renstra ii pa tulang bawang

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG JL. CEMARA KOMPLEK PEMDA KAB. TULANG BAWANG

TELP/FAX. 0726 – 21832. MENGGALA WEBSITE : pa-tulangbawang.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun

2010 – 2014 Pengadilan Agama Tulang Bawang telah selesai disusun.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang merupakan instrument

pertenggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan

pengukuran Kinerja instansi Pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah

merupakan integritasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis local, nasional dan global dan

tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

(SANKRI). Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program

penegakan hukum dan keadilan, Pengadilan Agama Tulang Bawang yang merupakan salah

satu Instansi pemerintah dibawah Mahkamah Agung RI terus menerus melakukan perubahan

kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan

berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada

pencapaian hasil.

Kemudian, Rencana Strategis Tahun 201 – 2014 Pengadilan Agama Tulang Bawang ini

diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam :

1. Penyusunan rencana kinerja (Performance Plan);

2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (Workplan and budget);

3. Menyusun penetapan kinerja (Performance Agreement);

4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama Bandar Lampung; dan

5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Demikian, Renstra 2010 – 2014 Pengadilan Agama Tulang Bawang ini semoga ada

manfaatnya.

Menggala, 2 Januari 2013

Ketua,

RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

TAHUN 2010-2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Tulang Bawang merupakan satuan kerja di lingkungan

Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Untuk melihat bagaimana kondisi umum

Pengadilan Agama Tulang Bawang, harus mengacu kepada kondisi umum Mahkamah

Agung dan Pengadilan dibawahnya yang dipotret berdasarkan kerangka (Framework)

“Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki tujuh area/bidang. Ketujuh area tersebut

adalah (1) Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2) Kebijakan Peradilan,

(3) Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan, (4) Proses Peradilan/Pengadilan,

(5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, (6) Keterjangkauan

Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.

Dari analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui kuesioner Tujuh

Area Pengadilan Ideal, diperoleh hasil bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

di bawahnya berada pada rentang nilai 400-599 (rentang nilai tertinggi adalah 800-

1000). Kisaran rentang nilai ini memberikan arti sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, pada tahap pendekatan,

tergolong cukup efektif. Apa yang dikembangkan pada tahap ini, dinilai cukup

selaras dengankebutuhan-kebutuhan dasar organisasi;

2. Bahwa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, pada tahap pelaksanaan,

dianggap sudah cukup mengimplemntasikan apa yang dikembangkan pada tahap

pendekatan pada hampir semua area-area penting dalam organisasi;

3. Bahwa Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, pada tahap hasil

menunjukkan kinerja yang cukup dan/atau cenderung perlu diperbaiki pada

beberapa indikator-indikator kunci;

Rentang nilai yang didapat Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya

tersebut didasarkan pada penilaian tujuh area Pengadilan Ideal dengan Sub-sub area,

sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut :

AREA 1 MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN

Baik Penjabaran sasaran jangka pendek dalam program kegiatan yang tepat;

Penyampaian tata nilai untuk pencapaian tujuan; Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan

pmantauan kebijakan; Perlu perbaikan Keterbukaan pada Visi, Sasaran, Program Peradilan;

AREA 2 KEBIJAKAN PERADILAN

Baik Pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari kekadilan; Tujuan yang ditetapkan efektif dan memberikan dampak

perubahan; Pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan; Penetapan prosedur menjamin proses pemantauan

dengan baik; Sarana teknologi mendukung proses komunikasi tujuan,

rencana dan prosedur; Perlu perbaikan Tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka

panjang sesuai dengan nilai peradilan; Penetapan strategis sesuai dengan tujuan;

AREA 3 SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL DAN KEUANGAN

Baik Pengelolaan sumber daya hakim secara efektif; Ketersediaan SIMKEU yang Transparan;

Perlu perbaikan Penggunaan analisa beban kerja untuk kebutuhan staf pengadilan;

AREA 4 PROSES PERADILAN/PENGADILAN

Baik Pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan staf pengadilan;

Hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan; Perlu perbaikan Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan;

AREA 5 PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN

Baik Petugas menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab;

Perlu perbaikan Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna;

AREA 6 KETERJANGKAUAN PELAYANAN BADAN PERADILAN

Baik Biaya perkara yang terjangkau masyarakat; Akses yang mudah bagi masyarakat ke gedung

pengadilan; Perlu perbaikan Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan;

AREA 7 KEPERCAYAAN PUBLIK

Baik Menyediakan infromasi proses perkara pengadilan; Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan,

rencana, penetapan; Menyediakan informasi proses perkara pengadilan; Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan

perkara, rencana dan penetapan; Perlu perbaikan Menyediakan informasi statistic pengawasan;

Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenal hal-hal

yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal.

Bila membeicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub area

yang sudah baik, diperlukan program-program yanh tujuannya adalah

mempertahankan atau memperkuat (polish the strength apparoach). Sementara

untuk sub-sub area yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak

memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi

harapan (fill in the gaps approach).

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan yang dimiliki

Kekuatan Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai satuan kerja dibawah

Mahmakah Agung mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-

undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian,

mencakup :

1. Pemegang kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama;

2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;

3. Pengelolaan satu atap dibawah Mahkamah Agung;

4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi;

5. Memiliki rencana yang tersetruktur mengenai reformasi peradilan yang

mengacu pada dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan

Mahkamah Agung;

6. Memiliki pedoman perilaku hakim;

7. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang laporkan kepada Pengadilan

Tingkat Banding, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, dan Mahkamah

Agung serta dapat diakses secara terbuku kepada publik;

8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga pemerintah di tingkat daerah;

B. Kelemahan dan tantangan

Tinjauan kelemahan yang selanjutnya menjadi tantangan kemajuan Pengadilan

Agama Tulang Bawang dikelompokkam sesuai dengan area-area yang menjadi

criteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus

menjadi focus perbaikan;

