RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Registrasi Nomor : 8/PUU-IX/2011

Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh BPJS Jamsostek

(UU Jamsostek)

I. PEMOHON

1. Pemohon 1, Mudhofir dan Rasmina Pakpahan;

2. Pemohon 2, Parulian Sianturi, S.H., dan Mathias Mehan;

3. Pemohon 3, Edward P.Marpaung dan Dedih Suhendi;

4. Pemohon 4, Markus S. Sidauruk dan Cahyaman;

5. Pemohon 5, Supardi dan Trisna Miharja;

6. Pemohon 6, Herikson Pakpahan dan Andy W. Sinaga;

7. Pemohon 7, dr. Zulkifli S. Ekomei dan Meirhaq Kifli;

8. Pemohon 8, Elly Rosita Silaban dan Ary Joko Sulistyo;

9. Pemohon 9, Nikasi Ginting dan Ediarto;

10. Pemohon 10, Ully Nursia Pakpahan dan Abdullah Sani, S.H.;

11. Pemohon 11, Lundak Pakpahan.

KUASA HUKUM

Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., Gusmawati Azhar, S.H., Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Emma

Liliefna, S.H., Saut Pangaribuan, S.H., James Simanjuntak, S.H., Budiyono, S.H., Yuliana Putri, S.H.,

M.H., Johannes Dartha Pakpahan, S.H., Sabinus Moa, S.H., Timbul Gultom, S.H., adalah advokat di

Lembaga Bantuan Hukum Buruh yang beralamat di Jl. Tanah Tinggi II No. 44B, Senen, Jakarta Pusat.

II. POKOK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU No. 3 Tahun

1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992

Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah :

1. Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

2. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

undang-undang dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga Negara yang

kewenanganya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945”.

IV. KEDUDUKAN PEMOHON ( LEGAL STANDING)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

( UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan

pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah ;

a. Menjelaskan kedudukanya dalam permohonanya, yaitu apakah yang sebagai perorangan

warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga

negara;

b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana

dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan

pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukanya, hak

konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai

berikut :

- Bahwa Pemohon 1 sampai Pemohon 11 adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan

Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai Pedoman dalam

memperjuangkan kepentingan anggotanya;

- Bahwa Para Pemohon bertindak mewakili anggota yang bernaung didalamnya berkepentingan

langsung dengan diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial

Nasional);

- Bahwa Para Pemohon diatas adalah Badan Hukum yang menganggap dirugikan hak-hak

konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU Jamsostek.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

Norma yang di ajukan dalam UU Tipikor, yaitu :

1. Pasal 6 ayat (1)

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi:

a.Jaminan Kecelakaan Kerja; b.Jaminan Kematian; c.Jaminan Hari Tua; d.Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

2. Pasal 6 ayat (2)

Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

3. Pasal 25 ayat (2)

Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik

Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Norma yang diujikan, yaitu :

- Pasal 34 ayat (2)

Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

VI. Alasan-alasan Pemohon Dengan diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, karena :

1. Bahwa bahwa Pasal 52 ayat (2) UU SJSN telah mengamanahkan agar BPJS (Badan

Pelaksana Jaminan Sosial Nasional) yang ada (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) sudah

harus disesuaikan paling lambat 5 Tahun setelah UU SJSN diundangkan, oleh karena itu UU

No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek seharusnya sudah disesuaikan paling lambat 19 Oktober

2009;

2. Bahwa hingga permohonan ini diajukan, UU BPJS Jamsostek tersebut belum juga dibuat,

sehingga pelaksanaan operasional Jamsostek sejak tanggal 19 Oktober 2009 sudah tidak

sejalan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan peraturan pelaksananya UU No.40

Tahun 2004 tentang SJSN;

3. Bahwa penyesuaian BPJS Jamsostek dengan UU SJSN sangat penting karena substansi UU

Jamsostek tidak sejalan dengan SJSN. Beberapa hal yang tidak sejalan tersebut antara lain:

a. Pasal 25 ayat (2) UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun

1945 melalui penjabaran Pasal 4 UU SJSN mengatur mengenai Bentuk Badan Hukum

BPJS termasuk Jamsostek diselenggarakan dengan berdasarkan prinsip

kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akutabilitas, portabilitas, dana

amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk

pengembangan program dan untuk sebebsar-besarnya kepentingan peserta.

b. Pasal 6 UU Jamsostek yang mengatur mengenai ruang lingkup program Jamsostek. Pasal

Pasal 6 UU Jamsostek tidak memasukan program pensiun seperti pada Pasal 18 UU

SJSN sebagai penjabaran dari Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945.

4. Bahwa menurut Para Pemohon, yang cocok dengan harapan UU SJSN adalah Pengelolaan

Jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam stb 1870 No.64

jo. 1939 No.570 dan 569;

5. Bahwa hak Para Pemohon sebagai peserta Jamsostek telah kehilangan hak konstitusionalnya

dalam penggunaan dana Jamsostek dengan sistem pengoperasian Jamsostek dalam bentuk

BUMN Persero, dimana pemerintah telah mengambil keuntungan dari iuran yang dibayarkan

oleh Pemohon sebagai peserta Jamsostek paling sejak tanggal 19 Oktober 2009;

6. Bahwa sejak tanggal 19 Oktober 2010 hak konstitusional Para Pemohon dan peserta

Jamsostek lainnya terhadap jaminan pensiun dan tunjangan sosial tidak dapat dinikmati

karena belum dibuatnya UU BPJS Jamsostek yang baru sebagai bentuk penyesuaian UU

Jamsostek dengan UU SJSN;

7. Bahwa menurut Para Pemohon, Presiden RI Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono tidak

mau atau tidak berkeinginan menjalankan UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN, oleh karena

itu Presiden tidak patuh kepada Pasal 34 (2) UUD RI Tahun 1945 karena UU No. 40 Tahun

2004 tentang SJSN adalah Peraturan Pelaksana dari UUD RI Tahun 1945;

8. Bahwa lahirnya UU SJSN merupakan tahap awal diwijudkannya cita-cita Negara

welfarestate sebagaimana yang diamanahkan dalam pembukaan UD RI Tahun 1945,

sehingga bila BPJS Jamsostek disesuaikan dengan UU SJSN maka pekerja/buruh akan dapat

menikmati kesejahteraan minimal karena sudah akan dapat menikmati jaminan kematian,

jaminan perawatan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan tunjangan

pengangguran, sementara pengusaha dapat memiliki kekayaan maksimal.

VII. PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan pengujian UU yang dijukan oleh Para Pemohon;

2. Menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjalankan dan oleh karena itu tidak

patuh terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dengan peraturan pelaksananya UU No. 40

tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

3. Menyatakan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (UU JAMSOSTEK) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai landasan operasional

Jamsostek karena tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dengan peraturan

pelaksananya UU SJSN;

4. Memerintahkan Presiden paling lama 30 hari sejak putusan ini untuk mengeluarkan Perppu

dengan memperhatikan badan hukum publik yang nirlaba, kegotong-royongan dan amanat serta

memasukkan program dana pension dan dana tunjangan pengangguran bagi peserta korban PHK;

5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang

mengabulkan permohonan pengujian UU No.3 Tahun 1992 terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD RI

Tahun 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30)

hari kerja sejak putusan diucapkan.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).