republik indonesia pedoman teknis pemantauan, … · republik indonesia pedoman teknis pemantauan,...
TRANSCRIPT
REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TPB/SDGs
NINA SARDJUNANI Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional Koordinasi SDGs,
Kementerian PPN/Bappenas
Jakarta, September 2019
REPUBLIK
INDONESIA
2
OUTLINE PAPARAN
1. PENDAHULUAN
2. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI
3. ALUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
4. ALAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI
5. PELAPORAN
6. KESELARASAN RAN DAN RAD SDGs
REPUBLIK
INDONESIA
3
1. PENDAHULUAN (a)
Dasar Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPB/SDGs:
a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan;
b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor
7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan.
Dokumen yang dipantau dan dievaluasi:
a. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs telah diluncurkan pada Tanggal 5 Juni 2018
oleh Bapak Wakil Presiden, dan sebanyak 23 RAD Provinsi telah ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.
REPUBLIK
INDONESIA
4
1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
2. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional
(RAN);
3. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah
(RAD);
4. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi NonPemerintah;
5. Sistematika laporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs.
1. PENDAHULUAN (b)
RUANG LINGKUP PANDUAN MENJELASKAN:
REPUBLIK
INDONESIA
5
LANDASAN HUKUM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN TPB/SDGs
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 – 2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembanguan
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembanguan
Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
1. PENDAHULUAN (c)
REPUBLIK
INDONESIA
6
1. PENDAHULUAN (D)
2. Tujuan evaluasi adalah
a. memberikan gambaran atas
capaian TPB/SDGs
b. menganalisis permasalahan dan
faktor penyebabnya
c. memberikan umpan balik bagi
perbaikan perencanaan kebijakan,
program dan kegiatan khususnya
yang terkait dengan TPB/SDGs.
TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI:
1. Tujuan pemantauan adalah
mengamati perkembangan
pencapaian TPB/SDGs dari waktu
ke waktu untuk:
a. mengukur kemajuan pencapaian
target dengan menggunakan
indikator yang telah ditetapkan;
b. mengidentifikasi dan
mengantisipasi permasalahan
yang timbul serta yang akan
timbul, agar dapat diambil
tindakan sedini mungkin.
REPUBLIK
INDONESIA
a. Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan
b. Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
c. Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester
berjalan:
• Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan
pada tanggal 15 bulan Juli).
• Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember)
d. Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan
setelah tahun berjalan.
7
2. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI
WAKTU PELAKSANAAN:
REPUBLIK
INDONESIA
8
3. ALUR INFORMASI PEMANTAUAN RAN TPB/SDGS
REPUBLIK
INDONESIA
9
3. ALUR INFORMASI PEMANTAUAN RAD TPB/SDGS
REPUBLIK
INDONESIA
10
3. ALUR MONITORING TPB/SDGS NONPEMERINTAH
Dewan Pengarah
Koordinator
Pelaksana
Tim Pelaksana
Kelompok
Kerja
Sekretariat Voluntary Self Assesment
Ormas & Media, Pelaku
Usaha dan Filantropi serta
Perguruan Tinggi dan
Akademisi
Pelaporan
Arahan/Penugasan
Koordinasi
1
4
3
2
REPUBLIK
INDONESIA
11
Program/Kegiatan/Indik
ator Kegiatan (1)
Satuan
(2)
Target Tahunan
(3) Realisasi Semester (4)
Realisasi
Anggaran
Tahun
Berjalan
(Rp Juta) (5)
Sumber
Pendanaan
(6)
Instansi
Pelaksana
(7) 2018 2019 2018 2019
I II I II
PROGRAM PEMERINTAH
INDIKATOR 1
PROGRAM 1
Kegiatan 1:
1.1.
Indikator
Kegiatan
1.2.
Indikator
Kegiatan
Kegiatan 2
2.1.
Indikator
Kegiatan
2.2.