1. Manajemen dan Kepemimpinan;

a. Visi yang sekarang tidak operasional dan tidak memberikan motivasi;

b. Pola manajemen di Pengadilan belum mengadopsi pola manajemen

modern;

c. Pengadilan tidak responsive terhadap dinamika masyarakat;

d. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan;

e. Belum ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara fungsi

teknis yang dikerjakan oleh Hakim dan Kepaniteraan dan fungsi

Kesekretariatan;

2. Kebijakan Pengadilan;

a. Kebijakan Pengadilan belum mengacu kepada kebijakan Mahkamah

Agung;

b. Belum ada Standar Operasional Prosedur tentang pelayanan hukum di

Pengadilan Agama Tulang Bawang;

3. Sumber Daya;

a. Pengelolaan anggaran belum transparan;

b. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai;

c. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat;

d. Penyebaran hakim-hakim dan pimpinan Pengadilan belum merata;

e. Pengisian jabatan kosong belum dilaksanakan secara optimal;

4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara);

a. Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambat penanganan

kasus;

b. Manajemen perkara belum dibangun berbasis IT;

5. Kepuasan Pengguna Pengadilan;

Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur

kepuasan masyarakat;

6. Keterjangkauan Pengadilan;

a. Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan

masyarakat untuk berperkara;

b. Sistim peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang menuntut biaya

tinggi;

c. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal;

d. Pengadilan Agama belum menyediakan informasi yangdibutuhkan oleh

masyarakat dengan baik;

e. Banyaknya masyarakat yang miskin dan marginal kesulitan mengakses

Pengadilan;

7. Kepercayaan Publik;

Fungsi pengawasan di pengadilan masih sangat lemah;

Pengawasan belum dilakukan secara sistematis;

Penegakan disiplin kode etik belum dilaksanakan dengan baik;

C. Peluang Yang Dimiliki;

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang

menjadi kreteria Pengadilan Ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang

dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan ;

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan;

Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar

setiap bagian dari Pengadilan Agama Tulang Bawang memiliki pemahaman

yang sama mengenai visi dan misi tersebut, sehingga dapat lebih efektif dalam

mencapai tujuannya;

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal);

a. Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Agama Tulang

Bawang yang mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung yang sudah

terlaksana, agar memiliki pemahaman dan informasi yang sama;

b. Pembuatan standar operasional prosedur pelayanan hukum di Pengadilan

Agama Tulang Bawang;

3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material dan Keuangan);

a. Remunerasi yang meningkat;

b. Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memadai;

c. Hubungan dengan lembaga eksternal yang semakin baik;

d. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk

dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang;

4. Area Proses Peradilan;

a. Penyelenggaran proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

ringan;

b. Meningkatkannya keterbukaan di Institusi peradilan;

c. Terbangunnya manajemen perkara berbasis IP;

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan;

a. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan

publik;

b. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan

kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan

informasi yang jujur (transparan);

6. Area Pengadilan yang Terjangkau;

a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung Negara;

b. Tersedianya dan masih beroperasinya Zitting Plaatz;

c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan

letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses

bagi masyarakat;

d. Pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau masyarakat yang marginal;

7. Area Kepercayaan Masyarakat;

a. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu

ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi

lebih baik;

b. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi

transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat

dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel;

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

1.1. VISI;

Tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan

dalam alenia IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia,

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi

dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah

Visi pembangunan national 2005 – 2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri,

maju, adil dan makmur yang dirumuskan kedalam 3 (tiga) agenda pembangunan

yaitu :

1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai;

2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis;

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Sejalan dengan agenda pembangunan tersebut di atas, Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan dibawahnya, sebagai lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan

dibidang Kekuasaan Kehakiman turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya

agenda pembangunan yang kedua yaitu menciptakan Indonesia yang adil dan

Demokratis dengan fokus pada penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam rangka

mendukung peran tersebut di atas, maka Mahkamah Agung RI merumuskan Visi

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”. Melalui Visi ini,

ingin menjadikan MA dan badan peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang

dihormati, yang didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memeiliki

kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas

pokoknya, yaitu memutuskan perkara;

Visi Badan Peradilan tersebut, secara ideal dapat di wujudkan sebagai sebuah

Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan Kehakiman secara Independen, efektif dan

berkeadilan;

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara professional dalam APBN;

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas

dan terukur;

4. Menyelenggarakan managemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, tepat waktu biaya ringan dan professional;

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

yang aman, nyaman dan konduif bagi penyelenggaraan peradilan;

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompoten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan

frofesional;

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku administrasi dan

jalannya peradilan;

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan

transparansi;

10. Modern dengan berbasis teknologi informasi (IT) terpadu;

Visi Mahakamah Agung RI ini menjadi landasan bgai Badan Peradilan dalam

menentukan visinya, yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN YANG AGUNG”, yang

pada akhirnya dalam lingkup yang lebih kecil “TERWUJUDNYA PENGADILAN

AGAMA TULANG BAWANG YANG AGUNG”. Untuk memperjelas upaya pencapaian

visi tersebut, MA dan badan peradilan dibawahnya menurukannya dalam 4 (empat)

pilar misi - yang diuraikan pada bagian berikutnya;

1.2. MISI;

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya percaya dan memiliki

keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang ditetapkan;

1.3. TUJUAN;

Tujuan utama dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya adalan

menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG. Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan dibawahnya dapat dikatakan mencapai tujuan biala :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3. Public percaya babhwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

memenuhi butir 1 dan 2 di atas;

1.4. SASARAN STRATEGIS;

Ada 6 (enam) sasaran strategis yang menajdi prioritas renstra 2010 – 2014.

