renstra deputi pertambangan industri strategis dan manufaktur
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BAGIAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA
Lem bar Dis osisi Nomor A enda Diterima Tan Sifat Surat
05 Oktober 2016 Rahasia/Penting/Segera Nomor Surat
MO-08/D3.MBU/10/2016 04 Oktober 2016
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Perihal Penyampaian Renstra Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan
Media
Diteruskan Kepada
KaSubba •ian Perencanaan dan An aran
KaSubba ian Mana.emen Kinerja
Catatan Ke ala Ba 'an Ke ada Ke ala Subba • ian Untuk Diketahui
Bicarakan Dengan Saya lUntuk Perhatian
Tindak Lanjuti
Edarkan Simpan File
Teliti dan Pendapat
I Jawaban Konsep Koord.dengan...
Catatan : Diteruskan Kepada
Catatan Ke 'ala Subba .an Ke 'ada Pelaksana Catatan :
Mamat Rohimat
Khoirul Mampe
Novena Ceria Simbolon Ji Wenny Maulatsih
czNiN'
ilD
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Gedung Kementerian I3UMN,11. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta 10110
Telepon (021) 29935678 ext.7304, Fax (021) 29935750, website : www.bumn.go.id
LEMBAR DISPOSISI
BIRO PERENCANAAN, SDM, DAN ORGANISASI PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini
Diterima Tgl : 04 Oktober 2016
Nomor Agenda : 1213
Nomor Surat : MO-08/D3.MBU/10/2016
Tgl Surat : 04 Oktober 2016
Lampiran : iberkas
Sifat - Biasa
Dari : Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Perihal : Penyampaian Rencana Strategis
Disposisi Kepada :
r/
3. Kabag Organisasi & RB (_1. Kabag Perencanaan & Manajemen Kinerja r/
4. Sekretaris I ' 2. Kabag Manajemen SDM ri
5. Diteruskan I _
Petunjuk :
7 Disetujui , i Diselesaikan/Disempurnakan I I Untuk Perhatian —I Pelajari I I Ditolak [j Diedarkan I Perbaiki I . i Buat Summary I Diketahui Li Dijawab Tertulis 7 Bicarakan dgn says 1,7 Perbanyak I I Diberi Penjelasan I I Diproses sesuai ketentuan I i Ingatkan FI, Diwakili I I Disiapkan Sambutan / Bahan I I Teliti dan Pendapat Ler Ditindak lanjuti I 1 Ditanggapi/Saran/Masukan I 1 Simpan
Catatan : .r-- 4i 4,, QA I
Jakarta,
Kepala r B' Perencanaan, SDM dan Organisasi
ONY SUPRIHARTONO
NIP 196912311996031001 Disposisi Pejabat Eselon III kepada Peja bat Eselon IV
Petunjuk : Disposisi Peja bat Eselon IV kepada Pelaksana/Staf
Petunjuk :
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM Nomor : MO- 08 /D3.MBIJ/10/2016
Yth : Kepala Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi Dari : Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Hal : Penyampaian Rencana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis, dan Media Tanggal : 04 Oktober 2016
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019, dengan ini terlampir kami sampaikan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Tahun 2015-2019 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019.
De► ikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
ang Usaha Pertambangan, Industr rategis dan Media
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
4.. Small Ofiicf,
0
411P t'3 ;3.
411111111110 If= t.rnm 440
• I _
Romans Stra`MOS KEDEPUTIAN BIDANG USAHA
PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS
DAN MEDIA TAM IN any 5 -2019
ism--111111
AFL
03 NEKIFNIFFIIAN
BADAN USANA MILS N.A. REPUBLIK INDONESIA
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
2
B. Potensi dan Permasalahan
1. Potensi
a. Potensi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media
7
b. Potensi BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Media
8
2. Permasalahan
a. Permasalahan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media 8
b. Permasalahan BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media ..... ............... 9
BAB H VISI, MISI,TWVANDAN SASARAN STRATEGIS
A. Visi dan Misi
10
B. Tujuan. 11
C. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama
12
a. SS1-Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar,
kuat dan lincah
15
b. SS3- Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan Kementerian
BUMN 22
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015-2019
IDaftar Isi KEMENTE114. USAIIA MUM NEGA.
REPUBLIK INDONESIA
c. SS4-Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan
Implementatif. 25
d. SS5-Pembinaan BUMN yang Optimal. 26
e. SS6- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara
efektif 27
f. SS11-Pelaksanaan Anggaran yang Optimal 28
E3AB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A. Arah Kebijakan Nasional 34
B. Arah Kebijakan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri 39 Strategis dan Media
C. Kerangka Regulasi 46
D. Kerangka Kelembagaan 46
E3AB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja 48
B. Kerangka Pendanaan 49
BAB V PENUTUP
Penutup 51
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGA1V, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015-2019
KEINE MORAN
I BAB I
SAO. USAHA MILK NEGARA FIVIA31.11C INDONESIA
BAB I F'ENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra—KL) adalah dokumen
perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM—Nasional) dan bersifat
indikatif.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), setiap
kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra—KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Diktum Kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat
Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah.
Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, khususnya pasal 12 ayat (2), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berdasarkan pasal 14
ayat (6) undang-undang tersebut telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA—KL). Dalam pasal 1 butir 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2004 dan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan bahwa
rencana kerja kementerian negara/lembaga periode 1 (satu) tahun yang dituangkan
dalam RKA—KL merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra—KL. Dengan demikian
RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 1 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KGMENTER N
I BAB I
11.40ANUSAFIA Milli< NEG., IREP.LIK INDOWSla
dalam tahap implementasinya fungsi Renstra—KL menjadi sangat penting karena
dgunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka
pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja—KL),
dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA—KL) sebagai
lampiran Nota Keuangan dalam rangka mengantarkan RUU APBN
Renstra Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Kementerian BUMN merupakan acuan dalam Perencanaan, Pemrograman dan
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja
(Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian BUMN. Renstra juga
merupakan salah satu komponen dalam sistem manajemen kinerja yang merupakan
siklus perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi, sehingga penyusunan Renstra berlandaskan pada ketentuan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Renstra Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
2015-2019 disusun berlandaskan pada tugas dan fungsi Kedeputian, dan dalam
pelaksanaannya akan digunakan sebagai acuan perencanaan, pemrograman,
penganggaran tahunan dan evaluasi pelaksanaan/pencapaian sasaran dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019, pada tahun
2016 ini, Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
memiliki peranan penting dalam melakukan proses koordinasi, hamonisasi dan
pengawasan dalam pengurusan BUMN secara efektif dan efisien sehingga BUMN
dapat melakukan kegiatannya secara optimal.
Kondisi umum yang berlaku di Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media tergambar sebagaimana berikut:
1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media merupakan unit kerja Eselon I di
bawah Menteri BUMN yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 2 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
°^",:t,r15,,FETATA"A
I BAB I
a. Tugas Pokok
Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan
inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja,
penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri
pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan
media.
b. Fungsi
Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut:
1) perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang penyusunan inisiatif
bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja,
penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang
dikendalikan oleh BUMN balk secara langsung maupun tidak langsung di
sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan,
telekomunikasi dan media;
2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di
bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan
sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN
dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN balk secara langsung maupun
tidak langsung di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis,
percetakan, telekomunikasi dan media;
3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan
inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan
kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang
dikendalikan oleh BUMN balk secara langsung maupun tidak langsung di
sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan,
telekomunikasi dan media; dan
4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 3 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
Ok/ KEMENTERIAN
MOAN USAHA MILK NEGAPA REPUOL.11, INOONESia
I BAB I
c. Struktur Organisasi di Bawahnya
Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, struktur organisasi
Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media terdiri
dari:
1) Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I
Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I
mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan
serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi,
penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor
industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan,
telekomunikasi dan media Kelompok I.
Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I
menyelenggarakan fungsi:
a) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN
meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan
anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan
Media Kelompok I;
b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan
triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN balk
secara langsung maupun tidak Iangsung, analisis risiko dan
implementasi Good Corporate Governance BUMN di bidang usaha
Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I;
c) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan
pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha
Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I;
RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 4 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
firj I BAB I KEMENTERIAN
SAD. USAMAMILIN NEGARIL F14.1601( MOON..
d) penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
penugasan Public Service Obligation (PSO), Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL), Penyertaan Modal Negara (PMN), privatisasi
danlatau right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN,
serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI) Sub
Loan Agreement (SLA), dan Bantuan Pemerintah yang Belum
Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha
Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I;
e) koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan,
penyelesaian laporan basil pemeriksaan, benchmark sektor industri,
pemantauan regulasi dan pemastian compliance review dengan
regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan
komunikasi dengan stakeholder di bidang usaha Pertambangan,
Industri Strategis, dan Media Kelompok I; dan
f) pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis, dan Media.
2) Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II
Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II
mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan
serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi,
penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor
industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan,
telekomunikasi dan media Kelompok II.
Keasdepan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II
menyelenggarakan fungsi:
a) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN
meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan
anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan
Media Kelompok II;
RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 5 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
I BAB I
BwOwN REPUBLIK INDONESIA
b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan
triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik
secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan
implementasi Good Corporate Governance BUMN di bidang usaha
Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II;
c) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan
pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha
Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II;
d) penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
penugasan Public Service Obligation (PSO), Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL), Penyertaan Modal Negara (PMN), privatisasi
dan/atau right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN,
serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/Sub
Loan Agreement (SLA), dan Bantuan Pemerintah yang Belum
Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha
Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II;
e) koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan,
penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, benchmark sektor industri,
pemantauan regulasi dan pemastian compliance review dengan
regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan
komunikasi dengan stakeholder di bidang usaha Pertambangan,
Industri Strategis, dan Media Kelompok II; dan
f) pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis, dan Media.
RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 6 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
A ,,NCMENTERLAN
'4■Yurti."KAZgATA''
I BAB I
B. Potensi dan Permasalahan
Potensi dan permasalahan yang dimiliki Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Media sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian BUMN
yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis,
penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan
berkelanjutan BUMN di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis,
percetakan, telekomunikasi dan media adalah sebagai berikut:
1. Potensi
a. Potensi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan
Media I
Dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri BUMN
Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
BUMN, SDM di Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media I terdiri dari 1 orang Pejabat Tinggi Madya, 2 orang Pejabat Tinggi
Pratama, 4 orang Pejabat Eselon III, 8 orang Pejabat Eselon IV serta 4 Pejabat
Fungsional Umum yang kompeten dan berintegritas dengan kerja sama tim
yang balk, diharapkan dapat mengemban tanggung jawab dan amanah yang
balk. Adapun BUMN yang menjadi tanggung jawab Keasdepan Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media II terdiri dari 26 (dua puluh enam)
BUMN yang dikelompokkan dalam 7 Cluster, sebagai berikut:
Tabel Pembagian Cluster BUMN
menurut Roadmap Kementerian BUMN
Cluster Semen Cluster Pertambangan 1. PT Semen IndonesiaTbk 1. PT Indonesia Asahan Aluminium
2. PT Semen Baturaja 2. PT Aneka Tambang Tbk
3. PT Kupang 3. PT Timah Tbk
4. PT Bukit Asam Tbk
Cluster Telekomunikasi Cluster Media PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 1. Perum LKBN Antara
2. Perum PNRI
3. Perum Film Negara
4. PT Balai Pustaka
RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI
Hal 7 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
f/VVIErNEGARA
I BAB I
REPVIXIK MOWS.
Cluster Industri Berat dan Perkapalan
Cluster Pertahanan. Strategis dan Teknologi Tinggi
1. PT Krakatau Steel Tbk
2. PT Indonesia Asahan Alumunium
3. PT PAL Indonesia
4. PT Dok & Kodja Bahari
5. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
6. PT Industri Kapal Indonesia
7. PT Barata Indonesia
8. PT Boma Bisma lndra
1. PT Dirgantara Indonesia
2. PT Pindad
3. PT Dahana
4. PT Len Industri
5. PT Industri Telekomunikasi
Indonesia
6. PT Industri Nuklir Indonesia
Cluster Percetakan Uang Perum Percetakan Uang RI
b. Potensi BUMN di Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media
BUMN di lingkungan cluster Pertahanan Strategis dan Teknologi Tinggi serta
cluster Industri Berat dan Perkapalan sangat diperlukan dalam program
Nawacita Presiden Jokowi dimana dalam program tersebut Pemerintah
diharapkan dapat menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik
luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan
pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan
memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
Adapun BUMN di lingkungan cluster Pertambangan, Semen, Telekomunikasi,
Media, dan Percetakan Uang, keberadaannya sangat diperlukan untuk
mendukung perekonomian Indonesia.
2. Permasalahan
a. Permasalahan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media
Struktur organisasi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media hanya terdiri dari 19 (Sembilan belas) orang sehingga
beban pekerjaan belum sesuai dengan jumlah SDM yang ada. Disamping itu
masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM Kedeputian Bidang
RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 8 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
> 2111,10, Akumorndullansiegruatif& >., Behan hutang besar. :amass* hutang
ROI &
Mit Masa KITE 1 tahun, sedangkan masa produks, > 1 thn
Seringkali hasil R&D tidak jade
dibell
eacrr ad. Kuouurao din <o,virt.nsi
pass ndanprcaur
a Ch
Program pen,gerrtangan
Wrong op3mal km kurang cans
SkatJs keoeml >on !ar✓ tempar ,sar.a rharmrarva hetun
morladi MI it per.isi
Biaya R & D yang cukup besar
Pasar bern,fat Monoosom
klesin s-pdal t6la (cbaailid-r$ harana ,i-an:nva
pingembingan.
Selum dibukanya secara luas Ij.n ekspor produk
mi iter_
ArjarrO rani ns
MCster:trt Imaor IntIV3gd proGuk ar.j,k,eva irnocr4r
Saba gi an heir tam 5DK1ciatas 45 tahun
Kontrak hersifat turn-key dan firm
and fixed prke
Belum3d3"Skerta Pendanaan Khusus"
unruk Alutur.a.
Selum adanya insentif fiska! bagi tridustri alutsista
Elea m asuk procuk 1E11 lehlh rendah dan Elea masuk
komponen.
Keterbatasan modal kena
KEMENTCRLAN
I BAB I EnDAN USANA NNLIK N
1.1LPUBLIN
Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dengan mengikutsertakan
SDM dalam pendidikan dan pelatihan balk yang sifatnya untuk kompetensi
teknis maupun administrasi.
b. Permasalahan BUMN di Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Media
Permasalahan Fundamental pada BUMN industri strategis
RENSTRA DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 9 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
t/IVAIr!:(NEGARA
I BAB II
NOCN(51.a.
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A. Visi dan Misi
Visi dan Misi Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Indust' Strategis dan
Media mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian BUMN sebagaimana tertuang
dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015 — 2019.
Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan
yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan
nasional tahun 2015 — 2019 adalah:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wiiayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional dalam masa Pemerintahan
Kabinet Kerja, posisi keberadaan BUMN sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 2
RENSTRA KEDEPUTIAN B1DANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 10 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KEMENTEMA N SADAN USANA Iw1 NEG0.11A
PEPULKIN !WOWS.
I BAB II
UUD 1945, serta maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19
Tahun 2003, maka terdapat 2 (dua) kata kunci yang menjadi arahan bagi
Kementerian BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media yaitu: (1) pembina BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media yang profesional dan (2) kontribusi
BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan
Media yang optimal kepada ekonomi nasional.
1. Pembina BUMN yang profesional, yaitu bahwa Kementerian BUMN dalam
melakukan pembinaan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan
BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance).
2. Kontribusi BUMN yang optimal kepada ekonomi nasional, yaitu BUMN ikut
berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melalui:
a. Perwujudan organisasi modern sesuai dengan tata kelola perusahaan yang
baik;
b. Peningkatan daya saing BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media di tingkat nasional, regional,
dan internasional; dan
c. Peningkatan kontribusi BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media kepada ekonomi nasional.