Indikator
Kegiatan
4. ALAT MONITORING
FORM 1: Formulir untuk Pemerintah (Berdasarkan Matriks 2 RAD)
REPUBLIK
INDONESIA
12
4. ALAT MONITORING
Program/Kegiatan/Indikator
Kegiatan (1) Satuan (2)
Target Tahunan
(3) Realisasi Semester (4)
Realisasi
Anggaran
Tahun
Berjalan (5)
Sumber
Pendanaan
(6)
Lokasi
(7)
Lembaga
Pelaksana
(8) 2018 2019
2018 2019
I II I II
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA
INDIKATOR TPB 1:
PROGRAM 1 :
Kegiatan 1:
Indikator Kegiatan:
Indikator Kegiatan:
Kegiatan 2:
Indikator Kegiatan:
Indikator Kegiatan:
Catatan: Diisi secara Self-Assessment oleh pihak nonpemerintah
FORM 2: Formulir untuk Nonpemerintah (Berdasar Matriks 3 RAD)
REPUBLIK
INDONESIA
13
4. ALAT MONITORING DAN EVALUASI
Tujuan SDGs Identifikasi Masalah
Rencana Tindak Lanjut
Institusi Pelaksana Pemerintah/
Nonpemerintah Kategori * Deskripsi Masalah
(1) (2) (3) (4) (5)
Nama Tujuan dan
Nama Target
Sumber Daya
Manusia
Kelembagaan
Keuangan
Regulasi
Operasional
Politik
Lainnya …
Catatan: dapat disampaikan pada saat pelaporan pemantauan maupun pelaporan hasil evaluasi
FORM 3: Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut
REPUBLIK
INDONESIA
14
4. ALAT EVALUASI
Nama Tujuan (1)
Nama Target (2)
Kode
Indikator
(3)
Nama Indikator
(4)
Sumber
data (5) Satuan (6)
Baseline
(7)
Target
SDGs
Tahun
Berjalan
(8)
Capaian
SDGs
Tahun
Berjalan
(9)
Status
(10)
Catatan: Kolom 10 (Status) diisi:
FORM 4: Formulir Pengisian Evaluasi (Berdasarkan Matriks 1 RAD)
REPUBLIK
INDONESIA
15
1. Nama Tujuan dalam TPB/SDGs
2. Nama Institusi
3. Nama Program
4. Lokasi dan Waktu Kegiatan
5. Latar Belakang dan diskripsi kegiatan
6. Proses Pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll)
7. Hasil dan Dampak
8. Tantangan dan Pembelajaran
9. Peluang Replikasi
Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik, foto, peta lokasi (koordinat), website, dll.
dituliskan di dalam kotak (box) yang mencakup informasi sebagai berikut:
4. ALAT MONITORING DAN EVALUASI
FORM 5: Format pelaporan best practices/pembelajaran TPB/SDGs
REPUBLIK
INDONESIA
16
5. PELAPORAN - FORMAT LAPORAN TAHUNAN TPB/SDGS
1. Pendahuluan
2. Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia (Ringkasan
narasi dalam satu paragraf atas pencapaian setiap Tujuan, matriks
status pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada FORM 4)
3. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia Per Tujuan
a. Keadaan dan kecenderungan (tren)
b. Tantangan dan pembelajaran
c. Kebijakan dan strategi
d. Upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs
4. Penutup
REPUBLIK
INDONESIA
17
5. PELAPORAN - PUBLIKASI HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
a. Laporan dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah daerah
sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi
terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
b. Pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah diharapkan
melakukan publikasi baik secara online maupun offline
(workshop, seminar, rapat, FGD dan sejenisnya) hasil
pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs.
REPUBLIK
INDONESIA
18
6. KESELARASAN RAN DAN RAD SDGs
REPUBLIK
INDONESIA
19
CONTOH PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL
No RAN TPB/SDGs 2017-2019 RAD Jawa Timur 2016-2019
Indikator 2016 2017 2018 2019 Catata
n Indikator 2016 2017 2018 2019 Catatan
Pilar Pembangunan Sosial Goal 1 Tanpa Kemiskinan
1 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
10.86 10.64 7.5-8.5
7.0-8.0
- 1.3.1 Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
13,51 13,94 14,35 14,35 indikator 1.2.1* tidak ditemukan pada matriks target capaian
MATRIKS 1
TEMUAN: • Indikator SDGs pada tingkat provinsi tidak sama dengan indikator SDGs Nasional dan tidak sesuai dengan
metadata SDGs. • Provinsi mengidentifikasi bahwa indikator 1.2.1* tidak ditemukan. Dalam proses pemetaan indikator SDGs
di daerah, perlu ditelaah lebih lanjut dokumen metadata indikator SDGs untuk mengetahui konsep dan metodologi masing-masing indikator karena kemungkinan akan adanya nama indikator yang berbeda namun konsepnya sama.
