renstra - dishub.indramayukab.go.iddishub.indramayukab.go.id/doc/inspektorat/renstra.pdf · mengacu...

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

RENSTRA( RENCANA STRATEGIS )

TAHUN 2017 – 2021

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN INDRAMAYUJL. MT. Haryono No 2 Sindang –Indramayu



TAHUN 2017 – 2021

DINAS PERHUBUNGAN




TAHUN 2017 – 2021

DINAS PERHUBUNGAN




TAHUN 2017 – 2021

DINAS PERHUBUNGAN


1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2017- 2021

Kab. Indramayu

KATA PENGANTAR

Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu merupakan Institusi Daerah yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Dinas Daerah dan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu

Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Indramayu.

Untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas

Perhubungan Kabupaten Indramayu, kami menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang

mengacu pada Visi, Misi dan RPJMD Kabupaten Indramayu.

Renstra ini disusun untuk memberikan informasi bagi semua pihak yang

berkepentingan dan diharapkan adanya saran dan kritik yang membangun guna

pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan mudah-mudahan

dapat dijadikan bahan acuan.

Indramayu, 07 Februari2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN INDRAMAYU

Drs. E. TRISNA HENDARIN, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19601215 199203 1 004


Kab. Indramayu

KATA PENGANTAR





Indramayu.











NIP. 19601215 199203 1 004


Kab. Indramayu

KATA PENGANTAR





Indramayu.











NIP. 19601215 199203 1 004


Kab. Indramayu

KATA PENGANTAR





Indramayu.











NIP. 19601215 199203 1 004


Kab. Indramayu

BAB IPENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

IndramayuNomor 9Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Indramayu dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan

Peraturan Bupati Nomor 47Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Indramayu.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten

Indramayuumumnya dan Dinas Perhubungan khususnya memerlukan dukungan

data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan

teknologi informasi yang handal. Saat ini perkembangan Teknologi Informasi

sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk

pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya

keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel, data

dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten

Indramayu, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dunia usaha,

akademisi, dan masyarakat.

Kemajuan dibidang transportasi khususnya teknologi informasi, yang saat

ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah

Kabupaten Indramayu, khususnya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Indramayusekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk

perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan

dibidang transportasi yang memiliki tujuan mewujudkan masyarakat

menyelenggarakan pemerintahan munuju Kabupaten IndramayuE-Goverment.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan

kemajuan dibidang transportasi dan teknologi informasi Dinas

PerhubunganKabupaten Indramayudalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja,

hal ini karena sektor transportasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian

di Kabupaten Indramayu.


Kab. Indramayu

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya

mewujudkan sistem pelayanan perhubungan yang terpadu, efektif, efisien dan

berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten

Indramayudapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas PerhubunganKabupaten Indramayu2017 –

2021, didasarkan pada :

1. Undang–undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;

3. Undang–undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perketaapian;

4. Undang–undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayanan;

5. Undang–undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan

Jalan;

6. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Perketaapian;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang 2009 tentang Lalu lintas dan

Angkutan Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2010 tentang Perlindungan

Lingkungan Maritim;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa

Lalu lintas;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan

Angkutan Jalan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan;


Kab. Indramayu

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 tahun 2014 tentang Rambu

Lalu lintas;

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 tahun 2015 tentanng Standar

Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun tentang Pengujian

Berkala Kendaraan Bermotor;

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 tahun 2011 tentang

Pengelolahan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman serta Penerangan

Jalan Umum di Kabupaten Indramayu;


Retribusi Jasa Umum;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten

Indramayu2017 – 2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah

program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana

kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5

(lima) tahun kedepan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kabupaten Indramayuini menjadi landasan penyusunan semua

dokumen operasional perencanaan pembangunan sektor Perhubungan Kabupaten

Indramayu.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Kabupaten Indramayu2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi darat, danlaut;

2) Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan serta

pengelolaanjasa transportasi darat,laut dan udara yang menjamin keselamatan

dan ketertiban lalu lintas;

3) Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang

perhubungan khususnya, pembangunan Kabupaten Indramayupada

umumnya;


Kab. Indramayu

4) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan

berkelanjutan;

5) Meningkatkan profesionalisme urusan adminstrasi umum, kepegawaian,

rumah tangga, perlengkapan dan keuangan;

6) Sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Dinas Perhubungan dalam

menjalankan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

I.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renstra dilaksanakan dengan menggunakan prinsif partisipatif,

transparan dan bertanggung jawab, mengacu kepada pedoman penyusunan RPJMD

dan RPJPD Kabupaten Indramayuserta Undang-undang Nomor25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan prinsip dan semangat perencanaan partisipatif, Renstra ini

disusun melalui proses komunikasi dan konsultasi dengan stakeholders di berbagai

Instansi tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

I.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tahapan,

Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan

EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunan Daerah maka sistematika penulisan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayusebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang;

I.2. Landasan Hukum;

RPJMNASIONAL

RPJMDPROP. JABAR

RTRWPROP. JABAR

RPJPDKAB INDRAMAYU

RPJMDKAB INDRAMAYU

TH.2016-2021

RKPDKAB INDRAMAYU

RENSTRA SKPDTAHUN 2016-2021

RENJA SKPDTAHUN 2016

RTRWKAB INDRAMAYU


Kab. Indramayu

I.3. Maksud dan Tujuan;

I.4. Hubungan renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

I.5. Proses Penyusunan

I.6. Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN

II.1. Gambaran Kondisi Wilayah;

II.2. Gambaran Kondisi Dinas Perhubungan

II.2.1. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah;

II.2.2. Gambaran Dinas Perhubungan

II.2.3. Tugas Pokok dan Fungsinya;

II.2.4. Susunan dan Struktur Organisasi;

II.3. Sarana dan Prasarana Pendukung;

II.4. Sumber Pembiayaan;

II.5. Kinerja Pelayanan;

II.6. Keterkaitan Pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan dengan

Pelayanan dalam RPJMD;

Bab III ISU-ISU STRATEGIS

III.1. Isu-isu Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah

III.1.1 Sumber Daya Manusia;

III.1.2. Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Indramayu;

III.1.3. Keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas;

III.1.4. Tidak tersedianya lahan untuk pemisahan jalur antar moda

kendaraan;

III.1.5. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki terminal

III.1.6. Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Indramayu;

III.1.7. Sebagai lembaga teknis daerah;

III.1.8. Tersedianya sistem aplikasi Online;

III.1.9. Tersedianya road map pengembangan e-Goverment;

III.1.10. Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya

III.1.11. Tersedianya sumber daya manusial.

III.2. Isu-isu Eksternal

III.2.1. Ekonomi;

III.2.2. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;

III.2.3. Lemahnya Law Enforcement;

III.2.4. Terintegrasinya sistem transportasi perkotaan;

III.2.5. Tersedianya angkutan umum;

III.2.6. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Indramayu;


Kab. Indramayu

III.2.7. Pengaruh dari daerah lain;

III.2.8. Dinas Perhubungan masih belum mampumenciptakankoordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika;

III.2.9. Masyarakat yang semakin kritis.

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN

IV.1. Visi;

IV.2. Misi;

IV.3. Tujuan dan Sasaran;

IV.4. Strategi;

IV.5. Kebijakan.

Bab V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

V.1. Rencana Program;

V.2. Kelompok Sasaran;

V.3. Pendanaan.

Bab VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

VI.1. Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan(Arah Kebijakan Umum);

VI.2. Indikator kinerja dari setiap sasaran;

Bab VII PENUTUP


Kab. Indramayu

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA

II.1. Gambaran Kondisi Wilayah

Kabupaten Indramayu sebagai salah satu daerah otonom di Jawa Barat, secara

geografis terletak disepanjang pesisir Pantai Utara Pulau Jawa dengan Luas Wilayah

2.040.110 km atau 204.011 Ha yang terdiri dari 31 Kecamatan, 309 Desa dan 8

Kelurahan dan pada Tahun 2015, berpenduduk + 1.823.757 jiwa.

Adapun batas wilayah Kabupaten Indramayu, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa

- Sebelah Selatan : Kabupeten Majalengka, Kabupaten Sumedang

Dan KabupetanCirebon

- Sebelah Barat : Kabupeten Subang

- Sebelah Tumur : Laut Jawa dan Kabupeten Cirebon

II.2.Gambaran konndisi Dinas Perhubungan.

II.2.1. Gambaran Umum SKPD

Sebagaimana telah telah diuraikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Dinas Daerah bahwa kedudukan Dinas

Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan,

yang dipimpin oleh pejabat Struktural Eselon II.b dan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan

otonomi dan tugas pembantuan.

II.2.2. Gambaran Dinas Perhubungan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota diatur bahwa urusan Perhubungan merupakan salah satu Peraturan

Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Dinas Daerah,

selanjutnya dalam aspek pelaksanaan teknis operasional Dinas Perhubungan

Kabupaten Indramayu Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi

Daerah di bidang Perhubungan meliputi Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut.


