatan pusat perbelanjaan yang
akan dikembangkan di Sub BWP I blok I-D
dan Sub BWP III blok III-B.
b. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan
kegiatan pasar lingkungan meliputi :
1. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal
dengan kegiatan pasar lingkungan yang
sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-B
dan blok I-D, Sub BWP II blok II-C serta Sub
BWP III blok III-C; dan
2. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal
dengan kegiatan pasar lingkungan yang
sudah ada dipertahankan keberadaannya.
c. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan
kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya
meliputi :
1. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal
dengan kegiatan toko, warung, kios dan
sejenisnya yang sudah ada terdapat di tiap
Sub BWP; dan
2. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal
dengan kegiatan toko, warung, kios dan
sejenisnya dikembangkan pada setiap blok
dan Sub BWP.
d. Pengembangan sentra PKL pada setiap pusat
kegiatan yang berfungsi sebagai zona
perdagangan dan jasa tunggal.
2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret
Rencana sub zona perdagangan dan jasa deret
meliputi :
a. Sub zona perdagangan dan jasa deret dengan
kegiatan ruko yang sudah adas terdapat di Sub
BWP I blok I-B, blok I-C dan blok I-D, Sub BWP
II blok II-A, blok II-B dan blok II-C serta Sub
BWP III blok III-A, blok III-B dan Sub BWP III-
C;
b. Sub zona perdagangan dan jasa deret dengan
kegiatan ruko dikembangkan di Sub BWP I blok
I-A, blok I-B, blok I-C dan blok I-D, Sub BWP II
blok II-A, blok II-B dan blok II-C serta Sub BWP
17 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
III blok III-A, blok III-B, blok III-C dan blok III-
D; dan
c. Pengembangan sentra PKL pada setiap pusat
kegiatan yang berfungsi sebagai zona
perdagangan dan jasa deret.
c) Zona Perkantoran
1) Sub Zona Perkantoran Pemerintah
Rencana sub zona perkantoran pemerintah
meliputi:
a. Sub zona perkantoran pemerintah berupa kantor
kecamatan yang terdapat di Sub BWP III blok
III-A, kantor kelurahan yang terdapat di Sub
BWP I blok I-B dan blok I-D, Sub BWP II blok II-
B dan blok II-C serta Sub BWP III blok III-C dan
blok III-D dan kantor dinas yang terdapat di Sub
BWP III blok III-A dan blok III-C; dan
b. Sub zona perkantoran pemerintah yang sudah
ada dipertahankan keberadaannya.
2) Sub Zona Perkantoran Swasta
Rencana sub zona perkantoran swasta meliputi :
a. Sub zona perkantoran yang sudah ada berupa
bank yang terdapat di Sub BWP I blok I-D; dan
b. Sub zona perkantoran swasta berupa kantor
konsultan dan kantor notaris dikembangkan
menyatu dengan zona perumahan dan zona
perdagangan yang tersebar di tiap Sub BWP.
d) Zona Industri
1) Sub Zona Industri Kecil
Rencana sub zona industri kecil meliputi :
a. Sub zona industri kecil yang sudah ada terdapadi
Sub BWP I blok I-B; dan
b. Sub zona industri kecil yang sudah ada
dipertahankan keberadaannya dengan tetap
memperhatikan aspek lingkungan sekitarnya
dan memberikan pembinaan kepada pelaku
industri untuk tetap menjaga kelestarian
lingkungan.
18 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
2) Sub Zona Aneka Industri
Rencana sub zona aneka industri meliputi :
a. Sub zona aneka industri yang sudah ada
terdapadi Sub BWP I blok I-A, Sub BWP II blok
II-A dan blok II-B serta Sub BWP III blok III-A;
dan
b. Sub zona aneka industri dikembangkan di Sub
BWP II blok II-B; dan
c. Pembatasan pengembangan sub zona aneka
industri di Sub BWP II blok II-B.
e) Zona Sarana Pelayanan Umum
1) Sub Zona Pendidikan
Rencana sub zona pendidikan meliputi :
a. Sub zona pendidikan berupa kegiatan taman
kanak-kanak, sekolah dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (MI) meliputi :
1. Sub zona pendidikan berupa kegiatan taman
kanak-kanak, sekolah dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (MI) yang sudah ada terdapat di
tiap Sub BWP; dan
2. Sub zona pendidikan berupa kegiatan taman
kanak-kanak, sekolah dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (MI) dikembangkan di tiap Sub
BWP terutama pada perumahan baru.
b. Sub zona pendidikan berupa kegiatan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) atau sederajat
meliputi :
1. Sub zona pendidikan berupa Sekolah
Menengah Pertama (SMP) atau sederajat
yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP;
dan
2. Sub zona pendidikan berupa kegiatan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) atau sederajat
yang sudah ada dipertahankan
keberadaannya.
c. Sub zona pendidikan berupa kegiatan Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan
atau sederajat meliputi :
1. Sub zona pendidikan berupa Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan
19 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
atau sederajat yang sudah ada terdapat di
tiap Sub BWP; dan
2. Sub zona pendidikan berupa Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan
atau sederajat yang sudah ada dipertahankan
keberadaannya.
d. Sub zona pendidikan berupa kegiatan perguruan
tinggi/akademi atau sederajat meliputi :
1. Sub zona pendidikan berupa kegiatan
perguruan tinggi/akademi atau sederajat yang
sudah ada terdapat di Sub BWP I blok I-D dan
Sub BWP III blok III-A; dan
2. Sub zona pendidikan berupa kegiatan
perguruan tinggi/akademi atau sederajat yang
sudah ada dipertahankan keberadaannya.
2) Sub Zona Transportasi
Rencana sub zona transportasi meliputi :
a. Sub zona transportasi berupa sub unit terminal
meliputi :
1. Sub zona transportasi berupa sub unit
terminal yang sudah ada terdapat di Sub BWP
I blok I-C dan Sub BWP II blok II-A; dan
2. Sub zona transportasi berupa sub unit
terminal dikembangkan di Sub BWP I blok I-A
dan Sub BWP III blok III-D.
b. Sub zona transportasi berupa halte meliputi :
1. Sub zona transportasi berupa halte yang
sudah ada terdapat di Sub BWP III blok III-A
dan blok III-C; dan
2. Sub zona transportasi berupa halte
dikembangkan di Sub BWP II blok II-C.
