respon wajib pajak terhadap zakat sebagai...

149
RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (studi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) MUHAMMAD AUDI GHAFFARI 1112046100089 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438 H/ 2017 M

Upload: buikhanh

Post on 19-Mar-2019

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI

PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (studi di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

MUHAMMAD AUDI GHAFFARI

1112046100089

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1438 H/ 2017 M

Page 2: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

ii

Page 3: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

iii

Page 4: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

iv

Page 5: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

v

ABSTRAK

Muhammad Audi Ghaffari 1112046100089 “Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat

Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Kebayoran Baru 3).

Strata satu (S1), Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438H/2017M.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan ketentuan zakat

menjadi pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak dan untuk

menjelaskan respon wajib pajak terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan

kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Baru Tiga.

Metode penelitian dalam penelitian ini adlaah deskriptif dan eksplanatif (analitik).

Populasi dalam penelitian ini adalah 20.863 wajib pajak KPP Kebayoran Baru 3.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Teknik

pengambilan sampel adalah dengan teknik insidental sampling. Teknik analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana

dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: R Square sebesar 0,974. Hal ini

menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (respon

wajib pajak) terhadap variabel dependen (zakat sebagai pengurang penghasilan

kena pajak) sebesar 97,4%. Sedangkan sisanya sebesar 5,6% dipengaruhi atau

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

kemungkinan seperti variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan

perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas

pelayanan.

Berdasarkan hasil uji simultan ditunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel

(36.1453 > 3,15). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, yang menyatakan bahwa

variabel respon wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nilai thitung (5.420) > ttabel

(1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel respon wajib pajak

(X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak. Semakin tinggi respon wajib pajak semakin tinggi pula

tingkat zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Kata Kunci : Respon Wajib Pajak, Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena

Pajak

Pembimbing : Mu’min Roup, M.A.

Daftar Pustaka : 1977- 2015 Tahun

Page 6: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulilahi rabbil‟ alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan

kepada Allah SWT. Yang Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya. Washalawatu wasalam „ala rasulillah senantiasa tercurahkan

kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya

serta ummatnya sepanjang zaman.

Penulisan skripsi yang berjudul “Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat

Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Kebayoran Baru 3) ”,

ditunjukkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (S-1) dan

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis sehingga

dapat mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang penulis sayangi dan

semua pihak yang terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tanpa penulis lupakan bahwa keberhasilan penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini adalah atas berkat bimbingan, dukungan, doa, dan saran-saran dari

berbagai pihak. Tanpa partisipasi mereka, upaya penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini tentu akan terasa lebih sulit terwujud. Oleh karena itu, penulis secara

khusus menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A selaku dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Page 7: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

vii

2. Bapak AM Hasan Ali, M.A dan Bapak Abdurrauf, Lc., M.A selaku ketua dan

sekretaris Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Mu’min Roup, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

meluangkan waktunya dan senantiasa dengan sangat sabar memberikan

arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya prodi Muamalat yang

tidak bisa disebutkan satu per satu tanpa menghilangkan rasa hormatku, yang

telah membagi ilmu bermanfaat dan berbagai arahan kepada penulis selama

mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

5. Pimpinan dan staff Perpustakaan Utama, Perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan fasilitas bagi

penulis memperoleh berbagai informasi dan referensi-referensi selama

penulisan skripsi.

6. Pimpinan dan staff Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah

membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan surat-menyurat dan

administrasi mengenai penulisan skripsi.

7. Terima kasih yang amat sangat untuk kedua orang tua tercinta atas kasih

sayang, perhatian, doa dan selalu memberikan motivasi serta dukungan untuk

penulis. Semoga selalu di ridhoi Allah dan kelak penulis dapat

membahagiakan kalian. Aamiin.

Page 8: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

viii

8. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2012 terutama PSB 2012 Dan

KKN NASA, terima kasih telah menjadi bagian dalam masa perkuliahan.

Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

9. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas penyelesaian

skripsi ini baik moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu

per satu. Terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT. mencatat

sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan yang lebih baik.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya

bagi penulis sendiri.

Jakarta, 21 Maret 2017

Penulis

Page 9: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ............................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................. iv

ABSTRAK ......................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi

DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii

DAFTAR TABLE ............................................................................................. xii

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Identifikasi Masalah .................................................................. 12

C. Pembatasan Masalah ................................................................. 13

D. Perumusan Masalah .................................................................. 13

E. Tujuan Penelitian ...................................................................... 14

F. Manfaat Penelitian .................................................................... 14

G. Review Studi Terdahulu ............................................................ 15

H. Kerangka Pemikiran .................................................................. 16

I. Metode Penelitian...................................................................... 18

J. Sistematika Penulisan ............................................................... 20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat .......................................................................................... 22

1. Pengertian Zakat ................................................................... 22

B. Dasar Hukum Zakat .................................................................. 23

C. Syarat Harta Wajib Zakat .......................................................... 26

D. Sasaran dan Hikmah Zakat........................................................ 28

1. Sasaran Zakat ....................................................................... 28

2. Hikmah Zakat ....................................................................... 31

Page 10: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

x

E. Zakat Penghasilan ..................................................................... 33

1. Pajak ..................................................................................... 34

a) Pengertian Pajak .............................................................. 34

b) Dasar Hukum Pajak ......................................................... 36

c) Jenis-jenis Pajak............................................................... 37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Lokasi Penelitian ...................................................... 52

B. Jenis Penelitian .......................................................................... 52

C. Metode Penelitian ...................................................................... 52

D. Variabel Penelitian .................................................................... 54

E. Populasi Dan Sampel ................................................................. 59

F. Teknik Pengumpulan Data, Jenis Dan Sumber Data................. 61

G. Metode Pengumpulan Data ....................................................... 63

H. Teknik Analisis Data ................................................................. 65

1. Uji Validitas ......................................................................... 66

2. Uji Reliabilitas ...................................................................... 68

3. Uji Normalitas ...................................................................... 69

4. Koefisien Determinasi .......................................................... 71

5. Uji Regresi ............................................................................ 72

6. Hipotesis ............................................................................... 73

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga ............ 75

1. Sejarah KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga ........................ 75

2. Visi dan Misi KPP Pratama Kebayoran Tiga ....................... 76

3. Wilayah Kerja KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga ............ 77

4. Struktur Organisasi KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga ..... 79

B. Hasil dan Pembahasan ............................................................... 80

1. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................. 80

2. Karakteristik Responden ............................................................. 80

Page 11: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

xi

C. Hasil Pengujian Alat Ukur ........................................................ 85

1. Uji Validitas ......................................................................... 85

2. Uji Reliabilitas ...................................................................... 87

3. Analisis Statistik Deskriptif .................................................. 95

D. Analisis Data ............................................................................. 96

1. Uji Asumsi Klasik ................................................................ 96

2. Uji Regresi Linear Sederhana ............................................... 97

3. Koefisien Determinasi .......................................................... 98

4. Pengujian Hipotesis .............................................................. 99

E. Implementasi Pembahasan ........................................................ 102

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ............................................................................... 107

B. Saran ..........................................................................................108

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 110

LAMPIRAN

Page 12: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Desain Penelitian ...........................................................................54

Tabel 3.1. Operasional Variabel .....................................................................55

Tabel 3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian ..................................................63

Tabel 3.3 Skala Likert ....................................................................................64

Tabel 3.4 Metode Pengumpulan Data ............................................................65

Tabel 3.5 Teknik Analisis Data .....................................................................65

Tabel 3.6 Tingkat Reliabilitas Cronbach‟s Alpha .........................................69

Tabel 4.1 Kriteria Penilaian Response Rate ..................................................81

Tabel 4.2 Distribusi Kuesioner Penelitian .....................................................82

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...................83

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ..................................83

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .........84

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas .........................................................................86

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Reliabilitas ...........................................................87

Tabel 4.8 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden .......................................89

Tabel 4.9 Deskripsi Jawaban Responden Berdasarkan Respon Wajib Pajak

di KPP Pratama Kebayoran Baru 3 ................................................91

Tabel 4.10 Deskripsi Jawaban Responden Berdasarkan Pelaksanaan

administratif Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan

Kena Pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru 3 ............................93

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik Deskriptif ..........................................................95

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana ...............................................97

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) ...........................................99

Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan F ......................................................................100

Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial (t) ........................................................................101

Page 13: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi pada KPP Pratama Kebayoran Baru

Tiga Struktur Organisasi pada KPP Pratama Kebayoran Baru

Tiga tahun 2017 ...........................................................................79

Gambar 4.2 P-Plot Uji Normalitas Data Sumber : DataPrimer yang

diolah, 2017 .................................................................................96

Page 14: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman Agama

dengan 75% lebih rakyatnya memeluk Agama Islam, sehingga tak heran

apabila pemenuhan syariat bagi pemeluk Agama Islam memperoleh banyak

kemudahan, salah satu di antaranya ialah mengenai pembayaran zakat, hal ini

ditandai terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang

ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Ironisnya dengan dua aturan penarikan iuran tersebut ternyata bangsa

Indonesia belum cukup mampu menjadikan masyarakatnya terbebas dari

ancaman kemiskinan ataupun pengangguran. Jika kita lihat berdasarkan data

BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 presentase penduduk miskin

di Indonesia mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa, maka pada 2015

ada tambahan penduduk miskin sekitar 1,9 juta jiwa.1

Angka tersebut di atas

sangatlah miris, apakah ini merupakan tanggung jawab penuh pemerintah

sebagai pengelola aset negara termasuk di dalamnya pajak dari rakyat,

ataukah kita masih harus banyak bercermin kepada diri kita sendiri apakah

telah tunai kewajiban kita akan zakat.

Islam merupakan Agama universal di dalamnya tidak hanya

1 http://www.republika.co.id/ artikel ini diakses tanggal 29 maret 2016

berita/koran/pareto/15/01/02/nhjny6-tantangan-kemiskinan-pada-2015

Page 15: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

2

mengajarkan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, namun juga

mengajarkan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya yang

disebut muamalah Muamalah merupakan bentuk kegiatan manusia di muka

bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misal di bidang ekonomi.2

Ekonomi Islam, merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-

Qur’an dan sunah, yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan

keseimbangan. Hal ini tercermin dari perhatian yang besar terhadap kaum

yang lemah dengan menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Islam

menginginkan agar sistem ekonomi terorganisir sedemikian rupa sehingga

harta tidak hanya dalam genggaman orang kaya saja namun merata (QS. Al-

Hasr; 7). Oleh karena itu pembagiannya haruslah merata dan adil sehingga

muncul lembaga zakat, infaq dan sodaqoh dimana orang yang kaya dapat

memberikan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya seperti fakir

miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa melalui lembaga tersebut.3

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap sebagian

harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik

(golongan yang berhak menerima zakat) lainnya menurut ketentuan yang

telah ditetapkan oleh syariat Islam, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah

dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta membersihkan diri dari

hartanya.

Oleh karena itu zakat dalam mata rantai peningkatan kesejahteraan

umat Islam tidak akan mungkin diremehkan. Dalam fikih masalah zakat

2 Mas’adi, Ghufron, Fikih Muamalah Kontekstual. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002

3 Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, Salemba Diniyah,

Jakarta, 1994, hal. 2

Page 16: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

3

ditempatkan pada kitab kedua dari rubb al-ibadah, dengan demikian ibadah

zakat mudah diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak

dari keIslaman seseorang (ma‟lum min al-din bi al-darurah).4

Pengetahuan yang berkembang dari dahulu di masyarakat kita

mengenai zakat ialah beras yang dikeluarkan seseorang pada akhir Ramadhan

sebesar 2,5 kg (zakat fitrah), padahal di dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah:

267) dan Hadist terdapat banyak sekali pengaturan harta yang wajib untuk

dikeluarkan zakatnya (zakat maal) misal zakat profesi. Di dalam Undang-

undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, disebutkan

bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah hasil

pendapatan dan jasa.

Memang benar bahwa zakat atas penghasilan karyawan tidak dikenal

di zaman Rasulullah SAW, karena saat itu kaum muslimin lebih banyak

berprofesi sebagai petani/peternak dan sebagai pedagang sehingga

penghasilan seorang karyawan tidak banyak dibahas oleh ulama salaf

terdahulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus tentang

zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang,

contoh di zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu

Ubaid atas pekerjaanya di mana upah yang di terima memenuhi nishab zakat

sehingga di ambil zakat atas gaji yang di terimanya.5

Bentuk zakat baru ini

merupakan sebuah langkah maju dari hasil ijtihat para ulama sekarang.

Munculnya beberapa lembaga amil zakat baru-baru ini memberi angin

4 Ali yafie, Menggagas Fikih Sosial dari Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi

Hingga Ukhuwah,(Bandung: Mizan, 1995), cet.ke-3 h.231 5 Jurnal Laziz Al-Ikhsan, Jawa Tengah, Edisi 1 Mei 2008, hal. 12

Page 17: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

4

segar bagi masyarakat muslim guna memenuhi kebutuhannya akan berzakat

yang merupakan implementasi dari ketakwaan seorang muslim kepada

Tuhannya, pengelolaannya pun telah mengalami banyak kemajuan sehingga

apabila hal ini terus berlanjut ditambah lagi dengan bertambah banyaknya

kesadaran masyarakat muslim untuk memenuhi kewajibannya untuk berzakat,

insya Allah akan menjadi pilar kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara.

Namun ternyata hal itu tidaklah semudah membalikan tangan, sebab

kita semua telah ketahui bahwa bangsa Indonesia bukanlah Negara Islam,

sehingga bukan zakat tetapi pajaklah yang dijadikan acuan guna melakukan

penarikan iuran kepada warganya.

Pajak yang pada awal kemunculanya lebih merupakan pemberian suka

rela dari rakyat kepada rajanya, selanjutnya berkembang menjadi pemberian

bersifat wajib berupa upeti yang ditentukan sepihak oleh Negara sehingga

pada dasarnya tidak seorangpun senang dengan pajak, namun setiap orang

wajib membayarnya sebagai konsekuensi perlindungan yang diberikan negara

kepadanya. Pajak sendiri merupakan iuran wajib berupa uang atau barang

yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai

kesejahteraan umum.6

Oleh karena itu masyarakat sebagai obyek pajak

seharusnya mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan

pajak, mengenai asasnya, jenis atau macam pajak yang berlaku di negaranya,

cara pembayaranya serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

6 Rohmad Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Eresco, Jakarta,

1977, hal. 22

Page 18: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

5

Pajak menurut ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan

terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan

ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk

membiayai pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasi sebagian

tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh

negara.7

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, secara eksplisit diakui adanya

perbedaan antara zakat dengan pajak. Pemberlakuan dua undang-undang

tersebut memisahkan dengan tegas antara kewajiban menunaikan zakat bagi

umat Islam dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Namun aspek efektivitas

penarikannya bagi perekonomian, pengakuan pengeluaran zakat dalam

akuntansi pajak dan metode pengkreditan zakat atas pajak atau metode

pengkreditan pajak atas zakat. Cita-cita paling mendasar dari pembentukan

negara adalah agar negara mampu melindungi dan mensejahterakan warga

dan rakyatnya. Zakat dan pajak memiliki peluang yang sama sebagai alat

negara untuk mewujudkan cita-citanya.

Membahas relasi zakat dan pajak di Indonesia adalah sebuah hal

penting, karena beberapa hal berikut ini :

1. Keduanya merupakan hal yang signifikan di dalam upaya mensejahteraan

rakyat, karena kenyataan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam

dan kenyataan lain bahwa pajak adalah primadona penerimaan negara.

7 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), h.999

Page 19: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

6

2. Keduanya memiliki kesamaan. Qardhawi mengungkapkan persamaan

antara zakat dan pajak dalam beberapa hal : (a) keduanya memiliki unsur

paksaan, (b) keduanya harus di setorkan kepada lembaga masyarakat

(negara), (c) keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, (d) keduanya

memiliki tujuan ke masyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan

keuangan.

3. Keduanya memiliki perbedaan. Masih menurut Qardhawi, keduanya

memiliki perbedaan dalam beberapa hal yakni dalam hal nama dan

etikanya, dalam hal kelestarian dan kelangsungannya, dalam hal

pengeluarannya, dalam ha hubungan dengan penguasa dan dalam hal

maksud dan tujuannya.8

Di tengah carut marutnya perekonomian bangsa saat ini, baik zakat

ataupun pajak menjadi masalah yang sangat mendesak (urgent) dalam peran

sertanya membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan

merata. Permasalahan yang muncul disebabkan oleh adanya dualisme

kewajiban iuran yang menyebabkan umat Islam memikul kewajiban yang

lebih berat dibandingkan orang non-muslim. Di satu sisi umat Islam memiliki

kewajiban atas zakat sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah SWT dan di sisi

lainya juga wajib atas pajak sebagai wujud kepatuhan kepada negara, hal ini

memuncul kan berbagai penafsiran dalam pelaksanaan keduanya di kalangan

umat Islam antara lain :

a. Dengan membayar kewajiban zakat dan pajak sekaligus, dengan resiko

8 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), h. 99

Page 20: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

7

jumlah harta yang di keluarkan lebih besar.

b. Dengan menyamakan begitu saja pajak dengan zakat dalam arti

membayar pajak yang diniatkan untuk zakat.

c. Dengan membayar zakat tanpa memperdulikan pajak, dengan resiko

melanggar peraturan perundang-undangan.9 Dalam kaitan ini, penetapan

UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 36 Tahun

2008 (sebagai perubahan atas UU No.7 tahun 1983) tentang Pajak

Penghasilan dapat di pandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat

dan pajak. Pertama, UU No.23/2011 telah mengakui bahwa

sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus di tunaikan oleh setiap

muslim warga negara Indonesia yang mampu. Undang-Undang ini

memang tidak menyebut hukuman bagi yang melanggar kewajiban zakat,

tetapi setidaknya pemerintah telah bertanggung jawab memberikan

perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan

amil zakat. Kedua, pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam

pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) di

berbagai tingkat kewilayahan dari kecamatan hingga nasional.

Pemerintah juga mengukuhkan dan mengawasi Lembaga Amil Zakat

(LAZ) yang di bentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga

pengelolaan dana zakat dapat lebih dipertanggung-jawabkan. Ketiga,

seperti disebutkan dalam UU No. 23/2011 bahwa zakat yang telah

dibayarkan kepada BAZ dan LAZ akan dikurangkan terhadap laba /

9 Nurdin Mhd. Ali, Zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiscal, Jakarta ; Rajawali pers,

hal:23

Page 21: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

8

pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Dengan

kata lain, sebagaimana yang di atur dalam keputusan Dirjen Pajak No

KEP- 542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas

pengasilan netto.

Mengenai proses hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam

hal ini pajak penghasilan), hal ini sudah di atur sejak adanya UU No. 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian lebih dipertegas oleh

UU Zakat terbaru yang menggantikan UU 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang dari pengurangan ini

dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa

pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan

agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat

dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam

Pasal 22 UU 23/2011: “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada

BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”

Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya UU

No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor

1 yang berbunyi: “Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan

sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau

lembaga amil zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para

penerima zakat yang berhak.”