Kab. Indramayu

II.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu adalah membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah di Bidang Perhubungan,dan dalam

menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perhbungan Kabupaten Indramayu

mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;

c. Pelaksanaa evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perhubungan;

e. Pelaksanaan pengelolaan UPT;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Sedangkan untuk Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas meliputi:

1) Kepala Dinas

Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan

mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang perhubungan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala dinas

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang Perhubungan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perhubungan;

e. Pelaksanaan pengelolaan UPT;

f. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dibidang Perhubungan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala

dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum

dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan evaluasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat

mempunyai fungsi:


Kab. Indramayu

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program

kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

b. Perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program

kerja dinas;

c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas;

d. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;

e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan,

kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

i. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan

akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Bupati;

j. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;

k. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang;

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan

fungsinya;

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat

dibantu oleh:

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

3) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

BagianKeuangan, Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan dan melaksanaan pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan,

kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup

Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub

Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan

keuangan, tata usaha, kearsipan, perputakaan, kehumasan, keprotokolan,

kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;

b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;

c. Pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah

Membayar (SPM) Dinas;

d. Penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat

pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;


Kab. Indramayu

e. Penyelenggaraan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;

f. Penyelenggaraan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;

g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

h. Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

i. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

j. Pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan Dinas;

k. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan,

kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan

fungsinya.

4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melaksanakan pengelolaan perncanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub

BagianPerencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan peyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan

perencanaan, dan evaluasi dan pelaporan Dinas;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja

Dinas;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;

e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data perencanaan dan program kerja

Dinas;

f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang

pelaksanaan tugas;

g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan

akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan

fungsinya.

5) Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan, pengendalian dan

operasional, serta perpakiran dan terminal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang

Perhubungan Darat mempunyai fungsi :


Kab. Indramayu

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendalian

dan operasioanal, serta perparkiran dan terminal;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan,pengendalian dan operasioanal, serta perparkiran dan terminal;

c. Pembinaan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,pengendalian dan

operasioanal, serta perparkiran dan terminal;

d. Pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,pengendalian dan

operasioanal, serta perparkiran dan terminal;

e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan tranportasi jalan

kabupaten;

f. Pelaksanaan pemberian izinpenyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir

untuk umum;

g. Pelaksanaan pengawasan dan pengandalian operasional terhadap penggunaan

jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;

h. Pelaksanaan penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal tipe C;

i. Pelaksanaan pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe C dan

angkutan barang;

j. Pelaksanaan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan

untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;

k. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan kelas jalan dan jaringan lintas angkutan

barang pada jaringan jalan kabupaten;

l. Pelaksanaan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untukangkutan

taksi yang wilayah pelayananya dalam Daerah;

m. Pemberian izin operasiangkutan taksi yang melayani wilayah Daerah;

n. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa dan pemberian ijin angkutan

pariwisata dan angkutan barang;

o. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Daerah;

p. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;

q. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten;

r. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan kewenangannya;

s. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan

kabupaten;

t. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan daerah di bidang lalu

lintas dan angkutan, pemenuhan persyaratan teknis laik jalan, ketentuan pengujian

berkala serta perijinan angkutan umum;

u. Penentuan lokasi dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan

kabupaten;


Kab. Indramayu

v. Pemberian rekomendasi izin usaha mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan

mengemudi;

w. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;

x. Penetapan dan sasaran arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian

kabupaten yang jaringannya berada di wilayah Daerah;

y. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten;

z. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam kabupaten;

aa. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan, pengendalian dan operasional, serta perparkiran dan terminal;

bb. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan, pengendalian dan operasional, serta perparkiran dan terminal;

cc. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang lalu lintas dan angkutan jalan,

pengendalian dan operasional, serta perparkiran dan terminal;

dd. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang

Perhubungan Darat dibantu oleh:

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SeksiPengendalian operasinal;

Seksi Perparkiran dan Terminal.

6) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi lalu lintas dan angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

menyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas

dan angkutan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi lalu

lintas dan angkutan jalan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknisdi bidang lalu lintas dan angkutan

jalan;

c. Penyiapan bahan pembinaan teknisdi bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

e. Penyiapan bahan, penyusunan tatanan transportasi lokal (tatralok) dipadukan

dengan tatanan transportasi wilayah (tatrawil), dan tatanan transportasi

nasional(tatranas);


Kab. Indramayu

f. Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi

jalan kabupaten;

g. Penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu

lintas di jalan kabupaten;

h. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha mendirikan lembaga

pendidikan dan pelatihan mengemudi;

i. Penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan

kabupaten;

j. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi dan/atau izin operasi

angkutan sewa, angkutan taksi, angkutan khusus, dan angkutan pariwisata;

k. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan angkutan penumpang,

angkutan barang, dan angkutan khusus;

l. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian izin insidentil angkutan penumpang

yang dioperasikan di luar trayek tetap;

m. Pelaksanaan bahan pelaksanaan pembinaan, pelayanan pemberian izin, dan/atau

rekomendasipengusahaan angkutan;

n. Penyiapan bahan pelaksanaan pelaksanaan pemberian izin penggunaan jalan di

luar fungsi berlalu lintas;

o. Penyiapan bahan pelaksanaan kajian dan penetapan tarif angkutan penumpang

dalan daerah;

p. Penyiapan bahan penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;

q. Penyiapan bahan penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem

perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah daerah;

r. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan;

s. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang lalu

lintas dan angkutan jalan;

t. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan;

u. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas

dan fungsinya.


Kab. Indramayu

7) Seksi Pengendalian dan Operasional

Seksi Pengendalian dan Operasionaldipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan pengendalian dan operasional lalu lintas dan

angkutan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi

Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan

operasional lalu lintas dan angkutan jalan ;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan

operasional lalu lintas dan angkutan jalan;

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengendalian dan operasionallalu

lintas dan angkutan jalan ;

d. Penyiapan bahan, pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan

kegiatanpengendalian operasionallalu lintas dan angkutan jalan ;

e. Penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan pelanggaran pemenuhan persyaratan

teknis laik jalan, ketentuan pengujian berkala, serta perizinan angkutan umum ;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan operasional pengelolaan kegiatanpengendalian dan

operasionallalu lintas dan angkutan jalan ;

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional lalu

lintas terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan

kabupaten ;

h. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap

bengkel kendaraan bermotor serta menetapkan bengkel kendaraan bermotor

tertunjuk;

i. Penyiapan bahan pelaksanaan operasi pengendalian lalu lintas terhadap kendaraan

laik jalan, izin trayek, dan izin operasi secara berkala, periodik maupun insidentil

di jalan kabupaten dan/atau di jalan provinsi dan nasional setelah dikoordinasikan

dengan unsur terkait sesuai dengan kewenangannya;

j. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Polri/Korwas dan/atau satuan

kerja perangkat daerah terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan operasional

pengendalian lalu lintas/operasi gabungan;

k. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan hasil operasi pengendalian lalu lintas

serta tindak lanjut dan/atau langkah/sanksiyang telah/akan di ambil;

l. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawalan terhadap para pejabat, pejabat negara,

tamu negara, dan masyarakat dan/atau acara-acara lainnya yang memerlukan

pengamanan lalu lintas yang terkoordinasi dengan Polri dan satuan kerja

perangkat daerah lainnya;


Kab. Indramayu

m. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan

pengetahuan petugas pengawalan;

n. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten;

o. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidangpengendalian dan


p. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi , konsultasi , dan kerja sama

dibidangpengendalian dan operasional lalu lintas dan angkutan jalan ;

q. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidangpengendalian dan


r. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas

dan fungsinya.

8) Seksi Perparkiran dan Terminal

Seksi lalu lintas dan angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perparkiran

dan terminal.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi

Perparkiran dan Terminal mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perparkiran dan terminal;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perparkiran dan

terminal;

c. Penyiapan bahan pembinaan teknisdi bidang perparkiran dan terminal;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatanperparkiran dan terminal;

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan

fasilitas parkir untuk umum;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengoprasian fasililtas parkir untuk umum di jalan

kabupaten;

g. Penyiapan bahan pelaksanaan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di

jalan kabupaten;

h. Penyiapan bahan pelaksanaan penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun

terminal penumpang tipe C;

i. Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan terminal penumpang tipe c dan

terminal angkutan jalan;

j. Penyiapan bahan pelaksanaan pengoprasian terminal penumpang tipe c serta

terminal angkutan barang;

k. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengoprasian

terminal angkutan barang;


Kab. Indramayu

l. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pengawasan

penyelenggaraan terminal penumpang angkutan barang;

m. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, kosultasi, dan kerjasama di bidang

perparkiran dan terminal;

n. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang perparkiran dan

terminal;

o. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas

dan fungsinya.