Keenam sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Memberkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

2. Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan;

4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;

5. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan;

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan;

1.5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK;

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, Pengadilan Agama

Tulang Bawang telah menetapkan 4 (empat) Program Utama yang didalamnya

mencakup beberapa kegiatan pokok Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Keempat program utama yang dimaksud

adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan Manajemen Perkara;

2. Program peningkatan Pengawasan dan Pembinaan;

3. Program peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Pengadilan;

4. Program peningkatan Saranda dan Prasarana Pengadilan;

Adapun kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Manajemen perkara adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan penerimaan perkara;

2. Peningkatan penanganan perkara;

3. Peningkatan penyelesaian perkara;

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice);

Kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kwalitas pengawasan Hakim pengawas bidang;

2. Peningkatan pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadilan;

Kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan gaji, honor dan tunjangan bagi Pegawai Pengadilan;

2. Peningkatan pengelolaan operasional dan layanan perkantoran;

Sedangkan kegiatan pokok untuk Program peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengadilan adalah peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pengadilan dan

aparatur pengadilan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG;

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran

pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategis

lembaga Mahkamah Agung menetapkan delapan sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai;

2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah

penguatan organisasi melalui restrukturasi oergansiasi, pengembangan tata

laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM;

3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan;

4. Menyelesaikan tunggakan perkara;


6. Kemandirian anggaran;

7. Mencanangkan sistem kamar;

8. Mengambangkan UUcontempt of court;

Dalam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi mahkamah Agung untuk

mewujudkan visi dan misi telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta

arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat usulan program yang dilaksanakan

unti Eselon adapaun program tersebut adalah :

a. Program Penyelesaian perkara Mahkamah Agung;

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Mahkamah

Agung adalah tumpukan perkara. Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian

upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun namun jumlah perkara baru

yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu

untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung.

Tingkat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung tidak hanya disebabkan oleh

factor kemampuan para hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara,

namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari

permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini, hal ini tentunya akan

sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya

peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini

juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan professionalism

aparat penegak hokum;

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Tata Usaha Negara (TUN) dan

Militer;

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum

yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum, badan peradilan umum

merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis

peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam

melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya;

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;


dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama

yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama

merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis

peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam

melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya;

d. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tata Usaha Negara dan Militer;


dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan Tata

Usaha Negara dan Militer yang melaskanakan tugas pokok pengadilan Tata Usaha

Negara dan Militer. Badan peradilan Tata Usaha Negara dan Militer merupakan

ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada

masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak

dapat dipisahkan dengan unit lainnya;

e. Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung;

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan

kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana

lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan

yang memadai lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan

dan pelatihan yang memadai. Pada susu tang lain, pengembangan kapasitas

lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk

meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu

peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang

didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan

lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas

RPJMN yaitu dalam rangka peningkatan Profesionalisme. Aparat Hukum serta

peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat;

f. Program Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung;

Peningkatan professionalism aparat hokum, pelayanan hukum dan bantuan

hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalama

memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka

dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya;

g. Program Sarana dan Prasaran Aparatur Negara Mahkamah Agung;

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negaran Mahkamah Agung

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung

dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan;

Sarana dan Prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun

untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung. Khusus melaksanakan amanat

Undang-undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada ibu kota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2010

sampai tahun 2014;

h. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI;

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan

agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi

pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin

terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi

pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu

aparatur pengadilan dalma melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap

kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk

fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki

kapasitas, kapasitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan

dengan baik di dukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dakan dalam

mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan

HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme

aparat hukum;

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRETEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG;

Pengadilan Agama Tulang Bawang, dalam mendukung kebijakan nasional untuk

mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan kebijakan Mahkamah Agung

dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, telah menetapkan arah

kebijakan dan strategis lembaga. Pengadilan Agama Tulang Bawang telah menetapkan

enam sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Memberikan layanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

2. Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan;


5. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan;

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan;

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama

Tulang Bawang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk

mewujudkan visi dan misi serta arahan atau tujuan strategis, maka Pengadilan Agama

Tulang Bawang membuat 4 (empat) usulan program yang dilaksanakan sebagai tugas

pokok dan fungsinya. Adapauan program tersebut adalah :

1. Program Peningkatana Manajemen Perkara;

Manajemen perkara merupakan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama

dalam menjalankan kinerjanya yaitu memberikan layanan hukum yang berkeadilan

bagi masyarakat pencari keadilan. Manajemen perkara menjadi bagian

fundamental bagi pengadilan agama sehingga baiknya performa pengadilan agama

tergantung pada baiknya manajemen perkara;

Manajemen perkara menggambarkan perjalan proses sutu perkara, mulai ari

pelayanannpenerimaan perkara, kemudian penanganan perkara yaitu memeriksa

dan mengadili perkara, selanjutnya adalah menyelesaikan perkara. Selain itu juga

menggambarkan bagaimana pengadilan agama dapat memberikan akses bagi

masyarakat kepada pengadilan agama. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka

peningkatan manajemen perkara menjadi program utama yang harus dijalankan

pengadilan agama untuk memberikan kepuasann dalam kinerjanya dan dapat

dijangkau oleh seluruh masyarakat;

2. Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan;

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan

agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi

pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin

terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi;

Pembinaan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus

dilakukan dalam sebuah lembaga agar sumber daya manusia sebagai pelaku dan

penggerak roda organisasi dapat menjadi sumber daya manusia yang profesional

sehingga tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dapat diraih;

Berdasarkan pemikiran diatas, maka peningkatan pengawasan dan pembinaan

harus dilakukan pengadilan agama untuk mendukung keberhasilan pengadilan

agama dalan menjalankan tugas dan fungsi pokoknya;

3. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Pengadilan;

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan

hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari

itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan;

