resolusi rakerkesnas 2016 -- book of.pdf
TRANSCRIPT
Kata Pengantar
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan RI
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya
manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan
pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan
sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode
sebelumnya.
Resolusi Rakerkesnas 2016 merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2016, kegiatan
pembangunan kesehatan tahun 2017 dan pembahasan isu strategis lain. Proses perumusannya
melibatkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Kesehatan terpilih dalam tinjauan Sistem Kesehatan Nasional. Butir-butir dalam resolusi sejalan
dengan amanah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
membagi Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Resolusi Rakerkenas 2016 tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan serta
implementasi dari Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta pemangku kebijakan lintas
Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karena itu saya berharap agar semua pihak yang terlibat
dapat menjalankan peran sesuai dengan kewenangannya.
Akhir kata, saya ucapkan terimakasih atas peran serta semua pihak yang terlibat, semoga
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi upaya kita bersama.
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan RI
dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2016
Selasa, 5 April 2016
RANGKUMAN LAPORAN RESOLUSI KEBIJAKAN
1. Rapat Kerja Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan merupakan forum tertinggi sosialisasi, pembahasan dan perumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan yang dihadiri oleh seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan merumuskan resolusi/kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2016, informasi kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017 dan pembahasan isu strategis lain dengan tema “Keluarga Sehat Pilar Utama Bangsa yang Kuat”. Laporan ini merangkum hasil–hasil utama dari 10 topik isu yang dibahas pada Forum Pra Rakerkesnas, yang melibatkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT terpilih dalam tinjauan subsistem-subsitem.
2. Pembahasan Program Pembangunan Kesehatan pada: (1) Subsistem Upaya Kesehatan; (2)
Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; (3) Subsistem Pembiayaan; (4) Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan; (5) Subsistem Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; (6) Subsistem Manajemen dan (7) Subsistem Pemberdayaan Masyarakat.
3. Butir resolusi hasil penapisan subsistem-subsistem difokuskan pada permasalahan utama daerah.
4. Forum Rakerkesnas Tahun 2016 pada berbagai subsistem akan disampaikan resolusi-resolusi sebagai berikut:
A.1. Resolusi 1: Penguatan Fasyankes Layanan Primer
A.1.1. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan upaya Penguatan Fasyankes terutama dilakukan dengan pemenuhan infrastruktur yang memenuhi standar, diutamakan untuk pelaksanaan upaya promotif dan preventif
A.1.2. Membangun sistem informasi keluarga A.1.3. Memenuhi SDM yang terakreditasi sesuai dengan standar Permenkes 75
Tahun 2014
A.2. Resolusi 2: Akreditasi Fasyankes A.2.1. Penguatan Akreditasi Fasyankes dilakukan dengan membangun komitmen
pimpinan daerah dalam pelaksanaan akreditasi fasyankes
A.2.2. Pemenuhan SDM yang melakukan akreditasi RS dan Puskesmas serta pemenuhan ketersediaan dan kesinambungan dana akreditasi
A.3. Resolusi 3: Sistem Rujukan A.3.1. Pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang kriteria penerapan
sistem rujukan
A.4. Resolusi 4: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Kewaspadaan Risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) A.4.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi dan
edukasi secara berkala dan terus menerus melalui berbagai saluran media kepada masyarakat dengan melibatkan stakeholder dan jejaring tentang bahaya penyakit dan penanggulangannya. Untuk pencegahan penyakit, perlu perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta melakukan upaya CERDIK (Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin berolah raga, Diet seimbang, Istirahat cukup, Kelola Stres). Melaksanakan surveilans dan EWARS sesuai SOP yang dipantau secara berjenjang dengan memastikan setiap petugas terkait memahami dan melaksanakan. Perlu adanya peningkatan kapasitas dengan melakukan in house training maupun pelatihan-pelatihan. Membangun jejaring dan mengembangkan sistem rujukan secara berjenjang termasuk laboratorium nasional dengan mengoptimalkan Labkesda Prov dan kabupaten/kota
A.4.2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan spesifik dilakukan secara rutin melalui kajian epidemiologi seperti Imunisasi, IVA dan kryo, pemberian kelambu, kegiatan pengobatan massal untuk penyakit tertentu dan kegiatan spesifik lainnya
A.4.3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan respon cepat yang terintegrasi dan spesifik dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor apabila melalui kajian epidemiologi terdeteksi adanya kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB). Untuk mengoptimalkan penanganan KLB diperlukan simulasi secara berkala untuk penanggulangan wabah/KLB termasuk simulasi pendanaannya dari berbagai sumber dengan melibatkan lintas sektor.
A.4.4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan respon cepat penanggulangan KLB dibutuhkan regulasi daerah yang mengacu pada peraturan yang ada.
B.1. Pemanfaatan hasil temuan Litbang antara lain: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Survai Diet Total (SDT), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survai Kesehatan Nasional (Sirkesnas), Monev Nusantara Sehat (NS), Riset Penyakit Tidak Menular (PTM)
B.1.1. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota sepakat memanfaatkan hasil litbang untuk penyusunan perencanaan dan kebijakan berbasis bukti (evidence base)
B.1.2. Dinas kesehatan Provinsi/Kab/Kota sepakat memanfaatkan hasil litbang (factsheet) untuk bahan advokasi kepada pemerintah daerah maupun stakeholder lain agar pembangunan kesehatan menjadi pengarusutamaan pembangunan di daerah masing-masing (antara lain mendapatkan sumber daya terutama dukungan dana untuk pembangunan kesehatan)
B.1.3. Dinas kesehatan Provinsi/Kab/Kota sepakat memberikan dukungan terhadap persiapan dan pelaksanaan Riset Skala Nasional dan Riset Strategis lainnya
C.1. Resolusi 1: Peningkatan anggaran kesehatan pusat dan daerah C.1.1. Pemerintah pusat melakukan pengalokasian anggaran kesehatan melalui
APBN sektor kesehatan sebesar 5% C.1.2. Pemerintah daerah meningkatkan alokasi APBD kesehatan
provinsi/kabupatenupaten/kota 10% di luar gaji C.1.3. Pemerintah daerah mendayagunakan corporate social responsibility (CSR),
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Dana Pajak Rokok
C.2. Resolusi 2: Pengalokasian anggaran promotif dan preventif C.2.1. Pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran kesehatan terutama
pada kegiatan promotif dan preventif melalui pengalokasian APBN dan APBD dalam jumlah yang memadai
C.2.2. Pemerintah pusat dan daerah melakukan sinkronisasi antara usulan dan realisasi pelaksanaan DAK
C.3. Resolusi 3: Pemanfaatan anggaran kesehatan C.3.1. Pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan anggaran kesehatan melalui
APBN, APBD, DAK non fisik, BOK, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Pajak Rokok, dan Dana Desa untuk kegiatan promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga sehat secara efektif dan efisien
C.3.2. Optimalisasi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk turut mendukung kegiatan promotif dan preventif
D.1. Resolusi 1: Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan tidak merata antar daerah D.1.1. Pemda Provinsi dan Kab/Kota melakukan pemetaan SDM Kesehatan dengan
menggunakan Sistem Informasi SDM Kesehatan dan menyusun perencanaan kebutuhandenganmerujuk pada Permenkes Nomor 33/2015 serta mengajukan formasi CPNS ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kementerian Kesehatan melakukan advokasi kepada MENPAN-RB dan BKN untuk mengalokasikan formasi CPNS sesuai kebutuhan masing-masing Pemda.
D.1.2. Pemda Provinsi dan Kab/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatasi maldistribusi di daerahnya dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota, dan memperkuat kooordinasi dengan BKD dalam penempatan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan melakukan advokasi ke KEMENDAGRI, KEMENPAN-RB dan BKN agar BKD Provinsi dan Kab/Kota memperhatikan pertimbangan dan usulan Dinkes Provinsi, dan Kab/Kota.
D.1.3. Pemda Kab/Kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah mengajukan kebutuhan formasi CPNS ke MENPAN dan alokasinya didukung oleh alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2017. Kementerian Kesehatan mengusulkan ke KEMENKEU untuk mengembangkan mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pemenuhan honorSDM Kesehatan di daerah tersebut.
D.2. Resolusi 2: Pemenuhan jenis nakes belum sesuai standar D.2.1. Pemda Provinsi dan Kab/Kota dapat memanfaatkan Perpres Wajib Kerja
Dokter Spesialis (rancangan) untuk mendistribusikan Dokter Spesialis dengan menyusun rencana kebutuhan dan lokasi RS serta menyiapkan dukungan berupa insentif daerah dan ketersediaan alat kesehatan. Kementerian Kesehatan menempatkan Dokter Spesialis dengan menggunakan APBN dengan prioritas di daerah yang tidak diminati sesuai UU No 23 Tahun 2014, bekerjasama dengan Organisasi Profesi dan Fakultas Kedokteran.
D.2.2. Pemda Kab/Kota dapat memanfaatkan dana BOK untuk merekrut tenaga kontrak (sesuai Undang-Undang ASN) promosi kesehatan di setiap puskesmas dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan (tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Gizi, TehnisKefarmasian dan Analis Laboratorium).Kementerian Kesehatan akan merevisi Permenkes Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016.
D. 3. Resolusi 3: Kompetensi Nakes belum sesuai standar D.3.1. Pemda Provinsi dan Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan
kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan (beasiswa) dan pelatihan. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi untuk mendukung upaya tersebut.
D.3.2. Pemda Provinsi mengalokasikan anggaran bagi Bapelkes Daerah untuk pengembangan dan pemenuhan tenaga Widyaiswara. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau mengembangkan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang SDM Kesehatan untuk mendukung upaya tersebut.
D.3.3. Pemda Provinsi dan Kab/Kota mempunyai kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan dalam bentuk pemberian izin dan pengawasan praktek, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar dalam rangka meningkatkan kompetensi. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk mendukung upaya tersebut.
D.3.4. Pemda Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam memberikan rekomendasi perizinan pembukaan SMK Kesehatan. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur kurikulum pendidikan SMK Kesehatan dan menyusun regulasi lulusan SMK Kesehatan sebagai Asisten Tenaga Kesehatan yang bekerja dibawah supervisi Tenaga Kesehatan.
D.3.5. Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) berkoordinasi dengan Kemenristekdikti untuk percepatan program DLP.
E.1. Resolusi 1: Pengadaan obat dan alkes melalui e-katalog. E.1.1. Pemerintah Daerah memanfaatkan e-katalog seoptimal mungkin untuk
menjaga ketersediaan obat dan vaksin di faskes dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan. Dalam hal mengalami masalah dalam pemanfaatan e-katalog, Pemerintah Daerah menerapkan Permenkes No. 63 Tahun 2014 dan Surat Edaran Kepala LKPP No.3 Tahun 2015.
E.1.2. Pemerintah Daerah mendorong tenaga ULP memiliki sertifikat pengadaan B/J dalam rangka meningkatkan kemampuan pengadaan obat dan alkes dengan metode e-purchasing
E.1.3. Pemerintah Pusat mendorong LKPP untuk memberikan akses e-purchasing kepada RS swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS. Dalam hal belum bisa melakukan e-purchasing, mendorong RS Swasta memanfaatkan e-katalog untuk pengadaan secara manual (offline).
E.1.4. Pemerintah Pusat mendorong agar setiap satker dan faskes menerapkan e-monev katalog obat sebagai instrumen monitoring pengadaan obat melalui e-katalog.
E.2. Resolusi 2: Pelaksanaan One Gate Policy pengelolaan obat dan vaksin E.2.1. Pemerintah Daerah mendorong instalasi farmasi menjadi UPT Daerah dalam
rangka menerapkan one gate policy pengelolaan obat dan vaksin. E.2.2. Pemerintah Daerah menerapkan one gate policy pengelolaan obat dan vaksin
secara optimal, mencakup perencanaan kebutuhan (Rencana Kebutuhan Obat dan Vaksin yang akurat), pemanfaatan e-katalog, e-monev katalog serta penerapan sistem e-logistik.
E.2.3. Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan obat dan vaksin.
E.2.4. Pemerintah Pusat akan menerbitkan regulasi tentang Instalasi Farmasi Pemerintah
E.3. Resolusi 3: Terjaminnya ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian
E.3.1. Pemerintah Daerah mengusulkan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian berdasarkan proposal-based dengan memperhitungkan kecukupan ketersediaan obat 18 bulan, yang didukung data yang akurat, serta mengalokasikan biaya distribusi obat dan vaksin (dengan memperhatikan kondisi geografis -laut dan darat) sampai dengan puskesmas dan jaringannya;
E.3.2. Pemerintah Daerah mengusulkan di tahun 2017 biaya distribusi obat dan vaksin sampai dengan puskesmas dan jaringannya dan biaya operasional sistem informasi manajemen logistik obat secara elektronik melalui DAK non fisik;
E.3.3. Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian sesuai petunjuk teknis untuk menjamin ketersediaan obat;
E.3.4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian di instalasi farmasi pemerintah dan puskesmas.
E.4. Resolusi 4: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketercukupan tersedianya anggaran bagi pelaksanaan One Gate Policy dan jaminan ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian. F.1. Resolusi 1: Penguatan pengawasan perencanaan program dan penganggaran
F.1.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Anggaran Kesehatan berdasarkan prinsip money follow program dan bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
F.1.2. Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN Kementerian Kesehatan harus memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan perencanaan penganggaran untuk menghindari adanya output cadangan dan catatan halaman IV DIPA.
F.2. Resolusi 2: Penguatan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran F.2.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi
secara berkala terhadap pelaksanaan Anggaran Kesehatan agar dapat mempercepat penyerapan anggaran.
F.2.2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
F.2.3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan program pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
F.2.4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
F.3. Resolusi 3: Penguatan pengawasan pelaporan keuangan F.3.1. Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN
Kementerian Kesehatan melaksanakan strategi mempertahankan WTP.
F.4. Resolusi 4: Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan F.4.1. Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN
Kementerian Kesehatan berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal).
F.5. Resolusi 5: Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani
F.5.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memenuhi indikator menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
G.1. Resolusi 1: Payung Hukum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.1.1. Pemerintah Daerah menerbitkan turunan regulasi daerah sejalan dengan UU
No 23 tahun 2014 G.1.2. Pemerintah Pusat menerbitkan inpres dan Pedoman Umum tentang Aksi
Gerakan Masyarakat Hidup sehat melalui Bappenas. G.1.3. Pemerintah Pusat menyusun petunjuk teknis Gerakan Masyarakat Hidup sehat
oleh Kementerian Kesehatan G.1.4. Pemerintah Pusat melakukan perencanaan terintegrasi antar dan inter K/L
terkait dengan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
G.2. Resolusi 2: Strategi Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.2.1. Pemerintah Daerah menyusun implementasi dalam pelaksanaan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat melalui pendekatan keluarga G.2.2. Pemerintah Pusat menetapkan strategi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
melalui pendekatan keluarga
G.3. Resolusi 3: Advokasi dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.3.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan advokasi dan sosialisasi
tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara berjenjang
G.4. Resolusi 4: Forum Kab/kota Sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.4.1. Pemerintah Daerah melakukan penguatan kerjasama lintas sektor melalui
pembentukan dan pengaktifan forum kabupaten/kota sehat
G.5. Resolusi 5: Pendayagunaan Sumberdaya G.5.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendayagunakan sumberdaya yang
ada dari Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
G.6. Resolusi 6: Penguatan Kelembagaan G.6.1. Pemerintah Pusat akan mengkaji UKM Primer, Sekunder dan Tersier di
berbagai tingkatan
G.7. Resolusi 7: Istilah dalam gerakan masyarakat yang ada G.7.1. Pemerintah Pusat akan meninjau kembali istilah gerakan masyarakat yang
sudah ada menjadi lebih familiar dan atraktif
Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016
Subsistem Upaya Kesehatan
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
A.1.
Permenkes75
Tahun2014
tentang
Puskesmas
Permenkes75
Tahun2014
tentang
Puskesmas
Permenkes75
Tahun2014
tentang
Puskesmas
Mapping
kebutuhanSDM
Puskesmas
sesuaidengan
standaryang
tercantumdi
Permenkes75
Tahun2014
Mendukung
pemenuhan
kebutuhanSDM
diPuskesm
as
sesuaidengan
standar
Permenkes75
Tahun2014
Mapping
kebutuhanSDM
Puskesmas
sesuaidengan
standaryang
tercantumdi
Permenkes75
Tahun2014
Tersedianyadatakebutuhan
SDMdiPuskesm
assesuai
standaryangtercantumdi
Permenkes75Tahun2014
A.1.3.
Mem
enuhiSDM
yangterakreditasi
sesuaidengan
standar
Permenkes75
Tahun2014
TerpenuhinyaSDM
di
Puskesmassesuai
permenkes75tahun
2014
TargetPuskesm
as
sesuaistandarPMK
75/2014‐‐>1400
(2016)
Realisasi2015‐‐>848
Puskesmas
1.Workshop
ToTSIPdi2
regional(Barat
danTimur)
padabulan
April‐M
ei2016
2.PelatihanSIP
sebanyak4
batchpada
bulanMei‐Juni
2016
3.Workshop
implem
entasi
SIPhingga
Puskesmas
pada(O
ktober
2016)
PUSAT
1.Tersedianyadatabase
keluargasehat
2.TerselenggaranyaSIP
3.Terselenggaranya
interoperabilitasdatabase
keluargasehatdalam
SIP
PROV
INSI
Meningkatnyakemam
puan
SDMdiDinkesuntuk
pendam
pinganpenggunaan
aplikasiSIKeldanSIP
KAB/KO
TA1.Meningkatnyakemam
puan
SDMdipuskesm
asuntuk
menggunakanaplikasiSIKel
danSIP
2.TerselenggaranyaSIP
Tersedianyasistem
informasikeluargadi
Fasyankesprimer
(Pusdatin)
1.Menyiapkan
SDMDinkes
Provinsiuntuk
mengikuti
kegiatan
workshopdi
pusatdan
pelatihanSIP
2.Menyediakan
dukungan
pembiayaan
untuk
pelaksanaan
pendataan
keluargadan
penyelenggaraa
nSIP
PenguatanFasyankesLayanan
Primer
A.1.1.
Pemerintah
daerahprovinsi
dankab/kota
melakukanupaya
Penguatan
Fasyankes
terutama
dilakukandengan
pemenuhan
infrastrukturyang
mem
enuhi
standar,
diutam
akanuntuk
pelaksanaanupaya
prom
otifdan
preventif
Tersedianyaminimal
1puskesmasdi
setiapkecamatan
yangmelaksanakan
upayaprom
otifdan
preventif
Terpenuhinya
sarana,
prasarana,alat,
tenaga,
dana/uang
(SPATU)untuk
pelaksanaan
kegiatan
prom
otifdan
preventifdi
tingkat
pelayanan
kesehatan
primerdan
UKBM
Tersedianya
instrumen
Bimtekdan
Monev;SDM
yangkom
peten;
dandata
dukung
pelaksanaan
kegiatan
Bimtekdan
Monevterpadu
TargetPuskesm
as
sesuaistandarPMK
75/2014‐‐>1400
(2016)
Realisasi2015‐‐>848
Puskesmas
Realisasi2016TW
I‐‐>
1108Puskesm
as
TargetTWII‐‐>1228
Puskesmas
TargetTWIII‐‐>1359
Puskesmas
TargetTWIV‐‐>1400
Puskesmas
Pemenuhan
infrastruktur
Puskesmas
yangmem
enuhi
standar,
diutam
akan
untuk
pelaksanaan
upayaprom
otif
danpreventif
melaluiDana
AlokasiKhusus
(DAK
)
Tersedianya
dukungan
sumberdaya
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
prom
otifdan
preventifdi
tingkat
pelayanan
kesehatan
primerdan
UKBM
secara
berkesinam
bun
gan
Menyelenggara
kanBimtekdan
Monevterpadu
Prom
otifdan
Preventifke
Kab/Kota
1.Tersedianya
petunjukteknis
sistem
informasi
keluargadalam
mendukung
program
IndonesiaSehat
2.Tersedianya
aplikasiSistem
Informasi
Keluarga(SI
Kel)dalam
Sistem
Informasi
Puskesmas
(SIP)
3.Tersedianya
infrastruktur
yang
mendukung
implem
entasiSI
KeldanSIP
Menyelenggara
kanworkshop
SIPditingkat
kab/kota
1.Menyeleng‐
garakan
workshopSIP
ditingkat
kab/kota(Juli
Agustus)
2.Sosialisasi
pendataan
keluarga
3.Bimbingan
teknsisdalam
rangka
pendam
pingan
SIPdan
Pendataan
keluarga
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
Mem
bangun
infrastruktur
Puskesmas
sesuaistandar,
diutam
akan
untuk
pelaksanaan
upayaprom
otif
danpreventif
melaluiDana
AlokasiKhusus
(DAK
)
PUSAT
Tercapainyastandar
infrastrukturPuskesm
as,
diutam
akanuntuk
pelaksanaanupayaprom
otif
danpreventif
PROV
INSI
Terpantaunyakegiatan
Prom
otifdanPreventifdi
Kab/Kota
KAB/KO
TATersedianyadukungan
sumberdayaterhadap
pelaksanaankegiatan
prom
otifdanpreventifdi
tingkatpelayanankesehatan
primerdanUKBMsecara
berkesinam
bungan
A.1.2
Mem
bangun
sistem
informasi
keluarga
1.Menyiapkan
SDMDinkes
Kab/Kotauntuk
mengikuti
kegiatan
workshopdan
pelatihanSIP
2.Menyediakan
perangkat
pendukung
implem
entasi
Sistem
Informasi
Keluarga(SI
Kel)danSistem
Informasi
Puskesmas
(SIP)
a)Kurangnya
infrastruktur
dalampelaksanaan
upayaprom
otif
danpreventif;
b)Sisteminformasi
keluargayang
belumoptimal;
c)Sum
berD
aya
Manusia(SDM
)untukakreditasi
belummem
enuhi
standarPermenkes
75Tahun2014;
d)Minimnya
anggaranuntuk
akreditasiRSdan
Puskesmas;
e)Keterbatasan
SDMdalam
mem
enuhi
standardakreditasi
RSdanPuskesm
as;
f)Alat,saranadan
prasaranayang
belummem
enuhi
standard;
g)Kurangnya
ketersediaandan
kesinambungan
danaakreditasi;
h)Kom
itmen
pimpinandaerah
danfasilitas
pelayanan
kesehatan
(fasyankes)serta
pemaham
an
tentangkonsep
akreditasimasih
kurang;
U P A Y A K E S E H A T A N
Subsistem
Upaya Keseh
atan
Hal 1 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
Tersedianya
kebijakan
daerah
(PERDA
)untuk
pemenuhan
kuantitasdan
kualitasSDM
di
Wilayah
Kab/Kota
1.Tersedianya
kebijakan
daerah
(PERDA
)untuk
pemenuhan
kuantitasdan
kualitasSDM
di
Wilayah
Propinsi
2.Penyediaan
fasilitas
pelatihanSDM
Kes.didaerah
melalui
Poltekkes
Menugaskan
SDMKesehatan
untuk
ditugaskandi
Puskesmas
dalamrangka
mem
enuhi
standarPMK75
tahun2014
Menyiapkan
dukungan
operasional
fisik,insentif
daerahuntuk
penempatanNS
diwilayahnya
Menyiapkan
dukungan
operasional
fisik,insentif
daerahuntuk
penempatanNS
diwilayahnya
Koordinasi
lintasprogram
denganPPSDM
untuk
pemenuhan
SDMPuskesm
as
melalui
penempatanNS
Team
Baseddi
130lokus
Puskesmas
terpencildan
sangat
terpencil,NS
Mandiridan
pelatihan
manajem
en
Puskesmas
PUSATTerselenggaranya
koordinasilintasprogram
denganPPSDM
untuk
pemenuhanSDM
Puskesm
as
melaluipenem
patanSDM
Kesehatan
PROV
INSI
TersedianyadukunganPem.