Dalam ketentuan pasal tersebut baru di atur secara eksplisit bahwa

Page 22: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

9

yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat. Sedangkan, pengurangan pajak

atas kewajiban pembayaran sumbangan untuk agama lain belum diatur ketika

itu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan kecemburuan dari agama lain

yang juga diakui di Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun

2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan. Pasal tersebut mengalami perubahan sehingga berbunyi: “Yang

dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk

zakat yang di terima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di

bentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang di terima oleh penerima zakat

yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk

agama yang diakui di Indonesia, yang di terima oleh lembaga keagamaan

yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang di terima oleh

penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya di atur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan serupa ditegaskan pula dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pajak

Penghasilan. Selain itu, Pasal 1 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat

atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan

dari Penghasilan Bruto juga menentukan: “Zakat atau sumbangan keagamaan

yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

1) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi

pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri

yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Page 23: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

10

2) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang

pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak

badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama

Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”

Adapun badan/lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 yang sebelumnya di

atur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/PJ/2011, yang di

antaranya adalah: Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompet Dhuafa

Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Lembaga Sumbangan

Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dharma Dana Nasional

Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP)- yang keseluruhannya saat

ini berjumlah 22 badan/lembaga.

Karena semua peraturan yang telah disebutkan di atas telah berlaku

efektif, maka ketentuan pengecualian zakat atau sumbangan wajib keagamaan

dari objek pajak sudah berlaku efektif di Indonesia. Mekanisme pengurangan

zakat dari penghasilan bruto ini dapat kita temui dalam Peraturan Dirjen

Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan

pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Contoh : Bila

anda adalah seorang karyawan atau pegawai negeri sipil, umumnya anda akan

Page 24: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

11

melaporkan SPT Tahunan menggunakan formulir 1770 S. Anda mungkin

terbiasa mengisi formulir 1770 S ini dengan nilai yang diambil dari formulir

1721 karena umumnya isi formulir 1770 S itu sama dengan formulir 1721

anda. Hal ini tidak berlaku bila anda mencantumkan zakat dalam SPT

Tahunan anda karena pajak anda harus dihitung kembali. anda harus

menghitung sendiri pajak penghasilan yang perlu anda bayar. Bila anda

mengalami kesulitan melakukan penghitungan kembali, silakan meminta

bantuan AR (Account Representative) di KPP tempat anda menyerahkan SPT

Tahunan.

Perlu saya tegaskan bahwa yang dikurangi adalah penghasilan kena

pajak, bukan pajaknya itu sendiri. Jadi kalau Anda membayar zakat sebanyak

500 ribu rupiah, penghasilan kena pajak anda akan dikurangi 500 ribu. Pajak

anda tentunya akan berkurang, tapi bukan sebesar 500 ribu itu. Pajak Anda

akan berkurang sesuai penghitungan kembali pajak Anda.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menetapkan 22

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib. Nantinya, zakat atau sumbangan keagamaan ini dapat di

kurangkan dari penghasilan bruto dan bisa dijadikan pengurang pajak. Dari

sini berarti umat muslim memperoleh keringanan dalam hal pemenuhan

pembayaran keduanya yaitu zakat sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah

SWT serta pajak sebagai wujud kepatuhan terhadap negara.

Sekarang tinggal bagaimana keseriusan negara mensosialisasi

Undang-Undang yang sudah ada, guna merangsang masyarakat muslim untuk

Page 25: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

12

membayar pajak dengan keringanan setelah penghasilan dikurangkan untuk

zakat.

Uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk lebih lanjut

melakukan penelitian dengan judul : “Respon Wajib Pajak Terhadap

Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (studi di Kantor

Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Tiga)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka identifikasi

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan

kena pajak terhadap wajib pajak di indonesia?

2. Bagaimana ketentuan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan

kena pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak?

3. Bagaimana respon wajib pajak terhadap pelaksanaan administratif zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?

4. Bagaimana pelaksanaan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga terhadap

respon wajib pajak?

5. Bagaimana respon wajib zakat sebagai pengurang penghasilan kena

pajak terhadap wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Jakarta Kebayoran Baru Tiga?

Page 26: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

13

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak

menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas maka penulis akan

membatasi permasalahan ini sebagai berikut:

1. Zakat dalam skripsi ini dibatasi pada zakat mal (Zakat Harta).

2. Penghasilan kena pajak dalam skripsi ini dibatasi pada pajak penghasilan

yang dibebankan terhadap wajib pajak.

3. Respon wajib pajak terhadap zakat pengurang penghasilan kena pajak di

KPP Pratama Jakarta kebayoran baru 3.

D. Perumusan Masalah

Umat Islam diwajibkan membayar dua hal dari kewajibannya, yaitu

pajak untuk negara, dan zakat untuk mustahiq dalam agama Islam.

Masalahnya dapatkah zakat mengurangi kewajiban penghasilan kena pajak,

bagaimana ketentuannya, dan peraturan yang berlaku. Hal ini sangatlah

penting untuk di tela’ah lebih lanjut sehingga dapat memberikan pemahaman

yang utuh dan akurat kepada masyarakat.

Untuk memperjelas masalah ini, maka penulis merumuskan penelitian

ini sebagai berikut :

1. Bagaimana respon wajib pajak terhadap ketentuan pelaksanaan zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak?

2. Bagaimana respon wajib pajak terhadap zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Jakarta Kebayoran Baru Tiga ?

Page 27: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

14

3. Seberapa besar pengaruh respon wajib pajak sebagai pengurang

penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Jakarta Kebayoran Baru Tiga?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk menjawab

permasalahan yang ada yaitu:

1. Untuk menjelaskan ketentuan zakat menjadi pengurang penghasilan kena

pajak terhadap wajib pajak.

2. Untuk menjelaskan respon wajib pajak terhadap zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

3. Untuk mengetahui pengaruh respon wajib pajak terhadap zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan perbendaharaan

pustaka dalam ilmu pengetahuan tentang zakat sebagai pengurang

peghasilan kena pajak.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menjadi acuan terhadap

terhadap penelitian selanjutnya.

Page 28: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

15

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

wawasan bagi penulis mengenai zakat dan pajak serta ketentuan-

ketentuan yang terdapat di dalamnya.

G. Review Studi Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah di tulis oleh

mahasiswa sebelumnya dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi

yang akan diteliti oleh penulis yang sekiranya dapat dijadikan sebagai review

studi, yaitu:

1. Judul: “Pemberdayaan Zakat Modern Pada Yayasan Baitul Maal Bank

Rakyat Indonesia.” Penulis: Abdul Barri/fakultas Syariah dan Hukum/

jurusan keadministrasian Islam/ tahun 2007. Skripsi ini membahas seputar

bagaimana pemberdayaan zakat modern pada yayasan Baitul Maal Bank

Rakyat Indonesia.

2. Buku hasil karya Masdar F Mas’udi yang berjudul “Agama, Keadilan,

Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam.” Inti dari tulisan ini adalah pejabaran

posisi zakat dalam struktur ke Islaman dengan mengaca pada pengalaman

12 abad, dia menyatakan bahwa ajaran zakat telah kehilangan hampir

segala-galanya sejak munculnya pandangan formalistik meskipun sudah

ada upaya untuk menyelesaikan gejala ini, namun Masdar masih

menganggapnya awet dan tak kunjung selesai.

3. Buku hasil karya M. Djamal “Membangun Ekonomi Umat Melalui

Page 29: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

16

Pengelolaan Zakat.” Ini menginginkan pengumpulan zakat dengan sistem

administrasi pajak dan upaya untuk melepas umat islam dari kewajiban

ganda yakni kewajiban membayar zakat dan pajak.

4. Jurnal Organisasi dan Manajemen, volume 4, no 2, september 2008, 100-

112 karya Ali Muktiyanto dan Hendrian “ zakat sebagai pengurang pajak”.

5. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol 2, no. 1, juli 2011 karya Yuni

Sudarwati dan Nidya Waras Sayekti “Konsep Sentralisasi Sistem

Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”

Dari review studi di atas dapat di ambil benang merah oleh penulis

setelah adanya Undang-undang kebijakan pengurang penghasilan kena pajak

karena telah membayar zakat, hal ini merupakan prestasi yang hendaknya

ditindak lanjuti hingga mencapai harapan ideal seperti Negara Malaysia yang

dijadikan tolak ukur yakni zakat bisa mengurangi pajak bukan penghasilan

kena pajak saja.

H. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah pada harta

orang Islam untuk diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh

Allah. Dan pajak sebagai fungsi alat negara untuk melakukan retribusi

pendapatan kekayaan berhadap-hadapan dengan fungsi zakat yang secara

subtansi terdapat beberapa kemiripan. Maka timbul Undang-Undang

pengelolaan zakat No.23 tahun 2011.

Akan tetapi, pelaksanaan Undang-Undang No.23 tahun 2011 belum

Page 30: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

17

terealisasikan karena Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku saat itu

belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat. Oleh sebab itu

kemudian ditetapkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang perubahan

ke-4 atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang

berbunyi :

“Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan

sebagaimana dimaksudkan pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b kecuali zakat

penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi

pemeluk agama Islam kepada badan Zakat nasional dan lembaga amil Zakat

orang yang di sahin oleh pemerintah”.10

Yang kemudian menjadi persoalan adalah adanya anggapan bahwa

umat Islam di Indonesia yang membayar zakat seolah-olah terkena

pengeluaran berganda, selain membayar pajak juga membayar zakat dari

penghasilan yang di perolehnya. Oleh karena itu untuk keadilan sudah

selayaknya dipikirkan bagaimana agar umat Islam yang merupakan mayoritas

penduduk Indonesia ini bisa menjadi warga negara yang baik sekaligus

menjadi umat Islam yang taat. Dan salah satu cara yang telah ditempuh

adalah ditetapkannya zakat sebagai faktor pengurang dalam perhitungan

penghasilan kena pajak (PKP).11

Dan permasalahan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

baru-baru ini dikuatkan oleh Peraturan Mentrei Keuangan

NO.254/PMK.03/2010 pada tanggal 28 Desember 2010 dan Peraturan

10

Depag RI, Lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat Penghasilan, Jakarta : 2006 11

Sofyan idris, gerakan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat pendekatan transformati,

Jakarta, PT.Citra Putra Bangsa,1997, cet.Ke-1 hal.74

Page 31: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

18

Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau

Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dapat dikurangkan dari

Penghasilan kena pajak pasal 1 ayat 1 (a).

I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya suatu cara atau teknis yang

diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, dan menganalisis, atau

pun memecahkan masalah-masalah dalam penelitian agar data-data yang

diperoleh lengkap, relevan, akurat dan nyata, diperlukan metode yang tepat

yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian

kuantitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir

induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek,

merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-sehari.12

Pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.13

b. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu

12

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). H-2 13

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2005) Cet. Ke-6 h.54

Page 32: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

19

merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya

adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal

hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian,

subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun

metodologinya (mulai pengumpulan data hingga analisis data)14

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data/informasi tersebut digunakan teknik

penelitian sebagai berikut :

1) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya.

2) Melalui literature-literature kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi,

tesis, majalah dan melalui media internet yang terkait dengan

penelitian.

d. Analisis Data

Analisis data penelitian ini akan dimulai dengan melakukan uji

validitas dan reabilitas pada kuesioner yang telah didapatkan dari

responden yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di

dalam kuesioner. Dari hasil kuesioner yang didapatkan akan dianalisis

menggunakan pengolahan data dengan komputer melalui program SPSS

(Statistical Product and Service Solution) versi 22.

14

Puguh Suharso, Metode Penelitian KuantitatifUntuk Bisnis: Pendekatan Filosofis dan

Praktis, (Jakarta: PT Indeks, Cet 1, 2009), h.3.

Page 33: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

20

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dalam penyusunan laporan

untuk gambaran secara garis besar bab demi bab. Dengan sistematika

penulisan, diharapkan para pembaca akan lebih dalam memahami isi dari

sebuah laporan :

BAB I: Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi

terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang di dalamnya menguraikan

tentang : zakat yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat

harta wajib zakat, sasaran zakat, zakat pengasilan, serta Tinjauan umum

tentang pajak, penggolongan pajak serta hak dan kewajiban wajib pajak.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian,

pendekatan metode penelitian, jenis penelitian, sumber dan criteria data

penelitian, teknik pengumpulan data, subjek-subjek penelitian, teknik

pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Analisis terhadap data penelitian yang telah didapatkan dideskripsikan

guna menjawab masalah penelitian. Dalam kasus analisis kita juga

menafsirkan dan menginprestasikan temuan penelitian kedalam bingkai

Page 34: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

21

pengetahuan yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun

teori yang ada pada tulisan, membahas tentang kondisi zakat dan pajak di

Indonesia. Dan lebih khusus menyoroti respon wajib pajak terhadap

ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya

serta saran yang dijadikan bahan pertimbangan dan sumbangsi pemikiran.

Page 35: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

22

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Di tinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar (mashdar)

dari Zakaa yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakaa

berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zakaa, berarti

orang itu baik. Makna lain kata zakaa, sebagaimana digunakan dalam Al-

Qur’an adalah “suci dari dosa”. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan

zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika

pengertian ini dihubungkan dari kata zakaa, menjadi kata "zakat", yaitu

sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT, untuk

disalurkan kepada fakir miskin. Dinamai demikian karena padanya ada

harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau menumbuhkannya

dengan kebaikan dan berkah.15

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap sebagian harta

kaum muslimin yang di peruntukkan bagi fakir miskin dan mustahik

(golongan yang berhak menerima zakat) lainnya menurut ketentuan yang telah

ditetapkan oleh syariat Islam, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan

untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta membersihkan diri dari hartanya.

Oleh karena itu zakat dalam mata rantai peningkatan kesejahteraan umat

Islam tidak akan mungkin diremehkan. Dalam fikih masalah zakat

15

Djuanda, Gustian,dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Jakarta Raja

Grafindo Persada, 2006, h. 14.

Page 36: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

23

ditempatkan pada kitab kedua dari rubb al-ibadah, dengan demikian ibadah

zakat mudah diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak

dari keIslaman seseorang (ma‟lum min al-din bi al-darurah).16

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima‟iyyah yang memiliki posisi yang

sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari

sisi pembangunan kesejahteraan umat.17

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh

setiap muslim, yang disyari’atkan pertama kali pada bulan Syawal tahun

kedua hijriyah di Madinah. Kewajiban zakat itu bila di tinjau dari kekuatan

hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum yang sudah pasti,

seperti tersebut dibawah ini:

1. Al Qur’an

a) Surat At Taubah; 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS. 9: At-taubah:

103). Ayat ini menjelaskan bahwa makna zakat itu sendiri adalah harapan

akan adanya keberkahaan, kesucian jiwa, dan terdapat didalamnya

kebaikan.

16

Ali yafie, Menggagas Fikih Sosial dari Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi

Hingga Ukhuwah, (Bandung: Mizan, 1995), cet.ke-3 h.231 17

Djuanda, Gustian dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Jakarta Raja

Grafindo Persada, 2006, h. 14.

Page 37: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

24

b) Surat At-Taubah; 71

Setelah turunnya ayat yang mewajibkan zakat dan makna dari zakat itu

sendiri untuk diri kita pribadi zakat pun mempunyai makna dalam

kehidupan sosial bahwa apabila zakat itu berjalan maka zakat itu

sendiri akan menimbul sifat rasa tolong menolong antara si kaya dan si

miskin jadi tidak ada perbedaan umat di mata Allah karena dengan

zakat kita saling mengisi, menjaga pertolongan, dan saling kasih

sayang sekaligus mempererat hubungan antara sesama melalui zakat.

(QS.9: At-Taubah: 71).

c) Surat At Taubah; 60

Adapun ayat ini menerangkan bahwa zakat yang sudah dikeluarkan

oleh seorang Muzaki diberikan kepada orang-orang yang berhak

mendapatkan zakat tersebut dan yang di maksud orang yang berhak

menerima zakat di sini ialah 8 (delapan) golongan. (QS. 9: At-taubah:

60)

2. As Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun Hadist-hadist yang

berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadist, termasuk beberapa di antara

hadist yang paling terkenal mengenai zakat adalah:

a) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin

Umar Rosulullah bersabda: “Islam itu ditegakkan atas lima pilar:

syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan

Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat,

Page 38: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

25

menunaikan haji dan berpuasa pada bulan ramadhan” (HR

Bukahari Muslim)18

b) Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah:

“Seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya

akan di bakar dalam neraka jahnnam baginya dibuatkan setrika dari

api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya-Al Hadits (HR

Ahmad dan Muslim)19

c) Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam buku Al Ausath dan As

Saghir dari Ali: “Allah ta’ala mewajibkan zakat pada harta orang-

orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-

orang miskin diantara merela fakir miskin itu tiadalah akan menderita

menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan

golongan dan kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti nanti

secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih”.20

3. Ijma‟

Yaitu adanya kesepakatan semua umat Islam di semua negara bahwa

zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk

membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka

tergolong orang kafir dalam pandangan ulama.21

18

Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 Masalah Dan Solusinya, (Jakarta:

Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h: 12 19

Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994),h:193 20

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Bandung: PT Al Maarif, 1982), h:193 21

Wahbah al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab.(Bandung: PT Remaja

Rosdakarya,2000), hlm. 90.

Page 39: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

26

C. Syarat Harta Wajib Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam: pertama, zakat yang

berhubungan dengan badan atau di sebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah

merupakan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang

mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya

Idul fitri sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan

ibadah puasa. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta atau zakat

maal.22

Dalam penulisan ini lebih memfokuskan pada zakat maal yang telah

mengalami perkembangan pada prekonomian modern.

Menurut Al-Jaziri, ulama mazhab yang empat secara Ittifaq

(sependapat) mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima

macam yaitu: binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing, domba), emas dan

perak, perdagangan, pertambangan, harta temuan dan pertanian.23

Sedangkan

menurut Yusuf Al-Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah:

binatang ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil

sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil

laut, hasil investasi pabrik dan gudang, hasil pencarian dan profesi, hasil

saham dan obligasi.24

Melihat pendapat di atas maka jenis harta yang wajib dizakati

mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta

sebagaimana di sebut di atas masih dapat dikembangkan sesuai dengan

22

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, zakat Dan Wakaf, cet. ke-1 (Jakarta: UI

Press, 1988) 23

Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh „ala al-Mazhab al-Arba‟ah. (beirut: Ihya Turats al-

arabi,tt) h. 596 24

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (bandung: Mizan, 1996), h. 122-123

Page 40: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

27

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada

perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat25

disebutkan jenis harta yang dikenai zakat, yaitu: emas dan perak, uang,

perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil

perikanan, hasil pertambangan, hasil perternakan, hasil pendapatan dan jasa,

dan rikaz (harta temuan).

Harta kekayaan sebagaimana disebut di atas wajib dikeluarkan zakatnya

apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar, dan

waktu/haul).

Syarat-syarat yang wajib zakat yaitu:26

1) Milik penuh, yaitu kekayaan yang berada di bawah kekuasaan pemilik

dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.

2) Berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai

potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan atau

pendapatan.

3) Cukup nisab, yaitu jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.

4) Lebih dari kebutuhan rutin. Maksudnya adalah sesuatu yang harus ada

untuk ketahanan hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan dan

sebagainya.