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negaran Pengadilan Agama

Tulang Bawang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana

Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya dalam menengakkan supermai hukum dan keadilan. Peningkatan sarana

dan prasarana tersebut baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun

untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Agama Tulang Bawang;

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2010 – 2014 disusun

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 dan

Renstra Mahkamah Agung RI. Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan sudah

mengantisifasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen

rencana strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2010 – 2014 ini akan digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Agama Tulang

Bawang pada priode 2010 -2014 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi

dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stretegis Pengadilan Agama Tulang Bawang

untuk priode 2010 – 2014. Penjabaran mengenai sasarana dan kegiatan, serta indikator, dan

target-target yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matrik

Rencana Strategis (terlampir);

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

NOMOR : W8-A7/92/OT.00/I/2013

TENTANG

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PADA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang, setelah :

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan program Reformasi Birokrasi dalam system pemerintahan Republik Indonesia, perlu disusun Standar Operating Procedure (SOP);

b. Bahwa, Standar Operating Procedure (SOP) di Pengailan Agama Tulang Bawang, perlu ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992, tentang pembentukan beberapa Pengadilan Tinggi Agama diantaranya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) ADministrasi Pemerintah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 11 s/d 13 Oktober 2010 di Balikpapan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENTANG STANDAR OPERATING PROSEDURE (SOP) PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG;

PERTAMA

: Standar Operating Prosedure (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan oleh masing-masing jajaran di Pengadilan Agama Tulang Bawang;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemukidan hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagimana mestinya;

DITETAPKAN DI : MENGGALA PADA TANGGAL : 02 Januari 2013 KETUA,

PENJELASAN SINGKAT

DOKUMEN STANDAR OPERATING PROSEDURE (SOP)

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

A. PENDAHULUAN;

Standar Operating Prosedure (SOP) Administasi Pemerintah merupakan suatu keharusan yang

mesti dibuat oleh masing-masing lembaga/instansi, tidak terkecuali Pengadilan Agama Tulang

Bawang yang tugas da fungsinya adalah melaksanakan amanah Undang-undang selain sebagai

kawal depan Mahkamah Agung RI;

Berbekal Pedoman penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah yang

diterbitkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/II/2011, maka disusunlah

Standar Operating Prosedure (SOP) Pengadilan Agama Tulang Bawang;

B. MAKSUD DAN TUJUAN;

Maksud dan Tujuan dibuatnya Standar Operating Prosedure (SOP) adalah :

1. Untuk memenuhi ketentuan tuntutan Repormasi Birokrasi Pemerintah;

2. Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Agama Tulang Bawang;

C. RUANG LINGKUP;

Adapun ruang lingkup Standar Operating Prosedure (SOP) ini terdiri (SOP) ini terdiri dari

pelaksanaan tugas :

1. Bidang Kesekretariatan yang meliputi Umum, Kepegawaian dan Keuangan;

2. Bidang Kepaniteraan yang meliputi Hukun dan Banding;

D. GAMBARAN;

Standar Operating Prosedure (SOP) yang telah disusun ini mengacu kepada format yang

diterbitkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dibawah ini akan

dikemukakan penjelasan singkat menterjemahkan format dimaksud;

1. Masing-masing bagian membuat Standar Operating Prosedure (SOP) berdasarkan tugas dang

fungsinya masing-masing;

2. Masing-masing aktivitas pelaksanaannya diukur oleh waktu tertentu dalam pengertian berapa

lama waktu yang dibutuhkan dari mulai proses awal sampai adanya hasil (output);

3. Pelaksana-pelaksanatersebut dalam bekerja senantiasa selalu berpedoman kepada waktu

yang telah dibuat, jika terjadi kendala keterlambatan harus dijelaskan secara detail alas an

keterlambatan itu dalam kolom peringatan;

E. PENUTUP;

Demikian Penjelasan singkat mengenai Standar Operating Prosedure (SOP) Pengadilan Agama

Tulang Bawang yang telah dibuat sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas-tugas di Pengadilan

Agama Tulang Bawang.

Menggala, 01 Februari 2013 Ketua,

STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)

S A T K E R

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 04 Febuari 2013 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 04 Febuari 2013 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Nama SOP TUGAS HAKIM

Dasar Hukum Klualifikasi Pelaksanaan 1. UU Nomor 4 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 2. UU Nomor 5 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 3. UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009

1. Hakim

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Proses Persidangan 2. Pengawasan

1. Ruang Sidang 2. Toga

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. 2.

1. Putusan 2. Laporan Hasil Pengawasan

NO Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/Klkpn Waktu Output Keterangan

1 Membaca berkas

2 hari

5 hari

7 hari

Lengkap

14 hari Siap untuk

disidangkan

2 Sidang

7 hari

7 hari

7 hari

Lengkap

21 hari

Putusan

3 Pengawasan

2 hari 2 hari 2 hari Lengkap 6 hari LPH


S A T K E R

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 04 Febuari 2013 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 04 Febuari 2013 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Nama SOP BIDANG KEPANITERAAN

Dasar Hukum Klualifikasi Pelaksanaan 1. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI 2. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 3. KMA 001 Tahun 1991 Tentang BINDALMIN

1. PNS 2. Sarjana S1 dan MAN

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Berkas Perkara

1. Komputer 2. Printer 3. Note Book

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. 2.

