rensta pu.pdf
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
1/49
1
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SOLOKJl. Lintas Sumatera Km 20 Telp. (0755) 31566,Email:[email protected]
REVISI RENCANA STRATEGISDINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SOLOKTAHUN 2011 - 2015
AROSUKA 2013
mailto:31566,Email:[email protected]:31566,Email:[email protected] -
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
2/49
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana Rencana Strategis
( Renstra ) Dinas Pekerjaan Umum 2011-2015 dapat diselesaikan.
Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan karena
masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati untuk lebih
sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang-saran positif dari
berbagai pihak.
Penulisan Renstra ini tidak terlepas dari partisipasi serta dorongan moril dari
segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum mulai dari pejabat Eselon III, IV maupun
staf. Akhirnya, mudah-mudahan Renstra ini dapat menjadi pedoman dan arahan
dalam melaksanakan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun kedepan
2011-2015, Amin.
Arosuka, Februari 2014
Kepala
Ir. FATHOL BARI, MSc (Eng)
NIP. 19640515 1999003 1 010
i
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
3/49
3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Bab VI
Bab VII
...................................................................................................
...................................................................................................
Pendahuluan..............................................................................
Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum..........................
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi...................
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.................
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif...
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..................
Penutup.....................................................................................
i
ii
1
6
35
40
42
44
45
ii
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
4/49
4
BAB I
PENDAHULUAN
I.1.Latar Belakang
Rencana Strategis ( Renstra SKPD ) adalah dokumen Rencana Strategis dengan
waktu lima tahun yang disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Fungsi Renstra SKPD adalah pedoman oleh SKPD dalam pelaksanaan program /
kegiatan selama lima tahun dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Solok.
Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Solok Tahun 2011 s/d 2015 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok yang terbentuk berdasarkan Perda No. 8
Tahun 2010 adalah salah satu Dinas yang memiliki peran yang sangat penting bagi
percepatan dan perwujudan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sebagai Dinas yang membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan
otonomi daerah dibidang ke PU-an, perlu kiranya menyikapi Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten 5 (lima) tahun kedepan. Untuk memenuhi maksud tersebut
maka Dinas PU Kabupaten Solok mencoba merumuskan, dan menyusun perencanaan
strategis ( Renstra ) 5 (lima) tahun kedepan (2011 s/d 2015) untuk dijadikan sebagai
pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD untuk kurun
waktu 5 ( lima ) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah
kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi
pemerintahan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahunan. Selanjutnya SKPD dengan
berpedoman pada Renstra SKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana
Kerja ( Renja ) SKPD.
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
5/49
5
Adapun hubungan keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya
dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar.1 Hubungan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Dari bagan alir di atas dapat diuraikan bahwa proses perencanaan daerah
dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran
teknis RPJMD, disusunlah Renstra SKPD sebagai penentu arah kebijakan serta
indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan.
Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPD sebagai dokumen yang memuat
prioritas program dan kegiatan. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara
berjenjang dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
Berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD, maka setiap SKPD akan
menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja untuk pencapaian tugas pokok dan
fungsi SKPD. Setelah finalisasi Renja, akan disusun KUA dan PPAS SKPD yang
berisi uraian program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta
besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja
Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar
untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
6/49
6
I.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) mengacu kepada :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014
9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010.
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang TransparansiPenyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-
2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-
2015.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas
Pekerjaan Umum.
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
7/49
7
I.3. Maksud dan Tujuan
Melihat paradigma, kondisi dan fenomena yang terjadi saat ini, maka
perumusan dan penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk memberikan
metoda dan arahan yang jelas bagi Dinas PU dalam melaksanakan aktifitasnya
selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga hasil akhir yang diinginkan sesuai dengan
perencanaan yang disusun dalam format kebijakan Pemerintahan Kabupaten Solok
maupun dalam melayani usulan yang berasal dari bawah (masyarakat) akan dapat
diukur prioritasnya dengan patron yang ada.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Solok Tahun 2011-2015 adalah :
1. Memberikan arahan dan pedoman untuk pelaksanaan program/kegiatan
pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Solok.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.
3. Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja dinas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.
Hasil perumusan ini dapat menjadi landasan yang konsisten bagi Dinas PU
dalam menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan ketersediaan
sarana dan prasarana yang handal yang berwawasan lingkungan dalam rangka
menuju pemerintah yang baik tahun 2011 2015.
I.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra ini terbagi kedalam beberapa bab yang berisikan
materi- materi yang terdiri dari :
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan serta Sistematika Penulisan.
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas, Sumber
Daya SKPD, Kinerja Pelayanan serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Dinas PU kedepan.
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
8/49
8
Bab III Isu - isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, telaahan kebijakan kementerian/Lembaga/Provinsi,
telaahan RTRW dan kajian lingkunan hidup strategis serta penentuan isu-
isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
SKPD, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011-
2015.
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pagu indikatif.
Bab VI Indikator Kinerja Dinas PU yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Bab VII Penutup
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
9/49
9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010, tentang Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Solok mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan umum
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup
tugasnya.
2) Pemberian Perizinan dan Pelayanan Umum dibidang Pekerjaan Umum sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan
Bupati.
3) Pembinaan terhadap unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok
Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya.
Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum
memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program
Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan
program dan anggaran
b. Penyelenggaraan ketatausahaan
Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi:
urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan
masyarakat.
c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan
Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi
urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP,
dan perlengkapan
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
10/49
10
Sekretariat terdiri dari beberapa subbagian antara lain :
a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan
informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan
bahan untuk pemecahan masalah;
3) menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok
dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4) menyiapkan data statistik Dinas;
5) menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan
kerja lingkup Dinas;
6) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Dinas;7) mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat
laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
8) melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan
Dinas;
9) melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan
kegiatan pembangunan Dinas;
10)
menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan
LPPD Dinas;
11) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan; dan
12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
11/49
11
b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
1) menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan
informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan
sebagai pedoman kerja
2)
menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan
serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah
3) menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan
fungsi Sub Bagian keuangan berpedoman kepada rencana strategis
Dinas.
4) melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset dinas
5) meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
6)
menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah
ditetapkan
7) melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan
barang
8) menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan
dinas
9) melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset
10) menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak
lanjut laporan hasil pemeriksaan
11) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.
12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
1) menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan
informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan,
rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta
menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
12/49
12
3) menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan
fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada
rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah;
4)
menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan
barang;
5) mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan
kepustakaan;
6) melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat
masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja,
kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;
7)
menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan
hubungan masyarakat;
8) mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai;
9) melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Dinas;
10) menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya
aparatur;
11) menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat,
Kenaikan Gaji Berkala, pensiun, Cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri,
Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, Pendidikan
dan Pelatihan (diklat) struktural dan fungsional;
12) menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan
pemberian hukuman disiplin (punish)
13) menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur
14) menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan,
kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
15) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
16) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
13/49
13
2. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
a. penyusunan perencanaan di bidang kebinamargaan;
b. perumusan kebijakan perencanaan teknis jalan dan jambatan;
c.
pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan teknis,
pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan
jembatan;
d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan,
peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan; dan
e. pemberian rekomendasi teknis prasarana jalan dan jembatan;
Bidang Bina Marga terdiri dari :
a.