B. Tujuan
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha
Milik Negara, dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional, maka
Tujuan Kementerian BUMN khususnya di Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media adalah Mewujudkan Peran dan
Kontribusi BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media yang Optimal kepada Ekonomi Nasional.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 11 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
I BAB II
REPUBLIK INDONESIA
Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian
BUMN adalah:
a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b. mengejar keuntungan;
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang
banyak;
d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh
sektor swasta dan koperasi;
e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi Iemah, koperasi, dan masyarakat.
Oleh karena itu, setiap kebijakan pembinaan BUMN diarahkan untuk mendukung
pencapaian maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu optimalisasi kontribusi
BUMN kepada perekonomian nasional.
C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan nasional, maka Kementerian
BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan
Media merumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan sasaran strategis organisasi. Sasaran strategis merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kementerian BUMN
di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi
dalam untuk mendukung visi misi pembangunan nasional.
Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan
strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja
(performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGA1V, Hal 12 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
I BAB II ....'411,3,5ZIVNE6A5A
REPUBLIK MOON..
Tabel Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019
1. Stakeholders Perspective
No SS IKU
SS1 : Terwujudnya BUMN
sebagai Agent of
Development
yang besar, kuat dan lincah
a) Jumlah Aset BUMN
b) Jumlah Laba BUMN
c) Jumlah Ekuitas BUMN
d) Jumlah Capex BUMN
e) BUMN yang masuk Fortune 500
f) Kontribusi BUMN terhadap
penerimaan negara (dividen +
pajak + PNBP Lainnya)
g) Skor Penilaian Kinerja BUMN
(KPKU)
h) Persentase pencapaian roadmap
BUMN
i) Tercapainya Service Level
Agreement penugasan kewajiban
pelayanan publik (PSO)
SS3 : Kepatuhan BUMN yang
tinggi terhadap kebijakan
Kementerian BUMN
a) Nilai rata-rata GCG BUMN
b) Persentase kepatuhan proses
perencanaan BUMN
c) Persentase kepatuhan proses
operasional BUMN
d) Persentase kepatuhan pelaporan
BUMN
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN Hal 13 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
I BAB II
REMAKIK 114001.51A
2. Customer Perspective
No SS IKU
SS3 : Kepatuhan BUMN yang a) Nilai rata-rata GCG BUMN
tinggi terhadap kebijakan
Kementerian BUMN
b) Persentase kepatuhan proses
perencanaan BUMN
c) Persentase kepatuhan proses
operasional BUMN
d) Persentase kepatuhan pelaporan
BUMN
3. internal Process Perspective
No SS IKU
SS4 : Perencanaan dan rumusan
Persentase hasil riset/kajian yang
kebijakan yang berkualitas
dijadikan sebagai bahan
dan Implementatif
pertimbangan perumusan
kebijakan
SS5 : Pembinaan BUMN yang a) Terpenuhinya waktu respon
optimal usulan aksi korporasi BUMN
sesuai standar Iayanan
b) Penyelenggaraan RUPS tepat
waktu
c) Ketersediaan kontrak kinerja
BUMN
SS6 : Terselenggaranya
Persentase tindak lanjut
pengendalian dan penyelesaian Laporan Hasil
pengawasan secara efektif Pemeriksaan BPK RI
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 14 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
I BAB II NEMENTERIM
MOAN USAHA (INCOMES.
REMISLIK INCOMES.
4. Learning and Growth Perspective
No SS IKU
SS 11
Pelaksanaan Anggaran Persentase pemanfaatan
yang Optimal dan akuntabel anggaran
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development
yang besar, kuat dan lincah
BUMN diharapkan dapat melakukan perannya sebagai agent of development
secara optimal sehingga dapat ikut serta dan menjadi garda terdepan
bersama pemerintah membangunan perekonomian nasional. Dengan
peranan tersebut, BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Medial diharapkan tumbuh menjadi perusahaan yang
besar, kuat dan lincah.
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 8 (delapan)
Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:
1) Jumlah Aset BUMN
Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang
diperoleh atau dikuasai/dikendalikan olah suatu entitas sebagai akibat
transaksi atau kejadian masa lalu. IKU ini bertujuan untuk mendorong
BUMN untuk terus meningkatkan asetnya, karena aset adalah salah satu
faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pencapaian IKU
ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana
capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 15 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
ICOAENTCRIAN
I BAB I I
SAWN USAMA MIEIK NEGARA REPIAKIK INDONESIA
Berikut gambaran total aset BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media pada periode
2015 — 2019:
Grafik Total Aset BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019 (Rp Triliun)
600
500
400
300
200
100
0
2015 2016 2017 2018 2019
Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019
adalah Rp 346,04 T, Rp 352,4 T, Rp 394,69 T, Rp 442,05 T dan
Rp 495,09 T atas jumlah laba BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media.
2) Laba BUMN
Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan
usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu.
IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN agar terus meningkatkan
labanya, karena salah satu pendirian BUMN adalah untuk memperoleh
laba agar dapat membiayai seluruh kegiatan yang terus menerus.
Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target
(maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah
capaian yang diharapkan.
495,09
442,05
346,04 ....................
.....................
4.6
.................... .................... A
A 394,69
I I I I 352,4 ..
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMB.ANG.AN Hal 16 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
....M1117.1rIVEGARP
I BAB II
REOUIRIK INDOHESM
Berikut gambaran kinerja laba BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media pada periode
2015 - 2019:
Grafik Total Laba BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II 2015 - 2019 (Rp Triliun)
30
25 22,58 24,39
26,34
20,91
20 15,91
15
10
5
0
2015 2016 2017 2018 2019
Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019
adalah Rp 15,91 T, Rp 20,91 T, Rp 22,58 T, Rp 24,39 T dan Rp 26,34 T
atas jumlah laba BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Media.
3) Ekuitas BUMN
Ekuitas juga dapat diartikan juga sebagai modal atau kekayaan entitas
(perusahaan), yang terdiri dari selisih jumlah aktiva (asset) dikurangi
dengan pasiva (kewajiban). IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN di
Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan
Media untuk terus meningkatkan ekuitasnya. Pencapaian IKU ini menuju
kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian
yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 17 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
279,07
350
300
250
200
150
100
50
0
249,18 ..... • 222,47 -•
198,64 ........ .1••••
1 312,56
• • 1
KEMENTERIAN BADAN USANA EAKIN N.A.
REPUBLIK INDONESIA
I BAB II
Berikut gambaran total ekuitas BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media pada periode
2015 — 2019 :
Grafik Total Ekuitas BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019 (Rp Triliun)
2015 2016 2017 2018 2019
Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019
adalah Rp 198,64 T, Rp 222,47 T, Rp 249,18 T, Rp279,07 T dan
Rp 312,56 T atas jumlah ekuitas BUMN Lingkup Kedeputian Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media.
4) Capex BUMN
Capital expenditure (capex) adalah alokasi yang direncanakan (dalam
budget) untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala
sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan secara akuntansi.
IKU ini bertujuan untuk memperbesar Capex BUMN agar BUMN di lingkup
Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
dapat berekspansi atau meningkatkan kapasitas. Pencapaian IKU ini
menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana
capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 18 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
CE ME ATER IA N
I BAB II
PAEAN USA. MILIK N.A. REPUUMMOOMESM
Berikut gambaran capex BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media pada periode
2015 — 2019 :
Grafik Total Capex BUMN Lingkup Asdep Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II 2015 — 2019 (Rp Triliun)
140
120 119,78
102,72 'r.
100 88,45 . ..............
76,46 ............... 80 67,91
........ ......
60
40
20
0 2015 2016 2017 2018 2019
Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019
adalah Rp 67,91 T, Rp 76,46 T, Rp 88,45 T, Rp 102,72 T dan Rp 119,78 T
atas pencapaian Capex BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media II.
5) Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500
Global Fortune 500 adalah sebuah daftar tahunan yang disusun dan
diterbitkan oleh majalah Fortune yang memeringkatkan 500 perusahaan
umum dan milik pemerintah teratas yang diperingkatkan berdasarkan
pendapatan bruto mereka setelah penyesuaian dibuat oleh Fortune untuk
menghindari dampak pajak eksis yang dikumpulkan perusahaan. Daftar ini
mencakup perusahaan umum dan swasta yang pendapatannya dapat
dilihat publik.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 19 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
r
l
'Rg41121t7..... REPUOLIK 11400.51R
I BAB II
Grafik Total Capex BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 2015 — 2019 (Rp Triliun)
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah BUMN yang masuk Global
Fortune 500
0 1 1 1 1
6) Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen+pajak+PNBP
lainnya)
Kontribusi BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Media terhadap penerimaan negara dibagi menjadi
dua jenis, yaitu kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi
langsung berupa dividen, pajak dan PNBP lainnya, dalam IKU ini yang akan
diukur adalah kontribusi BUMN berupa dividen, pajak dan PNBP lainnya.
IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya
akan berdampak pada peningkatan setoran dividen dan pembayaran
pajak. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target
(maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah
capaian yang diharapkan.
Grafik Kontribusi BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media terhadap Negara
2015 — 2019 (Rp triliun)
60
54,48
50 43,93
38,39 40 33,56
29,58
30
20
10
0
2015 2016 2017 2018
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 20 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
2019
12 BUMN masuk kategori
good performance
KC/ACHIM.
I BAB II BAUM 115,411AMILIK NeGAIIA
REPUBLIK INOONE524
Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019
adalah Rp 29,58 T, Rp 33,56 T, Rp 38,39 T, Rp 43,93 T, dan Rp 54,48 T.
7) Skor Penilaian Kinerja BUMN
Penilaian kinerja BUMN yang digunakan adalah Kriteria Penilaian Kinerja
Unggul yaitu suatu sistem penilaian yang dibangun sebagai panduan untuk
membangun, menata dan memberdayakan kesisteman dan sumber daya
perusahaan untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria dalam KPKU diadopsi
dan diadaptasi dari Kriteria Keunggulan Kinerja Malcom Baldridge Criteria
for Performance Excellent (MBCfPE). IKU ini bertujuan untuk
meningkatkan daya saing BUMN sekaligus meningkatkan profitabilitas
perusahaan, serta menyehatkan kondisi keuangan perusahaan, dan
sebagainya.
Adapun target pencapaian IKU skor penilaian kinerja BUMN di Iingkup
Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
adalah sebagai berikut:
Gambar Skema Target BUMN Kategori Good Performance
2015
4 BUMN masuk kategori
good performance .0.4.11*1.1,01.a1.6.4 •
Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019
adalah 4, 6, 8, 10, dan 12 BUMN, yang masuk kategori good performance.
8) Persentase Pencapaian Roadmap BUMN
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 21 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
NENEIRENIPN
I BAB II
REPUBLIK INOBBESIA
Persentase pencapaian roadmap BUMN menggambarkan pencapaian
program-program yang sudah tertuang di dalam roadmap BUMN, di mana
kesuksesan pencapaian program setiap tahunnya akan berpengaruh pada
kesuksesan program selanjutnya.
Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019
adalah 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% atas persentase pencapaian
roadmap BUMN.
Pencapaian Roadmap BUMN diharapkan dapat terealisasi secara optimal
melalui koordinasi yang baik antara Kementerian BUMN dengan
Kementerian Teknis terkait yang membidangi sektor BUMN (Government
to Government/G2G) maupun antara BUMN dengan Kementerian Teknis
terkait (Business to GovemmentlB2G).
9) Tercapainya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan
Publik (PSO)
Tercapainya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan
Publik (PSO) menggambarkan pencapaian kesesuaian pelaksanaan target
PSO, di mana kesuksesan pencapaian PSO setiap tahunnya berdasarkan
kesesuaian target pelaksanaan perjanjian PSO antara BUMN dengan
pemerintah.
Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019
adalah 90%, 93%, 95%, 97% dan 100% atas persentase pencapaian
roadmap BUMN.
Pencapaian Roadmap BUMN diharapkan dapat terealisasi secara optimal
melalui koordinasi yang baik antara Kementerian BUMN dengan
Kementerian Teknis terkait yang membidangi sektor BUMN (Government
to GovemmentIG2G) maupun antara BUMN dengan Kementerian Teknis
terkait (Business to Govemment/B2G).
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGA1V, Hal 22 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
I BAB II
REPUBLIK INDONESIA
b. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan
Kementerian BUMN
Sebagai pengelola dan pembina BUMN, Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media memiliki ekspektasi terhadap
BUMN agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan
dalam rangka mengelola dan membina BUMN, terutama pada bidang-bidang
tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dan operasional
BUMN. Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran yang secara rutin dan
terfokus dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu tersebut untuk mencapai
tujuan yang diharapkan.
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 4 (empat)
Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian keempat IKU tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Nilai rata-rata GCG BUMN
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), adalah
prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan
perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika
berusaha. IKU ini bertujuan agar BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang
Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dapat meningkatkan
nilai GCG, dimana dalam GCG terdapat prinsip-prinsip Transparansi
(transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban
(responsibility), Kernandirian (independency) dan Kewajaran (fairness).
Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target
(maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah
capaian yang diharapkan.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 23 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
ci KENENIfILIKN
REPUOLIK INDONESIA
I BAB II
Grafik Nilai Rata-Rata Skor GCG BUMN Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Tahun 2015 — 2019
90
87 85
83
80
2015 2016 2017 2018 2019
Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019
adalah 80, 83, 85, 87 dan 90 untuk nilai rata-rata GCG BUMN.
2) Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
Kepatuhan proses perencanaan BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang
Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dinilai dari ketepatan
waktu penyampaian dokumen Perencanaan BUMN yaitu Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku. IKU ini
bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam rangka
penyampaian dokumen perencanaan. Pencapaian IKU ini menuju kepada
capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang
semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.
Target yang harus dicapai adalah BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang
Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media menyampaikan
dokumen RKAP/RJPP sesuai batas waktu atau 100% patuh.
3) Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
Kepatuhan proses operasional BUMN di Iingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media dinilai dari kesesuaian antara
proses perencanaan rencana kerja perusahaan dan pelaksanaannya.
Proses perencanaan yang dinilai adalah penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 24 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
UAW. 21arl.V.V14EGARA
I BAB II
NEPLIKIK INDONESIA
(RJPP). IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan
BUMN, dimana apa yang direncanakan harus benar-benar dilaksanakan.
Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target
(maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah
capaian yang diharapkan.
Target kesesuaian antara proses perencanaan dengan operasional
pelaksanaannya adalah 100%.
4) Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
Kepatuhan pelaporan BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media dinilai dari ketepatan waktu
penyampaian laporan manajemen kinerja triwulanan dan laporan tahunan
yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. IKU
ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib
penatausahaan pengelolaan BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada
capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang
semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.
Target pencapaiannya adalah 100% BUMN di lingkup Kedeputian Bidang
Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media menyampaikan
laporan manajemen triwulanan, semesteran dan tahunan tepat waktu.
c. Sasaran Strategis 4: Perencanaan dan rumusan kebijakan yang
berkualitas dan Implementatif
Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan dan penentuan strategi,
kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan
standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Rumusan adalah pernyataan
atau simpulan tentang asas, ketetapan, dan sebagainya yang disebutkan
dengan kalimat yang ringkas dan tepat. Kebijakan adalah rangkaian konsep
dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 1 (satu)
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 25 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
BAB II NEMEMERIAN
Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian IKU tersebut adalah persentase hasil
riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
IKU ini bertujuan agar pelaksanaan riset/kajian yang dilaksanakan oleh
Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
mendukung perumusan kebijakan Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini
menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian
yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target
pencapaian IKU ini adalah 80% dari riset/kajian yang dijadikan sebagai
bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
d. Sasaran Strategis 5: Pembinaan BUMN yang optimal
Untuk dapat mengoptimalkan peran dan keberadaan BUMN di lingkup
Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dalam
perkembangan perekonomian dunia yang semakin terbuka dan kompetitif,
BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain
melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan
pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance).