1. Meneliti, memeriksa berkas pada Bundel A dan B 2. Mencatat data-data pada Bundel A dan B



1 Prosedur Penerimaan Perkara Meja I

a. Menerima berkas perkara b. Meneliti ulang kelengkapan berkas tersebut c. Mendaftarkan perkara tersebut karena sudah lengkap d. Membuat kwitansi dan member nomor perkara e. Membukukan panjar biaya perkara kedalam buku jurnal

dan buku induk keuangan sesuai prosedur

1 Jam 30 Menit 15 Menit 10 Menit 5 Menit



Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap

3 Jam 1,5 Jam

45 Menit 30 Menit 15 Menit

Lancar Lancar Lancar Lancar Lancar



Meja II a. Mencatat perkara tersebut dalam buku register sesuai

dengan tanggal dan nomor perkara yang didaftar b. Setelah deregister, maka perkara tersebut dilengkapi

dengan formulir PMH, lalu di naikkan kepada Ketua melalui Panitera

15 Menit

5 Menit

15 Menit

5 Menit

15 Menit

5 Menit

Lengkap

Lengkap

45 Menit

15 Menit

Lancar

Lancar

2 Persiapan Persidangan a. Berkas Perkara yang sudah di lengkapi dalam formulir

PMH, lalu oleh Ketua PA menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut

b. Lalu setelah perkara turun dari Ketua, Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim sidang

c. Petugas Meja II lalu mencatat susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam buku register dan segera manyerahkan berkas perkara kepada MAjelis Hakim yang ditunjuk

30 Menit

10 Menit

10 Menit

30 Menit

10 Menit

10 Menit

30 Menit

10 Menit

10 Menit

Lengkap

Lengkap

Lengkap

1,5 Jam

30 Menit

30 Menit

Lancar

Lancar

Lancar

3 Perarsipan Perkara : Meneliti Kelengkapan Berkas Mencatatkan Kedalam Buku Arsip Perkara Menyimpan Dalam Lemari Arsip

15 Menit

15 Menit

15 Menit

Lengkap

45 Menit

Lancar

4 Menyiapkan Formulir PMH, PHS dan membuat catatan sidang 15 Menit 15 Menit 15 Menit Lengkap 45 Menit lancar 5 Membuat Konsep Laporan PA

Pengetikan Laporan Pengairiman Laporan Pengarsipan Laporan

6 Jam

1 Jam

1 Jam

Lengkap

7 Jam

Lancar

6 Mengirim laporan Biaya Perkara Mengirim Laporan Prodeo Mengirim laporan Sidang

5 Menit

5 Menit

5 Menit

Lengkap

15 Menit

Lancar

7 Membuat Laporan ke IT Membuat Laporan Pengelolaan Data Perkara dalam

Website

5 Jam

3 Jam

1 Jam

Lengkap

9 Jam

Lancar



8 Mengisi Data Perkara 2 Jam 1 Jam 1 Jam Lengkap 4 Jam Lancar 9 Menerima Pengaduan/Laporan dari Masyarakat/pencari

keadilan Menerima Pengaduan dari Badan/Lembaga lainnya

2 Jam

2 Jam

2 Jam

Lengkap

6 Jam

Lancar


S A T K E R

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 04 Februari 2013 Tanggal Revisi 04 Februari 2013

Tanggal Efektif 04 Februari 2013

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Nama SOP UMUM

Dasar Hukum Klualifikasi Pelaksanaan 1. UU No.1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara, serta arah penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang

Pengelolaan BMN 2. UU. No.8 Tahun 1987 Tentang Protokol 3. PP. No.62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan 4. SK. KMA 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan 5. UU. No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. UU. No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 7. Keputusan Presiden Nomor. 11 Tahun 1989 Tentang Perpustakaan Nasional 8. UU. No. 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan 9. PP RI No. 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip 10. KepPres No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok Organisasi Departemen

PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN III

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapam 1. Kelancaran Aktif Kantor 2. Administrasi Perkantoran 3. Keterbukaan Informasi Publik 4. TUPOKSI Kantor 5. Wibawa Peradilan 6. Informasi 7. Informasi Intern dan Publik

1. Komputer 2. Note Book 3. Printer 4. LAN 5. Wiiireless 6. ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Kinerja menjadi terhambat karena keterbatasan dan pendataan ATK 2. Tidak terorganisirnya aktifitas/agenda Ketua PTA 3. Memungkinkan terjadinya benturan-benturan kegiatan 4. Pengiriman Informasi yang kurang Update 5. Ketidaknyamanan dalam beraktifitas 6. Merusak Citra wibawa Kantor 7. Aktifitas menjadi tidak lancar 8. Kerusakan dan kehilangan buku/majalah 9. Kesulitan memperoleh informasi 10. Informasi tidak maksimal

1. Jenis barang, jumlah barang yang keluar, keluar barang yang masuk

2. Tamu-tamu yang hadir 3. Surat-surat masuk melalui internet 4. Pengiriman-pengiriman berita 5. Judul buku, asal buku, penerbit buku 6. Asal, Nomor, Tujuan, dan Prihal Surat 7. Klasifikasi Surat



1 Perencanaan kebutuhan ATK 30 Menit 10 Menit 10 Menit Lengkap 50 Menit Pendataan dan pendistribusian ATK yang lancar

2 Pendataan ATK 10 Menit 05 Menit 05 Menit Lengkap 20 Menit

3 Penyimpanan ATK 10 Menit 05Menit 05 Menit Lengkap 20 Menit

4 Pendistribusian ATK 05 Menit 05 Menit 05 Menit Lengkap 15 Menit

5 Mengkoordinir keprotokolan 30 Menit 15 Menit - ADA 45 Menit Tercipta

keprotokolan

6 Mengatur tamu-tamu yang akan menemui Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang

05 Menit 05 Menit 05 Menit ADA 15 Menit

7 Perencanaan pembangunan situs Pengadilan Agama Tulang Bawang

1 Minggu 2 Hari 1 Bulan

ADA

1 bulan, 1 minggu, 2

hari

Informasi menjadi

akurat, update dan dapat

dipertanggung jawabkan,

masyarakat dapat memperoleh

informasi secara lengkap.

