rencana strategis filei rencana strategis pemerintah kota surabaya dinas perhubungan kota surabaya...
TRANSCRIPT
i
RENCANA STRATEGIS
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYATAHUN 2016 – 2021
Menimbang
PEMER:NTAH KOTA SURABAYADINAS PERHUBUNGAN
JI.Dukuh Menangga:No.l Surabaya‐ 60234Telp。 (031)8295324,8295332 Fax(031)8288315
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
Nomor : 188.4 13146 I 4%.7.141 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2016-2A21
KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOTA SUMBAYA,
: a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melaluiPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota surabayaTahun 2016-2A21',
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2s ayat (1) dan ayat (3) peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata caraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi peraksanaan RencanaPembangunan Daerah, satuan Perangkat Kerja Daerah menyusunRencana strategis dengan berpedoman pada Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 TentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkansusunan perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
d. bahwa telah ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugasdan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya sesuaiPeraturan walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja DinasPerhubungan Kota Surabaya;
e. bahwa Rencana strategis disusun dengan mempertimbangkanpendekatan sektoral dan spasial guna menjadi pedoman dan arah bagiseluruh pemangku kepentingan pada Dinas perhubungan KotaSurabaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan ;
t. bahwa berdasarkan pertimbangan, rebagaimana dimaksud pada hurufa, b, c, d dan e diatas, Kepala Dinas perhubungan Kota Surabayaperlu menetapkan Keputusan tentang Rencana strategis DinasPerhubungan Kota Surabaya l'afrun 2C1 6 - 2021.
hth:/wu,w.dishub.surabaya.go.id, email : [email protected]
Mengingat : '1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20M tentang Sistem perencanaanPembangunan Nasional (Lembaran ttegara fa'nun 20M Nomor 1MTambahan Lembaran Negara Nomor 44il );2. Undang-unlang Nomor 12 Tahun ZCjil tentang pembentukan
l:oar:l perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor U2, tambahan Lembar Negara Nomor 5234|3 undang-undang Nomor 23 T ahun 201 4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244-Tambahan LembaranNegara Nomor 5s87) sebagaimana terah diubah beberapa kari terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20i5 tentang perubahan
5:111,-111._ Undang-Undans Nomor 23 Tahun z6r+ tentanj
Hemenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5ETambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4 Peraturan pemerintah Nomor 5f rahun 2005 tentang pengeroraanKeuangan.Daerah (Lembaran Negara Tahun 200d NomLr 140Tambahan Lembaran Negara NomorZ5Tgy;
5. Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang pelaporan
[9!3lg"n dan Kinerja tnstansi pemerintah (Lembaran N6gara tahun2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614f
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200g tentang pedoman
fv3tua1-lglyelenggaraan .
pemerintahan Daerah (Lembir"n frf
"g"iaTahun2008 Nomor lgTambahan Lembaran Negara Nomor4gfSll -
7. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 200g tentang Tahapan Tatacara Penyusunan pengendarian dan Evaruasi perakslnaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 200g Nomor 21Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2016 tentang perangkatDaerah;
9. Peraturan Presiden Nomor g7 Tahun 2014 tentang peraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2d11 tentanjPembentukan peraturan perundang_undangan (Lembaran NegariTahun2014 Nomor 199)
'10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengratr Nasional Tahun 201 S-2O1g:
1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan peraturan Menteribalam Negeri Nomor21 Tahun 201l tentang perubahan Kedua Atas peraturin MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tehun 2006 tentang pedoman pengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011-Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan peraturan pemenntah Nomor g fanun ZOOA tentJniTahapan, Tata Cara penyusunan pengendalian, dan Evaluas]Pelaksanaan Rencana pembangunan Daera-h;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 1 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentangPedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dih;Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Fembangunan Daerah;-
15. Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsl
Menetapkan :
KESATU
KEDUA
KELIMA
」awa Timurttahun 2014-2019;
16 Peraturan Daerah Kota Surab
牌atti‖
i=『尋譜♀露l浩Perubahan Kedua Atas PeraturTahun 2008丁 entang organisasi
7露
螺爛踵晏if黎概岸[棚肥糀2 Tambahan Lembaran Daerah Kota
:棚 鮮盤Ⅷ懸tTahP3肥ギ臨出R亀:輛
I Tambahan Lembaran Daerah KbtaSurabaya Nomor 4〉
18 Peraturan Daerah KOta Suraba
lttF電謡毀富l世:乱北19[Nomor17 Tambahan Lembaran[
′群硼温芦嘱謂
111瑚圏
a Tahun 2014 Nomor 12丁 ambahanNomorlo)
節聯 税弱
棚 l編蠅 fЪ♂ 乱6盤
据21 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah:
2廼
暑撫,蝙鱗 ι騒乳a蝸憲iヽN:rabaya;a珊
褪 脚 罫 蠍時椰 :
MEMUTuSKAN:
KEPUTusAN KEPALA D:NAS PERHUBuNGAN KOTA SURABAYATENTANG PENETAPAN RENCANA SttRAttEGIS(RENSTRA)BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016‐2021
ma尾 鷺棚
憩響都 肥ぇ胴辮鶴譜
猾 d鳳棚 :s詔糊attnttιttL濡譜面∞
“い
鳳出謂郡乱紺i爛
♀:鮒噛:鷲蹴肥備鼈1穏鶉pembetu!an sepedunya
Ditetapkan di Surabayapada tanggal 30 Januai2}lT
Tembusan :
Yth. 1. Walikota Surabaya;2. Seketaris Daerah Kota Surabaya;3. lnspeldorat Kota Surabaya;
!. Keqla Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;5. Kepala Bappeko Surabaya;
196802151994031
KATA PEIiIGANTAR
Dahm upaya ncningkatkan pembangunan daerah di Kota Surabayasebagai langkah perryesuaaan perkembangan dan kemajuan di berbagai aktivitas di
lerbagai bkJang saat ini, maka diperlukan penyesuaian Rencana Sbategis (Renstra)Dinas Perhubungan Kota Surabaya 2016 2A21 sebagai uftriud penjabaranPeratunan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentarq Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 -2A21Kota Surabaya.
_Dengan adanya perkembargan berbagai kegiatan, maka Rencana $trategisDinas Pefiubungan Kotra Sunabaya Tahun 2016 - 2021 akan nemuat beberapa
lhategiserta indikasi program kegiatan yang khusus akan dibiayai rnelaluiAnggaranPendapatan dan Belania Daerah (APBD) Kotra Surabaya dan akan nrenjadilandasanserta pedornan serasbnalbagi Dinas Perhubungan Kota surabaya.
Dokumen Rencana strategb Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini ditulisdengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan yarq akan d(lunakansebagai acuan dalam penyusunan Rencana Keda Tahunan Dinas PefiubunganKota Sur$aya dengan pemyataan \fisi dan Misi Dinas serta bagian yang
-tat
terpisahkan dari keseluruhan dokumen perencan:En pembangunan daeratr.
Penyusunan Renstra ini disusun berdasarkan masukan+nasukan adanyaperkembarqan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari bebagai unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Penyusunan Renstra iniberpegangan Pada program keria dinas sebqai arah dan pedoman bagi unitkeria terkail yang diharapkan dapat memberi kontibusi terhadap penrbangunanbi<lang perhubungan Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan furgsinya mising-masing.
Penyusunan Renstra Dinas Perhuburgan Kota Surabaya ini masihdiperlukan banyak masukan - masukan terkait kordisi dan situasi yang semakinberkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaiian dalampenyusunannya.
9 」AN 2017
NIP 196802151994031008
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ......................................................................................................iiDaftar Isi .................................................................................................................iiiDaftar Tabel ............................................................................................................vDaftar Gambar ........................................................................................................viBAB I Pendahuluan .............................................................................................1
I.1. Latar Belakang ..................................................................................1I.1.1. Pengertian Renstra Dinas Perhubungan ................................1I.1.2. Proses Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan ..................1I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya .............................................................10I.2. Landasan Hukum ..............................................................................12
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja(SOTK) dan Kewenangan SKPD ............................................12
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran .............14I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal ......................15I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kunci ..........................................17
I.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................................18I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan ................18I.3.2. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan ...........................................................................18I.4. Sistematika Penulisan .......................................................................18
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan ...............................................21II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .............................................21
II.1.1. Tugas Dinas Perhubungan ...................................................21II.1.2. Fungsi Dinas Perhubungan ..................................................21II.1.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan ..............................21
II.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan ....................................................33II.2.1. Sumber Daya Manusia .........................................................33II.2.2. Sarana Prasarana Dinas Perhubungan ................................36
II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan..............................................38II.4. Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perhubungan .....................................................................................41II.4.1. Analisis dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ......41II.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).................42II.4.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KHLS)....................................................................47
BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi ...................................51III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ............51III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih ................................................................................52III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota ........56III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis ................................................................................58III.5. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................59
BAB IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan ..........................61IV.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan ...................................................61
IV.1.1. Perumusan Visi ....................................................................61
iv
IV.1.2. Penjelasan Visi ....................................................................61IV.1.3. Perumusan Misi ...................................................................62
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan .........63IV.2.1. Perumusan Tujuan ..............................................................63IV.2.2. Perumusan Sasaran ............................................................64
IV.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan ...................................65IV.3.1. Perumusan Strategi .............................................................65IV.3.2. Arah Kebijakan ....................................................................65
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .........................68Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..................................................71Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dansasaran RPJMD dan ditampilkan dalam table.
BAB VIIPENUTUP .................................................................................................76
LAMPIRAN .............................................................................................................77
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD ...................................... 4Tabel 1.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah
Kabupaten/Kota ........................................................................................... 16Tabel 1.3 Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/
Kota ............................................................................................................. 17Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya
per Januari Tahun 2017 ............................................................................... 35Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya
Tahun 2010 – 2015 ...................................................................................... 38Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun
2010–2015 Kota Surabaya .......................................................................... 40Tabel 2.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap
Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L ....................................... 41Tabel 2.5 Hubungan antara Program Renstra Dinas Perhubungan Kota
Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi StrukturRuang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 ........................................ 44
Tabel 2.6 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya .............................. 45Tabel 2.7 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya .................................... 46Tabel 2.8 Instrumen Penyusunan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD.............. 49Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Kota Surabaya ............................................................................................. 51Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah ................................................................ 55
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran RenstraK/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..................................................................................................................... 56
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran RenstraSKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan Penanganannya ..................................................................... 57
Tabel 3.5 Hubungan antara Program Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRWKota Surabaya Tahun 2014-2034 ................................................................ 58
Tabel 3.6 Instrumen Penyusunan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD.............. 58Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis .................................................... 59Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria ....................................................................................... 59Tabel 3.9 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis ................................................................. 60Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Perhubungan ............................................. 63Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD .......................... 64Tabel 4.3 Sasaran dan Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD ....................... 64Tabel 4.4 Analisa SWOT ............................................................................................. 66Tabel 4.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran ........................................................ 67Tabel 4.6 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .................................................... 67Tabel 5.1 Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD ............................................. 68Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota SurabayaTahun 2016 .................................................................................................. 69
Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2017-2021 ............ 70Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD ........................................................................................................ 74
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD ................................ 5
Gambar 1.2 Alur Penyusunan Renstra SKPD ............................................................. 11
Gambar 1.3 Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD ...................................... 12
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan .................................... 32
1
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
I.1.1. Pengertian Renstra Dinas Perhubungan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum. Rencana strategis SKPD
yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021
disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan
perhubungan yang terjadi di kota Surabaya. Rumusan permasalahan
perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan
hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Surabaya Tahun 2016-2021.
Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul.
Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 adalah
jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif,
efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kota
Surabaya, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan
bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang
dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk
dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan
diimplementasikan guna mancapai visi dan misi Pemerintah Kota
Surabaya.
I.1.2. Proses Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan
1. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD
Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk
menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra SKPD
provinsi dan kabupaten/kota.
2
1.1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari
penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi dan
kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat
dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan
kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.
Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas
secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD.
Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai
kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Sedapat
mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas
SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit
kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di
masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai
dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tugas tim penyusun
Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan
sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra
SKPD.
Tim penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD
dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan
surat keputusan kepala daerah.
Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD yang
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-
kurangnya sebagai berikut:
Ketua Tim : Kepala SKPD
Sekretaris Tim : Kasubag TU/pejabat lainnya
Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan
dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan
anggota pejabat/staf SKPD dan unsur non pemerintah yang
dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.
1.2. Orientasi mengenai Renstra SKPD
Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim
perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan
3
pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan
berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan
daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis
serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun
Renstra SKPD.
Bahan orientasi mengenai Renstra SKPD, mencakup:
1) Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang
keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan
nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan
daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara
pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra
SKPD dan penyusunan anggaran.
3) Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.
1.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD
Rencana kegiatan tim penyusun Renstra SKPD disusun
kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja
mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi
rancangan Renstra SKPD sebagai bahan musrenbang.
Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara
proses penyusunan Renstra SKPD dengan penyusunan
RPJMD.
Contoh agenda kerja penyusunan dokumen Renstra SKPD
adalah sebagai berikut:
4
Tabel 1.1Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD
No KegiatanBulan I Bulan II Bulan III Bulan IV
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Persiapan PenyusunanRenstra SKPD
2. PenyusunanRancangan RenstraSKPD
3 PenyusunanRancangan RenstraSKPD
a. Penyampaian rancanganRenstra SKPD
b. Verifikasi rancanganRenstra SKPD
4. Musrenbang RPJMD
1.4. Pengumpulan Data dan Informasi
Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan
rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana
pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam
penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan
relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan
langkah-langkah, sebagai berikut:
1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi
penyusunan Renstra SKPD dan disajikan dalam bentuk
matrik (check list) untuk memudahkan analisis;
2) Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-
sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai
dengan kebutuhan analisis.
Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang
perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra SKPD, antara lain:
1) Peraturan perundang-undangan yang terkait;
2) Kebijakan pemerintah yang terkait;
3) Dokumen-dokumen:
a. RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk
penyusunan RPJMD provinsi;
5
b. RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD
provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD
kabupaten/kota;
c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu;
4) Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.
Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun
dokumen Renstra SKPD antara lain sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.
2. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD terdiri dari dua tahap,
yaitu:
2.1. Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
2.2. Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD.
Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan
dalam gambar 1.1
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
2.1. Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD
Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat
menentukan kualtias dokumen Renstra SKPD yang akan
dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun
rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD
6
yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang
harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk
mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki
kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi
SKPD terkait.
Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan
pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja
(working paper). Suatu kertas kerja perumusan dan
keseluruhan tahap penyusunan Renstra SKPD merupakan
dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar
penyajian (dokumen) Renstra SKPD.
Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut :
Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang
dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan
proses penyusunan RPJMD terdiri dari:
1. Pengolahan data dan informasi
a) data dan informasi gambaran pelayanan SKPD;
mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan
fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan
lingkup kewenangan SKPD, (2) data dan informasi yang
menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah
dilaksanakan dalam Renstra SKPD periode sebelumnya,
(3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi
masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik,
layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan
SKPD.
b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan
SKPD: mencakup (1) data pendapatan SKPD, (2) data
belanja SKPD, (3) data pembiayaan SKPD (khusus
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari:
a) analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan
SKPD.
7
b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada
aspek pendanaan pelayanan SKPD.
3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra
SKPD Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi,
dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD
kabupaten/kota, yang mencakup:
a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra K/L;
b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi
program prioritas;
c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
d) program prioritas SKPD kabupaten/kota dan target kinerja
serta lokasi program prioritas.
Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/
kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD
provinsi, yang mencakup:
a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra K/L;
b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi
program prioritas;
c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan
d) program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta
lokasi program prioritas.
4. Penelaahan Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
a) tujuan dan sasaran RTRW;
b) struktur dan pola ruang; dan
c) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan
fungsi SKPD.
8
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
a) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan
permasalahan pelayanan SKPD);
b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota
untuk penyusunan Renstra SKPD provinsi dan hasil review
Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan
Renstra SKPD kabupaten/kota;
c) Hasil penelaahan RTRW;
d) Hasil analisis dokumen KLHS; dan
e) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka
waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf
b), huruf c), dan huruf d).
7. Perumusan visi dan misi SKPD;
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.
Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah SKPD menerima surat
edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD
adalah:
1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan
rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan
awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu
per-SKPD;
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna
mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi
tugas dan fungsi SKPD;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun,
termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas
RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan
dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
5. Pelaksanaan forum SKPD.
2.2 Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD
Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan
rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun
secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD,
9
dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD,
fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan
Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan
fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD,
serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,
dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi
dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.
10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian
tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan
organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses,
prosedur, mekanisme).
2.2 Sumber Daya SKPD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha
yang masih operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD
berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau
indikator kinerja
pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau
indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Dokumen Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi
dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan
pembangunan nasional, maka seharusnya Renstra SKPD merupakan
penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
Adapun gambaran tentang hubungan Renstra SKPD dengan dokumen
perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan
pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar 1.2.
11
Gambar 1.2. Alur Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021
harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dan mengacu pada Dokumen RPJM Provinsi Jawa
Timur tahun 2014 – 2019. Sehingga RPJMD Kota Surabaya Tahun
2016-2021 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen
perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 serta dapat menjadi
pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan Perangkat Daerah
yaitu Rencana Kerja SKPD.
Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-
PD) tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan
Rancangan Rencana Strategis yang digunakan sebagai bahan
masukan untuk penyempurnaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-
2021. Dokumen Renstra ini juga harus memperhatikan keselarasan
dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain RPJMN, RTRW,
Renstra Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga, dsb. Dokumen
Renstra SKPD, nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi SKPD
dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang nantinya
akan dilaksanakan oleh SKPD selama satu tahun dan kemudian akan
diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) sebagai acuan kegiatan dan anggaran pelaksanaan.
12
Gambar 1.3 Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan RPJMD
I.2. Landasan Hukum
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan
Kewenangan SKPD
1. Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Kewenangan Dinas
Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :
(1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9
adalah Dinas Kota Surabaya.
(2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4) huruf n adalah Dinas Perhubungan Tipe A yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
(3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 11, Unit
Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas
Daerah/Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 yang selanjutnya
ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Surabaya selanjutnya terinci sebagai berikut:
13
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi;
1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi;
2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.
d. Bidang Lalu Lintas;
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
e. Bidang Angkutan;
1. Seksi Angkutan Jalan;
2. Seksi Angkutan Rel, Perairan dan Udara.
f. Bidang Pengendalian dan Operasional;
1. Seksi Pengawasan dan Penertiban;
2. Seksi Pembinaan dan Keselamatan.
g. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Dinas Perhubungan memiliki tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas,
Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya yang tertuang dalam dokumen
perencanaan strategis;
d. Penyusunan perencanaan sektoral sesuai dengan lingkup
tugasnya;
e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait
dengan tugas dan fungsinya.
14
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Peraturan – peraturan yang digunakan dalam penyusunan
rencana kerja terkait dengan perencanaan dan penganggaran, sebagai
berikut:
Peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran adalah:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2021.
Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah
Kabupaten/Kota.
15
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan. Standar Pelayanan Minimal
tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81
Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penyajian
standar pelayanan minimal Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel
berikut ini.