20 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Gambar 9 Rencana Halte di BWP Malang Barat
3) Sub Zona Kesehatan
Rencana sub zona kesehatan meliputi :
a. Sub zona kesehatan berupa poliklinik yang
sudah ada terdapat di Sub BWP II blok II-A;
b. Sub zona kesehatan berupa klinik medis yang
sudah ada terdapat di Sub BWP III blok III-B
c. Sub zona kesehatan berupa puskesmas
pembantu yang sudah ada terdapat di Sub BWP
II blok II-C dan Sub BWP III blok III-B, blok III-
C dan blok III-D;
d. Sub zona kesehatan berupa rumah sakit
dikembangkan di Sub BWP III blok III-B;
e. Sub zona kesehatan berupa praktek dokter
bersama dikembangkan di Sub BWP I blok I-D;
dan
f. Sub zona kesehatan berupa rawat inap
dikembangkan di Sub BWP III blok III-B dan
blok III-C.
4) Sub Zona Olahraga
Rencana sub zona olahraga meliputi :
a. Sub zona olahraga berupa lapangan olahraga
yang sudah ada terdapat di tiap Sub BWP; dan
b. Sub zona olahraga berupa lapangan olahraga
dikembangkan pada pengembangan perumahan
baru yang terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II
dan Sub BWP III.
21 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
5) Sub Zona Sosial Budaya
Rencana sub zona sosial budaya meliputi :
a. Sub zona sosial budaya berupa gedung
pertemuan/balai warga terdapat di tiap Sub
BWP; dan
c. Sub zona sosial budaya berupa gedung
pertemuan/balai warga dikembangkan pada
pengembangan perumahan baru yang terdapat di
Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III.
6) Sub Zona Peribadatan
Rencana sub zona peribadatan meliputi :
a. Sub zona peribadatan berupa masjid dan
langgar/musholla yang sudah ada terdapat di
tiap Sub BWP;
b. Sub zona peribadatan berupa gereja yang sudah
ada terdapat di Sub BWP I blok I-D, Sub BWP II
blok II-A dan Sub BWP III blok III-A;
c. Sub zona peribadatan berupa vihara yang sudah
ada terdapat di Sub BWP II blok II-A; dan
d. Sub zona peribadatan berupa masjid,
langgar/musholla dan gereja dikembangankan di
tiap Sub BWP terutama perumahan baru sesuai
dengan daya dukung penduduknya.
f) Zona Peruntukan Lainnya
1) Sub Zona Pertanian
Rencana sub zona pertanian meliputi:
a. Sub zona pertanian yang sudah ada terdapat di
Sub BWP III blok III-B, blok III-C dan blok III-D;
b. Sub zona pertanian dengan kegiatan pertanian
lahan basah dikembangkan di Sub BWP I blok I-
B serta Sub BWP III blok III-B, blok III-C dan
blok III-D; dan
c. Pengembangan wisata edukasi dengan
memanfaatkan lahan pertanian yang sudah ada.
g) Zona Peruntukan Khusus
1) Sub Zona TPA
Rencana sub zona TPA meliputi :
a. Sub zona TPA yang sudah ada terdapat di Sub
BWP III blok III-D; dan
22 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
b. Sub zona TPA yang sudah ada dipertahankan
keberadaannya dan dilakukan penghijauan pada
area TPA.
C. RENCANA JARINGAN PRASARANA
1. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
a) Sistem Jaringan Jalan
Berdasarkan hierarkinya, jaringan jalan di BWP
Malang Barat dapat dibedakan menjadi :
1) Jaringan Jalan Arteri Primer
Rencana jalan arteri primer di BWP Malang Barat
adalah pengembangan jalan arteri primer adalah
Jalan S. Supriadi.
2) Jaringan Jalan Arteri Sekunder-I
Rencana jalan arteri sekunder-I di BWP Malang
Barat adalah pengembangan jalan arteri sekunder-I
adalah Jalan Raya Dieng – Jalan Terusan Raya
Dieng.
3) Jaringan Jalan Arteri Sekunder-II
Rencana jalan arteri sekunder-II di BWP Malang
Barat adalah pengembangan jalan arteri sekunder-
II meliputi Jalan Raya Langsep – Jalan IR. Rais.
4) Jaringan Jalan Kolektor Sekunder-II
Rencana jalan arteri sekunder-II di BWP Malang
Barat adalah pengembangan jalan arteri sekunder-
II meliputi Jalan Raya Langsep – Jalan IR. Rais.
5) Jaringan Jalan Lokal Sekunder
Rencana jalan lokal sekunder di BWP Malang Barat
adalah pengembangan jalan lokal sekunder
meliputi Jalan Sigura-Gura Barat Raya – Jalan
Sigura-Gura Barat Nomor Ganjil, Jalan Raya Candi
– Jalan Candi IV – Jalan Candi III – Jalan Candi
Blok VA – Jalan Candi Blok V, Jalan Taman Agung
– Jalan Mega Mendung – Jalan Candi IIIF , Jalan
Bukit Dieng, Jalan Simpang Langsep – Jalan
Mergan Kelapa Sawit, Jalan Kurmo, Jalan Siwalan,
Jalan Mergan Lori, Jalan Raya Bandulan – Jalan
Tebo Utara – Jalan Raya Mulyorejo – Jalan Tebo
23 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Selatan – Jalan Tanjung Emas, Jalan Janti Barat –
Jalan Sonokeling serta Jalan Klayatan III – Jalan
Kemantren III – Jalan Pelabuhan Tanjung Perak,
pelebaran Jalan Mergan Lori, Jalan Tebo Selatan
dan Jalan Klayatan III, pengembangan jalan
Lingkar Barat yang melewati ruas Jalan S.
Supriyadi – Jalan Klayatan III – Jalan Kemantren
III – Jalan Pelabuhan Tanjung Perak – Jalan
Pelabuhan Tanjung Emas – Jalan Tebo Selatan –
Jalan Raya Mulyorejo - Jalan Tebo Utara - Jalan
Bandulan – Jalan Bandulan Barat – Kabupaten
Malang serta pengembangan jalan tembus meliputi
ruas Jalan Terusan Sigura-Gura – Jalan Sigura-
Gura Blok D – Jalan Candi V.