8 Pengumpulan data-data 1 Bulan 1 Minggu 2 Hari ADA

1 bulan, 1 minggu, 2

hari

9 Penghimpunan dan upload berita dan event / kegiatan 30 Menit 15 Menit 15 Menit ADA 60 Menit

10 Pengiriman surat- menyurat melalui E-mail 30 Menit 15 Menit 15 Menit ADA 60 Menit

11 Pengendalian kelancaran kerja jaringan server 30 Menit 30 Menit 15 Menit ADA 45 Menit

12 Kebersihan dan keamanan lingkungan kantor 60 Menit 5 Menit - ADA 65 Menit Lingkungan kantor menjadi

bersih dan aman

13 Perencanaan kebutuhan alat kebersihan 60 Menit 5 Menit - ADA 65 Menit

14 Pemeliharaan kendaraan dinas 30 Menit 5 Menit - ADA 35 Menit Kendaran menjadi terawat

15 Mengkoordinir kendaraan dinas 30 Menit 5 Menit - ADA 35 Menit

16 Pendistribusian buku / majalah 15 Menit 15 Menit 30 Menit Ada 60 Menit Pelayanan perpustakaan

menjadi lancar

17 Inventarisir buku / majalah 30 Menit 15 Menit 15 Menit Ada 60 Menit

18 Pelayanan / sirkulasi bahan pustaka 5 Menit 5 Menit 5 Menit Ada 15 Menit

19 Surat masuk 5 Menit 5 Menit 1. Lengkap 10 Menit Surat- menyurat menjadi lancar

dan tepat sasaran

20 Surat keluar 5 Menit 5 Menit - Lengkap 10 Menit

21 Pengiriman surat – surat dinas 5 Menit 30 Menit - Lengkap 35 Menit

22 Penggandaan surat 5 Menit 5 Menit - Lengkap 10 Menit


S A T K E R

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 04 Februari 2013

Tanggal Revisi 04 Februari 2013


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Nama SOP KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum Klualifikasi Pelaksanaan 1. UU no 8 Tahun 1974 yang dirubah dengan UU no 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 3. PP No 96 Tahun 2000 yang dirubah dengan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian PNS 4. PP No 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 5. PP No. 98 Tahun 2000 yang dirubah dengan PP No. 11 Tahun 2002 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 6. PP No. 99 Tahun 2000 yang dirubah dengan PP No. 12 tahun 2002 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil 7. PP No. 100 Tahun 2000 yang dirubah dengan PP No. 04 Febuari 2013 Tahun 2002 Kepangkatan

Pegawai Negeri SIpil dan Jabatan Struktural 8. PP No. 15 Tahun 1979 Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 9. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 10.Keputusan Ketua MARI No. 71/KMA/SK/V/2008 yang dirubah dengan Keputusan Ketua MARI Nomor

069/KMA/SK/V/2009 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

1. Golongan II dan Golongan III

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 3. Seluruh personil Pegawai Pengadilan Agama Tulang Bawang

1. ATK

2. Komputer / Laptop 3. Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Meneliti, memeriksa bundle kepegawaian serta melaksanakan kegiatan

2. Mencatat dan melengkapi data kepegawaian

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Plksn 1 Plksn 2 Plksn 3 Persy/klkpn Waktu Output Keterangan

1

Memproses Usul permohonan KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES dan kartu identitas kepegawaian lainnya. Mendata Pegawai yang belum memiliki

Karis/Karsu, Karpeg, Askes dan Kartu Jenis Kepegawaian Lainnya.

Mempersiapkan Kelengkapan Berkas yang di butuhkan

Meneliti Kelengkapan Berkas Mempersiapkan Berkas untuk di kirim

2 Minggu 2 Jam 1 Jam Lengkap 2 Minggu 3

jam Siap untuk dikirim

ke pusat

2 Memproses KGB pegawai secara periosik. 1 Jam 30 Menit 30 Menit Lengkap 2 Jam Siap untuk diteruskan

3 Membuat rekap absen pegawai Pengadilan Agama Tulang Bawang

3 Jam 1 Jam 1 Jam Lengkap 5 Jam Siap untuk diteruskan

4

Membuat data rencana mutasi yang meliputi kenaikan pangkat periode April dan Oktober, pensiun, KGB, SPMMJ setiap akhir tahun untuk mekanisme pelaksanaan tugas yang akan datang


jam Siap untuk diteruskan

5

Memproses surat cuti pegawai sesuai dengan disposisi pimpinan

1 Jam 30 Menit 20 Menit Lengkap 1 Jam 50

Menit Siap untuk diteruskan

6

Memproses surat permohonan/ rekomendasi/ penunjukan izin belajar pendidikan dan pelatihan serta surat tugas

1 Jam 30 Menit 10 Menit Lengkap 1 Jam 40


7 Memproses surat ucapan bela sungkawa 30 Menit 10 Menit 10 Menit lengkap 50 Menit Siap untuk diteruskan

8 Memproses SPT sesuai perintah pimpinan 30 Menit 10 Menit 10 Menit lengkap 50 Menit Siap untuk diteruskan

9 Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan 1 Jam - - lengkap 1 Jam Siap untuk diteruskan

10 Melaporkan seluruh kegiatan kepada atasan 2 Jam 1 Jam 30 Menit lengkap 3 Jam 30




11

Menyiapkan Acara Pelantikan yang meliputi : a. Susunan Acara Pelantikan b. Berita Acara Pelantikan c. Surat Pernyataan Pelantikan d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas e. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan f. Berita Acara Serah Terima Jabatan g. Petikan SK Jabatan yang dilantik h. Memori Jabatan i. Berita Acara Serah Terima Jabatan j. SK Pelantikan

