renstra bppt 2010-2014 (sk) + lampiran

RENSTRA BPPT Tahun 2010-2014

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Tahun 2010

Rencana Strategis BPPT 2010-2014

Pengantar dan Daftar Isi Halaman i

KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPPT Tahun 2010-2014 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra ini sebagai hasil berkelanjutan hasil Rapat Kerja BPPT tahun 2009 dan pembahasan secara intensif oleh Tim Penyusun dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait dengan telah mempertimbangkan berbagai perubahan dan tuntutan baik internal maupun eksternal BPPT, khususnya platform-visi-misi Presiden dan Wakil Presiden pada Buku I RPJMN dan program prioritas bidang pada Buku II RPJMN serta program Reformasi Birokrasi yang dilakukan BPPT sejak tahun 2008. Buku Renstra BPPT Tahun 2010-2014 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2010-2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Rencana Pembangunan Nasional, SEB Menteri Negara PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0142/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan, serta Peraturan Menteri Negara PPN/Bappenas Nomor 5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L, Renstra BPPT terdiri dari Bab Pertama tentang kondisi umum, potensi dan tantangan kedepan. Bab Kedua tentang visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, strategi pelaksanaan, kebijakan, program BPPT. Pada Bab Ketiga tentang arah dan kebijakan strategi tingkat nasional dan tingkat BPPT. Bab Empat berisi tentang Penutup dan akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang BPPT. Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan berisi tentang daftar Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja BPPT dilengkapi dengan perkiraan anggaran dan target. Renstra BPPT tahun 2010-2014 yang telah disesuaikan ini selalu terbuka untuk perbaikan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan situasi serta kemajuan Iptek yang berkembang pesat. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra BPPT Tahun 2010-2014.

Jakarta, Desember 2010 Kepala BPPT, Dr. Marzan A. Iskandar

Rencana Strategis BPPT 2010-2014

Pengantar dan Daftar Isi Halaman ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Pengantar 1

1.2. Kondisi Umum 2

1.3. Potensi dan Permasalahan 4

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 10

2.1. Pengantar 10

2.2. Visi BPPT 11

2.3. Misi BPPT 11

2.4. Tujuan Strategis BPPT 13

2.5. Sasaran Strategis BPPT 13

2.6. Indikator Kinerja Utama BPPT 14

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 15

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 15

1. Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 15

2. Prioritas Bidang Iptek pada RPJMN 2010-2014 20

3. Strategi Kebijakan Nasional 21

3.2. Arah dan Kebijakan Strategi BPPT 22

1. Arah Kebijakan 22

2. Strategi Pelaksanaan 26

3. Program BPPT 26

4. Kegiatan Prioritas Nasional, Bidang, dan Lembaga 27

5. Kegiatan BPPT 28

BAB IV PENUTUP 31

LAMPIRAN

1. Formulir I. Target Pembangunan Untuk Tahun 2010-2014

2. Formulir II Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014

Rencana Strategis BPPT Tahun 2010-2014

Bab 1. Pendahuluan Halaman 1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Dalam platform Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi

berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya

manusia dan budaya bangsa yang dikelola melalui penguasaan Iptek dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan rakyat, selain juga mewujudkan kehidupan berbangsa

yang demokratis dan berkeadilan. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan potensi

SDM yang besar, serta penguasaan Iptek yang maju, Indonesia memiliki potensi yang

sangat besar untuk menjadi negara kuat. Pembangunan Iptek merupakan sumber

terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas

sumberdaya manusia (SDM), yang pada gilirannya dapat menjadi sumber

pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek menentukan tingkat efektivitas

dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih

bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek sangat diperlukan untuk

meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing

bangsa Indonesia di mata dunia.

Teknologi merupakan faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam

peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Fenomena ini tercermin pada terjadinya

proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya

(Resource-Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan

(Knowledge-Based Economy-KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan

ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan

modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan lembaga pemerintah

yang berperan sebagai lembaga intermediasi, technology clearing house (TCH), pengkajian

teknologi, audit teknologi, dan solusi teknologi dalam meningkatkan kemampuan



teknologi untuk mendukung pembangunan nasional sehingga mampu meningkatkan

standar kehidupan bangsa, kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia.

Kemampuan BPPT dalam melaksanakan peran tersebut akan tercermin dari program

dan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang yang tertuang dalam Renstra Program

BPPT 2010-2014.

1.2. Kondisi Umum

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT, sebagaimana direncanakan pada

Renstra BPPT 2005-2009 serta Rencana Kerja (Renja) BPPT per tahun telah

melaksanakan pembangunan Iptek dengan kegiatan penelitian, pengembangan, dan

kerekayasaan (Litbangyasa) pada 6+3 fokus bidang teknologi sebagaimana diuraikan di

bawah ini.

Dalam Bidang Teknologi Ketahanan Pangan, BPPT telah berhasil mengembangkan

teknologi pangan protein berupa Genetic Engineering Ikan Nila yaitu ikan Nila Salin 20

yang mempunyai pertumbuhan 150-200 persen dari populasi normal; teknologi

pangan karbohidrat berupa varietas unggul jagung, pabrik pengolah jagung dan

formula komposit jagung; teknologi pangan fungsional berupa makanan anti kolestrol

(kolesta dan profiy yoghurt) dan anti oksidan (isoflavon drink dan hanoman).

Dalam Bidang Teknologi Energi Kelistrikan, BPPT telah berhasil mengembangkan

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Skala Kecil 1 MW dengan Teknologi Binary

Cycle; rancangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu skala 20 KW dan Tenaga Arus Laut

skala 1 KW.

Dalam Bidang Teknologi Energi Bahan Bakar, BPPT telah berhasil pada pembuatan

Pilot Plant Pure Palm Oil skala 100 kg/jam dan konverter otomatik untuk mobil dan

genset; pengembangan Bio Etanol dari Sorgum kapasitas 8 kiloliter/hari; pembuatan

pabrik Biodiesel skala 30 ton/hari dan desain pabrik biodiesel skala komersial 100

ton/hari; dan pembuatan Pilot Plant Gasifikasi Pyrolisis Katalitik Circulating Fluidized

Bed Kapasitas 100 Kg/jam umpan batubara (200 KWe).



Dalam Bidang Teknologi Kesehatan, BPPT telah berhasil mengembangkan obat

herbal anti kanker dari ekstrak daun Laban Abang dan daun Sambiloto, teknologi

material untuk kesehatan berupa Hydroxyapatite untuk tulang buatan dan metal implant,

mesin prototipe untuk membuat model organ manusia secara cepat, disposable

chlolesterol biosensor dan multideteksi biosensor untuk kadar gula, asam urat dan

kolesterol

Dalam Bidang Teknologi Informasi dan dan Komunikasi, BPPT telah berhasil

membuat Sistem Pengendalian Lalu Lintas Udara CNS/ATM sampai pada tahap

pembuatan prototype ADSB Class C2, ATN Router Ground End System dan Prototype Air

Ground Transmission; Pengembangan Free Open Source Software berupa aplikasi e-government

dan e-UKM, Sistem Iktisar Dokumen (Perisalah) untuk Bahasa Indonesia yang

berfungsi untuk membuat ringkasan secara otomatis dokumen berbahasa Indonesia;

pengembangan teknologi untuk penyiaran digital dimana hasil yang telah dicapai

adalah desain mesin translation pada mobil phone, local bandwidth 100 Mbps dan portal

produk asli daerah.

Dalam Bidang Teknologi Transportasi, BPPT telah berhasil mengembangkan Fasilitas

Uji Dinamika Kereta Api pengujian ride index, jarak pengereman, kecepatan pengisian

dan pelepasan tekanan udara pada tangki rem, tingkat kebocoran pada sistem pipa

saluran udara, tingkat kebisingan dan temparatur roda utk 10 kereta dalam 1 rangkaian

secara bersama, desain kereta monorel, Kapal Bersayap (Wing in Surface Effek, WISE).

Dalam Bidang Teknologi Hankam dan Keselamatan, BPPT telah berhasil

mengembangkan Teknologi Militer berupa Blast Effect Bomb (BEB) sebagai bom latih;

Kendaraan Tempur Amphibi, Kendaraan tempur Nir Awak, Kendaraan Benam Nir

Awak (Kabana) Sotong, Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) yang digunakan untuk

penginderaan baik keperluan militer maupun non militer; dan Teknologi Hankam Nir

Militer berupa Ina-TEWS (Indonesian Tsunami Erlay Warning Sistem) atau Sistem

Peringatan Dini Tsunami.

Dalam Bidang Teknologi Teknologi Material dan Teknologi Manufaktur, BPPT telah

berhasil mengembangkan Teknologi Fuel Cell yang sudah sampai pada tahap

pembuatan Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC) dengan menggunakan



kandungan lokal 70 persen; desain dan pembuatan Turbin Uap 4 MW; desain dan

Pembuatan Pipa Apung untuk industri minyak; formulasi pupuk Slow Release Fertilizer

(SRF) yang bisa meningkatkan efisiensi pemupukan 25-30 %, hanya perlu 1 kali

pemupukan dalam setahun dan ramah lingkungan.