Seksi Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan;
Seksi Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pembangunan prasarana jalan dan jembatan
sebagai pedoman dan landasan kerja;
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pembangunan prasarana jalan dan jembatan serta menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;
3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan/Peningkatan
Jalan dan Jembatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ;
4) melaksanakan survey lapangan terhadap rencana jalan dan jembatan;
5)
melaksanakan penyusunan Spesifikasi teknis
6) membuat Detail Enginering Design /perencanaan teknis konstruksi
kegiatan Pembangunan /Peningkatan Jalan dan Jembatan
7) memantau pekerjaan rekanan, memberi petunjuk dan pembinaan
dilapangan;
8) melaksanakan kegiatan pembangunan /peningkatan jalan dan
jembatan;
9)
memproses pemberian rekomendasi teknis izin terhadap pemanfaatanjalan utilitas
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
14/49
14
10) membuat analisa/harga satuan bahan dan upah untuk rencana jalan dan
jembatan;
11) melaksanakan pemutakhiran Database jalan dan jembatan;
12) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai
pedoman dan landasan kerja;
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pemeliharaan jalan dan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;
3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4) mengoordinasikan program kerja pemeliharaan jalan dan jembatan ke
Propinsi dan Pusat;
5) membuat Detail Enginering Design /perencanaan teknis konstruksi
kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
6) melaksanakan penelitian dan pengkajian tentang penempatan utilitas
jalan dan jembatan;
7) melakukan pemeliharaan, terhadap jalan dan jembatan sesuai
kebutuhan;
8) melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pemanfaatan jalan kepada
masyarakat;
9) membuat analisa/harga satuan bahan dan upah untuk rencana
pemeliharaan jalan dan jembatan;
10) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
15/49
15
3. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
a. penyusunan perencanaan bidang pemukiman dan perumahan, bangunan
gedung dan prasarana lingkungan;
b.
perumusan kebijakan teknis bidang pemukiman dan perumahan, bangunan
gedung dan prasarana lingkungan;
c. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitas pemukiman dan
perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan;
d. penyelenggaraan bidang pemukiman dan perumahan, bangunan gedung
dan prasarana lingkungan;
e. pengendalian dan evaluasi program kegiatan bidang pemukiman dan
perumahan, bangunan gedung dan prasarana lingkungan.
Bidang Cipta Karya terdiri dari :
a. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan;
Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas :
1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pembangunan sebagai pedoman dan landasan
kerja;
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bangunan
Gedung dan Prasarana Lingkungan serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;
3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Bangunan Gedung dan
Prasarana Lingkungan berpedoman kepada rencana strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;
4) melaksanakan pembangunan dan menganalisis hasil pelaksanaan
kegiatan pembangunan di bidang keciptakaryaan;
5) menyusun konsep perencanaan, pembangunan, pembinaan,
pengawasan, pengendalian dan penyuluhan Bangunan Gedung dan
Prasarana Lingkungan;
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
16/49
16
6) melaksanakan koordinasi dalam pengaturan dan pemberian
rekomendasi perizinan pembangunan baik dengan bidang tata ruang
dan pengembangan kawasan maupun dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah terkait;
7) melakukan pemantauan evaluasi perkembangan sarana di bidang
teknik prasarana lingkungan yang meliputi Kampung Improvement
Program (KIP)/perbaikan kampung, perbaikan lingkungan pasar dan
trotoar;
8) melaksanakan pembangunan prasarana lingkungan;
9) melaksanakan penyuluhan prasarana lingkungan;
10) melakukan pembangunan dan rehab berat saluran primer dan skunder;
11)
melaksanakan normalisasi drainase
12) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas
13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
b. Seksi Perumahan dan Pemukiman
Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas :
1)
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan perumahan dan pemukiman sebagai pedoman
dan landasan kerja;
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
perumahan dan pemukiman serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;
3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perumahan dan Pemukiman
berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4) membuat konsep perencanaan perumahan dan pemukiman,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan perumahan dan
pemukiman;
5) memberikan rekomendasi teknis perizinan terhadap site plan rencana
pembangunan perumahan;
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
17/49
17
6) melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
dalam pelaksanaan program perumahan dan pemukiman;
7) melaksanakan pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman
serta penyuluhan perumahan dan pemukiman;
8) pembuatan Database perumahan dan prasarana pemukiman berupa
drainase dan jalan akses perumahan;
9) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
4. Bidang Sumber Daya Air
Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
a. penyusunan perencanaan bidang sumber daya air;
b. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
c. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi bidang sumber daya air;
d. penyelenggaraan bidang sumber daya air; dan
e. pengendalian dan Evaluasi bidang Sumber Daya Air.
Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
a.
Seksi Irigasi;
Seksi Irigasi mempunyai tugas :
1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan irigasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan irigasi
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3)
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerjaberdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi irigasi berpedoman kepada
rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah;
4) menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dan
pemeliharaan irigasi untuk mengetahui tingkat pelayanan pembagian
air secara tepat guna;
5) menyusun rancangan usulan pembangunan dan pemeliharaan jaringan
irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna air irigasi;
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
18/49
18
6) melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pemeliharaaan irigasi
kepada masyarakat agar jaringan yang dibangun dapat terpelihara
dengan baik;
7) melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan,
pemeliharaan dan pemanfaatan pengairan sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan;
8) memproses pemberian rekomendasi teknis izin di bidang pengairan;
9) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan
pemanfaatan pengairan agar tercapai tujuan sebagaimana yang telah
direncanakan;
10) melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
dalam pembangunan irigasi;
11) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;
12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
b. Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :
1)
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pengairan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
Penatagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah;
3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Penatagunaan dan
Pengelolaan Sumber Daya Air berpedoman kepada rencana strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;
4) menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan penatagunaan dan
pengelolaan sumber daya air untuk mengetahui tingkat penatagunaan
dan pengelolaan sumber daya air secara tepat guna;
5) menyusun rencana kegiatan operasi jaringan Irigasi, pengelolaan
sungai, embung, danau dan sumber air lainnya;
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
19/49
19
6) menyusun rencana kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sungai,
embung, danau dan sumber air lainnya;
7) menyusun rencana kegiatan survey, design pembangunan dan
pemeliharaan sungai, embung dan sumber air lainnya;
8) membuat analisa/harga satuan bahan dan upah untuk kegiatan
operasional irigasi, sungai, danau, embung dan sumber air lainnya;
9) menyiapkan bahan dalam operasional irigasi, sungai, danau, embung
dan sumber air lainnya;
10) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan
pemanfaatan pengairan agar tercapai tujuan sebagaimana yang telah
direncanakan;
11)
membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;
12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
5. Bidang Pengembangan Kawasan
Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi :
a. penyusunan perencanaan bidang pengembangan kawasan;
b.
perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan;
c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang pengembangan
kawasan;
d. penyelenggaraan bidang pengembangan kawasan;
e. pengendalian dan evaluasi bidang pengembangan kawasan.