5 Jam 1 Jam 1 Jam lengkap 7 Jam Siap untuk

melaksanakan pelantikan

12 Memproses segala jenis SK Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang

3 Jam 1 Jam 1 Jam lengkap 5 jam Siap untuk

dilaksanakan

13 Memproses SPMMJ dan SPMT Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Tulang Bawang

2 Jam 3 Jam 1 Jam lengkap 6 Jam

Siap dimasukkan ke file kepegawaian

dan dikirim ke KPPN

14

Membuat Usul Pindah Tugas, baik usul pindah keluar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung maupun pindah kedalam wilayah PTA Bandar Lampung sesuai keputusan Tim Baperjakat

1 Jam - - Lengkap 1 Jam Siap untuk diarsipkan

15 Mengisi setiap ada perubahan data pegawai pada Aplikasi SIMPEG secara online


jam Siap untuk

dikirim ke PTA

16 Menerima dan mencatat surat masuk maupun surat keluar ke dalam buku kendali

1 Jam 30 Menit 30 Menit lengkap 2 Jam Siap untuk diteruskan

17 Meneruskan surat masuk yang telah dikendalikan kepada atasan untuk proses lebih lanjut

15 Menit 30 Menit - lengkap 45 Menit Siap untuk diteruskan

18 Mengendalikan surat-surat keluar dengan mencatat dalam buku ekspedisi

30 Menit - - lengkap 30 Menit Siap untuk diteruskan

19 Meneruskan surat keluar yang telah di kendalikan ke bagian ekspedisi

15 Menit - - lengkap 15 Menit Siap untuk

dikirim

20 Mengecek surat-surat yang belum diselesaikan oleh kepegawaian

1 jam - - lengkap 1 Jam Siap untuk diarsipkan

21 Melaksanakan penetaan file kepegawaian serta menyimpan arsip-arsip surat sesuai kode dan masalah

2 jam - - lengkap 2 Jam Siap untuk diarsipkan



22 Menulis data pegawai pada buku induk pegawai 1 hari 3 Jam 2 Jam lengkap 1 hari 5

Jam Siap untuk diarsipkan

23

Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan meliputi : a. Meneruskan surat masuk Penyampaian Berita Negara

Republik Indonesia b. Fotocopy arsip-arsip pegawai yang dibutuhkan c. Menelpon atau menghubungi pegawai PTA Bandar

Lampung

1 Jam

15 Menit 15 Menit

1 Jam

- -

1 Jam

- -

lengkap

lengkap lengkap

3 Jam

15 Menit 15 Menit

Siap untuk dikirim

ke PTA Siap untuk Siap untuk dilaporkan

24

Memproses Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober bagi Hakim dan PNS Pengadilan Agama Tulang Bawang, meliputi : a. Mendata Hakim dan PNS yang akan naik pangkat b. Mempersiapkan kelengkapan berkas Hakim dan PNS

Pengadilan Agama Tulang Bawang c. Mengoreksi kelengkapan berkas d. Memisahkan antara berkas tenaga teknis dan non

teknis e. Membuat nota usul f. Mempersiapkan berkas untuk dikirim

3 Minggu 2 Jam 1 Jam lengkap 3 Minggu 3

Jam Siap untuk

dikirim ke PTA

25

Memproses pensiun Hakim dan PNS Pengadilan Agama Tulang Bawang, meliputi : a. Mendata Hakim dan PNS yang akan pensiun b. Mengirim data dan surat pemberitahuan kelengkapan

berkas c. Mempersiapkan kelengkapan berkas Hakim dan PNS

Pengadilan Agama Tulang Bawang d. Mengoreksi kelengkapan berkas e. Melengkapi berkas f. Memisahkan antara berkas tenaga teknis dan non

teknis g. Membuat Nota Usul h. Mempersiapkan berkas untuk dikirim



ke PTA



26

Memproses Usulan Piagam Penghargaan Hakim dan PNS Pengadilan Agama Tulang Bawang, meliputi : a. Mendata Hakim dan PNS yang dapat mengajukan

usulan b. Mengirim data dan surat pemberitahuan ke PTA

Bandar Lampung c. Mempersiapkan kelengkapan berkas Hakim dan PNS

Pengadilan Agama Tulang Bawang d. Mengoreksi kelengkapan berkas e. Melengkapi berkas f. Memisahkan antara berkas tenaga teknis dan non

teknis g. Mempersiapkan berkas untuk dikirim



ke PTA

27

Memproses DP3 Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Tulang Bawang meliputi : a. Mendata Pejabat / Pegawai Pengadilan Agama Tulang

Bawang

3 Minggu 2 Jam 1 Jam lengkap 3 Minggu 3

Jam Siap untuk

didistribusikan

28 Melengkapi setiap perubahan data pegawai Pengadilan

Agama Tulang Bawang 2 Jam 1 Jam 1 Jam Lengkap 4 Jam

Siap untuk di

arsipkan

29 Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting

Pengadilan Agama Tulang Bawang 2 Minggu 1 Jam 1 Jam Lengkap

2 Minggu 2

jam

Siap untuk dikirim

ke PTA

30 Membuat Data Statistik Pegawai Pengadilan Agama Tulang

Bawang 3 Jam 1 Jam 1 Jam lengkap 5 Jam

Siap untuk di

arsipkan

31 Membuat DUS Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Tulang

Bawang 3 Jam 1 Jam 1 Jam lengkap 5 Jam

Siap untuk di

arsipkan


S A T K E R

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 04 Februari 2013

Tanggal Revisi 04 Februari 2013


Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Nama SOP KEUANGAN

Dasar Hukum Klualifikasi Pelaksanaan 1. PERMENPAN No. PER/M.PAN/11/2008 Dalam melaksanakan SOP dibutuhkan tenaga yang

cerdas serta loyal dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Apabila SOP berjalan dengan baik maka kelancaran sebuah pekerjaan pada bidang keuangan akan

sangat membantu semua lini baik perorangan maupun organisasi yang terkait seperti BANK, DJPB dan sebagainya

1. Komputer 2. Notebook 3. Printer 4. ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Ketika prosedur SOP dilaksanakan tentunya semua yang terkait dengan pekerjaan tersebut juga harus

melaksanakan, jika tidak tentu tidak akan tercapai tujuan yang diharapkan karena terhambat pendukung lainnya yang lambat yang tidak melaksanakan SOP tersebut



1.