Dalam Bidang Teknologi Lingkungan dan Kebumian, BPPT telah berhasil

mengembangkan Teknologi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sanitary Landfill;

Intalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); Pilot Plant Biowaste Energy; Teknologi

Modifikasi Atmosfer yang antara lain telah digunakan untuk membuat hujan buatan

untuk mengisi Waduk Wonogiri, Kedung Ombo, Sempor, Gajah Mungkur, Saguling,

Cirata, Wadaslintang; pelayanan Teknologi Jasa Survey Kelautan dengan menggunakan

4 buah kapal riset Baruna Jaya BPPT.

Kemitraan dan keterlibatan industri dan swasta serta masyarakat selama kurun waktu

2005-2009 tercermin dari kegiatan kerjasama dan MoU antara BPPT dengan

Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, Industri, Universitas dan Lembaga Pemerintah/

LPNK. Selama kurun waktu tersebut BPPT telah tercatat ada 69 MoU dan 55

Perjanjian Kerjasama dengan Pemda, 46 MoU dan 29 Perjanjian Kerjasama dengan

Swasta, 14 MoU dan 15 Perjanjian Kerjasama dengan Universitas, 22 MoU dan 15

Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 26 MoU dan

8 Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Pemerinta/LPND. BPPT juga mempunyai

kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari eksternal BPPT sebagai bentuk Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 533 Milyar melalui pelayanan jasa teknologi.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan di lingkungan BPPT dilakukan dengan melakukan

identifikasi dan analisis lingkungan berpengaruh berupa analisis Kekuatan, Kelemahan,

Peluang, dan Ancaman (Kekepan) serta dilengkapi dengan kondisi lingkungan

berpengaruh tingkat Nasional dan Internasional. Analisis Kekepan dan lingkungan

berpengaruh tersebut seperti dirinci di bawah ini:



1. Analisis Kekepan BPPT

Kekuatan

1) BPPT memiliki SDM unggul dengan tingkat pendidikan yang tinggi dari

berbagai disiplin ilmu dan bidang keahlian.

2) Kewenangan BPPT yang unik dalam Audit Teknologi dan Technology

Clearing House (TCH).

3) BPPT memiliki infrastruktur (laboratorium, workshop, pilot plant) yang

lengkap, maju, unik dan sesuai standar internasional.

4) BPPT menggunakan sistem dan tata kerja kerekayasaan yang bercirikan team

work, well structured and well documented.

5) BPPT memilik tupoksi dan mandat khusus di bidang perekayasaan

teknologi, audit teknologi, technology clearing house dan intermediasi teknologi.

6) Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam melaksanakan program

litbangyasa, BPPT telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk

produk dan jasa tertentu.

7) BPPT memiliki networking yang luas dengan mitra, stakeholder, dan

pengguna.

8) BPPT merupakan organisasi pembelajar (learning organization) sehingga

bersifat dinamis dan adaptable.

Kelemahan

1) Rendahnya komitmen kerja dan kurangnya motivasi SDM pada beberapa

unit kerja di BPPT.

2) Pendekatan pelaksanan kerja di BPPT masih individual yang belum sesuai

dengan Sistem Tata Kerja Kerekayasaan.

3) Rendahnya technopreneurship SDM BPPT sehingga kurang memperhatikan

aspek keekonomian dan komersialisasi produk.

4) Tingginya kesenjangan komposisi usia pegawai BPPT.

5) Reward dan punishment belum diterapkan secara memadai.

6) Program dan kegiatan BPPT masih bersifat inward looking dan belum

berorientasi pada kebutuhan dan permintaan pengguna/market (dunia

usaha dan masyarakat).

7) Koordinasi, komunikasi dan kerjasama internal BPPT masih lemah.



8) Kepemilikan HKI BPPT masih relatif rendah.

9) Produk teknologi dan jasa layanan BPPT belum dikenal luas akibat

kurangnya sosialisasi dan promosi.

10) Hubungan BPPT dengan instansi lain termasuk industri belum berdasarkan

pada inisiatif/kebutuhan BPPT dan masih didasarkan pada kebutuhan

mereka.

11) Hasil-hasil litbangyasa BPPT belum dikelola dengan baik.

Peluang

1) Adanya Program Prioritas Nasional dalam Buku I dan Program Prioritas

Bidang dalam Buku II RPJMN 2010-2014 yang dikoordinir Menko,

Departemen Teknis, Kementerian, LPNK dan BUMN yang memerlukan

keterlibatan BPPT sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya.

2) Adanya kebijakan pada industri untuk meningkatkan kandungan teknologi

dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian.

3) Meningkatnya permintaan terhadap produk dan jasa layanan teknologi

BPPT oleh pihak pengguna (dunia usaha, masyarakat dan pemerintah/

pemda).

4) Perubahan ekonomi internasional menuju era ekonomi berbasis

pengetahuan (knowledge-based economy) yang menuntut penguatan

pengetahuan dan kemampuan inovasi sebagai elemen kunci keberhasilan.

5) Adanya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas iptek nasional, dan

kemandirian serta daya saing bangsa pada 6 + 3 bidang teknologi.

6) Adanya otonomi daerah yang mendorong permintaan teknologi untuk

UMKM dan daya saing daerah

7) Tuntutan peran BPPT pada pola kerja jejaring (networking) dalam beragam

aktivitas produktif, baik di sektor publik dan bisnis, maupun dalam

masyarakat secara umum.

Ancaman

1) Terjadinya brain drain yang dapat mengurangi keunggulan BPPT.

2) Anggaran yang tersedia terbatas, tidak fleksibel, tidak dapat dilaksanakan

secara multi years sehingga membatasi pengembangan program BPPT.



3) Industri belum menggunakan jasa layanan teknologi BPPT karena

ketergantungan mereka terhadap principal nya.

4) Globalisasi menuntut agar BPPT mampu berhadapan dengan pesaing dari

Luar Negeri dan Dalam Negeri.

5) Kontribusi teknologi terhadap perekonomian nasional belum diukur

dengan jelas sehingga terkesan BPPT belum banyak berperan dalam kancah

pembangunan nasional.

6) Koordinasi dan harmonisasi pada tataran regulasi/kebijakan, antar institusi,

program sangat lemah.

7) Meningkatnya kompetitor asing pada bidang litbangyasa sehingga

memperlemah peran dan fungsi BPPT.

Dari daftar Kekepan tersebut, yang menjadi faktor-faktor kunci adalah seperti

pada Tabel di bawah ini.

Tabel Faktor-faktor Kunci BPPT

KEKUATAN KELEMAHAN Memiliki SDM yang unggul Komitmen dan motivasi kurang kuat Memiliki infrastruktur lengkap dan maju Technopreneurship rendah Institusi yang learning and growth Reward dan punishment belum memadai Mempunyai networking yang luas Hasil HKI masih rendah Kewenangan unik dalam audit teknologi dan Technology Clearing House (TCH)

Promosi, sosialisasi dan manajemen hasil perekayasa masih rendah

PELUANG ANCAMAN Adanya program nasional dan otonomi daerah yang memerlukan peran BPPT

Adanya brain drain

Peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa teknologi

Peningkatan pesaing dan globalisasi

Perubahan ekonomi dunia menuju EBP Koordinasi dan harmonisasi kebijakan dan program antar intitusi lemah

Tuntutan pola kerja jejaring Adanya permintaan instansi pemerintah dan industri dalam Technology Clearing House (TCH) dan Audit Teknologi

2. Kondisi Perekonomian Nasional

1) Harga migas sangat berpengaruh besar terhadap struktur APBN, dimana

fluktuasi kenaikan harga minyak membuat kegiatan pembangunan yang



didanai dari APBN harus terus menyesuaikan dengan perubahan harga

migas.

2) Tingkat Kandungan Teknologi Dalam Negeri (TKDN) pada struktur

industri dalam negeri masih rendah.

3) Kontribusi sektor industri yang besar (lebih dari 27%) terhadap PDB.

4) Kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum ada

sehingga perlu dilakukan justifikasi dan pengukurannya.

5) Pangan, Energi dan Air (FEW: Food, Energy, Water) masih menjadi

permasalahan utama sehingga perlu adanya kebijakan infrastrukturnya.

6) Penduduk miskin yang besar (masih diatas 10%) disertai dengan distribusi

pendapatan yang tidak merata.

7) Dominasi modal asing semakin besar dalam pengelolaan SDA sehingga

keuangan negara sangat tergantung terhadap modal dari luar negeri.

8) Indonesia hanya menjadi bagian dari kegiatan produksi dan pemasaran bagi

perusahaan asing, tetapi kegiatan riset dan pengembangan teknologi hanya

dilakukan di perusahaan induk nya.

9) Arus modal selalu minus untuk jasa, hal tersebut karena infrastruktur

keuangan dan transportasi masih lemah sehingga diperlukan penguatan

teknologi informasi jasa keuangan serta teknologi transportasi nasional.