Bidang Pengembangan Kawasan terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Kawasan Perkotaan
1)
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai
pedoman dan landasan kerja;
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan
perencanaan keciptakaryaan serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
20/49
20
3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengembangan Kawasan
Perkotaan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4) menganalisa hasil perencanaan pengembangan kawasan perkotaan
terhadap dampak lingkungan;
5) menganalisa hasil perencanaan pengembangan kawasan perkotaan
dan menyesuaikan dengan petunjuk-petunjuk/standard yang
dikeluarkan Pemerintah;
6) melaksanakan monitoring terhadap aplikasi perencanaan dilapangan
dan melakukan evaluasi;
7)
membuat program dan perencanaan yang berhubungan dengan
pengembangan kawasan perkotaan berupa pertamanan, air bersih,
Sanitasi dan drainase di Kawasan perkotaan;
8) melakukan monitoring terhadap kegiatan pembangunan taman, air
bersih, sanitasi dan drainase dikawasan perkotaan sesuai ketentuan
yang berlaku;
9) melakukan pendataan ulang akan pelayanan air bersih, sanitasi,
drainase perkotaan di kawasan perkotaan;
10) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pelaksana Pengawasan;
11) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
b. Seksi Pengembangan Kawasan Nagari
Seksi Pengembangan Kawasan Nagari mempunyai tugas :
1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan Pengembangan Kawasan Nagari sebagai
pedoman dan landasan kerja;
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan
perencanaan keciptakaryaan serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
21/49
21
3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengembangan Kawasan Nagari
berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4) menganalisa hasil perencanaan pengembangan kawasan nagari
terhadap dampak lingkungan ;
5) menganalisa hasil perencanaan pengembangan kawasan nagari dan
menyesuaikan dengan petunjuk-petunjuk/standard yang dikeluarkan
Pemerintah;
6) memeriksa usulan perencanaan pengembangan kawasan nagari yang
disampaikan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah;
7) melaksanakan monitoring terhadap aplikasi perencanaan dilapangan
dan melakukan evaluasi;
8) membuat program dan perencanaan yang berhubungan dengan
pengembangan kawasan nagari berupa air bersih, Sanitasi dan drainase
di Kawasan Nagari;
9) melakukan Monitoring terhadap kegiatan Air bersih, Sanitasi dan
drainase sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10)melakukan pendataan ulang pelayanan air bersih, sanitasi, drainase
perkotaan di kawasan nagari
11)membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
12)melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
6.
Bidang Tata RuangBidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
a. penyusunan perencanaan bidang tata ruang;
b. perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang;
c. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi bidang tata ruang;
d. penyelenggaraan bidang tata ruang; dan
e. pengendalian dan evaluasi bidang tata ruang.
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
22/49
22
Bidang Tata Ruang terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang
Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai
tugas :
1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tata ruang sebagai pedoman dan landasan kerja;
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Pemanfaatan
dan Pengendalian Tata Ruang berpedoman kepada rencana strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;
4) melaksanakan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data fisik
untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan Daerah secara
mikro;
5) menyusun rencana teknis perkembangan pemanfaatan ruang ibukota
kabupaten dan kecamatan dalam bentuk kawasan khusus dan Rencana
Tata Ruang Kota (RTRK), master plan kawasan khusus dan Rencana
Umum Tata Ruang (RUTR) kecamatan yang disesuaikan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
6) membuat usulan perencanaan dan pengembangan kota sebagai bahan
untuk menyusun program-program pembangunan berikutnya;
7) memberi rekomendasi peruntukan lahan terhadap Surat Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan dikeluarkan;
8) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan dan
pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun non pemerintah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
23/49
23
b. Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum
Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU ) mempunyai tugas :
1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tata bangunan sebagai pedoman dan landasankerja;
2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan LPJU
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3) menyusun rencana,program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi LPJU berpedoman kepada
rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum;
4) melaksanakan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data untuk
penempatan pemasangan penerangan jalan;
5)
melaksanakan program pemasangan baru, pengawasan dan
pengendalian penerangan jalan;
6) melakukan pemantauan dan evaluasi penempatan tiang dan lampu
dalam rangka penerangan jalan;
7) membuat rancangan penempatan dan pemanfaatan lampu jalan;
8) melaksanakan survey kelapangan dalam pemasangan jaringan baru
lampu jalan;
9) memproses rekomendasi teknis penerbitan izin pemasangan jaringan
baru lampu jalan;10) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap
perencanaan dan pemasangan jaringan lampu jalan;
11) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Selain jabatan struktural seperti hal tersebut diatas, Dinas Pekerjaan umum
Kabupaten Solok juga dilengkapi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
(UPTD). Secara organisasi UPTD tersebut bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Dinas. UPTD tersebut terdiri dari :
1) UPT Pengendalian Mutu yang merupakan unsur pembantu pelaksana teknis
Dinas dibidang Pengendalian Mutu.
2) UPT Pengelola Peralatan dan Perbekalan, merupakan unsur pembantu
pelaksanaan teknis Dinas di Bidang Peralatan dan Perbekalan.
3) UPTD I, II, III, dan IV, merupakan unsur Pembantu pelaksana Dinas di
Wilayah Kerjanya.
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
24/49
21
2.2
Sumber Daya Dinas PU
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Untuk Tahun 2013, jumlah pegawai ( SDM ) Dinas Pekerjaan Umum
adalah sebanyak 202 orang, yang terdiri dari 170 orang PNS, 1 orang Pegawai
Tidak Tetap dan 31 orang Pegawai Sukarela. Dari 170 orang PNS yang
terdapat di Dinas Pekerjaan Umum memiliki pangkat dan golongan yang
bervariasi seperti terlihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas PU Menurut Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH ORANG (%)
1
2
3
4
IV
III
II
I
4
90
64
12
2,35
52,94
37,65
7.06
Jumlah 170 100
Selanjutnya kondisi PNS di Kantor Dinas PU Kab. Solok tahun 2013
berdasarkan tingkat pendidikan seperti terlihat pada tabel 2.2.
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai PU Menurut Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH ORANG (%)
1
2
3
4
5
6
SD
SLTP
SLTA
SARJANA MUDA (DIII)
SARJANA (S1)
PASCA SARJANA
8
11
97
12
36
6
4,71
6,47
57,06
7,06
21,18
3,53
Jumlah 170 100
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
25/49
22
Disamping pendidikan formal, jumlah PNS yang telah mengikuti
pendidikan dan latihan (Diklat) dan fungsional seperti terlihat pada tabel 2.3. dan
2.4.
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas PU Menurut Diklat PenjenjanganYang Pernah Diikuti.
NO DIKLAT + PIM
JUMLAH
ESELON
JUMLAH YG
TELAH DIKLAT (%)
1
2
3
4
Tingkat IV
Tingkat III
Tingkat II
Tingkat I
25
6
1
-
25
3
1
-
100
50
100
Jumlah 32 29
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Dinas PU Menurut Diklat Fungsional
Yang Pernah Diikuti.