5) Bebas dari hutang (pemilikan sempurna). Orang yang mempunyau

hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus di bayar pada waktu

25

Bab IV, pasal 11(2), Undang-Undang No. 38/1999, h. 9 26

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera, 1991), h. 848-876

Page 41: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

28

yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut

trebebas dari zakat.

6) Berlaku satu tahun. Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut

sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta

simpanan dan perniagaan, sedang hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz

(barang temuan) tidak ada syarat haul.

D. Sasaran dan Hikmah Zakat

1. Sasaran Zakat27

Sasaran zakat ditujukan kepada delapan golongan atau yang disebut

asnaf (golongan). Hal ini sebagaimana diterangkan dalam al- Qur’an (QS. 9:

At-Taubah: 60). Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang sasaran zakat,

yakni bahwa zakat ditujukan kepada delapan golongan. Adapun 8 golongan

yang dimaksud adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garim, sabilillah

dan ibn sabil.

a. Fakir dan Miskin

Fakir miskin adalah orang pertama yang di beri saham zakat oleh

Allah. Menurut Sayyid Sabiq, fakir miskin adalah orang-orang yang ada

dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.28

Sedangkan Imam asy-Syafi’i memberikan pengertian tersendiri terhadap

fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak

pula mempunyai mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orang yang

27

Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 189-194 28

As-Sayyid Sabiq,. Fiqhus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,

2004) h.104

Page 42: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

29

mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi di bawah kucukupan.29

b. Amil zakat

Yang dimaksud amil zakat adalah orang-orang yang melaksanakan

kegiatan urusan zakat mulai dari para pungumpul sampai bendahara dan

penjaganya juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang

mencatat keluar masuknya zakat dan membagi pada mustahiqnya.30

c. Muallaf

Adapun yang dimaksud muallaf adalah mereka yang diharapkan

kecenderungan atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau

terhalangnya niat jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan

adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum

muslimin dari musuh.31

d. Riqab

Riqab adalah orang-orang yang memerdekakan budak. Adapun

penyaluran dana zakat pada golongan riqab masa sekarang dapat

diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari

belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu

orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan

kebenaran.

Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi

melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit

diatasi. Dengan demikian pengembangan riqab semakin luas sesuai

29

Sulaiman Rajid, Fikih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algonsindo,1995), hal.213 30

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera, 1991), h. 546 31

Ibid., hlm. 563

Page 43: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

30

dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.

e. Al-Gharimah

Menurut Imam Malik, asy-Syafi’i dan Ahmad, bahwa orang

mempunyai hutang terbagi dua golongan. Pertama, orang yang

mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dan kedua adalah

orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.32

f. Fisabilillah

Di antara ulama dulu dan sekarang ada yang meluaskan arti

sabilillāh, tidak khusus pada jihad yang berhubungan dengan Tuhan,

tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan taqarub

dan perbuatan baik, sesuai dengan penerapan arti asal kalimat tersebut.33

Menurut Zakiyah Darajat, penggunaan kata sabilillāh mempunyai

cakupan yang sangat luas, dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukkan

pada kondisi kebiasaan waktu.34

Kata tersebut dapat digunakan dalam

istilah jalan yang menyampaikan kepada keridaan Allah baik berupa

pengetahuan atau amal perbuatan.35

g. Ibnu sabil

Yang di maksud Ibnu Sabil menurut ulama ialah qiyasan untuk

musafir, yaitu orang yang melintas pada suatu daerah ke daerah lain

untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak untuk kemaksiatan.

32

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera, 1991), h. 545 33

Ibid., hlm. 611 34

Zakiyah Darajat, Zakat Pembersih Harta dan Jiwa, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam

Ruhama, 1991), hlm. 82 35

As-Sayyid Sabiq,. Fiqhus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,

2004) h. 172

Page 44: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

31

Menurut golongan Syafi’i ada dua macam, yaitu: orang yang akan

berpergian dan yang sedang dalam perjalanan, merek berhak meminta

bagian zakat meskipun ada yang menghutanginya dengan cukup.

Menurut golongan ini ibnu sabil di beri dana zakat untuk nafkah,

perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang

mereka inginkan.36

Zakiyah Darajat memasukkan dalam golongan ini

adalah para penuntut ilmu yang jauh dari orang tua dan kehabisan bekal

dalam rantauannya.37

2. Hikmah Zakat

Dalam setiap ajaran yang diperintahkan pada manusia mengandung

suatu hikmah yang sangat berguna bagi orang yang melakukannya.

Demikian pun dengan zakat, Hasbi Ash-Shiddiqy membagi hikmah zakat

atas 4 sisi, yaitu hikmah bagi pihak pemberi zakat, pihak penerima zakat

(mustahiq), gabungan antara keduanya dan hikmah yang khusus dari

Allah.38

Sementara Wahbi Sulaiman Goza menambahkan dari segi

ekistensi harta benda itu sendiri, serta hikmah bagi pemberi zakat dan

pihak masyarakat pada umumnya.39

a. Hikmah bagi Muzakki

Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka dia berarti

telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial

36

Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaf an-Nawawi, Al-Majmu‟ Syarh al- Muhazzab.

Vol. hlm. 227 37

Zakiyah Darajat, Zakat Pembersih Harta dan Jiwa, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam

Ruhama, 1991), hlm. 82 38

Hasbi ash-Shidieqy, Kuliah Ibadah Ditinjau Dari segi Hukum dan Hikmah,cet. Ke-1,

(Jakarta: bulan Bintang, 1963), hlm. 232 39

Wahbi Sulaiman Goza, Az-Zakah wa Ahkamuhu, (Beirut: Muassasah ar- Risalah,1978),

hlm.15-20

Page 45: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

32

yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan

seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang

diakibatkan oleh kekayaan.

b. Hikmah bagi Mustahiq

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan

para mustahiq akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan

kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan

mereka menjadi miskin.

c. Hikmah keduanya

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang

muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta

serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang

kurang.

Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan

berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam

masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram

yang melindungi seluruh masa. Dengan demikian akan

menyebabkan tersebarnya keamanan masyarakat dan berkurangnya

tindakan kriminalitas.

d. Hikmah kekhususan dari Allah

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati, akan

memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan

tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian

Page 46: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

33

dari kotoran dan subhat. Hal ini dirasa adanya balasan kebaikan dari

Allah, dengan mengabulkan do’a dari para penerima zakat yang

telah memberikan bantuan. ( QS At-Taubah (9): 103).

e. Hikmah dari eksistensi harta

Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri,

sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa

ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka.

E. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari

penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut

misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis,

dan wiraswasta.

Adapun orang orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan

sebagai berikut: Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian,

peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak

dikenal pada masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai

tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara

dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil

profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan

terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan

kepada golongan yang membutuhkan.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini,

berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena

Page 47: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

34

itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu

2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat

emas dan perak adalah: “Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah

mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)” (HR. Ahmad,

Abu Dawud dan Al- Baihaqi).

1. Pajak

a) Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan

kekayaan pertikelir kesektor) berdasarkan Undang-Undang (dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie)

yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum (publieke uitgaven).40

Pajak menurut para ahli keuangan ialah kewajiban yang

ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara

sesuai dengan ketentuan, tanpa dapat prestasi kembali dari negara, dan

hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu

pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik,

dan tujuan-tujuan lain.41

Menurut pengertian syari’ah, secara bahasa pajak dalam bahasa

arab disebut dengan Dharibah,42

yang berarti mewajibkan,

menetapkan, menentukan. Para ulama memakai ungkapan dharibah

40

Rahmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, (Yogyakarta:

Libert 1992) h.57 41

Yusuf QardHawi, Hukum Zakat, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1988) h.999 42

Gazy Inayah, Al- Iqtishad az- Zakah wa az- Dharibah Op.cit, h.24 dan Qardhawi, Fiquz

Zakah, Op.cit, h1001

Page 48: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

35

untuk menyebut harta yang di pungut sebagai kewajiban.

Tiga ulama mendefinisikan pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam

kitabnya Fiqh az- Zakah, Gazi Inayah dalam kitabnya Al- Iqtishad az-

Zakah wa az-Dharibah, yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

1) Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib

pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan

ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan

hasilnya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum di

satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial,

politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2) Gazi Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang

ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat

mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah

ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan

untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk

memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Dari pemaparan di atas maka zakat dan pajak sama-sama

kewajiban yang harus dilaksanakan namun dualisme pemungutan

ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau

pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualisme sistem ini

potensial menimbulkan efek yang kontra produktif dalam konteks

Page 49: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

36

mensejahterakan rakyat.

Akan tetapi Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008

merumuskan pengertian pajak bab I pasal I sebagai berikut:

“Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau

perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang di

terima atau di peroleh selama satu tahun”.43

b) Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak adalah sebagai hukum positif merupakan bagian

hukum nasional yang berlaku dengan memiliki sumber hukum. Akan

tetapi sumber hukum yang dimiliki oleh hukum pajak bersumber pada

hukum tertulis yang berkaitan di bidang perpajakan karena keberadaan

hukum pajak hanya di dukung oleh peraturan perundang-undangan

perpajakan sebagai produk legislatif untuk lebih jelasnya mengenai

sumber hukum pajak dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan.

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 tentang

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, tanggal 21

Desember 1994.

3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang

43

Redaksi PT. Ichtar baru-van heove, Himpunan Peraturan PerUndang- Undangan RI,

(Jakarta: PT. Intermasa, 1989)

Page 50: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

37

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan

Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22

Desember 2000.

4) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-18/PJ.24/1995 Tentang

Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995

Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan

Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Tanggal 5 Mei 1995.

5) Peraturan Menteri Keuangan NO.254/PMK.03/2010 tata cara

pembebanan zakat atau sumbangan keagaman yang sifatnya wajib

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia 5148).44

c) Jenis-jenis Pajak45

Dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis

pajak, yang di bagi kedalam perbedaan pajak menurut golongan,

perbedaan pajak menutut sifatnya dan perbedaan pajak menurut

lembaga pemungutannya, adapun semua itu dapat diuraikan sebagai

44

http://ketentuan.pajak.go.id/ diakses pada 4 November 2016 45

Rahmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, (Yogyakarta:

Liberty,1992), h.9-10

Page 51: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

38

berikut:

1) Menurut golongannya pajak di bagi menjadi dua, yaitu pajak

langsung dan pajak tidak langsung. Berikut ini diuraikan

pengertian masing-masing:

a) Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus di pikul

sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan.

b) Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya

dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.

Adapun dalam pengertian administratif pajak tidak langsung

adalah pajak yang di pungut setiap terjadi peristiwa atau

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak misalnya

terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh: pajak

pertambahan nilai dan bea materai.

2) Menurut sifatnya pajak di bagi menjadi dua yaitu pajak subjektif

dan pajak objektif berikut ini diuraukan pengertian masing-

masing:

a) Pajak subjektif (bersifat perorangan) adalah pajak yang

memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak

untuk memetapakan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan

yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan

materialnya. Contoh: pajak penghasilan orang pribadi,

hubungan antara pajak dan wajib pajak langsung oleh karena

Page 52: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

39

besarnya pajak penghasilan yang harus di bayar tergantung

pada besarnya penghasilan sesorang.

b) Pajak objektif (bersifat kebendaan) adalah pajak objektif

pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda

dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

3) Menurut lembaga pemungutannya pajak di bagi menjadi dua

yaitu pajak negara dan pajak daerah, berikut ini diuraikan

pengertian masing-masing:

a) Pajak negara adalah pajak yang di pungut pemerintah pusat

yang penyelengaraanya dilaksanakan oleh departemen

keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan

rumah tangga negara pada umumnya. Contoh :

- Pajak penghasilan adalah merupakan salah satu pajak

negara memiliki objek yang dapat dikenakan pajak, yakni

“penghasilan”. Adapun pengertian penghasilan menurut

pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah setiap 37 tambahan

kemampuan ekonomi yang di terima atau di peroleh wajib

pajak baik yang berasal di Indonesia maupun yang di luar

Indonesia.

- PPN (pajak pertambahan nilai) secara tegas di atur dalam

UU PPN, yang menyatakan bahwa pajak pertambahan

nilai dikenakan atas pajak penjualan atas barang mewah

Page 53: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

40

penyerahan jasa dan ekspor barang pengusaha.

- Pajak bumi dan bangunan, keduanya dapat berdiri sendiri

atau secara bersama-sama sebagai objek yang dapat

dikenakan pajak bumi dan bangunan adapun yang di

maksud dengan bumi itu sendiri meliputi bagian dalam

bumi seperti tanah, perairan pedalaman serta laut

daerah Indonesia, dan yang di maksud bangunan itu

sendiri adalah bangunan yang berdiri di atas permukaan

bumi seperti hotel, pabrik jalan tol dan lain-lain.

- Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen

yang digunakan oleh orang pribadi atau badan dalam lalu

lintas hukum.

b) Pajak daerah adalah pajak-pajak yang di pungut oleh

daerah, kabupaten maupun kota madya berdasarkan peraturan

daerah masing-masing dan hasilnya untuk pembiayaan rumah

tangga daerah masing-masing. Contoh : pajak kendaraan

bermotor, pajak radio, dan pajak pembangunan.

d) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak46

Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu :

pertama, kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang

melihat orangnya. Misalnya: semua orang atau badan hukum yang

berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif.

46

http://www.pajak.go.id/content/buku-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak-2011 di akses pada

19 November 2016

Page 54: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

41

Kedua, kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat

pada hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya: orang atau badan

hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang

punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan

ialah orang yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya.

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang

perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga

negara pembayar pajak, maka Undang-Undang perpajakan yaitu

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak.

1) Kewajiban wajib pajak :

a) Kewajiban mendaftarkan diri

Sesuai dengan sistem self assessment maka wajib pajak

mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau

KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan

Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Di samping melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga

dapat dilakukan melalui eregistration (ereg), yaitu suatu cara

pendaftaran NPWP melalui media elektronik online (internet).

b) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan

pelaporan pajak

Wajib pajak (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem self

Page 55: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

42

assessment, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan,

pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

c) Kewajiban dalam hal diperiksa

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya, Direktur jenderal pajak dapat

melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan

pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi

pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah :

1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan

sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis

Pemeriksaan Kantor.

2) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk

data yang di kelola secara elektronik, yang berhubungan

dengan penghasilan yang di peroleh, kegiatan usaha,

pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

Khusus untuk pemeriksaan lapangan, wajib pajak wajib

memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau

mengunduh data yang di kelola secara elektronik.

3) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang

yang di pandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna

Page 56: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

43

kelancaran pemeriksaan.

4) Menyampaikan tanggapan secara tertulias atas surat

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

5) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang di buat oleh

akuntan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.

6) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang

diperlukan.

d) Kewajiban memberi data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak

lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan

perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya

di atur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di

rubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

2) Hak wajib pajak:

a) Hak atas kelebihan pembayaran pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak

ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain

pembayaran pajak yang di bayar atau di potong atau di pungut

lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak

mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam

waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan di terima

Page 57: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

44

secara lengkap.

Untuk wajib pajak masuk kriteria wajib pajak patuh,

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan

paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak

permohonan di terima. Perlu diketahui pengembalian ini

dilakukan tanpa pemeriksaan.

Wajib pajak dapat melakukan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara: pertama, melalui

Surat Pemberitahuan (SPT), kedua, dengan mengirimkan surat

permohonan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan

Pajak (KKP). Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat

mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya

dilakukan, maka wajib pajak berhak menerima bunga 2% per

bulan maksimum 24 bulan.

b) Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan

dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain

yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal dilakukan pemeriksaan, wajib pajak berhak:

1) Meminta Surat Perintah Pemeriksaan

2) Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa

3) Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan

pemeriksaan

Page 58: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

45

4) Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan

SPT

5) untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan

dalam batas waktu yang ditentukan.

c) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan

peninjauan kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat

ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi

kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika wajib pajak tidak

sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan

tersebut. Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan

keberatan tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan banding.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam

sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

d) Hak-hak kerahasiaan bagi wajib pajak

1) Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat

perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang

telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam

rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Di samping itu

pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga

dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk

Page 59: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

46

tenaga ahli, sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang

ditunjuk oleh Jenderal pajak untuk membantu pelaksanaan

Undang-Uundang perpajakan.

Kerahasiaan wajib pajak antara lain :

a) Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen

lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak.

b) Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.

c) Dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan

perpajakan yang berlaku.

2) Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat

mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

3) Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

Dengan alasan tertentu, wajib pajak dapat menyampaikan

perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh badan

maupun PPh Orang pribadi.

4) Hak Untuk Pengurangan PPh Pasal 25

Dengan alasanalasan tertentu, wajib pajak dapat

mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

5) Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan

Bangunan)

Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi

Page 60: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

47

tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek

pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal

objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi wajib

pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran

pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan

pengurangan atas pajak terutang. Khusus untuk Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah

dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan

untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten

setempat.

6) Hak Untuk Pembebasan Pajak

Dengan alasanalasan tertentu, wajib pajak dapat

mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/

pemungutan Pajak Penghasilan.

7) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran

Pajak

Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu

sebagai wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu

paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak

tanggal permohonan.

Page 61: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

48

8) Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan

Di bidang PPN, untuk barang kena pajak tertentu atau

kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN

tidak di pungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan

PPN antara lain Kereta api, Pesawat udara, Kapal laut, Buku

buku, perlengkapan TNI/POLRI yang di impor maupun yang

penyerahannya di dalam daerah pabean oleh wajib pajak

tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan

tertentu seperti kawasan berikat mendapat fasilitas PPN tidak di

pungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

e) Perbandingan Antara Zakat dan Pajak

Dari uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai

pengertian pajak dan zakat maka diantara kedua terdapat

pesamaan dan perbedaan keduanya. Adapun persamaan antara

zakat dan pajak adalah:

1) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk

menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat yang harus

di bayar tiap tahunnya.47

Bila sorang muslim terlambat

membayar zakat, karena keimanan dan keislamannnya

belum kuat, disini Islam akan memaksanya, bahkan

memerangi mereka yang enggan

membayar zakat, bila mereka punya kekuatan.

47

Najuddin, Masaail Fiqhiyyah, (Jakarta: Kalam Mulya, 2003), H.175

Page 62: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

49

2) Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat

atau negara, pusat maupun daerah, maka zakat pun

demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan

kepada pemerintah sebagai badan yang di sebut dalam

Alqur’an yaitu amil zakat.

3) Diantara ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan

tertentu. Pada wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku

anggota masyarakat. Wajib pajak hanya memperoleh

berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan

usahanya. Demikian halnya dalam zakat. Wajib zakat tidak

memperoleh suatu imbalan. Mereka membayar zakat

sebagai muslim dan hanya memperoleh perlindungan,

penjagaan dan solidaritas dari masyarakat. Wajib zakat

harus memberikan hartanya untuk menolong masyarakat

dan membantu mereka dalam menangulanggi kemiskinan,

kelemahan dan penderitaan hidup dan demi tegaknya

kalimat Allah dan kebenaran di muka bumi tanda mendapat

prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.