3. Kebijakan Teknologi Nasional

1) LPNK dan KNRT mengacu pada RPJMN tahun 2010-2014 dan RPJPN

tahun 2005-2025 dengan arah pembangunan untuk mewujudkan Bangsa

yang berdaya saing, dengan 7 bidang teknologi prioritas (Pangan, Informasi

dan Komunikasi, Energi, Kesehatan dan Obat-obatan, Hankam,

Transportasi,dan Material Maju). Adapun Kementerian dan Lembaga lain,

maka arah pembangunannya sesuai dengan prioritasnya masing-masing,

dengan demikian kebijakan pengembangan teknologi perlu dilakukan

koordinasi, penyelarasan dan penyamaan.

2) UU No. 18/2002 tentang Sisnas P3 Iptek sebagai dasar acuan dalam

pelaksanaan Sistem Inovasi Nasional (SIN).

3) Adanya kebijakan Riset dan Teknologi yang tidak terkait langsung dengan

kebijakan industri, pertanian, energi, kehutanan, sehingga tidak ada

kesinambungan kebijakan ristek dengan sektor lain.



4) Kebijakan ristek tidak didukung kebijakan fasilitas pengembangan iptek

oleh instansi lain, termasuk misalnya Kementerian Keuangan dapat

memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan

pengembangan teknologi.

5) Teknologi dalam Pembangunan Nasional belum diukur dengan jelas

kontribusinya terhadap perekonomian nasional, sehingga kegiatan

pengembangan teknologi dalam pembangunan masih sering diabaikan

sehingga diperlukan justifikasi peran teknologi dalam pembangunan

nasional.

6) Anggaran Riset dan Teknologi dalam PDB 2007 hanya 0,09% dan

UNESCO merekomendasikan rasio anggaran iptek sebesar 2% PDB.

7) Minat generasi muda untuk mendalami Iptek cenderung menurun, karena

profesi yang terkait dengan Iptek tidak menjanjikan secara material.

4. Perkembangan Lingkup Internasional

1) Kesepakatan Asean mempererat integrasi ekonomi (AFTA) yang semula

direncanakan pada tahun 2020 menjadi 2015.

2) Indonesia juga terikat dengan perjanjian perdagangan di Asia Pasifik

(APEC) dan Dunia (WTO).

3) Negara-negara maju sebagai mitra dagang utama Indonesia yang terkena

resesi global yang telah dimulai di AS pada akhir tahun 2008 perlu

dilakukan antisipasi dampaknya.

4) Kesepakatan Internasional untuk Kesejahteraan pada Millenium Development

Goals (MDG’s) dengan 8 goals, yaitu: menanggulangi kemiskinan dan

kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak,

meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS-malaria dan penyakit

menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, membangun

kerjasama global. Yang belum dilaksanakan diantaranya diindikasikan

dengan masih banyaknya penduduk Indonesia yang berada di bawah garis

kemiskinan dengan tingkat kebutuhan kalori yang rendah.

5) Isu perubahan cuaca (climate change) akibat pemanasan global sebagai salah

satu agenda dalam Kyoto Protocol yang berakhir tahun 2012, pertemuan

UNFCCC di Bali, dan dilanjutkan dengan Pertemuan Kopenhagen.


Bab 2. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis BPPT Halaman 10

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPPT

2.1. Pengantar

Renstra BPPT tahun 2010-2014 disusun dengan memperhatikan perkembangan

lingkungan strategis terakhir serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) 2005-2025, khususnya Rencana Pembangunan Bidang Iptek. Dalam

RPJP 2005-2025 diamanatkan bahwa Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan

Iptek difokuskan pada 7 (tujuh) bidang prioritas yaitu : (i) pembangunan ketahanan

pangan, (ii) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (iii)

pembangunan teknologi transportasi, (iv) penciptaan dan pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi, (v) pengembangan teknologi pertahanan, (vi)

pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan, dan (vii) pengembangan

teknologi material maju.

Penyusunan visi dan misi BPPT mengacu pula pada dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Iptek 2005-2025. Visi pembangunan bidang Iptek adalah:

‘Terwujudnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekuatan utama kesejahteraan

berkelanjutan dan peradaban bangsa’.

Sedangkan, Misi Iptek adalah :

1. Menempatkan Iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional untuk

mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan;

2. Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan Iptek;

3. Mewujudkan sistem nasional inovasi yang tangguh guna meningkatkan daya saing

global;

4. Meningkatkan difusi Iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan

Iptek, termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi Iptek;



5. Mewujudkan SDM, sarana dan prasarana serta kelembagaan iptek yang

berkualitas dan kompetitif;

6. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kreatif dan kompetitif dalam

suatu peradaban berbasis pengetahuan (Knowledge-Based Society).

2.2. Visi BPPT

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen acuan tersebut di atas beserta

dokumen pendukung lainnya, tugas pokok dan fungsi BPPT, serta

mengakomodasikan perkembangan terakhir dan tuntutan terhadap BPPT maka Visi

BPPT 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut :

‘Pusat Unggulan Teknologi Yang Mengutamakan Kemitraan dan

Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi Secara Maksimum’ (100, 50, 2025).

2.3. Misi BPPT

Dalam mencapai visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan BPPT adalah sebagai

berikut :

1. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri.

Kontribusi teknologi dalam sektor produksi masih sangat rendah tercermin pada

kenyataan bahwa 60% ekspor produk manufaktur memiliki kandungan teknologi

rendah. BPPT harus mampu meningkatkan kontribusi teknologi di dunia industri,

oleh karena itu semua hasil kegiatan BPPT harus ditindaklanjuti dengan

pemanfaatan oleh industri sehingga rencana kegiatan harus berorientasi pada

kebutuhan (demand driven) dengan meningkatkan kualitas produk/proses, harga,

efisiensi, efektivitas, kualitas lingkungan industri/daerah/nasional. Untuk

meningkatkan daya saing industri, kegiatan BPPT dapat dilakukan dengan

orientasi:



1) Menghasilkan produk/proses/rekomendasi yang dapat meningkatkan

produktivitas industri, daerah, dan nasional.

2) Menghasilkan teknologi yang dapat meningkatkan potensi industri, daerah,

dan nasional.

3) Menghasilkan teknologi yang dapat mendorong peningkatan pangsa pasar

dan pengguna.

4) Menghasikan produk/proses teknologi yang unik/khas.

5) Menghasilkan nilai tambah suatu potensi/produk/proses.

2. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik

instansi pemerintah.

Meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah yang terkait dengan

penggunaan teknologi dan produk teknologi yang State of the Art dengan orientasi

pada :

1) Mengembangkan teknologi atau metodologi baru (one step ahead) dalam

tingkat industri, daerah, dan nasional.

2) Menggunakan teknologi atau metodologi mutakhir atau yang digunakan

oleh lembaga terkemuka di dunia.

3) Memberikan solusi atau rekomendasi kebijakan teknologi terkait dengan isu

strategis industri, daerah, dan nasional.

4) Belum ada atau belum banyak yang menguasai.

3. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan kemandirian

bangsa

1) Menghasilkan produk/proses/rekomendasi untuk peningkatan ekspor dan

atau subtitusi impor.

2) Menghasilkan produk/proses/rekomendasi untuk peningkatan kandungan

lokal melalui skema Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

3) Menghasilkan sesuatu inovasi, penguasaan, kemampuan, teknologi

(technological capabilities) dalam tingkat industri, daerah, dan bangsa.

4) Menghasilkan produk/proses/rekomendasi yang mendorong tumbuhnya

perekonomian daerah dan nasional.



2.4. Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPT ke dalam program-program yang akan

dilaksanakan maka tujuan strategis BPPT adalah sebagai berikut :

1. Memastikan dukungan Resources Sharing dalam biaya operasi penyelenggaraan

Pelayanan Teknologi menuju Visi ‘Mengutamankan Kemitraan’ (100, 50, 2015).

2. Memastikan pengembangan organisasi menuju Visi sebagai lembaga ‘Pusat

Unggulan Teknologi’ bereputasi internasional’.

3. Memastikan manfaat produk layanan teknologi menuju Visi ‘Pemanfaatan Hasil

Rekayasa Teknologi secara Maksimum’ (100, 50, 2015).

4. Memastikan peningkatan penerimaan pasar atas produk layanan teknologi dalam

rangka pelaksanaan Misi ‘Pelayanan Publik untuk meningkatkan Daya Saing

Industri Nasional dan Kemandirian Bangsa’.

5. Memastikan dukungan Sumberdaya Manusia yang memiliki integritas dari

profesionalitas dalam menghasilkan layanan teknologi.

6. Memastikan tingkat akuntabilitas organisasi dalam mendukung Pelayanan Publik

Instansi Pemerintah.

7. Memastikan kemampuan internal Sumberdaya Manusia yang memiliki integritas

dan profesionalitas dalam menghasilkan layanan teknologi.

2.5. Sasaran Strategis

Sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan tersebut, sasaran strategis adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan Rasio Resources Sharing Kemitraan penyelenggaraan Pelayanan

Teknologi.

