resume akpem_liadhotus sholihah_13322087_ak a sore
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Resume Akpem_liadhotus Sholihah_13322087_ak a Sore
1/6
AKUNTANSI PEMERINTAH
Desa dan Penyelenggra Kelembagaan Desa (UU No 6 Th
2!"# PP No "$ Tah%n 2!" dan Per%bahan PP No "&
Tah%n 2!' )
DISUSUN *+EH ,
+IADH*TUS SH*+IHAH (!$-$22-.&
AKUNTANSI A S*RE
/AKU+TAS EK*N*MI PR*DI AKUNTANSIUNI0ERSITAS MUHAMMADI1AH
RESIK2!6
-
7/25/2019 Resume Akpem_liadhotus Sholihah_13322087_ak a Sore
2/6
PP "$ Tah%n 2!" 3en3ang Pera3%ran Pela4sanaan UU No 6 Tah%n 2!"
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditunggu-tunggu akhirnya
setelah setengah tahun se!ak a"al tahun 2014 UU Desa disahkan untuk da#atsegera dilaksanakan #ada tahun de#an te#atnya tahun 201$% &er'agai hal diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini% osialisasi yang !elas serta
'agaimana desa akan le'ih mudah mengim#lementasikan UU Desa adalah tugas
setia# "arga desa serta men!aga agar se!umlah dana yang memang hanya segitu
#erdesa da#at digunakan semaksimal mungkin demi se'esar-'esarnya
kemakmuran "arga masyarakat Desa%
PP tentang UU Desa akhirnya diter'itkan Pemerintah% Presiden usilo &am'ang
udhoyono #ada 30 *ei 2014 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa% +eluarnya Peraturan Pelaksanaan UU tentang Desa ini
'erdasarkan #ertim'angan untuk melaksanakan se!umlah ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengo#timalkan
#enyelenggaraan #emerintahan Desa%
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 'erisi ,1 halaman termasuk
#en!elasan% Peraturan Pelaksanaan UU Desa ini didalamnya mengatur tentang
Penataan Desa +e"enangan Pemerintahan Desa Tata ara Penyusunan Peraturan
Desa +euangan dan +ekayaan Desa Pem'angunan Desa dan Pem'angunan
+a"asan Perdesaan &adan Usaha *ilik Desa +er!asama Desa .em'aga
+emasyarakatan Desa dan .em'aga /dat desa dan Pem'inaan dan Penga"asanDesa oleh amat atau se'utan yang lainnya%
Ke5enangan Desa
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menye'utkan 'ah"a
ke"enangan Desa meli#uti
1% +e"enangan 'erdasarkan hak asal usul
2% +e"enangan lokal 'erskala Desa
3% +e"enangan yang ditugaskan oleh Pemerintah #emerintah daerah #roinsi
atau #emerintah daerah ka'u#atenkota dan4% +e"enangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah #emerintah daerah
#roinsi atau #emerintah daerah ka'u#atenkota sesuai dengan ketentuan
#eraturan #erundang-undangan%
+e"enangan Desa terse'ut dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas
1% istem organisasi masyarakat adat
2% Pem'inaan kelem'agaan masyarakat
3% Pem'inaan lem'aga hukum adat
http://suryaden.com/forum-desa-nusantara/pp-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-desahttp://suryaden.com/forum-desa-nusantara/pp-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-desa -
7/25/2019 Resume Akpem_liadhotus Sholihah_13322087_ak a Sore
3/6
4% Pengelolaan tanah kas desa dan
$% Pengem'angan #eran masyarakat desa%
Ke5enangan +o4al ers4ala Desa