4) Apabila pajak pada zaman modern mempunyai tujuan

kemasyarakatan, ekonomi, dan politik di samping tujuan

keuangan, maka zakat itu mempunyai tujuan yang lebih

jauh dan jangkawan yang lebih luas dan sangat besar

Page 63: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

50

pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.48

Adapun beberapa perbedaan antara zakat dan pajak adalah:

1. Zakat mengandung arti suci, tumbuh dan berkah. Orang

yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir,

tamak, hartanya tidak kotor lagi karena hak orang telah

disisihkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Harta yang dizakati itu membawa berkah, dan tumbuh

berkembang dari pengertian zakat tersebut sehingga timbul

dari muzakki bahwa zakat itu bukan sebuah perintah semata

akan tetapi keharusan bagi muzakki untuk mengeluarkannya

agar harta yang dia memiliki terdapat keberkahaan dan

kesucian di dalamnya. Sedangkan pajak artinya hutang,

pajak tanah, upeti dan sebagainya yang wajib di bayar,

sehingga kesan pajak adalah beban berat yang dipaksakan

walaupun hasil pajak itu di manfaatkan untuk pembangunan

dan kepentingan negara.

2. Zakat ialah ibadah yang diwajibkan kepada umat muslim

sebagai tanda bersyukur kepada Allah, dan mendekatkan

diri kepada-Nya. Sedangkan pajak adalah kewajiban atas

muslim ataupun non muslim yang tidak dikaitkan dengan

ibadah. Berbeda dengan zakat, harus diniatkan

mengeluarkan zakat itu, sedangkan pajak tidak memerlukan

48

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, ( Jakarta: Lentera, 1991 ), h.999-1000

Page 64: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

51

niat, apalagi non muslim.

3. Zakat ketentuannya dari Allah dan rasul-Nya yaitu

penentuan nisab dan penyalurannya, sedangkan pajak

sangat bergantung kepada kebijakan pemeritah. Orang yang

dikenakan pajak belum tentu membayar zakat karena zakat

ada patokan nisabnya yang berlaku, sedangkan pajak bisa

dimunculkan dan mungkin dihapuskan.

4. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus

menerus berjalan selama hidup dan kewajiban

mengeluarkan zakat tidak dihapuskan oleh siapapun.

berbeda dengan pajak yang bisa di tambah, dikurangi dan

bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan negara.

5. Pos-pos penyaluran zakat sudah di jelaskan dalam Al-

qur’an dan diikuti oleh amal perbuatan Rasulullah dan para

sahabat. Pos-pos pengeluarannya lebih terbatas bila

dibandingkan dengan pajak yang cakupannya lebih umum.

6. Wajib pajak berhubungan dengan pemerintah dan

adakalanya orang menghindar dari kewajiban membayar

pajak. Berbeda dengan zakat orang yang wajib zakat

langsung berhubungan dengan Allah.

7. Maksud dan tujuan zakat mengadung pembinaan spiritual

dan moral yang lebih tinggi dari maksud dan tujuan pajak.49

49

M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah ,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.63

Page 65: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

52

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini mengenai respon wajib pajak terhadap zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak studi kasus di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga yang akan dilakukan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kebayoran Baru Tiga.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

eksplanatif-asosiatif. Penelitian dilakukan dengan mencari tahu sebab

akibat atau hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian

tersebut. (Kriyantono, 2012)50

Penelitian eksplanatif mencari atau menguji suatu kaitan antara

variabel-variabel yang dihipotesiskan, di antara hipotesis yang ditentukan

akan ada hipotesis yang akan dicari kebenarannya. Dalam hipotesis, akan

dijelaskan pengaruh antara variabel-variabel yang telah ditentukan

tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa suatu variabel

mempengaruhi variabel lainnya atau tidak sama sekali.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah survei, yaitu metode penelitian dengan

menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya

50

Kriyantono, Rachmat.2012. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Malang: Kencana Prenada

Media Group.2012) hal 59-60

Page 66: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

53

adalah untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang di

anggap mewakili populasi tertentu.51

Secara umum metode survei terdiri dari dua jenis, yaitu deskriptif dan

eksplanatif (analitik). Pembagian ini berdasarkan pada tataran atau cara

menganalisis data yang telah dikumpulkan dan jumlah variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, jenis survei yang digunakan adalah survei eksplanatif,

dimana jenis survei ini digunakan bila ingin mengetahui mengapa situasi atau

kondisi tertentu terjadi atau apa yang memengaruhi terjadinya sesuatu.

Unit analisis yang digunakan adalah individu (Wajib Pajak KPP

Kebayoran Baru Tiga), Time Horizon yang digunakan dalam penelitian ini

adalah studi cross sectional, yang merupakan suatu bentuk pengumpulan data

yang hanya dilakukan dalam satu kurun waktu, dan tempat tertentu.

Desain penelitian dibawah ini di buat berdasarkan tujuan penelitian.

Sesuai dengan tujuannya masing-masing, dengan menggunakan jenis

penelitian eksplanatif yang lebih dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh

antar variabel yaitu Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang

Penghasilan Kena Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui

penyebaran kuesioner, dengan membagikan beberapa pernyataan kepada

responden untuk mendapatkan respon atau tanggapan yang diinginkan, demi

terkumpulnya data penelitian.

51

Kriyantono, Rachmat.2012. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Malang: Kencana Prenada

Media Group.2012) hal 59-60

Page 67: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

54

Tabel 3.1 Desain Penelitian

Tujuan

Penelitian

Jenis

Penelitian

Metode

Penelitian

Unit Analisis Time

Horizon

T-1

Eksplanatif

-Asosiatif

Kuesioner

Wajib Pajak

Kebayoran Baru

Tiga

Cross

Sectional

T-2

Eksplanatif

-Asosiatif

Kuesioner

Wajib Pajak

Kebayoran Baru

Tiga

Cross

Sectional

Sumber : Hasil olah data (2017)

Keterangan :

T-1 :Untuk mengetahui respon wajib pajak terhadap ketentuan

pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

T-2 :Untuk mengetahui respon wajib pajak terhadap pelaksanaan

administratif zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di

kantor pelayanan pajak (kpp) pratama Kebayoran Baru Tiga.

D. Variabel Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat variabel yang ingin diukur atau dicari

tahu. Variabel merupakan suatu obyek yang memiliki sifat yang berlainan

atau berbeda dan dapat di ukur52

. Dengan kata lain, variabel dalam penelitian

merupakan suatu konsep yang telah ditentukan dan berdasarkan teori yang

sudah ada yang ingin diukur kebenarannya. Dalam penelitian ini, terdapat

satu jenis variabel, yaitu:

1. Variabel Bebas

Variabel bebas, merupakan variabel yang menjadi salah satu sebab

yang dapat mempengaruhi atau mengubah variabel lainnya atau variabel

52

Mudrajad Kuncoro, Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan

Ekonomi.Yogyakarta. UPP Amp YKPN. 2001. hal 5

Page 68: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

55

terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Respon wajib pajak.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh

variabel lainnya atau variabel bebas, sehingga menjadi akibat dari sebab

variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Zakat sebagai

Pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Tabel 3.1. Operasional Variabel

Variabel Indikator Skala

Pengukuran

Respon

Wajib Pajak

(X)

Selama ini saudara/i menyadari akan

pentingnya pajak

Skala Likert

Saudara/i merasa bahwa sudah

sepantasnya keterlambatan membayar

pajak tidak diampuni dan harus

dikenakan bunga

Saudara/i memahami tentang sistem

perpajakan yang berlaku.

Saudara/i dalam melaporkan kewajiban

untuk membayar pajak

Setelah saudara/i terdaftar sebagai

Wajib Pajak saudara/i wajib membayar

dan melaporkan pajak

Enggan membayar pajak karena takut

uang pajaknya disalahgunakan

Membayar pajak merupakan bentuk

partisipasi dalam menunjang

pembangunan negara

Penundaan pembayaran pajak dan

pengurangan pajak dapat merugikan

negara.

Page 69: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

56

Sanksi administrasi berupa denda 50%

dari pajak yang kurang dibayar, apabila

pengisian SPT (Surat Pemberitahuan)

dilakukan dengan tidak benar.

Membayar kekurangan pajak

penghasilan sebelum dilakukan

pemeriksaan dari aparat pajak

Petugas pajak bersikap ramah dan

sopan dalam melayani setiap Wajib

Pajak.

Kualitas pelayanan yang memuaskan

akan membuat Wajib Pajak merasa

tertolong dan menguntungkan dalam

hal waktu dan pelayanan

Fasilitas Call Center atau Kring Pajak

adalah salah satu sarana bertanya

Wajib Pajak selain datang ke

DPPKAD.

Petugas pajak memberikan informasi

dan penjelasan dengan jelas dan mudah

dimengerti oleh Wajib Pajak serta

memberikan solusi yang tepat.

Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh

ini sederhana berkapasitas untuk

mengarahkan tanpa mempengaruhi

Wajib Pajak

Saya akan tetap membayar pajak

walaupun masyarakat disekitar saya

tidak mau bayar pajak.

Saya pernah mendapatkan sosialisasi

pajak dari kantor pajak setempat

Masyarakat di sekitar rumah saya telah

melaksanakan kewajiban pajak dengan

benar.

Masyarakat telah mengetahui bahwa

dalam Undang- Undang perpajakan,

bagi Wajib Pajak yang terlambat atau

tidak membayar pajak dapat diberikan

sanksi administrasi (denda) dan sanksi

Page 70: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

57

pidana (penjara).

Pajak bersifat memaksa sehingga

apabila terjadi pelanggaran maka akan

dikenakan sanksi.

Variabel Indikator Skala

Pengukuran

Zakat

Sebagai

Pengurang

Penghasilan

Kena Pajak

(Y)

Dalam UU Pengelolaan Zakat terdapat Pasal yang

mengatur bahwa zakat yang dibayar melalui

BAZ/LAZ dapat dijadikan pengurang Penghasilan

Kena Pajak.

Skala Likert

Sumber Informasi Zakat Pengurang Setoran

pajak terutang

Waktu Mengetahui Informasi Zakat Pengurang

Setoran Pajak Terutang

Tempat Menyerahkan SPT

Membayar Zakat Sekaligus Membayar Pajak

Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Orang

Pribadi

Wajib Pajak Melakukan Perhitungan Sendiri

Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Zakat Dianggap Sebagai Biaya (Expense)

Merasakan Manfaat Penerapan Zakat sebagai

Pengurang Pajak

Zakat mengurangi beban pajak

Pengurangan Zakat dari Penghasilan Kena Pajak

tidak dapat dilakukan apabila zakat tidak dibayar

melalui BAZ/LAZ yang dibentuk atau disahkan

oleh Pemerintah.

Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak dapat

meningkatkan penerimaan baik zakat maupun

Page 71: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

58

pajak secara bersamaan (simultan).

Kebijakan Zakat sebagai tax credit bisa

diterapkan di Indonesia karena telah diterapkan

di negara lain seperti Malaysia dan Pakistan

Sistem Pemungutan Zakat dan Pajak yang

dikelola secara terpadu (terintegrasi) akan

meningkatkan motivasi seseorang dalam

membayar zakat dan pajak.

Antara zakat dan pajak, keduanya memiliki

kesamaan dalam obyek, subyek, fungsi dan

tujuan

Sosialisasi UU dan Peraturan Perpajakan

terhadap zakat yang dilakukan oleh petugas

pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak antara lain dipengaruhi

oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib

Pajak.

Selama ini saya telah membayarkan zakat profesi

atas penghasilan yang saya peroleh

Diantara perbedaan antara pajak dan zakat

adalah Nishab (Ukuran Minimal). Nishab zakat

memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-

ubah sesuai dengan anggaran belanja negara.

Zakat dan Pajak merupakan kewajiban ganda

bagi seorang muslim.

E. Populasi Dan Sampel

Page 72: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

59

1. Populasi

Menurut Sugiyono dalam Kriyantono,53

populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh periset untuk dipelajari,

kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi disebut juga sebagai kumpulan objek riset. Dengan kata

lain, populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang berperan penting

dalam suatu penelitian. Namun, di dalam populasi terdapat beberapa

elemen yang dapat dipilih sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan.

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP

Kebayoran Baru Tiga. Jumlah wajib pajak tercatat sebanyak 20.863 wajib

pajak. Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang dikenakan

kewajiban perpajakan yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia

ataupun di luar negeri, wajib pajak orang pribadi tidak melihat umur dan

juga jenjang sosial ekonomi.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang

diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang di ambil dari populasi

53

Kriyantono, Rachmat.2012. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Malang: Kencana Prenada

Media Group.2012) hal 59-60

Page 73: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

60

harus betul-betul representatif (mewakili).54

Ada dua macam teknik pengambilan sampel:

a. Probability sampling

Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik

sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau

kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel.

Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan

sampel yang representatif.

b. Nonprobability sampling

Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang

ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut

pertimbangan pakar. Teknik ini bersifat subjektif.

Sampel ditentukan dengan menggunakan suatu teknik yaitu

teknik sampling. Adapun teknik sampling yang digunakan untuk

pengambilan sampel adalah insidental sampling. Teknik ini merupakan

salah satu teknik nonprobability sampling dimana teknik penentuan

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sampel,

bila di pandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai

sumber data.55

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan

menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 10% atau 0,1.

54

Mudrajad Kuncoro, Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan

Ekonomi.Yogyakarta. UPP Amp YKPN. 2001. hal 5 55

Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, ( Yogyakarta, YPFP UGM, 1997) hal. 136

Page 74: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

61

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e2

= Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

= 99,522 dibulatkan menjadi 100 orang responden.

Berdasarkan teknik tersebut maka disebarkan kuisioner

sebanyak 100 untuk kuesioner yang disebar ke wajib pajak KPP

Kebayoran Baru Tiga.

F. Teknik Pengumpulan Data, Jenis Dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.

Penelitian ini memerlukan data atau keterangan yang diperoleh

melalui teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu data primer

dan data sekunder yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Page 75: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

62

1. Jenis Data

a. Data primer, merupakan data mentah yang diperoleh secara langsung

melaluipenyebaran kuesioner dengan pihak yang berhubungan dengan

penelitian yang sedang dilakukan, kemudian akan di olah untuk tujuan

tertentu sesuai dengan kebutuhan.

b. Data sekunder, merupakan sumber data yang sudah dikumpulkan dan

digunakan oleh pihak pertama berupa studi kepustakaan yang

berbentuk antara lain buku literatur, teori-teori, maupun catatan-

catatan yang berhubungan dengan rumusan masalah, seperti gambaran

umum perusahaan, struktur organisasi internal, dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data, yaitu :

a. Responden

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang digunakan untuk

menghimpun data. Untuk data primer, penelitian ini menggunakan

sumber data dari responden. Responden yang dimaksudkan disini

adalah wajib pajak KPP Kebayoran Baru Tiga pada bulan Januari

2017.

b. Wilayah

Untuk sumber data sekunder, penelitian menggunakan data dari KPP

Kebayoran Baru Tiga seperti sejarah KPP, visi misi KPP, struktur

organisasi.

Page 76: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

63

Tabel 3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Tujuan

Penelitian

Analisis Data Data

Jenis Sumber

T - 1

Bagaimana respon wajib pajak terhadap

ketentuan pelaksanaan zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak

Data

Kuantitatif

Primer-

Kuesioner

T- 2

Bagaimana respon wajib pajak terhadap

pelaksanaan administratif zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak di kantor

pelayanan pajak (kpp) pratama Kebayoran

Baru 3

Data

Kuantitatif

Primer-

Kuesioner

Sumber : Hasil olah data (2016)

G. Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan

menyebarkan kuesioner kepada responden untuk memperoleh informasi yang

dijadikan data penelitian. Tujuan dari pengumpulan data menggunakan

kuesioner adalah agar penelitian dapat memperoleh informasi dengan lengkap

berhubungan dengan masalah atau fenomena yang di angkat dalam

penelitian.56

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei yang mana

menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Survei yang dilakukan ini

ditujukan kepada wajib pajak KPP Kebayoran Baru Tiga pada hari Senin

tanggal 3 - 17 Februari 2017, dari pukul 10.00 – 15.00 WIB.

Kuesioner disebarkan kepada 100 responden yang merupakan wajib

pajak KPP Kebayoran Baru Tiga.

56

Rachmat Kriyantono, Teknik praktis riset komunikasi, (Malang: Kencana Prenada Media

Group.2012) hal 136

Page 77: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

64

2. Skala Instrumen

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala instrumen Likert.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.57

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai yang sangat negatif.

Responden akan diberikan jawaban dalam bentuk pernyataan dengan skor

sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Likert

Keterangan Penilaian

Sangat Tidak Setuju 1

Tidak Setuju 2

Netral 3

Setuju 4

Sangat Setuju 5

Sumber : (Sugiyono,2012)

3. Skala Pengukuran

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala

pengukuran interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak

antara satu data dengan data lainnya adalah mempunyai bobot atau jarak

atau interval yang sama (Kriyantono)58

Skala pengukuran interval menggunakan konsep jarak (interval)

yang sama karena tidak menggunakan angka 0 (nol) sebagai awal

57

Sukandar, Rumidi, “Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti Pemula”,

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 71-72. 58

Kriyantono, Rachmat.2012 hlm.136

Page 78: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

65

perhitungan (Ruslan, 2006).59

Tabel 3.4 Metode Pengumpulan Data

Tujuan

Penelitian

Kuesioner

Skala

Instrumen

Skala

Pengukuran

T - 1 100 Likert Interval

T - 2 100 Likert Interval

Sumber : Hasil olah data (2016)

H. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini akan dimulai dengan melakukan uji

validitas dan reabilitas pada kuesioner yang telah didapatkan dari responden

yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam

kuesioner. Dari hasil kuesioner yang didapatkan akan dianalisis menggunakan

pengolahan data dengan komputer melalui program SPSS (Statistical Product

and Service Solution) versi 20.

Tabel 3.5 Teknik Analisis Data

Tujuan Teknik Analisis

T-1 Regresi sederhana

T-2 Regresi sederhana

Sumber : Hasil olah data (2017)

59

Ruslan, Rosady. 2006. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, Penerbit

Rajawali Pers, Jakarta.hlm 145

Page 79: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

66

1. Uji Validitas

Menurut Kriyantono60

validitas dimaksudkan untuk menyatakan

sejauh mana instrument akan mengukur apa yang ingin di ukur. Misalnya,

instrument yang digunakan adalah kuesioner. Uji validitas berkaitan

dengan kebenaran, maksudnya adalah apakah pengukuran yang digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur, dan sejauh mana inferensi

dapat di buat dari nilai-nilai hasil pengujian dan pengukuran lainnya.

Dalam uji validitas suatu skala pengukuran dikatakan valid jika

butir-butir pertanyaan dalam kuesioner dapat mendefinisikan suatu

variabel. Untuk menghitung validilitas menggunakan teknik korelasi

Pearson Product Moment.

Dasar pengambilan keputusan pada uji validilitas adalah sebagai

berikut:

1. Uji validitas bertujuan untuk melihat kelayakan butir-butir dari

pernyataan pada suatu kuesioner.