2. Peningkatan pertumbuhan HKI yang diaplikasikan per tahun.

3. Peningkatan hasil layanan teknologi yang diaplikasikan di Industri dan

Masyarakat.



4. Peningkatan jumlah Mitra/Pengguna Industri dan Instansi Pemerintah.

5. Peningkatan Indeks Pelanggan per tahun.

6. Penurunan Pegawai berprestasi yang mengundurkan diri.

7. Peningkatan Nilai atas Laporan Keuangan menuju WTP.

8. Peningkatan Nilai atas Laporan Kinerja.

9. Komposisi Ideal Pejabat Fungsional Perekayasa sesuai peran dalam Sistem Tata

Kerja Kerekayasaan.

2.6. Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut,

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPT adalah sebagai berikut :

1. Prosentase perbandingan dana mitra terhadap total APBN BPPT.

2. Jumlah HKI yang diaplikasikan per tahun.

3. Jumlah Pelayanan Teknologi yang diaplikasikan per tahun.

4. Jumlah Mitra per tahun.

5. Indeks tingkat kepuasan pelanggan.

6. Jumlah Pegawai berprestasi yang mengundurkan diri per tahun.

7. Capaian opini penilaian WTP.

8. Capaian tingkat penilaian sangat baik untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

9. Prosentase capaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Perekayasa.


Bab 3.Arah Kebijakan dan Strategi Halaman 15

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II

Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan 11 (sebelas) Prioritas Nasional

dalam program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan tertuang

dalam Buku I Dokumen RPJMN 2010-2014, yaitu :

1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola *

2) Pendidikan

3) Kesehatan

4) Penanggulangan Kemiskinan

5) Ketahanan Pangan *

6) Infrastruktur

7) Iklim investasi dan Iklim Usaha

8) Energi *

9) Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana *

10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik *

11) Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi *

Selain 11 (sebelas) Prioritas Nasional, ada 1 (satu) prioritas nasional dari 3 (tiga)

Prioritas Lainnya yang BPPT juga ditugaskan yaitu:

1). Bidang Politik, Hukum dan Keamanan *

2). Bidang Perekonomian

3). Bidang Kesejahteraan Rakyat

Catatatan: *) keterkaitan kegiatan BPPT terhadap Prioritas Nasional



Peran pembangunan Iptek, sangat dituntut untuk mendukung dan mensukseskan

implementasi 11 Prioritas Nasional di atas, khususnya sesuai dengan penugasan

pada 6 Prioritas Nasional. Sebagai langkah awal KIB II, telah disusun dan

diumumkan program nasional dan rencana aksinya dalam 100 hari dimana

program pada lingkungan Menteri Koordinator Perekonomian adalah sebagai

berikut:

PROGRAM DAN RENCANA AKSI 100 HARI Program 1: Ketersediaan Lahan Dan Keterpaduan Tata Ruang

1) Review sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang

2) Penyempurnaan standar prosedur operasional pengaturan pengaturan dan pelayanan pertanahan (mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)

3) Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional secara online

4) Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak (LARASITA)

5) Penyusunan RPP tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

6) Penyusunan RPP tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Program 2: Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur

1) Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

2) Perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur

3) Perubahan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4) Penyempurnaan Keppres 80/2003 mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencakup skema co-financing dan mengakomodasi tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan

5) Penetapan skema co-financing bagi program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (penciptaan ownership di daerah) serta Pemerintah dan Swasta/BUMN (Public Private Partnership)

Program 3: Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Strategis

1) Peningkatan kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi/kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan sanitasi masyarakat di 61 lokasi

2) Penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan pemastian fungsi embung, waduk, bendung dan bendungan, serta jaringan irigasi secara holistik dan terintegrasi

3) Peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 km; sebagai bagian dari pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Papua sepanjang 19.370 km dalam 5 tahun

4) Pembentukan tim penyiapan prasarana penghubung Jawa-Sumatera yang bertugas melakukan studi kelayakan

5) Penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta sehingga dapat mengalirkan air

6) Peningkatan tingkat hunian rusunawa yang sudah/sedang dibangun dari sekitar 40% menjadi 80% dalam 100 hari dan melakukan kaji ulang menyeluruh atas kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan rusunami

7) Penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi, mencakup 25.000 desa (Desa Berdering)



PROGRAM DAN RENCANA AKSI 100 HARI 8) Pencanangan dukungan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi lokal

sekaligus pemantapan program IGOS (Indonesia Go Open Source)

9) Peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik

10) Dimulainya perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan mengutamakan penyediaan sarana air bersih dan pabrik es oleh pemerintah serta pembenahan sistem rantai dingin mulai dari penyortiran di laut sampai dengan di tempat pemasarannya

Program 4: Pengadaan Lahan Bagi Pertanian, Perkebunan Dan Perikanan

1) Perubahan PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

2) Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2002 tentang PNBP Bidang Pertanahan Program 5: Iklim Investasi Pertanian Dan Perikanan

1) Penyusunan Perpres tentang Pertanian Pangan Skala Luas (Food Estate)

2) Pencanangan Food Estate di Merauke

3) Pencanangan program peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian dengan pemberian insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan berbasis produk

Program 6: Kesinambungan Swasembada Pangan

1) Penyusunan Cetak Biru Swasembada Pangan tahap ke-2 untuk kedelai, jagung, gula dan daging sapi

Program 7: Jaminan Pasokan Energi

1) Pemenuhan BBM dalam negeri khususnya untuk Indonesia bagian timur

2) Perencanaan pasokan gas bumi untuk keperluan domestik

3) Penerbitan PP dan Peraturan Menteri ESDM tentang Pasokan batubara Dalam Negeri (DMO)

4) Penerbitan Perpres tentang Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II

Program 8: Sistem Harga Energi Yang Kompetitif

1) Penerbitan Perpres tentang Harga Patokan Pembelian Listrik Dari Panas Bumi Program 9: Ketahanan Energi

1) Perumusan penyelesaian permasalahan PPA di tingkat korporat PT PLN

2) Penuntasan reorganisasi PLN dan Pertamina

3) Pemanfaatan coal bed methane melalui penyusunan perangkat peraturan sehingga bisa menghasilkan energi pada tahun 2011

Program 10: Pengalihan Sistem Subsidi: Bbm, Pupuk, Dan Listrik

1) Perumusan pengalihan sistem subsidi: BBM, pupuk dan listrik Program 11: Pengembangan energi terbarukan nasional

1) Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif pemanfaatan renewable energy

Program 12: Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1) Penyediaan dana penjaminan untuk KUR dalam APBN sebesar Rp. 2 triliyun pertahun

2) Perubahan Peraturan Pelaksanaan Penyaluran KUR

3) Perluasan akses KUR: linkage antara perbankan besar nasional dan bank daerah Program 13: Pengembangan UKM

1) Memperluas program diklat dan pendidikan vocational bagi pelaku UKM

2) Perluasan One Village One Product (OVOP)

3) Percepatan pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional sebanyak 90 pasar Program 14: Ketenagakerjaan

1) Perubahan Peraturan tentang Upah Minimum Sektoral



PROGRAM DAN RENCANA AKSI 100 HARI Program 15: Kelancaran Arus Barang Dan Daya Saing

1) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

2) Pengoperasian pelayanan kepelabuhanan dan kepabeanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu

Program 16: Revitalisasi Industri Pupuk Dan Gula

1) Penyusunan rencana aksi revitalisasi industri pupuk dan gula Program 17: Pengembangan Klaster Industri-industri berbasis sumber daya alam fosil dan terbarukan

1) Pencanangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau

2) Pencanangan klaster industri berbasis migas, kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur

Program 18: Aksesibilitas dan keterhubungan (connectivity) Antar Wilayah

1) Penyusunan cetak biru transportasi multimoda sesuai dengan cetak biru sistem logistik nasional

2) Penyusunan konsep dasar perencanaan jaringan transportasi angkutan laut dan rencana pembangunan pelabuhan

3) Integrasi sistem angkutan umum massal perkotaan antar-moda, dimulai di Jakarta dengan penerapan tiket terusan kereta api dan busway

Program 19: Keselamatan Transportasi

1) Penyusunan pedoman teknis tentang keselamatan transportasi

Dari program Prioritas Nasional pada KIB II, sebagai program pilihan adalah

sebagai berikut:

1) Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan

hukum seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara,

mengancam saksi, pungutan tidak semestinya dan sebagainya yang sesuai

dengan rasa keadilan dan kepastian hukum;

2) Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk dan arah

revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan kontrak

sedang berjalan;

3) Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan restrukturisasi

lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih melibatkan seluruh lapisan

masyarakat;

4) Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia

dalam lima tahun kedepan;

5) Peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Perumusan kembali rencana

induk untuk meningkatkan ketahanan pangan yang lebih terintegrasi

dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk dan subsidi khusus bunga bagi

petani;



6) Perindustrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang

meliputi penggunaan teknologi dan pembiayaannya;

7) Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang. Terutama

sinkronisasi antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan

Hidup serta tata perijinan dan penggunaan di lapangan;

8) Infrastruktur. Prioritasnya pemotongan rencana pembangunan ruas jalan

yang penting antar propinsi dan di pulau besar, termasuk fasilitas

pelabuhan, dermaga, bandara dan infrastruktur perhubungan dan

perikanan;

9) Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang dikaitkan

dengan KUR. Pemantapan rencana penyaluran KUR senilai Rp.10 triliun

dalam 5 tahun yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan;

10) Mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk membiayai

pembangunan. Ini terkait pembangunan infrastruktur, listrik, ketahanan

pangan yang klop dengan segi pembiayaan dan investasi;

11) Perubahan iklim dan lingkngan hidup, yaitu intensifkan pemberantasan

pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan

serta kelestarian terumbu karang;

12) Reformasi kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis, melainkan

sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas kesehatan masyarakat harus

lebih diberi penguatan kapasitas dan kapabilitas;

13) Reformasi pendidikan. Memastikannya ada keterkaitan antara hasil lembaga

pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja;

14) Peningkatan kesiapan penanggulangan bencana dengan membentuk satuan

khusus dengan segala fasilitas yang dibutuhkan dan siap setiap saat

diterjunkan ke berbagai lokasi bencana;

15) Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah pemborosan. Sinergi

meliputi jajaran pemerintah, kegiatan pembangunan ekonomi,

kesejahteraan, hukum dan keamanan.