• Dalam hal ini, indikator 1.2.1* umumnya dikenal oleh daerah sebagai indikator Angka/tingkat kemiskinan. • Dengan demikian, daerah juga telah memiliki indikator 1.2.1* dan tidak diperlukan indikator proksi .
REPUBLIK
INDONESIA
20
CONTOH PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL MATRIKS 2
No
RAN TPB/SDGs 2017-2019 RAD Jawa Timur
Program/Kegiatan 2016 2017 2018 2019 Alokasi
Anggaran Catatan Program/Kegiatan
2016
2017
2018 2019 Alokasi
Anggaran (Rp juta)
Catatan
Pilar Pembangunan Sosial Goal 1 Tanpa Kemiskinan 1 Indikator:
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
-
Indikator: 1.3.1 Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Indikator 1.3.1 ini
tidak sesuai
dengan metadata nasional, dan tidak memiliki indikator alternatif
untuk menyasar indikator
kemiskinan 1.2.1*
2 Program: Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Program: Program Pemberdayaan Sosial
3 Kegiatan: Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat
Kegiatan: Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin
4 Indikator Kegiatan: Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin (PKH).
6 Juta keluarg
a
6 Juta keluarg
a
10 Juta
keluarga
10 Juta keluarg
a
- Indikator Kegiatan: Jumlah Keluarga fakir miskin, keluarga rentan, WRSE yang mendapatkan bimbingan sosial, bimbingan ketrampilan dan bantuan stimulan UEP
- - 313 orang
2143 orang 15.000.000.000 (dalam juta)
REPUBLIK
INDONESIA
21
CONTOH PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI
MATRIKS 1
No RAN TPB/SDGs 2017-2019 RAD Jawa Timur 2016-2019
Indikator 2016 2017 2018 2019 Catatan Indikator 2016 2017 2018 2019 Catatan
Pilar Pembangunan Ekonomi Goal 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
1 Tingkat Pengangguran Terbuka
5,6a Laki-laki: 5,70Perempuan: 5,45 Usia 15-24: 19,45 Usia 25+: 2,83
5,50a Laki-laki: 5,53 Perempuan: 5,44 Usia 15-24: 20,44 Usia 25+: 2,68
5,0-5,3
4,0-5,0
Tingkat Pengangguran Terbuka
4.21 4,17-4,08
4,08-3,99
3,99-3,90
TEMUAN: • Indikator SDGs pada tingkat provinsi telah sama dengan indikator SDGs Nasional dan metadata SDGs.
REPUBLIK
INDONESIA
22
CONTOH PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI MATRIKS 2
No
RAN TPB/SDGs 2017-2019 RAD Jawa Timur
Program/Kegiatan 2016 2017 2018 2019 Alokasi
Anggaran Catatan Program/Kegiatan 2016 2017 2018 2019
Alokasi Anggaran (Rp
juta) Catatan
Pilar Pembangunan Ekonomi Goal 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Indikator: 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka bersasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
Program: Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Program: Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Matriks Program Pemerintah tidak menyebutkan secara langsung Indikator SDGs yang terkait
Kegiatan: Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja
Kegiatan: Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
1.1. Model Perluasan Kesempatan Kerja 2 10 40 40 3,199.85
1. Jumlah Peserta dan lokasi Sosialisasi AKAD;
- - 600 Orang 600 Orang
1,600,000,000
1.2 Pengembangan Model Padat Karya Infrastruktur 19,096
74,500 74,500 33,076.44
2. Jumlah Peserta dan lokasi Orientasi Pra Pemberangkatan Program AKAD
- - 300 Orang 350 Orang
1.3.Kerjasama pengembangan dan perluasan kesempatan kerja 35 35 2,147.89
3. Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Pengguna TKA
- - 100 Orang; 100 Orang
1.4 Wirausaha Melalui Tenaga Kerja Mandiri dengan Pola Pendampingan bagi Orang
40,000 40,000 110,000.00
4. Jumlah lokasi monev pengguna Tenaga Kerja Asing
- - 38 Lokasi
REPUBLIK
INDONESIA
23
CONTOH PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
MATRIKS 1
TEMUAN: • Indikator SDGs pada tingkat provinsi tidak sama dengan indikator SDGs Nasional dan tidak sesuai dengan
metadata SDGs. • Provinsi mengidentifikasi bahwa indikator 6.1.1(a) tidak ditemukan. Dalam proses pemetaan indikator SDGs
di daerah, perlu ditelaah lebih lanjut dokumen metadata indikator SDGs untuk mengetahui konsep dan metodologi masing-masing indikator karena kemungkinan akan adanya nama indikator yang berbeda namun konsepnya sama.