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 3 (tiga)
Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:
1) Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan
IKU ini bertujuan untuk menjadikan budaya kerja di lingkungan Kedeputian
Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media menjadi lebih
transparan, profesional dan akuntabel serta menunjang pengambilan
keputusan yang lebih cepat terutama dalam usulan aksi kegiatan BUMN.
IKU ini diukur berdasarkan oleh Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan
Menteri BUMN atau Sekretaris Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini
menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana
capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 26 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KeMENTERIAN
I BAB II
eADAN 05.011A0.111.11, NEGPRA REPUBLIK INDONESIA
Target pencapaian IKU ini difokuskan pada layanan Evaluasi Kinerja
Triwulanan/Berkala dan persetujuan corporate action yang ditargetkan atas
seluruh proses sesuai dengan standar layanan.
2) Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
RUPS adalah adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Komisaris. IKU ini bertujuan agar kepentingan
pemegang saham dapat terlindungi yaitu dengan terlaksananya RUPS tepat
waktu dan dipersiapkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan.
Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target
(maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian
yang diharapkan.
Target pencapaian IKU ini adalah untuk RUPS Pengesahan RKAP maksimal
dilaksanakan pada bulan Januari periode RKAP dijalankan dan untuk RUPS
Persetujuan Laporan Tahunan dilaksanakan maksimal bulan Juni periode
pelaporan berikutnya.
3) Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN
Kontrak kinerja BUMN dibuat dan ditandatangani setiap kali RKAP BUMN
disahkan oleh RUPS atau pemilik modal yang berisi pernyataan-pernyataan
dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun mendatang.
Target pencapaian IKU ini adalah tersedianya kontrak kinerja untuk seluruh
BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media.
e. Sasaran Strategis 6: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan
secara efektif
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur. teknik dan mekanisme
yang memberi arah pada para pimpinan dan membantu mereka meyakini
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 27 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
I BAB II EME KIAN
RAMAN UAHANTCR
NES0.1:10. AEPUOLIK INO-0.510.
bahwa tindakan-tindakan yang perlu telah dilakukan untuk mengantisipasi
risiko.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern
adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan
kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.
Sasaran strategis ini akan dikawal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) Kementerian BUMN yaitu Inspektorat yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN.
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja
Utama (IKU) yaitu :
1) Indeks penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Sesuai dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa
Keuangan memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara termasuk BUMN. IKU ini bertujuan agar Kementerian BUMN dapat
segera menindaklanjuti temuan, saran atau rekomendasi hasil pemriksaan
BPK sehingga diharapkan Kementerian BUMN dapat memperbaiki
pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangannya. Pencapaian
IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di
mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang
diharapkan.
Target yang harus dicapai untuk IKU ini adalah seluruh LHP diselesaikan
seluruhnya atau 100%.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 28 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
I BABII
EMO REINJOlIK 1.0.5m
f. Sasaran Strategis 11: Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal
Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang
tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan
optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana
adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai
ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara.
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kedupatian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengidentifikasikan 1 (satu)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemanfaatan Anggaran. IKU ini
bertujuan unttuk mengatahui persentase penyerapan anggaran dari anggaran
yang diperoleh. Target pencapaian IKU ini adalah 90% atas persentase
penyerapan DIPA.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, Hal 29 INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
I BAB III
BAB III
ARAIH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 visi RPJPN 2005-2025 adalah untuk mewujudkan INDONESIA
YANG MANDIRI, MAJU ADIL DAN MAKMUR. Penerjemahan visi pembangunan
jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut:
Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa
lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju berarti sumber daya manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi
dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan
kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, balk antar
individu, gender, maupun wilayah.
Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga
dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.
Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi
pembangunan nasional sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter
bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan
antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal
sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai
bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika
pembangunan bangsa.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 30 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
BAB III KEMENTERIM
BALM OSAKA RAILIK NEW,. REPUB., 11.1.1.510.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan
sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan
pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi
secara berkelanjutan, membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang
hukumdan aparatur negara dan memperkuat perekonomian domestik berbasis
keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun
keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam
negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan
kelembagaan demokrasi yang Iebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil;
memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan
media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan
melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan
menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada
rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI
hingga melampui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan
internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar
mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegahtindak kejahatan, dan
menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-
intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan
komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dankontribusi industri
pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan
pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,
keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih Iemah;
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang
sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana
ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 31 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KEMENTERIAN
I BAB III
REPUBLIK INDONE5/
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan
pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,
keberadaan, dankegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap
menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan
masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk
permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan
pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan;
memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung
kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta
meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal
dasar pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi
masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan;
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut
nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber
kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan
nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan
pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja skala
internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar
lembaga di berbagai bidang.
Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam visi
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pada tahun 2025 Indonesia
diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai Negara berpendapatan tinggi dan maju
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 32 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KENIENTERIAN
I BAB III
BKOAN USA. Ml NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
dan terlepas dari posisi sebagai Negara berpendapatan menengah. Banyak negara
berkembang yang terperangkap dalam posisi negara berpendapatan menengah (Middle
Income Trap/MIT) dan tidak berhasil bertransformasi menjadi negara maju. Untuk itu
sesuai arahan RPJPN, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk
lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaiandaya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan
sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang
terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan
pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah,
sehingga mulai tahun 2025 dapat mernasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada
2030.
Berdasarkan arahan tersebut diatas, pembangunan Indonesia dalam periode 2015-2019,
diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Dalam
kaitan ini, struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi
dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan kemampuan SDM
berkualitas, dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan
penerapan teknologi. Reformasi komprehensif di segala bidang pembangunan sangat
diperlukan untuk menjamin proses transformasi positif yang dapat mendorong
perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara
berkelanjutan. Sasaran utama lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang
ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya
kemiskinan secara signifikan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air,
terjaganya kualitas sumber daya alam dan Iingkungan hidup, serta meningkatnya kualitas
sumber daya manusia yang berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas
keamanan,dan ketertiban hukum.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 33 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
NEMENTERIAN
I BAB III BADAN USAHA MAIN NBGANA
REPUBLIN INDONESIA
A. Arah Kebijakan Nasional
U ntuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai
sebuah bangsa; menegaskan kembali fungsi publik Negara; menggelorakan
kembali harapan di tengah krisis sosial yang mendalam; menemukan jalan bagi
masa depan bangsa; dan meneguhkan kembali jiwa gotong royong. TRISAKTI
memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam
pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang
politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:
1. Kedaulatan dalam politik, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang
berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan
rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong
dan persatuan bangsa.
2. Berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi
yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan
keuangan Negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi
nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat
dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui
penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran Negara untuk memenuhi
hak dasar warga Negara.
3. Kepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan
kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman
sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik
dan demokrasi ekonomi Indonesia ke depan.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat
secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadiaan dalam kebudayaan,
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 34 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
4,4 CC MENT ECM N
.0AN USA. MAIN NEGA. REPUBLIK INDONESIA
I BAB III
dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan
agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.
Arah kebijakan nasional Kementerian BUMN ditujukan untuk mendukung agenda
prioritas (NAWA CITA) pembangunan RPJMN 2015-2019. Peran Kedeputian Bidang
Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dan BUMN di lingkungan Keasdepan
Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II dalam mendukung NAWA CITA
yaitu sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
a. Penguatan Sistem Pertahanan
Melanjutkan pemenuhan kebutuhan alutsista (alat peralatan pertahanan/alpaihan)
TNI tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum.
BUMN yang berperan BUMN Industri Pertahanan
b. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim
1) Mengembangkan dan menetapkan Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan
untuk mendukung perwujudan Negara maritime
2) Meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya
kelautan terpadu.
c. Pembangunan Industri Pertahanan Nasional
Meningkatkan kontribusi Industri Pertahanan bagi penyediaan dan pemeliharaan
alutsista TNI.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
a. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan
Pembangunan
Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang
pembangunan, melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang
responsive Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkatan
nasional dan daerah.
b. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 3 5 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
MEME NT ERIAN
I BAB III
RATAN USAHA AIM( NEGA. 12(1,181.% INDONESIA
1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi Pemerintah
secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik.
2) Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan
akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik serta pengawasan terhadap
penyelenggaraan Negara dan pemerintahan.
3) Penerapan e-government untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan
pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi.
c. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN)
1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien dan
sinergis.
2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional.
3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,
kompetitif dan berbasis Merit.
4) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara kesatuan.
a. Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris
1) Membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai,
laut dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan
keperintisan.
2) Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan
telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan Negara.
b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia.
Percepatan pembangunan konektifitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar
wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui
percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi dan
telekomunikasi serta pasokan energi.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 36 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
I BAB III KOZENTERUN
BAD. USAHA A111.11, NtGARA REPO.. 1,11701.•,
4. Nlemperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Pencegahan dan Pemberantasan korupsi
Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi, meningkatkan
efektifitas implementasi kebijakan anti-korupsi dan meningkatkan pencegahan
korupsi
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program
Indonesia Kerja.
Program Indonesia Kerja ini dilakukan melalui kegiatan Kemitraan BUMN
bersinergi bersama masyarakat yang antara lain pelaksanaan redistribusi tanah
berisiko pada pengalihan aset.
6. Nleningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar International
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia Iainnya.
a. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda
b. Membangun transportasi massal perkotaan
Pengembangan angkutan umum massal yang modern dan maju dengan
berorientasi berbasis kepada bus (BRT) maupun rel (LRT, tramway, MRT) dengan
fasilitas alih moda terpadu.
c. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan
1) Meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang
berdayaguna dan berhasil guna, antara lain dilaksanakan melalui
pembentukan perusahaan induk (holding company) dan kelompok-kelompok
spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat atau melalui kepemilikan
saham BUMN Tbk.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 37 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KCIVENTERIAN
j BAB In SATAN USAHA MILK NEGARA
NE PlelIK INDON(SIA
2) Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari
bentuk perusahaan dan ukuran/size yang optimal bagi kelangsungan dan
pengembangan usaha BUMN tertentu, serta meningkatkan kerjasama (sinergi)
antar BUMN, dan antara BUMN dengan pihak swasta untuk meningkatkan
daya saing perusahaan domestik.
3) Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN
4) Menjaga BUMN dari intervensi politik.
5) Meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme pada jajaran pengelola
BUMN
6) Mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia
7) Mendorong gerakan anti fraud.
8) Mendukung program pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan
memperluas lapangan kerja serta menjadi bagian dari program peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
d. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi
Penyelenggaraan riset terutama pada bidang-bdang yang diamanatkan RPJPN
2005-2025 yaitu (1) pangan dan pertanian (2) energi, energi baru dan terbarukan
(3)kesehatan dan obat (4) transportasi (5) telekomunikasi, informasi dan
komunikasi(6) pertahanan dan keamanan.
e. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional
Peningkatan daya saing dan produktivitas nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga
kerja
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
a. Kedaulatan Energi (cerita kebutuhan dan ketersediaan energi, cara mencapai
sasaran, peran Kementerian BUMN dan BUMN saat ini, dananya berapa)
1) Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara) dan
meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 3 8 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
13ACIAN WAVICItNFGAIIA
I BAB III
REPUBLIK INDONESIA
2) Meningkatkan aksesibilitas energi dengan meningkatkan kapasitas terpasang
pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun upgrading
pembangkit yang telah ada.
b. Pengembangan ekonomi kemaritiman dan kelautan
Pengembangan tol laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik
c. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara
Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan
pendidikan dasar berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan bagi siswa
kurang mampu.
9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui peningkatan upaya pembibitan
dan pengembangan
B. Arah Kebijakan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media
Arah kebijakan yang dirumuskan oleh Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan,
Inclustri Strategis dan Media merupakan arah kebijakan pembinaan BUMN di lingkup
Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media.
Badan Usaha Milik Negara. yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Kementerian BUMN selaku rapat umum pemegang saham atau pemilik modal
menetapkan arah kebijakan terhadap pembinaan BUMN yang dijabarkan melalui
roadmap BUMN Tahun 2015-2019.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 39 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KEMENTERN61
I BAB III SADAN USAHA MILIK NEGARA
FrEvuaux 11,70011..
Kebijakan Kementerian BUMN bertujuan untuk membuat peran BUMN sebagai agen
pembangunan nasional. Ke depan diharapkan BUMN memberikan kontribusi sebagai
garda terdepan dalam pembangunan nasional dengan kinerja yang lebih baik lagi.
Framework roadmap BUMN dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen
pembangunan dan penciptaan nilai, meliputi: Strategic Pillars; Sektoral Roadmap;
dan Organization Restructuring.
a. Strategic Pillars
1) Sinergi antar BUMN
Adalah kolaborasi atau konsolidasi atas fungsi-fungsi yang serupa (misalnya
harkan kapal dan pengembangan alutsista) antar BUMN guna merealisasikan
skala ekonomi, mengurangi redundansi dan inkonsistensi dan mendorong
tercapainya best practices.
Dilakukan oleh sejumlah BUMN yang termasuk dalam kelompok rantai nilai
serupa bekerja bersama guna mengoptimalisasi hasil dan mengurangi
red undansi.
2) Hilirisasi dan kandungan lokal
BUMN meningkatkan fokus untuk berperan serta dalam pengembangan
produk-produk hilir (yang lebih menambah nilai value add) yang berada di
dalam rantai nilai yang sama.
BUMN meningkatkan peran serta dalam pengembangan produk
"input/pendukung" (bahan aktif, suku cadang, mesin dip yang diperlukan oleh
beragam BUMN secara domestic.
Hilirisasi dan kandungan lokal ini bertujuan untuk:
a) Memberikan nilai tambah atas produk yang dimiliki dengan tujuan untuk
pengurangan harga dan peningkatan volume;
b) Pengurangan biaya bahan baku;
c) Peningkatkan profitabilitas;
d) Peningkatkan kualitas;
e) Pengurangan penggunaan devisa;
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 40 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
AKSES PENDANAAN
Kemandirian keuangan menunjukkan BUMN dapat mendanai aktivitas operasionalnya dengan mencari alternatif pendanaan sendiri, baik eksternal maupun internal, tanpa mengandalkan PMN kecuali ada penugasan khusus dari Pemerintah
Kesehatan Keuangandari Sumber Pendanaan Eksternal
Struktur pendanaan yang optimal dengan perpaduan institusi perbankan, alternatif pendanaan, dan investasi dart partner
Kesehatan Keuangandari Somber Pendanaan Internal
Sumber pendanaan berasal dart konsolidasi yang dllakukan antara BUMN dengan BUMS lainnya
Konsolidasi antara BUMS mernperkuat capacity leverage dan intercompany loan sebagai bagian dari akselerasi pertumbuhan
O ,
Pendanaan dari lembaga perbankan maupun LKNB lainnya
Pendanaan dari investor melalui pasar modal (WO, right issue, bonds)
Pendanaan dart strategic Investor dan kerjasama dengan perusahaan lain
11111 Capacity
Cost of Fund Reduction
I BAB III KEME WE IRIAN
BARAN USIVIA ROLM NEGARA REPUOVK INDONESIA
f) Peningkatan kandungan lokal;
g) Penurunan impor; dan
h) Peningkatan produk lokal.
3) Pembangunan ekonomi daerah terpadu
Berbagai BUMN bekerja sama secara efektif untuk menggerakkan
pengembangan ekonomi di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyek-
proyek yang berpotensi menciptakan dampak "spill over' atau turut
menyumbang PDB lokal (melalui penciptaan lapangan kerja, ketersediaan
infrastruktur/ konektivitas).
4) Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai
BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu
menciptakan manfaat finansial, diluar mandatnya sebagai agen pembangunan
untuk negeri.