Provinsiterhadap
penyelenggaranSDM
Kesehatan(NS)diw
ilayahnya
KAB/KO
TATersedianyadukunganPem
.Kab/Kotaterhadap
penyelenggaranSDM
Kesehatan(NS)diw
ilayahnya
A.2
A.2.1.
Penguatan
Akreditasi
Fasyankes
dilakukandengan
mem
bangun
komitm
en
pimpinandaerah
dalampelaksanaan
akreditasi
fasyankes
1.Koordinasi,
pelatihanbagi
timpelatih
pendam
ping,
pelatihanbagi
timsurveyor,
Bimtekdengan
Provinsidalam
hal
perencanaan
akreditasiFKTP
2.Proses
akreditasi
(rencana
pelaksanaan
survei
akreditasi
Puskesmas):
TWII‐‐>203
Puskesmas
(171
Puskesmas
ditambah32
Puskesmas
yangsedangdi
surveidiTWI)
TWIII‐‐>314
Puskesmas
TWIV‐‐>1453
Puskesmas
PUSAT
Terlaksananyakegiatan
prosesakreditasiFKTPyang
secarasinergisdidukungoleh
PemerintahPusatdanDaerah
PROV
INSI
Terlaksananyakegiatan
prosesakreditasiFKTPyang
didukungolehPemerintah
DaerahProvinsi
KAB/KO
TATerlaksananyakegiatan
prosesakreditasiFKTPyang
didukungolehPemerintah
DaerahKab/Kota
Tercapainyatarget
AkreditasiPuskesm
as‐ ‐
>700(2016)
Realisasith2015=100
Puskesmasdi93
Kecamatan
RealisasiTWI2016=
14Puskesm
asdi13
Kecamatan
Totalrencana
pelaksanaansurvei
akreditasiPuskesm
as
tahun2016adalah
1984PKM
(Keterangan
:1279Puskesmas
mendapatkanDAK
non
fisik)
1.Pelatihan
bagitim
pendam
ping
2.Mem
antau
pelaksanaan
kegiatan
pendam
pingan
yang
dilaksanakan
olehKab/Kota
(di31Provinsi)
Terdapat
kebijakan
tingkatpusat
yang
mendorong
tumbuhnya
komitm
en
pimpinan
daerahdalam
proses
akreditasiFKTP
Mem
astikan
pelaksanaan
kegiatan
pendam
pingan
danproses
akreditasiFKTP
AkreditasiPuskesnas
Tersedianya
kebijakandi
Kab/Kotayang
mendukung
pelaksanaan
proses
akreditasiFKTP
Tersedianya
kebijakandi
Provinsiyang
mendukung
pelaksanaan
proses
akreditasiFKTP
Realisasi2016TW
I‐‐>
1108Puskesm
as
TargetTWII‐‐>1228
Puskesmas
TargetTWIII‐‐>1359
Puskesmas
TargetTWIV‐‐>1400
Puskesmas
AkreditasiFasyankes
Subsistem
Upaya Keseh
atan
Hal 2 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
TimPendamping
Akreditasi
Mem
bentuktim
pendam
ping
akreditasiFKTP
yangterlatih
denganSK
minimalkepala
dinas
Mengusulkan
tenagapelatih
Provinsi
sebagaitenaga
pendam
ping
dansurveyor
yangakan
dilatihpada
akreditasiFKTP
Tersedianya
modul
pelatihandan
tenagapelatih
yang
melakukan
pelatihan
tenaga
pendam
ping
dansurveyor
Mengikuti
pelatihan
tenaga
pendam
ping
akreditasiFKTP
Mengikuti
pelatihan
tenaga
pendam
ping
dansurveyor
akreditasiFKTP
Melakukan
pelatihan
terhadaptenaga
pendam
ping
dansurveyor
PUSAT
Menyiapkantenagapelatih
pendam
pingdansurveyor
PROV
INSI
Tersedianyatenagapelatih
Provinsisebagaitenaga
pendam
pingdansurveyor
akreditasiFKTP
KAB/KO
TATersedianyatenaga
pendam
pingakreditasiFKTP
diKab/Kota
TersedianyaSurveyor
akreditasiyang
mencukupi
pelaksanaanakreditasi
sesuaitarget
Menugaskan
SDMdariRSUD
terpilihuntuk
mengikuti
Penguatan
KapasitasTim
Pendam
ping
(170orang
untukwilayah
Baratdan
Timur)
Tersedianya
TimPusatyang
melakukan
koordinasi
denganKARS
Kegiatan
penguatan
KapasitasTim
Pendam
ping
(170orang
untukwilayah
Baratdan
Timur)
Koordinasi
denganKARS
untuk
penguatan
kapasitasTim
Pendam
ping
PUSAT
Terlaksananyakoordinasitim
pusatdanKARSuntuk
penguatanTimPendamping
PROV
INSI
Terlaksananyakoordinasitim
pusatdanprovinsiuntuk
penguatankapasitasTim
Pendam
ping
Tersedianyaminimal1
timpendamping
AkreditasiRSdisetiap
provinsi
Menugaskan
SDMdariRSUD
terpilihuntuk
mengikuti
Penguatan
Kapasitas
Surveior
Verifikator
(132orang
untukwilayah
Barat,Tengah
danTimur)
Tersedianya
TimPusatyang
melakukan
koordinasi
denganKARS
Koordinasi
denganTim
Pusatuntuk
penguatan
kapasitas
Surveior
Verifikator
Daerah
Koordinasi
denganKARS
untuk
penguatan
kapasitas
Surveior
Verifikator
Daerah
PUSAT
Terlaksananyakoordinasitim
pusatdanKARSuntuk
penguatankapasitassurveior
verifikatordaerah
PROV
INSI
Terlaksananyakoordinasitim
pusatdanprovinsiuntuk
penguatankapasitassurveior
verifikatordaerah
Tersedianyaminimal1
timsurveior
verifikatordaerah
untukAkreditasiRSdi
setiapprovinsi
1.Koordinasi
pelaksanaan
workshop,
bimbingan
teknisdan
surveisimulasi
(29RSUD
sudah
mengusulkan
melaluisurat
resm
i;93RSUD
berkonsultasi
padasaatdesk
Rakerkesnas)
2.Proses
akreditasi:
TWII‐‐>35
RSUD
TWIII‐‐>65
RSUD
TWIV‐‐>60
RSUD
PUSAT
Terselenggaranyakoordinasi
pelaksanaanworkshop,
bimbinganteknisdansurvei
simulasi
PROV
INSI
Terlaksananyakegiatan
bimbingandansurveimelalui
danaDekonsetrasiuntuk30
Provinsi
KAB/KO
TATerlaksananyakegiatan
bimbingandansurveimelalui
danaDAK
TargetakreditasiRS‐‐
>140(2016)
RealisasiTWI2016=
12RSUD
A.2.2.
PemenuhanSDM
yangmelakukan
akreditasiRSdan
Puskesmasserta
pemenuhan
ketersediaandan
kesinambungan
danaakreditasi
Tersedianya
tenagapelatih
untuk
workshop,
bimbingan
teknisdan
surveisimulasi
122RSUD
dengan
anggaranDAK
yangsudahsiap
18RSUD
sedang
berproses
untuk
akreditasi
denganbiaya
mandiriatau
melaluidana
lain(APBD,
APBN
‐P,Dana
BLUD
,dll)
Mem
fasilitasi
pelaksanaan
kegiatan
bimbingandan
surveimelalui
dana
Dekonsetrasi
untuk30
Provinsi
AkreditasiRS
Tersedianya
danadi
Kab/Kotauntuk
melaksanakan
proses
akreditasi
Tersedianya
dana
Dekonsentrasi
yangdigunakan
untuk
melaksanakan
kegiatan
bimbingandan
survei
Subsistem
Upaya Keseh
atan
Hal 3 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
Terdapattim
Pusatyangakan
dilatihmenjadi
surveiorpusat
Koordinasi
denganKARS
untukmelatih
surveyorPusat
Tersedianyatim
surveior
pusatyangkompeten
Tersedianyatim
surveiorpusatyang
kompeten
Mem
bentuktim
pendam
ping
akreditasiFKTP
yangterlatih
denganSK
minimalkepala
dinas
Menyediakan
anggaranuntuk
pelatihan
pendam
ping
akreditasiFKTP
1.Menyedia‐
kanmodul
pelatihanbagi
timsurveyor
2.Menyiapkan
timKom
isi
Akreditasi
FKTPyangakan
melatihpara
surveior
Mengusulkan
Puskesmas
yangakandi
surveikepada
Komisi
Akreditasi
FKTPmelalui
DinkesProvinsi
1.Menetapkan
timsurveyor
yangakan
dilatiholeh
Komisi
Akreditasi
FKTPdgSK
minimalKepala
Dinas
Kesehatan
Propinsi
2.Melaksana‐
kanpelatihan
bagiTim
Surveior
(rencana4kali
pelatihan@13
Tim@3orang)
Melaksanakan
pelatihanbagi
TimSurveior
(rencana4kali
pelatihan@13
Tim@3orang)
PUSAT
Terselenggaranyapelatihan
timsurveiorsesuaitarget
PROV
INSI
MeningkatnyakapasitasTim
surveiorakreditasiFKTP
KAB/KO
TAMeningkatnyausulan
Puskesmasyangakandi
surveikepadaKomisi
AkreditasiFKTPmelalui
DinkesProvinsi
Tersedianyaminimal1
timsurveyor
AkreditasiFKTPdi
setiapprovinsi
1.Tersedianya
timtingkat
Provinsiyang
ditugasiuntuk
melakukan
monitoring
2.Adanya
dukungan
kebijakandari
Provinsi
terhadap
kegiatan
monitoring
Akreditasi
FKTP
Menyusun
jadw
al
monitoring
pelaksanaan
pendam
pingan
akreditasiFKTP
Terselenggaranyakegiatan
monitoringditingkatProvinsi
terhadapkegiatanakreditasi
FKTPdiKab/Kota
Tersedianyaminimal1
timpendamping
akreditasidisetiap
kab/kota
A.3.
A.3.1
Menerbitkan
Peraturan
Daerahtentang
penerapan
sistem
rujukan
antarPPK
Bimteksistem
rujukan
1.Melakukan
mapping
terhadapRS
Rujukan
(Nasional,
Provinsi,
Regional)
terkaitdengan
ketersediaan
sumber
dayanya
2.Mendukung
upayaRS
Rujukanuntuk
mem
enuhi
standar
Sistem
Rujukan
Pemerintah
daerah
menerbitkan
peraturandaerah
tentangkriteria
penerapansistem
rujukan
Terdapat
dukungan
kebijakanPem.
Kab/Kota
terhadap
penerapan
sistem
rujukan
antarPPK
(Pem
beri
Pelayanan
Kesehatan)di
wilayahnya
1.Tersedianya
danadukung
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Bimtek
2.TerdapatTim
(SDM
yang
kompeten)yang
bertugas
melakukan
Bimtek
Tersedianya
kebijakan
sistem
rujukan
Nasional
PUSAT
Terpenuhinyaprasayarat
dalampenerapansistem
rujukanyangoptimal,baik
standarPem
beriPelayanan
Kesehatan(PPK)nyamaupun
sistem
integrasipelayanannya
PROV
INSI
Terselenggaranyakegiatan
Bimteksistem
rujukandi
Provinsi
KAB/KO
TATersedianyadukungandari
Pem.Kab/Kotauntuk
penyelenggaraansistem
rujukandiwilayahnya
Terwujudnyasistem
rujukanantarPem
beri
PelayananKesehatan
(PPK)
Subsistem
Upaya Keseh
atan
Hal 4 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
A.4.
Meningkatkan
dukungan
jaringan/sistem
informasi
tingkatprovinsi
Mem
buatmedia
informasiyang
efektifdan
berhasilguna.
Menginformasi
kanmedia
pencegahandan
penanggulanga
npenyakit
kepada
masyarakat
Menciptakan
sistem
informasidan
edukasiyang
berhasildengan
melibatkan
stakeholder
Tersedianya
PosbinduKit
padasetiap
Puskesmas
Tersedianya
jejaringkerja
LS/LPterkait
PHBSdan
CERD
IK
Melaksanakan
upayaPH
BS
danCERD
IK
bersam
amasyarakat
Meningkatkan
jejaringkerja
LS/LPterkait
PHBSdan
CERD
IKdi
tingkatProvinsi
Menyusun
metoda
peningkatan
PHBSdan
CERD
IK.
Melaksanakan
upayaPH
BS
danCERD
IK
bersam
amasyarakat
Mendukung
pendanaan
peningkatan
upayaPH
BS
danCERD
IK
Melaksanakan
monevterpadu
antarLS/LP
Melaksanakan
monevterpadu
antarLS/LP
Mem
bangun
jejaringLSdan
mengembangka
nsistem
rujukansecara
berjenjang
termasuk
laboratorium
nasional.
Terdeteksinya
permasalahan
kesehatansecaracepat
danakurat
PencegahandanPengendalian
PenyakitsertaPeningkatan
Kew
aspadaanRisikoKejadian
LuarBiasa(KLB)
3.Mengem‐
bangkansistem
integrasi
Rujukanantar
PPK(misalnya
dengan
Telemedice,
RekamMedik
Elektronik,dll)
Peningkatanperilaku
hidupbersihdansehat
sertaupayaperilaku
CERD
IKdim
asyarakat
3.Terdapat
dukungan
kebijakandari
Pem.Provinsi
terkaitBimtek
sistem
rujukan
Pusat:Tersedianyamedia
informasiyangefektifdan
berhasilguna
Provinsi:Tersedianyasistem
informasiyangdapatdiakses
masyarakat‐
Kab/Kota;M
asyarakat
terinformasitentangbahaya
penyakitmenulardantidak
menular
Terinformasikannya
bahayapenyakit
menulardantidak
menular,serta
penanggulangannya
kepadamasyarakat
Tersedianya
tenagaterlatih
PANDU
PTM
Tersedianya
tenaga
kesehatan
terlatihPAN
DU
PTM
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerah
menyebarluaskan
informasidan
edukasisecara
berkaladanterus
menerusmelalui
berbagaisaluran
mediakepada
masyarakat
denganmelibatkan
stakeholderdan
jejaringtentang
bahayapenyakit
menulardantidak
menular,serta
penanggulanganny
a
Peningkatan
pengetahuan
masyarakattentang
bahayapenyakit
menulardantidak
menularserta
penanggulangnnya
melaluimedia
informasi
Masyarakatkurang
mem
aham
itentang
dampakkesehatan
penyakitmenular
danpenyakittidak
menular
Puskesmas/Kec
amatan
mem
ilikimedia
tentang
penyakit
menulardan
tidakmenular
dan
penanggulanga
nnya
Pusat:Terbangunnyasistem
/jaringanLS/LPtermasuk
laboratorium
nasionaluntuk
mendeteksipermasalahan
kesehatansecaracepatdan
akurat.
Provinsi.Terbangunnya
sistem
/jaringanLS/LP
termasuklaboratorium
Pusat.Meningkatnya
pengetahuanmasyarakat
tentangCERD
IK
ProvinsiMeningkatnya
jejaringkerjaLS/LPterkait
PHBSdanCERDIK.
Kab/KotaSetiapPuskesmas
mam
pumelaksanakanPH
BS
danCERD
IKbersama
masyarakat
Melaksanakan
monevterpadu
antarLS/LP
Tersedianya
jaringan/sistem
penyebarluasan
informasi
penyakitdan
penanggulanga
nnyayang
efektifdan
berhasilguna
sertadapat
diaksesoleh
masyarakat
Tersedianya
media
informasi
tentang
penyakit
menular,tidak
menularserta,
penanggulanga
nnya.
Menginformasi
kanmedia
pencegahandan
penanggulanga
npenyakit
kepada
masyarakat
Tersedianya
Jejaring/sistem
rujukan
laboratorium
nasional
Mem
bangun
jejaringdan
mengembangka
nsistem
rujukansecara
berjenjang
termasuk
laboratorium
nasional
Mem
bangun
jejaringdan
mengembangka
nsistem
rujukansecara
berjenjang
termasuk
laboratorium
nasional
PemerintahPusat
danDaerah
melakukan
perubahan
perilakuhidup
bersih(PHBS)dan
sehatserta
melakukanupaya
CERD
IKterhadap
masyarakat
PHBS
dan
CERD
IKdapat
tersosialisasi
kepadamasyarakat
PHBSdanCERDIK
belum
tersosialisasi
denganbaikdi
masyarakat
Meningkatnya
NSPKtentang
PHBSdan
CERD
IKyang
disusun
Melaksanakan
surveilansdan
EWARSsesuaiSOP
yangdipantau
secaraberjenjang
Peningkatan
pelaksanaan
surveilansEWARS
secaraberjenjang
Pelaksanaan
surveilansEWARS
berjenjangkurang
optim
al
Tersedianya
jaringan/sistem
rujukan
berjenjang
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
Kab/Kota
Tersedianya
jaringan/sistem
rujukan
berjenjang
Laboratorium
Kesehatan
DaerahProvinsi
A.4.1.