• Pada dasarnya, indikator 6.1.1(a) merupakan indikator klasik dan umumnya telah telah memiliki oleh daerah.
No RAN TPB/SDGs 2017-2019 RAD Jawa Timur 2016-2019
Indikator 2016 2017 2018 2019 Catatan Indikator 2016 2017 2018 2019 Catatan Pilar Pembangunan Lingkungan Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
1 6.1.1. (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
71.14 72.04 92 100 6.3.1 Indeks Kualitas Air 52 53 54 55 Indikator 6.1.1. (a) tidak dicantumkan di RAD, dan hanya ada Indeks Kualitas Air (indikator ini tidak ada di list goal 6)
REPUBLIK
INDONESIA
24
CONTOH PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN MATRIKS 2
No
RAN TPB/SDGs 2017-2019 RAD Jawa Timur
Program/Kegiatan 2016 2017 2018 2019 Alokasi
Anggaran Catatan Program/Kegiatan 2016 2017 2018 2019
Alokasi Anggaran (Rp
juta) Catatan
Pilar Pembangunan Lingkungan Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
Indikator: 6.1.1. (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
Indikator 6.3.1 Indeks Kualitas Air Tidak terdapat indikator maupun program dan kegiatan untuk 6.1.1.(a), yang terdapat adalah indikator Indeks Kualitas Air (indikator ini tidak ada di list goal 6)
Program: PROGRAM 1: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.1. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Kawasan Regional
300 (ltr/detik)*
750 (ltr/detik)*
280,000
240,000
124,885.40 Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup: Frekuensi pemantauan kualitas air pada titik pantau; Frekuensi pemantauan kualitas udara ambien pada titik pantau
- - 396 kali; 228 kali
396 kali; 228 kali 1.148.268.000
1.2. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kawasan
3,184 (ltr/detik)*
3,078 (ltr/detik)*
#######
2,728,000
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup: Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan; Jumlah DED sarana dan prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan
- - 3 unit 3 unit 1.299.188.000
REPUBLIK
INDONESIA
25
CONTOH PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA
MATRIKS 1
TEMUAN: • Indikator SDGs pada tingkat provinsi tidak sama dengan indikator SDGs Nasional dan tidak sesuai dengan metadata
SDGs.
No RAN TPB/SDGs 2017-2019 RAD Jawa Timur 2016-2019
Indikator 2016 2017 2018 2019 Catatan Indikator 2016 2017 2018 2019 Catatan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun
(Pemilu)
16.7.1 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
75.89 76.5 77.5 78.5
REPUBLIK
INDONESIA
26
CONTOH PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA
MATRIKS 2
No
RAN TPB/SDGs 2017-2019 RAD Jawa Timur
Program/Kegiatan 2016 2017 2018 2019 Alokasi
Anggaran Catatan Program/Kegiatan 2016 2017 2018 2019
Alokasi Anggaran (Rp juta)
Catatan
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Indikator: 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
16.7.1 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
Program: Program Pembinaan Politik dan Pemberdayaan Umum (Ditjen Polpum, Kemendagri)
Program: Program Layanan Persidangan
Kegiatan: Daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan
Kegiatan: Hearing/Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tkoh agama
Indikator Kegiatan: Daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi
1 lapor
an
6 layan
an
6 layan
an
6 layana
n
7,094 (juta)
-
Indikator Kegiatan: Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
- - 90 kali
85 kali 36,072,407,
484
REPUBLIK
INDONESIA
27
HAL-HAL PERLU DIPERHATIKAN DALAM MONEV DAN PELAPORAN TPB
a. Periode waktu pelaksanaan dan pelaporan Monitoring dan
Evaluasi;
b. Keselarasan indikator TPB/SDGs yang diukur pada matriks 1 di
tingkat nasional dan daerah (stratifikasi indikator dan disagregasi
data);
c. Mekanisme monitoring untuk Renaksi pihak Nonpemerintah (Non-
State Actors atau NSA);
d. Best practice yang dapat ditonjolkan oleh setiap daerah;
e. Pembahasan yang inklusif dengan melibatkan semua pihak;