6) Jalan Lingkungan
Rencana jalan lingkungan di BWP Malang Barat
adalah pengembangan jalan lingkungan meliputi
Jalan Joyosuko, Jalan Bukit Cemara Tidar, Jalan
Candi Blok III - VI, Jalan Tidar Atas, Jalan
Himalaya, Jalan Fujiyama, Jalan Mahameru,
Jalan Puncak Tidar, Jalan Puncak Esberg, Jalan
Telaga Bodas, Jalan Puncak Himawan, Jalan
Kwoka, Jalan Ranakah, Jalan Bukit Tanggul, Jalan
Puncak Trikora, Jalan Gambuta I – V, Jalan Dako,
Jalan Tokala, Jalan Malenggang, Jalan Ratah Tiga,
Jalan Patuha, Jalan Puncak Malino, Jalan
Kalingkang, Jalan Puncak Yamin, Jalan Sihabu-
habu, Jalan Salahutu, Jalan Gamalama, Jalan
Latimojong, Jalan Kendeng, Jalan Simpang Tidar,
Jalan Tidar Sakti, Jalan Lompobatang, Jalan
Meratus, Jalan Mandalawangi, Jalan Malino, Jalan
Kaluta, Jalan Tinombala, Jalan Klabat, Jalan
Lokon, Jalan Soputan, Jalan Sinabung, Jalan
Sibayak, Jalan Leuser, Jalan Singgalang, Jalan
Batu Permata, Jalan Tambora, Jalan Bukit
Barisan, Jalan Krakatau, Jalan Bukit Dieng, Jalan
Raya Lembah Dieng, Jalan Puncak Jaya, Jalan
Halimun, Jalan Bandahara, Jalan Mega Mendung,
Jalan Taman Dieng, Jalan Kurmo, Jalan Kawista,
Jalan Menuwo, Jalan Pondok Alam Sigura-gura,
Jalan Terusan Bendungan Sigura-gura A-D, Jalan
24 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Bendungan Palasari, Jalan Bendungan Wonogiri,
Jalan Raya Candi, Jalan Candi III – IV, Jalan
Puncak Dieng Eksklusif, Jalan Istana Dieng, Jalan
Bukit Dieng Permai, Jalan Moch. Juki, Jalan
Cindelaras, Jalan Artowijoyo, Jalan Bandulan,
Jalan Pisang Agung, Jalan Perum Bandulan
Permai, Jalan Dali, Jalan Perkutut, Jalan Terusan
Mergan Raya, Jalan Tebo Tengah, Jalan Pelabuhan
Bakahuni, Jalan Pelabuhan Ketapang, Jalan
Pelabuhan Merak, Jalan Pelabuhan Tanjung Priok,
Jalan Pondok Cempaka Indah, Jalan Pelabuhan
Kamal, Jalan Keben, Jalan Imam Sujono, Jalan
Budi Utomo, Jalan Sari Wongso, Jalan Terusan
Segawe, Jalan Rawisari, Jalan Dr. Sutomo, Jalan
Pahlawan, Jalan Sukun Pondok Indah, Jalan Abdul
Jalil dan Jalan Simpang Kepuh.
b) Sistem Jalur Pedestrian
Rencana pengembangan jalur pedestrian di BWP
Malang Barat meliputi :
1. Jalur pedestrian yang sudah ada terdapat di Jalan
S. Supriadi dan Jalan Raya Dieng – Jalan Terusan
Raya Dieng;
2. Jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona
perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona
sarana pelayanan umum; dan
3. Jalur pedestrian berupa koridor meliputi jalur
pedestrian sepanjang jalan arteri primer, jalan
arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan
lokal sekunder sesuai dengan dimensi jalan masing-
masing.
Gambar 10 Rencana Pedestrian di BWP Malang Barat
25 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Peta 2 Rencana Pola Ruang BWP Malang Barat
26 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Peta 3 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan BWP Malang Barat
27 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
c) Sistem Pelayanan Angkutan Umum
Rencana sistem pelayanan angkutan umum meliputi :
1. Angkutan umum yang sudah ada berasal dari dan
menuju Sub Terminal Mulyorejo, sub unit terminal
Tidar, sub unit terminal Puncak Dieng, sub unit
terminal Gasek dan sub unit terminal Karang
Besuki dengan rute yang tersebar di tiap Sub BWP;
dan
2. Penambahan rute angkutan umum menuju Jalan
Rawisari dan Jalan Bukit Cemara Tidar.
d) Parkir
Rencana sistem parkir di BWP Malang Barat meliputi:
1. Pembatasan parkir secara on street sepanjang jalan
arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor
sekunder dan jalan lokal sekunder; dan
2. Penyediaan parkir off street di pelataran maupun
menyatu dengan bangunan dan basement.
Parkir Off Street Parkir On Street
Gambar 11 Rencana Parkir di BWP Malang Barat
Parkir Basement Parkir di Perjas (Ruko)
Gambar 12 Rencana Parkir di
Zona Perdagangan dan Jasa
28 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
e) Sistem Jalur Sepeda
Rencana jalur sepeda di BWP Malang Barat meliputi :
1. Jalan Sigura-Gura Barat Raya, Jalan Raya Tidar,
Jalan puncak Mandala, Jalan Raya Dieng, Jalan
Terusan Raya Dieng, Jalan Raya langsep, Jalan
Simpang Langsep, Jalan Mergan Kelapa Sawit,
Jalan IR. Rais, Jalan Mergan, Jalan Mergan
Keramat, Jalan Raya Bandulan, Jalan Bandulan
Barat, Jalan Bandulan, Jalan Mulyosari, Jalan S.
Supriadi, Jalan Janti Barat, Jalan Janti Selatan
dan Jalan Sonokeling; dan
2. Pengembangan jalur sepeda (bike line) melalui
pemberian tanda khusus, menyatu dengan jaringan
jalan yang sudah ada dan tidak diberi pembatas
khusus serta sebidang dengan jalan yang dimaksud.
2. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN
ENERGI/KELISTRIKAN
Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan di
BWP Malang Barat adalah sebagai berikut :
a. Pengembangan jaringan distribusi primer berupa
jaringan SUTT yang ada melintasi Sub BWP I blok I-A
dan blok I-C, Sub BWP II blok II-A dan blok II-B serta
Sub BWP III blok III-B, blok III-C dan blok III-D.