Mengacu pada landasan idiil, landasan konstitusionil, landasan operasional dan

Prioritas Nasional KIB II dan Program Pilihan di atas, maka pembangunan Iptek

diharapkan berada dalam track yang benar sesuai tujuannya, yakni bagian yang

tidak terpisahkan dari upaya percepatan pencapaian Tujuan Negara, sesuai dengan



Pembukaan UUD’45, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia (hankam); memajukan kesejahteraan umum

(kesejahteraan dan ekonomi); mencerdaskan kehidupan bangsa (pelayanan); dan

turut serta menjaga ketertiban dunia), serta meningkatkan daya saing, serta

kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan

internasional. Dalam rumusan yang lebih konkret, maka pembangunan Iptek

diharapkan mampu:

1) Berperan penting dalam membangun kemandirian bangsa guna

menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang kokoh, yang

mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia.

2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi guna

meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dalam rangka mengurangi

pengangguran dan angka kemiskinan, serta memajukan kesejahteraan

umum.

3) Mempercepat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tercapainya

kemajuan bangsa dan kesejahteraan kehidupan rakyat, melalui pelayanan

teknologi bagi publik.

4) Memberikan solusi bagi terciptanya pembangunan berkelanjutan dalam

rangka turut berpartisipasi menangani masalah lingkungan global seperti:

pemanasan global, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup.

2. Prioritas Bidang Iptek pada RPJMN 2010-2014

Dalam dokumen RPJMN 2010-2014 ada 2 (dua) hal pokok terkait dengan

pembangunan Iptek, yaitu mengenai penguatan SIN dan peningkatan P3 Iptek

seperti pada gambar Fokus Pembangunan Iptek dibawah ini. Unsur SIN terdiri

atas 3 (tiga) fokus pembangunan sebagai berikut :

1) Kelembagaan Iptek (menguatnya kelembagaan Iptek) : Perguruan Tinggi,

Lembaga Litbang, dan Badan Usaha.

2) Sumberdaya Iptek (menguatnya Sumberdaya Iptek) : terdiri atas keahlian,

kompetensi dan pengoperasannya, kekayaan inteletual, dan sarpras iptek,

dimana masing-masing bertanggungjawab meningkatkan terus menerus

daya guna dan nilai guna sumberdaya.



3) Jaringan Iptek (menguatnya Janginran Iptek): membentuk jalinan hubungan

interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan iptek untuk

menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang

dapat dihasilkan.

Pada RPJMN 2010-2014, agar prioritas penguatan P3 Iptek sesuai dengan arah

reformasi program dan kegiatan dalam administrasi perencanaan dan

penganggaran, fokus pembangunan seperti pada gambar di bawah ini, dijabarkan

dalam bentuk gugus (cluster) pusat-pusat litbang yang setingkat dengan eselon II,

yaitu sebagai berikut :

1) Biologi Molekuler, Bioteknologi, dan Kedokteran

2) Ilmu Pengetahuan Alam

3) Energi, Energi Baru dan Terbarukan

4) Material Industri dan Material Maju.

5) Industri, Rancang bangun, dan Rekayasa.

6) Informatika dan Komunikasi.

7) Ilmu Kebumian dan Perubahan Iklim.

8) Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan.

9) Ketenaganukliran dan Pengawasannya.

10) Penerbangan dan Antariksa.

3. Strategi Kebijakan Nasional

Untuk menjalankan 11 prioritas nasional, 3 prioritas lainnya dan prioritas terpilih

dari KIB II, maka strategi yang dipilih adalah:

1) Sinergi kebijakan lintas sektoral (perubahan dan keberlanjutan,

menghilangkan hambatan, percepatan dan peningkatan),

2) Kemitraan antara pemerintah dan swasta,

3) Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator,

4) Menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan,

5) Memperkuat rantai nilai perekonomian,

6) Meningkatkan akses pendidikan,

7) Meningkatkan kesehatan masyarakat.



Gambar Fokus Pembangunan Iptek pada Bab 4 Buku II RPJMN 2010-2014

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPPT

1. Arah Kebijakan

Program dan kegiatan BPPT diorientasikan pada 6 + 3 Bidang Teknologi,

Kebijakan Teknologi, Sumberdaya dan Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.

Rincian orientasi bidang teknologi secara lengkap adalah sebagai berikut :

1) Teknologi Energi

2) Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3) Teknologi Ketahanan Pangan.

4) Teknologi Transportasi.

5) Teknologi Kesehatan.

6) Teknologi Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan.



7) Teknologi Lingkungan dan Kebumian.

8) Teknologi Material.

9) Teknologi Manufaktur.

10) Kebijakan Teknologi.

11) Sumberdaya dan Kelembagaan.

12) Sarana dan Prasarana.

Kebijakan Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi diarahkan pada :

1) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Bersih.

2) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk

Pemerintahan dan Industri.

3) Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk Ketahanan Pangan Nasional.

4) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Transportasi Massal.

5) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Obat Generik dan Obat

Herbal.

6) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertahanan, Keamanan dan

Keselamatan.

7) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material untuk Energi, Transportasi,

Kesehatan dan Hankam.

8) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan dan Kebumian untuk

mendukung Energi, Pangan, dan Penanggulangan Bencana

9) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi,

Pangan, Transportasi, Kesehatan dan Hankam.

10) Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi.

11) Peningkatan Pelayanan Jasa Teknologi.

12) Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan.

13) Peningkatan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Iptek.

Langkah-langkah untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui

program dan kegiatan yang mampu mewujudkan visi dan misi BPPT sebagai

berikut:

1) BPPT mengarahkan program dan kegiatan dengan ruang lingkup seperti

pada Diagram 1 di bawah ini untuk memenuhi kriteria :



a. Adanya permintaan dan kebutuhan industri, masyarakat, instansi

pemerintah, dan dunia usaha.

b. Berskala nasional dan dapat memecahkan isu nasional serta selaras

dengan 6+3 fokus bidang teknologi.

c. Mampu berperan sebagai lembaga intermediasi, technology clearing house,

pengkajian teknologi, audit teknologi dan solusi teknologi;

d. Adanya pelayanan teknologi BPPT dalam bentuk rekomendasi, alih

teknologi, survei, advokasi, pengujian, konsultasi, jasa operasi, pilot

project, pilot plant, prototype.

e. Adanya value propositon kepada customer dan stakeholder berupa State of the

Art Technology, Daya Saing Industri, dan Kemandirian Bangsa.

Diagram 1. Ruang Lingkup Program dan Kegiatan BPPT

RUANG LINGKUP PROGRAM BPPT

Value

Preposition :

Jenis Pelayanan

Teknologi :

Rekomendasi

Alih Teknologi

Survei

Pengujian

Konsultasi

Jasa Operasi

Advokasi

Pilot Project

Prototype

Peran BPPT

sebagai Lembaga

:

INTERMEDIAS

PENGKAJIAN

TEKNOLOGI

TCH

AUDIT

SOLUSI

TEKNOLOGI

PENG-

KAJIA

N DAN

PENE-

RAPA

N

TEKNO

-LOGI

PADA

9



2) BPPT menyusun program dan kegiatan secara partisipatif dengan format

lintas unit kerja (internal dan eksternal BPPT) dan lintas bidang teknologi

dengan menerapkan Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (STKK).

3) Peningkatan kualitas sumberdaya (SDM, paket teknologi, kelembagaan,

anggaran, sarana-prasarana) dan budaya kerja (yang bermoral, profesional,

integritas, produktif dan bertanggungjawab).

4) Segala aktivitas pengkajian dan penerapan dalam tahapan dalam tahapan

Research, Development, Engineering, and Operation (R,D,E,O).

5) Program BPPT dilaksanakan dalam kerangka Sistem Inovasi Nasional

(SIN) seperti pada Diagram 2 di bawah.