9) Bidang Keselamatan Lalu Lintas

Bidang Keselamatan Lalu Lintas di pimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan, penertiban, dan

pengembangan penerangan jalan umum, teknis sarana dan prasarana lalu lintas, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Keselamatan

Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan, penertiban, dan pengembangan

penerangan jalan umum, teknis sarana dan prasarana lalu lintas, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan, penertiban, dan pengembangan



c. Pembinaanteknis di bidang penataan, penertiban, dan pengembangan penerangan

jalan umum, teknis sarana dan prasarana lalu lintas, serta pemeliharaan sarana dan

prasarana lalu lintas;

d. Pelaksanaan kegiatan di bidang penataan, penertiban, dan pengembangan



e. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi;

f. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu

lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan

pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;

g. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan

kabupaten;

h. Pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang

mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;


Kab. Indramayu

i. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di

jalan kabupaten;

j. Penetapan lintas penyebrangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan

kabupaten;

k. Pelaksanaan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu penyebrangan;

l. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan batuan teknis kepada pengguna dan

penyedia jasa perkeretaapian;

m. Penguasahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan

usaha prasarana kereta api;

n. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang penataan, penertiban, dan

pengembangan penerangan jalan umum, teknis sarana dan prasarana lalu lintas,

serta pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas;

o. Pelaksanaan koordinas, konsultasi dan kerjasamadi bidang penataan, penertiban,

dan pengembangan penerangan jalan umum, teknis sarana dan prasarana lalu

lintas, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas;

p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang penataan, penertiban, dan

pengembangan penerangan jalan umum, teknis sarana dan prasarana lalu lintas,

serta pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas;

q. Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh kepala terkait dengan tugas dan

fungsinya.


Keselamatan Lalu Lintas dibantu oleh:

Seksi penerangan jalan umum ;

SeksiTeknis Sarana dan Prasarana;

Seksi pemeliharaan

10) Seksi Penerangan Jalan Umum

Seksi Penerangan jalan umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

penataan, penertiban, dan pengembangan penerangan jalan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, kepala sekasi

penerangan jalan umum mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penataan,

penertiban, dan pengembangan penerangan jalan umum;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang penataan,



Kab. Indramayu

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang penataan, penertiban, dan

pengembangan penerangan jalan umum;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan teknis penataan, penertiban, dan


e. Penyiapan bahan pelaksanaan operasional kegiatan penataan, penertiban, dan


f. Penyiapan bahan pelaksanaan operasional pelayanan pengembangan

penerangan jalan umum;

g. Penyiapan bahan pelaksanaan operasional penelitian dan penganalisisan data

tagihan rekening penerangan jalan umum bulanan dari Perusahaan Listrik

Negara (PLN);

h. Penyiapan bahan pelaksanaan operasional penyusunan laporan perhitungan

beban tagihan penerangan jalan umum oleh PLN;

i. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang penataan, penertiban

dan pengembangan penerangan jalan umum;

j. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang

penataan, penertiban, dan pengembangan penerangan jalan umum;

k. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan,


l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

11) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana

Seksi Teknis Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis di bidang teknis sarana dan prasarana lalu lintas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, kepalaSeksi Teknis

Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana

lalu lintas;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang teknis sarana dan


c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang teknissarana dan prasarana lalu

lintas;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang teknis sarana dan prasarana

lalu lintas;


Kab. Indramayu

e. Penyiapan bahan pelaksanaan penempatan, pengadaan, pemeliharaan halte, dan

jembatan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan

jalan kabupaten;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan

pengahapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,

alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, serta fasilitas pendukung di jalan

kabupaten;

g. Penyiapan bahan penguasahaan prasarana kereta api umum yang tidak

dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;

h. Penyiapan bahan penetapan jaringan pelayanan kerta api dalam kabupaten;

i. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang teknissarana dan


j. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang

teknissarana dan prasarana lalu lintas;

k. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang teknissarana

dan prasarana lalu lintas;



12) Seksi Pemeliharaan

Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

Pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, kepalaSeksi

Pemeliharaan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan sarana


b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan sarana


c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pemeliharaan sarana dan


d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan sarana dan


e. Penyiapan bahan pelaksanaan operasional pelayanan dan pemeliharaan sarana


f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengecekan/pemeriksaan aksesoris penerangan

jalan umum, lampu hias, dan lampu pengatur lalu lintas;


Kab. Indramayu

g. Penyiapan bahan pelaksanaan operasional penggantian aksesoris penerangan

jalan umum, lampu hias, dan lampu pengatur lalu lintas;

h. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pemeliharaan sarana


i. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di

bidangpemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas;

j. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis di bidang pemeliharaan sarana


k. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan

sarana dan prasarana lalu lintas;



13) Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang kepelabuhan,

lalu lintas laut dan navigasi, serta pengendalian dan operasional pelayaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang

Perhubungan Laut mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepelabuhan, lalu lintas laut dan

navigasi, serta pengendalian dan operasional pelayaran;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepelabuhan, lalu lintas laut dan

navigasi, serta pengendalian dan operasional pelayaran;

c. Pembinaan teknisdi bidang kepelabuhan, lalu lintas laut dan navigasi, serta

pengendalian dan operasional pelayaran;

d. Pelaksanaan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang

berdomosili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah;

e. Pelaksanaan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomosili dan yang beroperasi pada lintas

pelabuhan dalam Daerah;

f. Pelaksanaan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau

ssuai dengan sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara

Indonesia atau badan usaha;

g. Pelaksanaan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan

danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;

h. Pelaksanaan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan

sesuai dengan domisili badan usaha;


Kab. Indramayu

i. Pelaksanaan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian

kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/ atau

jaringan jalur kereta api kabupaten;

j. Pelaksanaan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian

untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;

k. Pelaksanaan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan

kapal;

l. Pelaksanaan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam

Daerah;

m. Pelaksanaan penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan

lokal;

n. Pelaksanaan penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan

sungai dan danau;

o. Pelaksanaan pembangunan, penerbitan izin pembangunan, dan pengoperasian

pelabuhan pengumpan lokal;

p. Pelaksanaan pembangunan, dan penerbitan izin pembangunan, dan

pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;

q. Pelaksanaan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan

pengumpan lokal;

r. Pelaksanaan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan

pengumpan lokal;

s. Pelaksanaan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk


t. Pelaksanaan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah peraiaran


u. Pelaksanaan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan

pengumpan lokal;

v. Pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

(TUKS) di dalam DLKr/DLKppelabuhan pengumpan lokal;

w. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang kepelabuhan, lalu lintas

dan navigasi, serta pengendalian dan operasioanl pelayaran;

x. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kepelabuhan, lalu

lintas dan navigasi, serta pengendalian dan operasioanl pelayaran;

y. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan, lalu lintas dan

navigasi, serta pengendalian dan operasioanl pelayaran;


Kab. Indramayu

z. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan

fungsinya


Perhubungan Laut membawahkan:

Seksi Kepelabuhan;

Seksi Lalu Lintas Laut dan Navigasi.

Seksi Pengendalian dan Operasional Pelayaran

14) Seksi Kepelabuhan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepelabuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi

Kepelabuhan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepelabuhan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepelabuhan;

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang kepelabuhan;

d. Penyiapan bahan penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan

pengumpan lokal;

e. Penyiapan bahan penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan

sungai dan danau;

f. Penyiapan bahan pembangunan, penerbitan izin pembangunan, dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;

g. Penyiapan bahan pembangunan, dan penerbitan izin pembangunan, dan

pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;

h. Penyiapan bahan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan

pengumpan lokal;

i. Penyiapan bahan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untukpelabuhan

pengumpan lokal;

j. Penyiapan bahan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam

untuk pelabuhan pengumpan lokal;

k. Penyiapan bahan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah

perairanpelabuhan pengumpan lokal;

l. Penyiapan bahan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan

pengumpan lokal;

m. Penyiapan bahan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal;


Kab. Indramayu

n. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang

kepelabuhan;

o. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan;

p. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang terkait dengan


15) Seksi Lalu Lintas Laut dan Navigasi


perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Lalu Lintas Laut dan Navigasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Lalu

Lintas Laut dan Navigasi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangLalu Lintas Laut dan

Navigasi;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas Laut dan

Navigasi;

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang lalu lintas laut dan navigasi;

d. Penyiapan bahan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang

berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;

e. Penyiapan bahan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi

orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada

lintas pelabuhan dalam Daerah;

f. Penyiapan bahan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan

danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau

badan usaha;

g. Penyiapan bahan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan

danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;

h. Penyiapan bahan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan

penyeberangan sesuai dengan domisili badan uasaha;

i. Penyiapan bahan penetapan lintas penyeberangan dan penyeberangan dan

persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan

jalan kabupaten dan/ atau jaringan jalur kereta api kabupaten;

j. Penyiapan bahan penetapan lintas penyeberangan dan penyeberangan dan

persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam

Daerah;

k. Penyiapan bahan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan

perbaikan kapal;


Kab. Indramayu

l. Penyiapan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam

Daerah;

m. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang

lalu lintas laut dan navigasi;

n. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu

lintas laut dan navigasi;

o. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang terkait dengan


16) Seksi Pengendalian dan Operasional Pelayaran


perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan

operasional pelayaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi

pengendalian dan operasional pelayaran.