NO DIKLAT FUNGSIONALJUMLAH
ORANG
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bendaharawan
Perencanaan Umum
Diklat Teknis ke-PU-an
Diklat Manajemen Proyek
Pengendalian Mutu/Labor
Peralatan Berat
Pengawasan/Supervisi
Kepegawaian & Kinerja
Pengukuran
9
4
81
8
9
5
23
8
4
5,1
2,3
45,7
4,5
5,1
2,8
13,0
4,5
2,3
Total 151 85,3
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas PU juga dilengkapi dengan
sarana dan prasarana pendukung, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sarana
dan prasarana tersebut dapat dilihat pada table 2.5 berikut:
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
26/49
23
Tabel 2.5. Daftar Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua
NO
SPESIFIKASI BARANG Asal /Cara
PerolehanBarang
TahunBeli/
Perolehan Satuan
Keadaan Barang
Nama/Jenis BarangMerk /Type
B RR RB
1 Toyota Kijang Kijang 1996 Unit 1 - -
2 Toyota Kijang Kijang 1992 Unit 1 - -
3 Toyota Land Causer L.Caner 1990 Unit 1 - -
4 Toyota Kijang Pick Up Kijang 1990 Unit 1 - -
5 Isuzu Panter Panter 2006 Unit 1 - -
6 Isuzu Panter Panter 2006 Unit 1 - -
7 Honda CB. 100 Honda 1977 Unit 1 - -
8 Honda CB. 100 Honda 1980 Unit - 1 -
9 Honda CG. 100 Honda 1980 Unit - 1 -
10 Honda GL. Max Honda 1988 Unit 1 - -
11 Honda Gl. Max Honda 1988 Unit 1 - -
12 Honda Win. 100 Honda 1988 Unit - 1 -
13 Honda Win. 100 Honda 1988 Unit - 1 -
14 Honda Win. 100 Honda 1988 Unit - 1 -
15 Honda CG. 100 Honda 1989 Unit - 1 -
16 Z Suzuki A 100 Honda 1989 Unit - 1 -
17 Honda Win 100 cc Honda 1989 Unit 1 - -
18 Honda Win. 100 Honda 1990 Unit 1 - -
19 Honda Win. 100 Honda 1990 Unit - 1 -
20 Honda Win. 100 Honda 1990 Unit 1 - -
21 Honda Win. 100 Honda 1992 Unit 1 - -
22 Honda Gl. Pro Honda 1993 Unit 1 - -23 Honda Win. 100 Honda 1993 Unit 1 - -
24 Honda Gl. Pro Honda 1993 Unit 1 - -
25 Honda Gl. Pro Honda 1993 Unit - 1 -
26 Honda Gl. Pro Honda 1993 Unit - 1 -
27 Honda Gl. Pro Honda 1993 Unit - 1 -
28 Honda Gl. Pro Honda 1993 Unit - - 1
29 Honda Win. 100 Honda 1993 Unit - 1 -
30 Honda Win. 100 Honda 1993 Unit - 1 -
31 Honda Gl. Pro Honda 1993 Unit - 1 -
32 Honda Win. 100 Honda 1994 Unit 1 - -
33 Honda Win. 100 Honda 1994 Unit 1 - -
34 Honda Astrea Star Honda 1994 Unit 1 - -
35 Honda Win. 100 Honda 1994 Unit 1 - -
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
27/49
24
NO
SPESIFIKASI BARANG Asal /Cara
PerolehanBarang
TahunBeli/
PerolehanSatuan
Keadaan Barang
Nama/Jenis BarangMerk /Type
B RR RB
36 Honda Win. 100 Honda 1994 Unit 1 - -37 Honda Win. 100 Honda 1994 Unit 1 - -
38 Honda Win. 100 Honda 1994 Unit - 1 -
39 Honda Win. 100 Honda 1994 Unit - 1 -
40 Honda Win. 100 Honda 1995 Unit 1 - -
41 Honda Win. 100 Honda 1995 Unit 1 - -
42 Honda Win. 100 Honda 1995 Unit 1 - -
43 Honda GL. Pro Honda 1995 Unit 1 - -
44 Honda Win. 100 Honda 1995 Unit 1 - -
45 Honda Win. 100 Honda 1995 Unit 1 - -
46 Honda Gl. Max Honda 1995 Unit - - 1
47 Honda Win. 100 Honda 1995 Unit - 1 -
48 Honda GL. Pro Honda 1997 Unit 1 - -
49 Honda Gl. Pro Honda 1997 Unit 1 - -
50 Honda Gl. Pro Honda 1997 Unit 1 - -
51 Honda Win. 100 Honda 1997 Unit 1 - -
52 Honda Win. 100 Honda 1997 Unit - 1 -
53 Honda Gl. Pro Honda 1997 Unit - 1 -
54 Honda Win. 100 Honda 1998 Unit 1 - -
55 Honda Win. 100 Honda 2000 Unit 1 - -
56 Honda Win. 100 Honda 2000 Unit 1 - -
57 Honda Mega Pro Honda 2006 Unit 1 - -
52 Honda Mega Pro Honda 2006 Unit 1 - -
53 Mega Pro 1600 cc Honda APBD 2007 Unit 1 - -
54 Revo Recing Honda APBD 2007 Unit 1 - -
55 Honda Mega Pro Honda APBD 2008 Unit 1 - -56 Honda Mega Pro Honda APBD 2008 Unit 1 - -
57 Honda Supra x/ Recing Honda APBD 2008 Unit 1 - -
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
28/49
25
Tabel 2.6 Daftar Alat-Alat Berat Dinas PU
NO
SPESIFIKASI BARANGAsal /Cara
Perolehan
Barang
TahunBeli/
Perolehan
Satuan
Keadaan Barang
Nama/Jenis Barang Merk / Type B RR RB
1 Dump Truk Izusu APBN - Unit - 1 -
2 Dump Truk Izusu APBN - Unit - - 1
3 Truk Toyota APBD - Unit 1 - -
4 Truk Tinja Mitsubishi APBD 2004 Unit 1 - -
5 Dump Truk Mitsubishi APBD 2006 Unit 1 - -
6 Truck Maitenen Hino FC/142KA 1989 Unit 1 - -
7 Dump Truck Isuzu NPR 1989 Unit 1 - -
8 Dump Truck Hino FC. 141 KA 1989 Unit 1 - -
9 Dump Truck Hino FC. 141 KA 1989 Unit 1 - -
10 Cargo Truck Mitsubisi APBD 2008 Unit 1 - -
11 Motor Greder Mitsubisi HG. 3 H 1980
12 Motor Greder Komatsu GD. 31 1982 Unit - 1 -
13 Motor Greder Komatsu GD. 31 1982 Unit - 1 -
14 Whell Loader Kabel Co Kl.300 1982 Unit - 1 -
15 Tire Roller Sakai Ts 150 1982 Unit - 1 -
16 Vib Roller 4T Sakai SW 40 1982 Unit 1 - -
17 Vib Roller 4T Sakai SW 40 1982 Unit 1 - -