Subsistem
Upaya Keseh
atan
Hal 5 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
Mem
perkuat
UPTdengan
kemam
puan
laboratorium
yang
menunjang
penegakkan
deteksidini
KLB
Terbentuknyajejaring
kerjaLS/LP
Meningkatkan
kuantitasdan
kualitas
pelatihan
surveilansbagi
nakesnasional
Bersam
adenganPPSDM
menyusun
modulinhouse
trainingyang
efektif
Tersedianya
tools
monitoring
evaluasi
terpadudi
Puskesmas
Tersedianya
toolsm
onev
terpadu
Kab/Kota
JumlahNSPK
dankebijakan
yangditetapkan
berdasarkan
hasltkajian
epidem
iologi
Melaksanakan
monitoring
evaluasi
terpadu
masyarakat
Melaksanakan
asistensi
kab/kota
Asistensidan
monev
Melaksanakan
kegiatan
pencegahan
spesifik
Penguatan
kajian‐kajian
epidem
iologi
Menggerakkan
peranserta
masyarakat
Penyediaan
dukungan
logistikdan
anggaran
operasional
Tersedianya
Pergubyang
dapat
mem
perkuat
TGCsecaraLS
Terbentuknya
TimGerak
Cepat(TGC)
Nasionalyang
terdiridari
LS/LPdengan
penguatan
payunghukum
yangjelas
Penguatan
kajian
epidem
iologi
Penyediaan
anggaran
operasional
TGCmelalui
danaDekon+
DAK
Provinsiuntukmendeteksi
permasalahankesehatan
secaracepatdanakurat
Kab/Kota:Terbangunnya
sistem
/jaringanLS/LP
termasuklaboratorium
Kab/Kotauntukmendeteksi
permasalahankesehatan
secaracepatdanakurat.
dengan
mengoptimalka
nLabkesda
kab/kota
dengan
mengoptimalka
nLabkesda
Provinsi
Meningkatkan
kapasitasSDM
denganmelakukan
inhousetrainlng
terkaitEWARS
Peningkatan
kapasitasSDM
surveilans
SDMkesehatan
surveilansmasih
kurangdankurang
merata
Jumlah
pelatihan
surveilansbagi
nakestingkat
Puskesmas
Jumlahnakes
surveilansyang
cukup
Jumlah
pelatihan
surveilansyang
berkualitasbagi
nakes
Meningkatkan
kualitasnakes
surveilanspada
tingkat
Puskesmas
Mendistribusik
ansecara
meratanakes
surveilanspada
semuakab/kota
Pusat.Tersedianyanakes
surveilansyangterampil.
Provinsi:Tersedianyanakes
surveilansyangterampildi
semuaKab/Kota.Kab/Kola.
Tersedianyanakessurveilans
yangterampildisem
ua
Puskesmas
Meningkatnya
kemam
puandan
kapasitasnakes
khususnyabidang
surveilans
Mem
obilisasi
TimGerak
Cepat(TGC)
tingkat
Nasionalsaat
teridentifikasi
diniKLB
Pusat:Teridentifikaslkannya
KLBsecaracepatdengan
penguatankajian
epidem
iologidanmobilisasi
TGC.Provinsi:Tersedianya
operasionalTGCuntuk
identifikasiKLBcepat
Kab/Kota:Tersedianya
operasionalTGCuntuk
identifikasiKLBcepat
KLBdapat
teridentifikasisecara
cepat
Tersedianya
operasional
TGCdengan
danaDekon
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerahharus
melakukanupaya
pencegahan
spesifiksecara
rutinmelalui
kajian
epidem
iologi
sepertiimunisasi,
IVAdanKryo,
pemberian
kelambu
berinsektisida,
pemberianobat
pencegahanmasal
penyakittertentu
Tersedianyakajian
epidem
iologiyang
menunjang
pencegahanspesifik
Kurangnyakajian
epidem
iologiyang
menunjang
pencegahan
spesifik
A.4.2.
A.4.3.
Mencegahterjadinya
penyakitdengan
melakukanintervensi
khusus
Tersedianya
alatdeteksidini
pencegahan
penyakitdi
Puskesmas
Jumlah
dukungan
logistikdan
anggaranke
Kab/Kota
Jumlahlogistik
unluk
mendukung
intervensi
kejadian
penyakit
Penyediaan
dukungan
logistikdan
anggaranke
kab/kota
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerahharus
melakukanrespon
cepatyang
terintegrasidan
spesifikdengan
melibatkanlintas
programdanlintas
sektorapabila
melaluikajian
epidem
iologi
terdeteksiadanya
kemungkinan
terjadinya
KejadianLuar
Biasa(KLB)
Harmonisasirespon
cepatdeteksidini
secaraterintegrasi
LS
Responcepat
deteksidinikurang
terintegrasiLS
Tersedianya
Perbup/w
ali
yangdapat
mem
perkuat
TGCsecaraLS
Mem
obilisasi
TimGerak
Cepat(TGC)
tingkat
Kab/Kotasaat
teridentifikasi
diniKLB
Mem
obilisasi
TimGerak
Cepat(TGC)
tingkatProvinsi
saat
teridentifikasi
diniKLB
Subsistem
Upaya Keseh
atan
Hal 6 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
A.4.4.
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerah
mem
punyai
peraturandalam
upayaPencegahan
danPengendalian
Penyakitdan
responcepat
penanggulangan
KLB
Upayapencegahan
danpengendalian
penyakitdanrespon
cepatKLBdikuatkan
denganlandasan
hukum
Kurangnya
legitim
asihukum
untukmenaungi
upayapencegahan
danpengendalian
penyakitdan
responKLB
Tersusunnya
Perbup/Perwali
yangmengatur
tentang
Pencegahandan
Pengendalian
Penyakit,serta
responcepat
penanggulanga
nKLB
Tersusunnya
Pergubyang
mengatur
tentang
Pencegahandan
Pengendalian
Penyakit,serta
responcepat
penanggulanga
nKLB
Tersusunnya
peraturan
pemerintah
yangmengatur
tentang
Pencegahandan
Pengendalian
Penyakit,serta
responcepat
penanggulanga
nKLB
Terlaksananya
Pencegahandan
Pengendalian
Penyakit,serta
responcepat
penanggulanga
nKLBsesuai
peraturanyang
berlakutingkat
Kab/Kota
Terlaksananya
Pencegahandan
Pengendalian
Penyakit,serta
responcepat
penanggulanga
nKLBsesuai
peraturanyang
berlakutingkat
Provinsi
Terlaksananya
Pencegahandan
Pengendalian
Penyakit,serta
responcepat
penanggulanga
nKLBsesuai
peraturanyang
berlaku
Pusat:TerbentuknyaTim
GerakCepatNasionalyang
mem
punyaikekuatanhukum.
Provinsi:TerbentuknyaTim
GerakCepatProvinsiyang
mem
punyaikekuatanhukum.
Kab/Kota:TerbentuknyaTim
GerakCepatKab/Kotayang
mem
punyaikekuatanhukum
Tersedianyaperaturan
PusatdanDaerah
tentangPencegahan
danPengendalian
Penyakit,sertarespon
cepatpenanggulangan
KLB
Subsistem
Upaya Keseh
atan
Hal 7 dari 7
Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016
Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
B.1.
B.1.1.
Pemanfaatandata
daninformasihasil
penelitiandan
pengem
bangan
kesehatanuntuk
perencanaan,
penyusunan
kebijakandan
evaluasiprogram
Kurangnya
pemanfaatanhasil‐
hasilpenelitian
danpengem
bangan
untuk
perencanaan,
penyusunan
kebijakandan
evaluasiprogram
Datadan
informasihasil
penelitiandan
pengem
bangan
kesehatandi
Kab/Kota
Datadan
informasihasil
penelitiandan
pengem
bangan
kesehatandi
Provinsi
Datadan
Informasihasil
penelitiandan
pengem
bangan
Badan
Litbangkes
Adanyaforum
komunikasidan
interaksiterkait
hasilhasil
penelitiandi
Kab/Kota
Adanyaforum
komunikasidan
interaksiterkait
hasilpenelitian
diPropinsi
Adanyaforum
komunikasidan
interaksiterkait
hasilhasil
penelitiandi
Pusat
DokumenPerencanaandan
kebijakanKesehatantelah
mencantum
kanhasil‐hasil
penelitiandanpengem
bangan
kesehatan
5(lima)provinsi
Binw
ilBadan
Litbangkes
B.2.
B.2.1.
Pemanfaatandata
hasilpenelitian
dan
pengem
bangan
untukadvokasi
kepadapem
angku
kepentingan
Masihadanya
programdan
kebijakan
kesehatanyang
tidakberbasis
bukti
Kertas
kebijakan,fact
sheet,policy
brief
berdasarkan
hasilpenelitian
dan
pengem
bangan
kesehatan
Kertas
kebijakan,fact
sheet,policy
brief
berdasarkan
hasilpenelitian
dan
pengem
bangan
kesehatan
Kertas
kebijakan,fact
sheet,policy
brief
berdasarkan
hasilpenelitian
dan
pengem
bangan
kesehatan
Advokasihasil
penelitiandan
pengem
bangan
kesehatan
kepada
pemangku
kepentingandi
Kab/Kota
Advokasihasil
penelitiandan
pengem
bangan
kesehatan
kepada
pemangku
kepentingandi
Provinsi
Advokasihasil
penelitiandan
pengem
bangan
kesehatan
kepadaunit
utam
a
Kebijakankesehatanyang
mem
anfaatkanhasil
penelitiandanpengem
bangan5
(lima)provinsi
Binw
ilBadan
Litbangkes
B.3.
B.3.1.
Mendukungdalam
persiapandan
pelaksanaanRiset
NasionaldanRiset
Strategis
Keterbatasan
sumberdaya
penelitiandan
pengem
bangan
kesehatan
SDM,dana,
komitm
endan
dukungan
lainnya
SDM,dana,
komitm
endan
dukungan
lainnya
SDM,dana,
komitm
endan
dukungan
lainnya
Koordinasi
dalam
perencanaan,
pelaksanaan
danevaluasi
penelitiandan
pengem
bangan
kesehatandi
Kab/Kota
Koordinasi
dalam
perencanaan,
pelaksanaan
danevaluasi
penelitiandan
pengem
bangan
kesehatandi
Provinsi
Koordinasidari
perencanaan,
pelaksanaan
danevaluasi
penelitiandan
pengem
bangan
kesehatandi
Pusat
Dokumenketerlibatan
pemangkukepentingandi
berbagaitingkatterhadap
pelaksanaanpenelitian
5(Lima)provinsi
Binw
ilBadan
Litbangkes
P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N K E S E H A T A N
Mem
anfaatkandatadaninform
asihasilLitbangkesuntukperencanaandanbahankebijakan
Menyusundatadanhasilinform
asiLitbanguntukbahanadvokasikepadastakeholder
Mendukungdalam
persiapandanpelaksanaanRisetNasionaldanRisetStrategis
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
INDIKATOR
PUSAT
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
Subsistem
Pen
elitian dan
Pen
gemban
gan Keseh
atan
Hal 1 dari 1
Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016
Subsistem Pembiayaan
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
C.1.NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
1.Terlaksanany
aAdvokasi
Kepada
Bappenasdan
Kemenkeu
(ROR
EN)
2.Terlaksanany
aadvokasi
lintassektor
K/Luntuk
mengoptimalka
nkomitm
en
lPem
erintah
Pusatdalam
mem
anfaatkan
5%APBN
Sektor
Kesehatan
dalam
mendukung
kebijakan
pembangunan
kesehatan
tahun2018.
(PAD
K‐P2JK)
TeralokasikanyaAnggaran
SektorKesehatansebesar
5%padatahun2017s/2019
yangdimanfaatkanolehlintas
sektorK/Ldalam
mendukung
kebijakanpembangunan
kesehatan
Integrasilintassektor
K/Ldalam
pemanfaatananggaran
sektorkesehatan5%
tahun2017‐2019
dalamrangka
mendukungkebijakan
pembangunan
kesehatan
2.Tersedianya
data
perencanaan
kebutuhan
kegiatandan
anggaran
bilateraldan
multilateral
yang
dibutuhkan
guna
mendukung
pelaksanaan
Pembanganan
Kesehatan
tahun2017
(ROR
EN)
3.Tersedianya
data
perencanaan
kebutuhan
kegiatandan
anggaran
bilateraldan
multilateral
yang
dibutuhkan
guna
mendukung
pelaksanaan
Pembanganan
Kesehatan
tahun2017
secaraonline
(ROR
EN)
3.Terlaksanany
apertem
uan
Trilaterlal,
musrengbangna
suntuk
mem
bahas
anggarantahun
2017
(ROR
EN)
4.Terlaksanany
aforumdialog
lintassektor
K/Luntuk
mengintegrasik
andukungan
kepada
pelaksanaan
pembangunan
kesehatan
tahun2017.
(PAD
K)
3.Terlaksanany
apertem
uan
Trilaterlal,
musrengbangna
suntuk
mem
bahas
anggarantahu
2018
(ROR
EN)
4.Terlaksanany
aforumdialog
lintassektor
K/Luntuk
mengintegrasik
andukungan
kepada
pelaksanaan
pembangunan
kesehatan
yahun2018.
(PAD
K)
1.Tersedianya
DataRealisasi
Anggarantahun
2016
perprogram
/pe
rjenisbelanja,
perjenis
kewenangan
dan
pemanfaatan
outputkegiatan
dilingkungan
Kementerian
Kesehatandan
lintassektor
kementerian
lembagayang
mendukung
Pembangunan
Kesehatanper
tahun(ROR
EN)
1.Tersedianya
analisis
determinan
pembangunan
kesehatanyang
dapat
dipergunakan
untukadvokasi
penganggaran
sektor
kesehatanTA
2017(PAD
K‐P2JK)
2.Tersedianya
DataRealisasi
Anggarantahun
2017per‐
programdan
perjenis
belanja,per
jenis
kewenangan
dan
pemanfaatan
output
kegiatandi
lingkungan
Kementerian
Kesehatandan
lintassektor
kementerian
lembagayang
mendukung
Pembangunan
Kesehatanper
tahun(Roren)
Terlaksananya
Advokasioleh
DinkesProvinsi
kepadaAnggota
DPRdari
seluruhkomisi
yangterkait
dengan
kesehatan
sesuaiDapil
masingmasing
provinsipada
saatkunjungan
kerja/Reses
dalamrangka
mendukung
pemanfaatan
APBN
sektor
Kesehatan
tahunanggaran
2017sebesar
5%untuk
mendukung
kebijakan
pembangunan
kesehatan
Terlaksananya
Advokasioleh
DinkesProvinsi
kepadaAnggota
DPRdari
seluruhkomisi
yangterkait
dengan
kesehatan
sesuaiDapil
masingmasing
provinsipada
saatkunjungan
kerja/Reses
dalamrangka
mendukung
pemanfaatan
APBN
sektor
Kesehatan
tahunanggaran
2018sebesar
5%untuk
mendukung
kebijakan
pembangunan
kesehatan
1.Terlaksanany
aAdvokasi
Kepada
Bappenasdan
Kemenkeu
(ROR
EN)
2.Terlaksanany
aadvokasi
lintassektor
K/Luntuk
mengoptimalka
nkomitm
en
lPem
erintah
Pusatdalam
mem
anfaatkan
5%APBN
Sektor
Kesehatan
dalam
mendukung
kebijakan
pembangunan
kesehatan
tahun2017.
(PAD
K‐P2JK)
P E M B I A Y A A N
Peningkatananggarankesehatanpusatdandaerah
C.1.1.
PemerintahPusat
Mengalokasikan
Anggaran
kesehatanmelalui
APBN
Sektor
KesehatanSebesar
5%
Teralokasikanya
AnggaranSektor
Kesehatansebesar
5%padatahun2017
s/2019yang
mendukung
kebijakan
pembangunan
kesehatan
Belumoptimalnya
komitm
enlintas
sektor
kementerian
lembagadi
lingkunganPem
eri
ntahPusatuntuk
mem
anfaatkan5%
APBN
Sektor
Kesehatandalam
mendukung
kebijakan
pembangunan
kesehatan.
Subsistem
Pem
biayaan
Hal 1 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
3.Tersedianya
data
pencapaian
indicatorR
KP
lintassektor
K/Lbidang
kesehatan
tahun2016
(ROR
EN)
4.Tersedianya
data
pencapaian
indikatorR
KP
lintassektor
bidang
kesehatan
tahun2017
secaraonline
(ROR
EN)
5.Terlaksanann
yaAdvokasi,
Pembahasan
Anggaran
Pembangunan
Kesehatan
tahun2017
berdasarkan
realisasidan
pemanfaatan
tahun2016
denganDPR
(ROR
EN)
5.Terlaksanann
yaAdvokasi,
Pembahasan
Anggaran
Pembangunan
Kesehatan
tahun2018
berdasarkan
realisasidan
pemanfaatan
denganDPR
(ROR
EN)
C1.2.
Pemerintah
Daerah
Meningkatkan
alokasiAPBD
Kesehatan
Provinsi/Kab/Kota
sebesar10%
diluargaji
Teralokasikanya
AnggaranAPBD
Prov/Kotasebesar
10%diluargaji
sesuaiUU36Tahun
2009
Belumsemua
PemdaProvinsi/
Kabupaten/Kota
menganggarkan
APBD
untuksektor
kesehatansebesar
10%diluargaji
1.Tersedianya
Data
pemanfaatan
output
kegiatandan
Realisasi
AnggaranAPBD
perjenis
belanjadanper
program
Pembangunan
Kesehatan
Kab/Kota
tahun2016
(DINKESKA
B/
KOTA)
1.Tersedianya
Data
pemanfaatan
outputkegiatan
danRealisasi
AnggaranAPBD
perjenis
belanjadanper
program
Pembangunan
Kesehatan
Kab/Kota
tahun2017
(DINKES
KAB/KO
TA)
1.1
Tersedianya
Data
pemanfaatan
output
kegiatandan
Realisasi
Anggaranper
jenisbelanja
danper
program
Pembangunan
Kesehatan
Provinsitahun
2017.
1.2.Tersedianya
hasilanalisis
determinan
pemanfaataan
anggaran
pembangunan
kesehatan
tahun2018
(DINKES
PROV
INSI)
Tersedianya
DataAlokasi
danrealisasi
AnggaranAPBD
T.A2016per
jenisbelanja
danper
programserta
pemanfaatan
outputkegiatan
dalam
mendukung
kebijakan
pembangunan
Kesehatan
(ROR
EN)
1.Tersedianya
hasilanalisis
determinan
pemanfaatan
kesehatan
sebagaidasar
advokasi
penganggaran
APBD
TA2017
(PAD
K‐P2JK)
2.Tersedianya
DataAlokasi
danrealisasi
AnggaranAPBD
T.A2017per
jenisbelanja
danper
programserta
pemanfaatan
outputkegiatan
dalam
mendukung
kebijakan
pembangunan
Kesehatan
(ROR
EN)
1.Terlaksanany
aAdvokasi
KepadaBupati
danBappeda,
TomadanToga
untuk
meningkatkan
Meningkatkan
alokasiAPBD
Kesehatan
Kab/Kota
sebesar10%
padatahun
2017diluargaji
berdasarkan
realisasidan
pemanfaatan
APBD
Kesehatan
tahun2016
(DINKESKA
B/
KOTA)
1.Terlaksanany
aAdvokasi
KepadaBupati
danBappeda,
TomadanToga
untuk
meningkatkan
Meningkatkan
alokasiAPBD
Kesehatan
Kab/Kota
sebesar10%
padatahun
2018diluargaji
berdasarkan
realisasidan
pemanfaatan
APBD
Kesehatan
tahun2017
(DINKES
KAB/KO
TA)
2.Tersedianya
Datakebutuhan
APBD
Pembangunan
Kes.Kab/kota
tahun2017
berdasarkan
realisasidan
pemanfaatan
tahun2016
(DINKESKA
B/
KOTA)
2.Tersedianya
Datakebutuhan
APBD
Pembangunan
Kes.Kab/kota
tahun2018
berdasarkan
realisasidan
pemanfaatan
tahun2017
(DINKES
KAB/KO
TA)
2.Tersedianya
Datakebutuhan
APBD
Pembangunan
Kes.Provinsi
tahun2017
berdasarkan
realisasidan
pemanfaatan
tahun2016
(DINKES
PROV
INSI)
2.Tersedianya
Datakebutuhan
APBD
Pembangunan
Kes.Provinsi
tahun2018
berdasarkan
realisasidan
pemanfaatan
tahun2017
(DINKES
PROV
INSI)
2.Terlaksanany
apertem
uan
pra
musrenbang
kab/kota
dalamrangka
mem
bangun
dukunganlintas
sektoragar
berkom
itmen
dalam
menam
pung
kegiatan
pembangunan
kesehatan
dalamanggaran
APBD
sektor
kesehatan
sebesar10%
tahun2017
(DINKES
KAB/KO
TA)
2.Terlaksanany
apertem
uan
pra
musrenbang
kab/kota
dalamrangka
mem
bangun
dukunganlintas
sektoragar
berkom
itmen
dalam
menam
pung
kegiatan
pembangunan
kesehatan
dalamanggaran
APBD
sektor
kesehatan
sebesar10%
tahun2018
(DINKESKA
B/
KOTA)
2.Terlaksanany
apertem
uan
pra
musrenbang
provinsidalam
rangka
mem
bangun
dukunganlintas
sektoragar
berkom
itmen
dalam
menam
pung
kegiatan
pembangunan
kesehatan
dalamanggaran
APBD
sektor
kesehatan
sebesar10%
tahun2017
(DINKES
PROV
INSI)
2.Terlaksanany
apertem
uan
pra
musrenbang
provinsidalam
rangka
mem
bangun
dukunganlintas
sektoragar
berkom
itmen
dalam
menam
pung
kegiatan
pembangunan
kesehatan
dalamanggaran
APBD
sektor
kesehatan
sebesar10%
tahun2018
(DINKES
PROV
INSI)
2.Terlaksanany
aAdvokasi
Binw
ilkepada
Pemerintah
DaerahProv
olehmasing
masing
koordinator
Binw
ilUnit
Utam
apada
acara
Rakerkesda
padatahun
2016.