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan

operasional pelayaran;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan

operasional pelayaran;

c. Penyiapan bahan pembinaanteknis di bidang pengendalian dan operasional

pelayaran;

d. Penyiapan bahan pengendalian dan pengkajian penyelenggaraan angkutan

sungai dan danau sesuai dengan domosili orang perseorangan warga negara

Indonesia atau badan usaha;

e. Penyiapan bahan pengendalian dan pengkajian penyelenggaraan angkutan

penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;

f. Penyiapan bahan pengendalian dan pengkajian penetapan lintas penyaberangan

dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan

jalan Kabupaten dan/ atau jaringan jalur kereta api Kabupaten;

g. Penyiapan bahan pengendalian dan pengkajian penetapan lintas penyaberangan

dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan

dalam Daerah;

h. Penyiapan bahan pengendalian dan pengkajian penetapan tarif angkutan

penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya

pada lintas penyeberangn dalam Daerah;


Kab. Indramayu

i. Penyiapan bahan, pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan kegitan

pengendalian dan operasional pelayaran;

j. Penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan

perundang-undangan di bidang pelayaran;

k. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang

pelayaran;

l. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di

bidangpengendalian dan operasional pelayaran;

m. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian

dan operasional pelayaran;

n. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang terkait dengan


17) Unit Pelaksana Teknis.

UPT adalah unsur teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh

seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan

fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

18) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang

tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlianya masing-masing.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, di pimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada kepala.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai

dengankebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang

ada.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.


Kab. Indramayu

19) Tata Kerja

a. Tata Kerja Umum

Prosedur Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu adalah

sebagai berikut :

a) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-

masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan

sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan

Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

b) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem

pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

c) Setiap Pimpinan satuan unut Organisasi wajib bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta

memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya..

d) Setiap Pimpinan satuan unut Organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Setiap Pimpinan satuan unut Organisasi wajib melakukan hubungan

kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang

berlaku secara vertikal maupunhorizontal.

f) Dalammelaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib

melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang

dipangkunya.

b. Pelaporan

a) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan memetuhi

petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta

menyampaikan laporan tepat waktunya.

b) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Oraganisasi dari

bawahanya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

c) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) , tembusanya disampaikan kepada satuan unit

organisasi lainya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

d) Peratuaran mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kab. Indramayu

c. Hal Mewakili

a. Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat

menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan Bidang

tugasnya.

b. Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan

tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala

Sub Bagian, Kepala Seksi, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang

tugasny.

d. Kepegawaian

a) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

b) Sekretaris merupakan jabatan eslon IIIa atau jabatan administrator .

c) Kepala Bidang merupakan jabatan IIIb atau jabatan administrator.

d) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV a atau

jabatan pengawas.

e. Pembiayaan

Pembiayaan Dinas Perhubungan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten Indramayu dan penerimaan lain yang sah.

II.2.4. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas PerhubunganKabupaten Indramayu, sebagai berikut :

1. Kepala

2. Sekretaris membawahkan :

a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

3. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :

a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;

b. Seksi Pengendalian dan Operasional;

c. Seksi Perparkiran dan Terminal.

4. Bidang Keselamatan Lalu Lintas, membawahkan :

a. Seksi Penerangan Jalan Umum;

b. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana;

c. Seksi Pemeliharaan.

5. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :

a. Seksi Kepelabuhan;

b. Seksi Lalu Lintas Laut dan Navigasi;

c. Seksi Pengendalian dan Operasional Pelayaran.

6. UPT

7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kab. Indramayu

STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALADINAS

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SEKSIKEPELABUHAN

SEKSIPENERANGAN JALAN

UMUM

SUBBAGIAN

PERENCANAANDAN EVALUASI

SEKSILALU LINTAS DAN

ANGKUTAN

BIDANGKESELAMATAN

LALU LINTAS

BIDANGPERHUBUNGAN

DARAT

BIDANGPERHUBUNGAN

LAUT

UPT

SEKSILALU LINTAS LAUT

DAN NAVIGASI

SEKSITEKNIS SARANA DAN

PRASARANA

SEKSIPENGENDALIAN

DAN OPERASIONAL

SUB BAGIANKEUANGAN,UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSIPEMELIHARAAN

SEKSIPERPARKIRAN DAN

TERMINAL

SEKSIPENGENDALIAN

DAN OPERASIONALPELAYARAN


Kab. Indramayu

II.3.Sarana dan Prasarana Pendukung

No Jenis Sarana dan Prasarana Volume Satuan

Kondisi(Baik/RusakRingan/Rusa

k Berat)1 2 3 4 5A. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Bangunan Kantora. Gedung Dinas Perhubunganb. Gedung Pengujian Baruc. Rumah Dinas (Kel. Margadadi)d. Rumah Dinas (Ds. EretanWetan)e. Gedung Pelabuhan Desa EretanWetanf. Gedung Pelabuhan DesaKalimenir2. Kendaraan Roda 4 :Toyota Kijang Inova , E 26 PToyota Kijang E 1297 PToyota Kijang E 1327 PToyota Kijang 1999, E 346 PToyota Kijang , E 1236 PToyota Kijang , E 1484 PToyota Kijang 1995, E 8103 PToyota Kijang , E 8143 PToyota Kijang E 8229 PIsuzu Micro Bus 2007, E 7053 PSedan Timor 1997, E 350 PToyota Kijang E 356 P3. Kendaraan Roda 2 :Honda Win, 2004, E 3739 PHonda Supra Fit X, 2008, E 4489 PHonda Supra , 2007, E 4386 PHonda Supra 2010, E 4817 PHonda GL Pro , 2006, E 3960 PHonda Tiger, 2000, E3200 PHonda GL Pro , 2006, E 3961 PHonda Mega Pro, 2006, E 4146 PE 3637 PE 2303 PE 2302 PE 2215 PE 2216 P

111121111111111111111111111111111

GedungGedungGedungGedungGedungGedungGedungGedungUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnit

BaikBaikRusk beratRusak BeratRusak BeratRusak RinganRusak RinganBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaik


Kab. Indramayu

2. Terminal :Sindang, Tipe CJatibarang, Tipe B/LintasKarangampel, Tipe CPatrol, Tipe CHaurgeulis, Tipe C3. Pos/TPR Pembantu Terminal :Pos Widasari Kec. WidasariPos Cikawung Kec. TerisiPos Bantarwaru Kec. HaurgeulisPos Binaria Kec. KertasmayaPos Karangsinom Kec.KandanghaurPos Larangan Kec. LeleaPos Kebulen Kec. KebulenPos Jangga Kec. LosarangPos Bangkir Kec. LohbenerPos Babakan Jaya Kec. GabusWetan4. Alat Pengendali Lalu Lintas

a. Traffic Light :Pertigaan WidasariPertigaan BangkaloaPerempatan PilangsariPertigaan JatibarangPertigaan KarangampelPerempatan BalonganBunderan Kijang IndramayuSimpang Lima IndramayuPerempatan Waiki IndramayuPerempatan Adipurab. Warning Light :Jalan Raya HaurgeulisJalan Raya LohbenerJalan Raya SindangJalan Raya Gatot SubrotoJalan Raya Singajaya (KB)Jalan Raya Ciwatu, SukauripJalan Raya Tegal SembadraJalan Raya TanjungpuraJalan Raya Jend. Sudirman

11111111111111111111111111111111111

GedungGedungGedungGedungGedungPosPosPosPosPosPosPosPosPosPosPosUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnit

BaikRusak RinganBaikBaikBaikBaikRusak RinganRusak RinganRusak RinganRusak RinganRusak RinganBaikRusak RinganRusak RinganRusak RinganRusak RinganBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikRusak beratBaikBaikBaikBaikBaikRusak Ringan


Kab. Indramayu

(Trisula)5. Rambu Pendahulu Penunjuk

Jalan( RPP)

6. Marka Jalan

7. Zebra Cross

8. Alat Uji kendaraan Bermotor :Mobil PengujianEmisi Gas Buang (Analisa Gas)Diesel Smoke TesterHigh Loght TesterSound LevelJoint Play DetectorBrake TesterSide Slip TesterDiesel Smoke TesterGas AnalizerCompressor 3 HPGenerator Set9. Peralatan