Diagram 2. Kerangka SIN sebagai Acuan Kegiatan BPPT

Penyusunan program dan kegiatan BPPT masing-masing secara lebih rinci dibuat

dalam dokumen perencanaan berupa Program atau Technology Road Map (TRM)

dengan time frame jangka pendek (3-5 tahun) dan terukur, Program Manual (PM),



Rencana Tindak per tahun, mempunyai exit policy, berkontribusi terhadap

pencapaian Indikator Kinerja BPPT/Unit Kerja, dan memperlihatkan adanya

rencana peningkatan jenjang jabatan fungsional Perekayasa.

2. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai

berikut :

1) Terus menerus meningkatkan kompetensi dalam pengkajian dan penerapan

teknologi yang unggul (state-of-the-art) pada 6+3 bidang teknologi.

2) Menerapkan Sistem Tata Kerja Kerekayasaan didalam perencanaan dan

pelaksanaan program BPPT.

3) Memposisikan BPPT sebagai penggerak utama dalam penguatan sistem

inovasi nasional (SIN).

4) Membangun kemitraan dan pemanfaatan jejaring dengan industri, instansi

pemerintah, masyarakat dalam rangka penguasaan teknologi, promosi dan

difusi teknologi, pemanfaatan teknologi, kerjasama dalam dan luar negeri.

5) Pemutakhiran kemampuan infrastruktur dan SDM secara

berkesinambungan.

6) Melakukan peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Pegawai.

7) Melaksanakan program Reformasi Birokrasi BPPT.

3. Program BPPT

Penyusunan kegiatan dalam program BPPT berdasarkan tugas pokok dan fungsi

BPPT dan untuk menindaklanjuti visi dan misi BPPT, kegiatan BPPT

dikelompokan kedalam 2 (dua) jenis program, yaitu Program Teknis dan Program

Generik.

1) Program Teknis.

Berisi kegiatan-kegiatan untuk melakukan pelayanan eksternal BPPT dan

bersifat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT, Deputi Bidang,

Unit Eselon II, dan Satker Eselon II dan III di lingkungan BPPT. Program



teknis BPPT hanya 1 (satu) program yaitu Program Pengkajian dan

Penerapan Teknologi.

2) Program Generik.

Berisi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelayanan internal dalam rangka

peningkatan pelayanan eksternal. Program generik ini terdapat 2 (dua)

program, yaitu :

a. Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT.

4. Kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang

Sesuai dengan RPJMN 2010-2014 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden

Nomor 5 Tahun 2010, program dan kegiatan BPPT yang dilakukan oleh Unit

Kerja di lingkungan BPPT adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Prioritas Nasional, Buku I RPJMN 2010-2014

Bidang Prioritas Nama Kegiatan Prioritas Ketahanan Pangan

1. Pengembangan Pupuk Berimbang (3488)

Energi 2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Skala Kecil (3496)

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

3. Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global (3511)

Daerah Tertinggal 4. Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air (3499)

Inovasi Teknologi 5. Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi (3463) 6. Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi (3515) 7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (PC USG, Perisalah, U-GOS) (3485) Lainnya : Polhukam

8. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan (3490)

2) Kegiatan Prioritas Bidang Iptek, Buku II Bab 4 RPJMN 2010-2014

Bidang Pembangunan

Nama Kegiatan Bidang

Penguatan SIN : Sumberdaya Iptek 1. Peningkatan dan Pembangunan Laboratorium BPPT

Terpadu (3475)



Bidang Pembangunan

Nama Kegiatan Bidang

Jaringan Iptek 2. Peningkatan Kemandirian Daya Saing Industri dan UMKM Berbasis Teknologi (3476)

3. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi (3475)

Peningkatan P3IPTEK : Biologi Molekuler, Bioteknologi dan Kesehatan

4. Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan Nila Unggul (3502)

5. Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Perternakan.(3477)

6. Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa.(3479) 7. Teknologi Hyperspectral untuk Pemetaan Sentra

Produksi Pertanian (3492) 8. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Obat

Generik dan Obat Herbal (3466) Ilmu Pengetahuan Alam

9. Pengembangtan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tsunami Bouy dalam Program Ina-TEWS. (3472)

Energi, Energi Baru dan Terbarukan

10. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Bersih. (3504)

11. Pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar rumah tangga. (3505)

12. Pengembangan Industri Energi Listrik Tenaga Surya (solar cell). (3497)

Industri Rancang Bangun dan Perekayasaan.

13. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi untuk Pemerintahan dan Industri.(3483)

14. Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk Transportasi Massal.(3494)

15. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan dan Hankam (3486).

Informatika 16. Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi (ICT) Pertanian.(3484)

5. Kegiatan Prioritas Lembaga

Kegiatan Prioritas Lembaga adalah kegiatan yang belum tertera dalam Buku I dan

Buku II RPJMN 2010-2014 namun perlu untuk dilaksanakan oleh lembaga, baik

karena statusnya sebagai prioritas, pendukung, pengelolaan tugas dan pekerjaan

yang bersifat rutin atau adhoc maupun kegiatan yang telah mempunyai komitmen

dengan pihak ketiga dan kegiatan lanjutan.

Kegiatan Lembaga dapat dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan BPPT dalam

bentuk dan nama kegiatan dengan rincian sebagai berikut :



Unit Kerja Nama Kegiatan

PAT Pengkajian dan Penerapan Audit Teknolog i(3515)

PPKDT

Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Difusi Teknologi (3474)

PPKIT

Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi (3475)

PPKPDS

Peningkatan Kemandirian Daya Saing Industri dan Umkm Berbasis Teknologi (3476)

BIT

Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi. (3463)

PTISDA

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam (3492)

PTL Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan (3500)

PTSM

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sumberdaya Mineral (3508)

PTSLWMB

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Reduksi Risiko Bencana (3507)

UPTHB

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (3512)

BTSK

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan (3473)

BTL

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan (3470)

PTIK

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (3481)

PTKKE

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi dan Konservasi Energi (3498)

PTM

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material (3501)

PTSDE

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi (3506)

BJII

Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Jaringan Informasi Iptek (3462)

BTP

Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Polimer (3468)

BRDST

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi (3469)

BBTE

Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Teknologi Energi (3458)

UPT PSTKP Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Keramik Seni (3514) PTIP

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Proses (3489)

PTIM

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Manufaktur (3487)

PTIPK

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan (3490)

PTIST

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri dan SistemTransportasi (3495)

BTMP

Pengkajian, Penerapandan Pelayanan Teknologi Termodinamika, Motor dan Propulsi (3471)



Unit Kerja Nama Kegiatan

BPDP

Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Dinamika Pantai (3467)

BMEPPO

Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (3464)

BPPH

Pengkajian, Penelitian dan Pelayanan Teknologi Hidrodinamika (3510)

BBTKS

Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Kekuatan Struktur

UPT LAGG Pengkajian, Penerapandan Pelayanan Teknologi Aero Gas Dinamika dan Getaran (3513)

PTPP

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Pertanian (3503)

PTA

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri (3478)

PTB

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bioindustri (3480)

PTFM

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farmasi dan Medika (3482)

BPBIOTEK

Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi (3465)

BBTP

Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Pati (3460)

Pusbindiklat

Dukungan Manajemen Diklat SDM BPPT dan Pembinaan Nasional Jabfung Perekayasa dan Teknisi Litkayasa (3509)

PDIS

Dukungan Manajemen Layanan Sistem Informasi dan Standardisasi BPPT (3453)

BE

Dukungan Manajemen Pelayanan Jasa Teknologi (3461)

Inspektorat

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT (3451)

Biro Perencanaan

Dukungan Manajemen Perencanaan Program dan KegiatanBPPT (3454)

Biro SDM&O

Dukungan Manajemen dan Administrasi Sumberdaya Manusia dan Organisasi BPPT (3455)

Biro Umum dan Humas

Dukungan Manajemen Layanan Umum dan Kehumasan BPPT (3456)

Biro Keuangan

Dukungan ManajemenDalam Pelaksanaan Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi Keuangan BPPT (3452)


Bab 4.Penutup Halaman 31

BAB 4

P E N U T U P

Renstra BPPT 2010-2014 merupakan acuan dalam menyusun program, kegiatan, dan

anggaran serta indikator kinerja dan targetnyadi lingkungan BPPT. Renstra ini selanjutnya

akan menjadi bahan untuk laporan akuntabilitas lembaga kepada stakeholders dan

customersdalam perencanaan program, perencanaan sumberdaya, perencanaan kelembagaandan

pengendalian pelaksanaan program serta pengawasan agar lebih berhasil dan berdaya guna

dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang BPPT.