Gambar Kemandiraian Keuangan dan Penciptaan Nilai
Kemandirian Keuangan & Penciptaan Nilai BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat
finansial, di !oar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri
PENINGKATAN NILAI PEMEGANG SAHAM
1111 4pc.•
PENCIPTAAN NILAI BAGI MASYARAKAT MELALUI
PENIBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN
Rp Peningkatan setoran pajak BUMN kepada Pemerintah
Peningkatan setoran dividen dan PNBP kepada Pemerintah
Peningkatan penyerapan
dan produktiyitas tenaga
kerja
Akselerasi pertumbuhan dan
percepatan infrastruktur
Pemerataan pembangunan
ekonomi daerah
Peningkatan kesejahteraan
masyarakat
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 41 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
arnam
WBukitAsam
+TIMAH
PT Fneeramrr IrsooNesut
SEMEN INDONESIA
KEMENTERIAll
I BAB III BADAN US/MA MD( NEGARA
HEPIA3Ult INDONESIA
b. Sektoral Roadmap
Roadmap BUMN disusun per tema per sektor sesuai dengan fokus pemerintah
dengan melibatkan seluruh BUMN yang berkontribusi di dalamnya. Adapun yang
terkait dalam Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan
Media sebagai berikut :
Strategi Pengembangan : Strategi Pengembangan : Konsolidasi untuk meningkatkan Penguasaan pasar, downstream "Leverage" integration dan Ekspansi produksi
Arah Pengembangan Cluster Telekomunikasi, Percetakan Uang dan Media
46p s's
PFN
< ANTARA
Publibing • Mos
*". •-• _
Strategi Pengembangan : Redefinisi Usaha dan Konsolidasi
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 42 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
EPC Balance of Plant Industri
Pembangint .. . . KEMANDIRIAN
ENERGI
Industri Perkapalan Peralatan Pelabuhan
br:clsel; reo,cckouhr.Z.d11
DaQrn
PERHUBUNGAN & MARITIM
Crane, jetty, conveyors, dll
It) Industri Minyak &
Gas
Inductrl Agro & Irigasi
vessel, Pipelines, Fuel System, Tankage
Pinta Air, Trash rack, Alsintan, mill stand
Pampa, ell!
Peralatan
Pabrik
Paralatan dan komponen
KEDAULATAN PANGAN
KENIENTelltAN
I BAB III
OMAN USA). SOUK NeGARA REPusuic INDONESIA
toate*
Cluster National Defence and Hi-Tech industries
Pesawat terbang, kendaraan minter,
munisi, bahan peledak
sistem kendali tempur, elektroteknika, radar
Peralatan energi terbarukan, sensor,
radiofarmaka,
radioisotop
Balsams "Tr Ita<K1
Cluster Shipbuilding and Heavy Industry
1) Fokus Pertambangan dan Semen
a) Strategi yang akan diterapkan untuk cluster Pertambangan adalah
konsolidasi untuk meningkatkan leverage, sedangkan untuk BUMN semen
adalah ekspansi produksi untuk mempertahankan dan meningkatkan
pangsa pasar.
b) BUMN yang bergerak pada bidang usaha mineral dan batubara akan
diarahkan untuk melakukan program hilirisasi dalam rangka meningkatkan
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 43 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
0
„4,2* BACA% USA. ?.11LIK
KEVENT,RiaN tiE(iAil0. I BAB III
nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
BUMN di bidang industri semen akan diarahkan untuk melakukan dan
memperkuat penguasaan pasar sehingga dapat menjadi pemain utama
dalam industri semen yang diperhitungkan di tingkat Asia Tenggara.
c) Program hilirisasi dan penguatan pasar BUMN cluster Pertambangan dan
Semen yang tercantum dalam roadmap BUMN adalah:
• Hilirisasi komoditas nickel: Proyek Pembangunan Pabrik Feronickel
Halmahera Timur (P3FH)
• Mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan hilirisasi komoditas
bauksit: Pembangunan Smelter Grade Alumina (SGA) di Menpawah
• Peningkatan Kapasitas: Pembangunan Pabrik Semen Kupang 3
• Peningkatan Kapasitas: Pembangunan Pabrik Semen Pidie
2) Fokus Telekomunikasi dan Media
a) BUMN bidang Telekomunikasi yaitu PT Telkom (Persero) Tbk, selain
melaksanakan visi menuju perusahaan jasa telekomunikasi, informasi
media, dan edutainment yang diperhitungkan di Asia, juga mengemban
tugas untuk meningkatkan konektivitas & aksesibilitas masyarakat terhadap
komunikasi melalui pembangunan jaringan mobile broadband dan jaringan
fiber optic sampai ibukota kabupaten.
b) Adapun 4 (empat) BUMN cluster Media, yaitu LKBN Antara, PNRI, BP dan
PFN akan dikonsolidasikan menjadi National Publishing Office yang
mempunyai fungsi utama dalam menyiapkan dan mendiseminasi seluruh
informasi resmi Pemerintah dalam bentuk katalog, melakukan otentifikasi,
produksi dan pelestarian balk dalam format digital maupun non digital,
audio maupun video termasuk online.
Program Utama yang telah tercantum dalam roadmap BUMN adalah:
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 44 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KENIENTERIAN
I BAB III SAGAN USAHA NNLIK NEGARA
RENA., 111,0tiLSia
• Mewujudkan 90% Ibu Kota Kabupaten terjangkau jaringan Fiber Optic.
• Mewujudkan 100% Perkotaan dan 52% Pedesaan terjangkau jaringan
mobile broadband.
• Mengembangkan fungsi dan peran Perum PNRI, PT BP, LKBN Antara
dan Perum PFN sebagai National Publishing Office.
• Mewujudkan digital money sebagai alat pembayaran masa depan yang
efisien dan aman
3) Fokus Manufaktur
a) BUMN di bidang pengolahan logam dasar akan didorong menjadi produsen
besi baja dan aluminium yang terintegrasi dan mempu memenuhi
kebutuhan nasional dengan membangun SGA sebagai bahan baku utama
alumina dari cadangan bauksit yang berlimpah serta melakukan hilirasi
produk menjadi slab dan billet alumunium termasuk alloy dan plate untuk
kebutuhan industri; dan
b) Sedangkan Kratakatau Steel akan terus dikembangkan sebagai sokoguru
industri besi baja nasional dengan kapasitas pengeralan baja yang efetif
dan efisien untuk mencapai kapasitas 4,5 juta ton di tahun 2015 dan 10 juta
ton di tahun 2019.
4) Fokus Pertahanan Strategis
a) BUMN di sektor pertahanan strategis akan dikembangkan untuk
mewujudkan industri pertahanan yang sehat kompetetitif dan mampu
menjadi pemadu utama alat peralatan pertahanan keamanan seperti bahan
peledak, pesawat terbang, senjata dan munisi serta mampu menjadi ujung
tombak penguasaan teknologi tinggi baik dibidang sistem telekomunikasi,
elektroteknika, energi terbarukan, control system.
b) Sedangkan INUKI sebagai industri nuklir tetap dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan radioisotop, radio farmaka, instrumentasi nuklir dan
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 45 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
NEASENTERIAN
I BAB III BAOAN USANA MAIN NEGARA
REPuBLIK 1.101.1(51A
bahan bakar reaktor serta nantinya diarahkan untuk mendukung
pengembangan pembangkit energi nuklir.
5) Fokus Industri Berat dan Perkapalan
a) BUMN dibidang ini akan didorong menjadi industri berat yang berdaya
saing dengan mengkonsolidasikan kekuatan pada pemeliharaan dan
pembangunan kapal perang termasuk kapal selam untuk mendukung
kemandirian pertahanan maupun mendukung kemandirian sektor maritim
dengan kemampuan pemeliharaan perbaikan kapal tongkang, ikan, pandu,
ferry dan tanker serta bangunan lepas pantai; dan
b) Penyatuan kekuatan dibidang industri perkapalan ini akan Iebih
dikonsolidasikan dengan industri peralatan pabrik dan rekayasa dengan
fokus pada kapasitas foundry, forging dan permesianan yang mampu
menghasilkan diversifikasi produk termasuk slat mesin pertanian,
komponen utama pabrik gula maupun kilang minyak dan pembangkit listrik.