16
Tabel 1.2
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota
No Jenis Pelayanan DasarStandar Pelayanan Minimal
Nilai KeteranganIndikator
1 Angkutan Jalan a. Jaringan PelayananAngkutan Jalan
1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telahtersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
75%
2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yangmenghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yangTelah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalanKabupaten/Kota.
60%
b. Jaringan PrasaranaAngkutan Jalan
1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayaniangkutan umum dalam trayek.
100%
2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiapKabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
40%
c. Fasilitas PerlengkapanJalan
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
60%
d. Pelayanan PengujianKendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kotayang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu)kendaraan wajib uji.
60%
e. Sumber Daya Manusia(SDM)
1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal padaKabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
50%
2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujiankendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukanpengujian berkala kendaraan bermotor.
100%
3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, EvaluasiAndalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
40%
4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensisebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaanangkutan umum.
100%
f. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayanitrayek di dalam Kabupaten/Kota.
100%
17
I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki Indikator Kinerja
Kunci (IKK) yang harus dilaksanakan. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam peraturan tersebut, Dinas Perhubungan memiliki target Indikator
Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang seperti Tabel 1.3.
Tabel 1.3
Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota
No. Fokus Indikator Formula Tahun 2015
1 Perhubungan a. Jumlah aruspenumpangangkutan umum
Jumlah arus penumpangangkutan umum yangmasuk/keluar daerah
Datang 27909Berangkat 28886
b. Rasio ijin trayek Jumlah ijin trayek yangdikeluarkan
Jumlah penduduk
0,0025
c. Jumlah uji kirangkutan umum
Jumlah uji kir angkutanumum
102.052
d. Jumlah pelabuhanlaut/udara/terminalbis
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
4
Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas telah dilakukan oleh
masing-masing Bidang dan UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya, antara lain :
a. Jumlah arus penumpang angkutan umum dilaksanakan oleh UPTD
Terminal
b. Rasio ijin trayek pengolahan data dilakukan oleh Bidang Angkutan
c. Jumlah uji kir angkutan umum dilaksanakan oleh UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor
d. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis dilaksanakan oleh Bidang
Sarpras.
18
I.3. Maksud dan Tujuan
I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan
Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya 2016 – 2021 merupakan
bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya dimaksudkan
sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan dan
merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 Tahun
kedepan serta menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan
sektor perhubungan. Disamping itu, Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kota Surabaya menjadi salah satu acuan rencana
pembangunan tahunan yang disusun dengan maksud untuk
menyediakan acuan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam
menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kota
Surabaya.
I.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota
Surabaya adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kerja Dinas
Perhubungan. Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Perhubungan
diharapkan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah
pemerintah kota Surabaya terutama di sektor perhubungan dapat
berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi sesuai dengan
kondisi dan karakteristik kota Surabaya.
I.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Surabaya disusun
dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
19
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum
I.3. Maksud dan Tujuan
I.4. Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
II.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan
II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
II.4. Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perhubungan
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
III.2. Perumusan isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
III.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
III.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
III.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
III.6. Penentuan isu – isu strategis
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
IV.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan
IV.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
20
Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Adapun penyajiannya menggunakan tabel.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD dan ditampilkan dalam tabel.
BAB VII
PENUTUP
21
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
II.1.1. Tugas Dinas Perhubungan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14
Tahun 2016 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Surabaya. Tugas Dinas sebagaimana dimaksud
adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
II.1.2. Fungsi Dinas Perhubungan
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas,
Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya yang tertuang dalam dokumen perencanaan
strategis;
d. Penyusunan perencanaan sektoral sesuai dengan lingkup
tugasnya;
e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait
dengan tugas dan fungsinya.
II.1.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sesuai Walikota
Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Surabaya, terdiri dari :
22
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi
a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi;
b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi.
4. Bidang Lalu Lintas
a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
5. Bidang Angkutan
a. Seksi Angkutan Jalan;
b. Seksi Angkutan Rel, Perairan dan Udara.
6. Bidang Pengendalian dan Operasional
a. Seksi Pengawasan dan Penertiban;
b. Seksi Pembinaan dan Keselamatan.
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat dan Bidang, masing – masing dipimpin oleh seorang
Sekretaris, Kepala Bidang, sedangkan UPTD dipimpin oleh Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang semuanya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Dalam menjalankan kegiatan operasional Dinas Perhubungan
memiliki pejabat-pejabat fungsional yang memiliki tugas dan fungsi
sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya mempunyai tugas
memimpin Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam perumusan
dan pelaksanaan kebijaksanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi
dan pelaporan, penyusunan rencana sektoral dan pelaksanaan
administrasi Dinas.
23
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain, melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program,
anggaran dan perundang-undangan;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan publik;
c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
d. pelaksanan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pelaksanan pengelolaan administrasi keuangan;
f. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
g. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan
masyarakat, dan protokol;
h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
j. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
k. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
m.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas;
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
24
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi
Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan
prasarana transportasi yang meliputi menyusun dan melaksanakan
rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi
dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan
pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non
perijinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
b. pelaksanaan penyelenggaraan prasarana penunjang transportasi
darat, sungai/danau, dan udara;
c. pelaksanaan pertimbangan teknis terhadap penambahan
dan/atau pengembangan fasilitas pokok prasarana transportasi
sungai/danau dan udara;
d. pelaksanaan rancang bangun fasilitas penunjang transportasi
darat, sungai/danau, dan udara;
e. pelaksanaan penetapan lokasi fasilitas penunjang transportasi
darat, sungai/danau, dan udara;
f. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas penunjang transportasi darat,
sungai/danau, dan udara;
g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas penunjang
transportasi yang dibangun oleh kota;
h. pelaksanaan penyusunan perencanaan sektoral sesuai dengan
lingkup tugas;
i. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
transportasi;
j. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
transportasi;
25
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana transportasi;
l. pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
m.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
n. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Lalu Lintas
Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang lalu lintas yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non
perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
b. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum
jaringan transportasi jalan kota;
c. pelaksanaan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan,
pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan
dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan
pengamanan pengguna jalan, sungai/danau, serta fasilitas
pendukung di jalan kota;
d. pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu
lintas di jalan kota;
e. pelaksanaan penyelenggaraan andalalin di jalan kota;
f. pelaksanaan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di
jalan kota;
26
g. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
manajemen dan rekayasa lalu lintas;
h. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
manajemen dan rekayasa lalu lintas;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
j. pegawasan dan pengendalian di bidang manajemen dan
rekayasa lalu lintas;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
l. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
m.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Angkutan
Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas di bidang angkutan yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bidang Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non
perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
b. pelaksanaan penyusunan jaringan trayek dan penetapan
kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah
pelayanannya dalam kota;
c. pelaksanaan penyusunan, penetapan, monitoring, dan evaluasi
aksesibilitas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
d. pelaksanaan perumusan bahan penetapan wilayah operasi dan
kebutuhan kendaraan untuk angkutan tidak dalam trayek yang
wilayah pelayanannya dalam kota;
27
e. pelaksanaan perumusan bahan penetapan tarif angkutan darat
(angkot dan bus kota), sungai, dan danau dalam kota;
f. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum
jaringan angkutan penumpang darat, sungai, dan danau dalam
kota;
g. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum lintas
penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan
kota;
h. pelaksanaan perumusan bahan penetapan lintas
penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan
kota;
i. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas penunjang angkutan
darat, sungai, dan danau;
j. pelaksanaan pemberian persetujuan pengoperasian kapal
untuk lintas penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan
kota;
k. pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian kota;
l. pelaksanaan pembinaan dan sosialisai yang dilakukan oleh
pemerintah kota meliputi :
1. penyusunan sasaran dan arah kebijakan pengembangan
sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di
wilayah kota;
2. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis
kepada pengguna dan penyedia jasa;
m. pelaksanaan perumusan bahan penetapan jalur kereta api
khusus jaringan dalam wilayah kota;
n. pelaksanaan penutupan perlintasan untuk keselamatan
perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang
yang tidak mempunyai izin dan tidak ada
penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau
Pemerintah Daerah;
o. pelaksanaan perumusan bahan penetapan jaringan pelayanan
kereta api dalam kota;
p. pelaksanaan perumusan bahan penetapan jaringan pelayanan
kereta api perkotaan berada dalam kota;
28
q. pelaksanaan pembinaan keselamatan angkutan nelayan binaan
Pemerintah Kota;
r. pelaksanaan perumusan bahan penetapan tarif penumpang
kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan
kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang
disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan
angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya
dalam satu kota;
s. pelaksanaan pemeriksaan kapal berukuran tonase kotor kurang
dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai
dan danau):
t. pelaksanaan penerbitan pas perairan daratan;
u. pelaksanaan pencatatan kapal berukuran tonase kotor kurang
dari 7 (GT<7) dalam buku register pas perairan daratan;
v. pelaksanaan penerbitan pas kecil;
w. pelaksanaan pencatatan kapal berukuran tonase kotor kurang
dari 7 (GT<7) dalam buku register pas kecil;
x. pelaksanaan penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran
tonase kotor kurang dari 7 (GT<7);
y. pelaksanaan penerbitan dokumen pengawakan kapal
berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7);
z. pelaksanaan perumusan bahan penetapan besaran tarif jasa
kepelabuhanan pada dermaga lokal yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah;
aa. pelaksanaan pemberitahuan pembukaan kantor cabang
perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya
melayani lintas pelabuhan dalam satu kota;
bb. pelaksanaan pemberitahuan pembukaan kantor cabang
perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya
melayani lintas pelabuhan dalam satu kota;
cc. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan
penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke
pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor
bandara;
29
dd. penerbitan rekomendasi mendirikan bangunan tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter;
ee. pemberian rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) kepada pemilik bangunan tinggi;
ff. pelaksanaan pemberian rekomendasi kegiatan pengerukan di
wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
gg. pelaksanaan pemberian rekomendasi kegiatan reklamasi di
wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
hh. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
ii. pelaksanaan perhitungan indikator kinerja layanan angkutan
jalan perkotaan;
jj. pelaksanaan pemetaan alur sungai kota untuk kebutuhan
transportasi;
kk. pelaksanaan pemerikasaan konstruksi, permesinan dan
perlengkapan kapal/perahu;
ll. pelaksanaan pengukuran kapal/perahu berukuran tonase
kotor kurang dari 7 (GT<7);
mm. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
angkutan jalan, rel, perairan dan udara;
nn. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
angkutan jalan, rel, perairan dan udara;
oo. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang angkutan jalan, rel, perairan dan udara;
pp. penyiapan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan
jalan, rel, perairan dan udara;
qq. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
rr. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
ss. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
30
6. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional
Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian dan
operasional yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana
program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan
kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan
pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai
Bidangnya;
b. pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian
operasional terhadap penggunaan jalan;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi;
d. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai
kewenangannya;
e. pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
1. peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
3. pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
f. pelaksanaan pemantauan kualitas emisi sumber bergerak;
g. pelaksanaan pengujian emisi gas buang dan kebisingan
kendaraan bermotor;
h. pelaksanaan pengawasan pengoperasian terminal angkutan
barang;
i. pelaksanaan pengawasan pengoperasian terminal angkutan
penumpang;
j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
bengkel umum kendaraan bermotor;
k. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan
perkeretaapian kota;
l. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan kota;
31
m. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan
pemindahan kendaraan bermotor;
n. pelaksanaan pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan;
o. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi emisi gas rumah kaca
sektor transportasi;
p. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
q. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pengawasan dan penertiban dan bidang pembinaan dan
keselamatan;
r. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pengawsan dan penertiban dan bidang pembinaan dan
keselamatan;
s. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang pengawasan dan penertiban dan bidang
pembinaan dan keselamatan;
t. pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan
penertiban dan bidang pembinanan dan keselamatan;
u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
v. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan transportasi;
w. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam perkembangannya Dinas Perhubungan akan melakukan
ekspansi organisasi dengan mengikuti perkembangan Kota Surabaya
yang semakin pesat. Akibat perkembangan Kota Surabaya Dinas
Perhubungan akan melakukan ekspansi seperti pengembangan
pengelolaan angkutan massal dan pengelolaan sistem informasi
Transportasi berbasis Teknologi Informasi. Struktur organisasi saat ini
dan adalah sebagai berikut :
32
Gambar 2.1Bagan Susunan Organisasi
Dinas Perhubungan Kota SurabayaBerdasarkan Perwali Kota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016
KEPALA DINAS
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS
SUB BAG UMUMDAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGKEUANGAN
BIDANG SARANA DANPRASARANA
TRANSPORTASI
BIDANGLALU LINTAS
BIDANGANGKUTAN
BIDANG PENGENDALIANDAN OPERASIONAL
SEKSIPEMELIHARAAN
SARANA DANPRASARANA
SEKSIMANAJEMEN LALU
LINTAS
SEKSI REKAYASALALU LINTAS
SEKSI ANGKUTANJALAN
SEKSI ANGKUTANREL, PERAIRAN
DAN UDARA
SEKSIPENGAWASAN
DAN PENERTIBAN
SEKSI PEMBINAANDAN
KESELAMATAN
SEKSIPENGEMBANGAN
SARANA DANPRASARANA
UPTDPARKIR TEPIJALAN UMUM
KASUBAGTATA USAHA
UPTDPARKIR TEMPAT
KHUSUS
KASUBAGTATA USAHA
UPTDPENGUJIANKENDARAANBERMOTOR
KASUBAGTATA USAHA
UPTDTERMINAL
KASUBAGTATA USAHA
33
II.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan
II.2.1. Sumber Daya Manusia
Karyawan / karyawati Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas
Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 berjumlah 443 orang
dengan perincian sebagai berikut :
1) Menurut golongan
1) Golongan I : 29 orang
2) Golongan II : 317 orang
3) Golongan III : 93 orang
4) Golongan IV : 4 orang
2) Menurut pendidikan
1) Pasca Sarjana : 19 orang
2) Sarjana : 64 orang
3) Diploma : 18 orang
4) SLTA : 292 orang
5) SLTP : 26 orang
6) SD : 24 orang
3) Menurut Eselon
1) Eselon II : 1 orang
2) Eselon III : 5 orang
3) Eselon IV : 26 orang
4) Diklat Teknis Fungsional dengan rincian :
1) Pengujian Kendaraan Bermotor : 41 orang
2) Akademi Lalu lintas : 16 orang
3) Transportasi : 11 orang
4) PPNS : 28 orang
5) Motoris : - orang
6) TOT : 1 orang
7) Pengadaan barang dan jasa : 26 orang
8) Bendaharawan Daerah : 12 orang
9) Pengawas barang dan jasa : 7 orang
10) Amdal : 5 orang
34
5) Diklat Penjenjangan dengan rincian :
1) Diklatpim IV : 23 orang
2) Diklatpim III : 5 orang
3) Diklatpim II : - orang
Karyawan / Karyawati Tenaga Kontrak (Non PNS) di Dinas
Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 berjumlah 551 orang.
35
Tabel 2.1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya per Januari Tahun 2017
NOBAGIAN/
BIDANG/UPTD
Gol. IV
JML
Gol. III
JML
Gol. II
JML
Gol. I
JML
JML GANDER HONORER
JML
JUMLAH
d c b a d c b a d c b a d c b a PNS L P PP31 THLT.
KontrakTOTAL
1SEKRETARIATDINAS
1 1 2 4 1 1 1 7 8 7 2 17 1 1 27 13 14 31 31 58
2 BIDANG DAL-OPS 1 1 2 1 3 3 9 1 15 6 5 27 1 3 1 5 42 37 5 59 59 101
3BIDANG LALULINTAS
2 2 2 4 10 21 4 2 27 37 31 6 61 61 98
4BIDANG SARPRASTRANSPORTASI
1 1 1 2 3 1 7 3 3 1 7 1 1 16 12 4 31 31 47
5BIDANGANGKUTAN
1 1 2 3 4 9 4 4 8 18 13 5 26 26 44
6UPTD PARKIRTEPI JALAN UMUM
2 2 2 4 10 20 1 3 24 1 1 35 28 7 19 19 54
7UPTD PARKIRTEMPAT KHUSUS
1 2 1 4 5 3 8 12 10 2 20 20 32
8 UPTD TERMINAL 1 7 20 3 31 5 119 26 26 176 2 15 4 21 228 207 21 20 79 99 327
9 UPTD PKB 2 1 3 6 2 10 5 17 23 19 4 35 35 58
10 FUNGSIONAL 1 1 2 1 1 3 3 - 3
JUMLAH 1 4 5 18 18 38 18 95 12 205 54 41 312 5 19 5 29 441 373 68 20 361 381 882
36
II.2.2. Sarana Prasarana Dinas Perhubungan
Sarana prasarana yang dikelola Dinas Perhubungan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang organisasi perangkat daerah dan Peraturan Walikota Nomor
60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Surabaya adalah sebagai berikut :
a. Sarana :
Jumlah Kendaraan sebagai berikut :
1) Roda 4 (empat) : 27 unit
2) Truk Tangki : 1 unit
3) Truk Engkel : 5 unit
4) Sky Walker : 5 unit
5) Bus Sekolah : 6 unit
6) Roda 2 ( dua ) : 47 unit
7) Mobil Derek : 5 unit
8) Mobil Uji Keliling : 1 unit
9) Roda 3 (tiga) : 2 unit
b. Prasarana :
1) Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya di Jl. Dukuh
Menanggal No.1 Surabaya dengan luas tanah 1900 m2 dan
luas bangunan 966,4 m2.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan
Pelayananan perijinan – perijinan dibidang Perhubungan.
2) Terminal Purabaya dengan luas tanah 120.000 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan, antar kota dalam provinsi dan antar kota
antar provinsi.
3) Terminal Tambak Oso Wilangon dengan luas tanah 30.000 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan dan antar provinsi.
4) Terminal Joyoboyo dengan luas tanah 11.134 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan.
5) Terminal Kedung Cowek dengan luas 7.496 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan.
37
6) Terminal Type C Bratang dengan luas tanah 7.575 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan.
7) Terminal Type C Dukuh Kupang dengan luas 2.652 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan.
8) Terminal Type C Benowo dengan luas 500 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan.
9) Terminal Type C Kalimas Barat dengan luas 2.574 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan.
10) Terminal Type C Balongsari dengan luas 1.676 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan.
11) Terminal Type C Menanggal dengan luas 2.197 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan.
12) Terminal Type C Manukan Kulon dengan luas 5.031 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan.
13) Terminal Type C Keputih dengan luas 1.944 m2
Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan
umum perkotaan.
14) Halte 56 unit @ 18 m2 sama dengan 1.008 m2
Sebagai salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang berfungsi sebagai tempat
pemberhentian kendaraan angkutan umum dalam menaikkan
dan menurunkan penumpang.
15) Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes
Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kapasitas JBB
(Jumlah Beban yang diperbolehkan) lebih dari 3500 Kg.
Terletak di Jl. Margomulyo No. 64 Surabaya dengan luas
sebesar 15.772 m2. PKB Tandes merupakan hibah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beroperasi pada tahun
2002.
16) Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung
Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kapasitas JBB
(Jumlah Beban yang diperbolehkan) sampai dengan 3500 Kg.
38
Terletak di Jl. Menganti Wiyung No. 15 Surabaya dengan luas
sebesar 7.915 m2. PKB Wiyung merupakan hibah Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dan beroperasi pada tahun 2002.