Renstra BPPT 2010-2014 untuk dapat ditindak-lanjuti dengan penyusunan Technology Road

Map (TRM) dengan time frame jangka pendek 3-5 tahun, Rencana Kerja Tahunan (RKT),

Program Manual (PM) masing-masing kegiatan, dan Rencana Strategis Unit Kerja baik di

tingkat Kedeputian/Setama maupun Biro, Pusat, Satuan Kerja UPT/Balai Besar maupun

Satker Balai di Lingkungan BPPT. Rencana Strategis Unit Kerja merupakan cerminan dari

Program, Kegiatan, anggaran, indikator kinerja, dan target yang lebih operasional yang disusun

dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatana Anggaran Kementerian/Lembaga

(RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan prioritas bidang tentu akan selalu

diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi BPPT. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat

mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya

dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Pelaksanaan pengukuran kinerja akan dilakukan dengan mengacu pada sistem dan prosedur

pengukuran kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan BPPT dan berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku dari Pemerintah. Dalam Diagram 3, di bawah ini diberikan pola

dan sistem yang diterapkan didalam penyusunan dan pengukuran kinerja BPPT yang akan

melibatkan segenap sumberdaya dan unit kerja yang ada di BPPT maupun pihak eksternal

yang terkait.


Bab 4.Penutup Halaman 32

Diagram 3. Pola dan Sistem Penyusunan dan Pengukuran Kinerja BPPT

Suatu instrumen dapat dibuat dan dikembangkan sebagai alat bantu yang

dipergunakan didalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan

anggaran di BPPT sesuai kebutuhan.

Perencanaan

Strategis

Perencanaan

Kinerja Tahunan

Penganggaran

Kinerja

Penetapan

Kinerja

Pengukuran

Kinerja

Pelaporan

Kinerja

Diagram Pola

dan Sistem

Penyusunan dan

Pengukuran

Kinerja BPPT

Indikator

Kinerja


Formulir 1. Halaman 33

FORMULIR I. TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NO

PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR TARGET

UNIT 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I PROGRAM TEKNIS

1 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT

1 Meningkatkan dukungan Resource Sharing dalam biaya operasi penyelenggaraan PelayananTeknologi menuju Visi "Mengedepankan Kemitraan" (100, 50, 2025)

1 Prosentase perbandingan dana mitra terhadap total APBN BPPT.

24% 27% 29% 33% 37%

2 Memastikan pengembangan organisasi menuju Visi sebagai lembaga ‘Pusat Unggulan Teknologi’ bereputasi internasional’.

2 Jumlah HKI yang diaplikasikan per tahun.

13 HKI 17 HKI 17 HKI 18 HKI 19 HKI

3 Memastikan manfaat produk layanan teknologi menuju Visi ‘Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi secara Maksimum’ (100, 50, 2015).

3 Jumlah Pelayanan Teknologi yang diaplikasikan per tahun.

3220 3437 3635 3797 3979

4 Memastikan peningkatan penerimaan pasar atas produk layanan teknologi dalam rangka pelaksanaan Misi ‘Pelayanan Publik untuk meningkatkan Daya Saing Industri Nasional dan Kemandirian Bangsa’.

4 Jumlah Mitra per tahun. 242 Mitra 271 Mitra 297 Mitra 327 Mitra 348 Mitra

5 Indeks tingkat kepuasan pelanggan. 75,05% 77,65% 79,75% 82,80% 84.4%

5 Memastikan dukungan Sumberdaya Manusia yang memiliki integritas dari profesionalitas dalam menghasilkan layanan teknologi

6 Jumlah Pegawai berprestasi yang mengundurkan diri per tahun.

0 0 0 0 0



NO


INDIKATOR TARGET

UNIT 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Memastikan tingkat akuntabilitas organisasi dalam mendukung Pelayanan Publik Instansi Pemerintah.

7 Capaian opini penilaian WTP. WTP WTP WTP WTP WTP

8 Capaian tingkat penilaian sangat baik untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

AA AA AA AA AA

7 Memastikan kemampuan internal Sumberdaya Manusia yang memiliki integritas dan profesionalitas dalam menghasilkan layanan teknologi.

9 Prosentase capaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Perekayasa.

PU=5%, PMd=15% Pmu=30% PPt 50%

PU=5%, PMd=15% Pmu=30% PPt 50%

PU=5%, PMd=15% Pmu=30% PPt 50%

PU=5%, PMd=15% Pmu=30% PPt 50%

PU=5%, PMd=15% Pmu=30% PPt 50%

II PROGRAM GENERIK

1 PROGRAM DUKUNGAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPPT

1 Meningkatkan Resource Sharing Kemitraaan penyelenggaraan Pelayanan Teknologi

1 Prosentase jumlah penyelesaian administrasi Resource Sharing Kemitraan pelayanan teknologi per tahun

70 75 80 85 90

2 Prosentase proses administrasi Kemitraan yang dilaksanakan tepat waktu per tahun

80 82 85 87 90

2 Meningkatkan pertumbuhan HKI yang diaplikasikan

3 Prosentase jumlah usulan HKI yang diproses tepat waktu per tahun

75 78 81 86 90

3.

Meningkatkan hasil layanan teknologi yang diaplikasikan di Industri dan masyarakat

4 Prosentase penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi hasil layanan teknologi yang berkualitas

80 82 85 87 90

4 Meningkatkan jumlah mitra/pengguna Industri dan Instansi Pemerintah

5 Prosentase jumlah pemasaran dan pemasyarakatan hasil rekayasa teknologi yang dilaksanakan

60 62 65 70 75

5.

Meningkatkan indeks kepuasan pelanggan

6 Prosentase Indeks kepuasan pelanggan di Sekretariat Utama

70 72 75 78 80

6 Menurunkan jumlah pegawai berprestasi yang mengundurkan diri

7 Prosentase Pegawai berprestasi yang masuk dalam Pola Karir yang tepat

60 62 65 70 75

7 Meningkatkan nilai atas laporan keuangan menuju WTP

8 Jumlah temuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

0 0 0 0 0



NO


INDIKATOR TARGET

UNIT 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.

Meningkatkan nilai atas laporan kinerja 9 Tingkat nilai capaian sangat baik atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP

A A A A A

9 Memastikan komposisi ideal Pejabat Fungsional Perekayasa sesuai peran dalam Sistem Tata Kerja Kerekayasan

10 Prosentase Kesesuaian Jumlah dan Komposisi Pegawai terhadap Komposisi Ideal

30 35 40 45 50

11 Jumlah Pegawai yang masuk dalam program peningkatan SDM per tahun.

500 600 700 800 850

12 Prosentase jumlah unit kerja yang telah mencapai target kinerja pengelolaan SDM

50 75 90 100 100

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR BPPT BPPT

Peningkatan dan Pembangunan Laboratorium BPPT Terpadu Termafaatkannya laboratorium BPPT

terpadu untuk mendukunga sistem inovasi nasional dan P3IPTEK

Laboratorium dari Klaster I s/d VI untuk : Transportasi & Produksi, Material, Proses & Konstruksi, Hankam & ICT, GeosTech, Energi serta Fasilitas lain

1 1 1 1 1



FORMULIR 2. KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NO PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar) TOTAL

ALOKASI 2010-2014

UNIT ORGANI-

SASI 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 152,27 207,63 204 ,04 243 ,30 282 ,97 1.090,21 PRIORITAS NASIONAL 40,42 101,80 87,35 88,70 90,25 408,52 a. Pengkajian dan Penerapan

Audit Teknologi (PN11) Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Litbang untuk mendukung kemandirian industri nasional

Sejumlah rekomedasi, advokasi,

sruvei dan konsultasi mengenai

audit teknologi untuk

meningkatkan efisiensi dan

efektivitas litbang

2,00 5,00 6,00 6,50 6,50 26,00 PAT

b. Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi (PN11)

Inkubasi teknologi untuk membangun antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintahan serrta tumbuhnya usaha/industri inovatif.

Sejumlah rekomendasi,

advokasi, survei dan konsultasi

mengenai inkubasi untuk

meningkatkan efisiensi dan

efektivitas litbang dan

terbangunnya sinergi antara

lembaga litbangyasa, industri

dan pemerintah

7,40 13,00 15,00 15,00 15,00 65,40 BIT

c Pengembangan Pupuk Berimbang (PN 5)

Rekomendasi Kebijakan untuk Pupuk Berimbang; Prototip pupuk mineral Fertilizer; Pilot Plant Teknologi Pupuk BCOF; Pilot Plan Produksi Pupuk Hayati Majemuk; Pilot Project Teknologi Produksi SRF

Sejumlah alih teknologi,

rekomendasi, pilot project/plant

pada SRF, Biofertilizer, mineral

sebagai Pupuk Berimbang

4,00 25,00 16,00 17,00 17,00 79,00 P2KIT, PTSM, PTB, BBIO, PTIP

d Pengembangan PLTP Skala Kecil (PN 8)

Pilot Plant PLTP 3 MW; Engineering Design Turbin untuk PLTP 5 MW

Jumlah prototype, alih teknologi sistem dan komponen Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/PLTP (alih teknologi 2 MW)

18,00 48,00 37,00 37,00 37,00 177,00 PTKKE




ALOKASI 2010-2014

UNIT ORGANI-

SASI 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

e Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air (PN 10)

Pilot Plant Teknologi Pengolahan Air (unit sistem pemanfaatan air hujan); Model SRATD (Sumur Resapan Air Tanah Dangkal/ Dalam); Software SISDA & SITPA untuk Suatu Lokasi Tertentu