b. Pengembangan jaringan distribusi sekunder meliputi :
1) Jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan SUTM
yang melewati Jalan Bukit Cemara Tidar – Jalan
Candi V – Jalan Candi III – Jalan Candi IV – Jalan
Raya Candi, Jalan Sigura-Gura Barat – Jalan
Bendungan Palasari – Jalan Terusan Sigura-Gura
IIIA - Jalan Terusan Sigura-Gura IIF – Jalan
Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin – Jalan
Kendeng, Jalan Raya Tidar – Jalan Puncak
Mandala – Jalan Bukit Tanggul, Jalan Gambuta,
Jalan Puncak tidar – Jalan Himalaya – Jalan Tidar
Atas – Jalan Candi Blok V, Jalan Raya Langsep –
Jalan Bukit Barisan – Jalan Taman Agung – Jalan
Mega Mendung, Jalan Rajabasa – Jalan Krakatau,
Jalan Tambora, Jalan Lokon, Jalan Raya Dieng –
Jalan Terusan Raya Dieng – Jalan Taman Dieng –
Jalan Taman Dieng 3, Jalan Simpang Dieng – Jalan
Simpang Dieng II, Jalan IR. Rais – Jalan Raya
29 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Bandulan – Jalan Bandulan Barat, Jalan Pisang
Candi Barat – Jalan Pisang Agung – Jalan Bukit
Dieng Permai – Jalan Bukit Dieng – Jalan Puncak
Dieng Eksklusif, Jalan Kurmo, Jalan Siwalan,
Jalan Bandulan Gang 8 – Jalan Bandulan, Jalan
Bandulan – Jalan Mulyosari, Jalan Tebo Utara –
Jalan Raya Mulyorejo – Jalan Tebo Selatan – Jalan
Pelabuhan Tanjung Emas, Jalan Artowijoyo – Jalan
Cindelaras, Jalan Rawisari, Jalan Budi Utomo –
Jalan Pahlawan, Jalan Klayatan III – Jalan
Kemantren III – Jalan Pelabuhan Tanjung Perak,
Jalan Sukun Gempol, Jalan Abdul Jalil – Jalan
Sukun Pondok Indah, Jalan Klayatan II – Jalan
Pelabuhan Ketapang – Jalan Pelabuhan Tanjung
Priok, Jalan S. Supriadi – Jalan Janti Barat – Jalan
Sonokeling – Jalan Janti Selatan, Jalan Taman
Segawe, Jalan Barat Blok A, Jalan Janti Barat Blok
B, Jalan Janti 7, Jalan Keben Blok B, Jalan Keben
I, Jalan Keben Blok C, Jalan Keben Blok D, Jalan
Keben II Blok A, Jalan Keben II Blok B, Jalan
Keben II, Jalan Simpang Kepuh, Jalan Simpang
Kepuh Blok A, Jalan Simpang Kepuh Blok B, Jalan
Simpang Kepuh Blok D, Jalan Kepuh Gang X, Jalan
Satsui Tubun Gang I dan Jalan Kepuh IX
(Kebonsari Gang I);
2) Jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan SUTR
yang ada terdapat di seluruh jalan selain jalan yang
dilewati jaringan SUTT dan jaringan SUTM; dan
3) Pengembangan jaringan SUTR terdapat pada
pengembangan perumahan baru yang terdapat di
Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III.
c. Pengembangan penerangan jalan umum yang
melewati Jalan Bukit Cemara Tidar, Jalan Candi
Blok V – VI, Jalan Pondok Alam Sigura-Gura, Jalan
Terusan Bendungan Sigura-gura Barat, Jalan Puncak
Esberg, Jalan Puncak Tidar, Jalan Himalaya, Jalan
Fujiyama, Jalan Tidar Atas, Jalan Mahameru, Jalan
Gambuta, Jalan Kwoka, Jalan Puncak Himawan,
Jalan Ranakah, Jalan Bukit Tanggul, Jalan Telaga
Bodas, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Trikora,
Jalan Tokala, Jalan Dako, Jalan Tidar Sakti, Jalan
Ananas, Jalan Simpang Langsep, Jalan Kelapa Sawit,
30 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Jalan Pisang Candi Barat, Jalan Pisang Agung, Jalan
Simpang Dieng I – II, Jalan Raya Dieng – Jalan
Terusan Raya Dieng – Jalan Bukit Dieng, Jalan
Taman Dieng, Jalan Simpang Taman Agung, Jalan
Bandahara, Jalan Rajabasa, Jalan Kendeng, Jalan
Gamalama, Jalan Salahutu, Jalan Kalingkang, Jalan
Puncak Mandala, Jalan Puncak Malino, Jalan Ratah
Tiga, Jalan Patuha, Jalan Villa Tidar Indah, Jalan
Malenggang, Jalan Simpang Tinombala, Jalan
Tambora, Jalan Jaya Giri, Jalan Puncak Dieng
Eksklusif, Jalan Bukit Dieng, Jalan Istana Dieng,
Jalan Bandulan Permai, Jalan Bandulan, Jalan
Moch. Juki, Jalan Mulyosari, Jalan Gempol Mergan
Bhakti, Jalan Puter Tengah, Jalan Rangkok Utara,
Jalan Cendrawasih, Jalan Dali Utara - Jalan Dali
Selatan, Jalan Sikatan, Jalan Tanjung Putra Yudha I-
VI, Jalan Mergan Kelurahan Blok A-D, Jalan Terusan
Mergan Raya, Jalan Mergan Sekolahan - Jalan
Mergan Keramat, Jalan IR. Rais Gang 9 dan 14, Jalan
IR. Rais, Jalan Pelabuhan Merak, Jalan Pelabuhan
Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Kamal, Jalan
Pelabuhan Tanjung Emas, Jalan Pelabuhan Tanjung
Perak, Jalan Taman Janti, Jalan Keben II, Jalan Janti
Selatan, Jalan Janti VII, Jalan Simpang Randu Jaya –
Jalan Randu Jaya, Jalan Janti Barat Blok A-C, Jalan
Taman Sagawe, Jalan Janti Barat – Jalan Sonokeling,
Jalan Janti Gang III, Jalan Dr. Sutomo dan Jalan
Gang Ngurah Rai.
3. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN
TELEKOMUNIKASI
Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di BWP
Malang Barat adalah sebagai berikut :
a. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel
telepon meliputi:
1) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel
telepon yang ada sudah melayani seluruh BWP
Malang Barat; dan
2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel
telepon dikembangkan pada pengembangan
perumahan baru yang terdapat di Sub BWP I, Sub
BWP II dan Sub BWP III.
31 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
b. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel
meliputi :
1) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel
yaitu Base Transfer Station (BTS) yang ada
sebanyak 29 unit yang tersebar di tiap Sub BWP;
dan
2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel
dikembangkan pada pengembangan perumahan
baru yang terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II dan
Sub BWP III dengan konsep BTS bersama.
c. Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa TV
kabel dilakukan secara bersama dengan jaringan
listrik dari PLN.
4. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR MINUM
Rencana pengembangan air minum di BWP Malang
Barat adalah sebagai berikut :
a. Jaringan air minum berupa PDAM meliputi :
1) Jaringan air minum berupa PDAM yang terdapat di
tiap Sub BWP; dan
2) Jaringan air minum berupa PDAM dikembangkan
di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III.
b. Jaringan air minum berupa sumur bor meliputi :
1) Jaringan air minum berupa sumur bor yang
terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP
III; dan
2) Jaringan air minum berupa sumur bor yang sudah
ada dipertahankan keberadaannya serta dijaga
kualiatas sumber airnya.