(KOO
RDINATO
RBINWIL)
1.Terlaksanany
aAdvokasi
KepadaBupati
danBappeda,
TomadanToga
untuk
meningkatkan
Meningkatkan
alokasiAPBD
Kesehatan
provinsi
sebesar10%
padatahun
2017diluargaji
berdasarkan
realisasidan
pemanfaatan
APBD
Kesehatan
tahun2016
(DINKES
PROV
INSI)
1.Terlaksanany
aAdvokasi
KepadaBupati
danBappeda,
TomadanToga
untuk
meningkatkan
Meningkatkan
alokasiAPBD
Kesehatan
provinsi
sebesar10%
padatahun
2018diluargaji
berdasarkan
realisasidan
pemanfaatan
APBD
Kesehatan
tahun2017
(DINKES
PROV
INSI)
1.Terlaksanany
aforumdialog
pemdadan
lintassektor
K/Luntuk
mengadvokasik
andukungan
integrasi
pelaksanaan
pembangunan
kesehatan
tahun2017.
(PAD
K)
1.Terlaksanany
aforumdialog
pemdadan
lintassektor
K/Luntuk
mengadvokasik
andukungan
integrasi
pelaksanaan
pembangunan
kesehatan
tahun2018.
(PAD
K)
TeralokasikanyaAnggaran
APBD
Prov/Kotasebesar10%
diluargaji
Target:
Tahun2017
Prov:5Prov
Kab/Kota:50
Tahun2018
Prov:10Prov
Kab/Kota:70
Tahun2019
Prov:17Prov
Kab/Kota:100
2.Terlaksanany
aAdvokasi
Binw
ilkepada
Pemerintah
DaerahProv
olehmasing
masing
koordinator
Binw
ilUnit
Utam
apada
acara
Rakerkesda
padatahun
2017.
(KOO
RDINATO
RBINWIL)
1.Tersedianya
Data
pemanfaatan
output
kegiatandan
Realisasi
AnggaranAPBD
perjenis
belanjadanper
program
Pembangunan
Kesehatan
Provinsitahun
2016
(DINKES
PROV
INSI)
Subsistem
Pem
biayaan
Hal 2 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
Pemerintah
Daerah
Mendayagunakan
danaCSRsektor
swastauntuk
mendukung
pembiayaan
pembangunan
kesehatan
Terlaksananya
kegiatanPublic
Private
Partnershipyang
mendukung
kebijakanprioritas
pembangunan
kesehatandi
Provinsidankab/
kota
Kegiatansosial
terkaitdengan
kesehatanyang
bersum
berdari
BantuanDanaCSR
pihakSw
asta
selamainibelum
diarahkan
sepenuhnyapada
kegiatanyang
mendukung
kebijakan
pembangunan
kesehatan
Dinkeskab/
kota
mem
punyai
DataJum
lah
Perusahaandi
Kasb/Kotayang
potensial
mem
berikan
danaCSR
(DINKES
KAB/KO
TA)
Terbentuknya
forumatau
wadah
komunikasi
antaraDinkes
Kab/Kota
dengan
Perusahaan
yang
mem
punyai
programCSRdi
wilayahnya
(DINKES
KAB/KO
TA)
DinkesProvinsi
mem
punyai
DataJum
lah
Perusahaandi
Provyang
potensial
mem
berikan
danaCSR
(DINKES
PROV
INSI)
Terbentuknya
forumatau
wadah
komunikasi
antaraDinkes
Provdengan
Perusahaan
yang
mem
punyai
programCSR
diwilayahnya
(DINKES
PROV
INSI)
Tersedianya
DataJumlah
Perusahaan
yangpotensial
mem
berikan
danaCSR
kepada
pemerintah
daerah
(ROK
OMBLIKY
ANMAS)
Terbentuknya
forumatau
wadah
komunikasi
antara
Kemenkes
dengan
Perusahaan
yang
mem
punyai
programCSR
yangdapat
dilaksanakandi
daerah
(ROK
OMBLIK
YANMAS)
Perjanjian
Kerjasam
akegiatanPPP
antaraDinkes
kab/kota
dengan
Perusahaan
yangpunya
programCSRdi
wilayahnya
tahun2016
(DINKES
KAB/KO
TA)
Perjanjian
Kerjasam
akegiatanPPP
antaraDinkes
Kab/kota
dengan
Perusahaan
yangpunya
programCSRdi
wilayahnya
yangsesuai
pedomantahun
2017
(DINKES
KAB/KO
TA
Perjanjian
Kerjasam
akegiatanPPP
antaraDinkes
Provinsidengan
Perusahaan
yangpunya
programCSRdi
wilayahnya
tahun2016
(DINKES
PROV
INSI)
Perjanjian
Kerjasam
akegiatanPPP
antaraDinkes
Provinsidengan
Perusahaan
yangpunya
programCSRdi
wilayahnya
yangsesuai
pedomantahun
2017
(DINKES
PROV
INSI)
1..Tersedianya
Pedoman
perjanjian
kerjasam
aPPP
yang
bersum
berdari
danaCSR
antara
Perusahaandan
Pemerintah/
Pemerintah
Daerah
(DIT.
PROM
KES)
Terlaksananya
advokasi
kepadadaerah
untuk
mengoptimalka
nkerjasam
aantaraPem
da
dengan
Perusahaan
yang
mem
punyai
programCSR
(DITPRO
MKES
DANBIRO
KOMBLIK&
YANMAS)
PPPyangmendukung
pembangunanKesehatan
yangbersumberdaridana
CSRpihakswasta
MOU
DinkesD
engan
Perusahaan
1.Tahun2016
Prov:10
Kab:100
2.Tahun2017
Prov:20
Kab:200
3.Tahun2018
Prov:25
Kab:300
4.Tahun2019
Prov:34
Kab:400
3.Tersedianya
Data
pencapaian
indicatorR
KPD
Kab/kota
Tahun2016
yang
disampaikan
kepadaBupati/
Walikotadan
DinkesProvinsi
(DINKES
KAB/KO
TA)
3.Tersedianya
analisisdan
Data
pencapaian
indicatorR
KPD
Kab/kota
Tahun2017
yang
disampaikan
kepadaBupati/
Walikotadan
DinkesProvinsi
(DINKES
KAB/KO
TA)
3.Tersedianya
Data
pencapaian
indicatorR
KPD
Prov.Tahun
2016yang
disampaikan
kepada
Gubernurdan
Menteri
Kesehatan
(DINKES
PROV
INSI)
3.Tersedianya
analisisdan
Data
pencapaian
indicatorR
KPD
Prov.Tahun
2017yang
disampaikan
kepada
Gubernurdan
Menteri
Kesehatan
(DINKES
PROV
INSI)
3.Terlaksanany
aAdvokasi,
Pembahasan
danpertem
uan
denganDPRD
Kab/kotadalam
rangka
mem
bangun
dukunganlintas
sektoragar
berkom
itmen
dalam
menam
pung
kegiatan
pembangunan
kesehatan
dalamanggaran
APBD
sektor
kesehatan
sebesar10%
diluargaji
tahun2017
(DINKES
KAB/KO
TA)
3.Terlaksanany
aAdvokasi,
Pembahasan
danpertem
uan
denganDPRD
Kab/kotadalam
rangka
mem
bangun
dukunganlintas
sektoragar
berkom
itmen
dalam
menam
pung
kegiatan
pembangunan
kesehatan
dalamanggaran
APBD
sektor
kesehatan
sebesar10%
diluargaji
tahun2018
(DINKESKA
B/
KOTA)
Teralokasikanya
Anggaran
pembangunan
Kesehatanyang
bersum
berdariDCT,
DBHCTdanDana
PajakRokokuntuk
mendukung
kebijakan
pembangunan
Kesehatandidaerah
Masihsedikitnya
DinasK
esehatan
Provinsi/kab/kota
yang
mengalokaikan
dana
pembangunan
kesehatanyang
bersum
berdari
DCT,DBH
CTdan
PajakRokokuntuk
mem
biayai
kebijakan
pembangunan
kesehatan
didaerahnya
Tersedianya
Datarencana
alokasi
DCT,DB
HCT
danDanapajak
rokokdari
Bappedakab/
kotaTA2017
(DINKESKA
B/
KOTA)
Tersedianya
Datarencana
alokasi
DCT,DB
HCT
danDanapajak
rokokdari
Bappedakab/
kotaTA2018
(DINKESKA
B/
KOTA)
3.Terlaksanany
aAdvokasi,
Pembahasan
danpertem
uan
denganDPRD
Provdalam
rangka
mem
bangun
dukunganlintas
sektoragar
berkom
itmen
dalam
menam
pung
kegiatan
pembangunan
kesehatan
dalamanggaran
APBD
sektor
kesehatan
sebesar10%
diluargaji
tahun2017
(DINKES
PROV
INSI)
3.Terlaksanany
aAdvokasi,
Pembahasan
danpertem
uan
denganDPRD
Provdalam
rangka
mem
bangun
dukunganlintas
sektoragar
berkom
itmen
dalam
menam
pung
kegiatan
pembangunan
kesehatan
dalamanggaran
APBD
sektor
kesehatan
sebesar10%
diluargaji
tahun2018
(DINKES
PROV
INSI)
Tersedianya
DanaAPBD
kesehatan
Provinsiyang
berasaldari
DanaDBH
CT
DCTdandana
pajakrokok
tahun2017
(DINKES
PROV
INSI)
Tersedianya
DanaAPBD
kesehatan
Provinsiyang
berasaldari
DanaDBH
CT
DCTdandana
pajakrokok
tahun2018
(DINKES
PROV
INSI)
Tersedianya
Pedoman/Jukni
stentang
pemanfaatan
DBHCT,DCT
dancukai
tembakau
untuksector
Kesehatandi
daerah
(DIT.
PROM
KES)
Terlaksananya
advokasi
kepadadaerah
untuk
meningktkan
Anggaran
pembangunan
Kesehatanyang
bersum
berdari
DCT,DBH
CT
danDanaPajak
Rokokuntuk
mendukung
kebijakan
pembangunan
Kesehatandi
daerah
(DITPRO
MKES‐
ROKO
MLIK
YANMAS)
Meningkatnyaum
lahKab/
kota/Provinsiyang
mengangarkanpem
bangunan
Kesehatanyangbersumber
dariDCT,DBH
CTdanDana
PajakRokokuntuk
mendukungkebijakan
pembangunanKesehatandi
daerah
SeluruhProvinsi,Kab/
Kotamengalokasikan
danaAPBDyang
bersum
berdaridana
DBHCT,DCTdanpajak
rokoktahun2019
Tersedianya
Datarencana
alokasi
DCT,DB
HCT
danDanapajak
rokokdari
Bappeda
provinsiTA
2017
(DINKES
PROV
INSI)
Tersedianya
Datarencana
alokasi
DCT,DB
HCT
danDanapajak
rokokdari
Bappeda
provinsiTA
2018
(DINKES
PROV
INSI)
Tersedianya
DataDBH
CT
danDanaCukai
Tembakau
(DCT)perProv
dariKem
enkeu
TA2017
(Dit.Promkes)
Tersedianya
DataDBH
CT
danDanaCukai
Tembakau
(DCT)perProv
dariKem
enkeu
TA2018
(Dit.Promkes)
Tersedianya
DanaAPBD
kesehatan
kab/kotayang
berasaldari
DanaDBH
CT
DCTdandana
pajakrokok
tahun2017
(DINKESKA
B/
KOTA)
Tersedianya
DanaAPBD
kesehatan
kab/kotayang
berasaldari
DanaDBH
CT
DCTdandana
pajakrokok
tahun2018
(DINKESKA
B/
KOTA)
C1.3.
Pemerintah
Daerah
Mendayagunakan
danaDCT,DBH
CT
danpajakRokok
untukmendukung
kebijakan
pembangunanKese
hatan
Subsistem
Pem
biayaan
Hal 3 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
C.2.
Tersedianya
DataAnggaran
APBD
dan
APBN
dan
Kegiatan
Prom
otifdan
preventifdari
seluruhunit
utam
apenanggungjaw
abprogram
(ROR
EN)
Tersedianya
datapem
etaan
kebutuhan
danaBOK
per
provinsi/
kab/kotauntuk
mem
bantu
daerahyang
mem
butuhkan
dukungan
anggaran
prom
otif
preventif
(ROR
EN)
Terlaksananya
proses
perencanaan
DAKSatkerdi
Provmelaluie‐
DAKKemenkes
yang
terintegrasi
Terlaksananya
proses
perencanaan
DAKSatkerdi
Provmelaluie‐
DAKKemenkes
yang
terintegrasi
Tersedianya
Datadan
KebutuhanDA
Kyangbersifat
EvidanceBase
(sesuai
kebutuhan)
yangdisetujui
secara
berjenjang
melaluie‐DAK
Kemenkes
Tersedianya
Datadan
KebutuhanDA
Kyangbersifat
EvidanceBase
(sesuai
kebutuhan)
yangdisetujui
secara
berjenjang
melaluie‐DAK
Kemenkes
Terlaksananya
pertem
uan
RakontekDAK
untuk
mensinkronkra
nprogram
Pusatdan
daerahyang
menggunakan
danaDAK
Terlaksananya
pertem
uan
RakontekDAK
untuk
mensinkronkra
nprogram
Pusatdan
daerahyang
menggunakan
danaDAK
Disetujuinya
pengalokasian
DanaDAK
melaluiproses
trilateral
meetingDA
K
Disetujuinya
pengalokasian
DanaDAK
melaluiproses
trilateral
meetingDA
K
PengalokasiananggaranPromotifdanPreventif
C2.1.
PemerintahPusat
danDaerah
mengalokasikan
anggaran
kesehatan
terutamapada
kegiatan
prom
otivedan
preventifmelalui
pengalokasian
APBN
danAPBD
dalamjumlahyang
mem
adai
Teralokasikannya
anggarankegiatan
Prom
otifdan
Preventifsesuai
kebutuhan
Kurangnyaalokasi
anggaranpromotif
danpreventif
didaerahterutama
untukmendukung
kegiatanpromotif
danpreventif
Tersedianya
SDMdidaerah
yangmam
pu
menghitung
kebutuhan
anggaran
prom
otifdan
preventifsesuai
dengankondisi
wiayahnya
masingmasing
(DINKES
KAB/KO
TA)
Tersedianya
pedoman
formula
perhitungan
sederhanayang
dapat
digunakan
daerahuntuk
menghitung
kebutuhan
prom
otifdan
preventif
(DINKES
KAB/KO
TA)
Tersedianya
SDMdidaerah
yangmam
pu
menghitung
kebutuhan
anggaran
prom
otifdan
preventifsesuai
dengankondisi
wiayahnya
masingmasing
(DINKES
PROV
INSI)
Tersedianya
pedoman
formula
perhitungan
sederhanayang
dapat
digunakan
daerahuntuk
menghitung
kebutuhan
prom
otifdan
preventif
(DINKES
PROV
INSI)
Terlaksananya
dantersedianya
penyusunan
bukupedom
an
analisis
penghitungan
biayakegiatan
prom
otifdan
preventif
sebagaidasar
bagiunitutama
danDinas
Kesehatan
Provinsi/Kan/
Kotadalam
menyusun
perencanaan
kebutuhan
kegiatandan
anggaran
prom
otif
preventif
(BALITBANGKE
S)
Teralokasikandan
meningkatnyaanggaran
kegiatanPromotifdan
Preventifdalam
jumlahyang
mem
adai
SemuaDaerahdapat
mem
enuhiSPM
denganmenggunakan
APBD
masingmasing
padatahun2019
C2.2.
PemerintahPusat
danDaerah
melakukan
Sinkronisasiantar
usulandan
realisasi
pelaksanaanDA
K
Integrasisistem
perencanaanusulan
danpemanfaatan
DAKKesehatan
antaraKem
enterian
Kesehatan,Dinkes
ProvinsidanDinkes
Kab/Kota
Sistem
pengajuan
usulan
perencanaanDA
KBidangKesehatan
antara
Kementerian
Kesehatandan
daerahyangbelum
terintegrasi
Mapping
kondisisarana
danprasarana
yang
mem
butuhkan
DAKtahun
2017oleh
DinkesKab/
kota
Mapping
kondisisarana
danprasarana
yang
mem
butuhkan
DAKtahun
2018oleh
DinkesKab/
kota
Tersedianya
pedomandan
analisis
penghitungan
kebutuhan
anggaran
prom
otifdan
preventifper
programtahun
2017
(BALITBANGKE
S)
Tersedianya
pedomandan
analisis
penghitungan
kebutuhan
anggaran
prom
otifdan
preventifper
programtahun
2018
(BALITBANGKE
S)
Tersedianya
anggaranyang
mem
adaidi
kab/kotauntuk
dapat
mem
enuhi
kebutuhan
pembiayaan
dalam
mencapaitarget
SPMBidang
Kesehatan
Kab/kotatahun
2017
(DINKES
KAB/KO
TA)
Tersedianya
anggaranyang
mem
adaidi
kab/kotauntuk
dapat
mem
enuhi
kebutuhan
pembiayaan
dalam
mencapaitarget
SPMBidang
Kesehatan
Kab/kotatahun
2018(D
INKES
KAB/KO
TA)
Tersedianya
anggaranyang
mem
adaidi
provinsiuntuk
dapat
mem
enuhi
kebutuhan
pembiayaan
dalam
mencapaitarget
SPMBidang
Kesehatan
tahun2017
(DINKES
PROV
INSI)
Tersedianya
anggaranyang
mem
adaidi
provinsiuntuk
dapat
mem
enuhi
kebutuhan
pembiayaan
dalam
mencapaitarget
SPMBidang
Kesehatan
tahun2018
(DINKES
PROV
INSI)
Tersinkronisasinyaaantara
usulandanrealisasi
pelaksanaanDA
KKesehatan
Target:
Tahun2016
30%KegiatanDA
KmenggunakanusulanE
DAKKemenkes
Tahun2017
50%KegiatanDA
KmenggunakanusulanE
DAKKemenkes
Tahun2018
75%KegiatanDA
KmenggunakanusulanE
DAKKemenkes
Tahun2019
100%KegiatanDA
KmenggunakanusulanE
DAKKemenkes
Terlaksananya
proses
verifikasi
usulanDAK
olehDinkes
Provdari
setiapSatker
Prov,Kab/Kota
diwilayahnya
Terlaksananya
proses
verifikasi
usulanDAK
olehDinkes
Provdari
setiapSatker
Prov,Kab/Kota
diwilayahnya
Mapping
kondisisarana
danprasarana
yang
mem
butuhkan
DAKtahun
2017oleh
DinkesProvinsi
Mapping
kondisisarana
danprasarana
yang
mem
butuhkan
DAKtahun
2018oleh
DinkesProvinsi
Tersedianya
system
perencanaane‐
DAKyang
terintergrasi
antaraPusat
dandaerah
tahun2016
(ROR
EN,
SETD
ITJEN
FARALKES
SETD
ITJEN
YANKES,DIT.
FASYAN
KES,
PUSDATIN)
Tersedianya
dan
terlaksananya
sistem
perencanaan
DAKyang
terintegrasi
antaraPusat
danDaerah
tahun2017
(ROR
EN,
SETD
ITJEN
FARALKES,
SETD
ITJEN
YANKES,DIT.
FASYAN
KES,
PUSDATIN)
Terlaksananya
proses
perencanaan
DAKSatkerdi
Kab/Kota
melaluie‐DAK
Kemenkesyang
terintegrasi
Terlaksananya
proses
perencanaan
DAKSatkerdi
Kab/Kota
melaluie‐DAK
Kemenkesyang
terintegrasi
Subsistem
Pem
biayaan
Hal 4 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
Sinkronisasi/re
chekingalokasi
DAKsebelum
dium
umkan
olehKem
enkeu
Sinkronisasi/re
chekingalokasi
DAKsebelum
dium
umkan
olehKem
enkeu
C.3.
Finalisasidan
Distribusi
pedoman
pendekatan
keluarga
sebagaiacuan
pelaksanaan
kegiatanoleh
Dinas
Kesehatandi
provinsi/kabup
aten/kota
(DITJEN
KESM
AS‐
PADK
)
Masuknya
menukegiatan
dananggaran
dalamjuknis
DAKKesehatan
nonfisiktahun
2017yang
terintergrasi
untuk
mendukung
pilarpromotif
preventif
pembangunan
kesehatan
melalui
pendekatan
keluargasehat
sesuaipedom
an
pendekatan
keluarga.
(ROR
EN)
Masuknya
menu
pendekatan
keluargapada
Juknis/pedom
anpemanfaatan
anggaran
DBHCTdan
DCTsesuai
dengan
pedoman
pendekatan
keluarga
(DIREKTORAT
PROM
OSI
KESEHATAN
)
PemanfaatanAnggaranKesehatan
Terlaksananyakegiatan
pendekatankeluargasehatdi
Pusatdanderahdengan
menggunakanberbagai
sumberanggaranyangada
Seluruhprovinsi/
kabupaten/kota
mem
punyaiprofil
keluargasehatdan
melaksanakanpilar
kegiatanpromdan
prevpem
bangunan
kesehatanmelalui
pendekatankeluarga
padatahun2019
Masuknya
menukegiatan
dananggaran
dalamAPBD
Provinsitahun
2017untuk
mendukung
pilarpromotif
preventif
pembangunan
kesehatan
melalui
pendekatan
keluargasehat
sesuaipedom
an
pendekatan
keluarga.