18 Vib Roller 4T Tandem Borafa MG. 7 1982 Unit 1 - -
19 Stampel Tokuder ST. 80 1982 Unit - - 1
20 Air Comnforesor Atlas Copresor 1989 Unit 1 - -
21 Air Comnforesor Atlas Copresor 1982 Unit - - 1
22 Mesin Gilas 6 Ton Barata MV. GP. - Unit 1 - -
23 Mesin Gilas GT Barata MV. GP. - Unit 1 - -
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
29/49
26
NO
SPESIFIKASI BARANGAsal /Cara
Perolehan
Barang
TahunBeli/
Perolehan
Satuan
Keadaan Barang
Nama/Jenis Barang Merk / Type B RR RB
24 Mesin Gilas GT Barata MV. GP. - Unit 1 - -
25 Mesin Gilas GT Barata MV. GP. - Unit - - 1
26 Mesin Gilas 2,5 Barata M - Unit - - 1
27 Mesin Gilas 2,5 Barata M - Unit 1 - -
28 Exavator APBD 2006 Unit 1 - -
29 Vibro roller APBD 2008 Unit 1 - -
Tabel 2.7. Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor
NoJenis Barang / Nama
Barang
Merk/
ModelUkuran Bahan
JumlahBarang
Keadaan Barang
BaikKurangBaik
RusakBerat
RUANGAN : SEKRETARIAT
1 Meja Biro Kayu 2 2 - -
2 Meja 1/2 Biro Kayu 7 7 - -
3 Kursi Putar Pake Tangan 4 4 - -
4 Kursi Hijau Besi 9 9 - -
5 Computer 1 1 - -
6 Printer 5 2 - 3
7 Almari Besi 1 1 - -
8 Filing Kabinet 1 - 1 -
9 Almari Arsip 5 5 - -
10 Almari Arsip Panjang 2 2 - -
11 Almari Arsip Pendek 1 1 - -12 Dispenser 1 1 - -
13 Telpon Paralel 1 1 - -
14 Meja Komputer 1 1 - -
15 Mesin Tik 1 - - 1
RUANGAN : Kepala Dinas
1 Meja - Biro Kayu 1 1
2 Meja Rapat - - Kayu 1 1
3 Almari Panjang - - Kayu 2 2
4 Almari Arsip - - Kayu 1 1
5 Kursi Fantoni - Besi 8 8
6 Kursi Putar Tinggi Yubi - Besi 1 1
7 Meja Samping - - Kayu 1 1
8 KursiAngote
k- - 3 3
9 Telepon - - - 1 1
10 Faximile Panasonik - - 1 1
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
30/49
27
NoJenis Barang / Nama
Barang
Merk/
ModelUkuran Bahan
JumlahBarang
Keadaan Barang
BaikKurangBaik
RusakBerat
11 Televisi Polyponik - - 1 1
12 Kursi Tamu - - Kayu/Jepara2 2
13 Kulkas Nasional - - 1 1
14 Jam Dinding - - - 1 1
15 Lambang Negara - - - 1 1
16 Gambar Presiden - - - 1 1
17 Gambar Wakil Presiden - - - 1 1
18 Piala - - - 7 7
19 AC Ruangan Toshiba - - 1 1
20 Camera digital Toshiba - - 1 1
21 Computer Samsung - - 1 1
22 Gambar Bupati - - - 1 123 Gambar Wakil Bupati - - - 1 1
24 Dinding rotan - - - 1 1
25 Printer Canon - - 1 1
26 Papan Struktur - - - 1 1
27 Tempat Kain - - - 1 1
RUANGAN :AJUDAN / ADC
1 Almari Arsip (Piala) - Kayu 1 1 - -
2 Kursi Putar Pake Tangan Futura Busa 1 1 - -
3 Jam Dinding Galaxy - 1 - 1 -
4 Kursi Tamu - Sabiro Kayu 1 1 1 -
5 Meja -1/2Biro
Kayu 2 2 - -
6 Alat Pengeras Suara - Besi 1 1 - -
7 Telepon Paralel Philip - - 2 - 1 1
8 Telepon - - 1 1 - -
9 Piala - - 31 31 - -
10 Meja Komputer - - 31 31 - -
RUANGAN : PENGEMBANGAN K AWASAN
1 Computer - - 1 1 - -
2 Printer - - 1 1 - -
3 Meja Biro - 1 1 - -
4 Meja1/2Biro
- 16 16 - -
5 Kursi Putar Pake Tangan - - 3 3 - -
6 Kursi hijau - - 7 7 - -
7 Kursi Kayu - - 4 4 - -
8 Almari Arsip - - 2 2 - -
9 Kursi Putar Tinggi - - 1 1 - -
10 Meja Gambar - - 4 4 4 -
11 Telepon Paralel - - 1 - 2 -
RUANGAN :BINA MARGA
1 Computer - 5 4 1 -
2 Printer - 4 4 - -
3 Meja Biro 3 3 - -
4 Meja 1/2 Biro 31 31 - -
5 Almari Arsip - 13 10 3 -
6 Meja Competer - 2 2 - -
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
31/49
28
NoJenis Barang / Nama
Barang
Merk/
ModelUkuran Bahan
JumlahBarang
Keadaan Barang
BaikKurangBaik
RusakBerat
7 Kursi Putar Pake Tangan - 8 8 - -
8 Kursi Putar - - - - -9 Kursi Hijau - 14 14 - -
10 Kursi Kayu - 6 6 - -
11 Laptop - 1 - - 1
12 Kursi Putar Tinggi 2 2 - -
RUANGAN : BIDANG CIPTA KARYA
1 Computer 2 2 - -
2 Printer 2 3 - -
3 Laptop 2 2 - -
4 Printer A3 Epson T1100 1 1 - -
5 Mesin Tik Besar 1 1 - -6 Mesin Tik Kecil 1 1 - -
7 Meja 1/2 Biro 19 24 - -
8 Meja Biro 4 5 - -
9 Kursi Putar Pake Tangan 5 7 - -
10 Kursi Hijau 14 16 - -
11 Kursi Putar Tinggi 1 8 - -
12 Kursi Kayu 14 7 - -
13 Almari Kayu 2 1 1 -
14 Jam Dinding 1 - 1 -
15 Almari Arsip 7 5 2 -
RUANGAN : BIDANG SUMBER DAYA AIR
1 Meja Setengah Biro Kayu 18 23
2 Kursi Rapat FuturaStalesti
l34 28
3 Brankas Lion Besi 1 1
4 Kursi Putar Kepala Busa 2 2
5 Mesin Tik "17 Royal 1 1
6 Lemari Arsip Kaca 2 Pintu Kayu 3 1
7 Lemari Kayu Kaca 2 Pintu Kayu 1
8 Jam Dinding Robin 1 1
9 Almari Besi Lion 3 610 Filing Kabinet Mustang Besi 2 2
11 Filing Kabinet Datascrip Besi 1 1
12 Filing Kabinet President Besi 1 1
13 Lemari Drawing Book Dataplon Besi 2 2
14CPU Intel Core Duo 2,66GHZ
Galaxy 1 2
15 Camera Digital 1 1
16 Meja Rapat 1 1
17 Meja Setengah Biro 4 4
18 Meja Biro 2 2
19 Meja Kerja Biro + LemariKecil
1 1
20 Lemari Besi 1 1
21 Kursi Putar Kepala 1 1
22 Lemari Besi Mustang 1 1
23 Papan Struktur Besar 1 1