+e"enangan lokal 'erskala desa #aling sedikit di antaranya meli#uti
1% Pengelolaan tam'atan #erahu2% Pengelolaan Pasar Desa
3% Pengelolaan tem#at #emandian umum
4% Pengelolaan !aringan irigrasi
$% Pengelolaan lingkungan #ermukiman masyarakat desa
6% Pem'inaan kesehatan masyarakat dan #engelolaan #os #elayanan ter#adu
% Pengelolaan 5m'ung Desa
% Pengelolaan air minum 'erskala desa dan
,% Pem'uatan !alan desa antar#ermukiman ke "ilayah #ertanian%
elain ke"enangan se'agaimana hal diatas% *enteri da#at meneta#kan !enis
ke"enangan Desa sesuai dengan situasi kondisi dan ke'utuhan lokal% (menurut
Pasal 34 ayat 3 PP Desa)%
Pemer7n3ahan Desa
7Pen!a'at ke#ala desa 'erasal dari Pega"ai Negeri i#il di lingkungan
#emerintahan daerah ka'u#atenkota8 Tentang #emilihan ke#ala desa dise'utkan
#ada Pasal 40 PP 432014 'ah"a #emilihan ke#ala desa dilaksanakan se9ara
serentak di seluruh "ilayah ka'u#atenkota dan da#at dilaksanakan 'ergelom'ang
#aling 'anyak 3 (tiga) kali dalam !angka "aktu 6 (enam) tahun%
:ika ter!adi kekosongan !a'atan ke#ala desa dalam #enyelenggaraan #emilihan
ke#ala desa yang serentak maka 'u#ati"alikota menun!uk #en!a'at ke#ala desa%
;al ini dise'utkan #ada Pasal 40 ayat (4)
8aba3an Ke9ala Desa
.ama !a'atan +e#ala Desa *enurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini
+e#ala Desa memegang !a'atan selama 6 (enam) tahun terhitung se!ak tanggal
#elantikan dan da#at men!a'at #aling lama 3 (tiga) kali se9ara 'erturut-turut atau
tidak se9ara 'erturut-turut%
7Dalam hal +e#ala Desa mengundurkan diri se'elum ha'is masa !a'atannya atau
di'erhentikan +e#ala Desa diangga# telah men!a'at 1 (satu) #eriode masa
!a'atan8 Pasal 4 /yat ($)%
Perang4a3 Desa
Perangkat Desa yang 'erkedudukan se'agai unsur #em'antu +e#ala Desa terdiri
dari
1% ekretariat Desa yang di#im#in oleh ekretaris Desa
2% Pelaksana +e"ilayahan yang !umlahnya ditentukan se9ara #ro#orsional dan
3% Pelaksana Teknis #aling 'anyak 3 (tiga) seksi%
http://suryaden.com/forum-desa-nusantara/pp-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-desahttp://suryaden.com/forum-desa-nusantara/pp-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-desa -
7/25/2019 Resume Akpem_liadhotus Sholihah_13322087_ak a Sore
4/6
Syara3 Men:ad7 Perang4a3 Desa
PP 432014 menegaskan #erangkat desa diangkat dari "arga desa yang memenuhi
#ersyaratan
1% &er#endidikan #aling rendah ekolah *enengah Umum atau yang sedera!at
2% &erusia 20 tahun < 42 tahun
3% Terda=tar se'agai #enduduk desa dan #aling tidak telah 'ertem#at tinggalselama 1 (satu) tahun se'elum #enda=taran dan
4% yarat lain yang ditentukan dalam #eraturan daerah ka'u#atenkota%
Penghas7lan Te3a9 dan T%n:angan Ke9ala Desa
Penghasilan teta# ke#ala desa dan #erangkat desa dianggarkan dalam /nggaran
Penda#atan dan &elan!a (/P&) Desa yang 'ersum'er dari /lokasi Dana Desa (/DD)
yang meru#akan #enda#atan yang 'ersum'er dari /nggaran Penda#atan dan
&elan!a Negara (/P&N) dan ditrans=er melalui /nggaran Penda#atan dan &elan!a
Daerah +a'u#aten+ota%
Pengalokasian /DD untuk +e#ala Desa dan #erangkat desa menggunakan