Pengajuan SPP Gaji dengan rincian kegiatan : - Pembuatan daftar gaji - Pembuatan SPP gaji - Pembuatan SPM - Pengujian SPP - Penandatanganan/ penerbitan SPM - Pengajuan SPM ke KPPN Kota Bumi

10 Jam 30 Menit - Lengkap 10 Jam 30

Menit Baik

Meneliti Kembali

Daftar Gaji

Jarak PA TUBA dg

KPPN Kota Bumi Jauh



2.

Pengajuan GU dengan rincian kegiatan : - Penyusunan mata anggaran - Penyusunan alat bukti - Penyusunan SPTB - Pembuatan SPP - Pembuatan SPM - Pengujian SPP - Penandatanganan/ penerbitan SPM - Pengajuan SPM GU ke KPPN Kota Bumi

11 Jam 1 Jam 1 Jam 2 Jam

15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit

8 Jam

1 Jam 30 Menit 30 Menit

Lengkap 12 Jam Baik Meneliti Kembali

Penyusunan Anggaran dan alat

Bukti Jarak PA TUBA dg

KPPN Kota Bumi Jauh

3.

Pembuatan permintaan TUP dengan kegiatan : - Pembuatan surat permohonan - Pembuatan surat pertanggung jawaban mutlak - Pembuatan rencana penggungaan - Pembuatan SPP - Pengujian SPM - Pengujian SPP - Penandatanganan/ penerbitan SPM - Pengajuan TUP ke KPPN Kota Bumi

11 Jam 1 Jam

30 Menit 30 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit

8 jam

Baik

Jarak PA TUBA dg

KPPN Kota Bumi Jauh

4

Pembuatan permintaan Remunerasi - Penyusunan Pengajuan Remunerasi - Penyusunan alat bukti - Penyusunan Pengajuan Salary Crediting bank - Pengajuan permohonan ke PTA dan Penyerahan Salery

Crediting ke Bank

11 Jam 2 Jam

30 Menit 30 Menit

8 Jam

Lengkap 11 Jam Baik Jarak PA TUBA ke bank BRI

Bandar Jaya dan Kantor PTA Balam

Jauh



5.

Pembuatan Perincian Belanja Modal : - Pembuatan ringkasan kontrak - Pembuatan SPTB - Pembuatan SPP - Pembuatan SPM - Pengujian SPP - Penandatanganan SPM - Pengajuan ke KPPN Kota Bumi

10 Jam 30 Menit 1 Jam

30 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit

8 Jam

Lengkap 10 Jam 30

Menit Baik

Jarak PA TUBA dg

KPPN Kota Bumi Jauh

6

Pengajuan Gaji Susulan dengan rincian : - Pembuatan daftar gaji susulan - Pembuatan SPTB gaji susulan - Pembuatan SPP gaji susulan - Pembuatan SPM gaji susulan - Pengujian SPP gaji susulan - Penandatanganan/ penerbitan SPM gaji susulan - Pengajuan ke KPPN Kota Bumi



8 Jam

30 Menit 30 Menit

Lengkap 10 Jam 30

Menit Baik

Jarak PA TUBA dg

KPPN Kota Bumi Jauh

7

Permintaan Kekurang Gaji dengan rincian : - Pembuatan daftar kekurangan gaji - Pembuatan SPTB kekurangan gaji - Pembuatan SPP kekurangan gaji - Pembuatan SPM kekurangan gaji - Pengujian SPP kekurangan gaji - Penandatanganan /penerbitan SPM kekurangan gaji



8 Jam

30 Menit 30 Menit

Lengkap 10 Jam 30

Menit Baik

Jarak PA TUBA dg

KPPN Kota Bumi Jauh

8

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran / CALK - Semesteran - Tahunan

32 Jam 16 Jam 16 Jam Lengkap 32 Jam Baik

Jarak PA TUBA dg

KPPN Kota Bumi Jauh



9

Penyusunan LRA dan PP 39 - Bulanan - Triwulan - Semesteran - Tahunan

8 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam

Lengkap 8 Jam Baik

Dilaksanakan Rutin

Perbulan, Pertriwulan, Persemester

an dan pertahunan

10

Revisi - Penyusunan Permohonan revisi - Perubahan Revisi Aplikasi RKAKL - Pengajuan ke DJVB Bandar Lampung

10 Jam 2 Jam 2 Jam 8 Jam

Lengkap 10 Jam Baik

Dilaksanakan Apabila

ada / perlu di lakukan

revisi anggaran

11

Rekonsiliasi ke KPPN - Penginputan realisasi ke Aplikasi SAKPA - Penginputan PNBP ke Aplikasi SAKPA - Pelaksanaan Rekonsiliasi ke KPPN Kota Bumi

11 Jam 2 Jam 1 jam 8 jam

Lengkap 11 Jam Baik

Jarak PA TUBA dg

KPPN Kota Bumi Jauh

12

Rekonsiliasi ke Korwil - Penyusunan LRA Manual - Pelaksanaan Rekonsiliasi ke Korwil PTA Barlam

9 Jam 1 jam 8 jam

Lengkap 9 jam Baik

Jarak PA TUBA dg

KPPN Kota Bumi Jauh

13

Pencatatan BKU, buku Tunai, Was mak dll - Pengisian BKU, Buku Tunai dll - Pembuatan Berita Acara, Penutupan Kas Setiap Akhir

Bulan

4 Jam 3 jam 1 jam

Lengkap 4 jam Baik

Rutin Dilaksanakan setiap hari

apabila diperlukan pencatatan

renstra ii pa tulang bawang

Documents