24Papan WhiteboardMenengah
1 1
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
32/49
29
NoJenis Barang / Nama
Barang
Merk/
ModelUkuran Bahan
JumlahBarang
Keadaan Barang
BaikKurangBaik
RusakBerat
25 Meja Komputer 1 1
26 Kursi Putar Menengah Fantoni 3 3
27Kursi Putar TanpaTangan
Donati 2 2
28 Jam Dinding Top 1 1
29CPU Pentium IV 2,40GHZ
1 1
30 Monitor "17 1 1
31CPU Pentium IV 3,00GHZ
1 1
32 Monitor "17 1 1
33 Meja Komputer Factor 1 1
34 Printer LaserjetHP
Laserjet
2 2
35 Speaker KomputerAltecLansing
1 1
36 Printer DeskjetCanonHP 258
1 1
37 Printer DeskjetHP
Deksjet1 1
RUANGAN : BIDANG TATA RUANG
1 Meja Setengah Biro 6 6
2 Mesin Tik Besar "17 Royal 1 1
3 Kursi Rapat Futura 10 10
4 Kursi Kayu 2 2
5 Lemari Arsip Sorong 2Pintu
1 1
6CPU Pentium IV 3,00GHZ
1 1
7 Kursi Putar Menengah Fantoni 1 1
8Kursi Putar TanpaTangan
Uchiwa 2 2
9 Meja Setengah Biro 3 1
10 Meja Biro 1 1 - -
11 Mesin Tik "13Olympi
a1 1
12 Monitor "17 Samsung 1 1
13 Jam Dinding Robin 1 1RUANGAN : Lepas Lantai. I
1 Almari - - 2 2 - -
2 Tangga -Almuni
um2 - - 2
3 Almari besi Tinggi Besi 2 2 - -
4 Lemari Arsip Besi President Besi 1 1
5 Lemari Pajang Kaca Kayu 1 1
6 Kursi Biasa Kayu 4 -
7Papan PengumumanBesar
1 1
8 Lemari Besi Unifal Besi 1 19
Photo BangunanBerbingkai
7 7
RUANGAN :Bendahara Sekretariat
1 Lemari Kayu 3 Pintu Kayu 1 1
2 Lemari Kayu 2 Pintu Kayu 1 1
3 Kursi Rapat Futura 4 5
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
33/49
30
NoJenis Barang / Nama
Barang
Merk/
ModelUkuran Bahan
JumlahBarang
Keadaan Barang
BaikKurangBaik
RusakBerat
4 Lemari Besi Mustang 1 1
5 Lemari Arsip Kaca 2 Pintu Kayu 1 1
6Kursi Putar TanpaTangan
Uchiwa 1 1
7 Kursi Putar Menengah Kyowa 1 1
8 Kursi Tinggi Pake TanganLux
Glasic- 1 1
9 Meja 1/2 Biro Kayu 4 4
10 Kaca Hias 1 1
11 Jam Dinding 1 1
12 Mesin Tik "17 Royal Besi 1 1
13 UPS Kecil ICA 1 1
14 UPS Besar ICA 1 1RUANGAN : RUANG TAMU LANTAI DUA
1Sofa Tamu Jati UkirCoklat + Meja
Kayu 1 1
2 Televisi "21 Polytron 1 1
3 Lemari Arsip Kaca 2 Pintu Kayu 3 3
4 Lemari BesiMusta
ngBesi 2 2
5 Teralis Televisi 1 1
6 ReceiverGoldsa
tBesi 1 1
7
Papan Data Whiteboard
Besar 3 38 Sofa Tamu + Meja 1 Set 1 Set
RUANGAN : Kassubag Keuangan & Monev
1 Meja Setengah Biro 1/2 Biro 10 10
2 Kursi Putar Pake Tangan 2 2
3 Kursi Rapat Futura Biasa Besi 6 9
4 Almari Besi 1 1
5 Filing Kabinet 2 2
6 Lemari Kaca 2 Pintu 3 3
7 CPU Intel Core 2 Duo 2 2
8 Printer LaserjetHP
LaserjetP1102
2 3
9 Meja Computer 3 3
10 Kursi Putar KepalaBigStar
1 1
11 UPS ICA 1 1
12 Meja 1/2 biro 1/2 biro Kayu 7 6
13Kursi Putar TanpaTangan
Uchiwa Tinggi Busa 1 1
14 Kursi Coklat - Kayu 6 6 - -
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
34/49
31
NoJenis Barang / Nama
Barang
Merk/
ModelUkuran Bahan
JumlahBarang
Keadaan Barang
BaikKurangBaik
RusakBerat
15 Meja Setengah Biro 2 2
16 Meja Setengah Biro 1 1
17 Meja Biro 1 1
18 LCD Monitor "17 Samsung 2 2
19 Printer LaserjetHP
Laserjet1020
1 1
20 Speaker KomputerSonicGear
1 1
21 Kursi Putar Menengah Fantoni 1 1
22Lemari Arsip KayuRendah 3 Pintu
1 1
23 Kursi Rapat Futura 1 1
24Kursi Putar TanpaTangan
Uchiwa 1 1
RUANGAN : OPERATION ROOM
1 Meja rapat Kayu 8 8 4
2 Kursi rapat Futura Besi 55 55
3 Kursi Besi 2 2
4 Meja PimpongTournament
Besi 1 1
5 AC National Besi 1 1
6 AC Teco Besi 1 1
7 Lambang negara garuda 1 1
8 Tempat tidur lipat Busa 1 1
9 Speaker Jamo Besi 4 4
10 Lemari kayu kaca 2 pintu Kayu 1 1
11Rak arsip kaca sorong 2pintu
Kayu 1 1
12 SpeakerCB-
Acoustic2 2
13Rak arsip kayu sorong 3pintu
1 1
14 Lemari besi Asahi 1 1
15 Kursi rapat Futura 70 70
16 Lemari kayu kaca 2 pintu 1 1
17 Lemari kayu 3 pintu 1 1
18 Vacum cleaner besar Elextrolex 1 1
19 Meja setengah biro 1 1
20 Monitor "14SamsungSyn
Master1 1
21 Papan whiteboard besar 1 1
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
35/49
32
2.3
Kinerja Pelayanan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor : 8 Tahun 2010,
dimana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat mempunyai peran yang cukup besar dalam penyediaan
dan pengelolaan Infrastruktur yang merupakan roda penggerak pertumbuhan
ekonomi dan memperlancar kegiatan sektor transportasi sebagai tulang punggung
pendistibusian barang dan orang. Maka kinerja Dinas PU diukur berdasarkan
pembangunan infrastruktur yang direalisasikan setiap tahunnya.
Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja
pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap
Indikator Kinerja Khusus (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Solok dapat dilihat pada tabel 2.8 dan tabel 2.9 berikut.