#erhitungan se'agai 'erikut a% /DD yang 'er!umlah kurang dari ># $00%000%000
digunakan maksimal 60? '% /DD >P $00 !uta < ># 00 !uta digunakan maksimal
$0? 9% /DD ># 00 !uta < ># ,00 !uta digunakan maksimal ># 40? dan d% /DD di
atas ># ,00 !uta digunakan maksimal 30?%
7&u#ati@alikota meneta#kan 'esaran #enghasilan teta# a% +e#ala Desa '%
ekretaris Desa #aling sedikir 0? dari #enghasilan +e#ala Desa setia# 'ulan 9%
Perangkat Desa #aling sedikit $0? dari #enghasilan teta# +e#ala Desa setia#
'ulan8 'unyi Pasal 1 /yat (4a'9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014%
PP 432014 menye'utkan !uga tentang tun!angan +e#ala Desa 'ah"a selainmenerima #enghasilan teta# +e#ala Desa dan Perangkat Desa menerima tun!angan
dan #enerimaan lain yang sah yang da#at 'ersum'er dari /P& Desa%
Penyelenggaraan Ke5enangan Desa
Aeluruh #enda#atan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan
#enggunaannya diteta#kan dalam /P& desaA Pasal ,1 PP 43 Tahun 2014
Penyelenggaraan ke"enangan Desa 'erdasarkan #ada hak asal usul dan
ke"enangan lokal 'erskala Desa yang didanai oleh /P& Desa dan !uga da#at
didanai oleh /P&N dan /P&D dari Proinsi mau#un +a'u#aten+ota melalui /DD
misalnya%/nggaran untuk menyelenggarakan ke"enangan Desa yang dida#at atau
ditugaskan oleh Pemerintah Pusat akan didanai dengan /P&N melalui alokasi dari
'agian anggaran +ementrian.em'aga dan disalurkan melalui +PD - atuan +er!a
Perangkat Daerah +a'u#aten atau +ota% elain itu #enyelenggaraan ke"enangan
desa yang dida#atkan melalui Pemerintah Daerah akan didanai dengan /P&D dari
Pro#insi dan +a'u#aten atau +ota
-
7/25/2019 Resume Akpem_liadhotus Sholihah_13322087_ak a Sore
5/6
Dana Pemer7n3ah P%sa3 dan Daerah %n3%4 Desa
Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran #enda#atan dan 'elan!a
negara setia# tahun anggaran yang di#eruntukkan 'agi Desa yang ditrans=er
melalui anggaran #enda#atan dan 'elan!a daerah ka'u#atenkota% Pasal ,$ ayat 1
PP 432014%
Ditegaskan dalam PP 43 tahun 2014 'ah"a #emerintah akan mengalokasikan danadesa dalam /P&N setia# tahun anggaran yang di#eruntukkan 'agi desa yang
ditrans=er melalui /P&D +a'u#aten+ota% elain itu #emerintah ka'u#atenkota
mengalokasikan dalam /P&D ka'u#atenkota /DD setia# tahun anggaran #aling
sedikit 10 #ersen dari dana #erim'angan yang diterima ka'u#atenkota dalam
/P&D setelah dikurangi dana alokasi khusus (D/+)%
Pemerintah Daerah dalam PP No% 43 tahun 2014 se#erti #emerintah ka'u#atenkota
akan mengalokasikan 'agian dari hasil #a!ak dan retri'usi daerah ka'u#atenkota
ke#ada desa #aling sedikit 10 #ersen dari realisasi #enerimaan #a!ak dan retri'usi
daerah ka'u#atenkota% /da#un rumus #erhitungannya adalah 60 #ersen dari
'agian 10 #ersen itu di'agi se9ara merata ke#ada seluruh desa dan 40 #ersen
sisanya di'agi se9ara #ro#orsional sesuai realisasi #enerimaan hasil #a!ak dan
retri'usi dari desa masing-masing%
Pera3%ran Pemer7n3ah Nomor "& Tah%n 2!' 3en3ang Per%bahan A3as
Pera3%ran Pemer7n3ah Nomor "$ Tah%n 2!" 3en3ang Pera3%ran