17) Gedung Parkir (Park and Ride)
Park and Ride merupakan prasarana perparkiran yang
mendukung AMC yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono No.
122 Surabaya dengan luas sebesar 4.216,89 m². Gedung
parkir ini memiliki kapasitas 83 unit mobil dan 244 unit motor
dengan bangunan 4 lantai.
II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas
Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan sasaran / target renstra Dinas
Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /
atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan / atau indikator
lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas Perhubungan selama 5 tahun (mulai dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015), yang dapat dilihat pada Tabel 2.2, dapat dikatakan bahwa untuk
indikator kecepatan rata-rata berhasil tercapai. Akan tetapi untuk indikator
headway angkutan umum masih belum dapat tercapai dikarenakan masih
banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kepemilikan
armada angkutan umum yang masih dimiliki oleh perseorangan, kendaraan
angkutan yang sudah tidak laik jalan, dsb.
Adapun penyajian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan disajikan dalam
tabel sebagaimana berikut ini.
39
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi Dinas PerhubunganTargetSPM
TargetIKK
TargetIndikatorLainnya
Target Renstra Tahun ke ... Realisasi Capaian Tahun ke ... Rasio Capaian pada Tahun ke ...
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Headway angkutan umum (menit)untuk bis kota
32,41 32,41 32,41 20,00 20,00 35,12 41,60 42,73 43,09 43,86 0,92 0,78 0,76 0,46 0,45
2 Headway angkutan umum (menit)untuk mikrolet
14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 17,21 24,19 24,84 25,73 26,21 0,85 0,61 0,59 0,57 0,56
3 Kecepatan rata-rata kendaraan(km/jam) pada jalan arteri primer
23,73 23,73 23,73 23,73 25,63 26,22 26,98 27,83 31,23 28,77 1,10 1,14 1,17 1,31 1,12
4 Kecepatan rata-rata kendaraan(km/jam) pada jalan arterisekunder
21,47 21,47 21,47 21,47 23,19 30,56 30,49 28,53 28,75 28,72 1,42 1,42 1,33 1,34 1,23
40
Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PerhubunganTahun 2010 - 2015
Kota Surabaya
UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan AnggaranTahun ke-
Rata-rataPertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Belanja TidakLangsung
Rp. 29.547.475.098 Rp. 36.608.563.988 Rp. 32.081.209.048 Rp. 38.465.357.979 Rp. 41.282.340.576 Rp. 28.436.978.472Rp.
32.035.457.582Rp.
31.163.411.333Rp.
35.073.046.253Rp.
39.004.895.66696% 87,51% 97,14% 91,18% 94,48% 9,69% 8,42%
BelanjaLangsung
Rp. 96.786.596.038 Rp. 82.566.892.910 Rp. 121.257.103.513Rp. 137.573.140.100Rp. 151.486.374.936 Rp. 75.148.995.239Rp.
73.357.192.234Rp.
102.137.934.512Rp.
103.179.412.614Rp.
134.765.167.52778% 88,85% 84,23% 75,00% 88,96% 13,93% 17,12%
Total Rp. 126.334.071.136Rp. 119.175.456.898Rp. 153.338.312.561Rp. 176.038.498.079Rp. 192.768.715.512Rp. 103.585.973.711Rp.
105.392.649.816Rp.
133.301.345.845Rp.
138.252.458.867Rp.
173.770.063.19382% 88,43% 86,93% 78,54% 90,14% 11,83 % 17,36%
Berdasarkan tabel diatas anggaran Dinas Perhubungan terus mengalami kenaikan meskipun di tahun ke-2 mengalami
penurunan dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak lagi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Capaian realisasi
anggaran Dinas Perhubungan juga mengalami kenaikan dari setiap tahunnya meskipun pada tahun ke-4 mengalami penurunan
penyerapan. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata
pertumbuhan Anggaran Dinas Perhubungan setiap tahunnya sebesar 11,83% dan rata-rata Realisasi penyerapan anggaran Dinas
Perhubungan sebesar 17,36%.
41
II.4. Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perhubungan
II.4.1. Analisis dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Berdasarkan situasi dan kondisi Kota Surabaya yang semakin
berkembang, khususnya di bidang transportasi, maka perlu dilakukan
identifikasi Analisis Renstra Kementerian / Lembaga (K/L), Analisis
Renstra SKPD Provinsi (Kabupaten/Kota) dan Analisis Renstra SKPD
Kabupaten/Kota. Hasil analisis kondisi sebagaimana berikut :
Tabel 2.4Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kotaterhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
No Indikator KinerjaCapaian Sasaran
Renstra SKPDKabupaten/Kota
Sasaran pada RenstraSKPD Provinsi
Sasaran pada RenstraK/L
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Presentase JalanKewenangan Kotadengan V/C ratio ≤0,95
Menyediakan sistemmanajementransportasi yangberkualitas
MeningkatnyaPelayanan kepadamasyarakat, danmeningkatnyakompetensi SDMpetugas sektortransportasi
Meningkatkan kinerjalalu lintas jalanPerkotaan
2 a. Peningkatan LoadFactor KendaraanUmum (Angkot/Mikrolet)
b. Peningkatan LoadFactor KendaraanUmum (Bus Kota)
Penyediaan danoptimalisasi sistemangkutan umummassal yangnyaman, aman,cepat, danberkualitas sertaramah lingkungan
Meningkatnya kualitasmanajementransportasi denganpenekanan padaketersediaan saranaprasarana dan peranserta masyarakat danSwasta
Meningkatkan aplikasiteknologi informasi danskema sistemManajementransportasi Perkotaan
3 Meningkatnya tingkatkeselamatan dankeamananpenyelenggaraanpelayanan transportasi
Dengan kondisi dan perkembangan transportasi pada saat ini
Dinas Perhubungan perlu untuk melakukan perbaikan dan
meningkatkan serta mengembangkan sarana prasarana transportasi,
antara lain :
• Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dengan berbasis IT
(ITS-ATCS).
• Meningkatkan kondisi kendaraan angkutan umum yang lebih baik
dan nyaman.
• Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang terjadwal
dan terintegrasi.
42
• Meningkatkan Pengelolaan manajemen perparkiran di tepi jalan
umum maupun tempat khusus parkir menjadi lebih baik.
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan
mengikutsertakan diklat teknis di bidang transportasi.
• Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
yang transparan dan akuntabel berbasis IT.
Tantangan atas kondisi dan perkembangan tersebut memang
perlu untuk ditindaklanjuti mengingat kota Surabaya saat ini tidak hanya
dikenal sebagai ibukota propinsi Jawa Timur, tetapi kota Surabaya juga
sudah dikenal oleh dunia internasional karena prestasi skala Nasional
dan Internasional yang telah diraih.
Selain hal tersebut kota Surabaya mempunyai peluang untuk
berkembang lebih pesat karena tidak terlepas dari pembangunan dan
perbaikan sarana prasarana infrastruktur yang dilakukan jauh lebih baik
dan didukung adanya pelabuhan udara internasional maupun
pelabuhan laut.
Perbaikan di dalam pemerintahan sendiri sudah jauh lebih baik
dengan dikembangkannya fasilitas - fasilitas penunjang kerja yang lebih
modern dan menggunakan teknologi informatika sesuai perkembangan
saat ini.
II.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 telah
memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Penyelarasan dilakukan terhadap
program dalam RPJMD Kota Surabaya dengan kebijakan, strategi, dan
indikasi program dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034.
Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya dapat dilihat bahwa
penataan ruang Kota Surabaya adalah mengembangkan ruang kota
metropolitan yang mengarah pada kota perdagangan dan jasa. Guna
mendukung perkembangan Kota Surabaya sebagai kota metropolitan
yang berbasis perdagangan dan jasa, tentunya perlu didukung dengan
sarana prasarana transportasi yang memadai dan tetap menjaga serta
meningkatkan kelancaran arus lalu lintas
43
Adapun kesesuaian antara kebijakan strategi struktur ruang dan
pola ruang RTRW dengan program Renstra Dinas Perhubungan Kota
Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
44
Tabel 2.5Hubungan antara Program Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota
Surabaya Tahun 2014-2034
Kebijakan StrategiRTRW Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2034
Program Renstra DinasPerhubungan Kota Surabaya
Tahun 2016-2021
Kegiatan yang berkaitan denganKebijakan Strategi
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Struktur Ruang • Undang-Undang danPeraturan Pemerintahdi bidang Lalu LintasAngkutan Jalan
• Political Will di bidangtransportasi
• Kerjasama pemerintahdengan pihak swasta
• Kesediaan dankemauan masyarakatmenggunakankendaraan angkutanumum yang aman,nyaman dan selamat
• Koordinasi dankerjasama denganinstansi lain
• Belum adanyaintegrasi perencanaantransportasi danjaringan lintasangkutan umum danbarang di daerahGerbang Kertasusila
• Tidak adanyapembatasan usiakendaraan angkutanumum dan angkutanbarang
• Belum adanya subsudiPemerintah terhadapkendaraan angkutanumum
• Tidak adanyapembatasanpenggunaankendaraan pribadi
Strategi pengembangan pusat kegiatan nasional
Mengembangkanjaringan infrastrukturterpadu danberkelanjutan dalamskala kota dan wilayahsekitarnya
a. Program PeningkatanSistem ManajemenTransportasi
b. Program PengembanganSistem TransportasiBerkelanjutan
1. Pemeliharaan perlengkapan jalan2. Pengadaaan perlengkapan jalan3. Pembangunan sarana prasarana
transportasi4. Pengembangan sarana prasarana
transportasi5. Pemeliharaan sarana dan prasarana
transportasi6. Pengadaan perlengkapan jalan7. Pengelolaan parkir
Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi
Mengembangkantransportasi darat, lautdan udara
a. Program PeningkatanSistem ManajemenTransportasi
b. Program PengembanganSistem TransportasiBerkelanjutan
1. Peningkatan pelayanan dankeselamatan angkutan
2. Penyelenggaraan manajemen lalulintas
3. Penyelenggaraan transportasi bagipelajar
4. Penyelenggaraan pelayananangkutan umum
5. Pengelolaan terminal angkutanumum
6. Pengembangan angkutan umummassal perkotaan
45
Tabel 2.6Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kota Surabaya
No.Rencana Struktur
RuangStruktur Ruang Saat
Ini
Indikasi Program PemanfaatanRuang pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana StrukturRuang terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan LokasiPengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. RencanaPengembanganJaringanTransportasi
Pemantapan danPengembanganTerminal secarahierarki
Pembangunan Sub Terminal danHalte
Berkurangnya ruang bagipejalan kaki untukpembangunan halte
Pembangunan Sub Terminaldan Halte yang tersebar diKota Surabaya
Pemantapan danPengembanganAngkutan Darat
Pengembangan Angkutan MassalDalam Kota
Bertambahnya volumekepadatan kendaraan yangakan berimbas ke kemacetanpada beberapa ruas jalan
Pengembangan angkutanmassal dalam kota Surabaya
Pengembangan angkutan massalberbasis jalan
Bertambahnya volumekepadatan kendaraan yangakan berimbas ke kemacetanpada beberapa ruas jalan
Pengembangan angkutanmassal berbasis jalan dalamkota Surabaya
Pengembangan SistemManajemen Transportasi
Perubahan arus lalu lintaskendaraan
Pengembangan sistemmanajemen transportasipada seluruh wilayah KotaSurabaya
Pengembangantransportasiperkeretaapian dalamkota
Pembangunan fasilitas Park andRide
Belum munculnya kesadaranmasyarakat untukmemarkirkan kendaraan dilokasi yang telah disediakan
Pembangunan fasilitas Parkand Ride pada beberapa titikyang tersebar di KotaSurabaya
46
Tabel 2.7Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
Kota Surabaya
No.Rencana Pola
RuangPola Ruang Saat Ini
Indikasi Program PemanfaatanRuang pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana StrukturRuang terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan LokasiPengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PerlindunganKawasan Lindung
Perlindungan kawasansepanjang sempadan rel KeretaApi dari pelaksanaanpembangunan
Untuk perlindungan kawasansempadan rel KA tidak masukke dalam kewenangan DinasPerhubungan
Dinas Perhubungan tetapmelakukan koordinasidengan instansi terkait untukpengamanan kawasansempadan rel KA demikeselamatan transportasi
Pengelolaan danPengembanganKawasan Lindung
Penertiban dan pengendaliankawasan sempadan rel KA
Untuk penertiban danpengendalian kawasansempadan rel KA tidak masukke dalam kewenangan DinasPerhubungan
Dinas Perhubungan tetapmelakukan koordinasidengan instansi terkait untukpengamanan kawasansempadan rel KA demikeselamatan transportasi
47
II.4.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KHLS)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang
harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin
pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu
wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi
terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip
keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan
daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan
berkelanjutan yang menjadi dasar dalam pembangunan. Kaitannya
dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian
kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka
prinsip keberlanjutan, hal inidisesuaikan dengan rumusan Permendagri
67/2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana
pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap
kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti
dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negative terhadap
lingkungan hidup.
KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan
berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang
digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak
atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk
meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan. Terdapat tiga nilai
penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan
penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan
(interdependency), keseimbangan (equilibrium), dan keadilan (justice).
Berikut penjelasan tentang tiga nilai dasar yang terkandung dalam
KLHS.
a. Keterkaitan (interdependency)
48
Nilai ini mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat
holistic berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-
kimia, biologi, dan sosial ekonomi, dan juga mempertimbangkan
keterkaitan antar sektor, wilayah, dan global-lokal.
b. Keseimbangan (equilibrium)
Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai
keseimbangan antar kepentingan sosio-ekonomi dengan
kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan
jangka panjang, kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan
kepentingan lain yang terkait.
c. Keadilan (justice)
Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS dapat dirasakan oleh
seluruh elemen masyarakat tanpa memandang suku, agama, etnis
dan ras sehingga hasil pembangunan dapat merata dan menyeluruh.
Terdapat tahapan persipan dalam proses penyusunan KLHS
RPJMD Kota Surabaya meliputi tahap pembentukan kelompok kerja
(Pokja), penyusunan KAK dan pengadaan jasa TA.
a. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)
b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
c. Pengadaan Jasa TA
Sasaran yang akan dicapai pada Pendampingan Penyusunan
KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 adalah:
a) Tereksplorasinya isu pembangunan berkelanjutan baik aspek
lingkungan, sosial budaya maupun ekonomi di Kota Surabaya;
b) Tersusunnya kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program
dalam rancangan RPJMD terhadap isu pembangunan berkelanjutan
di Kota Surabaya;
c) Tersusunnya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana,
dan program dalam rancangan RPJMD Kota Surabaya;
d) Tersusunnya rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan
kebijakan, rencana, dan program yang mengintegrasikan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rancangan RPJMD Kota
Surabaya.
49
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya
bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan
RPJMD Kota Surabaya serta meningkatkan kualitas RPJMD sebagai
upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut
tabel penyusunan rekomendasi dalam penyusunan RPJMD Kota
Surabaya.
Tabel 2.8Instrumen Penyusunan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD
Isu Prioritas ProgramDampakNegatif
Mitigasi Alternatif Rekomendasi
Meningkatnyapencemaranudara yangberpotensimenyebabkanefek gasrumah kacadanperubahaniklim
Programpengembangan hub dansimpullogistikuntukmendukungdistribusikomoditaspotensial
Peningkatanpergerakandenganberbagaimodatransportasimeningkatkan ancamanpencemaranudara
1. Pemantapan programalternatif modaangkutan publik untukmengurangi bebanangkutan dan jalan;
2. Peningkatan kinerjakerjasama antar kotauntuk membangunterminal-terminal logistiksebelum masuk ke KotaSurabaya.
3. Pembatasan modapengangkut barangyang akan masuk kekKota Surabaya
1. Integrasi mitigasi kedalam kebijakansektor perhubungandan transportasi.
2. Usulan pemantapansistem transportasiregional sebagaibahan kajiankebijakan di tingkatprovinsi
Kurangnyapeningkatanupayakonservasienergi danpemanfaatanpotensi energialternatif dariberbagaisumber
Programpengembangan hub dansimpullogistikuntukmendukungdistribusikomoditaspotensial
Peningkatankebutuhanenergiterutamauntuktrasportasidan listrik
1. Pemantapan programalternatif moda angkutanpublik untuk mengurangibeban angkutan danjalan;
2. Peningkatan kinerjakerjasama antar kotauntuk membangunterminal-terminal logistiksebelum masuk ke KotaSurabaya.
3. Pembatasan modapengangkut barangyang akan masuk kekKota Surabaya
1. Integrasi mitigasisske dalam kebijakansektor perhubungandan transportasi.
2. Usulan pemantapansistem transportasiregional sebagaibahan kajiankebijakan di tingkatprovinsi
Tindak lanjut penanganan terhadap indikasi keterkaitan negatif
dalam KLHS muncul sebagai rumusan rekomendasi untuk
implementasi dari masing masing mitigasi dan alternatif. Rekomendasi
utama yang dapat diidentifikasi adalah:
a. Integrasi program mitigasi ( Pembatasan aktivitas logistik di dalam
kawasan perkotaan) ke dalam kebijakan beberapa sektor, terutama:
pengelolaan persampahan dan limbah; transportasi dan penyediaan
air bersih;
b. Usulan pemantapan sistem transportasi regional sebagai bahan
kajian kebijakan di tingkat provinsi
50
c. Integrasi kebijakan pada sektor kebersihan,transportasi,
perindustrian, dan tata ruang.
d. integrasi program mitigasi dengan kegiatan bidang penelitian dan
pengembangan daerah terutama untuk perhitungan daya dukung
dan daya tampung, program pariwisata alternatif untuk meminimalisir
pergerakan kendaraan bermotor;
e. Program mitigasi diintegrasi dalam kegiatan bidang perencanaan
umum
51
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan
Kota Surabaya mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh
faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah tabel Indentifikasi masalah
yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
Tabel 3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kota Surabaya
Aspek KajianCapaian/KondisiSaat ini
Standaryang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan SKPDINTERNAL EKSTERNAL
(Kewenangan SKPD)(Diluar Kewenangan
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
KecepatanRata-rataKendaraan dijalan ArteriPrimer
28,88 25,63 1. Jumlah SDMyang memadai
2. Sarana danprasaranapenunjangoperasional
3. Saranaperlengkapanjalan memadai
4. Sistem informasiteknologi dibidangtransportasimemadai (ITS-ATCS dan e-dishub)
5. PelayananPerhubunganberbasisInformasiTeknologi
1. Regulasi di bidangtransportasi
2. Koordinasi dankerjasama denganinstansi lain
3. Kesediaan dankemauanmasyarakatmenggunakanangkutan umumyang aman, nyaman,dan selamat
4. Komitmen kepaladaerah di bidangtransportasi
5. Perkembanganteknologi informasi disektor transportasipada era globalisasi
6. Peran serta swastadan masyarakat
1.Belum semuamasyarakatmengertiTeknologiInformasi
2.Masih kurangnyadisiplinmasyarakatberlalu lintas
3.Kepemilikanpribadi angkutanumum
4.Pelayananangkutan umumbelum memenuhiharapan
KecepatanRata-rataKendaraan dijalan ArteriSekunder
28,79 23,19
HeadwayAngkutanUmumMikrolet
26,21 14,72
HeadwayAngkutanUmum BusKota
43,86 20,00
52
III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi Kota Surabaya untuk periode Tahun 2016 – 2021 adalah :
“SURABAYA KOTA SENTOSA yang BERKARAKTER dan BERDAYA
SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”
Adapun makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah :
• Pokok Visi Sentosa : Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin
warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk
berkarya dan beraktualisasi diri.