3)
5. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN DRAINASE
BWP Malang Barat memiliki 3 klasifikasi yakni drainase
primer, drainase sekunder dan drainase tersier, yaitu
sebagai berikut :
a. Jaringan Drainase Primer
Jaringan drainase primer terdiri dari saluran drainase
primer yang berupa sungai yaitu Sungai Metro.
32 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Gambar 13 Jaringan Drainase Primer di
BWP Malang Barat
b. Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan drainase sekunder terdapat pada jalur-jalur
utama yaitu di sepanjang Jalan Puncak Mandala,
Jalan Jupri, Jalan Bandulan Barat, Jalan Mergan
Lori, Jalan Klayatan III, Jalan S. Supriadi, Jalan Raya
Tidar, Jalan Raya Langsep, Jalan Terusan Raya
Dieng, Jalan Raya Bandulan, Jalan Tebo Utara, Jalan
Raya Mulyorejo dan Jalan Kemantren III.
Gambar 14 Jaringan Drainase Sekunder di
BWP Malang Barat
c. Jaringan Drainase Tersier
Jaringan drainase tersier di BWP Malang Barat
meliputi jaringan drainase yang terdapat pada
perumahan BWP Malang Barat.
Gambar 15 Jaringan Drainase Tersier di
BWP Malang Barat
33 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pengelolaan drainase di BWP Malang Barat meliputi :
1. Pengelolaan sistem drainase berdasarkan Sub Daerah
Aliran Sungai;
2. Penanganan saluran meliputi :
a) Normalisasi saluran;
b) Pembuatan sudetan;
c) Pembuatan saluran baru; dan
d) Pembuatan inlet.
3. Peresapan air dalam tanah meliputi :
a) Sumur resapan air hujan;
b) Biopori; dan
c) Bozem.
6. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR
LIMBAH
Rencana pengembangan jaringan air limbah di BWP
Malang Barat meliputi :
a. Penyediaan pengolah limbah secara
mandiri/individual pada kegiatan yang menghasilkan
limbah dalam jumlah besar antara lain hotel, industri
dan kegiatan yang sejenis;
b. Penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk
tiap zona perumahan yang disediakan oleh setiap blok
berbasis sub DAS;
c. Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah Tinja Supit
Urang yang terdapat di Sub BWP III; dan
d. Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah terpadu di
Kelurahan Bakalankrajan dengan kapasitas 200 KK.
7. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN
PRASARANA LAINNYA
a. Rencana Pengembangan Sistem Persampahan
Rencana pengembangan sistem persampahan
meliputi:
1) Sistem persampahan berupa TPA Supit Urang yang
terdapat di Sub BWP III;
2) Sistem persampahan berupa TPS yang ada
sebanyak 13 unit;
3) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
(PLTSa) di TPA Supit Urang yang terdapat di Sub
BWP III;
34 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
4) Pengembangan sistem persampahan berupa TPS
pada pengembangan perumahan baru yang
terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP
III; dan
5) Pengelolaan sampah di BWP Malang Barat meliputi
pengelolaan sampah (bank sampah) pada sub zona
rumah kepadatan tinggi.
b. Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana
Di BWP Malang Barat rawan longsor dan kebakaran.
Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya
berupa jalur evakuasi bencana meliputi :
1. Penanganan rawan longsor; dan
2. Penanganan rawan kebakaran.
Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa
penanganan rawan longsor berupa penanganan rawan
longsor sepanjang Sungai Metro dan penanganan
rawan kebakaran berupa penyediaan hidran
kebakaran pada sub zona rumah kepadatan tinggi di
Sub BWP II blok II-B dan blok II-C. Pengembangan
jaringan prasarana lainnya berupa penetapan jalur
evakuasi bencana dan tempat evakuasi korban
bencana meliputi :
1. Rencana rute evakuasi bencana meliputi :
a) Jalan Raya Bandulan – Jalan IR. Rais;
b) Jalan Raya Bandulan – Jalan Raya Langsep;
c) Jalan Mergan Lori – Jalan Raya Langsep; dan
d) Jalan Mergan Lori – Jalan IR. Rais.
2. Rencana tempat evakuasi korban bencana
diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang
meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan,
fasilitas perkantoran dan lapangan olahraga.
D. PENETAPAN SUB BWP YANG DDIPRIORITASKAN
PENANGANANNYA
Berdasarkan hasil skoring, kawasan yang diprioritaskan
penanganannya terdapat di Sub BWP II yang berfungsi
sebagai industri dan perumahan.
1. Tema penanganan adalah penataan industri
2. Kebutuhan penanganan Sub BWP II meliputi :
a. Penataan kawasan secara lebih rinci dengan
penyusunan RTBL;
35 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
b. Penataan intensitas bangunan;
c. Pengaturan sirkulasi angkutan umum dan angkutan
barang;
d. Penataan sistem drainase;
e. Penyediaan RTH; dan
f. Penataan dan penyediaan ruang untuk sektor
informal.
36 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Peta 4 Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya BWP
Malang Barat
37 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
E. KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
1. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
DI BWP MALANG BARAT
a) Perwujudan Zona Lindung pada BWP
Perwujudan zona lindung di BWP Malang Barat
meliputi :
1) Penetapan zona lindung BWP Malang Barat dengan
program utama penetapan zona lindung BWP Malang
Barat meliputi :
a. Zona perlindungan setempat;
b. Zona RTH;
c. Zona cagar budaya; dan
d. Zona rawan bencana alam.
2) Mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona
perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi
meliputi :
a. Pembangunan plengsengan di sekitar sungai;
b. Pengembangan RTH pada sempadan sungai yang
tidak terdapat bangunan;
c. Pengembangan median jalan dengan fungsi RTH
di tengahnya sehingga menghindari adanya
penggunaan lahan terutama menjadi perumahan
di bawah jaringan SUTT.
3) Mengoptimalkan dan memelihara RTH untuk
peningkatan kualitas lingkungan meliputi :
a. Pengembangan RTH sehingga mencapai 30%
(tiga puluh persen) dari luas perkotaan, dengan
mengembangkan RTH pekarangan, RTH taman,
RTH jalur hijau jalan dan RTH fungsi tertentu;
dan
b. Perawatan dan pemeliharaan RTH yang ada
agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
4) Memelihara benda cagar budaya adalah pelestarian
dan perawatan terhadap benda cagar budaya yang
suah ada.
5) Perlindungan dan penanganan zona rawan bencana
alam meliputi pembangunan plengsengan,
pemindahan bangunan yang terdapat pada area
rawan longsor, penyediaan hidran, penyediaan
jalan yang memadai dan penyediaan jalur dan
tempat evakuasi bencana.