2. Jika r hitung >r tabel, maka butir soal dinyatakan valid.

3. Jika r hitung <r table, maka butir soal dinyatakan tidak valid

Untuk menguji validilitas butir dapat dilakukan dengan program SPSS

22, dengan langkah-langkah berikut :

1. Menentukan hipotesis

Ho = Skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor

Ha =Skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktor

60

Kriyantono, Rachmat.2012. hlm. 162

Page 80: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

67

2. Mencari r hasil

a. Masukan data jawaban responden untuk di olah dengan

software SPSS 22.

b. Pilih menu “analyze”, pilih sub menu “scale”, pilih

“realibility analyze”.

c. Kemudian kolom item isi dengan variabel yang ingin di hitung.

d. Pada bagian “model”, biarkan pilihan pada “Alpha”.

e. Klik tombol “statistic”. Pada bagian “deskriptive for” pilih

semuanya (Item, Scale, Scale of item deleted).

f. Kemudian ok, dan hasilnya pun akan muncul. Disini rhasil

untuk tiap item bisa di lihat pada output kolom Corrected Item-

Total Corelation pada tampilan software SPSS 22.

3. Mengambil Keputusan

Dasar pengambilan keputusan :

a. Jika rhasil positif, dan rhasil > rtabel, maka butiran

pernyataan tersebut valid.

b. Jika rhasil tidak positif, dan rhasil < rtabel, maka butiran

pernyataan tersebut tidak valid.

Jika instrumen pernyataan yang tidak valid, maka

instrumen tersebut di buang lalu di uji validilitas kembali.

Setelah pernyataan dinyatakan valid, selanjutnya akan di uji

reliabilitas.

Page 81: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

68

2. Uji Reliabilitas

Alat ukur disebut reliabel bila alat ukur tersebut secara

konsisten memberikan hasil atau jawaban yang sama terhadap gejala

yang sama, walau digunakan berulang kali. Reliabilitas mengandung

arti bahwa alat ukur tersebut stabil (tidak berubah-ubah), dapat

diandalkan dan tetap/konsisten (Kriyantono, 2012).61

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu

pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu

pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya.

Pada program SPSS akan di bahas untuk di uji yang sering digunakan

dalam penelitian yakni metode Alpha (Cronbach‟s).

Langkah yang dilakukan untuk uji reliabilitas dengan SPSS 22

adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis

Ho = Skor butir berkorelasi positif dengan komposit faktornya.

Ha = Skor butir tidak berkorelasi positif dengan komposit

faktornya.

2. Menentukan nilai rtabel

Pada program SPSS, metode ini dilakukan dengan metode

Cronbach‟s Alpha, dimana suatu kuesioer di anggap realiabel

apabila Cronbcah‟s Alpha> 0,6. (Triton, 2006)

3. Mencari rhasil

61

Kriyantono, Rachmat.2012. hlm. 178

Page 82: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

69

Disini rhasil adalah angka Alpha (terletak di akhir output) dari

tampilan software SPSS.

4. Mengambil kesimpulan

a. Jika r Alpha positif, dan r Alpha > rtabel, maka butir

pernyataan tersebut Realiabel.

b. Jika r Alpha tidak positif, dan r Alpha < rtabel, maka butir

pernyataan tersebut tidak reliabel.

Menurut Triton (Triton, 2006)62

, tingkat reliabilitas dengan

metode Alpha Cronbach‟s diukur berdasarkan skala Alpha 0 sampai

1. Apabila skala tersebut dikelompokan ke dalam lima kelas dengan

range yang sama, maka ukuran kemantapan Apha dapat

diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Tingkat Reliabilitas Cronbach‟s Alpha

0,00 - 0,20 Kurang Reliabel

> 0,20 - 0,40 Sedikit Reliabel

> 0,40 - 0,60 Cukup Reliabel

> 0,60 - 0,80 Reliabel

> 0,80 - 1,00 Sangat Reliabel

Sumber Data: Siregar (2013)

3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang di

distribusi normal atau tidak normal. Dengan kata lain, uji normalitas

mengukur keaslian data yang diperoleh dari responden. Menurut

62

Triton, 2006.Riset Statistik Parametrik, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.68

Page 83: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

70

Sunyoto (2007)63

, uji normalitas akan menguji data variabel bebas atau

tidak terpengaruh (X) dan data variabel tidak bebas atau terpengaruh

(Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau

berdistribusi tidak normal.

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan alat tes

Kolmogorov-Smirnov yang terdapat pada SPSS 20 dengan tingkat

signifikan sebesar 5% atau 0,05. Dasar pengambilan keputusan pada

uji normalitas ini adalah dengan langkah sebagai berikut:

1. Pilih menu “Analyze” – “Descrptive Statistic” – “Explore”

2. Masukan variabel yang akan di uji sebarannya ke dalam kotak

“Dependent List”. Setelah itu klik tombol “Plots” yang akan

memunculkan dialog box kedua seperti ini.

3. Dalam dialog ini kita memilih opsi “Normality plots with tests”,

kemudian klik “Continue” dan “ok”.

Dan untuk melihat hasil perhitungan uji normalitas sebagai berikut:

a. Output Deskriptif : jika ratio Skewness dan Kurtosis tidak melebihi

angka 2, maka dapat dikatakan distribusi data adalah normal

b. Output Test of Normality: dimana hasil Sig > dari 0,05, maka

dikatakan normal

c. Grafik normal Q-Q Plots: terdapat garis lurus dari kiri ke kanan

atas. Garis ini berasal dari nilai Z. Jika suatu distribusi data normal,

maka data akan tersebar di sekeliling garis.

63

Danang Sunyoto.2007. Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat Ringkasan dan.

Kasus.Yogyakarta: Amara Books. hlm. 23

Page 84: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

71

Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas ini adalah sebagai

berikut:

a. Jika Sig > 0.05, maka data berdistribusi normal.

b. Jika Sig < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal.

4. Koefisien Determinasi

Menurut Siregar (2013)64

, koefisien determinasi adalah

sejumlah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh atau kontribusi yang diberikan oleh satu

variabel bebas atau lebih terhadap variabel tidak bebas (Y).

Rumus:

KD = (r)2 x 100%

Sumber Data: (Siregar, 2013)

Dimana:

KD = Nilai koefisien determinan

r = Nilai koefisien korelasi

Hipotesis:

Ho1 : Bagaimana respon wajib pajak tidak terdapat pengaruuh

signifikan terhadap pelaksanaan administratif zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

64

Syofian Siregar, 2013, Statistik Deskriptif Untuk Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers.hlm.

156

Page 85: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

72

Ha1 : Bagaimana respon wajib pajak terdapat pengaruh signifikan

terhadap pelaksanaan administratif zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai

probabilitas Sig atau 0,05 ≤ Sig, maka Ho di terima dan Ha di tolak,

artinya tidak signifikan. Jika nilai probabilitas 0,1 lebih besardari nilai

probabilitas Sig atau 0,05 >Sig, maka Ho di tolak dan Ha di terima,

artinya signifikan.

5. Uji Regresi

Menurut Siregar (2013)65

, regresi merupakan salah satu alat

ukur yang digunakan dalam memprediksi permintaan yang ada di

masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada di masa

lalu. Dengan regresi linier, maka kita juga dapat mengetahui

pengaruh dari variabel bebas ke variabel tidak bebas. Regresi linier

terbagi menjadi dua, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier

berganda. Pada penelitian ini menggunakan perhitungan regresi linier

sederhana.

Analisis regresi bertujuan untuk meramalkan suatu nilai

variabel dependen dengan adanya perubahan dari variabel

65

Syofian Siregar, 2013, hlm 158

Page 86: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

73

independen (Priyatno, 2009)66

. Analisis regresi dalam penelitian ini

dilakukan dengan dua cara yaitu regresi linier sederhana. Dalam

penelitian ini, untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel X

terhadap Y dan hubungan X terhadap Y, menggunakan regresi linier

sederhana dengan persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

Y = a + b X

Keterangan :

Y = variabel dependen

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = variabel independen

6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono,

2012)67

. Hipotesis dalam penelitian ini ada satu, yaitu :

Ho1 : Bagaimana respon wajib pajak tidak terdapat pengaruuh

signifikan terhadap pelaksanaan administratif zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

66

Duwi Priyatno, 2009. Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian

dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran. Gaya Media, Yogyakarta. hlm 123 67

Sugiyono, 2012.hlm 184

Page 87: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

74

Ha1 : Bagaimana respon wajib pajak terdapat pengaruh signifikan

terhadap pelaksanaan administratif zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

Page 88: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

75

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

1. Sejarah KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga beralamatkan di Jl.K.H

Ahmad Dahlan No.14A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPP Pratama

Jakarta Kebayoran Baru Tiga masuk dalam lingkup Kanwil DJP Jakarta

Selatan dan merupakan pecahan dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran

Baru Satu dengan (Saat Mulai Beroperasi) SMO terhitung mulai 1 Oktober

2007. Pada tahun 2008 KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga mengadakan

renovasi gedung guna meningkatkan kenyamanan bagi pegawai KPP

Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dan Wajib Pajak. Selain itu

memang di anggap perlu diadakan penataan ulang ruangan-ruangan yang

ada agar sesuai dengan struktur organisasi yang baru agar sesuai

modernisasi Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Kebayoran Baru Tiga merupakan salah satu instansi vertikal di

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah menerapkan sistem

administrasi perpajakan modern sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 31/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu perubahan yang

terjadi pada penerapan sistem administrasi perpajakan moderen adalah

penggabungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak

Page 89: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

76

Bumi dan Bangunan (KPPBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan

Pajak (KARIKPA) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Tiga

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga memiliki visi dan misi

yang sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Visi dari KPP Pratama

Kebayoran Baru Tiga adalah: Menjadi institusi pemerintah yang

menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif,

efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme

yang tinggi.

Misi dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga adalah:

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang

Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan

yang efektif dan efisien.

Tugas Pokok dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan

pemeriksaan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi

dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga menjalankan fungsi:

a. Mengumpulkan, mencari dan mengolah data, mengamati potensi

Page 90: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

77

perpajakan serta menyajikan informasi perpajakan;

b. Mengumpulkan, mencari dan mengolah data, mengamati potensi

perpajakan serta menyajikan informasi perpajakan;

c. Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan;

d. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan,

e. Menerima dan mengolah surat pemberitahuan, serta menerima

surat lainnya;

f. Melakukan penyuluhan perpajakan;

g. Melaksanakan registrasi Wajib Pajak;

h. Melaksanakan esktensifikasi;

i. Menatausahakan piutang dan melaksanakan penagihan pajak;

j. Melaksanakan pemeriksaan pajak;

3. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga meliputi

tiga kelurahan dikecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yaitu

meliputi:

a. Kelurahan Gunung

Kelurahan Gunung merupakan kawasan yang memiliki potensi pajak

paling banyak di sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi.

Berdasarkan data statistik, tercatat 5528 Wajib Pajak Orang Pribadi dan

1000 Wajib Pajak Badan. Kelurahan Gunung ditangani oleh Seksi

Pengawasan dan Konsultasi III.

Page 91: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

78

b. Kelurahan Melawai

Kelurahan Melawai merupakan kawasan yang memiliki paling banyak

Wajib Pajak Badan dibandingkan dengan kelurahan Gunung dan

Petogogan. Berdasarkan data yang penulis peroleh, tercatat sebanyak

3562 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 2949 Wajib Pajak Badan di

Kelurahan Melawai. Hal ini dikarenakan kawasan Melawai merupakan

kawasan niaga yang banyak bergerak pada sektor industri pengolahan.

Itulah salah satu alasan mengapa kawasan Melawai ditangani oleh dua

Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Kelurahan Melawai blok 1, 2, 3, 5, 6,

dan 7 ditangani oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan untuk

kelurahan Melawai blok 4, 8, 9, 10, 11, dan 12 ditangani oleh Seksi

Pengawasan dan Konsultasi IV.

c. Kelurahan Petogogan

Kelurahan Petogogan merupakan kawasan yang memiliki Wajib Pajak

Orang Pribadi terbanyak dibandingkan dengan Kelurahan Melawai dan

Gunung. Kawasan ini didominasi oleh sektor usaha real estate, usaha

persewaan, dan pasar perusahaan karena di wilayah ini terdapat apartemen

dan pemukiman mewah. Tercatat sebesar 5544 Wajib Pajak Orang Pribadi

dan 1167 Wajib Pajak Badan di wilayah ini. Kelurahan Petogogan

ditangani oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

Dalam administrasi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tercatat

19.750 Wajib pajak, sebagian besar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi

yang mencapai 74% diikuti badan yang memiliki prosentase hanya sebesar

Page 92: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

79

26%.

4. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

Salah satu perubahan mendasar pada penerapan sistem administrasi

perpajakan modern yaitu pembangunan struktur organisasi dibangun

berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak.

Struktur organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi, yaitu :

a. Fungsi pelayanan (Seksi Pelayanan serta Seksi Pengawasan dan

Konsultasi)

b. Fungsi penegakan hukum (Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penagihan), dan

c. Fungsi pendukung (Sub Bagian Umum serta Seksi Pengolahan Data dan

Informasi).

Gambar 4.1

Bagan struktur organisasi pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga

Struktur Organisasi pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga tahun 2017

adalah sebagai berikut:

Page 93: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

80

Kepala Kantor : Wahyu Widodo R

Kasubbag Umum : Rosita

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi : Ferdinan

Kepala Seksi Pelayanan : Syukur Mujiono

Kepala Seksi Penagihan : Leonard R Sidabutar

Kepala Seksi Pemeriksaan : Christian Luther p

Kepala Seksi Waskon I : Sukar Naibaho

Kepala Seksi Waskon II : M Kusniawan

Kepala Seksi Waskon III : Sofianto

Kepala Seksi Waskon IV : Moch. Agus Subekti

Kepala Seksi Ekstensifikasi : Emik Sofia

Kelompok Fungsional Pemeriksa

Supervisor : Arif M

Deni Achmad

Fungsional : Andi Prasetyo,

M Idham, Kidak,

Lusi, Rochayati,

Arif, Ali, Dadang,

Sri Sasongko

B. Hasil dan Pembahasan

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan data yang terkumpul dalam penelitian ini melalui

kuesioner yang dibagikan kepada sebanyak 100 responden yaitu responden

wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

mulai tanggal 3 februari sampai dengan 17 februari 2017 dan kuesioner

yang kembali sebanyak 100 responden, sehingga kuesioner yang dijadikan

sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden.

2. Karakteristik Responden

Hasil penelitian berupa data dari jawaban responden yang di olah

menggunakan alat analisis yang ada di dalam statistik. Data yang diperoleh

Page 94: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

81

ini berasal dari jawaban responden. Kriteria penilaian dari response rate

adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Kriteria Penilaian Response Rate

No Respon Rate Kriteria

1 ≥ 85% Excellent

2 70% - 85% Very Good

3 60% - 69% Acceptable

4 51% - 59% Questionable

5 ≤ 50% Not Scientifically

AAcceptable

Sumber: Yang dan Miller (2008:231)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas tingkat pengembalian kuesioner

(response rate) yang paling tinggi adalah sebesar diatas 85% yang artinya

kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria excellent (sempurna),

kemudian response rate sebesar 70%-85% yang artinya kuesioner yang

kembali masuk dalam kriteria very good (sangat baik), setelah itu response

rate sebesar 60%-69% yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam

kriteria acceptable (dapat diterima) dan untuk response rate 51%-59%

yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria Questionable

(diragukan). Tingkat pengembalian kuesioner yang paling rendah adalah

sebesar kurang dari 50% yang artinya kuesioner yang kembali masuk

dalam kriteria Not Scientifically Acceptable (Penelitian tidak dapat di

terima). Penjelasan mengenai total kuesioner yang disebarkan, total

kuesioner yang kembali dan tingkat pengembalian (response rate) adalah

sebagai berikut:

Page 95: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

82

Rincian distribusi kuesioner dalam penelitian disajikan dalam table

4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Distribusi Kuesioner Penelitian

Keterangan Kuesioner Jumlah Keterangan Lain

Kuesioner yang Disebar 100 Sampel

Kuesioner yang Tidak Kembali 0

Kuesioner yang Kembali 100

Tingkat Pengembalian (Response

Rate) (100/100 x 100%)

100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, tingkat pengembalian kuesioner

(response rate) adalah sebesar 100%, yang didapatkan dan di hitung dari

persentase jumlah kuesioner yang kembali (100 kuesioner) di bagi jumlah

kuesioner yang disebarkan (100 kuesioner). Tingkat pengembalian

kuesioner (response rate) sebesar 100% dari jumlah sampel dan termasuk

kriteria excellent (sangat baik), artinya tingkat pengembalian kuesioner

(response rate) dapat di terima dan hasil jawaban kuesioner dapat di olah,

karena response rate lebih besar dari krieria acceptable (dapat di terima)

yaitu sebasar 60-69% (Yang dan Miller, 2008:231).

Data kuesioner tersebut memiliki variasi data yang didasarkan pada

beberapa karakteristik. Untuk mengetahui karakteristik responden

berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir dapat di lihat pada

tabel berikut ini:

Page 96: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

83

a) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase

Laki-laki 41 42.71%

Perempuan 59 57.29%

Jumlah 100 100%

Sumber : DataPrimer yang diolah, 2017

Pada tabel 4.2 memperlihatkan data responden berdasarkan jenis

kelamin, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 41

orang laki-laki dan 59 perempuan atau 42.71% laki-laki dan 57.29%

perempuan. Hal ini disebabkan responden yang berjenis kelamin laki-laki

lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian kuisioner pada respon wajib

pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran 3.

b) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Pendapatan perbulan Frekuensi Persentase

20 – 30 tahun 24 12.50%

31 – 40 tahun 23 36.46%

41 – 50 tahun 28 17.71%

Diatas 50 tahun 25 17.71%

Jumlah 100 100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017

Untuk mengetahui karakteristik responden respon wajib pajak

berusia antara 20- 30 tahun sebesar 12,50%, responden yang berusia 31-40

tahun sebesar 36,46%, responden yang berusia 41-50 tahun sebesar

17,71%, dan responden yang berusia diatas 50 tahun sebesar 17,71%,

Page 97: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

84

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam

penelitian ini adalah berusia 41-50 tahun. Hal ini disebabkan responden

yang berusia 41-50 tahun lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian

kuesioner pada respon wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kebayoran Baru 3.

c) Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase

SMA 12 12.50%

Diploma 35 36.46%

Sarjana 17 17.71%

Magister 21 17.71%

Doktor 15 16.61%

Jumlah 100 100%

Sumber : DataPrimer yang diolah, 2017

Untuk mengetahui karakteristik responden respon wajib pajak

dengan latar belakang pendidikan SMA sebesar 12,50%, responden

dengan latar belakang pendidikan Diploma sebesar 36,46%, responden

dengan latar belakang pendidikan Sarjana sebesar 17,71%, responden

dengan latar belakang pendidikan Magister sebesar 17,71%, dan

responden dengan latar belakang pendidikan Doktor sebesar 16,61%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian

ini adalah responden dengan latar belakang pendidikan Diploma. Hal ini

disebabkan responden dengan latar belakang pendidikan Diploma lebih

banyak jumlahnya pada saat pembagian kuisioner pada respon wajib pajak

Page 98: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

85

di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga.