• Pokok Visi Berkarakter : Surabaya sebagai kota yang memiliki watak,
kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang
tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila.
• Pokok Visi Berdaya Saing Global : Surabaya sebagai kota yang mampu
menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan
internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumber daya
produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota
yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha
ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif
berdaya saing di pasar global.
• Pokok Visi Berbasis Ekologi : Surabaya sebagai kota yang penataan
ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan
kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi,
mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan
pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan
sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
Misi Kota Surabaya untuk periode Tahun 2016 – 2021 adalah :
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah
ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi
Walikota terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam
proses pembangunan di kota Surabaya.
Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas.
53
a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta
ketahanan pangan;
b. Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda;
c. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja.
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas - luasnya
kesempatan berusaha.
a. Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan pemberdayaan keluarga
miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif;
b. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum.
Menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram
dan kondusif untuk melaksanakan aktifitas keseharian bagi warga kota.
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota.
a. Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (sustainability) sistem
pertanahan dan sistem penataan ruang;
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota;
c. Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang
terintegrasi.
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang
ramah lingkungan.
a. Menyediakan rumah tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi
dengan sarana prasana yang memadai serta didukung dengan
lingkungan yang sehat secara berkelanjutan;
b. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
yang ramah lingkungan.
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat.
a. Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal
sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial;
54
b. Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui
peningkatan akses baca.
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan
jasa antar pulau dan internasional.
a. Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan
menerapkan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta
jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional,
maupun internasional;
b. Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas
perdagangan;
c. Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara
pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi,
perdagangan, industri.
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh
regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang
berkualitas;
b. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang
didukung TIK;
c. Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan
dan SKPD;
d. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan
jasa, serta pengembangan industri kreatif.
a. Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas;
b. Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata.
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
a. Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara
menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien;
55
b. Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang
terintegrasi;
c. Mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan
Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai
dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat
dalam penggunaan angkutan umum;
d. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara
terpadu dan merata;
e. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan
jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata;
f. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota
seperti gas, telekomunikasi dan listrik;
g. Mewujudkan keabsahan kepemilikan aset untuk dimanfaatkan
pembangunan sarana dan prasarana kota.
Tabel 3.2Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : “SURABAYA KOTA SENTOSA yang BERKARAKTER dan BERDAYA SAING
GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”
NoMisi dan Program KDH dan
Wakil KDH terpilih
PermasalahanPelayanan
SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 4 : Mewujudkan penataanruang yang terintegrasi danmemperhatikan daya dukung kota.
• Belum semuamasyarakatmengertiTeknologiInformasi
• Masihkurangnyadisiplinmasyarakatberlalu lintas
• Kepemilikanprbadi angkutanumum
• Pelayananangkutan umumbelummemenuhiharapan
• Pertumbuhankendaraanpribadi tidakterkendali
• Pemilikanangkutanumum masihbersifat pribadi
• Disiplin pemilikkendaraanangkutanumum tidakpatuh terhadapUndang-Undang
• Disiplinpengguna jalanmasih rendah
• Political Willdibidangtransportasi
• Tersedianyaanggaran
• Undang-Undang danPeraturanPemerintah dibidang Lalulintas
• Penyediaanangkutanmassal wajibdiselenggarakan olehPemerintah
Program :1. Program Pengendalian dan
Pengawasan DampakLingkungan
2 Misi 7 : Mewujudkan Surabayasebagai pusat penghubungperdagangan dan jasa antar pulaudan internasional
Program :1. Program manajemen lalu lintas
angkutan barang
3 Misi 8 : Meningkatkan tata kelolaadministrasi pemerintahan yangbaik
Program :1. Program pembangunan dan
pengelolaan sarana danprasarana kedinasan
2. Program pelayanan administrasiperkantoran
3. Program perencanaanpembangunan daerah
56
4 Misi 10 : Mewujudkan infrastrukturdan utilitas kota yang terpadu danefisien.
Program :1. Program peningkatan sistem
manajemen transportasi2. Program pengembangan sistem
transportasi berkelanjutan
III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kementerian
Perhubungan dan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Provinsi Jawa
Timur, maka Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah
sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 3.3Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No.
Sasaran JangkaMenengah Renstra K/L
PermasalahanPelayanan Dinas
Perhubungan KotaSurabaya
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya kapasitassarana dan prasaranatransportasi danketerpaduan sistemtransportasi multimodadan antarmoda untukmengurangi backlogmaupun bottleneckkapasitas prasaranatransportasi dan saranatransportasi antarmodadan antarpulau sesuaidengan sistemtransportasi nasional dancetak biru transportasimultimoda
Belum adanyamasterplantransportasi kotayang komperensif(Angkutan umum,angkutan barang,angkutan kereta,dan angkutan laut)
Belum adanyaintegrasiperencanaantransportasiangkutan umumdan barangdaerah GerbangKertasusila
• Undang-UndangLalu LintasAngkutan Jalan
• Tersedianyaanggaran yangmemadai dibidangtransportasi
2. Meningkatnya kinerjapelayanan dan industritransportasi nasionaluntuk mendukungkonektivitas nasional,Sistem Logistik Nasional(Sislognas) dankonektivitas global
Belum adanyamasterplantransportasi barang(angkutan truk dankereta api)
Kurangterintegrasi antarajaringan lintasangkutan barangdaerah GerbangKertasusila
• Undang-UndangLalu LintasAngkutan Jalan
• Tersediannyaanggaran yangmemadai dibidangtransportasi
3. Meningkatnya tingkatkeselamatandan keamananpenyelenggaraanpelayanan transportasi
Tidak ada sanksiyang tegasterhadap angkutanumum yang tidaklaik jalan yangdibuktikan denganadanya kendaraantidak laik jalanmasih beroperasi
• Tidak adanyapembatasanusia kendaraanangkutan umumdan angkutanbarang.
• Tidak adanyakualifikasi /sertifikat
• Undang-UndangLalu LintasAngkutan Jalan
• KetegasanPemerintah didalampenegakanhukum kelaikanjalan
57
pengemudiangkutan umum
4. Menurunnya emisi gasrumah kaca (RAN-GRK)di sektor transportasi
Tidak adanyasanksi yang tegasterhadappenggunaan bahanbakar
Kurangketersediaanpengisian bahanbakar alternatif
Perlu adanyasubsidi bahanbakar bagipenggunakendaraan
5. Tersedianya layanantransportasi sertakomunikasi daninformatika diperdesaan, perbatasannegara, pulau terluar,dan wilayah nonkomersial lainnya
Belum adanyaintegrasi di bidangteknologi informasi.
Kurangtersedianya SDMdan Angaranyang mendukungterhadapTeknologiInformasi.
• Undang –UndangTeknologiInformasi
• Political WillPemimpinDaerah
• Tersedianyaanggaran
6. Meningkatnya pelayananangkutan Umum massalperkotaan
• Kurangtersedianyasarana angkutanumum massal(monorail dantrem)
• Buruknya kondisisarana angkutanumum (bus danmikrolet)
• Belum adanyasubsidiPemerintahterhadapangkutan umum
• Tidak adanyaaturanpembatasanpenggunaankendaraanpribadi
• Undang-Undang LaluLintas AngkutanJalan
• Adanya RPJMDTentangAngkutanMassal
Tabel 3.4Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No.
Sasaran JangkaMenengah Renstra
SKPD Provinsi
PermasalahanPelayanan Dinas
Perhubungan KotaSurabaya
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. MeningkatnyaPelayanan kepadamasyarakat, danmeningkatnyakompetensi SDMpetugas sektortransportasi
Minimnya kualitasdan kuantitas SDMdibandingkankebutuhan danpermasalahan “theright man on theright job”
KeterbatasanjumlahSDM yang yangmemilikikompetensidibandingkebutuhan
Peningkatan SDMdengan berbagaidiklat bekerjasamadengan BadanDiklat
2. Meningkatnya kualitasmanajemen transportasidengan penekanan padaketersediaan saranaprasarana dan peranserta masyarakat danSwasta
Belum adanyamasterplanangkutan barang
Kurangterintegrasi antarajaringan lintasangkutan barangdaerah GerbangKertasusila
• Undang-UndangLalu LintasAngkutan Jalan
• Tersediannyaanggaran yangmemadai dibidangtransportasi
• Membukapeluangpendanaan dariswasta(KerjasamaPemerintahSwasta)
58
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.
Terhadap hasil telahaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersaji
pada tabel 3.5 Dan tabel 3.6
Tabel 3.5Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Rencana TataRuang Wilayah
terkait Tugas danFungsi SKPD
PermasalahanPelayanan
SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mengembangkanjaringan infrastrukturterpadu danberkelanjutan dalamskala kota danwilayah sekitarnya
Belum adanyamasterplantransportasi kotayang komperesif(angkutan umum,angkutan barang,angkutan kereta,dan angkutan laut)
Belum adanyaintegrasiperencanaantransportasiangkutan umumdan barang
Peningkatankinerja kerjasamaantar kota untukmembangunterminal-terminallogistik sebelummasuk ke KotaSurabaya.Undang-undangLalu LintasAngkutan Jalan
Tabel 3.6Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NoHasil KLHS terkait
Tugas danFungsi SKPD
PermasalahanPelayanan
SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnyapencemaran udarayang berpotensimenyebabkan efekgas rumah kaca danperubahan iklim
Tidak adanyasanksi yang tegasterhadappenggunaanbahan bakar
Kurangtersedianyabahan bakaralternatif yangramah lingkungan
Perlu adanyapembatasankendaraan bermotordan subsidi bahanbakar bagi penggunakendaraan
59
III.5. Penentuan Isu – Isu Strategis
Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum
dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak
panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi
secara bertahap.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dapat
diperoleh nilai dan kriteria isu strategis sebagai berikut :
Tabel 3.7Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
No Kriteria Bobot
1 Manfaat/Dampak Bagi Publik (M) 30
2 Daya ungkit untuk pembangunan daerah 20
3 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 20
4 Pokok Isu terkandung dalam Visi-Misi Kota 30
Total 100
Tabel 3.8Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis
Nilai Skala Kriteria ke-TotalNilai1
(30%)2
(20%)3
(20%)4 (30%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Komitmen kepala daerah di bidangtransportasi
1.5 1 0.60 1.5 4.6
2 Regulasi di bidang Transportasi 1.5 1 0.60 1.2 4.3
3 Peran serta swasta dan masyarakat 0.89 0.60 0.60 0.89 3
4 Perkembangan Teknologi informasi disektor transportasi pada era globalisasi
1.2 0.60 0.60 0.89 3.3
5 Kesediaan dan kemauan masyarakatmenggunakan angkutan umum yangaman, nyaman, dan selamat
0.89 0.60 0.60 1.2 3.3
6 Sarana perlengkapan jalan memadai 1.5 1 0.8 1.5 4.8
7 Sarana dan prasarana penunjangoperasional
1.5 1 1.8 1.2 4.5
8 Jumlah SDM Memadai 1.2 0.60 0.8 0.89 3.5
9 Pelayanan Perhubungan berbasisInformasi Teknologi
1.2 0.60 0.60 0.89 3.3
10 Sistem informasi teknologi di bidangtransportasi memadai (ITS-ATCS dane-dishub)
1.2 0.60 0.60 0.89 3.3
11 Kewenangan pengelolaan prasaranajalan
1.2 0.60 0.60 1.2 3.6
12 Regulasi tentang pembatasanpenggunaan kendaraan pribadi danjaringan lintas angkutan barang
1.5 0.8 0.60 1.5 4.4
13 Perilaku / disiplin pengguna jalan 1.5 0.8 1 1.2 4.5
60
14 Konsistensi tata guna lahan 0.89 0.8 0.60 0.89 3.19
15 Dukungan dokumen perencanaantransportasi makro
1.2 0.60 0.60 1.2 3.6
16 Keterbatasan alokasi anggaran APBD 1.5 0.8 0.8 1.2 4.3
17 Keterbatasan SDM berkompetensikhusus
1.2 0.60 0.60 0.89 3.3
Tabel 3.9Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
No. Isu-Isu Strategis Total NilaiRata-Rata
Nilai
(1) (2) (3) (4)
1 Komitmen kepala daerah di bidang transportasi 4.6 1.15
2 Regulasi di bidang Transportasi 4.3 1.075
3 Peran serta swasta dan masyarakat 3 0.75
4Perkembangan Teknologi informasi di sektor transportasipada era globalisasi
3.3 0.825
5Kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakanangkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat
3.3 0.825
6 Sarana perlengkapan jalan memadai 4.8 1.2
7 Sarana dan prasarana penunjang operasional 4.5 1.125
8 Jumlah SDM Memadai 3.5 0.875
9 Pelayanan Perhubungan berbasis Informasi Teknologi 3.3 0.825
10Sistem informasi teknologi di bidang transportasimemadai (ITS-ATCS dan e-dishub)
3.3 0.825
11 Kewenangan pengelolaan prasarana jalan 3.6 0.9
12Regulasi tentang pembatasan penggunaan kendaraanpribadi dan jaringan lintas angkutan barang
4.4 1.1
13 Perilaku / disiplin pengguna jalan 4.5 1.125
14 Konsistensi tata guna lahan 3.19 0.7975
15 Dukungan dokumen perencanaan transportasi makro 3.6 0.9
16 Keterbatasan alokasi anggaran APBD 4.3 1.075
17 Keterbatasan SDM berkompetensi khusus 3.3 0.825
Rata – Rata Keseluruhan 3,81 0,9528
61
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
IV.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Surabaya
IV.1.1. Perumusan Visi
Visi Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah
Kota Surabaya yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun
2016 – 2021 serta merupakan gambaran arah pembangunan atau
kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan melalui
penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
yang akan datang. Visi dapat diartikan juga sebagai cara pandang
jauh kedepan kemana Dinas Perhubungan harus dibawa agar tetap
eksis, antisipatif dan inovatif.
Kota Surabaya sebenarnya masih dihadapkan pada berbagai macam
persoalan kota, khususnya permasalahan di sektor perhubungan.
Sekarang ini, kondisi beberapa ruas jalan di Kota Surabaya sudah
mengalami kemacetan. Hal tersebut juga ditambah dengan masih
minimnya kesadaran masyarakat untuk dapat beralih moda
transportasi dari angkutan pribadi ke angkutan umum.
Berdasarkan beberapa permasalahan pokok yang telah diuraikan
diatas maka telah ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Kota Surabaya
adalah :
“ MENUJU TRANSPORTASI KOTA yang BERKUALITAS dan
BERKELANJUTAN ”
IV.1.2. Penjelasan Visi :
Terwujudnya Transportasi yang berkualitas yaitu mengandung
pengertian bahwa transportasi diselenggarakan dengan :
1) Handal artinya mempunyai Responsif, Akuntabilitas, Aksesibilitas
yang tinggi;
2) Efisien dan Efektif yaitu dapat menghemat waktu dan biaya serta
tepat guna;
3) Terjangkau yaitu dapat melayani semua wilayah dengan tarif yang
ekonomis;
62
4) Mengutamakan keselamatan pengguna jasa transportasi dan
menekan tingkat kecelakaan seminimal mungkin.
Sedangkan makna dari pengertian Berkelanjutan (berwawasan
lingkungan) yaitu mengandung pengertian bahwa transportasi
diselenggarakan dengan :
1) Mewujudkan penggunaan angkutan masal yang dibutuhkan oleh
individu dan masyarakat yang aman, nyaman dan selamat.
2) Mewujudkan efisiensi penggunaan bahan bakar transportasi.
3) Membatasi emisi, meminimalkan penggunaan sumber daya yang
tidak dapat diperbarui, membatasi penggunaan sumber daya yang
dapat diperbarui agar kualitasnya tetap terjaga.
IV.1.3. Perumusan Misi
Guna mewujudkan visi tersebut Dinas Perhubungan Kota Surabaya
telah menetapkan 2 ( dua ) Misi sebagai berikut :
1) Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Jalan.
Penjelasan :
• Mengatur dan menyediakan perlengkapan jalan.
• Melakukan pengawasan dan penertiban pelanggaran lalu lintas.
• Menerapkan manajemen lalu lintas berbasis informasi teknologi.
• Meningkatkan Teknologi Informasi di bidang Perhubungan.
• Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Transportasi Lalu
Lintas.
2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum.
Penjelasan :
• Mengatur dan menyediakan sarana dan prasarana angkutan
orang dan barang.
• Meningkatkan kendaraan angkutan umum yang memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan.
63
Tabel 4.1Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Perhubungan
No. VisiPokok-Pokok
VisiPenjelasan Visi Misi
1. MenujuTransportasiKota yangBerkualitasdanBerkelanjutan
1. Handal2. Efisien dan
Efektif3. Terjangkau4. Keselamatan5. Sosial6. Ekonomi7. Lingkungan
1. Mempunyairesponsif,akuntabilitas,aksesibilitasyang tinggi
2. Hemat waktu,biaya dan tepatguna
3. Melayanisemua wilyahdengan tarifekonomis
4. Mengutamakankeselamatanpengguna jasatransportasi
1. MeningkatkanKelancaranLalu Lintas
2. MeningkatkanKualitasPelayananAngkutan
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan
IV.2.1. Perumusan Tujuan
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
Adapun tujuan yang menjadi dasar pencapaian visi dan misi adalah
sebagai berikut :
1) Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas yang
memiliki indikator tujuan Persentase Jalan Arteri Sekunder tertentu
dengan V/C ratio ≤ 0,80 dengan target pada tahun 2016-2021
berturut-turut sebesar 30% s/d 40% pada tahun 2021.
2) Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang
nyaman, aman, cepat, dan berkualitas serta ramah lingkungan
yang memiliki indikator tujuan :
a. Peningkatan Load Factor kendaraan umum (Angkot/Mikrolet)
dengan target pada tahun 2016 – 2021 berturut-turut sebesar
22% s/d 30%.
b. Peningkatan Load Factor kendaraan umum (Bus Kota) dengan
target pada tahun 2016 – 2021 berturut-turut sebesar 34% s/d
42%.
64
IV.2.2. Perumusan Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan yang memiliki
indikator sasaran Ratio jumlah kecelakaan fatal dengan target pada
tahun 2016-2021 berturut-turut sebesar 0.23 s/d 0.19.
2) Mengendalikan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum yang
memiliki indikator sasaran Persentase kendaraan angkutan umum
yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan target
pada tahun 2016-2021 berturut-turut sebesar 80% s/d 90%.