38 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
b) Perwujudan Zona Budidaya pada BWP
Perwujudan zona budidaya di BWP Malang Barat
meliputi :
1) Pengembangan zona perumahan sebagai dampak
perkembangan BWP Malang Barat meliputi :
a. Pengembangan perumahan baru yang
dikembangkan baik oleh pengembang maupun
masyarakat;
b. Perbaikan kualitas lingkungan pada sub zona
rumah kepadatan tinggi dan sub zona rumah
kepadatan sedang;
c. Penyediaan RTH; dan
d. Akses utama menuju rumah kepadatan rendah
dilengkapi dengan median jalan yang berfungsi
sebagai RTH.
2) Zona perdagangan dan jasa sebagai dampak
perkembangan BWP Malang Barat meliputi :
a. Pengembangan pusat perbelanjaaan di Sub
BWP I blok I-D dan Sub BWP III blok III-B;
b. Pengembangan ruko di Sub BWP I blok I-A,
blok I-B, blok I-C dan blok I-D, Sub BWP II blok
II-A, blok II-B dan blok II-C serta Sub BWP III
blok III-A, blok III-B, blok III-C dan blok III;
c. Pengembangan sentra PKL pada setiap pusat
kegiatan;
d. Penyediaan lahan parkir yang memadai; dan
e. Penyediaan RTH yang dapat berfungsi sebagai
taman dan tanaman peneduh parkir
kendaraan.
3) Zona perkantoran berupa penyediaan prasarana
pendukung sub zona perkantoran pemerintah
meliputi jalur pejalan kaki, RTH dan parkir yang
memadai.
4) Zona industri berupa pembatasan pengembangan
sub zona aneka industri di Sub BWP II blok II-B,
penyediaan prasarana pendukung sub zona industri
kecil meliputi penyediaan RTH, lahan parkir yang
memadai dan memberikan pembinaan kepada
pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian
lingkungan.
39 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
5) Pengembangan zona sarana pelayanan umum
untuk mengoptimalkan fungsi BWP Malang Barat
meliputi :
a. Sub zona pendidikan meliputi pemerataan taman
kanak-kanak dan sekolah dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (MI) pada pada pengembangan
perumahan baru di Sub BWP I, Sub BWP II dan
Sub BWP III;
b. Sub zona transportasi meliputi pengembangan
sub unit terminal di Sub BWP I blok I-A dan Sub
BWP III blok III-D serta pengembangan halte di
Sub BWP II blok II-C;
c. Sub zona kesehatan meliputi pengembangan
rumah sakit di Sub BWP III blok III-B,
pengembangan praktek dokter bersama di Sub
BWP I blok I-D dan pengembangan rawat inap di
Sub BWP III blok III-B dan blok III-C;
d. Sub zona olahraga berupa pengembangan
lapangan olahraga pada pada pengembangan
perumahan baru di Sub BWP I, Sub BWP II dan
Sub BWP III;
e. Sub zona sosial budaya berupa pengembangan
gedung pertemuan/balai warga pada pada
pengembangan perumahan baru di Sub BWP I,
Sub BWP II dan Sub BWP III; dan
f. Sub zona peribadatan meliputi pengembangan
masjid, langgar/musholla dan gereja di tiap Sub
BWP terutama perumahan baru sesuai dengan
daya dukung penduduknya.
6) Pengembangan zona peruntukan lainnya untuk
mengoptimalkan fungsi BWP Malang Barat adalah
sub zona pertanian berupa pengembangan
pertanian lahan basah di Sub BWP I blok I-B serta
Sub BWP III blok III-B, blok III-C dan blok III-D
serta pengembangan wisata edukasi dengan
memanfaatkan lahan pertanian yang sudah ada.
7) Pengembangan zona peruntukan lainnya untuk
mengoptimalkan fungsi BWP Malang Barat adalah
sub zona TPA berupa pengadaan penghijauan pada
area TPA.
40 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
2. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN
PRASARANA DI BWP MALANG BARAT
Program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP
Malang Barat meliputi :
a. Penetapan sistem jaringan pergerakan meliputi :
1) Pengembangan jaringan jalan arteri primer,
jaringan jalan arteri sekunder-I, jaringan jalan
arteri sekunder-II, jaringan jalan kolektor
sekunder-II, jaringan jalan lokal sekunder dan
jaringan jalan lingkungan;
2) Pelebaran Jalan Mergan Lori, Jalan Tebo Selatan
dan Jalan Klayatan III;
3) Pengembangan jalan Lingkar Barat yang
melewati ruas Jalan S. Supriyadi – Jalan
Klayatan III – Jalan Kemantren III – Jalan
Pelabuhan Tanjung Perak – Jalan Pelabuhan
Tanjung Emas – Jalan Tebo Selatan – Jalan Raya
Mulyorejo - Jalan Tebo Utara - Jalan Bandulan –
Jalan Bandulan Barat – Kabupaten Malang;
4) Pengembangan jalan tembus meliputi ruas Jalan
Terusan Sigura-Gura – Jalan Sigura-Gura Blok D
– Jalan Candi V serta pelebaran Jalan Selatan
dan Jalan Klayatan III;
5) Pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona
dan berupa koridor;
6) Pengembangan jalur angkutan umum menuju
Jalan Rawisari dan Jalan Bukit Cemara Tidar;
7) Pengembangan halte di Sub BWP II blok II-C;
8) Pengembangan sub unit terminal di Sub BWP I
blok I-A dan Sub BWP III blok III-D;
9) Penyediaan lahan parkir pada fasilitas
perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan,
peribadatan, pendidikan dan sejenisnya
diutamakan untuk parkir off street; 10) Untuk setiap kegiatan baru terutama
perdagangan dan jasa, perkantoran dan sarana
pelayanan umum harus menyediakan lahan parkir
sendiri baik di pelataran, basement atau
menempel pada bangunan; dan
11) Pengembangan jalur sepeda meliputi Jalan
Sigura-Gura Barat Raya, Jalan Raya Tidar, Jalan
puncak Mandala, Jalan Raya Dieng, Jalan
41 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Terusan Raya Dieng, Jalan Raya langsep, Jalan
Simpang Langsep, Jalan Mergan Kelapa Sawit,
Jalan IR. Rais, Jalan Mergan, Jalan Mergan
Keramat, Jalan Raya Bandulan, Jalan Bandulan
Barat, Jalan Bandulan, Jalan Mulyosari, Jalan S.