(DINKES
PROV
INSI)
Masuknya
menukegiatan
dananggaran
dalamAPBD
Provinsitahun
2018untuk
mendukung
pilarpromotif
preventif
pembangunan
kesehatan
melalui
pendekatan
keluargasehat
sesuaipedom
an
pendekatan
keluarga.
(DINKES
PROV
INSI)
Pelaksanaan
Binw
iladvokasi
integrasipilar
prom
otif
preventif
pembangunan
kesehatan
melalui
pendekatan
keluargadi
seluruh
gubernur
kepaladaerah
provinsi
(ESELON1
SELAKU
KO
ORDINATOR
BINWIL)
Terlaksananya
forumlintas
sektorkab/kota
yangmem
bahas
integrasi
perencanaan
kegiatandan
anggaranAPBD
kabupaten/
kota,DBH
CT
danDCTT.A
2017tentang
pilarpromotif
preventif
pembangunan
kesehatan
melalui
pendekatan
keluargayang
terpadu.
(DINKES
KABU
PATEN/
KOTA)
Terlaksananya
forumlintas
sektorkab/kota
yangmem
bahas
integrasi
perencanaan
kegiatandan
anggaranAPBD
kabupaten/
kota,DBH
CT
danDCTT.A
2018tentang
pilarpromotif
preventif
pembangunan
kesehatan
melalui
pendekatan
keluargayang
terpadu.
(DINKES
KABU
PATEN/
KOTA)
Terlaksananya
forumlintas
sektorkab/kota
yangmem
bahas
integrasi
perencanaan
kegiatandan
anggaranAPBD
Provinsi/
kabupaten/
kota,DBH
CT
danDCTT.A
2017tentang
pilarpromotif
preventif
pembangunan
kesehatan
melalui
pendekatan
keluargayang
terpadu.
(DINKES
KABU
PATEN/
KOTA)
Terlaksananya
forumlintas
sektorkab/kota
yangmem
bahas
integrasi
perencanaan
kegiatandan
anggaranAPBD
Provinsi/
kabupaten/
kota,DBH
CT
danDCTT.A
2018tentang
pilarpromotif
preventif
pembangunan
kesehatan
melalui
pendekatan
keluargayang
terpadu.
(DINKES
KABU
PATEN/
KOTA)
Terlaksananya
pertem
uan
antarapusat
dandaerah
untuk
mesosialisasika
npedoman
pendekatan
keluargadan
penyusunan
integrasiPlanof
Action
mengenai
pelaksanaan
pendekatan
keluargadi
Provinsi
Kabupaten/
kota
menggunakan
sumber
pendanaan
APBN
,DAK
KESEHATAN
,APBD
,DBH
CT,
DCT,danDAN
APAJAKRO
KOK
T.A2017yang
terpadu.
(DitjenKesmas)
Terlaksananya
pertem
uan
antarapusat
dandaerah
untuk
mesosialisasika
npedoman
pendekatan
keluargadan
penyusunan
integrasiPlanof
Action
mengenai
pelaksanaan
pendekatan
keluargadi
Provinsi
Kabupaten/
kota
menggunakan
sumber
pendanaan
APBN
,DAK
KESEHATAN
,APBD
,DBH
CT,
DCT,danDAN
APAJAKRO
KOK
T.A2018yang
terpadu.
(DitjenKesmas)
C3.1
Pemerintahpusat
dandaerah
mem
anfaatkan
anggaran
kesehatanmelalui
APBN
,APBD,DAK
nonfisik,BOK
,DanaBagiHasil
CukaiHasil
Tembakau,Dana
PajakRokok,dan
DanaDesauntuk
kegiatanpromotif
danpreventif
melalui
pendekatan
keluargasehat
secaraefektifdan
efisien
Pndekatankeluarga
menjadiarusutama
dalampelaksanaan
kegiatanpromotif
danpreventif
Belumadanya
integrasiprogram
dankegiatanyang
mem
anfaatkan
berbagaisumber
pembiayaandalam
1rencanakerja
terpaduuntuk
melaksanakan
pilarpromotif
preventif
pembangunan
kesehatanmelalui
pendekatan
keluarga.
Masuknya
menukegiatan
dananggaran
dalamAPBD
kabupaten/
kotatahun
2017untuk
mendukung
pilarpromotif
preventif
pembangunan
kesehatan
melalui
pendekatan
keluargasehat
sesuaipedom
an
pendekatan
keluarga.
(DINKES
KAB/KO
TA)
Masuknya
menukegiatan
dananggaran
dalamAPBD
kabupaten/
kotatahun
2018untuk
mendukung
pilarpromotif
preventif
pembangunan
kesehatan
melalui
pendekatan
keluargasehat
sesuaipedom
an
pendekatan
keluarga.
(DINKES
KAB/KO
TA)
Subsistem
Pem
biayaan
Hal 5 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
Masuknya
menu
pendekatan
keluargapada
Juknis/pedom
anpemanfaatan
anggaran
Dekonsentrasi
tahun2017
sesuaidengan
pedoman
pendekatan
keluarga
(ROR
EN)
Masuknya
menu
pendekatan
keluargapada
Juknis/pedom
anpemanfaatan
danaDesa
Kemendes
tahun2017
sesuaidengan
pedoman
pendekatan
keluarga
(ROR
EN)
Terlaksananya
dantersedianya
laporan
programdan
kegiatan
pendekatan
keluargadi
Provinsitahun
2016
(DINKES
PROV
INSI)
Terlaksananya
dantersedianya
laporan
programdan
kegiatan
pendekatan
keluargasecara
nasionalyang
terpadutahun
2016
(DITJEN
KESM
AS)
Terlaksananya
dantersedianya
laporan
programdan
kegiatan
pendekatan
keluargadi
Kab/Kotatahun
2016
(DINKESKA
B/
KOTA)
C3.2.
Optim
alisasi
dukungandana
JaminanKesehatan
Nasional(JKN)
untukturut
mendukung
kegiatanpromotif
danpreventif
Tersedianya
dukungandana
operasionalpromotif
danpreventifuntuk
pendekatan
komunitasuntuk
mem
perkuat
performancekinerja
JKN
Belumtersedianya
sumberanggaran
dukungan
operasionaluntuk
mem
biayai
kegiatanpromotif
danpreventif
untukmem
perkuat
implem
entasiyang
inlinedengan
performance
kinerjaJKN
Tersedianya
anggaranyang
dapat
dimanfaatkan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
dukungan
operasional
melaluiAPBD
danBLUD
di
Pelayanan
dasardan
RujukanSKPD
kabupaten/
kotauntuk
mendukung
upayaprom
danprev
berbasis
individudan
komunitasT.A
2017
(DINKESKA
B/
KOTA)
Tersedianya
anggaranyang
dapat
dimanfaatkan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
dukungan
operasional
melaluiA
PBD
danBLUD
di
Pelayanan
dasardan
RujukanSKPD
kabupaten/
kotauntuk
mendukung
upayaprom
danprev
berbasis
individudan
komunitasT.A
2018
(DINKESKA
B/
KOTA)
TersedianyadukunganDana
operasioanlJKNuntuk
melaksanakankegiatan
prom
otifdanpreventifyang
bersifatindividualdan
komunitasdiFKTPdan
FaskesRujukan.
SeluruhFKTPdan
FaskesRujukan
menganggarkan
dukunganDana
operasioanlJKNuntuk
melaksanakankegiatan
prom
otifdanpreventif
yangbersifat
individualdan
komunitasdiFKTPdan
FaskesRujukantahun
2019
Tersedianya
anggaranyang
dapat
dimanfaatkan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
dukungan
operasional
melaluiAPBD
danBLUD
di
Pelayanan
dasardan
RujukanSKPD
provinsiuntuk
mendukung
upayaprom
danprev
berbasis
individudan
komunitasT.A
2017
(DINKES
PROV
INSI)
Tersedianya
anggaranyang
dapat
dimanfaatkan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
dukungan
operasional
melaluiAPBD
danBLUD
di
Pelayanan
dasardan
RujukanSKPD
provinsiuntuk
mendukung
upayaprom
danprev
berbasis
individudan
komunitasT.A
2018
(DINKES
PROV
INSI)
1.Tersedianya
anggaran
pelaksanaan
kegiatan
dukungan
operasional
melaluiDAK
,APBN
Kantor
Pusat,Kantor
Daerah,
Dekonsentrasi,
BLUdiFKTP&
Rujukanutk
mendukung
upayaprom
otif
preventif
berbasis
individu&
komunitasT.A
2017
(ROR
EN)
1.Tersedianya
anggaran
pelaksanaan
kegiatan
dukungan
operasional
melaluiDAK
nonfisik,APBN
KantorPusat,
KantorDaerah,
Dekonsentrasi,
BLUdiFKTP&
Rujukanutk
mendukung
upayaprom
otif
preventif
berbasis
individu&
komunitasT.A
2018
(ROR
EN)
Tersedianya
perencanaan
kegiatan&
alokasi
anggaranAPBN
KP/KD
,/Dekon,
DAKNonFisik,
BLU/BLUD,
APBD
Provinsi,/Kabu
paten/kota
untuk
mem
biayai
dukungan
operasional
kegiatan
prom
otif
preventifuntuk
individu&
komunitasTA
2017
(ROR
EN‐P2JK)
Tersedianya
perencanaan
kegiatan&
alokasi
anggaranAPBN
KP/KD
,/Dekon,
DAKNonFisik,
BLU/BLUD,
APBD
Provinsi,/Kabu
paten/kota
untuk
mem
biayai
dukungan
operasional
kegiatan
prom
otif
preventifuntuk
individu&
komunitasTA
2017
(ROR
EN‐P2JK)
Tersedianya
perencanaan
kegiatan&
alokasi
anggaranDAK
NonFisik,
BLUD
,APBD
Kabupaten/
kotauntuk
mem
biayai
dukungan
operasional
kegiatan
prom
otif
preventifuntuk
individu&
komunitasTA
2017
(DINKESKA
B/
KOTA)
Tersedianya
perencanaan
kegiatan&
alokasi
anggaranDAK
NonFisik,
BLUD
,APBD
Kabupaten/
kotauntuk
mem
biayai
dukungan
operasional
kegiatan
prom
otif
preventifuntuk
individu&
komunitasTA
2018
(DINKESKA
B/
KOTA)
Tersedianya
perencanaan
kegiatan&
alokasi
anggaranAPBN
Dekon,DAK
NonFisik,
BLUD
,APBD
Provinsiuntuk
mem
biayai
dukungan
operasional
kegiatan
prom
otif
preventifuntuk
individu&
komunitasTA
2017
(DINAS
KESEHATAN
PROV
INSI)
Tersedianya
perencanaan
kegiatan&
alokasi
anggaranAPBN
Dekon,DAK
NonFisik,
BLUD
,APBD
Provinsiuntuk
mem
biayai
dukungan
operasional
kegiatan
prom
otif
preventifuntuk
individu&
komunitasTA
2018
(DINAS
KESEHATAN
PROV
INSI)
Subsistem
Pem
biayaan
Hal 6 dari 7
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
2.Tersedianya
penghitungan
besaran
kebutuhan
yangsejalan
dengan
peningkatan
performance
kinerja
pelaksanaan
JKNdiFKTP
danFasilitas
Pelayanan
Kesehatan
RujukanSKPD
Kab/kotaT.A
2017sesuai
pedoman
(DINKESKA
B/
KOTA)
2.Tersedianya
penghitungan
besaran
kebutuhan
yangsejalan
dengan
peningkatan
performance
kinerja
pelaksanaan
JKNdiFKTP
danFasilitas
Pelayanan
Kesehatan
RujukanSKPD
Kab/kotaT.A
2018sesuai
pedoman
(DINKESKA
B/
KOTA)
2.Tersedianya
penghitungan
besaran
kebutuhan
yangsejalan
dengan
peningkatan
performance
kinerja
pelaksanaan
JKNdiFKTP
danFasilitas
Pelayanan
Kesehatan
RujukanSKPD
ProvinsiT.A
2017sesuai
pedoman
(DINKES
PROV
INSI)
2.Tersedianya
penghitungan
besaran
kebutuhan
yangsejalan
dengan
peningkatan
performance
kinerja
pelaksanaan
JKNdiFKTP
danFasilitas
Pelayanan
Kesehatan
RujukanSKPD
ProvinsiT.A
2018sesuai
pedoman
(DINKES
PROV
INSI)
2.Tersedianya
pedoman
kegiatan
dukungan
operasional
dancara
penghitungan
besaran
kebutuhan
yangsejalan
dengan
peningkatan
performance
kinerja
pelaksanaan
JKNdiFKTP
danFasilitas
Pelayanan
Kesehatan
RujukanT.A
2017
(P2JK)
2.Tersedianya
pedoman
kegiatan
dukungan
operasional
dancara
penghitungan
besaran
kebutuhan
yangsejalan
dengan
peningkatan
performance
kinerja
pelaksanaan
JKNdiFKTP
danFasilitas
Pelayanan
Kesehatan
RujukanT.A
2018
(P2JK)
Tersedianya
laporanMonev
pelaksanaan
kegiatan
prom
otifdan
preventifdari
sumber
anggaran
dukungan
operasionalJKN
diFKTPdan
FaskesRujukan
diariDinas
Kesehatan
kab/Kotayang
disampaikan
kepadaDinas
Kesehatan
ProvinsiT.A
2016
Tersedianya
laporanMonev
pelaksanaan
kegiatan
prom
otifdan
preventifdari
sumber
anggaran
dukungan
operasionalJKN
diFKTPdan
FaskesRujukan
diariDinas
Kesehatan
kab/Kotayang
disampaikan
kepadaDinas
Kesehatan
ProvinsiT.A
2017
Tersedianya
laporanMonev
pelaksanaan
kegiatan
prom
otifdan
preventifdari
sumber
anggaran
dukungan
operasionalJKN
diFKTPdan
FaskesRujukan
diariDinas
Kesehatan
provinsiyang
disampaikan
kepadaPusat
Pembiayaan
danJaminan
Kesehatan
KemenkesT.A
2016
Tersedianya
laporanMonev
pelaksanaan
kegiatan
prom
otifdan
preventifdari
sumber
anggaran
dukungan
operasionalJKN
diFKTPdan
FaskesRujukan
diariDinas
Kesehatan
provinsiyang
disampaikan
kepadaPusat
Pembiayaan
danJaminan
Kesehatan
KemenkesT.A
2017
Subsistem
Pem
biayaan
Hal 7 dari 7
Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016
Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
D.1.
Jumlahdandistribusitenaga
kesehatantidakmerataantar
daerah
1)Jumlahdan
distribusitenaga
kesehatantidak
merataantar
daerah;
2)Pem
enuhan
jenisnakesbelum
sesuaistandar;
3)Kom
petensi
nakesbelum
sesuai
standar.
2016:2.000Jumlah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
2017:3.000Jumlah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
2018:4.200Jum
lah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
2019:5.600Jum
lah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
Diperolehnyarencana
kebutuhandengan
merujukpada
Perm
enkes33/2015
denganmenggunakan
Sistem
inform
asiSDM
KesehatandiDaerah
yangakurat
Jumlah
Provinsi,
Kab/Kotayang
telah
melakukan
entri
keberadaan
(eksisting)
tenaga
kesehatanke
dalamaplikasi
sistem
inform
asiSDM
Kesehatandan
telah
melakukan
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimal(ABK
danAnjab)di
masing‐masing
fasyankes
Jumlah
Provinsi,
Kab/Kotayang
telah
melakukan
entri
keberadaan
(eksisting)
tenaga
kesehatanke
dalamaplikasi
sistem
inform
asiSDM
Kesehatandan
telah
melakukan
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimal(ABK
danAnjab)di
masing‐masing
fasyankes
a.Jumlah
Kab/Kotayang
telah
melakukan
analisisbeban
kerjadan
analisisjabatan
mengacupada
PermenkesN
o.
33Tahun2015
untuk
mem
etakan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimaldi
masing‐masing
fasyankes;
b.Jumlah
Kab/Kotayang
telah
melakukan
input
kebutuhanPN
SKe
KEMEN
PAN&R
Bmelalui
aplikasiE‐
Formasi
a.Jumlah
Kab/Kotayang
telah
melakukan
analisisbeban
kerjadan
analisisjabatan
mengacupada
PermenkesN
o.
33Tahun2015
untuk
mem
etakan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimaldi
masing‐masing
fasyankes;
b.Jumlah
Kab/Kotayang
telah
melakukan
input
kebutuhanPN
SKe
KEMEN
PAN&R
Bmelalui
aplikasiE‐
Formasi
a.Jumlah
Provinsiyang
telah
melakukan
analisisbeban
kerjadan
analisisjabatan
mengacupada
PermenkesN
o.
33Tahun2015
untuk
mem
etakan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimaldi
masing‐masing
fasyankes;
b.Jumlah
Provinsiyang
telah
melakukan
input
kebutuhanPN
SKe
KEMEN
PAN&R
Bmelalui
aplikasiE‐
Formasi
a.Jumlah
Provinsiyang
telah
melakukan
analisisbeban
kerjadan
analisisjabatan
mengacupada
PermenkesN
o.
33Tahun2015
untuk
mem
etakan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimaldi
masing‐masing
fasyankes;
b.Jumlah
Provinsiyang
telah
melakukan
input
kebutuhanPN
SKe
KEMEN
PAN&R
Bmelalui
aplikasiE‐
Formasi
S U M B E R D A Y A M A N U S I A
D.1.1.
PemdaProvinsidan
Kab/Kotamelakukan
pemetaanSDM
Kesehatandengan
menggunakanSistem
InformasiSDM
Kesehatandan
menyusun
perencanaan
kebutuhandengan
merujukpada
PermenkesN
omor
33/2015serta
mengajukanform
asi
CPNSkeBadan
KepegawaianDaerah
(BKD
).Selanjutnya
mengusulan
kebutuhanPN
SKe
KEMEN
PAN&RB
melaluiaplikasiE‐
Formasi.
Kementerian
Kesehatan
melakukanadvokasi
kepadaMEN
PAN‐RB
danBKNuntuk
mengalokasikan
form
asiCPN
Ssesuai
kebutuhanmasing‐
masingPemda.(PP
No.97Tahun2000,
Sebagaimanatelah
diubahdenganPP
No.54Tahun2003
ttgFormasiPNS)
Jumlah
Kab/Kotayang
telah
melakukan
entri
keberadaan
(eksisting)
tenaga
kesehatanke
dalamaplikasi
sistem
InformasiSDM
Kesehatan
Jumlah
Kab/Kotayang
telah
melakukan
entri
keberadaan
(eksisting)
tenaga
kesehatanke
dalamaplikasi
sistem
InformasiSDM
Kesehatan
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
JumlahProvinsi
yangtelah
melakukan
entri
keberadaan
(eksisting)
tenaga
kesehatanke
dalamaplikasi
sistem
InformasiSDM
Kesehatan
JumlahProvinsi
yangtelah
melakukan
entri
keberadaan
(eksisting)
tenaga
kesehatanke
dalamaplikasi
sistem
InformasiSDM
Kesehatan
Jumlah
dokumen
perencanaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimaldi
masing‐masing
fasyankes
tingkatProv,
Kab,Kota
Jumlah
dokumen
perencanaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimaldi
masing‐masing
fasyankes
tingkatProv,
Kab,Kota
Subsistem
Sumber Daya Man
usia Keseh
atan
Hal 1 dari 6
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
a.Jumlah
advokasidan
sosialisasi
regulasi
Pemerintah
Pusatterkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatanyang
dilakukanke
pemerintah
daerah;
b.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
telah
ditempatkan
dan
didayagunakan
difasyankes
melalui
mekanisme
PNS,PPPKdan
penugasan
khusus(team
baseddan
individual)
2016:2.000Jumlah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
2017:3.000Jumlah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
2018:4.200Jum
lah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
2019:5.600Jum
lah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
Mendistribusikan
tenagakesehatan
dalamrangka
pemenuhankebutuhan
tenagakesehatandi
fasilitaspelayanan
sesuaidenganstandar
berdasarkan
Perm
enkes75/2014
tentangPusat
KesehatanMasyarakat
danRS32/2014
a.Jumlah
dokumen
pemetaanrisiko
dandampak
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatandi
fasyankes
tingkat
provinsi;
b.Jumlah
regulasiterkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatan;
c.Jumlah
dokumen
persebaran
tenaga
kesehatandi
masing‐masing
fasyankes
a.Jumlah
dokumen
pemetaanrisiko
dandampak
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatandi
fasyankes
tingkat
provinsi;
b.Jumlah
regulasiterkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatan;
c.Jumlah
dokumen
persebaran
tenaga
kesehatandi
masing‐masing
fasyankes
a.Jumlah
regulasi
Pemerintah
Pusatterkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatan;
b.Jumlah
dokumen
persebaran
tenaga
kesehatandi
masing‐masing
fasyankes
a.Jumlah
regulasi
Pemerintah
Pusatterkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatan;
b.Jumlah
dokumen
persebaran
tenaga
kesehatandi
masing‐masing
fasyankes
a.Jumlah
advokasidan
sosialisasi
regulasiyang
dikeluarkan
oleh
Pemerintah
Daerah
(berdasarkan
regulasi
Pemerintah
Pusat)terkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatanyang
dilakukanke
pemerintah
daerah;
b.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
telah
ditempatkan
dan
didayagunakan
difasyankes
tingkat
Kab/Kota
melalui
mekanisme
PNS,PPPKdan
penugasan
khusus(team
baseddan
individual)
a.Jumlah
advokasidan
sosialisasi
regulasiyang
dikeluarkan
oleh
Pemerintah
Daerah
(berdasarkan
regulasi
Pemerintah
Pusat)terkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatanyang
dilakukanke
pemerintah
daerah;
b.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
telah
ditempatkan
dan
didayagunakan
difasyankes
tingkat
Kab/Kota
melalui
mekanisme
PNS,PPPKdan
penugasan
khusus(team
baseddan
individual)
D.1.2.