Meja dan Kursi- Meja Tulis- Meja ½ Biro- Sice- Meja Rapat- Meja Kerja Pejabat- Meja Telephone- Meja Komputer- Meja Pingpong- Kursi Lipat (besi)Lemari Kayu, Lemari Kaca danLemari Besi- Lemari Arsip- Feeling Besi/MetalJam, AC dan Lambang Garuda- AC- Lambang Garuda Pancasila- Lambang Presiden dan Wakil

1201125111111111111

26231323177

141211

UnitTitikTitikTitikUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnit

UnitUnitUnitUnitUnit

BaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikRusak ringanBaikRusak ringanBaik

BaikBaikBaikBaikBaik


Kab. Indramayu

Komputer- Laptop- Notebook- Komputer PC- PrinterMesin Tik Manual dan MesinLainnya- Mesin Tik Manual- Mesin Hitung/Kalkulator- Mesin Marka JalanPapan Kegiatan- Papan Petunjuk Nama Jalan- Papan Petunjuk- Papan Data- Papan PengumumanAlat Komunikasi

Alat Rumah Tangga- Dispenser- TeleviseMaket dan Peta- Maket Peta KabupatenIndramayu- Maket Pelabuhan

21571116811

1212

UnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnitUnit

UnitUnitUnitUnit

BaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaikBaik

Rusak beratBaikBaikBaik


Kab. Indramayu

II.4. Sumber Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya sumber pembiayaan

operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (malalui Departemen

Perhubungan RI), tetapi yang paling dominan adalah APBD Kabupaten Indramayu.

II.5.Kinerja Pelayanan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Indramayudiarahkan untuk mendukung pencapaian visi danmisi Kabupaten

Indramayumelalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan

Pemerintah Pusat, Pemerintah ProvinsiJawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten

Indramayu. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan

bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian

masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi.Potensi dan

kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Indramayu beserta sarana pendukungnyayang

terdiri dari :

2.5.1. Angkutan Jalan

a. Prasarana Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk

memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makinmeningkatnya usaha

pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk

memudahkan mobilitas penduduk danmemperlancar lalu lintas barang dari

satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu

lintas perhubungandarat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan

darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya

dalampembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu

indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan

tersedianyafasilitas jalan.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan

masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatujalan, maka tingkat

keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu,

tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkandalam melayani kebutuhan

masyarakat terutama menggerakkan lalulintas perekonomian di perkotaan.

Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu jalan nasional, jalan

propinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan nasional di Kabupaten

Indramayupada tahun 2010 mencapai 806, 69Km.


Kab. Indramayu

b.Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan

dan menaikkan penumpang, perpindahan intra danatau antar moda

transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan

penumpang.

Kabupaten Indramayumemiliki 6 terminal penumpang, yang terbagi dalam

beberapa type dan fasilitas yang dimiliki sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 2.1Daftar Terminal Penumpang

No. Nama TerminalLokasi/Alamat/

No. Telp.Type

Luas(M2)

Ket.

1. Indramayu KotaJl. Jend Sudirman No.143/E Lemah Mekar

3.300

2. SindangJl. Gatot Subroto(Terusan) Kec. Sindang

10.000

3. Karang AmpelJl. Raya KarangampelKec. Karangampel

2.932

4. JatibarangJl. Raya Mayor DasukiDesa Jatibarang

2.932

5. PatrolJl. Raya PatrolDesa Patrol

1.000

6. HaurgeulisJl. SukajadiKec. Haurgeulis

2.800

Kelompok Angkutan, yaitu:

Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang menghubungkan

kota-kota yang terdapat didalam Provinsi Jawa Barat (lintas

Kabupaten/Kota).

Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan

Pedesaan.

c.Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi

pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkatkecelakaan. Fasilitas jalan

tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar

pengaman jalan, paku marka jalanserta marka jalan.


Kab. Indramayu

II.6. Keterkaitan pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan dengan pelayanan

dalam RPJMD.

Sebagai salah satu dinas teknis Pemerintah Kabupaten Indramayu yang memiliki

keterkaitan erat dengan RPJMD, dimana RPJMD berfungsi sebagai pedoman dasar

dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan yang berisi program lima tahunan

dan program tahunan.

Program pembangunan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam RPJMD

dititikberatkan pada program pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan program peningkatan kualitas

pelayanan bidang perhubungan.


Kab. Indramayu

BAB IIIISU-ISU STRATEGIS

III.1. Isu-isu Internal

a. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi

eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawaidengan latar belakang pendidikan

teknik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar

belakang nonteknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi

oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA. Tabel dibawah ini menunjukkan

persebarannya tersebut:

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten

Indramayu secara keseluruhan adalah 105 orang,

Yang tersebar di pada unit kerja masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan

DinasPerhubungan Kabupaten Indramayusesuai dengan keterampilan, keahlian dan

disiplin ilmu yang dimiliki.

Kondisi Sumber Daya Manusia menurut jenisnya terbagi menjadi yaitu :

Tabel 3.1Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Eselon Jumlah

1. Kepala Dinas II/b 1

2. Sekretaris III/a 1

3. Kepala Bidang III/b 3

4. Kepala Seksi IV/a 11

5. Pelaksana - 89

Jumlah 105

Sumber : Dishub Kab. Indramayu

Tabel 3.2Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah

1. Golongan IV 5

2. Golongan III 32

3. Golongan II 66

4. Golongan I 2

Jumlah 105



Kab. Indramayu

Tabel 3.3Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1. Megister (S-2) 6

2. Sarjana (S-1) 23

3. Sarjana Muda (D-II, D-III) 5

4. SLTA / Sederajat 63

5. SLTP 8

6. SD 0

Jumlah 105


Tabel 3.4Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki-laki 100

2. Perempuan 5

Jumlah 105


b. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kabupaten Indramayu

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, selama 2tahun terakhir

(sejak tahun 2015 – 2016), Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu telah berhasil

melakukan berbagai kegiatan di bidang penyelenggaraan transportasi hal tersebut

dapat dilihat darialokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu

sebagai berikut :

Tabel 3.5Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu

No Tahun Total APBD

Total Anggaran DinasPerhubungan,

Komunikasi danInformatika

Persentase

1 2015 16.931.775.6452 2016 14.996.855.008 98,13

c. Keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas


Kab. Indramayu

Tabel 3.6Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota (Perambuan)

Yang Dibutuhkan Dan Terpasang

No.

Status Dibutuhkan TerpasangKondisi

KetBaik Rusak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Jalan Nasional 136 46 12 342 Jalan Propinsi 64 38 28 103 Jalan Kabupaten 376 150 86 64

Jumlah 576 234 126 100Sumber : Seksi Lalu Lintas & Angkutan Kab. Indramayu

Tabel 3.7Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota (Marka)

No. StatusDibutuhkan

(Km)

Sudahdilengkapi

(Km)

KondisiBaik

%Sedang

%Pudar

%(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Jalan Nasional 197 160 160 - -2 Jalan Propinsi 164 164 164 - -3 Jalan Kabupaten 236 96 63 22 11Jumlah / Rata – rata 597 420 387 22 11

Sumber : Seksi Lalu Lintas & Angkutan, Dishub Kab. Indramayu

Tabel 3.8Data Rambu Menurut Jenisnya

No. Status Peringatan Larangan Perintah PetunjukJumlahTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Jalan Nasional 8 - 6 32 462 Jalan Propinsi 16 - 14 8 383 Jalan Kabupaten 37 5 34 74 150

Jumlah 61 5 54 114 234Sumber : Seksi Lalu Lintas & Angkutan, Dishub Kab. Indramayu

Tabel 3.9Data Jumlah Shelter / Halte

No.