Tabel 4.2Tujuan Kota Surabaya Yang Menjadi Pelayanan SKPD
NO. TUJUAN (KOTA)INDIKATOR TUJUAN
(KOTA)
Target Kinerja SKPD Pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan KualitasLingkungan Hidup Kota yangBersih dan Hijau
Indeks Kualitas LingkunganHidup
0 0 0 0 0 0
2 Meningkatkan ArusPerdagangan Internasional danAntar Pulau dari/dan MenujuSurabaya
Peningkatan VolumeKomoditi Keluar MasukKota Surabaya
0 0 0 0 0 0
3 Meningkatkan KinerjaPenyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik
Indeks Tata KelolaPemerintahan
61,88% 70,11% 72,51% 74,35% 79,13% 81,25%
4 Meningkatkan Jaringan danPelayanan Transportasi Kotayang Terpadu
• Menurunnya Lama JamSibuk
6 jam20 mnt
6 jam17 mnt
6 jam15 mnt
6 jam12 mnt
6 jam10 mnt
6 jam 5mnt
• Level of Service (LOS)Tingkat Pelayanan Jalan
E E E D D D
Tabel 4.3Sasaran Kota Surabaya Yang Menjadi Pelayanan SKPD
NO.SASARAN
(KOTA)INDIKATOR SASARAN (KOTA)
Target Kinerja SKPD Pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan Kualitas Udaradan Air
• Indeks Kualitas Udara Ambien 84.00 84.25 84.50 84.75 85.00 85.25
2. Peningkatan SistemManajemen City Logistik
•Tingkat Pertumbuhan EkonomiKategori Transportasi danPergudangan
1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39%
3. a. Meningkatkan Tata KelolaAdministrasi Pemerintahanyang Baik
• Indeks kepuasan SKPD terhadappemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkantoran
60% 62% 64% 66% 68% 70%
•Tingkat kepuasan pelayanankedinasan
75% 76% 77% 78% 79% 80%
•Tingkat capaian keberhasilanpelaksanaan program
90,55% 90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05%
65
b. Meningkatkan KualitasPelayanan Publik
•Nilai Kepuasan Masyarakat unitpelayanan perizinan dan nonperizinan
76% 76% 76% 76% 76% 76%
4 a. Menyediakan SistemManajemen Transportasiyang Berkualitas
•Persentase Jalan KewenanganKota dengan V/C ratio ≤ 0.95
30% 32% 34% 36% 38% 40%
b. Penyediaan danOptimalisasi SistemAngkutan Umum Massalyang Berkualitas danRamah Lingkungan
•Peningkatan Load factorkendaraan umum(Angkot/Mikrolet)
22% 23% 24% 26% 28% 30%
•Peningkatan Load factorkendaraan umum (Bis Kota)
34% 35% 36% 38% 40% 42%
IV.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan
IV.3.1. Perumusan Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta
selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.
Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas
maka Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan strategi
sebagai berikut :
1) Pengembangan manajeman dan rekayasa lalu lintas.
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Perhubungan.
3) Melakukan manajemen permintaan transportasi (Traffic Demand
Management)
4) Pengembangan sistem teknologi informasi pada manajemen dan
rekayasa lalu lintas.
5) Pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan.
6) Pengembangan sistem teknologi informasi pada sarana dan
prasarana Pengujian Kendaraan Online dan e-payment.
7) Pengembangan Angkutan Masal Cepat (AMC).
8) Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan sistem the buy
services.
9) Melakukan reformasi angkutan umum.
IV.3.2. Arah Kebijakan
Untuk mewujudkan Tujuan yang diinginkan tersebut diatas maka
Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan kebijakan yaitu
sebagai berikut :
1) Penerapan analisa dampak lalu lintas di setiap pembangunan
kawasan.
66
2) Penerapan manajemen transportasi (Traffic Demand
Management) seperti pergeseran jam kerja dan jam sekolah,
penerapan 3 in 1, road pricing dan Tarif Parkir Progresif/Zona.
3) Penerapan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu
lintas seperti (ITS-ATCS).
4) Penertiban dan penegakan hukum secara konsisten pada
pelanggaran lalu lintas.
5) Pembatasan usia kendaraan angkutan penumpang umum.
6) Pemberian subsidi kepada operator angkutan umum.
Tabel 4.4Analisa SWOT
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Peluang (Opportunities) : Tantangan (Threats) :
1. Regulasi di bidangTransportasi
2. Koordinasi dan kerjasamadengan instansi lain
3. Kesediaan dan kemauanmasyarakat menggunakanangkutan umum yang aman,nyaman, dan selamat
4. Komitmen kepala daerah dibidang transportasi
5. Perkembangan Teknologiinformasi di sektortransportasi pada eraglobalisasi
6. Peran serta swasta danmasyarakat
1. Regulasi tentangpembatasanpenggunaan kendaraanpribadi dan jaringanlintas angkutan barang
2. Perilaku / disiplinpengguna jalan
3. Konsistensi tata gunalahan
4. Kewenanganpengelolaan prasaranajalan
Kekuatan (Strengths): Alternatif Strategi SO : Alternatif Strategi ST :
1. Jumlah SDM memadai2. Sarana dan prasarana
penunjang operasional3. Sarana perlengkapan jalan
memadai4. Sistem informasi teknologi
di bidang transportasimemadai (ITS-ATCS dane-dishub)
5. Pelayanan Perhubunganberbasis InformasiTeknologi
2. Kebijakan Pemerintahtentang Subsidi AngkutanUmum
3. Pengembangan InformasiTeknologi di BidangTransportasi
1. Pelaksanaan TrafficDemand Management
2. Penegakan hukumterkait pelanggaran lalulintas yang konsisten
Kelemahan (Weakness) : Alternatif Strategi WO : Alternatif Strategi WT :
1. Keterbatasan alokasianggaran APBD
2. Keterbatasan SDMberkompetensi khusus
3. Dukungan dokumenperencanaan transportasimakro
1. Pengembangan Kualitas danKuantitas SDMberkompetensi Khusus
2. Perlu adanya MasterplanTransportasi yangKomperhensif
1. Kerjasama Pemerintahdan Swasta di bidangTransportasi
2. Menegakkankonsistensi tentang tataguna lahan
67
Tabel 4.5Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan keselamatanberlalu lintas di jalan.
Ratio jumlah kecelakaanfatal.
MelakukanPembinaankeselamatan berlalulintas di jalan.
2 Mengendalikan kelaikan jalankendaraan angkutan umum.
Persentase kendaraanangkutan umum yangmemenuhi persyaratanteknis dan laik jalan.
Pemberian Subsidiangkutan umum.
Tabel 4.6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Menuju Transportasi Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan
MISI I : Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Jalan.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkankeselamatan berlalulintas di jalan.
Ratio jumlahkecelakaan fatal.
Melakukan Pembinaankeselamatan berlalulintas di jalan.
• Pelaksanaanpembinaan pelajar
• Meningkatkansarana prasaranaperlengkapan jalan.
MISI II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Penyediaan danoptimalisasi sistemangkutan umummassal yangnyaman, aman,cepat, danberkualitas sertaramah lingkungan.
Mengendalikankelaikan jalankendaraanangkutan umum.
Pemberian Subsidiangkutan umum
• Pelaksanaan Buythe Service angkutanumum
• Pembatasan umurkendaraan angkutanumum
68
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Adapun penyajiannya menggunakan tabel sebagai berikut :
Tabel 5.1
Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NoPROGRAM
(KOTA)INDIKATOR PROGRAM
(KOTA)
TARGET KINERJA PADA TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. ProgramPembangunan danPengelolaan Saranadan PrasaranaKedinasan
a. Persentase sarana dan
prasarana perkantoran dalam
kondisi baik
100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase Ketepatan
Pemenuhan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Tingkat kepuasan pegawaiterhadap pelayananadministrasi perkantoran
N/A 72% 74% 76% 78% 80%
3. ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
a. Persentase Ketepatan Waktu
Penyusunan Dan Pelaporan
Dokumen Perencanaan
Strategis dan/atau Sektoral
60% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase PD Lingkup Bidang
Fisik dan Prasarana yang
Dokumen Perencanaan
Tahunannya Berkualitas
60% 65% 70% 75% 80% 85%
4. Program PelayananPerizinan dan NonPerizinan
Persentase ketepatan waktupelayanan perizinan dan nonperizinan
70% 72% 74% 76% 78% 80%
5. Program PeningkatanSistem ManajemenTransportasi
a. Kecepatan rata-rata kendaraan
di jalan kewenangan Kota
28,90km/jm
29,19km/jm
30,06km/jm
31,27km/jm
31,89km/jm
32,53km/jm
b. Persentase selisih tingkat
kecelakaan lalu lintas
2% 2% 2% 2% 2% 2%
6. Program Manajemen
Lalu Lintas Angkutan
Barang
Rata-rata waktu tempuhkendaraan barang dari danmenuju hub
120,4menit
112,88menit
106,24menit
100,33menit
95,05menit
90,30menit
7. Program Pengendalian
dan Pengawasan
Dampak Lingkungan
Persentase ketaatan/ kepatuhankegiatan usaha terhadap aspeklingkungan
40% 50% 60% 70% 80% 95%
8. Program
Pengembangan Sistem
Transportasi
Berkelanjutan
a. Rata-rata headway angkutan
umum (Angkot/feeder)
26menit
26menit
25menit
25menit
23menit
23menit
b. Rata-rata headway angkutan
umum (Bus Kota)
43,32menit
43,32menit
42,57menit
42,50menit
41,83menit
40,54menit
c. Persentase penyediaan sarana
prasarana pendukung
transportasi berkelanjutan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabel 5.2Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator
Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2016
Unit KerjaSKPD
Penanggungjawab
Lokasi
Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (20) (21)
1.Meningkatkan tatakelola administrasipemerintahanyang baik
• Mengelola Sarana DanPrasarana SertaAdministrasi PerkantoranPerangkat Daerah
• Kinerja PengelolaanSarana, PrasaranaSerta AdministrasiPerkantoran PerangkatDaerah
1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Indeks Kepuasan Karyawan Terhadap PelayananAdministrasi Perkantoran
70% 10.277.886.128 Dishub Kota Surabaya
1.07.01.0001 • Kegiatan : Penyediaan Barang Dan JasaPerkantoran
Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan JasaPerkantoran
100% 10.277.886.128 Dishub Kota Surabaya
1.07.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
• Indeks Kepuasan Karyawan Terhadap Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur
70% 6.920.464.820 Dishub Kota Surabaya
1.07.02.0001 • Kegiatan : Pengadaan dan PemeliharaanSarana Prasarana Perkantoran
Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
100% 6.920.464.820 Dishub Kota Surabaya
2. MenyediakanSistemManajemenTransportasi yangBerkualitas
• MeningkatkanKeselamatan BerlaluLintas Pengguna Jalan
• Ratio JumlahKecelakaan Fatal
1.07.21 Program Pengembangan Sistem Transportasi • Rata-rata Headway Angkutan Umum 25,91menit
153.044.505.731 Dishub Kota Surabaya
• Persentase penggunaan kendaraan umum (Load Factor) 35,54 % Dishub Kota Surabaya
• Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan ArteiSekunder
30km/jam
Dishub Kota Surabaya
• Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan ArteriPrimer
30km/jam
Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0001 • Kegiatan : Penyelenggaraan PelayananAngkutan Umum
Jumlah Pelayanan Perijinan Angkutan Umum YangDikeluarkan
100% 1.256.664.954 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0002 • Kegiatan : Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan 100% 34.490.785.106 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0003 • Kegiatan : Pembangunan Sarana PrasaranaTransportasi
Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi yangDibangun
100% 32.357.869.353 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0004 • Kegiatan : Peningkatan Pelayanan DanKeselamatan Angkutan
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan DanKeselamatan Angkutan
100% 1.729.432.363 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0005 • Kegiatan : Pengembangan Sarana PrasaranaTransportasi
Jumlah Lokasi Sarana Prasarana Transportasi YangDilakukan Pengembangan
100% 7.409.421.906 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0006 • Kegiatan : Pemeliharaan Sarana danPrasarana Transportasi
Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi YangDilakukan Pemeliharaan
100% 10.233.315.606 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0007 • Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan 100% 29.236.279.786 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0008 • Kegiatan : Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan PembinaanKeselamatan Lalu Lintas
100% 940.592.280 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0009 • Kegiatan : Pelaksanaan Pengujian KendaraanBermotor
Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Pengujian 100% 6.213.264.958 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0010 • Kegiatan : Penertiban, Pengawasan DanPengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ
Waktu Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan DanPengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ
100% 5.249.093.468 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0011 • Kegiatan : Pengelolaan Terminal AngkutanUmum
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal AngkutanUmum
100% 16.015.143.623 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0012 • Kegiatan : Pengembangan Angkutan UmumMassal Perkotaan
Jumlah Koridor Pengembangan Angkutan Umum MassalPerkotaan
100% 3.056.734.439 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0013 • Kegiatan : Penyelenggaraan Manajemen LaluLintas
DED Prasarana Lalu Lintas Jalan 100% 1.791.580.526 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0014 • Kegiatan : Operasional Bis Sekolah Persentase Keberhasilan Operasional Bis Sekolah 100% 287.987.363 Dishub Kota Surabaya
1.07.21.0015 • Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAKTransportasi)
Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan(DAK Transportasi)
100% 2.776.340.000 Dishub Kota Surabaya
3. MeningkatkanDanMengoptimalkanPengelolaanSumberPenerimaanDaerah SecaraEfektif Dan Efisien
• MengoptimalkanPelayanan Perizinan DanNon Perizinan SektorPerhubungan
• Jam PelayananPerizinan Dan NonPerizinan Dari SekotrPerhubungan
1.20.17 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
•Rata-rata Peningkatan PAD 10% 20.513.623.962 Dishub Kota Surabaya
1.20.17.0024 • Kegiatan : Intensifikasi dan EkstensifikasiSumber Sumber Pendapatan Daerah BidangPerhubungan
Persentase Keberhasilan Intensifikasi dan EkstensifikasiSumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan
100% 5.279.326.918 Dishub Kota Surabaya
1.20.17.0026 • Kegiatan : Pengelolaan Parkir Persentase Keberhasilan Pengelolaan Parkir 100% 15.234.297.044 Dishub Kota Surabaya
4.MeningkatkanKualitas UdaraDan Air
• Mengoptimalkanpengelolaan lingkunganuntuk menekanpencemaran udara dan air
• Tingkat pemenuhanaspek administrasi danaspek teknis pelakukegiatan usahaterhadap pengelolaanlingkungan
1.08.16 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
• Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri NO2 86% 965.335.510 Dishub Kota Surabaya
• Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri SO2 86% Dishub Kota Surabaya
1.08.16.0007 • Kegiatan : Pengendalian Pencemaran UdaraDari Sumber Bergerak
Persentase Keberhasilan Pengendalian PencemaranUdara Dari Sumber Bergerak
100% 965.335.510 Dishub Kota Surabaya
Tabel 5.3Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2017-2021
Tujuan SasaranIndikatorSasaran
Kode Program dan KegiatanIndikator
Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KerjaSKPD
Penanggungjawab
Lokasi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. MeningkatkanTata KelolaAdministrasiPerangkatDaerah yangBaik
1.1 MengelolaSarana DanPrasarana SertaAdministrasiPerkantoranPerangkatDaerah
• KinerjaPengelolaanSarana,Prasarana, danAdministrasiPerkantoranPerangkatDaerah
2.2.2.02.02 Program : Pembangunan danPengelolaan Sarana dan PrasaranaKedinasan
• Persentase Sarana Dan PrasaranaPerkantoran Dalam Kondisi Baik
100% - 100% 6.585.047.740 100% 6.914.300.127 100% 7.260.015.133 100% 7.623.015.890 100% 8.004.166.685 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Persentase Ketepatan Pemenuhan SaranaDan Prasarana Perkantoran
100% - 100% 100% 100% 100% 100% DinasPerhubungan
KotaSurabaya
2.2.2.02.02.0042 • Kegiatan : Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Jumlah Unit Sarana Dan PrasaranaPerkantoran yang Dipelihara
0 unit - 100 unit 6.585.047.740 100 unit 6.914.300.127 100 unit 7.260.015.133 100 unit 7.623.015.890 100 unit 8.004.166.685 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PemeliharaanSarana dan PrasaranaPerkantoran
Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaPerkantoran yang Dipelihara
0 unit - 101 unit 6.210.918.540 101 unit 6.521.464.467 101 unit 6.847.537.690 101 unit 7.189.914.575 101 unit 7.549.410.304 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Updating DataSarana Prasarana Perkantorandi SIMBADA
Jumlah Data Sarana Dan PrasaranaPerkantoran yang Terupdate Di SIMBADA
0 jenis - 1 jenis 1.773.200 1 jenis 1.861.860 1 jenis 1.954.953 1 jenis 2.052.701 1 jenis 2.155.336 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja 0 poin - 93089 poin 372.356.000 93089 poin 390.973.800 93089 poin 410.522.490 93089 poin 431.048.615 93089 poin 452.601.045 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
2.2.2.02.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Tingkat Kepuasan Pegawai TerhadapPelayanan Administrasi Perkantoran
N/A - 72% 11.421.172.627 74% 11.992.231.258 76% 12.591.842.821 78% 13.221.434.962 80% 13.882.506.710 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
2.2.2.02.01.0033 • Kegiatan : Penyediaan Barang DanJasa Perkantoran PerangkatDaerah
Jumlah Jenis Barang Dan JasaPerkantoran yang Disediakan
0 jenis - 9 jenis 11.421.172.627 9 jenis 11.992.231.258 9 jenis 12.591.842.821 9 jenis 13.221.434.962 9 jenis 13.882.506.710 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PenyediaanBarang dan Jasa PerkantoranPerangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang Dan JasaPerkantoran yang Disediakan