PemdaProvinsidan
Kab/Kota
mem
punyai
kewenanganuntuk
mengatasi
maldistribusidi
daerahnyadengan
PeraturanGubernur
atauPeraturan
Bupati/Walikota,dan
mem
perkuat
kooordinasidengan
BKDdalam
penempatantenaga
kesehatan.
Kementerian
Kesehatan
melakukanadvokasi
keKEM
ENDA
GRI,
KEMEN
PAN‐RBdan
BKNagarB
KD
Provinsidan
Kab/Kota
mem
perhatikan
pertimbangandan
usulanDinkes
Provinsi,dan
Kab/Kota.
a.Jumlah
dokumen
pemetaanrisiko
dandampak
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatandi
fasyankes
tingkat
Kab/Kota;
b.Jumlah
regulasiterkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatan;
c.Jumlah
dokumen
persebaran
tenaga
kesehatandi
masing‐masing
fasyankes
a.Jumlah
dokumen
pemetaanrisiko
dandampak
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatandi
fasyankes
tingkat
Kab/Kota;
b.Jumlah
regulasiterkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatan;
c.Jumlah
dokumen
persebaran
tenaga
kesehatandi
masing‐masing
fasyankes
K E S E H A T A N
a.Jumlah
advokasidan
sosialisasi
regulasiyang
dikeluarkan
oleh
Pemerintah
Daerah
(berdasarkan
regulasi
Pemerintah
Pusat)terkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatanyang
dilakukanke
pemerintah
daerah;
b.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
telah
ditempatkan
dan
didayagunakan
difasyankesdi
tingkat
Kab/Kota
melalui
mekanisme
PNS,PPPKdan
penugasan
khusus(team
baseddan
individual)
a.Jumlah
advokasidan
sosialisasi
regulasiyang
dikeluarkan
oleh
Pemerintah
Daerah
(berdasarkan
regulasi
Pemerintah
Pusat)terkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatanyang
dilakukanke
pemerintah
daerah;
b.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
telah
ditempatkan
dan
didayagunakan
difasyankesdi
tingkat
Kab/Kota
melalui
mekanisme
PNS,PPPKdan
penugasan
khusus(team
baseddan
individual)
a.Jumlah
advokasidan
sosialisasi
regulasi
Pemerintah
Pusatterkait
dengantenaga
kesehatandi
fasyankes
termasuk
dengan
penempatan
dandistribusi
tenaga
kesehatanyang
dilakukanke
pemerintah
daerah;
b.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
telah
ditempatkan
dan
didayagunakan
difasyankes
melalui
mekanisme
PNS,PPPKdan
penugasan
khusus(team
baseddan
individual)
Subsistem
Sumber Daya Man
usia Keseh
atan
Hal 2 dari 6
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
D.2.
Pemenuhanjenisnakesbelum
sesuaistandar
a.Jumlah
regulasiterkait
dengan
penempatan
dan
pendayagunaan
doktrer
spesialis;
b.Jumlah
alokasiAPBD
untukbelanja
pegawai;
c.Jumlahrumah
sakittipecdi
daerah
a.Jumlah
regulasi
pemerintah
Pusatterkait
dengankriteria
daerah
terpencil,
perbatasandan
kepulauan;
b.Jumlah
regulasi
pemerintah
pusatterkait
dengan
pemenuhan
tenaga
kesehatan
dengankriteria
diminatidan
tidakdiminati;
c.Jumlah
dokumen
kebutuhan
dokterspesialis
difasyankes;
d.Jumlah
dokumen
kriteriaRS
berdasarkan
tipesesuai
dengan
Permenkesno.
75Tahun2014
a.Jumlah
regulasi
pemerintah
Pusatterkait
dengankriteria
daerah
terpencil,
perbatasandan
kepulauan;
b.Jumlah
regulasi
pemerintah
pusatterkait
dengan
pemenuhan
tenaga
kesehatan
dengankriteria
diminatidan
tidakdiminati;
c.Jumlah
dokumen
kebutuhan
dokterspesialis
difasyankes;
d.Jumlah
dokumen
kriteriaRS
berdasarkan
tipesesuai
dengan
Permenkesno.
75Tahun2014
a.Jumlah
dokumen
kebutuhan
dokterspesialis
difasyankes
tingkat
Kab/Kota;
b.Jumlah
dokumen
pengadaandan
pemeliharaan
sarprasdiRS
a.Jumlah
dokumen
kebutuhan
dokterspesialis
difasyankes
tingkat
Kab/Kota;
b.Jumlah
dokumen
pengadaandan
pemeliharaan
sarprasdiRS
2016:2.000Jumlah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
2017:3.000Jumlah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
2018:4.200Jum
lah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
2019:5.600Jum
lah
Puskesmasyangmem
iliki5
JenisT
enagaKesehatan
Terpenuhinya
kebutuhanSDM
KesehatandiKab/Kota
dengankapasitasfiskal
rendahmelaluialokasi
anggaranDAK
Non
FisikTahunAnggaran
2017
D.2.1.
Pem
daProvinsidan
Kab/Kotadapat
mem
anfaatkan
PerpresW
ajibKerja
DokterSpesialis
(rancangan)untuk
mendistribusikan
DokterSpesialis
denganmenyusun
rencanakebutuhan
danlokasiRSserta
menyiapkan
dukunganberupa
insentifdaerahdan
ketersediaanalat
kesehatan.
Kementerian
Kesehatan
menem
patkan
DokterSpesialis
dengan
menggunakanAPBN
denganprioritasdi
daerahyangtidak
diminatisesuaiUU
No23Tahun2014,
bekerjasam
adengan
OrganisasiProfesi
danFakultas
Kedokteran.
a.Jumlah
regulasiterkait
dengan
penempatan
dan
pendayagunaan
doktrer
spesialis;
b.Jumlah
alokasiAPBD
untukbelanja
pegawai;
c.Jumlahrumah
sakittipecdi
daerah
a.Jumlah
regulasiterkait
dengan
penempatan
dan
pendayagunaan
doktrer
spesialis;
b.Jumlah
alokasiAPBD
untukbelanja
pegawai;
c.Jumlahrumah
sakittipecdi
daerah
Jumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatanyang
dientri
kedalamsistem
inform
asiSDM
Kesehatandan
aplikasiE‐
FormasiKem
en
PANdanRB
Jumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatanyang
dientri
kedalamsistem
inform
asiSDM
Kesehatandan
aplikasiE‐
FormasiKem
en
PANdanRB
Jumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatanyang
dientri
kedalamsistem
inform
asiSDM
Kesehatandan
aplikasiE‐
FormasiKem
en
PANdanRB
Jumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatanyang
dientri
kedalamsistem
inform
asiSDM
Kesehatandan
aplikasiE‐
FormasiKem
en
PANdanRB
a.Jumlah
dokumen
pelaksanaan
advokasidan
koordinasike
KemenPAN
dan
RBserta
Kemenkeu
terkait
pemenuhan
tenaga
kesehatandi
daerah
berdasarkan
rasiobelanja
pegawai
daerah;
b.Jumlah
dokumen
persetujuan
alokasiDAK
NonFisikuntuk
pembayaran
honortenaga
kesehatanP3K
a.Jumlah
dokumen
pelaksanaan
advokasidan
koordinasike
KemenPAN
dan
RBserta
Kemenkeu
terkait
pemenuhan
tenaga
kesehatandi
daerah
berdasarkan
rasiobelanja
pegawai
daerah;
b.Jumlah
dokumen
persetujuan
alokasiDAK
NonFisikuntuk
pembayaran
honortenaga
kesehatanP3K
a.Jumlah
dokumen
kebutuhan
dokterspesialis
difasyankes
tingkat
provinsi;
b.Jumlah
dokumen
pengadaandan
pemeliharaan
sarprasdiRS
a.Jumlah
dokumen
kebutuhan
dokterspesialis
difasyankes
tingkat
provinsi;
b.Jumlah
dokumen
pengadaandan
pemeliharaan
sarprasdiRS
a.Jumlah
dokumen
kebutuhan
alokasi
anggaranuntuk
gajidaninsentif
dokterspesialis
denganWKS,
b.Jumlah
dokterspesialis
yang
ditempatkan
melalui
programWKS
a.Jumlah
dokumen
kebutuhan
alokasi
anggaranuntuk
gajidaninsentif
dokterspesialis
denganWKS,
b.Jumlah
dokterspesialis
yang
ditempatkan
melalui
programWKS
2016:35%PersentaseRS
kabupaten/KotakelasCyang
mem
iliki4DokterSpesialis
Dasardan3DokterSpesialis
Penunjang
2017:40%PersentaseRS
kabupaten/KotakelasCyang
mem
iliki4DokterSpesialis
Dasardan3DokterSpesialis
Penunjang
2018:50%PersentaseRS
kabupaten/KotakelasCyang
mem
iliki4DokterSpesialis
Dasardan3DokterSpesialis
Penunjang
2019:60%PersentaseRS
kabupaten/KotakelasCyang
mem
iliki4DokterSpesialis
Dasardan3DokterSpesialis
Penunjang
Pemenuhankebutuhan
tenagakesehatan
dokterspesialisdi
fasilitaspelayanan
sesuaidenganstandar
Standarketenagaandi
RS56/2014tentang
Klasifikasidan
perijinanRS.
a.Jumlah
regulasiterkait
dengan
penempatan
dan
pendayagunaan
doktrer
spesialis;
b.Jumlah
alokasiAPBD
untukbelanja
pegawai;
c.Jumlahrumah
sakittipecdi
daerah
D.1.3.
PemdaKab/Kota
yangmem
iliki
kapasitasfiskal
rendahmengajukan
kebutuhanformasi
CPNSkeMEN
PAN
danalokasinya
didukungoleh
alokasianggaran
DanaAlokasiKhusus
NonFisikTahun
Anggaran2017.
Kementerian
Kesehatan
mengusulkanke
KEMEN
KEUuntuk
mengembangkan
mekanisme
penganggaranDana
AlokasiKhususN
on
Fisikuntuk
pemenuhanhonor
SDMKesehatandi
daerahtersebut.
a.Jumlah
dokumen
pemetaan
eksistingtenaga
kesehatandi
fasyankes
tingkat
Kab/Kota;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimaldi
fasyankes
tingkat
Kab/Kota;
c.Persentase
realisasibelanja
pegawaidaerah
a.Jumlah
dokumen
pemetaan
eksistingtenaga
kesehatandi
fasyankes
tingkat
Kab/Kota;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimaldi
fasyankes
tingkat
Kab/Kota;
c.Persentase
realisasibelanja
pegawaidaerah
a.Jumlah
dokumen
pemetaan
eksistingtenaga
kesehatandi
fasyankes
tingkat
provinsi;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimaldi
fasyankes
tingkat
provinsi;
c.Persentase
realisasibelanja
pegawaidaerah
a.Jumlah
dokumen
pemetaan
eksistingtenaga
kesehatandi
fasyankes
tingkat
provinsi;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
minimaldi
fasyankes
tingkat
provinsi;
c.Persentase
realisasibelanja
pegawaidaerah
a.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatandi
masing‐masing
fasyankes;
b.Jumlah
daerahdengan
rasiobelanja
pegawai>50%
dariAPBDdan
<50%
dari
APBD
;
c.Jumlah
daerahyang
mendapatkan
alokasiDAK
maupun
Dekonsentrasi
a.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatandi
masing‐masing
fasyankes;
b.Jumlah
daerahdengan
rasiobelanja
pegawai>50%
dariAPBDdan
<50%
dari
APBD
;
c.Jumlah
daerahyang
mendapatkan
alokasiDAK
maupun
Dekonsentrasi
Subsistem
Sumber Daya Man
usia Keseh
atan
Hal 3 dari 6
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
D.3.
Kom
petensiNakesbelum
sesuai
standar
PemdaKab/Kota
dapatm
emanfaatkan
danaBOK
untuk
merekruttenaga
kontrak(sesuai
Undang‐Undang
ASN)promosi
kesehatandisetiap
puskesmasdengan
pendidikanminimal
D3Kesehatan
(tenagaKesehatan
Masyarakat,
Kesehatan
Lingkungan,Gizi,
TehnisKefarm
asian
danAnalis
Laboratorium
).Kem
enterianKesehatan
akanmerevisi
PermenkesN
omor
82Tahun2015
tentangPetunjuk
TeknisPenggunaan
DanaAlokasiKhusus
BidangKesehatan,
SertaSaranadan
PrasaranaPenunjang
SubbidangSarpras
KesehatanTahun
Anggaran2016.
a.Jumlah
dokumen
realisasi
pemanfaatan
anggarandan
BOK,DAK
maupun
dekonsentrasi;
bJumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatan
untukprom
osi
kesehatan
a.Jumlah
dokumen
realisasi
pemanfaatan
anggarandan
BOK,DAK
maupun
dekonsentrasi;
bJumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatan
untukprom
osi
kesehatan
a.Jumlah
dokumen
realisasi
pemanfaatan
anggarandan
BOK,DAK
maupun
dekonsentrasi;
bJumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatan
untukprom
osi
kesehatan
a.Jumlah
dokumen
realisasi
pemanfaatan
anggarandan
BOK,DAK
maupun
dekonsentrasi
b.Jumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatan
untukprom
osi
kesehatan
a.Jumlah
daerahyang
mendapatkan
alokasidan
BOK,DAK
,Dekonsentrasi;
b.Jumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatan
kontrak
prom
osi
kesehatandi
fasyankes
denganjenjang
pendidikan
minimlaD3
a.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
ditingkatkan
kemam
puannya
melalui
pendidikan
maupun
pelatihan;
b.Jumlah
dokumen
alokasi
anggaranuntuk
peningkatan
kompetensi
tenaga
kesehatan
a.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
ditingkatkan
kemam
puannya
melalui
pendidikan
maupun
pelatihan;
b.Jumlah
dokumen
alokasi
anggaranuntuk
peningkatan
kompetensi
tenaga
kesehatan
Jumlahtenaga
kesehatanyang
ditingkatkan
kompetensinya
melalui
program
Bantuan
Pendidikan
(TUB
EL,
PPDS/PPDSG)
yangbersumber
dariAPBN
maupun
dekonsentrasi
Jumlahtenaga
kesehatanyang
ditingkatkan
kompetensinya
melalui
program
Bantuan
Pendidikan
(TUB
EL,
PPDS/PPDSG)
yangbersumber
dariAPBN
maupun
dekonsentrasi
2016:21.510JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2017:33.060JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2018:44.850JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2019:56.910JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
a.Jumlah
dokumen
pemetaan
eksistingSDM
Kesehatan;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan;
c.jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
peningkatan
kompetensi
tenaga
kesehatan
melalui
pendidikan
maupun
pelatihan
Jumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatandi
fasyankes
berdasarkan
kompetensi
Jumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatandi
fasyankes
berdasarkan
kompetensi
a.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
ditingkatkan
kemam
puannya
melalui
pendidikan
maupun
pelatihan;
b.Jumlah
dokumen
alokasi
anggaranuntuk
peningkatan
kompetensi
tenaga
kesehatan
a.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
ditingkatkan
kemam
puannya
melalui
pendidikan
maupun
pelatihan;
b.Jumlah
dokumen
alokasi
anggaranuntuk
peningkatan
kompetensi
tenaga
kesehatan
a.Jumlah
regulasiteknis
(turunanUU
ASN)terkait
mekanisme
pengangkatan
P3Kdansistem
penggajiaannya;
b.Jumlah
dokumen
persetujuan
dariKem
enkeu
terkait
mekanisme
penganggaran
DAKNonFisik
untuk
Pembayaran
honortenaga
kesehatan
dengankontrak
kerja
2016:35%PersentaseRS
kabupaten/KotakelasCyang
mem
iliki4DokterSpesialis
Dasardan3DokterSpesialis
Penunjang
2017:40%PersentaseRS
kabupaten/KotakelasCyang
mem
iliki4DokterSpesialis
Dasardan3DokterSpesialis
Penunjang
2018:50%
PersentaseRS
kabupaten/KotakelasCyang
mem
iliki4DokterSpesialis
Dasardan3DokterSpesialis
Penunjang
2019:60%PersentaseRS
kabupaten/KotakelasCyang
mem
iliki4DokterSpesialis
Dasardan3DokterSpesialis
Penunjang
a.Jumlah
daerahyang
mendapatkan
alokasidan
BOK,DAK
,Dekonsentrasi;
b.Jumlah
dokumen
kebutuhan
tenaga
kesehatan
kontrak
prom
osi
kesehatandi
fasyankes
denganjenjang
pendidikan
minimlaD4
a.Jumlah
dokumen
usulan
kebutuhan
anggaranuntuk
honortenaga
kesehatan
dengankontrak
kerja;
b.Jumlah
dokumen
kebutuhan
Tenagapromosi
kesehatan
dengankontrak
kerja
a.Jumlah
dokumen
usulan
kebutuhan
anggaranuntuk
honortenaga
kesehatan
dengankontrak
kerja;
b.Jumlah
dokumen
kebutuhan
Tenagapromosi
kesehatan
dengankontrak
kerja
a.Jumlah
dokumen
usulan
kebutuhan
anggaranuntuk
honortenaga
kesehatan
dengankontrak
kerja;
b.Jumlah
dokumen
kebutuhan
Tenagapromosi
kesehatan
dengankontrak
kerja
a.Jumlah
dokumen
usulan
kebutuhan
anggaranuntuk
honortenaga
kesehatan
dengankontrak
kerja;
b.Jumlah
dokumen
kebutuhan
Tenagapromosi
kesehatan
dengankontrak
kerja
a.Jumlah
regulasiteknis
(turunanUU
ASN)terkait
mekanisme
pengangkatan
P3Kdansistem
penggajiaannya;
b.Jumlah
dokumen
persetujuan
dariKem
enkeu
terkait
mekanisme
penganggaran
DAKNonFisik
untuk
Pembayaran
honortenaga
kesehatan
dengankontrak
kerja
D.2.2.
D.3.1.
PemdaProvinsidan
Kab/Kota
mengalokasikan
anggaranuntuk
meningkatkan
kompetensitenaga
kesehatanmelalui
pendidikan
(beasiswa)dan
pelatihan.
Kementerian
Kesehatan
mem
berikan
dukungandalam
bentukdana
Dekonsentrasiuntuk
mendukungupaya
tersebut.
a.Jumlah
dokumen
pemetaan
eksistingSDM
Kesehatan;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan;
c.jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
peningkatan
kompetensi
tenaga
kesehatan
melalui
pendidikan
maupun
pelatihan
a.Jumlah
dokumen
pemetaan
eksistingSDM
Kesehatan;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan;
c.jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
peningkatan
kompetensi
tenaga
kesehatan
melalui
pendidikan
maupun
pelatihan
Terpenuhinyaalokasi
anggaranuntuk
meningkatkan
kompetensitenaga
kesehatanmelalui
pendidikandan
pelatihan.
a.Jumlah
dokumen
pemetaan
eksistingSDM
Kesehatan;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan;
c.jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
peningkatan
kompetensi
tenaga
kesehatan
melalui
pendidikan
maupun
pelatihan
Pemenuhankebutuhan
tenagakesehatan
tenagapromosi
kesehatandisetiap
puskesmasdengan
minimalD3Kesehatan
sesuaidenganstandar
berdasarkan
Perm
enkes75/2014
Subsistem
Sumber Daya Man
usia Keseh
atan
Hal 4 dari 6
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
JumlahUsulan
WIdanTenaga
Kepelatihan
yang
ditingkatkan
Kapasitasnya
JumlahUsulan
WIdanTenaga
Kepelatihan
yang
ditingkatkan
Kapasitasnya
JumlahWIdan
Tenaga
Kepelatihan
yang
ditingkatkan
Kapasitasdan
Kompetensi
melalui
Workshopdan
Diklat
Penjenjangan
Widyaiswara
JumlahWIdan
Tenaga
Kepelatihan
yang
ditingkatkan
Kapasitasdan
Kompetensi
melalui
Workshopdan
Diklat
Penjenjangan
Widyaiswara
2016:21.510JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2017:33.060JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2018:44.850JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2019:56.910JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
Terpenuhinya
peningkatankapasitas
Bapelkesdaerahbaik
infrastruktur,SDM
bapelkes,danalokasi
anggaranuntuk
penyelenggaraan
pelatihanSDM
kesehatan.