StatusDengan bangunan :

shelter/halte bus (buah)Tanpa bangunan / hanya

rambu (buah)

Dibutuhkan Terpasang Dibutuhkan Terpasang(1) (2) (3) (4)1 Jalan Nasional 7 - 7 -2 Jalan Propinsi 2 - 2 -3 Jalan Kabupaten 14 2 10 -

Jumlah 22 2 19 -Sumber : Seksi Lalu Lintas & Angkutan, Dishub Kab. Indramayu


Kab. Indramayu

Tabel 3.10Data Fasilitas Pejalan Kaki Yang Dibutuhkan Dan Terpasang

No FasilitasDibutuhkan

(buah)Terpasang

(buah)Berfungsi

(buah)(1) (2) (3) (4) (5)1 Zebra Cross 172 7 42 Jembatan Penyeberangan - - -

Jumlah 172 7 4Sumber : Seksi Lalu Lintas & Angkutan, Dishub Kab. Indramayu

d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk Bidang perhubungan Laut

Tabel 3.11Daftar Data Muara Sungai

No. Nama Muara Lokasi Status

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

Muara Tegal Agung

Muara Dadap

Muara Glayem

Muara Lombang/Limbangan

Muara Majakerta

Muara Singaraja

Muara Karangsong

Muara Brondong

Muara Cantigi/Arahan

Muara Cilet

Muara Sumber Mas/Ilir

Muara Eretan Wetan/Kulon

Muara Kali Menir

Muara Sukahaji/ Bugel

Muara Trungtum

Kec. Karangampel

Kec. Juntinyuat

Kec. Juntinyuat

Kec. Juntinyuat

Kec. Juntinyuat

Kec. Indramayu

Kec. Indramayu

Kec. Pasekan

Kec. Cantigi

Kec. Losarang

Kec. Kandanghaur

Kec. Kandanghaur

Kec. Kandanghaur

Kec. Patrol

Kec. Sukra

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Tidak aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Sumber : Bidang Perhubungan Laut, Dishub Kab. Indramayu


Kab. Indramayu

Tabel 3.12Data Aset Pelabuhan di Kabupaten Indramayu

No.Pelabuhan &

KoordinatAset Ukuran Nilai Perolehan Ket

1.

2.

Eretan

06°-18’-80”

LS

106-04’-

04”BT

Kalimenir

06°-18’-00”

LS

106-04’-04”

BT

Tanah

Kantor

Rmh Dns

Dermaga Beton

Talud

Lap.

Penumpukan

(Dns Perikanan)

Jl Pelabuhan

Tanah

Kantor

300 m2

50 m2

100 m2

50 m2

2 x 1,5

150 m2

2.250 m2

930 m2

730 m2

200 m2

100 m2

400 m2

15.000.000,00

2.500.000,00

19.920.000,00

2.370.000,00

663.882.000,00

36.500.000,00

Total 740.172.000,00

Sumber : Bidang Perhubungan Laut, Dishub Kab. Indramayu

e. Tidak tersedianya lahan untuk pemisahan jalur antar moda kendaraan;

f. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Terminal;

g. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Indramayu di bidang Perhubungan

melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016Tentang Dinas Daerah Kabupaten

Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;

h. Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pembangunan di daerah

bidang perhubungan, Dinas Perhubungan dapat bertindak sebagai pemberi

pertimbangan teknis bagi SKPD.

i. Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya untuk membiayai

kegiatan Dinas Perhubungan dalam menjalankan tupoksinya;

j. Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang perencanaan dan

pengembangan bidang transportasi.


Kab. Indramayu

III.2. Isu-isu Eksternal

a. Ekonomi

Investasi yang rendah di sektor pengangkutan , tercermin dari masih tingginya

tingkat inflasi di sektor pengangkutan.

b. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan

Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat dari kurang disiplinnya

penggunajalan,rendahnyatingkatkelaikanarmada, terbatasnya

rambudanfasilitaskeselamatandijalan.

c. Lemahnya Law Enforcement, ditandai dengan naik turunnya kasus pelanggaran lalu

lintas dalam kurun 3 tahun terakhir:

Tabel 3.13Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas

No Uraian 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Jumlah Tilang (Kjd) 231

2Dikirim ke Pengadilan(Kss)

231

3Perkara YangTerselesaikan (Kss)

231

Sumber : Seksi Pengendalian Operasional, Dishub Kab. Indramayu

d. Terintegrasinya sistem transportasi perkotaan;

e. Tersedianya angkutan umum yang melayani seluruh pelosok Kabupaten;

f. isi sosial dan budaya masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Indramayu terletak di dataran rendah yang

memiliki potensi berupa produksi pertanianserta daerah sekitar garis pantai yang

membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota

laut.

Selain itu Kabupaten Indramayujuga memiliki aset wisata yang cukup banyak,

baik seni budaya maupun pariwisata, keberagaman kultur budaya yang meliputi

budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Modern serta keberagaman agama.

Apabila potensi-potensi tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara

optimal, tentu akan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat

Indramayu.

g. Pengaruh dari daerah lain

Letak geografis Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan beberapa

Kabupaten lain, mengakibatkan Kabupaten Indramayu mendapat pengaruh/dampak


Kab. Indramayu

dari aktivitas pembangunan dari Kabupaten tersebut, ini terlihat pada pengaruh

perdagangan, pariwisata, budaya dan sebagainya.

Beberapa pengaruh yang dirasakan tersebut antara lain:

- Pengaruh perdagangan

Hasil produksi pertanian Kabupaten Indramayu yang banyak di jual ke Jakarta,

baik untuk kebutuhan konsumsi lokal maupununtuk didistribusikan ke daerah luar

jakarta.

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpendidikan tinggi

Merupakan pengaruh dari budaya dan masyarakat Jawa, hal ini dapat dijumpai

sampai dipelosok daerah.

j. Dinas Perhubungan masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan

keterpaduan pengembangan bidang Perhubungan yang harmonis di semua komponen

yang ada;

k. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang

telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah

disusun belum matang.

III.3. Kekuatan Dan Kelemahan Internal

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas, kemudian dilakukananalisis

terhadap lingkungan internal dan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu,

dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan

internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja

organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan (controllable) secara langsung,

sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada

kinerja organisasi dan biasanya cenderung di luar kendali (uncontrollable) organisasi.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten

Indramayu menggunakan teknik Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities

dan Threats) atau faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut

ini:

Dalam Analisis Faktor Internal dipergunakan kondisi Kekuatan dan Kelemahan

pada Internal Pemerintah Kabupaten Indramayu, Analisis faktor internal tersebut

adalah sebagai berikut:

p. Kekuatan

1) Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;

2) Rehabilitasi dan Revitalisasi Terminal;

3) Tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya;


Kab. Indramayu

4) Dukungan Pemerintah Kabupaten Indramayudi bidang Perhubungan melalui

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Dinas Daerah Kabupaten

Indramayudan Peraturan Bupati IndramayuNomor 47 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;

q. Kelemahan

1) Masih rendahnya disiplin kerja dan tidak dipahaminya tupoksi oleh sebagian

karyawan;

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama yang memiliki latar belakang

pendidikan teknik kelalulintasan/teknik sipil/teknik mesin;

3) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;

4) Kurangnya tenaga PPNS Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

r. Peluang Dan Tantangan Eksternal

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat

dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktorini sangat bervariasi

tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung

maupun tidak langsung.Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor

tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap

keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan

merupakan faktor tantangan dalam mencapaitujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar,

Pemerintah Kabupaten Indramayuyaitu Peluang dan Ancamanyang berpengaruh

terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut

adalah sebagai berikut :

s. Peluang

1) Tersedianya angkutan umum yang melayani seluruh pelosok Kabupaten;

2) Letak geografis Kabupaten Indramayuyang berada diantara Provinsi DKI Jakarta

dan Provinsi Jawa Tengah;

3) Jumlah penduduk yang cukup besar.

t. Tantangan

1) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan

lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan. Ini diindikasikan dengan

adanyakecenderungan naik turunnya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten


Kab. Indramayu

IndramayuData Kasus Pelanggaran Lalu Lintas serta Banyaknya Kecelakaan Lalu

Lintas;

2) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana

transportasi

Tabel 3.16Perkembangan Banyaknya Kendaraan menurut Jenis Kendaraan

berdasarkan catatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

Jenis Kendaraan 2016(1) (4) (5) (3) (4)

1. Bus umum 1.8512. Bus bukan umum 1353. Mobil box 5424. Mobil Penumpang Umum 1045. Truck umum 2.0466. Truck bukan umum 3.4367. Truck gandeng 158. Kontainer/Tempelan 309. Pick up 12.163

Sumber : Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Dishub Kab. Indramayu

3) Belum meratanya informasi ke pelosok desa;

4) Luasnya wilayah kerja.

u. Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Saat ini

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

transportasi dapat disimpulkan, antara lain:

Terbatasnya prasarana jalan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten

Indramayusehingga banyak fungsi jalan yang tumpang tindih baik antara jalan

arteri dengan kolektor maupun dengan jalan lokal, sebagai akibat dari

bercampurnya lalu lintas dan lalu lintas lokal;

Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama,

terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (overload dan

oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas pada

jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas

jalan dalam kota;

Jumlah supply angkutan umum yang tidak sesuai dengan demand, sehingga

menuntut persaingan yang ketat antar operator angkutan umum sehingga

seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas dan menciptakan kesemrawutan;


Kab. Indramayu

Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas;

Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan

dalam kota dan terbatasnya kemampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam

menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan

jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain :

Kurang maksimalnya antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan

masalah transportasi dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;

Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama

dalam pengadaan prasarana transportasi.

Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain :

Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan

penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun

manual;

Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah

Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan

persepsi atau kebijakan.

Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain :

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas Perhubungan

Kabupaten Indramayudalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan

jalan;

Belum adanya Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang mengatur

mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas, sehingga terjadi perbedaan penerapan

Andalalin di masing-masing daerah.

v. Proyeksi ke depan

Perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya

pengembangan kontens Sistem Aplikasi SKPD dalam satu Network Operating

Center (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat

dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan

Pemerintah Kabupaten Indramayudan masyarakat serta kalangan bisnis serta

menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas

aparatur di segala bidang.

Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang transportasi


Kab. Indramayu

2. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana

transportasi di wilayah Pemerintah Kabupaten Indramayusesuai peraturan

perundang-undangan;

3. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan transportasi secara

berkesinambungan;

4. Tersedianya sarana transportasi umum yang murah, aman dan nyaman dan

menjangkau seluruh pelosok Kabupaten;

5. Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Indramayu;

6. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan

pengembangan sarana transportasi .

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten

Indramayudiperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (strength),

faktor kelemahan (weakness), faktor peluang (opportunity) dan faktor tantangan

(threat) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Dalam tatanan

kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang

jelas dan terarah serta rencana program, perlu disusun strategi yang akan

memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi

Kabupaten Indramayu.

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan

dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya

internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan

menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber

daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyaikondisi

potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

w. Rumusan Perubahan, Yang Berpengaruh Pada Tupoksi Dinas PerhubunganUntuk mencapai hasil konsisten dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan

diperlukan suatu strategi yang menjelaskanpemikiran-pemikiran secara konseptual,

analistis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang

diperlukan untukmencapai/memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan analisislingkungan yang ada,

yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, sebagai strategi dalam bentuk

faktor-faktor yangmenentukan dan juga menunjang keberhasilan.

Dengan metode analisis SWOT, yang dikelompokkan dalam 4 kelompok

strategi, yaitu: Kekuatanmemanfaatkan Peluang (S–O), Kekuatan mencegah dan


Kab. Indramayu

mengatasi Ancaman (S–T), Kelemahan memanfaatkan Peluang (W– O)

danKelemahan mencegah dan mengatasi Ancaman (W–T).

Sebagaimana yang terlihat dalam matrik SWOT diatas, terdapat empat

kelompok strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, yang

berisikan strategi-strategi:

Pertama Strategi S–O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk

memanfaatkan peluang, yang mencakup:

a. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;

b. Tersedianya sistem aplikasi online yang terintegrasi dalam website

Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Kedua Strategi W – O, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk

memanfaatkan peluang, yang mencakup:

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten

Indramayu;

b. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan database, sehingga

implementasi e-government dapat didukung sepenuhnya oleh ketersediaan data yang

cepat, tepat dan akurat.

Ketiga Strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk

mencegah dan mengatasi ancaman/tantangan, yang mencakup:

a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai

sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan

Kabupaten Indramayu;

b. Mengembangkan sistem aplikasi online SKPD yang terintegrasi dalam

website Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Keempat Strategi W – T, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk

mencegah dan mengatasi ancaman, yang mencakup:

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan,

Workshop, Seminar dan sebagainya;

b. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan database


Kab. Indramayu

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1. Visi

VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetapkonsisten dan dapat eksis, antisipatif,

inovatif serta produktif. VISI merupakan suatu gambaran yang menantang

tentangkeadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh

instansi pemerintah.Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis

merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatuorganisasi.

Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan

organisasi selanjutnya. Kehidupanorganisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan

lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi juga

harusmenyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Adapun visi Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayuadalah sebagai berikut :

Terciptanya sistem transportasi yang tertib, aman lancardan

terkendali dalam rangka menunjang pembangunan daerah, melalui

penerapan E-Government.

Sistem Transportasi mencakup keselamatan (safety) yaitu terhindarinya

kecelakaan akibat faktor internal transportasi, terjangkaunya jaringan transportasi

seluas mungkin (high accessibility) sehingga terwujudnya keterpaduan antar dan intra

moda dalam jaringan prasarana dan pelayanan, tercukupinya kapasitas sarana dan

prasarana (sufficient capacity), teratur (regular), lancar dan cepat (smooth and

speedy), mudah dicapai (convenient), tepat waktu (punctuality), nyaman (comfort)

dengan tarif terjangkau, tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, aman

(secure), berpolusi rendah (low pollution) dan handal.

Aman lancar dan terkandaliberarti mampu memberikan manfaat yang maksimal

dengan tanpa ada resiko tertentu yang harus ditanggung oleh pemerintah, operator,

masyarakat dan lingkungan atau memberikan manfaat tertentu dengan tanpa resiko

minimal mungkin. Sedangkan utilitas merupakan tingkat penggunaan kapasitas sistem

perhubungan yang dapat dinyatakan dengan indikator seperti faktor muat penumpang,

barang dan tingkat penggunaan sarana dan prasarana.

E-Governmentdimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis

elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien

danakuntabel.


Kab. Indramayu

Penjelasan Visi

Makna dari visi tersebut diatas menunjukkan bahwa tekad Pimpinan dan Staf

Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu untuk dapat menghasilkan dan

mewujudkan transportasi yang kondusif guna menunjang keberhasilan serta

perwujudan Visi Daerah dalam kurun waktu 2017-2021.

Rumusan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu antara lain bertujuan

sebagai berikut :

a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam kurun

waktu 2017 – 2021;

b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;

c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;

d. Memiliki orientasi ke masa depan;

e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten

Indramayu dan juga stake holders;

f.Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas PerhubunganKabupaten

Indramayu.

IV.2. Misi

MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agartujuan organisasi dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik.Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban

dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan telah disusun pulaMisi Dinas yang akan

dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program

Dinas ingin dicapai.

MISI Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayuadalah :

Mewujudkan sistem transportasi yang handal berkemampuan tinggi,

pelayanan prima dibidang jasa perhubungan guna menunjang

Pembangunan Daerah.

Rumusan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu antara lain bertujuan

sebagai berikut :

a. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia serta

Penataan kelembagaan Perhubungan;

b. Tertatanya jaringan Transportasi;

c. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

d. Meningkatkan tertib berlalu-lintas;

e. Meningkatkan pelayanan pengguna jasa Perhubungan;

f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.


Kab. Indramayu

IV.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten

Indramayu, maka perlu dirumuskan tujuan yang ingin dicapai, sepertitersebut dibawah

ini:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi darat, laut dan udara;

2. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan dan pengelolaan

bidang transportasi darat, laut dan udara yang menjamin keselamatan dan

ketertiban lalu lintas;

3. Meningkatkan profesionalisme urusan adminstrasi umum, kepegawaian, rumah

tangga, perlengkapan dan keuangan.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Indramayu;

2. Terwujudnya pelayanan bidang tranportasi yang berkualitas di Kabupaten

Indramayu;

3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan tranportasi;

4. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan yang bersih,

efektif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel.

IV.4. Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara

nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misiorganisasi. Berdasarkan visi,

misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta

denganmemperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada

maka selanjutnya dirumuskan strategi dankebijakan pembangunan transportasi di

KabupatenIndramayuselama lima tahun mendatang (2017-2021), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui

peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;

2. Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan

prasarana transportasi yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman,

efisien dan terjangkau;

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah

terkait guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

VI.5 Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-ketentuanyang telah disepakati


Kab. Indramayu

pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan

pedoman,pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah

ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran danketerpaduan dalam upaya mencapai

SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten: Indramayu adalah

1. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen

administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;

2. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja dan perilaku

Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;

3. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat

pelayanan (level of service), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan;

4. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta

kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang


5. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun

sarana dan prasarana terminal yang representatif;

6. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji,

sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan;

7. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung

dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan;

8. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

perhubungan;

9. Mengembangkan upaya terselenggaranya tata pemerintahan yang berbasis

elektronis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif,

efisien dan akuntabel secara bertahap dan berkelanjutan sebagai wujud

implementasi e-Government;

10. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government dan

penyelenggaraan pemerintahan.


Kab. Indramayu

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

V.1. Rencana Program

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi,

strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program

dan kegiatan tersebut tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

V.1.1. Program dan Kegiatan Tahun 2017 :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- Penyediaan Alat Tulis Kantor, barang Cetakan dan Penggandaan;

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;;

- Penyediaan Makanan dan Minuman;

-Rapat-Rapat Koordinasi/ Konsultasi /kunjungan kedalam Daerah dan

Luar Daerah;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor;

- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor;

- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil Jabatan;

- Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan;

- Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Program dan

Kegiatan;

d. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Rehabilitasi /Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas

e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

-Penataan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut

g. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

- Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

-

-

Forum Lalu-lintasPengamanan Lalu Lintas pada Hari-hari Besar Keagamaan danKenegaraan


Kab. Indramayu

h. Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor

- Pelaksanaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

i. Program Penataan Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat

-

-

Penyusunan Peraturan Perundang-unganganKeselamatan Trasportasi Darat

j. Program Pengembangan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

- Pengembangan dan Penataan Jaringan PJU dan Lampu Hias

- Pemeliharaan Jaringan PJU dan Lampu Hias

V.1.2. Program dan Kegiatan Tahun 2018-2021

Tertuang dalam lampiran 3 (tiga).