C. Kerangka Regulasi
Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015 — 2019 merupakan bagian dari
RPJMN Tahun 2015 — 2019 yang merupakan kelanjutan dari tahap II pelaksanaan
RPJPN Tahun 2005 — 2025 dilaksanakan secara Iebih fokus pada bidang pembangunan
prioritas dengan kinerja yang terukur, serta regulasi yang proporsional dan berkualitas
sehingga Iebih mampu mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan. Untuk itu,
pengelolaan regulasi harus dilakukan dengan baik sehingga regulasi yang dihasilkan
dapat berlaku secara efektif dan implementatif. Disamping itu, pengelolaan anggaran
dapat dilakukan secara efisien baik dalam rangka pembentukan, implementasi maupun
penegakan regulasi terkait untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan.
Kerangka regulasi dalam Renstra ini ditujukan untuk mengoperasionalkan kebijakan
terpilih yang dimaksudkan untuk mendukung dan memantabkan prioritas pembangunan
nasiorial di berbagai bidang pembangunan dan dalam rangka pencapaian visi dan misi
Presiden terpilih.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAAc INDUSTRI Hal 46 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
a,
KEMENTERIAN SABAN USAHA MILIK NEGARA
RE,P1.11( INDONESIA
I BAB III
D. Kerangka Kelembagaan
Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga
memerlukan kerangka kelembagaan Kementerian BUMN yang efektif dan akuntabel
sebagai pelaksana dari program-program yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk
kepacla organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya
manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran,
dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main
dan/atau tata hubungan kerja inter dan antarorganisasi/lembaga pemerintah, sedangkan
Sumber Daya Manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil
negara yang menjalankan organisasi tersebut.
Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan pemerintah tidak harus diartikan
berupa pembentukan organisasi baru. Dalambeberapa kasus, justru dilakukan
perampingan dan penyederhanaan organisasi untuk lebih mengefektifkan dan
mengefisienkan kinerjanya. Upaya penyederhanaan organisasi Kementerian BUMN
seperti itu akan terus dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Strategi upaya penguatan
kelembagaan adalah sebagai berikut:
1. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan
kelembagaan instansi Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian
BUMN.
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian BUMN untuk menghindari
multi tafsir dan duplikasi fungsi serta benturan kewenangan.
3. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi
fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 47 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
'pi BAB III KEMENTERLAN
BADAN OSANA WU( NEGARA REPUBLIK INDONESiA
4. Penyempurnaan aturan main/hubungan tata kerja inter maupun antar lembaga agar
tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang Iebih tranparan, sinergis,
harmonis, efektif dan efisien.
5. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja
sehingga dapat melaksanakan visi dan misi Iembaganya dengan baik.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 48 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KEMENTERIAN
I BAB IV omi USA. 1,111,IK NEG..
REKIMIN INCOMES..
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Target kinerja adalah adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai
oleh Kementerian/Lembaga, program dan kegiatan dalam periode waktu yang
telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerjanya, Keasdepan Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media II memperhatikan kriteria-kriteria yaitu target
harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap
indikator kinerja sasaran dan penetapan target harus relevan dengan indikator kinerjanya,
logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Target kinerja Keasdepan Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media II mengacu dan inline kepada target kinerja
Kementerian BUMN.
Kerangka pendanaan adalah penjelasan mengenai kebutuhan pendanaan secara
keseluruhan untuk mencapai sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, meliputi sumber
pendanaan dari APBN (Pemerintah).
A. Target Kinerja
Tabel Target kinerja Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media Tahun 2015-2019
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Pembinaan BUMN Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II
Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN
Jumlah Aset BUMN (Rp T)
346,04 352,4 394,69 442,05 495,09
Jumlah Laba BUMN (Rp T)
15,91 20,91 22,58 24,39 26,34
Jumlah Ekuitas BUMN (Rp T)
198,64 222,47 249,18 279,07 312,56
Capex BUMN (Rp T)
67,91 76,46 88,45 102,72 119,78
Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500
0 1 1 1 1
Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara (Rp T)
29,58 33,56 38,39 43,93 54,48
Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance)
4 6 8 10 12
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI
Hal 49 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KEMENT011.
I BAB W
BA➢AN USAHA NOUN NEGARA REPLIBLIK 1,10014E51A
[
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Pencapaian Roadmap BUMN
0% 25% 50% 75% 100%
Tercapainya Service Level Agreement PSO
90% 93% 95% 97% 100%
Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif
Nilai rata-rata GCG BUMN 80 83 85
87 90
Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
100% 100% 100% 100% 100%
Pembinaan BUMN yang optimal
Waktu respon aksi sesuai standar layanan
Batas waktu sesuai standar layanan
Batas waktu sesuai standar layanan
Batas waktu sesuai standar layanan
Batas waktu sesuai standar layanan
Batas waktu sesuai standar layanan
Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
Januari 2015 (RUPS RKAP); Juni 2015 (RUPS Audit)
Januari 2016 (RUPS RKAP); Juni 2016 (RUPS Audit)
Januari 2017 (RUPS RKAP); Juni 2017 (RUPS Audit)
Januari 2018 (RUPS RKAP); Juni 2018
Audit)(RUPS
RKAP);
Januari 2019 (RUPS
Juni 2019 (RUPS Audit)
Ketersediaan kontrak kinerja BUMN
100% 100% 100% 100% 100%
Terselenggar anya pengendalian dan pengawasan secara efektif
Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI
100% 100% 100% 100% 100%
B. Kerangka Pendanaan
Kerangka Pendanaan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media adalah sebagaimana tabel berikut:
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 50 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019
KEMENTEIVAN
I BAB IV
SADANUSAHA SKIS W.A. REPOKIK INDONESIA
Tabel Kerangka Pendanaan Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis dan Media Tahun 2015 — 2019
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRA
M/ KEGIATAN
ALOKASI (Rp M liar)
2015 2016 2017 2018 2019
Pembinaan BUMN Sektor Pertambang an, Industri Strategis dan Media II
3.55 15.00 18.00 21.60 25.93 Terwujud nya BUMN sebagai Agent of Developm ent yang besar, kuat dan lincah
3.00 3.60 4.32 5.19
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementeri an BUMN
3.00 3.60 4.32 5.19
Kepatuha n BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementeri an BUMN
3.00 3.60 4.32 5.18
Pembinaa n BUMN yang optimal
3.00 3.60 4.32 5.18
Pelaksana an anggaran yang optimal dan a kuntabel
3.00 3.60 4.32 5.19
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 51 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 — 2019
KEW NTE.A.N
I BAB V .04.11.5.4. AKIN NEG..%
KEaVBDK INDOHESIA
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media Tahun 2015 — 2019 ini akan menjadi pedoman bagi Kedeputian
Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dalam
melaksanakan kebijakan dan program sesuai tugas pokok dan fungsinya di bidang
Pembinaan BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan tugas pembinaan
BUMN Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media akan lebih
terintegrasi dan terarah sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dan signifikan
dalam usaha-usaha untuk menciptakan BUMN lingkup Kedeputian Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media yang sehat, berkinerja baik dan memiliki
daya saing yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa
dan negara Indonesia.
Perubahan Iingkungan yang sangat dinamis balk internal maupun eksternal menuntut
Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media untuk responsif
dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat berpengaruh terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan BUMN lingkup Kedeputian
Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media. Perubahan tersebut harus
dapat diolah sedemikian rupa sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat
diminimalisasi dan jika bisa, perubahan-perubahan tersebut harus bisa dimanfaatkan
guna memperkuat sistem pembinaan BUMN yang selama ini sudah dijalankan. Berbagai
kebijakan dan program yang telah direncanakan hanya akan menjadi catatan belaka
tanpa diiringi dengan usaha terbaik dari seluruh elemen di lingkungan Kedeputian Bidang
Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media sesuai dengan tugas dan
kewenangannya masing-masing. Dukungan, kerjasama, dan komunikasi yang balk dari
seluruh pihak baik internal maupun eksternal akan sangat mendukung tercapainya tujuan
bersama.
RENSTRA KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI Hal 52 STRATEGIS DAN MEDIA TAHUN 2015 - 2019