JumlahUsulan
WIyang
diikutkandalam
PemilihanWI
Berprestasi
JumlahUsulan
WIyang
diikutkandalam
PemilihanWI
Berprestasi
Terselenggaran
yaPem
ilihan
Widyaiswara
Berprestasi
Terselenggaran
yaPem
ilihan
Widyaiswara
Berprestasi
2016:21.510JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2017:33.060JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2018:44.850JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2019:56.910JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
Terpenuhinya
peningkatankapasitas
Bapelkesdaerahbaik
infrastruktur,SDM
bapelkes,danalokasi
anggaranuntuk
penyelenggaraan
pelatihanSDM
kesehatan.
2016:21.510JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2017:33.060JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2018:44.850JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2019:56.910JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
Terselenggaranya
pembinaandan
pengaw
asanterhadap
SDMkesehatandalam
pemberianizindan
pengaw
asanpraktik
danpengingkatan
kompetensi
AlokasiDana
Dekonsentrasi
untuk
Penyelenggaraa
nPelatihan
a.Jumlah
dokumen
pembinaandan
pengaw
asan
mututenaga
kesehatan;
b.Jumlah
dokumen
perijinandan
pengaw
asan
praktik;
c.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
mengikuti
seminardalam
rangka
peningkatan
kompetensi
a.Jumlah
Dokumen
operasional
MTKP;
b.Jumlah
dokumen
pembinaandan
pengaw
asan
mututenaga
kesehatan
Jumlah
dokumen
pembinaandan
pengaw
asan
mututenaga
kesehatan
a.Jumlah
regulasiterkait
pembinaandan
pengaw
asan
mututerhadap
SDMKesehatan;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatandan
kompetensinya
tingkatprovinsi
a.Jumlah
regulasiterkait
pembinaandan
pengaw
asan
mututerhadap
SDMKesehatan;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatandan
kompetensinya
a.Jumlah
regulasiterkait
pembinaandan
pengaw
asan
mututerhadap
SDMKesehatan;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatandan
kompetensinya
a.Jumlah
Dokumen
operasional
MTKP;
b.Jumlah
dokumen
pembinaandan
pengaw
asan
mututenaga
kesehatan;
c.Jumlah
dokumen
perijinandan
pengaw
asan
praktik;
d.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
mengikuti
seminardalam
rangka
peningkatan
kompetensi
a.Jumlah
dokumen
pembinaandan
pengaw
asan
mututenaga
kesehatan;
b.Jumlah
dokumen
perijinandan
pengaw
asan
praktik;
c.Jumlahtenaga
kesehatanyang
mengikuti
seminardalam
rangka
peningkatan
kompetensi
a.Jumlah
Dokumen
operasional
MTKP;
b.Jumlah
dokumen
pembinaandan
pengaw
asan
mututenaga
kesehatan;
c.Jumlah
dokumen
perijinandan
pengaw
asan
praktik;
d.Jumlah
tenaga
kesehatanyang
mengikuti
seminardalam
rangka
peningkatan
kompetensi
D.3.3.
PemdaProvinsidan
Kab/Kota
mem
punyai
kewenanganuntuk
pembinaandan
pengaw
asan
terhadapSDM
Kesehatandalam
bentukpem
berian
izindanpengawasan
praktek,kesem
patan
mengikuti
pendidikandan
pelatihan,sem
inar
dalamrangka
meningkatkan
kompetensi.
Kementerian
Kesehatan
mem
berikan
dukungandalam
bentukdana
Dekonsentrasiatau
DanaAlokasiKhusus
NonFisikuntuk
mendukungupaya
tersebut.
a.Jumlah
regulasiterkait
pembinaandan
pengaw
asan
mututerhadap
SDMKesehatan;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatandan
kompetensinya
tingkat
Kab/Kota
a.Jumlah
regulasiterkait
pembinaandan
pengaw
asan
mututerhadap
SDMKesehatan;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatandan
kompetensinya
tingkat
Kab/Kota
a.Jumlah
regulasiterkait
pembinaandan
pengaw
asan
mututerhadap
SDMKesehatan;
b.Jumlah
dokumen
pemetaan
kebutuhan
tenaga
kesehatandan
kompetensinya
tingkatprovinsi
D.3.2.
PemdaProvinsi
mengalokasikan
anggaranbagi
BapelkesDaerah
untuk
pengem
bangandan
pemenuhantenaga
Widyaiswara.
Kementerian
Kesehatan
mem
berikan
dukungandalam
bentukdana
Dekonsentrasiatau
mengembangkan
DanaAlokasiKhusus
FisikSubbidangSDM
Kesehatanuntuk
mendukungupaya
tersebut.
AlokasiAPBD
untuk
Peningkatan
Kapasitas
Bapelkes
Daerah
AlokasiAPBD
untuk
Peningkatan
Kapasitas
Bapelkes
Daerah
AlokasiDana
Dekonsentrasi
untuk
Penyelenggaraa
nPelatihan Su
bsistem
Sumber Daya Man
usia Keseh
atan
Hal 5 dari 6
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
Jumlah
Rekomendasi
Perizinan
pembukaan
SMKKesehatan
yang
dikeluarkan
olehDinas
Kesehatan
Provinsi
Jumlah
Rekomendasi
Perizinan
pembukaan
SMKKesehatan
yang
dikeluarkan
olehDinas
Kesehatan
Provinsi
Jumlah
Pertem
uan
Koordinasi
Harmonisasi
KurikulumSMK
Kesehatan
D.5.
PemerintahPusat
(Kem
enterian
Kesehatan)
berkoordinasi
dengan
Kemenristekdikti
untukpercepatan
programDLP.
JumlahUsulan
pesertaDLP
dariDinas
Kesehatan
Kab/Kota
Jumlahwahana
praktikDLP
yangdiusulkan
olehDinas
Kesehatan
Provinsi
Jumlah
Pertem
uan
Koordinasi
dengan
kemenristekdik
tiuntuk
percepatan
programDLP
Terwujudnyaprogram
DokterLayananPrimer
2016:21.510JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2017:33.060JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2018:44.850JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
2019:56.910JumlahSDM
Kesehatanyangditingkatkan
kompetensinya(kum
ulatif)
Terstandarisasinya
periizinandan
kurikulumSMK
Kesehatan,regulasi
lulusanSM
KKesehatan.
JumlahRegulasi
Terkaitdengan
Pendayagunaan
LulusanSM
KsebagaiAsisten
Tenaga
Kesehatan
D.4.
PemdaProvinsi
(DinasKesehatan
Provinsi)
berkoordinasi
denganDinas
PendidikanProvinsi
dalammem
berikan
rekomendasi
perizinan
pembukaanSMK
Kesehatan.
Kementerian
Kesehatan
berkoordinasi
denganKem
enterian
Pendidikandan
Kebudayaanuntuk
mengaturkurikulum
pendidikanSMK
Kesehatandan
menyusunregulasi
lulusanSM
KKesehatansebagai
AsistenTenaga
Kesehatanyang
bekerjadibawah
supervisiTenaga
Kesehatan.
Jumlah
pertem
uan
Koordiinasi
dengan
Kementerian
Pendidikandan
Kebudayaan
untukmengatur
kurikulum
pendidikan
SMKKesehatan
danmenyusun
regulasilulusan
SMKKesehatan
sebagaiAsisten
Tenaga
Kesehatanyang
bekerja
dibawah
supervisi
Tenaga
Kesehatan.
Jumlah
Pertem
uan
Koordinasi
LintasSektor
danLiintas
Programterkait
PendikanSMK
danTenaga
Kesehatan
Jumlah
Pertem
uan
Koordinasi
LintasSektor
danLiintas
Programterkait
PendikanSMK
danTenaga
Kesehatan
Jumlah
pertem
uan
Koordiinasi
dengan
Kementerian
Pendidikandan
Kebudayaan
untukmengatur
kurikulum
pendidikan
SMKKesehatan
danmenyusun
regulasilulusan
SMKKesehatan
sebagaiAsisten
Tenaga
Kesehatanyang
bekerja
dibawah
supervisi
Tenaga
Kesehatan.
Subsistem
Sumber Daya Man
usia Keseh
atan
Hal 6 dari 6
Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016
Subsistem Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
E.1.
E.1.2.
Pemerintah
Daerah
mendorongtenaga
ULPmem
iliki
sertifikat
pengadaanB/J
dalamrangka
meningkatkan
kemam
puan
pengadaanobat
danalkesdengan
metodee‐
purchasing
Pelaksanaan
sertifikasibagi
tenagaULPdalam
pengadaanB/J
melaluidana
APBD
Kab/Kota
Pelaksanaan
sertifikasibagi
tenagaULPdalam
pengadaanB/J
melaluidana
APBD
Provinsi
TersedianyatenagaULPyang
mem
ilikiSertifikat
pengadaanB/J
a)Pengadaanobat
danalkesm
elaluie‐
katalog;
b)Pelaksanaan
OneGatePolicy
pengelolaanobat
danvaksin;
c)Terjaminnya
ketersediaan,
mutuobatdan
vaksinserta
pemenuhan
standar
kefarmasian
d)Ketercukupan
tersedianya
anggaranbagione
gatepolicydan
jaminan
ketersediaan,
mutuobatdan
vaksinserta
pemenuhan
standar
kefarmasian
1.Mendorong
LKPP
mem
berikan
aksese‐
purchasing
kepadaRS
Swastayang
bekerjasam
adenganBPJS
2.Melakukan
pembinaanke
RSsw
astatype
Aterhadap
pemanfaatane‐
purchasingdan
pemanfaatane‐
katalogsecara
manual
Terlaksananyametodee‐
purchasingataue‐katalog
secaramanualdiRSSw
asta
yangkerjasamadenganBPJS
Melakukan
pembinaankeRS
swastatypeCdan
Dterhadap
pemanfaatane‐
purchasingdan
pemanfaatane‐
katalogsecara
manual
Melakukan
pembinaankeRS
swastatypeB
terhadap
pemanfaatane‐
purchasingdan
pemanfaatane‐
katalogsecara
manual
E.1.3.
PemerintahPusat
mendorongLKPP
untuk
mem
berikanakses
e‐purchasing
kepadaRSswasta
yangtelahbekerja
samadenganBPJS.
Dalamhalbelum
bisamelakukane‐
purchasing,
mendorongRS
Swasta
mem
anfaatkane‐
kataloguntuk
pengadaansecara
manual(offline)
S E D I A A N F A R M A S I D A N A L A T K E S E H A T A N
PengadaanObatdanAlkes
melaluie‐catalog
Menyiapkane‐
katalog
bersam
aLKPP
1.Terpenuhinyaketersediaan
obatdanvaksindifaskes
untukmem
perkuat
pelayanankesehatan
2.Termanfaatkannyae‐
catalogolehPem
daProvinsi
danKab/Kotadalam
penyediaanobat
1.Mem
anfaatkan
e‐catalogdalam
penyediaanobat
danAlat
kesehatan
bersum
berA
PBD
Kab/Kota
2.Penyediaan
obatdanAlat
kesehatandiluare‐
katalogsesuai
ketentuan
pengadaanB/J
Pemerintah
1.Mem
anfaatkan
e‐catalogdalam
penyediaanobat
danAlat
kesehatan
bersum
berA
PBD
Provinsi
2.Penyediaan
obatdanAlat
kesehatandiluare‐
katalogsesuai
ketentuan
pengadaanB/J
Pemerintah
E.1.1.
Pemerintah
Daerah
mem
anfaatkane‐
katalogseoptim
al
mungkinuntuk
menjaga
ketersediaanobat
danvaksindi
faskesdalam
rangka
mem
perkuat
pelayanan
kesehatan.Dalam
halm
engalami
masalahdalam
pemanfaatane‐
katalog,
Pemerintah
Daerah
menerapkan
PermenkesN
o.63
Tahun2014dan
SuratEdaran
KepalaLKPPNo.3
Tahun2015
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM BU
TIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
Subsistem
Sed
iaan
Farmasi d
an Alat Keseh
atan
Hal 1 dari 4
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM BU
TIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
E.2.
E.2.1.
Pemerintah
Daerah
mendorong
instalasifarmasi
menjadiUPT
Daerahdalam
rangka
menerapkanone
gatepolicy
pengelolaanobat
danvaksin
Mem
bentuk
InstalasiFarmasi
sebagaiUPT
Dinas
Mem
bentuk
InstalasiFarmasi
sebagaiUPT
Dinas
1.Melakukan
kajian
akadem
ik
pembentukan
Instalasi
Farmasi
sebagaiUPT
Dinasdalam
rangka
advokasi
kepadaPem
da
2.Advokasi
pembentukan
Instalasi
Farmasi
sebagaiUPT
Dinaspada
Pemda
Meningkatnyajumlah
InstalasiFarmasiyang
menjadiUPTDinas
1.Menerbitkan
regulasi
tentangOne
GatePolicy
2.Melakukan
advokasi,
pembinaan,dan
pengaw
asan
pelaksanaan
OneGatePolicy
Meningkatnyajumlah
Provinsi/Kab/Kotayang
menerapkanonegatepolicy
pengelolaanobatdanvaksin
1.MenerbitkanSK
KepalaDinas
tentangtim
pengelolaobat
terpadulingkup
Kab/Kota
2.MelakukanOne
GatePolicy
pengelolaanobat
danvaksindi
tingkatKab/Kota
1.MenerbitkanSK
KepalaDinas
tentangtim
pengelolaobat
terpadulingkup
Provinsi
2.MelakukanOne
GatePolicy
pengelolaanobat
danvaksindi
tingkatProvinsi
3.Melakukan
advokasi,
pembinaan,dan
pengaw
asan
pelaksanaanOne
GatePolicy
PelaksanaanOneGatePolicy
pengelolaanobatdanvaksin
E.2.2.
Pemerintah
Daerah
menerapkanone
gatepolicy
pengelolaanobat
danvaksinsecara
optim
al,
mencakup
perencanaan
kebutuhan
(Rencana
KebutuhanObat
danVaksinyang
akurat),
pemanfaatane‐
katalog,e‐monev
katalogserta
penerapansistem
e‐logistik
1.Mem
anfaatkan
e‐monevkatalog
obatdalam
pengadaanobat
danvaksin
berdasarkane‐
katalogserta
penyam
paian
RKO
2.Mem
binasetiap
satkerdanfaskes
ditingkatProvinsi
dalam
menerapkane‐
monevkatalog
obat
3.Melaksanakan
sosialisasi,jika
diperlukan
1.Penyediaan
aplikasie‐
monevkatalog
obat
2.Sosialisasi
danpelatihan
3.Menyediakan
supporting
team
dalam
pelaksanaane‐
monevkatalog
obat
1.Mem
anfaatkan
e‐monevkatalog
obatdalam
pengadaanobat
danvaksin
berdasarkane‐
katalog
2.Mem
binasetiap
satkerdanfaskes
ditingkat
Kab/Kotadalam
menerapkane‐
monevkatalog
obat
3.Melaksanakan
sosialisasi,jika
diperlukan
E.1.4.
PemerintahPusat
mendorongagar
setiapsatkerdan
faskes
menerapkane‐
monevkatalog
obatsebagai
instrumen
monitoring
pengadaanobat
melaluie‐katalog
Seluruhsatkerdan
faskesmenerapkane ‐
monevkatalogobat
Subsistem
Sed
iaan
Farmasi d
an Alat Keseh
atan
Hal 2 dari 4
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM BU
TIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
E.2.3.
Pemerintah
Daerah
meningkatkan
kapasitasSDM
melaluipelatihan
pengelolaanobat
danvaksin
Terlaksananya
peningkatan
kapasitasSDM
pengelolaobatdan
vaksindidaerah
Melakukan
peningkatan
kapasitas
pengelolaobat
danvaksinbagi
SDMdifaskes
tingkatKab/Kota
danpuskesmas
Melakukan
peningkatan
kapasitas
pengelolaobat
danvaksinbagi
SDMdiKab/Kota
danRumahSakit
TypeB
1.Menyusun
pedoman
pelatihan
2.Mem
fasilitasi
pelaksanaan
peningkatan
kapasitasSDM
pengelolaan
obatdanvaksin
diProvinsi
E.2.4.
PemerintahPusat
akanmenerbitkan
regulasitentang
InstalasiFarmasi
Pemerintah
Diterbitkannya
regulasitentang
InstalasiFarmasi
Pemerintah
Mem
berikan
masukantentang
regulasiInstalasi
Farmasi
Pemerintah
Mem
berikan
masukantentang
regulasiInstalasi
Farmasi
Pemerintah
Menerbitkan
regulasi
tentang
Instalasi
Farmasi
Pemerintah
E.3.
Menyusun
format
proposaldan
kebutuhandata
teknisuntuk
menuDA
KSubbidang
Pelayanan
Kefarmasian
(pengadaan
obatdan
BMHP,
Pembangunan
baru/
Rehabilitasi
Instalasi
Farmasi,
Penyediaan
Sarana
Pendukung
Instalasi
farmasi,
distribusiobat,
danoperasional
sistim
informasi
manajem
en
logistikobat
secara
elektronik
TersedianyaproposalDAK
subbidangYanfardariPem
da1.Mengusulkan
proposalDAK
SubbidangYanfar
untuk
mendukung
ketersediaanobat
danvaksin
2.
Mengalokasikan
biayadistribusi
obatdanvaksin
sampaike
puskesmasdan
jaringannya
Mengusulkan
proposalDAK
SubbidangYanfar
untuk
mendukung
ketersediaanobat
danvaksin
E.3.1.
Pemerintah
Daerah
mengusulkanDAK
Subbidang
Pelayanan
�Kefarm
asianberd
asarkanproposal‐
baseddengan
mem
perhitungkan
kecukupan
�ketersediaan
obat
18bulan,yang
didukungdata
yangakurat,serta
mengalokasikan
�biayadistribusi
obatdanvaksin
(dengan
mem
perhatikan
kondisigeografis‐
�lautdan
darat)
sampaidengan
puskesmasdan
jaringannya
Terjam
innyaketersediaan,
mutuobatdanvaksinserta
pemenuhanstandar
kefarm
asian
Subsistem
Sed
iaan
Farmasi d
an Alat Keseh
atan
Hal 3 dari 4
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM BU
TIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
E.3.2.
Pemerintah
Daerah
mengusulkandi
tahun2017biaya
distribusiobatdan
�vaksinsampai
dengan
puskesmasdan
jaringannyadan
biayaoperasional
�sistem
inform
asi
manajem
en
logistikobat
secaraelektronik
melaluiDAK
non
fisik
Mengusulkan
proposalDAK
non
fisikuntuk
distribusiobat
danvaksinke
puskesmasdan
jaringannya,serta
operasional
sistiminformasi
manajem
en
logistikobat
secaraelektronik
Mengusulkan
proposaldandata
teknisDAK
non
fisikuntuk
operasionalsistim
informasi
manajem
en
logistikobat
secaraelektronik
1.Menyusun
format
proposaldan
kebutuhandata
teknisuntuk
menudistribusi
obatdan
operasional
sistim
informasi
manajem
en
logistikobat
secara
elektronik
2.Melakukan
penilaianteknis
usulan
kebutuhanDA
KNonFisik
Terpenuhinyabiaya
distribusiobatdanvaksinke
puskesmasdanjaringannya,
sertabiayaoperasional
�sistem
inform
asi
manajem
enlogistikobat
secaraelektronikmelalui
DAKnonfisik
E.3.3.
Pemerintah
Daerah
melaksanakan
DAKSubbidang
Pelayanan
�Kefarm
asiansesu
aipetunjukteknis
untukmenjamin
ketersediaanobat
1.Melaksanakan
DAKSubbidang
Pelayanan
Kefarmasian
sesuaijuknis
2.Meningkatkan
pelaporanDA
Ksubbidang
pelayanan
kefarmasian
1.Melaksanakan
DAKSubbidang
Pelayanan
Kefarmasian
sesuaijuknis
2.Mem
fasilitasi
pemantauandan
evaluasi
pelaksanaanDA
Ksubbidang
pelayanan
kefarmasian
1.Menerbitkan
Petunjukteknis
DAKSubbidang
Pelayanan
Kefarmasian
2.Melakukan
pemantauan
danevaluasi
pelaksanaan
DAKsubbidang
pelayanan
kefarmasian
TerlaksananyaDA
KSubbidangPelayanan
Kefarmasiansesuaijuknis
E.3.4.