Analisis kinerja pelayanan juga dapat diketahui melalui identifikasi hasil
capaian kinerja menurut rentang capaian kinerja sesuai dengan kategori capaian
kinerja. Rentang capaian kinerja 85 % s/d > 100 % adalah kategori sangat baik,
rentang 70 % s/d
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
36/49
33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
2.4.1. Bidang Bina Marga
Tantangan bagi bidang bina marga antara lain penataan jaringan jalan
Kabupaten Solok yang belum sesuai dengan Undang-Undang RI No. 38 Tahun
2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006 tentang
Jalan, pengelolaan sistem informasi jalan (leger) yang belum tersedia, belum
adanya akses jalan yang cukup bagi nagari-nagari tertinggal dan sangat tertinggal,
dan prioritas Kementrian PU mewujudkan jalan mantap daerah sebesar 60%.
2.4.2. Bidang Sumber Daya Air
Irigasi adalah sarana yang sangat dipengaruhi oleh alam (cuaca). Kondisi
saat ini tenaga operasional (Penjaga Pintu Air) sangat kurang sekali, sehingga
mengakibatkan sarana yang ada sering rusak karena banjir dan untuk dimasa yang
akan datang diharapkan penambahan tenaga operasional untuk menjaga sarana
irigasi.
2.4.3. Bidang Cipta Karya
Masih banyaknya rumah penduduk yang tidak layak huni, kondisi jalan
lingkungan yang rusak, dan perlunya peningkatan prasarana pendukung aktifitasekonomi (pasar). Untuk mengatasi hal ini secara bertahap selalu dialokasikan dana
untuk perbaikan prasarana infrastruktur dengan dana APBD Kabupaten Solok
serta berupaya untuk mendapatkan bantuan dari dana APBD Propinsi dan APBN.
Karena keterbatasan dana yang ada maka program pembangunan dan rehabilitasi
infrastruktur saat ini berdasarkan skala prioritas.
2.4.4. Bidang Pengembangan Kawasan
Kondisi pelayanan pada bidang Pengembangan Kawasan saat ini yaitu
pada penyediaan air bersih dengan system perpipaan 32% diharapkan pada tahun
2015 pelayanan telah mencapai 70%. Kondisi pada pelayanan sarana sanitasi saat
ini mencapai 24,70% diharapkan pada tahun 2015 mencapai 65%.
Tantangan yang dihadapi Bidang Pengembangan Kawasan antara lain,
penduduk yang tinggal menyebar dan sulitnya mendapat sumber air bersih yang
memadai dan dekat ke pemukiman masyarakat, masih rendahnya kesadaran
masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat, serta terbatasnya keuangan daerah
untuk pengembangan kawasan.
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
37/49
34
2.4.5. Bidang Tata Ruang
Pesatnya laju pembangunan di era otonomi daerah saat ini menjadi
tantangan bagi pemerintah daerah khususnya bidang tata ruang untuk melahirkan
produk perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan
dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok. Produk
Perencanaan yang ada saat ini kebanyakan hanya menjadi pelengkap pustaka dan
hanya menjadi slogan semata. Hal ini dikarenakan produk perencanaan yang ada
tidak membumi dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Solok, sehingga
pelaksanaannya sangat sulit untuk direalisasikan. Hal ini juga menjadi tantangan
bagi kita untuk melahirkan produk perencanaan yang sesuai, sehingga
pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah
dibuat. Yang menjadi tantangan di bidang Tata Ruang yaitu kurangnya
ketersediaan tenaga ahli bidang penataan Ruang, Lingkungan, Arsitektur dan
Kelistrikan, sehingga control terhadap produk perencanaan dan pengelolaan LPJU
kurang maksimal. Peluang pelayanan yang dapat dilakukan dengan proses
rekrutmen sumber daya manusia sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan,
pelatihan dan pendidikan.
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
38/49
35
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pu
Penyusunan Renstra 20112015 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi
lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki
nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalammenyusun rencana program dan kegiatan pembangunan.
Adapun permasalahan permasalahan serta faktor faktor yang
mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum antara lain :
1. Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan terutama didaerah tertinggal
yang belum memadai
2.
Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi
3. Masih rendahnya penataan pemukiman di pedesaan dan diperkotaan
4. Masih lemahnya kualitas pembangunan infrastruktur
5. Masih banyaknya rumah masyarakat yang tidak layak huni
6. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi di masyarakat
7. Masih banyaknya bangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak
memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan
8. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan
ruang
9. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah
10.
Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan
kompetensi yang diinginkan
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
39/49
36
3.2.
Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi Pemerintahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu sampai 2015,
adalah Terwujudnya pemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera
, dari visi tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok berusaha mencapai
visi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasara umum yang dilaksanakan
dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, demokratis, akuntanilitas,
efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi membangun konsensus, anti
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Misi Kabupaten Solok dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan
tersebut antara lain:
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan taat
hukum
2. Meningkatkan kehidupan yang agamais, bermoral dan berbudaya
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan
perekonomian terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan.
4. Menciptakan pendidikan berkualitas
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
6. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di segala bidang
7. Mengembangkan pembangunan kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan
perempuan
8. Membangun Kepariwisataan
Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Solok, Dinas Pekerjaan
Umum tak lepas dari hambatan-hambatan, antara lain terbatasnya dana dari
anggaran yang ada, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada skala prioritas,
masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dapat
diandalkan pada masing-masing bidang, masih kurangnya rekanan yang
profesional dibidang konstruksi, selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat
juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
40/49
37
3.3.
Telaahan RPJMD
Isu-isu strategis Kabupaten Solok yang merupakan poin penting bagi Dinas
Pekerjaan Umum adalah :
1. 24 Nagari tergolong tertinggal dan 16 diantaranya sangat tertinggal
2. Potensi alam yang berlimpah jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan
merugikan kehidupan masyarakat dan ketahanan lingkungan, karena itu
dibutuhkan pembangunan yang konsisten dan ramah lingkungan mulai dari
penataan ruang sampai kepada pengembangan wilayah
3. Sebagai daerah dengan sumber mata pencarian sector pertanian dibutuhkan
perhatian dan keseriusan yang lebih besar agar mampu mengembangkan
pertanian.
3.4.
Telaahan Renstra atau Kebijakan Kementerian/Lembaga/Provinsi
Dari Rencana Strategis Pembangunan Nasional sampai Tahun 2014, prioritas
nasional pada wilayah Kabupaten Solok (koridor satu) adalah bagaimana
mewujudkan pembangunan ekonomi yang ekslusif dengan mendorong percepatan
pembangunan infrastruktur, pengentasan ketertinggalan, optimalisasi pemanfaatan
lahan produktif, sumber daya alam serta pembangunan industri.
Pencapaian target MDGs (Millenium Development Goals) untuk
pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan,
kesehatan, perekonomian dan kemiskinan, social budaya serta pelestarian
lingkungan.
Kementerian Pekerjaan Umum lebih menitik beratkan arah pembangunan
pada usaha untuk meningkatkan Infrastruktur guna untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat serta untuk pengentasan daerah daerah tertinggal dari
kemiskinan dan ketertinggalan.