Supriadi, Jalan Janti Barat, Jalan Janti Selatan
dan Jalan Sonokeling.
b. Penetapan sistem jaringan energi/kelistrikan meliputi:
1) Pengamanan area sekitar SUTT;
2) Pengembangan median jalan dengan fungsi RTH di
tengahnya sehingga menghindari adanya
penggunaan lahan terutama menjadi perumahan di
bawah jaringan SUTT;
3) Pengembangan jaringan SUTM pada perumahan
baru yang berada di jalan-jalan utama;
4) Pengembangan jaringan SUTR meliputi seluruh
jalan di BWP Malang Barat; dan
5) Pengembangan penerangan jalan umum melewati
Jalan Bukit Cemara Tidar, Jalan Candi Blok V –
VI, Jalan Pondok Alam Sigura-Gura, Jalan Terusan
Bendungan Sigura-gura Barat, Jalan Puncak
Esberg, Jalan Puncak Tidar, Jalan Himalaya, Jalan
Fujiyama, Jalan Tidar Atas, Jalan Mahameru,
Jalan Gambuta, Jalan Kwoka, Jalan Puncak
Himawan, Jalan Ranakah, Jalan Bukit Tanggul,
Jalan Telaga Bodas, Jalan Puncak Mandala, Jalan
Puncak Trikora, Jalan Tokala, Jalan Dako, Jalan
Tidar Sakti, Jalan Ananas, Jalan Simpang Langsep,
Jalan Kelapa Sawit, Jalan Pisang Candi Barat,
Jalan Pisang Agung, Jalan Simpang Dieng I – II,
Jalan Raya Dieng – Jalan Terusan Raya Dieng –
Jalan Bukit Dieng, Jalan Taman Dieng, Jalan
Simpang Taman Agung, Jalan Bandahara, Jalan
Rajabasa, Jalan Kendeng, Jalan Gamalama, Jalan
Salahutu, Jalan Kalingkang, Jalan Puncak
Mandala, Jalan Puncak Malino, Jalan Ratah Tiga,
Jalan Patuha, Jalan Villa Tidar Indah, Jalan
Malenggang, Jalan Simpang Tinombala, Jalan
Tambora, Jalan Jaya Giri, Jalan Puncak Dieng
Eksklusif, Jalan Bukit Dieng, Jalan Istana Dieng,
Jalan Bandulan Permai, Jalan Bandulan, Jalan
Moch. Juki, Jalan Mulyosari, Jalan Gempol
42 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Mergan Bhakti, Jalan Puter Tengah, Jalan
Rangkok Utara, Jalan Cendrawasih, Jalan Dali
Utara - Jalan Dali Selatan, Jalan Sikatan, Jalan
Tanjung Putra Yudha I-VI, Jalan Mergan
Kelurahan Blok A-D, Jalan Terusan Mergan Raya,
Jalan Mergan Sekolahan - Jalan Mergan Keramat,
Jalan IR. Rais Gang 9 dan 14, Jalan IR. Rais, Jalan
Pelabuhan Merak, Jalan Pelabuhan Tanjung Priok,
Jalan Pelabuhan Kamal, Jalan Pelabuhan Tanjung
Emas, Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan
Taman Janti, Jalan Keben II, Jalan Janti Selatan,
Jalan Janti VII, Jalan Simpang Randu Jaya – Jalan
Randu Jaya, Jalan Janti Barat Blok A-C, Jalan
Taman Sagawe, Jalan Janti Barat – Jalan
Sonokeling, Jalan Janti Gang III, Jalan Dr. Sutomo
dan Jalan Gang Ngurah Rai.
c. Penetapan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
1) Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa
jaringan kabel telepon pada pengembangan
perumahan baru di Sub BWP I, Sub BWP II dan
Sub BWP III;
2) Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa
jaringan nirkabel pada pengembangan perumahan
baru di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III
dengan konsep BTS bersama; dan
3) Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa TV
kabel dilakukan secara bersama dengan jaringan
listrik dari PLN.
d. Penetapan sistem jaringan air minum adalah
pengembangan jaringan air minum berupa PDAM
pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP I,
Sub BWP II dan Sub BWP III.
e. Penetapan sistem jaringan drainase meliputi :
1) Normalisasi saluran di pertemuan Jalan Raya Tidar
dengan Jalan Kaluta dan Jalan Lokon dan di Jalan
Raya Bandulan;
2) Pembuatan sudetan di Jalan S. Supriadi;
3) Pembuatan saluran baru di pertigaan Jalan Raya
Bandulan; dan
4) Pembuatan inlet di pertemuan Jalan Bendungan
Sutami dengan Jalan Raya Candi II.
43 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
f. Penetapan sistem jaringan air limbah meliputi :
1) Penyediaan pengolah limbah secara
mandiri/individual;
2) Penyediaan pengolah limbah secara komunal;
3) Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah Tinja Supit
Urang yang terdapat di Sub BWP III; dan
4) Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah terpadu
di Kelurahan Bakalankrajan.
g. Penetapan sistem jaringan prasarana lainnya
meliputi:
1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
(PLTSa) di TPA Supit Urang yang terdapat di Sub
BWP III;
2) Pengembangan sistem persampahan berupa TPS
pada pengembangan perumahan baru yang
terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP
III; dan
3) Penetapan penyediaan jalur dan tempat evakuasi
bencana meliputi:
a) Penyediaan jalur evakuasi bencana yang
melewati jalan-jalan utama; dan
b) Pengembangan fasilitas umum untuk tempat
evakuasi bencana.
3. PROGRAM PERWUJUDAN SUB BWP YANG
DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA DI BWP
MALANG BARAT
Perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan
penanganannya adalah Sub BWP II yang berfungsi
sebagai industri dan perumahan. Kebutuhan penanganan
Sub BWP II meliputi :
a. Penataan kawasan secara lebih rinci dengan
penyusunan RTBL;
b. Penataan intensitas bangunan;
c. Pengaturan sirkulasi angkutan umum dan angkutan
barang;
d. Penataan sistem drainase;
e. Penyediaan RTH; dan
f. Penataan dan penyediaan ruang untuk sektor
informal.
44 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
F. PERATURAN ZONASI
Pada dasarnya peraturan zonasi merupakan ketentuan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR. Peraturan
zonasi berfungsi sebagai :
a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk
di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang
di bawah tanah;
c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan
lahan dan penetapan lokasi investasi.
Peraturan zonasi bermanfaat untuk :
a. Menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang
ditetapkan;
b. Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan
meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan
karakteristik zona; dan
c. Meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap
zona.
Selanjutnya Materi Peraturan Zonasi dapat dibagi menjadi
dua kelompok yakni materi wajib dan pilihan. Materi wajib yang
meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan
intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan,
ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan,
dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan,
ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan
zonasi. Materi wajib adalah materi yang harus dimuat dalam
peraturan zonasi. Sedangkan materi pilihan adalah materi yang
perlu dimuat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
1. MATERI WAJIB
a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah
ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan
yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan
yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan
penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan
kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan pada suatu zona. Ketentuan kegiatan
dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan
ketentuan maupun standar yang terkait dengan
45 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan
bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur
bangunan atau komponen yang dikembangkan.