Pela4sanaan Undang;Undang Nomor 6 Tah%n 2!" 3en3ang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 201$ tentang Peru'ahan /tas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa% Dengan ter'itnya PP 4201$ ini akan makin
mem#erkokoh asas kedudukan desa se'agai kesatuan masyarakat hukumkhususnya desa adat se'agai kesatuan masyarakat hukum adat yang meru#akan
ga'ungan antara #rinsi# genealogis dan #rinsi# teritorial
&ah"a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Pasal 40 ayat (4) Pasal 4
ayat (6) Pasal $0 ayat (2) Pasal $3 ayat (4) Pasal 66 ayat ($) Pasal $ ayat (3)
Pasal ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa serta untuk mengo#timalkan #enyelenggaraan Pemerintahan Desa
#elaksanaan #em'angunan Desa #em'inaan kemasyarakatan Desa dan
#em'erdayaan masyarakat Desa telah diteta#kan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang DesaTerkait dengan desa adat dalam PP 4201$ diatur ketentuan mengenai #eru'ahan
status Desa men!adi men!adi Desa /dat tidak se#erti PP 432014 yang hanya
mem'atasi #erusahaan status Desa meli#uti a% Desa men!adi kelurahan '%
+elurahan men!adi Desa dan 9% Desa adat men!adi Desa%
e9ara =aktual kesatuan masyarakat hukum adat terse'ut telah ada dan hidu# di
Bndonesia% e#erti hutanagori di umatera Utara gam#ong di /9eh nagari di
*inangka'au marga di umatera 'agian selatan tiuh atau #ekon di .am#ung desa
-
7/25/2019 Resume Akpem_liadhotus Sholihah_13322087_ak a Sore
6/6
#akramandesa adat di &ali lem'ang di Tora!a 'anua dan "anua di +alimantan
dan negeri di *aluku%
Pasal 1% Desa adalah desa dan desa adat atau yang dise'ut dengan nama lain
selan!utnya dise'ut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 'atas
"ilayah yang 'er"enang untuk mengatur dan mengurus urusan #emerintahan
ke#entingan masyarakat setem#at 'erdasarkan #rakarsa masyarakat hak asal usuldanatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem #emerintahan
Negara +esatuan >e#u'lik Bndonesia%
+etentuan Pasal 20 diu'ah sehingga 'er'unyi se'agai 'erikut
1% Desa men!adi kelurahan
2% kelurahan men!adi Desa
3% Desa adat men!adi Desa dan
4% Desa men!adi Desa adat%
Pasal 2 (1) Pemerintah #emerintah daerah #roinsi dan #emerintah daerah
ka'u#atenkota da#at mengu'ah status Desa men!adi Desa adat%
+etentuan mengenai tata 9ara #engu'ahan status Desa men!adi Desa adat diatur
dengan #eraturan menteri yang menyelenggarakan urusan #emerintahan di 'idang
#emerintahan dalam negeri%
Pasal 34 (1) +e"enangan Desa 'erdasarkan hak asal usul se'agaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huru= a #aling sedikit terdiri atas
1% sistem organisasi masyarakat adat
2% #em'inaan kelem'agaan masyarakat
3% #em'inaan lem'aga dan hukum adat
4% #engelolaan tanah kas Desa dan
$% #engem'angan #eran masyarakat Desa%
Pasal 1$3% .em'aga kemasyarakatan dan lem'aga adat Desa di'entuk oleh
Pemerintah Desa 'erdasarkan #edoman yang diteta#kan dengan #eraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan #emerintahan di 'idang #emerintahan dalam
negeri%