Pada Bidang Sumber Daya Air, dari Kementerian Pekerjaan Umum telah
dilakukan pembangunan embung dan penanganan sungai melalui dana APBN dan
pemeliharaan irigasi bantuan luar negeri melalui kegiatan WISMP, sedangkan dari
APBD Propinsi telah dilakukan operasi dan pemeliharaan irigasi baik irigasi
kewenangan propinsi (areal 1000 s/d 3000 Ha) maupun irigasi yang kewenangan
Kabupaten (areal 0 s/d 1000 Ha) melalui pelimpahan kewenangan.
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
41/49
38
3.5.
Telahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah
Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan
ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan
dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-
undangan.
Ruang Kab. Solok merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan
sebesar 737.800 Ha atau 7.378,00 Km2 yang terdiri atas 14 Kecamatan yang terdiri
atas komponen yang meliputi : kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Ruang wilayah Kabupaten Solok dalam rangka pelaksanaan pembangunan
perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi
kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber
alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaanya bukan tak
terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga
kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan
rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat
malapetaka bagi penghuninya.
Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan,
rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan
pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain
AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup,
mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan
program.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk
mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan,
rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah
dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan,
rencana dan/atau program lebih hijau dalam artian dapat menghindarkan atau
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS
berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan,
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
42/49
39
rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan
pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Dalam kerangka itulah, Dinas Pekerjaan Umum , khususnya Bidang Tata
Ruang, berusaha melahirkan produk-produk perencanaan pembangunan yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan perencanaan di Kabupaten Solok.
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis
Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan membahas secara
komprehensif terhadap permasalahan permasalahan dinas dalam menjalankan tugas
dan tupoksi pelayanan, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah, telaahan
terhadap RPJMD, telaahan terhadap kebijakan kementerian/lembaga dan propinsi
serta telahaan terhadap RTRW kabupaten Solok.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu
strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :
1. Dalam rangka mencapaui target MDGs dan percepatannya melalui dana
APBN disediakannya banyak program yang berkaitan.
2. Kurang menggeliatnya aktivitas ekonomi di Kawasan Ibukota Kabupaten,
sehingga pertumbuhan ekonomi di Kawasan ini kurang maksimal. Secara
fisik, hal ini dapat dilihat dari pasifnya usaha ekonomi kerakyatan di
sepanjang Jalan Arteri Utama, yang hanya didominasi oleh aktivitas
perdagangan dan jasa skala kecil.
3. Meningkatkan penggunaan dana APBN dan APBD untuk melaksanakan
program kerja.
4.
Memanfaatkan Institusi untuk bebas dari daerah terisolir
5. Meningkatkan kemampuan aparatur dengan mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis
6. Memanfaatkan institusi untuk meningkatkan kinerja rekanan / pemborong
7. Melakukan mitigasi untuk mengurangi terjadinya dampak bencana
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
43/49
40
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi
Dalam rangka Pembangunan Organisasi kedepan nantinya, dan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok mempunyai
suatu Visi agar pembangunan yang dilaksanakan itu lebih terarah dan mempunyai
sasaran yang jelas dimasa yang akan datang.
Untuk mewujudkan maksud tersebut maka dirumuskan suatu Visi yaitu,
Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana yang handal dan berwawasan
lingkungan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik tahun 2011-2015
Visi diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2015 sarana dan prasarana
umum yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat di
Kabupaten Solok yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas PU sudah memenuhi
standar pelayanan minimal.
4.2.
Misi
Untuk mewujudkan Visi diatas perlu dijabarkan kedalam Misi Pembangunan
5 (lima) tahun kedepannya yaitu :
1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Strategis Daerah
2. Menyediakan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
4. Mewujudkan penataan Kawasan Ibukota dan Ruang Terbuka Publik
5. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur daerah terisolir
4.3.
Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum maka Renstra
tersebut dijabarkan kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran yang lebih operasional,
sehingga dapat lebih terarah dan terukur.
Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan pada Dinas Pekerjaan
Umum dapat dilihat pada table berikut :
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
44/49
41
4.4.
Strategi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan
persepsi yang sama dalam kebijakan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan kebijakan dan program
program.
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu bagi aparatur pemerintah
dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai
tujuan, sasaran, visi, dan misi Dinas Pekerjaan Umum. Adapun kebijakan yang
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pelayanan public, aparatur, dan pemerintah
2. Percepatan pembangunan nagari (daerah) tertinggal
3. Peningkatan sentra usaha perdagangan masyarakat
4. Pembangunan Infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi
5. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian
6. Memantapkan pembangunan lingkungan yang sehat dan kondusif
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
45/49
42
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Program
Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam
waktu 5 (lima) tahun kedepan (2011-2015). Program - program tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Program Pemanfaatan Ruang
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan / Nagari
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan lainnya
9. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air lainnya
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
11. Program Lingkungan Sehat Perumahan
12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
13.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5.2.
Kegiatan
Penjabaran dari program program yang berupa kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2011- 2015 adalah sebagai berikut :
1. Penataan kawasan ibu kota kabupaten
2. Penataan kawasan ibukota kecamatan
3.
Penyediaan alat berat dan Dump Truck4. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan ibu kota kabupaten
5. Penyediaan peralatan pengujian mutu
6. Peningkatan kapasitas dan kuantitas serta kualitas pasar kecamatan/nagari
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
46/49
43
7. Pembangunan jaringan irigasi dan Sumber Daya Air lainnya
8. Penguatan peran serta GP3A dalam mensukseskan pembangunan pertanian
9. Pembangunan jalan dan jembatan kabupaten
10. Pembangunan Infrastruktur sosial dan ekonomi didaerah terisolir dan
tertinggal
11. Pembangunan rumah tidak layak huni
12. Penyusunan RP4D
13. Pembangunan PSU Kawasan Perumahan
14. Pamsimas
15. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
16. Penyediaan Pengeloaan Air Limbah /Sanitasi
17.
Pembangunan jalan lingkungan
18. Pembangunan trotoar
Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
47/49
44
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu
indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta
digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan,
tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu,
indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari
organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukan kemajuan dalam rangka dan/atau
menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai
berikut :
1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalah
interpretasi.
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif ; yaitu
dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan ; indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4.
Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan,keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan / penyesuaian pelaksanaan dan
hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif ; data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan
dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.
Indikator Kinerja SKPD yag mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah
Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :
1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi
langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
3.
Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung padapencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat
dilihat pada table berikut :
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
48/49
45
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pedoman bagi SKPD dalam mencapai
visi, misi dan tujuan. Selain itu, juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalian
manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Dengan
adanya Renstra akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik.
Dengan telah ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok
Tahun 2011-2015 diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan
daerah dibidang Pekerjaan Umum.
Disadari bahwa pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok
sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah
Kabupaten Solok. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik
akan dapat mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok yaitu
Terwujudnya Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Handal Dalam Rangka Menuju
Pemerintahan Yang Baik Tahun 2011 2015.
. Perwujudan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok pada akhirnya
diharapkan juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi Kepala Daerah dan
Visi Kabupaten Solok.
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Ir. FATHOL BARI, MSc (Eng)
NIP. 19640515 1999003 1 010
-
7/26/2019 RENSTA PU.pdf
49/49