Ketentuan teknis zonasi terdiri atas :
Klasifikasi I = pemanfaatan
diperbolehkan/diizinkan
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk
dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan
peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah
kota tidak dapat melakukan peninjauan atau
pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan
dan penggunaan lahan yang termasuk dalam
klasifikasi I.
Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara
terbatas
Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna
bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi
dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk
pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan
di dalam subzona maupun pembatasan jangka
waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan
tertentu yang diusulkan;
2) Pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB,
KDH, jarak bebas, maupun ketinggian
bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan
menurunkan nilai maksimal dan meninggikan
nilai minimal dari intensitas ruang dalam
peraturan zonasi;
3) Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika
pemanfaatan yang diusulkan telah ada, mampu
melayani kebutuhan, dan belum memerlukan
tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak
boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan
pertimbangan-pertimbangan khusus.
Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu
Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa
untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau
penggunaan lahan diperlukan persyaratan-
persyaratan tertentu yang dapat berupa
persyaratan umum dan persyaratan khusus.
Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat
46 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang
besar bagi lingkungan sekitarnya.
Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk
dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai
dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan
dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi
lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan
penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi
X tidak boleh diizinkan pada zona yang
bersangkutan.
b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah
ketentuan mengenai besaran pembangunan yang
diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi :
1) KDB Maksimum
KDB maksimum ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat pengisian atau
peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis
penggunaan lahan.
2) KLB Maksimum
KLB maksimum ditetapkan dengan
mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan
tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau
kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta
ekonomi dan pembiayaan.
3) Ketinggian Bangunan Maksimum
4) KDH Minimal
KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH
dan diberlakukan secara umum pada suatu zona.
KDH minimal ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat pengisian atau
peresapan air dan kapasitas drainase.
Beberapa ketentuan lain dapat ditambahkan dalam
intensitas pemanfaatan ruang, antara lain meliputi :
1) Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimum
2) Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum
3) Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum
4) Kepadatan Penduduk Maksimal.
47 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
mendetailkan lebih lanjut intensitas pemanfaatan
ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan
zonasi pada RTRW kota, atau juga bisa berisi sama
dengan intensitas pemanfaatan ruang yang diatur
dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW
kota. Intensitas pemanfaatan ruang yang terdapat
dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dapat
didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL.
c. Ketentuan Tata Bangunan
Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang
mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan
bangunan pada suatu zona.
Komponen ketentuan tata bangunan minimal terdiri
atas :
1) GSB minimal yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan keselamatan, resiko
kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika;
2) Tinggi bangunan maksimum atau minimal yang
ditetapkan dengan mempertimbangkan
keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika,
dan parasarana;
3) Jarak bebas antarbangunan minimal yang harus
memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang
ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian
bangunan; dan
4) Tampilan bangunan yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan warna bangunan, bahan
bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan,
gaya bangunan, keindahan bangunan, serta
keserasian bangunan dengan lingkungan
sekitarnya.
Ketentuan tata bangunan mendetailkan lebih lanjut
tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum
peraturan zonasi pada RTRW kota, atau juga dapat
berisi sama dengan tata bangunan yang diatur dalam
ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kota.
Tata bangunan yang terdapat dalam ketentuan tata
bangunan dapat didetailkan kembali lebih lanjut
dalam RTBL.
48 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi
sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam
rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui
penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar
zona berfungsi secara optimal. Ketentuan prasarana
dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan
ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
e. Ketentuan Pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan terdiri atas :
1) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang
merupakan ketentuan yang memberikan
kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi
tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa
ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal
ini dimaksudkan untuk menampung dinamika
pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara
lain transfer of development rights (TDR) dan air right development yang dapat diatur lebih lanjut
dalam RTBL.
2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang
merupakan ketentuan yang memberikan insentif
bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan
dengan rencana tata ruang dan memberikan
dampak positif bagi masyarakat, serta yang
memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan
ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata
ruang dan memberikan dampak negatif bagi
masyarakat. Insentif dapat berbentuk kemudahan
perizinan, keringanan pajak, kompensasi, imbalan,
subsidi prasarana, pengalihan hak membangun,
dan ketentuan teknis lainnya. Sedangkan
disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan
persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi yang
tinggi, pengenaan denda, pembatasan penyediaan
prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk
penyediaan prasarana dan sarana kawasan.
3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah
ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang
49 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan
RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan
bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan
prosedur yang benar.
2. MATERI PILIHAN
a. Ketentuan Tambahan
Ketentuan tambahan adalah ketentuan lain yang
dapat ditambahkan pada suatu zona untuk
melengkapi aturan dasar yang sudah ditetapkan.
Ketentuan tambahan berfungsi memberikan aturan
pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan
belum diatur dalam ketentuan dasar.
b. Ketentuan Khusus
Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur
pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan
diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan
karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu,
ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta
khusus yang memiliki pertampalan (overlay) dengan
zona lainnya dapat pula dijelaskan disini.
Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi :
1) Zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
2) Zona cagar budaya atau adat;
3) Zona rawan bencana;
4) Zona pertahanan keamanan (Hankam);
5) Zona pusat penelitian;
6) Zona pengembangan nuklir;
7) Zona Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
8) Zona gardu induk listrik;
9) Zona sumber air baku; dan
10) Zona BTS.
Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada
zona-zona khusus di atas ditetapkan sesuai dengan
ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.
50 PENYUSUNAN REVIEW RENCANA RINCI TATA RUANG KOTA MALANG (BWP MALANG BARAT)
RINGKASAN EKSEKUTIF
c. Standar Teknis
Standar teknis adalah aturan-aturan teknis
pembangunan yang ditetapkan berdasarkan
peraturan/standar/ketentuan teknis yang berlaku
serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang
sesuai dengan kebutuhan. Standar teknis yang
digunakan dalam penyusunan RDTR mengikuti
Standar Nasional Indonesia (SNI), antara lain SNI
Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan
Lingkungan Perumahan di Perkotaan Lingkungan
dan/atau standar lain. Tujuan standar teknis adalah
memberikan kemudahan dalam menerapkan
ketentuan teknis yang diberlakukan di setiap zona.
d. Ketentuan Pengaturan Zonasi
Ketentuan pengaturan zonasi adalah varian dari
zonasi konvensional yang dikembangkan untuk
memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan
zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai
permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi
dasar. Ketentuan pengaturan zonasi berfungsi untuk
memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan
zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan
pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik,
tujuan pengembangan, dan permasalahan yang
dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran
pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara
lebih efektif.