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerahmem
enuhi
kebutuhan
�tenaga
kefarm
asi
andiinstalasi
farmasi
pemerintahdan
puskesmas
1.Perencanaan
dan
pengem
bangan
tenaga
kefarmasian
untukInstalasi
Farmasi
Kab/Kotadan
Puskesmas
2.Mem
enuhi
kebutuhantenaga
kefarmasiandi
InstalasiFarmasi
Kab/Kotadan
Puskesmas
1.Perencanaan
dan
pengem
bangan
tenaga
kefarmasian
untuksatker
InstalasiFarmasi
Provinsi
2.Mem
enuhi
kebutuhantenaga
kefarmasiandi
InstalasiFarmasi
Provinsi
Menerbitkan
datakebutuhan
NasionalSDM
tenaga
kefarmasiandi
Instalasi
Farmasi
Pemerintahdan
Puskesmas
Terpenuhinyatenaga
kefarmasiandiinstalasi
farmasipem
erintahdan
puskesmas
E.4.1
E.4.1.
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerahmenjamin
�ketercukupan
ter
sedianyaanggaran
bagipelaksanaan
OneGatePolicy
danjaminan
ketersediaan,
�mutuobatdan
vaksinserta
pemenuhan
standar
kefarmasian
Mengalokasikan
anggaranbagi
pelaksanaanOne
GatePolicysesuai
pedoman
perhitungan
kebutuhan
anggaran
Mengalokasikan
anggaranbagi
pelaksanaanOne
GatePolicysesuai
pedoman
perhitungan
kebutuhan
anggaran
Menetapkan
pedoman
perhitungan
kebutuhan
anggaranbagi
pelaksanaan
OneGatePolicy
TersedianyaanggaranOne
GatePolicy,jaminan
ketersediaanmutuobatdan
vaksinsertapemenuhan
standarkefarmasian
Ketercukupantersediaannya
anggaranbagionegatepolicy
danjaminanketersediaan,mutu
obatdanvaksinserta
pemenuhanstandar
kefarm
asian
Subsistem
Sed
iaan
Farmasi d
an Alat Keseh
atan
Hal 4 dari 4
Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016
Subsistem Manajemen
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
F.1.
Pembuatan
Pedoman
Perencanaan
Angaran
(NSPK);
Sosialisasidan
Bimtek;
Reviu
Penyusunan
Perencanaan
Anggaran
Kesehatan;
Penetapan
kaidah‐kaidah
perencanaan
penganggaran;
Pembuatan
Juknis;
Sosialisasidan
Bimtek;
Evaluasi
implem
entasi
Juknis
perencanaan
penganggaran.
F.2.
Mem
buat
pedoman
Monevberkala
Mem
buat
instrumen/tool
syangdapat
digunakan
dalamrangka
Monevberkala;
Melakukan
monevberkala
Penguatanpengaw
asan
pelaksanaankegiatandan
anggaran
F.2.1.
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerahmelakukan
monitoringdan
evaluasisecara
berkalaterhadap
pelaksanaan
Anggaran
Kesehatanagar
dapat
mem
percepat
penyerapan
anggaran.
Mem
bentuk
Timpercepatan
penyerapan
anggaran
Terlaksananya
monitoringdan
evaluasisecaraberkala
terhadappelaksanaan
AnggaranKesehatan
agardapat
mem
percepat
penyerapananggaran.
Tersedianya
perencanaan
penganggaranuntuk
menghindariadanya
outputcadangandan
catatanhalamanIV
DIPAyangsesuai
dengankaidah‐kaidah.
Melaksanakan
kaidah‐kaidah
perencanaan
penganggaran
Tersusunnya
perencanaanAnggaran
Kesehatan
berdasarkanprinsip
moneyfollowprogram
danbersinergidengan
kebijakanPemerintah
Pusat.
F.1.2.
SatuanKerja
KantorPusat,
KantorDaerahdan
SKPDpenerima
alokasiAPBN
Kementerian
Kesehatanharus
mem
perhatikan
kaidah‐kaidah
penyusunan
perencanaan
penganggaran
untuk
menghindari
adanyaoutput
cadangandan
catatanhalamanIV
DIPA.
Melaksanakan
perencanaan
sesuaiPedom
an
Perencanaan
Anggaran
M A N A J E M E N
Penguatanpengaw
asan
perencanaanprogramdan
penganggaran
a)penyajiandata
dalamlaporan
keuangansatuan
kerjaTugas
Pembantuan
belumsepenuhnya
menggunakandata
yangter‐update;
b)penyajiandata
dalamlaporan
keuangansatuan
kerjapusatdan
daerahbelum
sepenuhnyasesuai
denganstandar
akuntansi
pemerintah;
c)Im
plem
entasi
PermenkesN
omor
36Tahun2015
tentang
Pencegahan
Kecurangan
(Fraud)dalam
Pelaksanaan
ProgramJaminan
Kesehatanpada
Sistem
Jaminan
SosialNasional.
F.1.1.
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerahmenyusun
perencanaan
Anggaran
Kesehatan
berdasarkan
prinsipmoney
followprogram
danbersinergi
dengankebijakan
PemerintahPusat.
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
Subsistem
Man
ajem
en
Hal 1 dari 3
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
Melaksanakan
Bimtekbagi
parapengelola
anggarandi
daerahuntuk
meningkatkan
komitm
en
dalam
pengadaan
barangdan
jasa;
Melaksanakan
konsultasidan
pendam
pingan
bagipara
pejabat
pengadaan
barangdanjasa
Mem
buat
pedoman
pencegahan
fraudJKNdi
Fasyankes;
Sosialisasi
pencegahan
fraudJKNdi
Fasyankes;
Bimtek
pencegahan
fraudJKN;
Koordinasi
lintassektor
terkait
F.2.4.
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerah
melaksanakan
monitoringdan
evaluasi
pencegahanFraud
JKNdiFasilitas
Pelayanan
Kesehatan.
Mem
buat
pedoman
Monev;
Melaksanakan
Monevbersama
dengan
pemerintah
pusat
Monev
implem
entasi
program
pencegahan
fraudJKN.
Terlaksananya
monitoringdan
evaluasipencegahan
FraudJKNdiFasilitas
PelayananKesehatan.
F.3.
Meningkatkan
kapasitasSDM
pengelola
keuangan
Menyusun
peraturan/pedo
mandibidang
pengelolaan
keuanganagar
terciptakontrol
internalyang
baik
Sosialisasidan
bintek
Terlaksananyastrategi
mem
pertahankan
WTP.
F.3.1.
SatuanKerja
KantorPusat,
KantorDaerahdan
SKPDpenerima
alokasiAPBN
Kementerian
Kesehatan
melaksanakan
strategi
mem
pertahankan
WTP.
F.2.3.
Terlaksananya
programpencegahan
FraudJKNdiFasilitas
PelayananKesehatan.
Penguatanpengaw
asan
pelaporankeuangan
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerah
melaksanakan
program
pencegahanFraud
JKNdiFasilitas
Pelayanan
Kesehatan.
Mem
bentuk
Tim
pencegahan
fraudJKN
F.2.2.
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerah
berkom
itmen
dalam
meningkatkan
kualitasdan
transparansi
prosespengadaan
barangdanjasa
sesuaidengan
peraturanyang
berlakumelalui
penerapanSistem
Pengendalian
InternPem
erintah.
Menetapkan
pejabat
pengadaan
barangdanjasa
yang
berkom
peten
dan
tersertifikasi
Terwujudnya
komitm
endalam
meningkatkankualitas
dantransparansi
prosespengadaan
barangdanjasasesuai
denganperaturanyang
berlakumelalui
penerapanSistem
PengendalianIntern
Pemerintah.
Subsistem
Man
ajem
en
Hal 2 dari 3
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
INDIKATOR
PUSAT
Menindaklanjut
item
uanhasil
pengaw
asan
APF
Meningkatkan
koordinasi
lintassektor
Meningkatkan
kapasitasA
PIP
Melaksanakan
reviudan
pendam
pingan
LK Monev
F.4.
Meningkatkan
koordinasi
lintassektor
bidang
pengaw
asan;
Monevtindak
lanjuthasil
pengaw
asan.
F.5.
Sosialisasi
unsur‐unsur
penilaiansatker
menujuWBK
danWBBM;
Melaksanakan
pendam
pingan
bagisatker.
Mem
buat
pedoman
pendam
pingan
satkermenuju
wilayahWBK
danWBBM;
Melaksanakan
indikator
menuju
predikat
WilayahBebas
dariKorupsi
(WBK)dan
Wilayah
Birokrasi
BersihMelayani
(WBBM).
F.5.1.
PemerintahPusat
danPemerintah
Daerah
berkom
itmen
untukmem
enuhi
indikatorm
enuju
predikatWilayah
BebasdariKorupsi
(WBK)dan
WilayahBirokrasi
BersihMelayani
(WBBM).
F.4.1.
Terlaksananya
penyelesaiantindak
lanjuthasil
pengaw
asanAparat
Pengaw
asan
Fungsional(BPK,
BPKP,Inspektorat
Jenderal).
Pembangunanzonaintegritas
menujuwilayahbebasdari
korupsidanwilayahbirokrasi
bersihmelayani
Menyelesaikan
tindaklanjut
hasil
pengaw
asan
SatuanKerja
KantorPusat,
KantorDaerahdan
SKPDpenerima
alokasiAPBN
Kementerian
Kesehatan
berkew
ajiban
menyelesaikan
tindaklanjuthasil
pengaw
asan
Aparat
Pengaw
asan
Fungsional(BPK,
BPKP,Inspektorat
Jenderal).
Terpenuhinya
indikatorm
enuju
predikatWilayah
BebasdariKorupsi
(WBK)danWilayah
BirokrasiBersih
Melayani(WBBM).
Mereviu
peraturan/pedo
manyangsudah
ada
Peningkatan
kualitas
pengelolaan
BMN
Penyelesaiantindaklanjuthasil
pengaw
asan
Subsistem
Man
ajem
en
Hal 3 dari 3
Matriks Resolusi Rakerkesnas Tahun 2016
Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
G.1.
G.1.1.
Pemerintahpusat,
provinsidan
kabupaten/kota
mem
buatpayung
GERM
AS
Adanyapayung
hukumGERMAS
Bahanhasil
resolusi
Rakerkesnas
2016,UU
23/2014
Bahanhasil
resolusi
Rakerkesnas
2016,UU
23/2014
Bahanterkait
GERM
AS,UU
23/2014
Pertem
uan
Pembahasan
turunan
regulasisejalan
denganUU
tahun2014
terkaitGERMAS
yang
dikoordinir
olehBapeda
danDinkes
Kab/Kota
Pertem
uan
Pembahasan
turunan
regulasisejalan
denganUU23
tahun2014
terkaitGERMAS
yang
dikoordinir
olehBapeda
danDinkes
Provinsi
Pertem
uan
Pembahasan
penyusunan
payunghukum
GERM
ASyang
dikoordinir
olehBappenas
Kab/Kota:
Adanyaturunanregulasi
sejalandenganUU23tahun
2014terkaitGERMAS
Provinsi:
Adanyaturunanregulasi
sejalandenganUU23tahun
2014terkaitGERMAS
Pusat:
‐Adanyainpresdan
pedomantentangAKSI
GERM
AS
‐Adanyapetunjukteknis
GERM
AS
‐Perencanaanterintegrasi
antardaninterK
/Lterkait
GERM
AS(2016)
G.2.
G.2.1
Pemerintahpusat,
provinsidan
kabupaten/kota
mem
buatstrategi
kebijakan
GERM
AS
RencanaAksi
GERM
ASPedoman
Umum
Pendekatan
keluarga
Pedoman
Umum
Pendekatan
keluarga
Bahanterkait
Germasmelalui
pendekatan
keluarga,
Permenkes
pendekatan
keluarga
Pertem
uan
penyusunan
rencanaaksi
GERM
AS
melalui
pendekatan
keluarga
Pertem
uan
penyusunan
rencanaaksi
GERM
AS
melalui
pendekatan
keluarga
Pertem
uan
penyusunan
rencanaaksi
Germasmelalui
pendekatan
keluarga
denganlintas
program
Kab/Kota:
Tersusunnyarencana
Implem
entasiGermasmelalui
pendekatankeluargadi
tingkatKab/kota
Provinsi:
TersusunnyarencanaAksi
Germasmelaluipendekatan
keluargaditingkatprovinsi
Pusat:
TersusunnyarencanaAksi
Germasmelaluipendekatan
keluargadiPusat,Provinsi
danKab/kota
G.3.
G.3.1.
Pemerintahpusat,
provinsidan
kabupaten/kota
melakukan
advokasidan
sosialisasi
GERM
AS
Terlaksananya
advokasidan
sosialisasiGERMAS
BahanKIT
advokasidan
sosialisasi
Germas
BahanKIT
advokasidan
sosialisasi
Germas
BahanKIT
advokasidan
sosialisasi
Germas
Pelaksanaan
advokasidan
sosialisasi
GermasTingkat
Kabupaten/Kot
a,dan
puskesmas
Pelaksanaan
advokasidan
sosialisasi
GermasTingkat
Provinsidan
Kabupaten/Kot
a
Pelaksanaan
advokasidan
sosialisasi
GermasTingkat
pusatdan
provinsi
Kab/Kota:
Terlaksananyaadvokasidan
sosialisasiGERMASditingkat
kab/kotadanpuskesm
as
Provinsi:
Terlaksananyaadvokasidan
sosialisasiGERMASditingkat
provinsidankab/kota
Pusat:
Terlaksananyaadvokasidan
sosialisasiGERMASditingkat
pusatdanprovinsi
NO
SUBSISTEM
BUTIRRESOLUSI
OUTPUTRESOLUSI
PERM
ASALAH
AN
UTAMA
OUTPUT
TARGET
KET
INPUT
PROSES
KAB/KOTA
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
PROVINSI
INDIKATOR
PUSAT
a)Indikator
pembangunan
kesehatanbelum
dijadikanindikator
kinerjadaerah;
b)im
plem
entasi
kebijakan
pembangunan
tidakberpihak
padasektor
kesehatan;
c)belum
terbitnya
regulasikhusus
Germas(pedom
an
pusat,punishment
danpengaw
asan
regulasi,integrasi
LS,penentuan
leadingsector);
d)Pem
angku
kebijakanbelum
mem
aham
ipembangunan
berwaw
asan
kesehatan;
dane)Pem
binaan
danpemberdayaan
masyarakatkurang
maksimal.
StrategiKebijakanGerakan
MasyarakatHidupSehat
AdvokasidanSosialisasi
GerakanMasyarakatHidup
Sehat
P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T
PayungHukum
Gerakan
MasyarakatHidupSehat
Subsistem
Pem
berdayaan M
asyarakat
Hal 1 dari 3
G.4.
G.4.1.
Pemerintah
daerahm
elakukan
penguatan
kerjasam
alintas
sektormelalui
pembentukandan
pengaktifanforum
kabupaten/
kotasehat
Terbentuknya
Forum
kabupaten/kota
sehat
Pedoman
kab/kotasehat
Instrumen
Pembinaan
kabupaten/kota
sehat
Instrumen
Pembinaan
kabupaten/kota
sehat
Instrumen
Pembinaan
kabupaten/kota
sehat
Pertem
uan
sinergisme
forumdan
Pembinaan
kabupaten/kota
sehat
Pembinaan
kabupaten/kota
sehat
Pembinaan
kabupaten/kota
sehat
Kab/Kota:
Teridentifikasidan
tersinergiskannyaberbagai
bentukforumkab/kotasehat
menjadisatuforumGERMAS
Provinsi:
Terlaksananyapenguatandan
pembinaankabupaten/kota
sehat
Pusat:
Terlaksananyapenguatan
danpembinaan
kabupaten/kotasehat
G.5.
G.5.1.
Pemerintahpusat,
provinsidan
kabupaten/
kota
mendayagunakan
sumberdayayang
adadari
pemerintah,dunia
usahadan
masyarakatuntuk
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
bidangkesehatan
Integrasiberbagai
potensisum
berdaya
Bahanhasil
identifikasi
sumberdaya
kab/kota
Bahanhasil
identifikasi
sumberdaya
provinsi
Bahanhasil
identifikasi
sumberdaya
pusat
Pertem
uan
koordinasi
dalamrangka
pendayagunaka
nsumberdaya
kab/kota
Pertem
uan
koordinasi
dalamrangka
pendayagunaka
nsumberdaya
provinsi
Pertem
uan
koordinasi
dalamrangka
pendayagunaka
nsumberdaya
pusat
Kab/Kota:
Termanfaatkannya
sumberdayadaripusat,prov
danswadayakab/kotasecara
terintegrasi
Provinsi:
Terintegrasinyapotensi
sumberdayaprovuntuk
penguatanGermasdiprov
dankab/kota
Pusat:
Terintegrasinyapotensi
sumberdayadipusatuntuk
penguatanGermasdipusat,
prov,kab/kota
G.6.
G.6.1.
Pemerintahpusat
akanmengkaji
UKMprimer,
sekunderdan
tertierdiberbagai
tingkatan
Adanyadokum
en
hasilkajianUK
M
primer,sekunder
dantertierdi
berbagaitingkatan
Instrumen
pembinaan
UKMprimer
Instrumen
pembinaan
UKMsekunder
danprimer
Instrumen
pembinaan
UKMtertier,
sekunderdan
primer
Pembinaan
UKMprimer
Pembinaan
UKMsekunder
danprimer
Pembinaan
UKMprimer,
sekunderdan
tertierdi
berbagai
tingkatan
Kab/Kota:
‐Teridentifikasinyadan
terselenggaranyarujukan
UKMsekunder
‐TerbinanyaUK
Mprimer
Provinsi:
‐Teridentifikasinyadan
terselenggaranyarujukan
UKMtertier
‐TerbinanyaUK
Msekunder
danprimer
Pusat:
‐Teridentifikasinyadan
terselenggaranyarujukan
UKMTertierPusat
‐TerbinanyaUKM
Tertier
Prov,sekunderdanprimer
PendayagunaanSumberdaya
PenguatanKelem
bagaan
ForumKabupaten/KotaSehat
GerakanMasyarakatHidup
Sehat
Subsistem
Pem
berdayaan M
asyarakat
Hal 2 dari 3
G.7.
Bahan
identifikasi
istilahgerakan
masyarakat
dariprovinsi,
kab/kota,
kecamatandan
desa
IstilahGerakanMasyarakat
G.7.1.
Pemerintahpusat
akanmeninjau
kembaliistilah
gerakan
masyarakatyang
sudahadamenjadi
lebihfamilierdan
atraktif
Adanyadokum
en
hasiltinjauanistilah
gerakanmasyarakat
yanglebihfamilier
danatraktif
Bahan
identifikasi
istilahgerakan
masyarakat
darikab/kota,
kecamatandan
desa
Bahan
identifikasi
istilahgerakan
masyarakat
dariprovinsi
dankab/kota
Melakukan
identifikasi
istilahgerakan
masyarakat
Melakukan
identifikasi
istilahgerakan
masyarakat
Telaahanistilah
gerakan
masyarakat
Kab/Kota:
‐Hasilidentifikasiistilah
gerakanmasyarakatyang
sudahada
‐Terbinanyagerakan
masyarakatdibidang
kesehatanyangsudahadadi
kab/kota,kecam
amatandan
desa
Provinsi:
‐Hasilidentifikasiistilah
gerakanmasyarakatyang
sudahada
‐Terbinanyagerakan
masyarakatdibidang
kesehatanyangsudahadadi
provinsi
Pusat:
‐Dokum
enhasiltinjauan
istilahgerakanmasyarakat
yanglebihfamilierdan
atraktif
‐Terbinanyagerakan
masyarakatdibidang
kesehatanditingkatpusat
Subsistem
Pem
berdayaan M
asyarakat
Hal 3 dari 3
RAPATKERJAKESEHATANNASIONAL2016
Pelindung :MenteriKesehatanRIKetuaUmum :SekretarisJenderalSekretarisUmum :InspekturJenderal
POLICYCOMMITTEERAKERKESNAS2016Ketua :KepalaPusatAnalisisDeterminanKesehatanSekretaris :SesditjenBinaPelayananKesehatanAnggota :
1. KepalaBiroHukumdanOrganisasi2. KepalaPusatPembiayaandanJaminanKesehatan3. SekretarisDirjenKefarmasiandanAlatKesehatan4. SekretarisBadanLitbang5. SekretarisBadanPPSDMK6. DirekturKesehatanKeluarga7. DirekturGiziMasyarakat8. DirekturPencegahandanPengendalianPenyakitMenularLangsung9. DirekturPencegahandanPengendalianPTM10. DirekturPelayananKesehatanPrimer11. DirekturMutudanAkreditasiPelayananKesehatan12. KepalaPusatPerencanaandanPendayagunaanSDMK13. Dr.dr.Trihono,MSc14. Drg.TiniSuryantiSuhandi,M.Kes15. Dr.BambangHartono,SKM,MSc,MM16. LaluHendiUtomo,SKM,MPH17. drg.R.AErytaWidhajani,MARS18. dr.MuktiEkaRahadian,MARS,MPH19. MunirWahyudi,SE,MM20. dr.DianKusumawardhani,MARS21. dr.HaryadiWibowo,MARS22. DR.AhmadMuhidin,Psi23. AbdulAziz,M.Si24. dr.TriAtmajaSugiyarno25. Suliyani,SKM,M.Epid26. DinantiAbadini,S.Psi