V.2. Kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas

Perhubungan adalah :

1. Masyarakat pengguna jasa transportasi;

2. Pelaku usaha bidang transportasi;

3. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan;

V.3. Pendanaan

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan

dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut

dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun.

Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kabupaten Indramayu;

2. APBD Propinsi Jawa Barat;

3. APBN dan Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll).


Kab. Indramayu

BAB VIINDIKATOR KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN

VI.1. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Tujuan pembangunan bidang Perhubungan yang tertuang dalam RPJMD adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui

harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan;

2. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi

seluruh masyarakat;

3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik;

4. Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan

sarana dan prasarana fisik;

5. Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis

pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada RPJMD adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

2. Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan

berkeadilan;

3. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi;

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang

menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata;

5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang

menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi;

6. Meningkatnya jumlah jalan poros desa;


Kab. Indramayu

VI.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya Visi Dinas

Perhubungan Kabupaten Indramayu, maka dalam penyelenggaraan pembangunan

bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilaksanakan berdasarkan

pada:

1. Kebijakan sebagai berikut :

a. Penggalangan kemitraan lintas sektor.

b. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas.

c. Peningkatan SDM Petugas Lapangan.

d. Peningkatan Sarana Perhubungan.

e. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.

2. Strategi :

a. Mewujudkan Komitmen Perhubungan.

b. Meningkatkan Pertanggungjawaban Petugas di setiap sektor.

c. Merumuskan dan menetapkan Program dan Rencana Kinerja.

d. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme tenaga

Perhubungan.

e. Meningkatkan kerjasama lintas sektor

VI.3. Indikator Kinerja

Keberhasilan pembangunan bidang perhubungan Kabupaten

Indramayudapat di lihat melalui Tabel Lampiran beberapa indikator antara lain :


Kab. Indramayu

BAB VIIPENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Tahun

2017 – 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana

program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu5 ( lima ) tahunan

yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Indramayutahun 2017 – 2021 dan digunakan

sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Indramayudalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja

(RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayuyang berisi rencana program dan

kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Indramayutahun – tahun sebelumnya.



NIP. 19601215 199203 1 004


Kab. Indramayu

BAB VIIPENUTUP













NIP. 19601215 199203 1 004


Kab. Indramayu

BAB VIIPENUTUP













NIP. 19601215 199203 1 004


Kab. Indramayu

Lampiran 3

Rumusan Penjabaran Misi Sasaran dan Program

Urusan

:Perhubungan

SKPD : Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional: Menghadirkan kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Kepeda Seluruhwarga Negara (NC - 1)

Prioritas Provinsi: Mengembangkan Insfrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku (CG- 6)

No Misi Isustrategis Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Target Kinerja

Strategi ArahKebijakan Program

Indikator Program

2016 2017 2018 2019 2020 2021Out Come

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 121. Mengembang kanInfrastrukturWilayahdanPengelolaanLingkunganSecaraSelaras,LestaridanOptimal(03)

1. BelumOptimalnya SaranaTransportasi danFasilitasUmumsertaJaringanPrasaranayangMemadai.

1.Mengutamakan KeselamatanTransportasiDarat danKelancaranlalu LintasAngkutan.

1. PenggunaLalu LintasAngkutanJalan1. KelancaranLalu LintasAngkutanPenumpangdan Barang

10 10 11 12 13 13 1. MengoptimalkanPrasarana LaluLintas AngkutanJalan1. PeningkatanFasilitasPerlengkapanJalan

1.RehabilitasidanPemeliharaan Prasaranadan FasilitasLLAJPemeliharaan TrafficLight

20 20 24 26 28 30 Pemeliharaan WarningLight- 1 1 1 1 - 2. PenataanPrasaranadan SaranaPerhubungan Darat

1. Kajian ManajemenRekayasa Lalu Lintas62 60 50 50 48 50 2.Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3. Pengadaan MarkaJalan dan Zebra Cross- 3 2 2 3 - 4. Pengadaan RambuPendahulu PenunjukJalan (RPPJ)


Kab. Indramayu

- 1 2 - - - 5. Pengadaan TrafficLight- 4 2 2 2 - 6. Pengadaan WarningLight300 300 300 - - - 7. Paku Jalan3 2 - - - 8. Cermin Lalu Lintas

50 23 - - - - 9. Deliniator- 1 2 - - - 2. PeningkatanSarana danPrasaranaJaringanPelayananAngkutanUmum

3.PeningkatanPelayananAngkutan1. Penataan JaringanTrayek Dalamkabupaten

- 5 5 6 6 6 2. Optimalisasi danRehabilitasi Terminal- Pembelian Tanah 1 FisikTerminal - - - 3. PembangunanTerminal Type C- 1 1 - - - 4. Pengadaan Alat UjiKend. Bermotor secaraMekanis Statis- 1 - - - 5. Pengadaan Alat UjiPKB Keliling BermotorSecara Mekanis6 7 8 9 9 9 6. Pemeliharaan AlatUji Mekanis

19.693 21.662 23.828 26.210 28.831 31.714 7. Jumlah Uji KirKendaraan Angkutan- 1 1 1 1 - 8. Pengadaan HalteShelter


Kab. Indramayu

8 8 8 8 8 8 4.Pengendalian danPengamananLalu Lintas1. Pengamanan LaluLintas Pada Hari-hariBesar Keagamaan danKenegaraan

30 30 30 30 30 30 2. PengendalianDisiplin PengoperasianKendaraan Angkutan diJalan2. BelumOptimalnya FasilitasSarana danPrasaranaPerhubungan danPrasaranaPerhubungan Laut diMuaraSungai

2.Mengutamakan KeselamatanTransportasidanKelancaranLalu lintas LautTerutama diMuara Sungai

2. Penggunalalu LintasAngkutanLaut/MuaraSungai2. KelancaranLalu LintasLaut di MuaraSungai BagiPara Nelayan

3 lokasi@ 70 M2 3lokasi@ 70M23lokasi@ 70M2

3lokasi@ 70M2 - 2. MengoptimalkanFasilitas Saranadan PrasaranaPerhubungan Laut,3. PeningkatanFasilitasSarana danPrasaranaPerhubunganLaut di MuaraSungai

5. ProgramPembangunan FasilitasdanPrasaranaPerhubungan

1. Pembuatan TembokPenahan Tanah (TPT)1.RencanaIndukPelabuhanNasional

StudyKelayakan & DED PembangunanPelabuhanPembangunanLanjutanPelabuhan

PembangunanLanjutanPelabuhan2. FasilitasiPembangunanPelabuhan Nasionalbertaraf Internasional

2. PrastudyKelayakanProsesijinoperasionalPelabuhan3.PenyelesaianstatusTanah2.282,63 Ha

[email protected] [email protected]

[email protected]@10.350m3

[email protected] -6. ProgramPembangunan Sarana danPrasaranaPerhubungan

1. Pengerukan MuaraSungai


Kab. Indramayu

- 4 4 4 4 4 2. Terpasangnya alatrambu navigasi/rambusuar dipintu muarasungai- - 1 - 1 - 3. Pengadaan KapalPatroli

2. MengembangkanInfrastrukturWilayahdanPengelolaanLingkunganSecaraSelaras,LestaridanOptimal.–-> (Misike-3Kabupaten)

3. Masihadanyadaerah-daerahrawankeamananserta ruasjalan yangrawankecelakaanlalulintas2. MasihbanyaknyaPJU liaryangmembebani tagihanrekeningsemakinbesar

3.Meningkatnya KualitasJasaPelayananPeneranganJalan Umum3.TingkatPelayananPeneranganUmum (PJU)

555titik 1.800titik 2.000titik 2.300titik 2.600titik 3.000titik 3.Meningkatkanpengembangan danpengelolaan PJU 4.Terwujudnyalingkunganyang terangbenderang7.ProgramPengembanganPengelolaanPeneranganJalan Umum(PJU)

Tingkat layanan PJUdan lampu hias

Indramayu, 07 Februari 2017KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN INDRAMAYUDrs. E. TRISNA HENDARIN, M.SiPembina Utama MudaNip.19601215 199203 1 004


Kab. Indramayu









Kab. Indramayu









Kab. Indramayu








renstra - dishub.indramayukab.go.iddishub.indramayukab.go.id/doc/inspektorat/renstra.pdf · mengacu...

Documents