0 jenis - 9 jenis 11.040.092.627 9 jenis 11.592.097.258 9 jenis 12.171.702.121 9 jenis 12.780.287.227 9 jenis 13.419.301.589 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja 0 poin 95270 poin 381.080.000 95270 poin 400.134.000 95270 poin 420.140.700 95270 poin 441.147.735 95270 poin 463.205.122 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.2 MelaksanakanKegiatan SesuaiDenganPerencanaanUntukMendukungKeberhasilanProgram
• PersentaseKesesuaianPelaksanaanKegiatanTerhadapParameterPerencanaanPadaOperationalPlan
2.1.2.01.02 Program Perencanaan PembangunanDaerah
• Persentase Ketepatan Waktu PenyusunanDan Pelaporan Dokumen PerencanaanStrategis dan/atau Sektoral
60% - 100% 411.453.409 100% 432.026.079 100% 453.627.383 100% 476.308.753 100% 500.124.190 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Persentase PD Lingkup Bidang Fisik danPrasarana yang Dokumen PerencanaanTahunannya Berkualitas
60% - 65% 70% 75% 80% 85% DinasPerhubungan
KotaSurabaya
2.1.2.01.02.0050 • Kegiatan : Penyusunan danEvaluasi Perencanaan Stategis
Jumlah Dokumen Penyusunan danEvaluasi Perencanaan Strategis
0 dokumen - 9 dokumen 411.453.409 9 dokumen 432.026.079 9 dokumen 453.627.383 9 dokumen 476.308.753 9 dokumen 500.124.190 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Penyusunandan/atau Review Proses BisnisPerangkat Daerah
Jumlah dokumen SOP yang disusun 0 dokumen - 1 dokumen 891.000 1 dokumen 935.550 1 dokumen 982.328 1 dokumen 1.031.444 1 dokumen 1.083.016 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Penyusunandan/atau Review RencanaStrategis dan Rencana Kerja
Jumlah Dokumen Perencanaan Strategisyang disusun dan/atau direview
0 dokumen - 7 dokumen 27.375.129 7 dokumen 28.743.885 7 dokumen 30.181.080 7 dokumen 31.690.134 7 dokumen 33.274.640 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PenyusunanLaporan Kinerja (LKJ) PerangkatKinerja
Jumlah Dokumen LKJ yang disusun 0 dokumen - 7 dokumen 2.315.280 1 dokumen 2.431.044 1 dokumen 2.552.596 1 dokumen 2.680.226 1 dokumen 2.814.237 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 95218 poin 380.872.000 95218 poin 399.915.600 95218 poin 419.911.380 95218 poin 440.906.949 95218 poin 462.952.296 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
2. MeningkatkanKualitasPelayanan Publik
2.1 MengoptimalkanPelayananPerizinan danNon PerizinanSektorPerhubungan
• Jam PelayananPerizinan danNon Perizinandari SektorPerhubungan
2.1.2.03.08 Program Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan
Persentase Ketepatan Waktu PelayananPerizinan dan Non Perizinan
70% - 72% 6.044.412.798 74% 6.346.633.438 76% 6.663.965.110 78% 6.997.163.365 80% 7.347.021.534 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.12.04.0014 • Kegiatan : Intensifikasi danEkstensifikasi Sumber SumberPendapatan Daerah BidangPerhubungan
Jumlah Lembar yang Tercetak untukKegiatan Intensifikasi dan EkstensifikasiSumber Sumber Pendapatan DaerahBidang Perhubungan
14.714.600lembar
- 14.714.600lembar
6.044.412.798 14.714.600lembar
6.346.633.438 14.714.600lembar
6.663.965.110 14.714.600lembar
6.997.163.365 14.714.600lembar
7.347.021.534 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Cetak BlangkoPerijinan di Bidang Angkutan
Jumlah Blangko Perijinan BidangAngkutan (Ijin Trayek) Yang Tercetak
25.000lembar
- 25.000lembar
82.500.000 25.000lembar
86.625.000 25.000lembar
90.956.250 25.000lembar
95.504.063 25.000lembar
100.279.266 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Cetak Buku Uji Jumlah Buku Uji Yang Tercetak 87.500 buku - 87.500 buku 696.626.637 87.500 buku 731.457.969 87.500 buku 768.030.867 87.500 buku 806.432.411 87.500 buku 846.754.031 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Cetak KarcisParkir
Jumlah Karcis Parkir Yang Tercetak 14.689.600lembar
- 14.689.600lembar
2.791.566.299 14.689.600lembar
2.931.144.614 14.689.600lembar
3.077.701.845 14.689.600lembar
3.231.586.937 14.689.600lembar
3.393.166.284 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Cetak KarcisTerminal
Jumlah Karcis Terminal Yang Tercetak 47.280bendel
- 47.280bendel
152.081.003 47.280bendel
159.685.053 47.280bendel
167.669.306 47.280bendel
176.052.771 47.280bendel
184.855.410 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Cetak Plat Uji Jumlah Plat Uji Yang Tercetak 284.200pasang
- 284.200pasang
1.847.050.859 284.200pasang
1.939.403.402 284.200pasang
2.036.373.572 284.200pasang
2.138.192.251 284.200pasang
2.245.101.863 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 118647 poin 474.588.000 118647 poin 498.317.400 118647 poin 523.233.270 118647 poin 549.394.934 118647 poin 576.864.680 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
3. MenyediakanSistemManajemenTransportasi yangBerkualitas
3.1 MeningkatkanKeselamatanBerlalu LintasPengguna Jalan
• Ratio JumlahKecelakaanFatal
1.1.2.09.01 Program Peningkatan SistemManajemen Transportasi
• Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di JalanKewenangan Kota
28,90km/jm
- 29,19km/jm
146.979.580.694 30,06km/jm
154.328.559.729 31,27km/jm
162.044.987.715 31,89km/jm
170.147.237.101 32,53km/jm
178.654.598.956 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Persentase Selisih Tingkat KecelakaanLalu Lintas
2% - 2% 2% 2% 2% 2% DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0001 • Kegiatan : Pelaksanaan PengujianKendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan Bermotor yangmelaksanakan Pengujian
97.000 unit - 97.000 unit 6.183.173.873 97.000 unit 6.1492.332.567 97.000 unit 6.816.949.195 97.000 unit 7.157.796.655 97.000 unit 7.515.686.487 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PengujianKendaraan Bermotor Tandes
Jumlah Kendaraan Bermotor yangMelaksanakan Pengujian di UPTD PKBTandes
50.000 unit - 50.000 unit 2.877.876.300 50.000 unit 3.021.770.115 50.000 unit 3.172.858.621 50.000 unit 3.331.501.552 50.000 unit 3.498.076.629 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PengujianKendaraan Bermotor Wiyung
Jumlah Kendaraan Bermotor yangMelaksanakan Pengujian di UPTD PKBWiyung
47.000 unit - 47.000 unit 2.779.593.573 47.000 unit 2.918.573.252 47.000 unit 3.064.501.914 47.000 unit 3.217.727.010 47.000 unit 3.378.613.360 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 131426 poin 525.704.000 131426 poin 551.989.200 131426 poin 579.588.660 131426 poin 608.568.093 131426 poin 638.996.498 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0002 • Kegiatan : Pembangunan SaranaPrasarana Transportasi
Jumlah Bangunan Sarana PrasaranaTransportasi yang Dibangun
1 bangunan - 1 bangunan 1.157.969.920 1 bangunan 1.215.868.416 1 bangunan 1.276.661.837 1 bangunan 1.340.494.929 1 bangunan 1.407.519.675 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PembangunanGedung Parkir / Park and Ride
Jumlah Pembangunan Gedung Parkir/Parkand Ride
1 bangunan - 1 bangunan 603.973.920 1 bangunan 634.172.616 1 bangunan 665.881.247 1 bangunan 699.175.309 1 bangunan 734.134.075 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin - 138499 poin 553.996.000 138499 poin 581.695.800 138499 poin 610.780.590 138499 poin 641.319.620 138499 poin 673.385.600 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0004 • Kegiatan : Pembinaan KeselamatanLalu Lintas
Jumlah Masyarakat yang MengikutiKegiatan Pembinaan Keselamatan LaluLintas
2.510 orang - 2.510 orang 1.338.805.529 2.510 orang 1.405.745.805 2.510 orang 1.476.033.096 2.510 orang 1.549.834.751 2.510 orang 1.627.326.488 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Lomba PemilihanPelajar Pelopor KeselamatanLalu Lintas Tingkat SMA/SMKNegeri/Swasta se-Kota Surabaya
Pelaksanaan Lomba Pemilihan PelajarPelopor Keselamatan Lalu Lintas TingkatSMA/SMK Negeri/Swasta se-KotaSurabaya
1 kali - 1 kali 66.665.854 1 kali 69.999.147 1 kali 73.499.104 1 kali 77.174.059 1 kali 81.032.762 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
Tujuan SasaranIndikatorSasaran
Kode Program dan KegiatanIndikator
Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPDPenanggung
jawab
Lokasi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
4. a. • • Sub Kegiatan : PembinaanInstruktur Pendidikan dan PelatihanMengemudi Kendaraan Bermotor
Jumlah Masyarakat Yang MengikutiKegiatan Pembinaan Instruktur Pendidikandan Pelatihan Mengemudi KendaraanBermotor
50 orang - 50 orang 21.080.310 50 orang 22.134.326 50 orang 23.241.042 50 orang 24.403.094 50 orang 25.623.249 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PembinaanKeselamatan Lalu Lintas bagiMasyarakat
Jumlah Masyarakat Yang MengikutiKegiatan Pembinaan Keselamatan LaluLintas bagi Masyarakat
300 orang - 300 orang 95.260.120 300 orang 100.023.126 300 orang 105.024.282 300 orang 110.275.496 300 orang 115.789.271 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PembinaanKeselamatan Lalu Lintas bagiPelajar
Jumlah Masyarakat Yang MengikutiKegiatan Pembinaan Keselamatan LaluLintas bagi Pelajar
2.160orang
- 2.160orang
663.747.245 2.160orang
696.934.607 2.160orang
731.781.338 2.160orang
768.370.404 2.160orang
806.788.925 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja 135513 poin 135513 poin 542.052.000 135513 poin 569.154.600 135513 poin 597.612.330 135513 poin 627.492.947 135513 poin 658.867.594 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0005 • Kegiatan : Pemeliharaan PerlengkapanJalan
Jumlah Perlengkapan Jalan YangDilakukan Pemeliharaan
11.718 unit - 11.718 unit 39.586.357.038 11.718 unit 41.565.674.890 11.718 unit 43.643.958.634 11.718 unit 45.826.156.566 11.718 unit 48.117.464.394 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pemeliharaan APILL Jumlah APILL Yang DilakukanPemeliharaan
285 unit - 285 unit 24.322.389.319 285 unit 25.538.508.785 285 unit 26.815.434.224 285 unit 28.156.205.935 285 unit 29.564.016.232 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pemeliharaan CCTVdan VMS
Panjang Marka Jalan Yang DilakukanPemeliharaan
150 unit - 150 unit 7.396.624.044 150 unit 7.766.455.246 150 unit 8.154.778.009 150 unit 8.562.516.909 150 unit 8.990.642.754 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PemeliharaanMarka Jalan
Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang DilakukanPemeliharaan
6.000meter
- 6.000meter
2.459.654.301 6.000meter
2.582.637.016 6.000meter
2.711.768.867 6.000meter
2.847.357.310 6.000meter
2.989.725.176 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PemeliharaanRambu
Jumlah CCTV dan VMS Yang DilakukanPemeliharaan
11.283 unit - 11.283 unit 1.247.593.352 11.283 unit 1.309.973.020 11.283 unit 1.375.471.671 11.283 unit 1.444.245.254 11.283 unit 1.516.457.517 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 134412 poin 537.648.000 134412poin
564.530.400 134412poin
592.756.920 134412poin
622.394.766 134412poin
653.514.504 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0006 • Kegiatan : Pemeliharaan Sarana danPrasarana Transportasi
Jumlah Lokasi Sarana dan PrasaranaTransportasi Yang DilakukanPemeliharaan
15 lokasi - 15 lokasi 10.800.909.447 15 lokasi 11.340.954.919 15 lokasi 11.908.002.665 15 lokasi 12.503.402.799 15 lokasi 13.128.572.939 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pemeliharaan danOperasional Parkir Elektrik
Jumlah Lokasi Prasana Parkir ElektrikYang Dilakukan Pemeliharaan danOperasional
13 lokasi - 13 lokasi 954.501.189 13 lokasi 1.002.226.248 13 lokasi 1.052.337.561 13 lokasi 1.104.954.439 13 lokasi 1.160.202.161 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pemeliharaan Halte Jumlah Lokasi Halte Yang DilakukanPemeliharaan
5 lokasi - 5 lokasi 370.707.048 5 lokasi 389.242.400 5 lokasi 408.704.520 5 lokasi 429.139.746 5 lokasi 450.596.734 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PemeliharaanTerminal Type C
Jumlah Lokasi Terminal Type C YangDilakukan Pemeliharaan
10 lokasi - 10 lokasi 4.553.532.565 10 lokasi 4.781.209.193 10 lokasi 5.020.269.653 10 lokasi 5.271.283.136 10 lokasi 5.534.847.292 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PenunjangPemeliharaan Sarana danPrasarana Perhubungan
Waktu Pelaksanaan Kegiatan PenunjangPemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerhubungan
12 kali - 12 kali 4.370.144.645 12 kali 4.588.651.877 12 kali 4.818.084.471 12 kali 5.058.988.695 12 kali 5.311.938.129 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 138006poin
552.024.000 138006poin
579.625.200 138006poin
608.606.460 138006poin
639.036.783 138006 poin 670.988.622 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0007 • Kegiatan : Penertiban, PengawasanDan Pengendalian Parkir, TerminalDan LLAJ
Waktu Pelaksanaan Penertiban,Pengawasan Dan Pengendalian Parkir,Terminal Dan LLAJ
760 kali - 760 kali 6.373.259.712 760 kali 6.691.922.698 760 kali 7.026.518.832 760 kali 7.377.844.774 760 kali 7.746.737.013 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PenertibanAngkutan Umum dan Barang
Waktu Pelaksanaan Kegiatan PenertibanAngkutan Umum dan Barang
210 kali - 210 kali 2.412.998.798 210 kali 2.533.648.738 210 kali 2.660.331.175 210 kali 2.793.347.734 210 kali 2.933.015.120 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Penertiban HariBesar dan Insidentil
Waktu Pelaksanaan Kegiatan PenertibanHari Besar dan Insidentil
150 kali - 150 kali 1.227.833.663 150 kali 1.289.225.346 150 kali 1.353.686.613 150 kali 1.421.370.944 150 kali 1.492.439.491 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Penertiban Parkir Waktu Pelaksanaan Kegiatan PenertibanParkir
250 kali - 250 kali 1.532.973.532 250 kali 1.609.622.209 250 kali 1.690.103.319 250 kali 1.774.608.485 250 kali 1.863.338.909 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Penertiban Terminal Waktu Pelaksanaan Kegiatan PenertibanTerminal
150 kali - 150 kali 666.161.719 150 kali 699.469.805 150 kali 734.443.295 150 kali 771.165.460 150 kali 809.723.733 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 133323 poin 533.292.000 133323 poin 559.956.600 133323 poin 587.954.430 133323 poin 617.352.152 133323 poin 648.219.759 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0008 • Kegiatan : Pengadaan PerlengkapanJalan
Jumlah Perlengkapan Jalan YangDilakukan Pemasangan
2.055 unit - 2.055 unit 36.105.121.996 2.055 unit 37.910.378.096 2.055 unit 39.805.897.001 2.055 unit 41.796.191.851 2.055 unit 43.886.001.443 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pengadaan APILL Jumlah APILL Yang DilakukanPemasangan
35 unit - 35 unit 782.025.800 35 unit 821.127.090 35 unit 862.183.445 35 unit 905.292.617 35 unit 950.557.248 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pengadaan CCTVdan VMS
Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang DilakukanPemasangan
20 unit - 20 unit 29.929.008.427 20 unit 31.425.458.848 20 unit 32.996.731.791 20 unit 34.646.568.380 20 unit 36.378.896.799 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pengadaan Rambu Jumlah CCTV dan VMS Yang DilakukanPemasangan Baru
2.000 unit - 2.000 unit 4.321.975.769 2.000 unit 4.538.074.557 2.000 unit 4.764.978.285 2.000 unit 5.003.227.200 2.000 unit 5.253.388.560 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Usulan Musrenbang Jumlah Lokasi Pengadaan PerlengkapanJalan Hasil Usulan Musrenbang
20 lokasi - 20 lokasi 536.056.000 20 lokasi 562.858.800 20 lokasi 591.001.740 20 lokasi 620.551.827 20 lokasi 651.579.418 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 134014 poin 536.056.000 134014 poin 562.858.800 134014 poin 591.001.740 134014 poin 620.551.827 134014 poin 651.579.418 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0009 • Kegiatan : Pengadaan PerlengkapanJalan Yang Dibiayai dari DAKTransportasi
Jumlah Lokasi Pengadaan PerlengkapanJalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi
20 unit - 20 unit 3.261.949.629 20 unit 3.425.047.110 20 unit 3.596.299.466 20 unit 3.776.114.439 20 unit 3.964.920.161 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PengadaanPerlengkapan Jalan Yang Dibiayaidari DAK Transportasi
Jumlah Lokasi Pengadaan PerlengkapanJalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi
20 unit - 20 unit 2.740.225.629 20 unit 2.877.236.910 20 unit 3.021.098.756 20 unit 3.172.153.694 20 unit 3.330.761.378 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 130431 poin 521.724.000 130431 poin 547.810.200 130431 poin 575.200.710 130431 poin 603.960.746 130431 poin 634.158.783 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0010 • Kegiatan : Pengelolaan Parkir Waktu Pelaksanaan Kegiatan PengelolaanParkir
12 kali - 12 kali 19.524.983.985 12 kali 20.501.233.184 12 kali 21.526.294.843 12 kali 22.602.609.586 12 kali 23.732.740.065 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : UPTD Parkir TepiJalan Umum
Waktu Pelaksanaan Kegiatan UPTD ParkirTepi Jalan Umum
12 kali - 12 kali 14.316.816.719 12 kali 15.032.657.555 12 kali 15.784.290.433 12 kali 16.573.504.954 12 kali 17.402.180.202 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : UPTD ParkirTempat Khusus
Waktu Pelaksanaan Kegiatan UPTD ParkirTempat Khusus
12 kali - 12 kali 4.661.547.266 12 kali 4.894.624.629 12 kali 5.139.355.861 12 kali 5.396.323.654 12 kali 5.666.139.836 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 136655 poin 546.620.000 136655 poin 573.951.000 136655 poin 602.648.550 136655 poin 632.780.978 136655 poin 664.420.026 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0011 • Kegiatan : Pengembangan SaranaPrasarana Transportasi
Jumlah Lokasi Sarana PrasaranaTransportasi Yang DilakukanPengembangan
3 bangunan - 3 bangunan 11.171.243.922 3 bangunan 11.729.806.118 3 bangunan 12.316.296.424 3 bangunan 12.932.111.245 3 bangunan 13.578.716.807 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pemeliharaan danPengembangan GedungParkir/Park and Ride