C. Hasil Pengujian Alat Ukur

Sebelum data hasil penelitian di olah, terlebih dahulu dilakukan

pengujian terhadap alat ukur penelitian untuk membuktikan alat ukur

(kuisioner) yang digunakan memiliki kesahihan (validity) dan keandalan

(reliability). Hasil pengujian validitas dan reabilitasdiuraikan sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Digunakan untuk menguji apakah kuesioner tersebut valid atau

tidak. Kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat dalam

kuesioner mampu menunjukan sesuatu yang akan di ukur dalam kuesioner

tersebut antara skor masing–masing item dalam kuesioner dengan total

skor yang ingin di ukur dengan asumsi : Jika nilai r hitung > r tabel maka

kuesioner dinyatakan valid. Jika nilai r hitung < r tabel maka kusioner

dinyatakan tidak valid.

Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat korelasi antar skor

masing – masing item dalam kuesioner dengan total skor yang ingin di

ukur yaitu menggunakan Coefficient Correlation Pearson dalam SPSS.

Jika nilai signifikansin (P Value) > 0,05 maka tidak terjadi hubungan

yang signifikan.

Page 99: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

86

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas

Variabel Pernyataan Rhitung Rtabel Ket

Respon Wajib Pajak

(X)

Q1 .612 0,197 Valid

Q2 .346 0,197 Valid

Q3 .206 0,197 Valid

Q4 .402 0,197 Valid

Q5 .431 0,197 Valid

Q6 .301 0,197 Valid

Q7 .433 0,197 Valid

Q8 .394 0,197 Valid

Q9 .711 0,197 Valid

Q10 .593 0,197 Valid

Q11 .316 0,197 Valid

Q12 .651 0,197 Valid

Q13 .551 0,197 Valid

Q14 .670 0,197 Valid

Q15 .668 0,197 Valid

Q16 .703 0,197 Valid

Q17 .760 0,197 Valid

Q18 .759 0,197 Valid

Q19 .661 0,197 Valid

Q20 .621 0,197 Valid

Q21 .662 0,197 Valid

Q22 .406 0,197 Valid

Q23 .276 0,197 Valid

Q24 .234 0,197 Valid

Q25 .474 0,197 Valid

Q26 .275 0,197 Valid

Q27 .459 0,197 Valid

Q28 .557 0,197 Valid

Q29 .731 0,197 Valid

Q30 .574 0,197 Valid

Q31 .295 0,197 Valid

Q32 .586 0,197 Valid

Q33 .550 0,197 Valid

Q34 .679 0,197 Valid

Q35 .690 0,197 Valid

Q36 .694 0,197 Valid

Q37 .747 0,197 Valid

Q38 .782 0,197 Valid

Page 100: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

87

Q39 .655 0,197 Valid

Q40 .618 0,197 Valid

DF = 100-2 = 98, rtabel = 1,97

Sumber : DataPrimer yang diolah, 2017

Tabel 4.5 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang

memiliki respon wajib pajak dan zakat sebagai pengurang penghasilan kena

pajak berada pada rtabel yaitu 0,197, maka dapat disimpulkan bahwa

pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item

pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapakan

sesuatu yang di ukur pada kuesioner tersebut.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel jika

jawaban seseorang terhadap kuesioner stabil dari waktu ke waktu.

Untuk menguji reliabilitas digunakan rumus Alpha Cronbach. Kriteria

reliabilitas yang digunakan adalah apabila nilai hasil hitung uji

reliabilitas lebih atau sama dengan 0,6.

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan

Respon Wajib Pajak (X) 0,874 Reliabel

Zakat sebagai penguran

penghasilan kena pajak

0,902 Reliabel

Sumber : DataPrimer yang diolah, 2017

Page 101: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

88

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan rumus alpha pada

taraf kesalahan 5% dengan n = 100 diperoleh harga rtabel = 0,197. Karena

koefisien reliabilitas dari kedua variabel tersebut lebih besar dari nilai

rtabel, dan lebih dari 0,6 maka kuesioner dapat dinyataan reliabel dan

dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian.

3. Hasil Responden Berdasarkan Kuesioner Mengenai Respon Wajib

Pajak di KPP Kebayoran Baru 3

Deskripsi jawaban hasil responden dilakukan dengan

menghitung nilai rata-rata (mean) jawaban responden terhadap masing-

masing pernyataan dan secara keseluruhan yang diuraikan ddalam

lembar kuesioner yang di lihat dari sisi sistem administrasi perpajakan

dan etika penggelapan pajak. Dalam mengkategorikan jawaban-

jawaban dari seluruh responden, peneliti menggunakan interval kelas

yang dicari dengan rumus sebagai berikut:

Dari hasil interval kelas 0,75 tersebut kemudian disusun

kriteria rata-rata responden yang disajikan pada tabel 4.8 berikut ini:

Page 102: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

89

Tabel 4.8

Kategori Rata-Rata Jawaban Responden

Interval Keterangan

1,00 ≤ n ≤ 1,75 Sangat Tidak Setuju/Sangat Buruk

1,75≤ n ≤ 2,50 Tidak Setuju/Buruk

2,50 ≤ n ≤3,25 Setuju/Baik

3,25≤ n ≤4.00 Sangat Setuju/Sangat Baik

Tabel 4.8 menunjukkan kategori jawaban responden

berdasarkan dari hasil rata-rata jawaban responden. Berikut adalah

penjelasan mengenai tabel 4.9 diatas:

a) Apabila skor rata-rata responden berada pada skor 1,00 sampai

dengan 1,75 artinya responden menilai dengan sangat tidak setuju

atas pernyataan yang diajukan atau berarti responden menilai

pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka

alami.

b) Apabila skor rata-rata responden berada pada skor 1,75 sampai

dengan 2,50 artinya responden menilai tidak setuju atas pernyataan

yang diajukan atau berarti responden menilai pernyataan tersebut

belum sesuai dengan kenyataan yang ada yang mereka alami.

c) Apabila skor rata-rata responden berada pada skor 2,50 sampai

dengan 3,25 artinya responden menilai setuju atas pernyataan yang

diajukan atau berarti responden menilai pernyataan tersebut telah

sesuai dengan kenyataan yang ada.

d) Apabila skor rata-rata responden berada pada skor 3,25 sampai

dengan 4,00 artinya responden menilai sangat setuju atas

Page 103: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

90

pernyataan yang diajukan atau berarti responden menilai bahwa

pernyataan tersebu sangat sesuai dengan kenyataan yang mereka

alami.

4. Rekap Kuesioner Berdasarkan Persepsi Dari Respon Wajib Pajak

Pada kuesioner mengenai sistem administrasi perpajakan,

peneliti mengajukan delapan pernyataan yang diteliti. Delapan

pernyataan tersebut bertujuan bagaimana pendapat responden dari

respon wajib pajak, apakah respon wajib pajak sudah dijalankan

dengan baik serta dihubungkan dengan etika penggelapan perpajakan

yang terjadi. Hasil perhitungan skor kuesioner berdasarkan respon

wajib pajak disajikan pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Page 104: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

91

Tabel 4.9

Deskripsi Jawaban Responden Berdasarkan Respon Wajib Pajak di

KPP Pratama Kebayoran Baru 3

No Pernyataan Rata-Rata

1 Selama ini Bapak/Ibu menyadari akan pentingnya

pajak

3.90

2 Bapak/Ibu merasa bahwa sudah sepantasnya

keterlambatan membayar pajak tidak diampuni

dan harus dikenakan bunga

3.97

3 Bapak/Ibu memahami tentang sistem perpajakan

yang berlaku.

3.62

4 Bapak/ibu dalam melaporkan kewajiban untuk

membayar pajak

3.68

5 Setelah Bapak/Ibu terdaftar sebagai Wajib Pajak

Bapak/Ibu wajib membayar dan melaporkan

pajak

3.90

6 Enggan membayar pajak karena takut uang

pajaknya disalahgunakan

4.06

7 Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi

dalam menunjang pembangunan negara

4.00

8 Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan

pajak dapat merugikan negara.

3.63

9 Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak

yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT

(Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak

benar.

4.07

10 Membayar kekurangan pajak penghasilan

sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak

3.38

11 Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam

melayani setiap Wajib Pajak.

3.93

12 Kualitas pelayanan yang memuaskan akan

membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan

menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan

4.21

13 Fasilitas Call Center atau Kring Pajak adalah

salah satu sarana bertanya Wajib Pajak selain

datang ke DPPKAD.

4.08

14 Petugas pajak memberikan informasi dan

penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti

oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang

tepat

4.01

15 Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini

sederhana berkapasitas untuk mengarahkan tanpa

mempengaruhi Wajib Pajak

3.88

Page 105: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

92

16 Saya akan tetap membayar pajak walaupun

masyarakat disekitar saya tidak mau bayar pajak.

3.88

17 Saya pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari

kantor pajak setempat

4.09

18 Masyarakat di sekitar rumah saya telah

melaksanakan kewajiban pajak dengan benar.

4.16

19 Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam

Undang- Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak

yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat

diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi

pidana (penjara).

3.93

20 Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi

pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.

3.92

Total Mean 3.91

Sumber : DataPrimer yang diolah, 2017

Dari pengolahan kuesioner yang telah diuraikan berdasarkan table 4.9

diatas memperoleh skor rata-rata untuk keseluruhan dari sepuluh pernyataan

tersebut sebesar 3,91. Dapat diartikan bahwa secara umum skor rata-rata

untuk tanggapan yang diberikan oleh responden atas pernyataan yang terdapat

dalam kuesioner termasuk dalam kategori sangat setuju/sangat baik. Hal ini

menunjukkan bahwa respon wajib pajak KPP Pratama Kebayoran Baru 3

menilai baik mengenai pajak yang telah ditetapkan sekarang ini, apalagi

dengan sistem online yang telah diperkenalkan. Meskipun pada awalnya

respon wajib pajak masih belum memahami bagaimana proses dalam sistem

online tersebur, namun dapat ditargetkan bahwa hal ini akan lebih membantu

respon wajib pajak dalam mengurus perpajakannya.

5. Rekap Kuesioner Berdasarkan Pelaksanaan Administratif Zakat

Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Terdapat dua puluh pernyataan yang diajukan peneliti didalam

Page 106: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

93

kuesioner pada saat wawancara dilakukan, yaitu mengenai pelaksanaan

administrative zakat sebagai pegurang penghasilan kena pajak. Dalam

pernyataan tersebut, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui

bagaimana pendapat wajib pajak mengenai pelaksanaan administrative

zakat sebagai pegurang penghasilan kena pajak. Hasil perhitungan skor

kuesioner berdasarkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

disajikan pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10

Deskripsi Jawaban Responden Berdasarkan Pelaksanaan administratif

Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di

KPP Pratama Kebayoran Baru 3

No Pernyataan Rata-Rata

1 Dalam UU Pengelolaan Zakat terdapat Pasal

yang mengatur bahwa zakat yang dibayar

melalui BAZ/LAZ dapat dijadikan pengurang

Penghasilan Kena Pajak.

3.90

2 Sumber Informasi Zakat Pengurang Setoran

Pajak Terutang ganti soalnya ga bahas pajak

terutang

3.97

3 Waktu Mengetahui Informasi Zakat Pengurang

Setoran Pajak Terutang

3.62

4 Tempat Menyerahkan SPT 3.67

5 Membayar Zakat Sekaligus Membayar Pajak 3.90

6 Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Orang

Pribadi

4.06

7 Wajib Pajak Melakukan Perhitungan Sendiri

Zakat Sebagai Pengurang Pajak

4.00

8 Zakat Dianggap Sebagai Biaya (Expense) 4.10

9 Merasakan Manfaat Penerapan Zakat sebagai

Pengurang Pajak

4.07

10 Zakat mengurangi beban pajak 3.38

Page 107: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

94

11 Pengurangan Zakat dari Penghasilan Kena Pajak

tidak dapat dilakukan apabila zakat tidak dibayar

melalui BAZ/LAZ yang dibentuk atau disahkan

oleh Pemerintah.

3.93

12 Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak dapat

meningkatkan penerimaan baik zakat maupun

pajak secara bersamaan (simultan).

4.21

13 Kebijakan Zakat sebagai tax credit bisa

diterapkan di Indonesia karena telah diterapkan di

negara lain seperti Malaysia dan Pakistan

4.08

14 Sistem Pemungutan Zakat dan Pajak yang

dikelola secara terpadu (terintegrasi) akan

meningkatkan motivasi seseorang dalam

membayar zakat dan pajak.

4.01

15 Antara zakat dan pajak, keduanya memiliki

kesamaan dalam obyek, subyek, fungsi dan

tujuan

3.88

16 Sosialisasi UU dan Peraturan Perpajakan

terhadap zakat yang dilakukan oleh petugas pajak

akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3.88

17 Kepatuhan Wajib Pajak antara lain dipengaruhi

oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib

Pajak.

4.09

18 Selama ini saya telah membayarkan zakat

profesi atas penghasilan yang saya peroleh

4.16

19 Diantara perbedaan antara pajak dan zakat adalah

Nishab (Ukuran Minimal). Nishab zakat memiliki

ukuran tetap sedangkan pajak berubah- ubah

sesuai dengan anggaran belanja negara.

3.93

20 Zakat dan Pajak merupakan kewajiban ganda

bagi seorang muslim.

3.92

Total Mean 3.93

Sumber : DataPrimer yang diolah, 2017

Dari pengolahan kuesioner pada tabel 4.10 di atas diketahui

tanggapan para responden mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan

kena pajak, jika dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,93 maka dapat

diartikan mengarah ke skor sangat setuju atau sangat baik. Dalam

pengertian bahwa responden mengetahui bahwa pemerintah telah

Page 108: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

95

mengeluarkan undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengolahan

zakat, begitupun undang-undang pajak telah disesuaikan agar zakat dapat

dikurangkan atas penghasilan kena pajak dengan tujuan umat muslim di

Indonesia tidak membayar beban ganda.

6. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan

fenomena atau karakteristik dari data. Statistik deskriptif berkaitan dengan

pengumpulan dan peringkat data, yang menggambarkan karakteristik

sampel yang digunakan dalam penelitian faktor-faktor yang

mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi

yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Jakarta

Kebayoran Baru Tiga. Analisis ini menjelaskan karakteristik target

populasi terutama mencakup mean, nilai ekstrim yaitu nilai minimum dan

nilai maksimum serta standar deviasi.

Tabel 4.11

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation

Respon Wajib Pajak 100 3.10 4.67 3.9143 .39927

Zakat Sebagai Pengurang

Penghasilan Kena Pajak

100

3.05

4.75

3.9380

.42481

Valid N (listwise) 100

Sumber : DataPrimer yang diolah, 2017

Tabel 4.11 menjelaskan pada variabel respon wajib pajak jawaban

minimum responden sebesar 3,10 dan maksimum sebesar 4,67 dengan

Page 109: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

96

rata-rata (mean) total jawaban 3,91 dan standar deviasi 0,39927. Variabel

zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak jawaban minimum

responden 3,10 dan maksimum sebesar 4,75 dengan rata-rata (mean) total

jawaban 3,93 dan standar deviasi 0,42481. Hal ini menunjukkan bahwa

kualitas data dari penelitian ini cukup baik, karena nilai mean lebih besar

dari nilai standar deviasi yang mengindikasikan bahwa standar error dari

setiap variabelnya kecil.

D. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam

sebuah model regresi, nilai residu dari regresi mempunyai distribusi

yang normal pengujian ini dilakukan dengan melakukan pembuatan

grafik (nomal probability plot). Uji normalitas data dilakukan

dengan menggunakan histogram standardized residual dan P-P Plot

standardized residual yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.2 P-Plot Uji Normalitas Data

Sumber : DataPrimer yang diolah, 2017

Page 110: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

97

Dari hasil perhitungan uji asumsi normalitas melalui Normal

Probability P-P Plot dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga keseluruhan data

tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran

data yang normal.

2. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi bermaksud menguji hubungan fungsional yang

terjadi antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen.

Hal ini dimaksuskan agar dapat diketahui nilai estimasi variabel

dependen yang dihasilkan atas pengaruh variabel independen. Hubungan

antara variabel independen dengan variabel dependen.

Setelah semua variabel dimasukkan, penyelesaian model regresi

linier berganda dilakukan dengan bantuan Program SPSS for Windows

Release 22.0 dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t

Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.480 .458

.580

3.234 .002

x .650 .120 5.420 .000

a. Dependent Variable: y

Sumber : DataPrimer yang diolah, 2017

Page 111: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

98

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari

persamaan regresi. Dari output didapatkan model persamaan regresi:

Y= α + β1X1 + 0

Y = 1,480 + 0,650 X

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai konstanta

(a) adalah 1,480 menunjukkan bahwa jika nilai variabel respon wajib pajak

(X) : 0, maka zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Y) sebesar

1,480. Dan koefisien regresi yang didapat adalah 0,650 menunjukkan

bahwa setiap penambahan 1 nilai media respon wajib pajak maka zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan meningkat sebesar 0,650.

Tanda (+) dalam persamaan regresi di atas menandakan bahwa respon

wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak.

3. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel

independen (respon wajib pajak) terhadap variabel dependen (zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak). Ini menunjukkan seberapa

besar persentase variasi variabel dependen, koefisien dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:

Page 112: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

99

Tabel 4.13

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

a. Predictors: (Constant), x

Sumber : DataPrimer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.9 Model Summary, diperoleh nilai R Square

sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan

pengaruh variabel independen (respon wajib pajak) terhadap variabel

dependen (zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak) sebesar

97,4%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model

(respon wajib pajak) mampu menjelaskan sebesar 97,4% variansi

variabel dependen (zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak).

Sedangkan sisanya sebesar 5,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (Siregar

2013), kemungkinan seperti variabel kesadaran membayar pajak,

pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas

sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultan F

Uji serempak atau uji F merupakan uji secara bersama-

sama untuk menguji sigifikansi pengaruh variabel respon wajib pajak

secara bersama-sama terhadap variabel zakat sebagai pengurang

Model

R

R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .987a .974 .973 .06937

Page 113: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

100

penghasilan kena pajak (Y). Uji F dilakukan dengan membandingkan

Fhitung dengan Ftabel.

Tabel 4.14

Hasil Uji Simultan F

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 17.394 1 17.394 36.1453 .000b

Residual .472 98 .005

Total

17.866

99

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji simultan dari tabel 4.10 ditunjukkan bahwa

Fhitung sebesar 36.1453, sedangkan hasil Ftabel pada tabel distribusi

dengan tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 3,09. Hal ini berarti Fhitung

> Ftabel (36.1453 > 3,15). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5. Dengan

arah koefisien positif, dengan demikian diperoleh bahwa hipotesis yang

menyatakan bahwa variabel respon wajib pajak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa respon wajib pajak

berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena

pajak. Dengan demikian semakin tinggi respon wajib pajak maka semakin

tinggi pula tingkat zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

tersebut.

Page 114: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

101

5. Pengujian Parsial (Uji t)

Pengujian ini untuk melihat sejauh mana pengaruh secara terpisah

dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

berdasarkan hasil regresi yang ada pada tabel 4.33 uji t dilakukan dengan

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan tingkat kesalahan 5%

yakni 1.66023. Apabila t hitung > t tabel maka dapat disimpulkan variabel

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan.

Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial (t)

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t

Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.480 .458

.580

3.234 .002

x .650 .120 5.420 .000

a. Dependent Variable: y

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017

Nilai thitung untuk variabel ini sebesar 5.420. Sementara itu nilai pada

tabel distribusi 5% sebesar 1.67065. Maka thitung (5.420) > ttabel (1.66023)

dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5) Maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga

dapat dikatakan bahwa variabel respon wajib pajak (X) berpengaruh positif

dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Semakin tinggi respon wajib pajak semakin tinggi pula tingkat zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak.

Page 115: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

102

E. Implementasi Pembahasan

Berdasarkan tabel 4.9 yang telah diuraikan di atas terdapat dua hal

yang perlu di bahas. Rata-rata responden memang menilai setuju dengan

menyadari akan pentingnya pajak, keterlambatan membayar pajak tidak

diampuni dan harus dikenakan bunga, sistem perpajakan yang berlaku,

kewajiban untuk membayar pajak, membayar pajak merupakan bentuk

partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, Sanksi administrasi

berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT

(Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar dan aplikasi tersebut

yaitu e-spt, e-ragistration, e-filing, e-billing, e-faktur, VAT Refund dalam

pengertian aplikasi ini dapat membantu respon wajib pajak dalam mengurus

perpajakannya. Hal ini ditegaskan oleh responden yang kami peroleh yaitu Ibu

Hosiyah yang berpendapat bahwa kesadaran membayar pajak dalam mengurus

perpajakanya karena yang telah diketahui bahwa prosedur perpajakan wajib

pajak telah disederhanakan oleh petugas pajak.

Dalam penelitian ini keakuratan SPPT menguji terkait seberapa tinggi

respon wajib pajak terkait keakuratan data dan peran SPPT dalam

menyampaikan informasi mengenai pajak terutangnya. SPPT juga sangat

berperan dalam proses pembayaran PBB P-2 karena SPPT memberitahukan

terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dimana jumlah

pajak tersebut telah ditetapkan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(SPOP) oleh pihak fiskus. SPOP tersebut didisi oleh wajib pajak sendiri tetapi

pihak fiskus juga melakukan verifikasi di lapangan, agar data dalam SPOP

Page 116: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

103

akurat.

Hasil Uji Hipotesis menunjukkan bahwa variabel respon Wajib Pajak

memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,560 dan nilai signifikansi 0,000 (0,000

< 0,05) maka Ha di terima terdukung secara statistik. Artinya respon Wajib

Pajak berpengaruh positif terhadap pelaksanaan administrative zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak.

Dari hasil uji F memperlihatkan bahwa variabel independen yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu respon Wajib Pajak layak menguji

terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagai variabel

dependennya. Hal tersebut ditunjukkan dari besarnya Fhitung > Ftabel

(36.1453 > 3,15). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5. Dengan arah koefisien

positif, dengan demikian diperoleh bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa

variabel respon wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Hasil ini menunjukkan bahwa respon Wajib Pajak merupakan salah

satu faktor penentu seberapa siap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi

dapat meningkatkan ketertiban pajak, artinya Wajib Pajak Orang Pribadi yang

memiliki kesadaran yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan

baik dalam hal transaksi pembayaran pajak maupun pelaporan pajaknya.

Peningkatan kesadaran Wajib Pajak ini juga tak lepas dari peran pemerintah

dalam melakukan sosialisasi perpajakan, hal ini menjadi salah satu faktor

meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

Page 117: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

104

perpajakannya. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa banyak

masyarakat khususnya di daerah Kebayoran Baru 3 yang memiliki kesadaran

akan pentingnya membayar pajak, dimana penerimaan pajak akan digunakan

untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jembatan, jalan raya,

serta perbaikan sarana publik lainnya. Selain itu, di dalam instansi

pemerintahan banyak pegawai atau staff yang secara otomatis telah dipotong

pajak dari gaji per bulan, ada juga dalam sektor BUMN dan pihak

swasta secara otomotis telah dipotong pajak dari gaji terhadap karyawan,

kemudian Sikap religiusitas Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu

seberapa siap respon Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jika Wajib Pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka akan semakin

meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Selain itu, dengan tingginya religiusitas seseorang maka dapat

mencegah perilaku yang menyimpang. Dari hasil penelitian dapat dikatakan

bahwa Respon Wajib Pajak telah memiliki kesadaran dan tanggung jawab

yang tinggi akan kewajiban perpajakannya. Kewajiban membayar pajak ini

juga telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 29 bahwa orang-orang yang

telah diberi kitab dianjurkan membayar jizyah (pajak) dengan patuh dan

tunduk. Jadi jika Wajib Pajak melakukan tindakan tidak patuh terhadap pajak,

maka Wajib Pajak tersebut harus mempertanggung jawabkannya kepada

Tuhan.

Dengan adanya perundang-undangan tentang zakat dan pajak

penghasilan, pasti akan mempunyai konsekuensi dalam pelaksanaannya.

Page 118: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

105

Dalam UU Pajak Penghasilan terkandung konsekuensi baik hak dan

kewajiban maupun sanksi terhadap wajib pajak apabila terjadi suatu

pelanggaran terhadap UU Pajak Penghasilan. Hukum zakat telah jelas

konsekuensinya, dalam Al-Qur’an Surat AlBaqarah 2: 43 “Dirikanlah shalat

dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku”. Serta

hadist Nabi yaitu: “….. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak

menyekutukanNya, dan mendirikan shalat wajib dan menunaikan zakat yang

difardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan “. (HR Bukhari-Muslim dari

Abu Hurairah). Sedangkan pengelolaan zakat, dalam Undang-undang tersebut

disebutkan salah satu konsekuensinya yaitu pengenaan sanksi apabila dalam

pengelolaan zakat tidak sesuai dengan ketentuan (pasal 21 ayat 1 s.d. 3 UU

No. 38 tahun 1999). Untuk menegaskan hukum zakat dan hukum pajak, maka

MUI menegaskan kewajiban kedua hukum tersebut. Untuk mengetahui bahwa

pembayaran zakat tersebut dibayarkan melalui BAZ atau LAZ yang dibentuk

atau disahkan oleh pemerintah maka dibuat bukti setoran zakat. Wajib pajak

(muzakki) melaporkan bukti setoran zakat dalam SPT Tahunan yang harus

dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir.

Apabila wajib pajak itu orang pribadi maka melaporkannya dalam SPT

Tahunan PPh Orang Pribadi (form 1770), sedangkan apabila wajib pajak

berbentuk perusahaan atau badan usaha dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh

Badan (form 1771), yang di dalamnya terdapat kolom yang secara khusus

memuat/menampung zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).

Untuk pengamanan bukti setoran zakat, formulir tersebut mempunyai

Page 119: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

106

pengamanan khusus (security paper) dan coding paper sehingga tidak mudah

dipalsukan. Formulir dan bukti pembayaran zakat dapat mudah diperoleh dan

tersedia di seluruh BAZ dan LAZ, KPP.KP4 dan tempat pembayaran zakat

(bank) yang sah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Page 120: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

107

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji respon wajib pajak terhadap

zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Responden dalam penelitian ini

berjumlah 100 orang wajib pajak wilayah Kebayoran Baru yang terdaftar di

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Data yang di ambil berdasarkan

dari hasil kuesioner yang diisikan kepada para responden dan di analisa

dengan menggunakan model regresi sederhana maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon wajib pajak sudah cukup baik. Artinya respon wajib pajak cukup

dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar

pajak secara berkala guna pembangunan negara khususnya pembangunan

masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat respon wajib pajak

dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan

membayar pajak. Selain itu, pengetahuan tentang perpajakan juga sangat

penting bagi wajib pajak, karena dengan adanya pengetahuan tentang

perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepdulian wajib pajak

terhadap pembangunan negara. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak

akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan

membayar pajak sehingga dapat menghambat wajib pajak itu sendiri untuk

Page 121: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

108

memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini pada akhirnya membentuk persepsi

yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan.

2. Dengan adanya Undang-Undang No.36 tahun 2008 zakat dapat menjadi

pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban

ganda kewajiban yang harus di bayar. Dan adanya Undang-Undang zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai sudah maju namun

pelaksanaanya nampak belum begitu maksimal mengingat beberapa

kelemahan antara lain dari segi sosialisasi banyak masyarakat yang belum

mengetahui adanya undang-undang tersebut khususnya masyarakat

Kebayoran Baru Tiga.

3. Berdasarkan nilai R Square sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa

persentase sumbangan pengaruh variabel independen (respon wajib pajak)

terhadap variabel dependen (zakat sebagai pengurang penghasilan kena

pajak) sebesar 97,4%. Sedangkan sisanya sebesar 5,6% dipengaruhi atau

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model

penelitian ini (Siregar 2013), kemungkinan seperti variabel kesadaran

membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi yang baik

atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan.

B. Saran

Adapun saran yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak

terkait yang senantiasa dihadapkan pada usaha ekstensifikasi dan

Page 122: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

109

intensifikasi pajak. Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak agar

masyarakat mau untuk membayar pajak. Sosialisasi ini dapat melalui iklan

di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Perlu secara

berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta

menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membayar

kewajiban perpajakan.

2. Tidak perlu adanya perubahan administrative dari Undang-Undang No 36

Tahun 2008 dan undang-Undang Zakat No.23 tahun 2011 tentang pajak

penghasilan agar berubah yang awalnya zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak menjadi zakat sebagai pengurang zakat.

3. Penelitian ini menggunakan satu variabel independen yang mempengaruhi

zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga penulis

mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak.

Page 123: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

110

DAFTAR PUSTAKA

Ali yafie, 1995. Menggagas Fikih Sosial dari Sosial dari Soal Lingkungan Hidup

Asuransi Hingga Ukhuwah,(Bandung: Mizan), cet.ke-3

Ali yafie, 1995. Menggagas Fikih Sosial dari Sosial dari Soal Lingkungan Hidup

Asuransi Hingga Ukhuwah,(Bandung: Mizan, 1995), cet.ke-3 h.231

As-Sayyid Sabiq,. 2004. Fiqhus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena

Pundi Aksara)

Basrowi dan Suwandi, 2004. Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka

Cipta).

Danang Sunyoto.2007. Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat Ringkasan

dan Kasus.Yogyakarta: Amara Book.

Djuanda, Gustian,dkk, 2006. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,

Jakarta Raja Grafindo Persada.

Duwi Priyatno, 2009. Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data

Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran. Gaya

Media, Yogyakarta.

Gazy Inayah, Al- Iqtishad az- Zakah wa az- Dharibah Op.cit, h.24 dan Qardhawi,

Fiquz Zakah, Op.cit.

Ghufron, Mas’adi, 2002, Fikih Muamalah Kontekstual. PT. Raja Grafindo

Persada : Jakarta.

Hasbi ash-Shidieqy, 1963. Kuliah Ibadah Ditinjau Dari segi Hukum dan

Hikmah,cet. Ke-1, (Jakarta: bulan Bintang)

Kriyantono, Rachmat.2012. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Malang: Kencana

Prenada Media Group.

M.Ali Hasan, 2002. Masail Fiqhiyah ,2002. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada)

Moh. Nazir, 2005. Metode Penelitian, (Bogor; Ghalia Indonesia) Cet. Ke-6.

Mudrajad Kuncoro, 2001. Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis

dan Ekonomi. Yogyakarta. UPP Amp YKPN.

Muhammad Daud Ali, 1988. Sistem Ekonomi Islam, zakat Dan Wakaf, cet. ke-1

(Jakarta: UI Press)

Page 124: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

111

Muhammad Jawad Mughniyah, 2007. Fikih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera).

Muhammad, 1994. Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer,

Salemba Diniyah, Jakarta.

Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaf an-Nawawi, Al-Majmu‟ Syarh al-

Muhazzab. Vol. hlm. 227

Najuddin, 2002. Masaail Fiqhiyyah, (Jakarta: Kalam Mulya)

Nurdin Mhd. Ali, Zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiscal, Jakarta ;

Rajawali pers.

Qardhawi, Yusuf, 1988. Hukum Zakat, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa)

Rahmat Soemitro, 1992. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan,

(Yogyakarta: Liberti)

Redaksi PT. Ichtar baru-van heove, Himpunan Peraturan PerUndang- Undangan

RI, (Jakarta: PT. Intermasa, 1989)

Rohmad Soemitro, 1977. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan,

Eresco, Jakarta.

Ruslan, Rosady. 2006. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi,

Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Bandung: PT Al Maarif, 1982

Sofyan, Idris, 1997. Gerakan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat

pendekatan transformati, Jakarta, PT.Citra Putra Bangsa,cet.Ke-1

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung:

Alfabeta.

Suharso, Puguh, 2009. Metode Penelitian KuantitatifUntuk Bisnis: Pendekatan

Filosofis dan Praktis, (Jakarta: PT Indeks, Cet 1).

Sukandar, Rumidi, 2004. “Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti

Pemula”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sulaiman Rajid, Fikih Islam, 1995. (Bandung: Sinar Baru Algonsindo,1995)

Sutrisno Hadi, 1997. Metodologi Research II, ( Yogyakarta, YPFP UGM, 1997

Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 2003. 1001 Masalah Dan

Solusinya, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat)

Page 125: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

112

Syofian Siregar, 2013, Statistik Deskriptif Untuk Penelitian, Jakarta: Rajawali

Pers.

Triton, 2006.Riset Statistik Parametrik, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Wahbah al-Zuhayly, 2000. Zakat Kajian Berbagai Mazhab.(Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Wahbi Sulaiman Goza, 1997. Az-Zakah wa Ahkamuhu, (Beirut: Muassasah ar-

Risalah)

Yusuf Qardhawi, 1991. Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera)

Zakiyah Darajat, 1991. Zakat Pembersih Harta dan Jiwa (Jakarta: Yayasan

Pendidikan Islam Ruhama)

Sumber Lain:

Jurnal Laziz Al-Ikhsan, Jawa Tengah, Edisi 1 Mei 2008

Depag RI, Lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat Penghasilan, Jakarta :

2006

Bab IV, pasal 11(2), Undang-Undang No. 38/1999.

http://www.republika.co.id/artikel ini diakses tanggal 29 maret 2016

berita/koran/pareto/15/01/02/nhjny6-tantangan-kemiskinan-pada-2015

http://ketentuan.pajak.go.id/ diakses pada 4 November 2016

http://www.pajak.go.id/content/buku-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak-2011 di

akses pada 19 November 2016

Page 126: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

LAMPIRAN 1

KUISIONER RESPONDEN

Saya Muhammad Audi Ghaffarimahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta, saya meminta kesidaan waktu

saudara/i ditengah kesibukan dan keterbatasan waktu yang saudara/i miliki.

Adapun maksud saya memberikan kuisioner ini adalah dengan tujuan

menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul RESPON WAJIB PAJAK

TERHADAP PELAKSANAAN ADMINISTRATIF ZAKAT SEBAGAI

PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN

PAJAK (KPP) PRATAMA KEBAYORAN BARU 3. Saya mohon saudara/i dapat

mengisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kerahasiaan identitas serta

respon atau kuisioner dari hasil penelitian ini dijamin dan hanya dipergunakan

untuk kepentingan akademis. Atas kesediaan dan kerjasama saudara/i saya

ucapkan terimakasih.

I. Petunjuk Pengisian

Responden yang terhormat, bersama ini saya mohon kesediaan

Saudara/i untuk mengisi data kuesioner yang diberikan. Informasi yang

Anda berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi saya. Oleh karena itu kepada

responden, saya sebagai penulis mengharapkan:

1. Saudara/i menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, dan

perlu diketahui bahwa jawaban Anda tidak berhubungan dengan benar

atau salah

2. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda check (√) pada salah satu

jawaban yang paling sesuai menurut Saudara/i.

3. Setelah melakukan pengisian, mohon Anda menyerahkan kepada

pemberi kuesioner

II. Identitas Responden

Berilah tanda silang (X) pada huruf yang mewakili jawaban Saudara (9

Pertanyaan).

1. Jenis Kelamin :

2. Usia:

3. Pendidikan Terakhir:

Page 127: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER :

Berilah tanda ( ) untuk mengisi jawaban dari pernyataan – pernyataan di bawah

ini.

A. Respon Wajib Pajak (X)

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju

N : Netral

N

o

.

PERNYATAAN S

S

S N T

S

S

T

S

1

.

Selama ini Bapak/Ibu menyadari akan

pentingnya pajak

2

.

Bapak/Ibu merasa bahwa sudah sepantasnya

keterlambatan membayar pajak tidak diampuni

dan harus dikenakan bunga

3

.

Bapak/Ibu memahami tentang sistem

perpajakan yang berlaku.

4

.

Bapak/ibu dalam melaporkan kewajiban untuk

membayar pajak

5

.

Setelah Bapak/Ibu terdaftar sebagai Wajib Pajak

Bapak/Ibu wajib membayar dan melaporkan

pajak

6

.

Enggan membayar pajak karena takut uang

pajaknya disalahgunakan

7

.

Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi

dalam menunjang pembangunan negara

8

.

Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan

pajak dapat merugikan negara.

9

.

Sanksi administrasi berupa denda 50% dari

pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian

SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan

Page 128: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

tidak benar.

1

0

.

Membayar kekurangan pajak penghasilan

sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat

pajak

1

1

.

Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam

melayani setiap Wajib Pajak.

1

2

.

Kualitas pelayanan yang memuaskan akan

membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan

menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan

1

3

.

Fasilitas Call Center atau Kring Pajak adalah

salah satu sarana bertanya Wajib Pajak selain

datang ke DPPKAD.

1

4

.

Petugas pajak memberikan informasi dan

penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti

oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang

tepat

1

5

.

Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini

sederhana berkapasitas untuk mengarahkan

tanpa mempengaruhi Wajib Pajak

1

6

.

Saya akan tetap membayar pajak walaupun

masyarakat disekitar saya tidak mau bayar

pajak.

1

7

.

Saya pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari

kantor pajak setempat

1

8

.

Masyarakat di sekitar rumah saya telah

melaksanakan kewajiban pajak dengan benar.

1

9

.

Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam

Undang- Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak

yang terlambat atau tidak membayar pajak

dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan

Page 129: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

sanksi pidana (penjara).

2

0

.

Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi

pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.

B. Pelaksanaan administratif zakat sebagai pengurang penghasilan kena

pajak (Y)

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju

N : Netral

N

o

.

PERNYATAAN S

S

S N T

S

S

T

S

1

.

Dalam UU Pengelolaan Zakat terdapat Pasal yang

mengatur bahwa zakat yang dibayar melalui

BAZ/LAZ dapat dijadikan pengurang

Penghasilan Kena Pajak.

2

.

Sumber Informasi Zakat Pengurang Setoran Pajak

Terutang ganti soalnya ga bahas pajak terutang

3

.

Waktu Mengetahui Informasi Zakat Pengurang

Setoran Pajak Terutang

4

.

Tempat Menyerahkan SPT

5

.

Membayar Zakat Sekaligus Membayar Pajak

6

.

Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Orang

Pribadi

7

.

Wajib Pajak Melakukan Perhitungan Sendiri

Zakat Sebagai Pengurang Pajak

8

.

Zakat Dianggap Sebagai Biaya (Expense)

Page 130: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

9

.

Merasakan Manfaat Penerapan Zakat sebagai

Pengurang Pajak

1

0

.

Zakat mengurangi beban pajak

1

1

.