Rekomendasi dan pilot plant untuk pemanfaatan sumberdaya air

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 6,25 PTL

f Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PN11)

Desain dan prototip USG; Aplikasi Ubiquitous E-Government Services sebagai FOSS; Sistem Aplikasi Perisalah Versi 2.0

Terbangun dan termanfaatkannya prototipe Perangkat PC USG Multi Chanel, Perangkat Lunak Free-Open Source Software dan Komputasi serta Sistem pengenal wicara pada Perisalah (jumlah paket prototype, advokasi, dan rekomendasi)

3,00 5,00 7,00 7,00 8,00 30,00 PTFM, PTIK

g Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global (PN 9)

Sistem MRV Nasional dan hasil kajian neraca karbon laut; Teknologi penyerapan dan penangkapan CO2 secara biologi serta pemanfaatan biomasa mikroalgae; Monitoring dan prediksi iklim dan muka air laut

Rekomendasi kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan carbon sink dan Pilot plant fotobioreaktor untuk penyerap CO2 (paket rekomendasi dan model)

2,25 3,05 3,60 2,95 3,00 14,85 UPT HB

h Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan (PNL1)

Prototipe Sistim PUNA Tipe jangkauan jarak menengah dengan Telemetry, Control and Command (TCC)

Prototipe pesawat udara nir awak 2,52 1,50 1,50 2,00 2,50 10,02 PTIPK

PRIORITAS BIDANG 47,35 37,50 65,00 71,00 75,20 296,05

i Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi

Rekomnedasi Kebijakan Penerapan Jaringan Inovasi dan Kebijakan Spesifik

Sejumlah paket rekomendasi, advokasi, sruvei dan konsultasi kebijakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang

7,20 2,00 2,00 2,00 2,00 15,20 PKIT




ALOKASI 2010-2014

UNIT ORGANI-

SASI 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

j. Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan Nila Unggul

Prototip Ikan Nila Salin Unggul; PrototipVaksin DNA Streptococcus Ikan Nila,; Prototip Protein Recombinant Growth Hormon Ikan Nila

Sejumlah rekomendasi, alih

teknologi, prototipe, pengujian

pada pengembangan benih

unggul ikan nila

1,25 1,00 1,25 1,25 1,25 6,00 PTPP

k Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan;

Prototip Teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan dan peternakan

Sejumlah rekomendasi, alih teknologi, prototipe, pengujian pada pengolahan hasil ikan dan ternak (paket prototype)

1,00 0,75 1,00 2,00 2,00 6,75 PTA

l Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa,

Teknologi bioremediasi lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan

Sejumlah rekomendasi, alih

teknologi, prottotipe, pengujian

pada Bioremediasi Lahan

Pertanian di Pulau Jawa

1,00 1,50 2,00 2,00 6,50 PTB

m. Teknologi hyperspectral untuk pemetaan sentra produksi pertanian

Teknologi Hyperspektral untuk mendukung ketahanan pangan; Kajian Akuntansi Sumberdaya Alam untuk Ketahanan Pangan

Sejumlah rekomendasi mengenai sentra-sentra produksi pertanian

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 TISDA

n. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Obat Generik dan Obat Herbal

Prototip ekstrak dan sediaan obat herbal terstandar untuk indikasi penyakit kanker dan degeneratif; Rekomendasi Teknologi proses produksi Penisilin G dan 6-APA serta Amoxicillin untuk mendukung kemandirian obat generik beta laktam

Jumlah rekomendasi, prototipe,

alih teknologi dan pengujian

untuk teknologi farmasi dan

medika, produk bahan farmasi,

alat medis

4,50 3,00 5,00 6,00 7,00 25,50 BBIOTEK, PTFM

o. Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tsunami Buoy dalam Program Nasional InaTEWS

Operasional InaBUOY TEWS sistem di perairan Indoensia

Terlaksananya pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan Pilot Plant Tsunami Buoy dalam program nasional InaTEWS (Jumlah buoy)

6,50 6,50 7,50 8,00 8,00 36,50 BTSK




ALOKASI 2010-2014

UNIT ORGANI-

SASI 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

p. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Bersih

Desain Teknologi Operasi Tenaga Listrik utk Kontrol Power Quality; Teknologi gasifikasi batubara untuk substituasi BBM dan BBG; Tersedianya Teknologi Efisiensi Energi untuk Menurunkan Elastisitas Energi Nasional

Jumlah alih teknologi untuk

perekayasaan konversi dan

konservasi energi serta sistem

kelistrikan; Jumlah HAKI,

prototipe, rekomendasi, pilot

plant, paper, Studi Kelayakan,

hasil pengujian, dan PNBP

teknologi Gasifikasi Batubara/

Biomasa; Jumlah kajian desain

& aplikasi, prototyping, studi

kelayakan, rekomendasi

kebijakan danpelaksanaan, dan

intermediasi teknologi energi

terbarukan, energy fosil dan

efisiensi energi,

4,00 6,00 6,00 7,00 23,00 PTKKE, PTPSE, B2TE,

q. Pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar rumah tangga

Prototip kompor DME Sejumlahvrekomendas pada DME untuk alternatif energi

0,50 2,00 2,50 2,50 3,00 10,50 PTPSE

r. Pengembangan listrik tenaga surya

Termanfaatkannya listrik tenaga surya

Sejumlah rekomendasi dan alih

teknologi pada pengembangan

listrik tenaga surya

2,50 2,00 2,00 2,50 9,00 PTKKE

s Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi untuk Pemerintahan dan Industri

Teknologi Communication Navigation and Surveilance /Air Traffic Management (CNS/ATM); National Innovation Network (JARSINAS)

Prototipe, alih teknologi, pengujian untuk pendukung transportasi dan kepemrintahan pada transportasi udara, sistem informasi dan akuntasi, jaringan infostructure

6,50 5,00 13,00 15,00 17,00 56,50 PTIK, IPTEKNET

t. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Untuk Transportasi Masal

Desain Kendali dan Rekomendasi Perkeretaapian; Prototip TKDN komponen otomotif dan bis

Jumlah alih teknologi, rekomendasi, prototipe, pengujian dan jasa operasional pada perkereta-apian dan otomotif

7,00 3,00 10,00 10,00 9,20 39,20 PTIST, MEPPO




ALOKASI 2010-2014

UNIT ORGANI-

SASI 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan, dan Hankam

Program revitalisasi industri gula nasional melalui peningkatan QCD & TKDN; Rekomendasi Basic Sistem Inventori Industri Baja

Jumlah rekomndasi, alih teknologi, advokasi, konsultasi,prototipe, mini plant pada otomasi industri

8,00 2,50 8,00 8,00 8,00 34,50 MEPPO, PTIM

v Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi (ICT) pertanian

Model TIK Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Prototipe untuk penerapan sistem informasi dan komunikasi untuk pertanian

0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 3,50 PTIK

w Peningkatan Kemandirian daya Saing Industri dan UMKM Berbasis Teknologi

Rekomendasi Pengkajian dan Penerapan Sistem Inovasi Daerah

Terlaksanakanya pelayanan teknologi berupa rekomendasi, alih teknologi, survei, konsultasi dan advokasi pada bidang kebijakan teknologi (paket)

3,40 2,50 3,50 4,50 4,50 18,40 PKPDS

PRIORITAS LEMBAGA 64,50 68,33 51,69 83,60 117,52 385,64

2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA

361,73 389,67 423,46 456,41 494,20 2.125,47 SETAMA

3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR BPPT

20,00 80,10 85,50 85,50 85,50 356,60

a. Peningkatan dan Pembangunan Laboratorium BPPT Terpadu

Termafaatkannya laboratorium BPPT terpadu untuk mendukunga sistem inovasi nasional dan P3IPTEK

Laboratorium dari Klaster I s/d VI untuk : Transportasi & Produksi, Material, Proses & Konstruksi, Hankam & ICT, GeosTech, Energi serta Fasilitas lain

20,00 80,10 85,50 85,50 85,50 356,60 SETAMA

TOTAL ALOKASI BPPT 2010-2014 534,00 677,40 713,00 785,21 862,67 3.572,28

PENGARAH Marzan A. Iskandar, Jumain Appe, Utama H. Padmadinata

TIM PENYUSUN

Darnanto, Dharmawan, Husni Yasin, Erry Ricardo, Atang Sulaeman, Iding Chaidir, Bambang Haryanto, Heri Sadmono, Yudi S. Garno, Sidik Boedoyo, Nyoman Djujur,

Joko Purwono, Prawoto, Kunto Ismoyo, Iwan Sudrajat, Eddy Nugroho

PENYELARAS AKHIR YBS. Sananugraha, Darnanto, Dirham Cahyono

VISI BPPT Menjadi Pusat Unggulan Teknologi Yang Memanfaatkan Kemitraan Dan Pemanfaatan Hasil Rekayasa Teknologi Secara Maksimum (100, 50, 2025)

MISI 1. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri.

2. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah. 3. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan kemandirian bangsa

renstra bppt 2010-2014 (sk) + lampiran

Documents