Jumlah Lokasi Gedung Parkir/Park andRide Yang Dilaksanakan KegiatanPemeliharaan dan Pengembangan
1 bangunan - 1 bangunan 1.334.546.326 1 bangunan 1.401.273.642 1 bangunan 1.471.337.324 1 bangunan 1.544.904.191 1 bangunan 1.622.149.400 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pemeliharaan UPTDPengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah Lokasi UPTD PengujianKendaraan Bermotor Yang DilaksanakanKegiatan Pemeliharaan
2 bangunan - 2 bangunan 7.214.546.326 2 bangunan 7.575.273.642 2 bangunan 7.954.037.324 2 bangunan 8.351.739.191 2 bangunan 8.769.326.150 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PenunjangPengembangan Sarana PrasaranaTransportasi
Waktu Pelaksanaan Kegiatan PenunjangPengembangan Sarana PrasaranaTransportasi
12 kali - 12 kali 2.057.635.270 12 kali 2.160.517.034 12 kali 2.268.542.885 12 kali 2.381.970.029 12 kali 2.501.068.531 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 141129 poin 564.516.000 141129 poin 592.741.800 141129 poin 622.378.890 141129 poin 653.497.835 141129 poin 686.172.726 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
Tujuan SasaranIndikatorSasaran
Kode Program dan KegiatanIndikator
Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KerjaSKPD
Penanggungjawab
LokasiTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.1.2.09.01.0012 • Kegiatan : Peningkatan PelayananDan Keselamatan Angkutan
Waktu Pelaksanaan Kegiatan PeningkatanPelayanan Dan Keselamatan Angkutan
12 kali - 12 kali 6.254.748.185 12 kali 6.567.485.594 12 kali 6.895.859.874 12 kali 7.240.652.868 12 kali 7.602.685.511 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PemberianRekomendasi KawasanKeselamatan OperasionalPenerbangan
Jumlah Lokasi Pemberian RekomendasiKawasan Keselamatan OperasionalPenerbangan
100bangunan
- 100bangunan
43.458.748 100bangunan
45.631.685 100bangunan
47.913.270 100bangunan
50.308.933 100bangunan
52.824.380 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PembinaanKeselamatan bagi Nelayan
Jumlah Nelayan yang MengikutiPembinaan Keselamatan
50 orang - 50 orang 68.959.151 50 orang 72.407.109 50 orang 76.027.464 50 orang 79.828.837 50 orang 83.820.279 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PenjagaanPerlintasan Kereta Api
Waktu Pelaksanaan Kegiatan PenjagaanPerlintasan Kereta Api
12 kali - 12 kali 5.593.614.286 12 kali 5.873.295.000 12 kali 6.166.959.750 12 kali 6.475.307.738 12 kali 6.799.073.125 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 137179 poin 548.716.000 137179 poin 576.151.800 137179 poin 604.959.390 137179 poin 635.207.360 137179 poin 666.967.727 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0013 • Kegiatan : PenyelenggaraanManajemen Lalu Lintas
DED Prasarana Lalu Lintas Jalan 8 dokumen - 8 dokumen 3.174.397.161 8 dokumen 3.333.117.019 8 dokumen 3.499.772.870 8 dokumen 3.674.761.514 8 dokumen 3.858.499.589 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : DED PrasaranaLalu Lintas Jalan
Jumlah Dokumen DED Prasarana LaluLintas Jalan Yang Tersusun
1 dokumen - 1 dokumen 54.914.772 1 dokumen 57.660.511 1 dokumen 60.543.536 1 dokumen 63.570.713 1 dokumen 66.749.249 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : KajianPengembangan ATCS-ITS diSurabaya
Jumlah Dokumen Kajian PengembanganATCS-ITS di Surabaya Yang Tersusun
1 dokumen - 1 dokumen 129.511.597 1 dokumen 135.987.177 1 dokumen 142.786.536 1 dokumen 149.925.862 1 dokumen 157.422.156 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Lomba TertibBerlalu Lintas
Waktu Pelaksanaan Kegiatan LombaTertib Berlalu Lintas
1 kali - 1 kali 84.652.700 1 kali 88.885.335 1 kali 93.329.602 1 kali 97.996.082 1 kali 102.895.886 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PenyelenggaraanAndalalin
Jumlah Dokumen PenyelenggaraanAndalalin Yang Tersusun
2 dokumen - 2 dokumen 860.392.514 2 dokumen 903.412.140 2 dokumen 948.582.747 2 dokumen 996.011.884 2 dokumen 1.045.812.478 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PenyelenggaraanManajemen Lalu Lintas
Jumlah Dokumen PenyelenggaraanManajemen Lalu Lintas Yang Tersusun
4 dokumen - 3 dokumen 1.064.674.328 3 dokumen 1.117.908.044 3 dokumen 1.173.803.447 3 dokumen 1.232.493.619 3 dokumen 1.294.118.300 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Survey Kinerja LaluLintas
Jumlah Dokumen Kegiatan Survey KinerjaLalu Lintas Yang Tersusun
2 kali - 2 kali 414.855.250 2 kali 435.598.013 2 kali 457.377.913 2 kali 480.246.809 2 kali 504.259.149 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 141349 poin 565.396.000 141349 poin 593.665.800 141349 poin 623.349.090 141349 poin 654.516.545 141349 poin 687.242.372 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.01.0014 • Kegiatan : PenyelenggaraanTransportasi Bagi Pelajar
Waktu Pelaksanaan PenyelenggaraanTransportasi Bagi Pelajar
12 kali - 12 kali 2.539.130.147 12 kali 2.666.086.654 12 kali 2.799.390.987 12 kali 2.939.360.536 12 kali 3.086.328.563 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PenyelenggaraanTransportasi Bagi Pelajar
Waktu Pelaksanaan PenyelenggaraanTransportasi Bagi Pelajar
12 kali - 12 kali 2.016.190.147 12 kali 2.116.999.654 12 kali 2.222.849.637 12 kali 2.333.992.119 12 kali 2.450.691.725 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 130735 poin 522.940.000 130735 poin 549.087.000 130735 poin 576.541.350 130735 poin 605.368.418 130735 poin 635.636.838 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
4. PeningkatanSistemManajemen CityLogistik
4.1 MengoptimalkanSistemManajemenAngkutan Barang
• PersentasePenyelesaianSurat PengantarPendaftaranAngkutanBarang
1.1.2.09.03 Program Manajemen Lalu LintasAngkutan Barang
• Rata-Rata Waktu Tempuh KendaraanBarang dari dan Menuju Hub
120,4 menit - 112,875 menit 1.675.570.209 106,235 menit 1.759.348.719 100,333 menit 1.847.316.155 95,0526 menit 1.939.681.963 90,30 menit 2.036.666.061 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.03.0001 • Kegiatan : PenyelenggaraanPelayanan Aksesibilitas AngkutanBarang
Jumlah Dokumen KegiatanPenyelenggaraan Pelayanan AksesibilitasAngkutan Barang Yang Tersusun
2 dokumen - 2 dokumen 1.675.570.209 2 dokumen 1.759.348.719 2 dokumen 1.847.316.155 2 dokumen 1.939.681.963 2 dokumen 2.036.666.061 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Survey KinerjaAngkutan Barang
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan SurveyKinerja Angkutan Barang Yang Tersusun
2 dokumen - 2 dokumen 420.618.209 2 dokumen 441.649.119 2 dokumen 463.731.575 2 dokumen 486.918.154 2 dokumen 511.264.062 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 313738 poin 1.254.952.000 313738 poin 1.317.699.600 313738 poin 1.383.584.580 313738 poin 1.452.763.809 313738 poin 1.525.401.999 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
5. MeningkatkanKualitas Udaradan Air
5.1 MengoptimalkanPengelolaanLingkunganuntuk MenekanPencemaranUdara dan Air
• Tingkatpemenuhanaspekadministrasi danaspek teknispelaku KegiatanUsaha terhadapPengelolaanLingkungan
1.1.2.05.03 Program Pengendalian dan PengawasanDampak Lingkungan
•Persentase Ketaatan/Kepatuhan KegiatanUsaha Terhadap Aspek Lingkungan
0% - 0% 1.404.407.963 0% 1.474.628.361 0% 1.548.359.779 0% 1.625.777.768 0% 1.707.066.657 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.05.03.0014 • Kegiatan : Pengendalian PencemaranUdara Dari Sumber Bergerak
Waktu Pelaksanaan KegiatanPengendalian Pencemaran Udara DariSumber Bergerak
51 kali - 51 kali 1.404.407.963 51 kali 1.474.628.361 51 kali 1.548.359.779 51 kali 1.625.777.768 51 kali 1.707.066.657 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pembinaan danPengawasan PenyelenggaraanBengkel Umum KendaraanBermotor
Jumlah Orang Yang Hadir Dalam KegiatanPembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Bengkel UmumKendaraan Bermotor
50 orang - 50 orang 84.326.378 50 orang 88.542.697 50 orang 92.969.832 50 orang 97.618.323 50 orang 102.499.239 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pengujian EmisiGas Buang Kendaraan Bermotor
Waktu Pelaksanaan Kegiatan PengujianEmisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
51 kali - 51 kali 941.869.585 51 kali 988.963.064 51 kali 1.038.411.217 51 kali 1.090.331.778 51 kali 1.144.848.367 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 94553 poin 378.212.000 94553 poin 397.122.600 94553 poin 416.978.730 94553 poin 437.827.667 94553 poin 459.719.050 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
6. Penyediaan DanOptimalisasiSistem AngkutanUmum MassalYang Nyaman,Aman, Cepat,yang Berkualitasdan RamahLingkungan
6.1MengendalikanKelaikan JalanKendaraanAngkutan Umum.
• PersentaseKendaraanAngkutanUmum yangMemenuhiPersyaratanTeknis dan LaikJalan
1.1.2.09.02 Program Pengembangan SistemTransportasi Berkelanjutan
• Rata-Rata Headway Angkutan Umum(Angkot/Feeder)
26 menit - 26 menit 38.596.564.743 25 menit 40.526.392.980 25 menit 42.552.712.629 23 menit 44.680.348.261 23 menit 46.914.365.674 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Rata-Rata Headway Angkutan Umum (BusKota)
43,32 menit - 43,32 menit 42,57 menit 42,50 menit 41,83 menit 40,54 menit DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Persentase Penyediaan Sarana PrasaranaPendukung Transportasi Berkelanjutan
100% - 100% 100% 100% 100% 100% DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.02.0001 • Kegiatan : Pengelolaan TerminalAngkutan Umum
Waktu Pelaksanaan Kegiatan PengelolaanTerminal Angkutan Umum
12 kali - 12 kali 9.034.489.165 12 kali 9.486.213.623 12 kali 9.960.524.304 12 kali 10.458.550.520 12 kali 10.981.478.046 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : OperasionalPengelolaan Terminal KotaSurabaya
Waktu Pelaksanaan OperasionalPengelolaan Terminal Kota Surabaya
12 kali - 12 kali 8.461.925.165 12 kali 8.885.021.623 12 kali 9.329.272.494 12 kali 9.795.736.119 12 kali 10.285.522.925 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 143141 poin 572.564.000 143141 poin 601.021.423 143141 poin 631.251.810 143141 poin 662.814.401 143141 poin 695.955.121 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.02.0002 • Kegiatan : Pengembangan AngkutanUmum Massal Perkotaan
Jumlah Koridor Pengembangan AngkutanUmum Massal Perkotaan
2 layanan - 2 layanan 27.726.669.320 2 layanan 29.113.002.786 2 layanan 30.568.652.925 2 layanan 32.097.085.572 2 layanan 33.701.939.850 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : OperasionalPenunjang PelaksanaanPengembangan Angkutan Massal
Waktu Pelaksanaan OperasionalPenunjang Pelaksanaan PengembanganAngkutan Massal
12 kali - 12 kali 2.046.290.504 12 kali 2.148.605.029 12 kali 2.256.035.281 12 kali 2.368.837.045 12 kali 2.487.278.897 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PeningkatanKualitas Layanan Angkutan Umum
Jumlah Koridor Peningkatan KualitasLayanan Angkutan Umum
2 layanan - 2 layanan 24.322.247.000 3 layanan 25.538.359.350 4 layanan 26.815.277.318 5 layanan 28.156.041.183 6 layanan 29.563.843.243 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : SosialisasiAngkutan Umum
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan SosialisasiAngkutan Umum
350 orang - 350 orang 548.767.816 350 orang 576.206.207 350 orang 605.016.517 350 orang 635.267.343 350 orang 667.030.710 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja poin 202341 poin 809.364.000 202341 poin 849.832.200 202341 poin 892.323.810 202341 poin 936.940.001 202341 poin 983.787.001 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
1.1.2.09.02.0003 • Kegiatan : PenyelenggaraanPelayanan Angkutan Umum
Jumlah Pelayanan Perijinan AngkutanUmum Yang Dikeluarkan
7.500 ijin - 7.500 ijin 1.835.406.258 7.500 ijin 1.927.176.571 7.500 ijin 2.023.535.399 7.500 ijin 2.124.712.169 7.500 ijin 2.230.947.778 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Koordinasi ForumLLAJ
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi ForumLLAJ
12 kali - 12 kali 402.000.000 12 kali 422.100.000 12 kali 443.205.000 12 kali 465.365.250 12 kali 488.633.513 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Pemilihan AbdiYasa Teladan
Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Abdi YasaTeladan
1 kali - 1 kali 119.992.580 1 kali 125.992.209 1 kali 132.291.819 1 kali 138.906.410 1 kali 145.851.731 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : PenyelenggaraanPelayanan Perijinan AngkutanUmum
Jumlah Perijinan Angkutan Umum YangDikeluarkan
7.500 ijin - 7.500 ijin 371.741.225 7.500 ijin 390.328.286 7.500 ijin 409.844.701 7.500 ijin 430.336.936 7.500 ijin 451.853.782 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Sub Kegiatan : Survey IndikatorKinerja Angkutan Umum
Jumlah Dokumen Survey Indikator KinerjaAngkutan Umum Yang Tersusun
2 kali - 2 kali 360.056.453 2 kali 378.059.276 2 kali 396.962.239 2 kali 416.810.351 2 kali 437.650.869 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
• Penunjang Kinerja Poin 145404 poin 581.616.000 145404 poin 610.696.800 145404 poin 641.231.640 145404 poin 673.293.222 145404 poin 706.957.883 DinasPerhubungan
KotaSurabaya
73
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini disajikan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.
Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan
ditampilkan dalam table 6.1 sebagaimana berikut :
Tabel 6.1Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
KondisiKinerja
pada awalperiodeRPJMDTahun2015
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerjapadaakhir
periodeRPJMD2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Indikator Tujuan
1 a. Indeks kepuasan SKPDterhadap pemenuhankebutuhan sarana danprasarana perkantoran
60% 62% 64% 66% 68% 70%
b. Tingkat kepuasanpelayanan kedinasan
75% 76% 77% 78% 79% 80%
c.Tingkat capaiankeberhasilanpelaksanaan program
90,55% 90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05%
2 Nilai Kepuasan MasyarakatUnit Pelayanan Perizinandan Non Perizinan
76% 76% 76% 76% 76% 76%
3 Persentase JalanKewenangan Kota denganV/C ratio ≤ 0,95
30% 32% 34% 36% 38% 40%
4 Tingkat pertumbuhanekonomi yang kategoritransportasi danpergudangan
1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39%
5 Indeks Kualitas UdaraAmbien
84.00 84.25 84.50 84.75 85.00 85.25
6 a. Peningkatan Load Factorkendaraan umum(Angkot/Feeder)
22% 23% 24% 26% 28% 30%
b. Peningkatan Load Factorkendaraan umum (BusKota)
34% 35% 36% 38% 40% 42%
Indikator Sasaran
1 Persentase kinerjapengelolaan sarana,prasarana, danadministrasi perkantoranperangkat daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase kesesuaianpelaksanaan Kegiatanterhadap parameter
100% 100% 100% 100% 100% 100%
74
perencanaan padaOperational Plan
3 Jam Pelayanan Perizinandan Non Perizinan dariSektor Perhubungan
1.920jam
1.920jam
1.920jam
1.920jam
1.920jam
1.920jam
4 Ratio jumlah kecelakaanfatal
0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18
5 Persentase penyelesaiansurat pengantarpendaftaran angkutanbarang
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Persentase kelulusan ujiemisi kendaraan bermotor
78% 79% 80% 81% 82% 82,5%
7 Persentase kendaraanangkutan umum yangmemenuhi persyaratanteknis dan laik jalan
80% 82% 84% 86% 88% 90%
Indikator Program
1 a. Persentase sarana danprasarana perkantorandalam kondisi baik
100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase KetepatanPemenuhan Sarana DanPrasarana Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Tingkat kepuasan pegawaiterhadap pelayananadministrasi perkantoran
N/A 72% 74% 76% 78% 80%
3 a. Persentase KetepatanWaktu Penyusunan DanPelaporan DokumenPerencanaan Strategisdan/atau Sektoral
60% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase PD LingkupBidang Fisik danPrasarana yangDokumen PerencanaanTahunannya Berkualitas
60% 65% 70% 75% 80% 85%
4 Persentase KetepatanWaktu PelayananPerizinan dan NonPerizinan
60% 100% 100% 100% 100% 100%
5 a. Kecepatan rata-ratakendaraan di jalankewenangan Kota
28,90km/jm
29,19km/jm
30,06km/jm
31,27km/jm
31,89km/jm
32,53km/jm
b.Persentase selisih tingkatkecelakaan lalu lintas
2% 2% 2% 2% 2% 2%
6 Rata-rata waktu tempuhkendaraan barang dari danmenuju hub
120,4menit
112,88menit
106,24menit
100,33menit
95,05menit
90,30menit
7 Persentase Ketaatan/Kepatuhan KegiatanUsaha Terhadap AspekLingkungan
40% 50% 60% 70% 80% 95%
8 a. Rata-rata headwayangkutan umum(Angkot/Feeder)
26menit
26menit
25menit
25menit
23menit
23menit
b. Rata-rata headwayangkutan umum (BusKota)
43,32menit
43,32menit
42,57menit
42,50menit
41,83menit
40,54menit
c. Persentase penyediaansarana prasaranapendukung transportasiberkelanjutan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
75
BAB VII
PENUTUP
1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021
merupakan Komitmen Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan
berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan
selama 5 tahun ke depan.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021
nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan pada
tahun – tahun berikutnya.
3. Hal – hal yang dirasakan memerlukan perkembangan dan belum terakomodir
serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan
masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan instansi terkait lainnya.
4. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021
hendaknya dijalankan dengan penuh dengan tanggung jawab dan dedikasi
yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan Pemerintah Kota
Surabaya.
5. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021
diharapkan dapat membuat pelayanan Dinas Perhubungan semakin lebih baik.