Pengurangan Zakat dari Penghasilan Kena Pajak

tidak dapat dilakukan apabila zakat tidak dibayar

melalui BAZ/LAZ yang dibentuk atau disahkan

oleh Pemerintah.

1

2

Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak dapat

meningkatkan penerimaan baik zakat maupun

pajak secara bersamaan (simultan).

1

3

.

Kebijakan Zakat sebagai tax credit bisa

diterapkan di Indonesia karena telah diterapkan di

negara lain seperti Malaysia dan Pakistan

1

4

.

Sistem Pemungutan Zakat dan Pajak yang

dikelola secara terpadu (terintegrasi) akan

meningkatkan motivasi seseorang dalam

membayar zakat dan pajak.

1

5

.

Antara zakat dan pajak, keduanya memiliki

kesamaan dalam obyek, subyek, fungsi dan tujuan

1

6

.

Sosialisasi UU dan Peraturan Perpajakan terhadap

zakat yang dilakukan oleh petugas pajak akan

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

1

7

.

Kepatuhan Wajib Pajak antara lain dipengaruhi

oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib

Pajak.

1

8

.

Selama ini saya telah membayarkan zakat profesi

atas penghasilan yang saya peroleh

1

9

Diantara perbedaan antara pajak dan zakat adalah

Nishab (Ukuran Minimal). Nishab zakat memiliki

Page 131: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

. ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah

sesuai dengan anggaran belanja negara.

2

0

.

Zakat dan Pajak merupakan kewajiban ganda bagi

seorang muslim.

Page 132: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

FREQUENCIES VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies Notes

Output Created 20-FEB-2017 15:19:15 Comments Input Active Dataset DataSet0

Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data File

100

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.

Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 /ORDER=ANALYSIS.

Resources Processor Time 00:00:00.05

Elapsed Time 00:00:00.05

[DataSet0]

Statistics

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7

N Valid 100 100 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Statistics

p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14

N Valid 100 100 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Statistics

p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21

N Valid 100 100 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Statistics

p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28

N Valid 100 100 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Page 133: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

Statistics

p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35

N Valid 100 100 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Statistics

p36 p37 p38 p39 p40

N Valid 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0

Frequency Table p1

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 4 4.0 4.0 4.0

netral 18 18.0 18.0 22.0

setuju 62 62.0 62.0 84.0

sangat setuju 16 16.0 16.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p2

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 5 5.0 5.0 5.0

netral 7 7.0 7.0 12.0

setuju 74 74.0 74.0 86.0

sangat setuju 14 14.0 14.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p3

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 10 10.0 10.0 10.0

netral 31 31.0 31.0 41.0

setuju 46 46.0 46.0 87.0

sangat setuju 13 13.0 13.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p4

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 15 15.0 15.0 15.0

netral 10 10.0 10.0 25.0

setuju 67 67.0 67.0 92.0

sangat setuju 8 8.0 8.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p5

Page 134: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 1 1.0 1.0 1.0

netral 23 23.0 23.0 24.0

setuju 61 61.0 61.0 85.0

sangat setuju 15 15.0 15.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p6

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 4 4.0 4.0 4.0

netral 23 23.0 23.0 27.0

setuju 36 36.0 36.0 63.0

sangat setuju 37 37.0 37.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p7

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 1 1.0 1.0 1.0

netral 20 20.0 20.0 21.0

setuju 57 57.0 57.0 78.0

sangat setuju 22 22.0 22.0 100.0

Total 100 100.0 100.0 p8

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 25 25.0 25.0 25.0

netral 9 9.0 9.0 34.0

setuju 44 44.0 44.0 78.0

sangat setuju 22 22.0 22.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p9

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 1 1.0 1.0 1.0

netral 14 14.0 14.0 15.0

setuju 62 62.0 62.0 77.0

sangat setuju 23 23.0 23.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

Page 135: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

p10

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid sangat tidak setuju 4 4.0 4.0 4.0

tidak setuju 8 8.0 8.0 12.0

netral 43 43.0 43.0 55.0

setuju 36 36.0 36.0 91.0

sangat setuju 9 9.0 9.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p11

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 19 19.0 19.0 19.0

setuju 69 69.0 69.0 88.0

sangat setuju 12 12.0 12.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p12

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 10 10.0 10.0 10.0

setuju 59 59.0 59.0 69.0

sangat setuju 31 31.0 31.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p13

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 10 10.0 10.0 10.0

setuju 72 72.0 72.0 82.0

sangat setuju 18 18.0 18.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p14

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 16 16.0 16.0 16.0

setuju 67 67.0 67.0 83.0

sangat setuju 17 17.0 17.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p15

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 31 31.0 31.0 31.0

setuju 50 50.0 50.0 81.0

sangat setuju 19 19.0 19.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

Page 136: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

p16

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0

netral 22 22.0 22.0 28.0

setuju 50 50.0 50.0 78.0

sangat setuju 22 22.0 22.0 100.0

Total 100 100.0 100.0 p17

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0

netral 5 5.0 5.0 11.0

setuju 63 63.0 63.0 74.0

sangat setuju 26 26.0 26.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p18

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 11 11.0 11.0 11.0

setuju 62 62.0 62.0 73.0

sangat setuju 27 27.0 27.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p19

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 36 36.0 36.0 36.0

setuju 35 35.0 35.0 71.0

sangat setuju 29 29.0 29.0 100.0

Total 100 100.0 100.0 p20

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 34 34.0 34.0 34.0

setuju 40 40.0 40.0 74.0

sangat setuju 26 26.0 26.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p21

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 4 4.0 4.0 4.0

netral 18 18.0 18.0 22.0

setuju 62 62.0 62.0 84.0

sangat setuju 16 16.0 16.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p22

Page 137: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 5 5.0 5.0 5.0

netral 7 7.0 7.0 12.0

setuju 74 74.0 74.0 86.0

sangat setuju 14 14.0 14.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p23

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 10 10.0 10.0 10.0

netral 31 31.0 31.0 41.0

setuju 46 46.0 46.0 87.0

sangat setuju 13 13.0 13.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p24

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 10 10.0 10.0 10.0

netral 27 27.0 27.0 37.0

setuju 49 49.0 49.0 86.0

sangat setuju 14 14.0 14.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p25

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 1 1.0 1.0 1.0

netral 23 23.0 23.0 24.0

setuju 61 61.0 61.0 85.0

sangat setuju 15 15.0 15.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p26

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 4 4.0 4.0 4.0

netral 23 23.0 23.0 27.0

setuju 36 36.0 36.0 63.0

sangat setuju 37 37.0 37.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

Page 138: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

p27

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 1 1.0 1.0 1.0

netral 20 20.0 20.0 21.0

setuju 57 57.0 57.0 78.0

sangat setuju 22 22.0 22.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p28

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 4 4.0 4.0 4.0

netral 9 9.0 9.0 13.0

setuju 60 60.0 60.0 73.0

sangat setuju 27 27.0 27.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p29

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 1 1.0 1.0 1.0

netral 14 14.0 14.0 15.0

setuju 62 62.0 62.0 77.0

sangat setuju 23 23.0 23.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p30

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid sangat tidak setuju 4 4.0 4.0 4.0

tidak setuju 8 8.0 8.0 12.0

netral 43 43.0 43.0 55.0

setuju 36 36.0 36.0 91.0

sangat setuju 9 9.0 9.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p31

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 19 19.0 19.0 19.0

setuju 69 69.0 69.0 88.0

sangat setuju 12 12.0 12.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

Page 139: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

p32

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 10 10.0 10.0 10.0

setuju 59 59.0 59.0 69.0

sangat setuju 31 31.0 31.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p33

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 10 10.0 10.0 10.0

setuju 72 72.0 72.0 82.0

sangat setuju 18 18.0 18.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p34

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 16 16.0 16.0 16.0

setuju 67 67.0 67.0 83.0

sangat setuju 17 17.0 17.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p35

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 31 31.0 31.0 31.0

setuju 50 50.0 50.0 81.0

sangat setuju 19 19.0 19.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p36

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0

netral 22 22.0 22.0 28.0

setuju 50 50.0 50.0 78.0

sangat setuju 22 22.0 22.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p37

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0

netral 5 5.0 5.0 11.0

setuju 63 63.0 63.0 74.0

sangat setuju 26 26.0 26.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

Page 140: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

p38

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 11 11.0 11.0 11.0

setuju 62 62.0 62.0 73.0

sangat setuju 27 27.0 27.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p39

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 36 36.0 36.0 36.0

setuju 35 35.0 35.0 71.0

sangat setuju 29 29.0 29.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

p40

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid netral 34 34.0 34.0 34.0

setuju 40 40.0 40.0 74.0

sangat setuju 26 26.0 26.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

DESCRIPTIVES VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives Notes

Output Created 20-FEB-2017 15:19:24 Comments Input Active Dataset DataSet0

Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data File

100

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as missing.

Cases Used All non-missing data are used. Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=p1 p2 p3

p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Resources Processor Time 00:00:00.02

Elapsed Time 00:00:00.01

Page 141: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

p1 100 2 5 3.90 .704 p2 100 2 5 3.97 .643 p3 100 2 5 3.62 .838 p4 100 2 5 3.68 .827 p5 100 2 5 3.90 .644 p6 100 2 5 4.06 .874 p7 100 2 5 4.00 .682 p8 100 2 5 3.63 1.089 p9 100 2 5 4.07 .640 p10 100 1 5 3.38 .908 p11 100 3 5 3.93 .555 p12 100 3 5 4.21 .608 p13 100 3 5 4.08 .526 p14 100 3 5 4.01 .577 p15 100 3 5 3.88 .700 p16 100 2 5 3.88 .820 p17 100 2 5 4.09 .740 p18 100 3 5 4.16 .598 p19 100 3 5 3.93 .807 p20 100 3 5 3.92 .774 Valid N (listwise) 100

DESCRIPTIVES VARIABLES=p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives Notes

Output Created 20-FEB-2017 15:19:41 Comments Input Active Dataset DataSet0

Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data File

100

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as missing.

Cases Used All non-missing data are used. Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=p21 p22

p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Resources Processor Time 00:00:00.00

Elapsed Time 00:00:00.09

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

p21 100 2 5 3.90 .704 p22 100 2 5 3.97 .643 p23 100 2 5 3.62 .838 p24 100 2 5 3.67 .842

Page 142: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

p25 100 2 5 3.90 .644 p26 100 2 5 4.06 .874 p27 100 2 5 4.00 .682 p28 100 2 5 4.10 .718 p29 100 2 5 4.07 .640 p30 100 1 5 3.38 .908 p31 100 3 5 3.93 .555 p32 100 3 5 4.21 .608 p33 100 3 5 4.08 .526 p34 100 3 5 4.01 .577 p35 100 3 5 3.88 .700 p36 100 2 5 3.88 .820 p37 100 2 5 4.09 .740 p38 100 3 5 4.16 .598 p39 100 3 5 3.93 .807 p40 100 3 5 3.92 .774 Valid N (listwise) 100

RELIABILITY /VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.

Reliability

Notes

Output Created 20-FEB-2017 15:20:05 Comments Input Active Dataset DataSet0

Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data File

100

Matrix Input Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are

treated as missing. Cases Used Statistics are based on all cases with

valid data for all variables in the procedure.

Syntax RELIABILITY /VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.

Resources Processor Time 00:00:00.00

Elapsed Time 00:00:00.01

Page 143: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary

N %

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.874 20

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

p1 74.40 57.717 .612 .864 p2 74.33 60.870 .346 .873 p3 74.68 61.351 .206 .879 p4 74.62 64.097 -.002 .886 p5 74.40 60.040 .431 .870 p6 74.24 59.922 .301 .876 p7 74.30 59.727 .433 .870 p8 74.67 61.961 .094 .889 p9 74.23 57.452 .711 .862 p10 74.92 55.893 .593 .864 p11 74.37 61.690 .316 .873 p12 74.09 58.345 .651 .864 p13 74.22 59.992 .551 .868 p14 74.29 58.511 .670 .864 p15 74.42 57.196 .668 .862 p16 74.42 55.499 .703 .860 p17 74.21 55.804 .760 .859 p18 74.14 57.516 .759 .861 p19 74.37 56.114 .661 .862 p20 74.38 56.905 .621 .863

RELIABILITY /VARIABLES=p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.

Reliability Notes

Output Created 20-FEB-2017 15:20:21 Comments Input Active Dataset DataSet0

Filter <none> Weight <none>

Page 144: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

Split File <none> N of Rows in Working Data File

100

Matrix Input Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are

treated as missing. Cases Used Statistics are based on all cases with

valid data for all variables in the procedure.

Syntax RELIABILITY /VARIABLES=p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.

Resources Processor Time 00:00:00.02

Elapsed Time 00:00:00.01

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.902 20

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

p21 74.86 64.223 .662 .894 p22 74.79 67.481 .406 .901 p23 75.14 67.677 .276 .906 p24 75.09 68.224 .234 .907 p25 74.86 66.788 .474 .899 p26 74.70 67.465 .275 .906 p27 74.76 66.608 .459 .899 p28 74.66 65.217 .557 .897 p29 74.69 64.277 .731 .893 p30 75.38 63.086 .574 .897 p31 74.83 69.153 .295 .903 p32 74.55 66.028 .586 .897 p33 74.68 67.169 .550 .898 p34 74.75 65.503 .679 .895 p35 74.88 63.965 .690 .893 p36 74.88 62.511 .694 .893 p37 74.67 62.870 .747 .892 p38 74.60 64.323 .782 .892 p39 74.83 63.132 .655 .894 p40 74.84 63.934 .618 .895

Page 145: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

COMPUTE x=MEAN(p1,p2,p3,p4,p5,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17,p18,p19,p20). EXECUTE. COMPUTE y=MEAN(p21,p22,p23,p24,p25,p26,p27,p28,p29,p30,p31,p32,p33,p34,p35,p36,p37,p38,p39,p40). EXECUTE. REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT y /METHOD=ENTER x /SCATTERPLOT=(y ,*ZPRED) /RESIDUALS NORMPROB(ZRESID).

Regression

Notes

Output Created 20-FEB-2017 15:23:39 Comments Input Active Dataset DataSet0

Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data File

100

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.

Cases Used Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.

Syntax REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT y /METHOD=ENTER x /SCATTERPLOT=(y ,*ZPRED) /RESIDUALS NORMPROB(ZRESID).

Resources Processor Time 00:00:03.15

Elapsed Time 00:00:02.69

Memory Required 2156 bytes

Additional Memory Required for Residual Plots

568 bytes

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered

Variables Removed Method

1 xb . Enter

a. Dependent Variable: y b. All requested variables entered.

Page 146: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

Model Summary

b

Model R R Square Adjusted R

Square Std. Error of the

Estimate

1 .987a .974 .973 .06937

a. Predictors: (Constant), x b. Dependent Variable: y

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 17.394 1 17.394 3614.533 .000b

Residual .472 98 .005 Total 17.866 99

a. Dependent Variable: y b. Predictors: (Constant), x

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.480 .458 3.234 .002

x .650 .120 .580 5.420 .000

a. Dependent Variable: y

Residuals Statistics

a

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 3.0781 4.7279 3.9380 .41916 100 Residual -.07802 .17198 .00000 .06902 100 Std. Predicted Value -2.051 1.884 .000 1.000 100

Std. Residual -1.125 2.479 .000 .995 100

a. Dependent Variable: y

Charts

Page 147: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

Tabel UJI F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk

penyebut

(N2)

df untuk pembilang (N1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91 3.95 3.10 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78

92 3.94 3.10 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.94 1.89 1.86 1.83 1.80 1.78

93 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.86 1.83 1.80 1.78

94 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.86 1.83 1.80 1.77

95 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.86 1.82 1.80 1.77

96 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.19 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.80 1.77

97 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.19 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.80 1.77

98 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77

99 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77

100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77

101 3.94 3.09 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.88 1.85 1.82 1.79 1.77

102 3.93 3.09 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.85 1.82 1.79 1.77

103 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.85 1.82 1.79 1.76

104 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.85 1.82 1.79 1.76

105 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.85 1.81 1.79 1.76

106 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.79 1.76

107 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.18 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.79 1.76

108 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30 2.18 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.78 1.76

109 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 2.18 2.09 2.02 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.78 1.76

110 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 2.18 2.09 2.02 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.78 1.76

Page 148: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel

Tabel Uji t

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002

81 0.67753 1.29209 1.66388 1.98969 2.37327 2.63790 3.19392

82 0.67749 1.29196 1.66365 1.98932 2.37269 2.63712 3.19262

83 0.67746 1.29183 1.66342 1.98896 2.37212 2.63637 3.19135

84 0.67742 1.29171 1.66320 1.98861 2.37156 2.63563 3.19011

85 0.67739 1.29159 1.66298 1.98827 2.37102 2.63491 3.18890

86 0.67735 1.29147 1.66277 1.98793 2.37049 2.63421 3.18772

87 0.67732 1.29136 1.66256 1.98761 2.36998 2.63353 3.18657

88 0.67729 1.29125 1.66235 1.98729 2.36947 2.63286 3.18544

89 0.67726 1.29114 1.66216 1.98698 2.36898 2.63220 3.18434

90 0.67723 1.29103 1.66196 1.98667 2.36850 2.63157 3.18327

91 0.67720 1.29092 1.66177 1.98638 2.36803 2.63094 3.18222

92 0.67717 1.29082 1.66159 1.98609 2.36757 2.63033 3.18119

93 0.67714 1.29072 1.66140 1.98580 2.36712 2.62973 3.18019

94 0.67711 1.29062 1.66123 1.98552 2.36667 2.62915 3.17921

95 0.67708 1.29053 1.66105 1.98525 2.36624 2.62858 3.17825

96 0.67705 1.29043 1.66088 1.98498 2.36582 2.62802 3.17731

97 0.67703 1.29034 1.66071 1.98472 2.36541 2.62747 3.17639

98 0.67700 1.29025 1.66055 1.98447 2.36500 2.62693 3.17549

99 0.67698 1.29016 1.66039 1.98422 2.36461 2.62641 3.17460

100 0.67695 1.29007 1.66023 1.98397 2.36422 2.62589 3.17374

101 0.67693 1.28999 1.66008 1.98373 2.36384 2.62539 3.17289

102 0.67690 1.28991 1.65993 1.98350 2.36346 2.62489 3.17206

103 0.67688 1.28982 1.65978 1.98326 2.36310 2.62441 3.17125

104 0.67686 1.28974 1.65964 1.98304 2.36274 2.62393 3.17045

105 0.67683 1.28967 1.65950 1.98282 2.36239 2.62347 3.16967

106 0.67681 1.28959 1.65936 1.98260 2.36204 2.62301 3.16890

107 0.67679 1.28951 1.65922 1.98238 2.36170 2.62256 3.16815

108 0.67677 1.28944 1.65909 1.98217 2.36137 2.62212 3.16741

109 0.67675 1.28937 1.65895 1.98197 2.36105 2.62169 3.16669

110 0.67673 1.28930 1.65882 1.98177 2.36073 2.62126 3.16598

Page 149: RESPON WAJIB PAJAK TERHADAP ZAKAT SEBAGAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41179/1/MUHAMMAD... · (1.66023) dan nilai signifikansi (0,00 < 0,5), bahwa variabel