LAMPIRAN
Visi Misi Tujuan IndikatorTarget
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Sasaran Indikator
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021
Kode
ProgramNama Program Indikator
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
202162% 64% 66% 68% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 2.2.2.02.02 Persentase sarana dan
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Kepuasan
Pelayanan Kedinasan
76% 77% 78% 79% 80% 2.2.2.02.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran
72% 74% 76% 78% 80%
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan program
90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05% 100% 100% 100% 100% 100% 2.1.2.01.02 Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis
dan/atau sektoral
100% 100% 100% 100% 100%
65% 70% 75% 80% 85%
76% 76% 76% 76% 76% 1.920
jam
1.920
jam
1.920
jam
1.920
jam
1.920
jam
2.1.2.03.08 72% 74% 76% 78% 80%
Persentase Jalan
Kewenangan Kota
dengan V/C ratio≤ 0.95
32% 34% 36% 38% 40% Ratio Jumlah
Kecelakaan Fatal
0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 1.1.2.09.01 Kecepatan rata-rata
kendaraan di jalan
kewenangan kota
29,19
km/jam
30,06
km/jam
31,27
km/jam
31,89
km/jam
32,53
km/jam
Persentase selisih
tingkat kecelakaan lalu
lintas
2% 2% 2% 2% 2%
Peningkatan Sistem
Manajemen City
Logistik
Tingkat pertumbuhan
ekonomi kategori
transportasi dan
pergudangan
1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% Mengoptimalkan
Sistem Manajemen
Angkutan Barang
Persentase
Penyelesaian Surat
Pengantar
Pendaftaran
Angkutan Barang
100% 100% 100% 100% 100% 1.1.2.09.03 Program
Manajemen Lalu
Lintas Angkutan
Barang
Rata-rata waktu tempuh
kendaraan barang dari
dan menuju hub
112,875
menit
106,235
menit
100,333
menit
95,0526
menit
90,30
menit
Meningkatkan
Kualitas Udara dan
Air
Indeks Kualitas Udara
Ambien
84,25 84,50 84,75 85,00 85,25 Optimalisasi
Pengelolaan
Kualitas Udara dari
Sumber Bergerak
Persentase
kelulusan uji emisi
kendaraan
bermotor
79% 80% 81% 82% 82,5% 1.1.2.05.03 Program
Pengendalian dan
Pengawasan
Dampak Lingkungan
Persentase ketaatan/
kepatuhan kegiatan
usaha terhadap aspek
lingkungan
50% 60% 70% 80% 95%
Peningkatan Load factor
kendaraan umum
(Angkot)
23% 24% 26% 28% 30% 82% 84% 86% 88% 90% 1.1.2.09.02 Rata-rata headway
angkutan umum
(Angkot/feeder)
26
menit
25
menit
25
menit
23
menit
23
menit
Peningkatan Load factor
kendaraan umum (Bis
Kota)
35% 36% 38% 40% 42% Rata-rata headway
angkutan umum (Bus
Kota)
43,32
menit
42,57
menit
42,50
menit
41,83
menit
40,54
menit
Persentase penyediaan
sarana prasarana
pendukung transportasi
berkelanjutan
100% 100% 100% 100% 100%
Program Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan
Persentase ketepatan
waktu pelayanan
perizinan dan non
perizinan
Program
Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
dan Prasarana
Kedinasan
Melaksanakan
Kegiatan Sesuai
Dengan
Perencanaan
Untuk Mendukung
Keberhasilan
Program
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan terhadap
parameter
perencanaan pada
Operational Plan
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase PD lingkup
bidang fisik dan
Persentase Kinerja
Pengelolaan
Sarana, Prasarana,
dan Administrasi
Perkantoran
Perangkat Daerah
Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2017-2021
Menuju
Transportasi
Kota Yang
Berkualitas dan
Berkelanjutan
Meningkatkan
Kelancaraan
Lalu Lintas
Jalan
Meningkatkan Tata
Kelola Administrasi
Pemerintahan yang
Baik
Indeks kepuasan SKPD
terhadap pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
Mengelola Sarana
dan Prasarana
Serta Administrasi
Perkantoran
Perangkat Daerah
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik
Nilai Kepuasan
Masyarakat unit
pelayanan perizinan dan
non perizinan
Mengoptimalkan
Pelayanan
Perizinan dan dan
Non Perizinan
Sektor
Jam Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan dari
Sektor
PerhubunganMeningkatkan
Keselamatan
Berlalu Lintas
Pengguna Jalan
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Angkutan
Umum
Penyediaan dan
Optimalisasi Sistem
Angkutan Umum
Massal yang
Berkualias dan
Ramah Lingkungan
Mengendalikan
Kelaikan Jalan
Kendaraan
Angkutan Umum
Program
Pengembangan
Sistem Transportasi
Berkelanjutan
Menyediakan Sistem
Manajemen
Transportasi yang
Berkualitas
Program
Peningkatan Sistem
Manajemen
Transportasi
Persentase
Kendaraan
Angkutan Umum
yang Memenuhi
Persyaratan Teknis
dan Laik Jalan
Unit
IDPD Kode Kegiatan Nama Kegiatan Output
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Subtitle Output
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Anggaran 2017 Anggaran 2018
2800 Dinas
Perhubungan
2.2.2.02.02.0042 Pengadaan dan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Jumlah unit sarana dan
prasarana perkantoran
yang dikelola
101 unit 101 unit 101 unit 101 unit 101 unit Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Jumlah unit sarana dan
prasarana perkantoran yang
dipelihara
101 unit 101 unit 101 unit 101 unit 101 unit 6.210.918.540 6.521.464.467
Updating data sarana dan
prasarana perkantoran di
SIMBADA
Jumlah data sarana dan
prasarana perkantoran yang
terupdate di SIMBADA
1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1.773.200 1.861.860
Penunjang Kinerja 93089
poin
93089
poin
93089
poin
93089
poin
93089
poin
372.356.000 390.973.800
2800 Dinas
Perhubungan
2.2.2.02.01.0033 Jumlah Jenis Barang dan
Jasa Perkantoran yang
Disediakan
9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan
Jasa Perkantoran yang
Disediakan
9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 11.040.092.627 11.592.097.258
Penunjang Kinerja 95270
poin
95270
poin
95270
poin
95270
poin
95270
poin
381.080.000 400.134.000
2800 Dinas
Perhubungan
2.1.2.01.02.0050 9
dokumen
9
dokumen
9
dokumen
9
dokumen
9
dokumen
Penyusunan dan/atau
review proses bisnis
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen SOP yang
disusun
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
891.000 935.550
Penyusunan dan/atau
Review Rencana Strategis
dan Rencana Kerja
Jumlah dokumen
perencanaan strategis yang
disusun dan/atau direview
7
dokumen
7
dokumen
7
dokumen
7
dokumen
7
dokumen
27.375.129 28.743.885
Penyusunan Laporan
Kinerja (LKJ) Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen LKj yang
disusun
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
2.315.280 2.431.044
Penunjang Kinerja 95218
poin
95218
poin
95218
poin
95218
poin
95218
poin
380.872.000 399.915.600
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.12.04.0014 14714600
lembar
14714600
lembar
14714600
lembar
14714600
lembar
14714600
lembar
Cetak Blangko Perijinan di
Bidang Angkutan
Jumlah Blangko Perijinan
Bidang Angkutan (Ijin
Trayek) Yang Tercetak
25000
lembar
25000
lembar
25000
lembar
25000
lembar
25000
lembar
82.500.000 86.625.000
Cetak Buku Uji Jumlah Buku Uji Yang
Tercetak
87500
buku
87500
buku
87500
buku
87500
buku
87500
buku
696.626.637 731.457.969
Cetak Karcis Parkir Jumlah Karcis Parkir Yang
Tercetak
14689600
lembar
14689600
lembar
14689600
lembar
14689600
lembar
14689600
lembar
2.791.566.299 2.931.144.614
Cetak Karcis Terminal Jumlah Karcis Terminal
Yang Tercetak
47280
bendel
47280
bendel
47280
bendel
47280
bendel
47280
bendel
152.081.003 159.685.053
Cetak Plat Uji Jumlah Plat Uji Yang
Tercetak
284200
pasang
284200
pasang
284200
pasang
284200
pasang
284200
pasang
1.847.050.859 1.939.403.402
Penunjang Kinerja 118647
poin
118647
poin
118647
poin
118647
poin
118647
poin
474.588.000 498.317.400
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0001 Pelaksanaan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Jumlah Kendaraan
bermotor yang
melaksanakan pengujian
97000 unit 97000 unit 97000 unit 97000 unit 97000 unit Pengujian Kendaraan
Bermotor Tandes
Jumlah kendaraan bermotor
yang melaksanakan
pengujian di UPTD PKB
Tandes
50000 unit 50000 unit 50000 unit 50000 unit 50000 unit 2.877.876.300 3.021.770.115
Pengujian Kendaraan
Bermotor Wiyung
Jumlah kendaraan bermotor
yang melaksanakan
pengujian di UPTD PKB
Wiyung
47000 unit 47000 unit 47000 unit 47000 unit 47000 unit 2.779.593.573 2.918.573.252
Penunjang Kinerja 131426
poin
131426
poin
131426
poin
131426
poin
131426
poin
525.704.000 551.989.200
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0002 Pembangunan
Sarana Prasarana
Transportasi
Jumlah Pembangunan
Sarana Prasarana
Transportasi
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
Pembangunan Gedung
Parkir/Park and Ride
Jumlah Pembangunan
Gedung Parkir/Park and
Ride
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
603.973.920 634.172.616
Penunjang Kinerja 138499
poin
138499
poin
138499
poin
138499
poin
138499
poin
553.996.000 581.695.800
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0003 Pembangunan
Sarana Prasarana
Transportasi
(Tahun
Jamak/Multiyears)
Jumlah Bangunan
Sarana Prasarana
Transportasi Yang
Dibangun (Tahun Jamak/
Multiyears)
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
Penyusunan Dokumen
Penunjang Pembangunan
Sarana Prasarana
Transportasi
(Jamak/Multiyears)
Jumlah Dokumen
Penunjang Pembangunan
Sarana Prasarana
Transportasi Yang Disusun
(Jamak/Multiyears)
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1.093.076.033 1.147.729.835
Pembangunan Gedung
Parkir/Park and Ride
(Jamak/Multiyears)
Jumlah Pembangunan
Gedung Parkir/Park and
Ride (Jamak/Multiyears)
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
49.123.614.367 51.579.795.085
Penunjang Kinerja 139473
poin
139473
poin
139473
poin
139473
poin
139473
poin
557.892.000 585.786.600
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0004 Pembinaan
Keselamatan Lalu
Lintas
Jumlah Masyarakat Yang
Mengikuti Kegiatan
Pembinaan Keselamatan
Lalu Lintas
2510
orang
2510
orang
2510
orang
2510
orang
2510
orang
Lomba Pemilihan Pelajar
Pelopor Keselamatan Lalu
Lintas Tingkat SMA/SMK
Negeri/Swasta se-Kota
Surabaya
Pelaksanaan Lomba
Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan Lalu Lintas
Tingkat SMA/SMK
Negeri/Swasta se-Kota
Surabaya
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 66.665.854 69.999.147
Penyediaan Barang
dan Jasa
Perkantoran
Perangkat Daerah
Penyusunan dan
Evaluasi
Perencanaan
Strategis
Jumlah dokumen
penyusunan dan
evaluasi perencanaan
strategis
Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2017-2021
Intensifikasi Dan
Ektensifikasi
Sumber Sumber
Pendapatan
Daerah Bidang
Perhubungan
Jumlah Lembar Yang
Tercetak Untuk Kegiatan
Intensifikasi Dan
Ektensifikasi Sumber
Sumber Pendapatan
Daerah Bidang
Perhubungan
Unit
IDPD Kode Kegiatan Nama Kegiatan Output
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Subtitle Output
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Anggaran 2017 Anggaran 2018
Pembinaan Instruktur
Pendidikan dan Pelatihan
Mengemudi Kendaraan
Bermotor
Jumlah Masyarakat Yang
Mengikuti Kegiatan
Pembinaan Instruktur
Pendidikan dan Pelatihan
Mengemudi Kendaraan
Bermotor
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 21.080.310 22.134.326
Pembinaan Keselamatan
Lalu Lintas bagi
Masyarakat
Jumlah Masyarakat Yang
Mengikuti Kegiatan
Pembinaan Keselamatan
Lalu Lintas bagi Masyarakat
300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 95.260.120 100.023.126
Pembinaan Keselamatan
Lalu Lintas bagi Pelajar
Jumlah Masyarakat Yang
Mengikuti Kegiatan
Pembinaan Keselamatan
Lalu Lintas bagi Pelajar
2160
orang
2160
orang
2160
orang
2160
orang
2160
orang
663.747.245 696.934.607
Penunjang Kinerja 135513
poin
135513
poin
135513
poin
135513
poin
135513
poin
542.052.000 569.154.600
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0005 11718 unit 11718 unit 11718 unit 11718 unit 11718 unit Pemeliharaan APILL Jumlah APILL Yang
Dilakukan Pemeliharaan
285 unit 285 unit 285 unit 285 unit 285 unit 24.322.389.319 25.538.508.785
Pemeliharaan CCTV dan
VMS
Jumlah CCTV dan VMS
Yang Dilakukan
Pemeliharaan
150 unit 150 unit 150 unit 150 unit 150 unit 1.247.593.352 1.309.973.020
Pemeliharaan Marka
Jalan
Panjang Marka Jalan Yang
Dilakukan Pemeliharaan
6000
meter
6000
meter
6000
meter
6000
meter
6000
meter
7.396.624.044 7.766.455.246
Pemeliharaan Rambu Jumlah Rambu Lalu Lintas
Yang Dilakukan
Pemeliharaan
11283 unit 11283 unit 11283 unit 11283 unit 11283 unit 2.459.654.301 2.582.637.016
Penunjang Kinerja 134412
poin
134412
poin
134412
poin
134412
poin
134412
poin
537.648.000 564.530.400
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0006 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Transportasi
15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi Pemeliharaan dan
Operasional Parkir Elektrik
Jumlah Lokasi Prasana
Parkir Elektrik Yang
Dilakukan Pemeliharaan
dan Operasional
13 lokasi 13 lokasi 13 lokasi 13 lokasi 13 lokasi 954.501.189 1.002.226.248
Pemeliharaan Halte Jumlah Lokasi Halte Yang
Dilakukan Pemeliharaan
5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 370.707.048 389.242.400
Pemeliharaan Terminal
Type C
Jumlah Lokasi Terminal
Type C Yang Dilakukan
Pemeliharaan
10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 4.533.532.565 4.760.209.193
Penunjang Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Penunjang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 4.370.144.645 4.588.651.877
Penunjang Kinerja 138006
poin
138006
poin
138006
poin
138006
poin
138006
poin
552.024.000 579.625.200
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0007 760 kali 760 kali 760 kali 760 kali 760 kali Penertiban Angkutan
Umum dan Barang
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Penertiban
Angkutan Umum dan
Barang
210 kali 210 kali 210 kali 210 kali 210 kali 2.412.998.798 2.533.648.738
Penertiban Hari Besar dan
Insidentil
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Penertiban Hari
Besar dan Insidentil
150 kali 150 kali 150 kali 150 kali 150 kali 1.227.833.663 1.289.225.346
Penertiban Parkir Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Penertiban Parkir
250 kali 250 kali 250 kali 250 kali 250 kali 1.532.973.532 1.609.622.209
Penertiban Terminal Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Penertiban
Terminal
150 klai 150 klai 150 klai 150 klai 150 klai 666.161.719 699.469.805
Penunjang Kinerja 133323
poin
133323
poin
133323
poin
133323
poin
133323
poin
533.292.000 559.956.600
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0008 2055 unit 2055 unit 2055 unit 2055 unit 2055 unit Pengadaan APILL Jumlah APILL Yang
Dilakukan Pemasangan
35 unit 35 unit 35 unit 35 unit 35 unit 782.025.800 821.127.090
Pengadaan CCTV dan
VMS
Jumlah CCTV dan VMS
Yang Dilakukan
Pemasangan Baru
20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 4.321.975.769 4.538.074.557
Pengadaan Rambu Jumlah Rambu Lalu Lintas
Yang Dilakukan
Pemasangan
2000 unit 2000 unit 2000 unit 2000 unit 2000 unit 29.929.008.427 31.425.458.848
Usulan Musrenbang Jumlah Lokasi Pengadaan
Perlengkapan Jalan Hasil
Usulan Musrenbang
20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 198.424.126 208.345.332
Penunjang Kinerja 134014
poin
134014
poin
134014
poin
134014
poin
134014
poin
536.056.000 562.858.800
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0009 Jumlah Unit Pengadaan
Perlengkapan Jalan
Yang Dibiayai dari DAK
Transportasi
20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit Pengadaan Perlengkapan
Jalan Yang Dibiayai dari
DAK Transportasi
Jumlah Lokasi Pengadaan
Perlengkapan Jalan Yang
Dibiayai dari DAK
Transportasi
20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 2.740.225.629 2.877.236.910
Penunjang Kinerja 130431
poin
130431
poin
130431
poin
130431
poin
130431
poin
521.724.000 547.810.200
Pengadaan
Perlengkapan
Jalan Yang
Dibiayai dari DAK
Transportasi
Pengadaan
Perlengkapan
Jalan
Jumlah Perlengkapan
Jalan Yang Dilakukan
Pemasangan
Pemeliharaan
Perlengkapan
Jalan
Jumlah Perlengkapan
Jalan Yang Dilakukan
Pemeliharaan
Penertiban,
Pengawasan Dan
Pengendalian
Parkir, Terminal
Dan LLAJ
Waktu Pelaksanaan
Penertiban, Pengawasan
Dan Pengendalian
Parkir, Terminal Dan
LLAJ
Jumlah Lokasi Sarana
dan Prasarana
Transportasi Yang
Dilakukan Pemeliharaan
Unit
IDPD Kode Kegiatan Nama Kegiatan Output
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Subtitle Output
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Anggaran 2017 Anggaran 2018
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0010 Pengelolaan Parkir Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pengelolaan
Parkir
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Pengelolaan Parkir Tepi
Jalan Umum
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pengelolaan Parkir
Tepi Jalan Umum
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 14.316.816.719 15.032.657.555
Pengelolaan Parkir
Tempat Khusus
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pengelolaan Parkir
Tempat Khusus
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 4.661.547.266 4.894.624.629
Penunjang Kinerja 136655
poin
136655
poin
136655
poin
136655
poin
136655
poin
546.620.000 573.951.000
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0011 Pengembangan
Sarana Prasarana
Transportasi
Jumlah Lokasi Sarana
Prasarana Transportasi
Yang Dilakukan
Pengembangan
3
bangunan
3
bangunan
3
bangunan
3
bangunan
3
bangunan
Pemeliharaan dan
Pengembangan Gedung
Parkir/Park and Ride
Jumlah Lokasi Gedung
Parkir/Park and Ride Yang
Dilaksanakan Kegiatan
Pemeliharaan dan
Pengembangan
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
1
bangunan
1.334.045.711 1.400.747.997
Pemeliharaan UPTD
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Jumlah Lokasi UPTD
Pengujian Kendaraan
Bermotor Yang
Dilaksanakan Kegiatan
Pemeliharaan
2
bangunan
2
bangunan
2
bangunan
2
bangunan
2
bangunan
7.214.546.326 7.575.273.642
Penunjang
Pengembangan Sarana
Prasarana Transportasi
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Penunjang
Pengembangan Sarana
Prasarana Transportasi
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 2.057.635.270 2.160.517.034
Penunjang Kinerja 141129
poin
141129
poin
141129
poin
141129
poin
141129
poin
564.516.000 592.741.800
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0012 Peningkatan
Pelayanan Dan
Keselamatan
Angkutan
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Dan
Keselamatan Angkutan
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Pemberian Rekomendasi
Kawasan Keselamatan
Operasional Penerbangan
Jumlah Lokasi Pemberian
Rekomendasi Kawasan
Keselamatan Operasional
Penerbangan
100
bangunan
100
bangunan
100
bangunan
100
bangunan
100
bangunan
43.458.748 45.631.685
Pembinaan Keselamatan
bagi Nelayan
Jumlah Nelayan yang
Mengikuti Pembinaan
Keselamatan
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 68.959.151 72.407.109
Penjagaan Perlintasan
Kereta Api
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Penjagaan
Perlintasan Kereta Api
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 5.593.614.286 5.873.295.000
Penunjang Kinerja 137179
poin
137179
poin
137179
poin
137179
poin
137179
poin
548.716.000 576.151.800
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0013 Penyelenggaraan
Manajemen Lalu
Lintas
7
dokumen
7
dokumen
7
dokumen
7
dokumen
7
dokumen
DED Prasarana Lalu
Lintas Jalan
Jumlah Dokumen DED
Prasarana Lalu Lintas Jalan
Yang Tersusun
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
54.914.772 57.660.511
Kajian Pengembangan
ATCS-ITS di Surabaya
Jumlah Dokumen Kajian
Pengembangan ATCS-ITS
di Surabaya Yang Tersusun
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
129.511.597 135.987.177
Lomba Tertib Berlalu
Lintas
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Lomba Tertib
Berlalu Linta
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 84.652.700 88.885.335
Penyelenggaraan
Andalalin
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Andalalin
Yang Tersusun
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
860.392.514 903.412.140
Penyelenggaraan
Manajemen Lalu Lintas
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Manajemen Lalu Lintas
Yang Tersusun
3
dokumen
3
dokumen
3
dokumen
3
dokumen
3
dokumen
1.064.674.328 1.117.908.044
Survey Kinerja Lalu Lintas Jumlah Dokumen Kegiatan
Survey Kinerja Lalu Lintas
Yang Tersusun
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 414.855.250 435.598.013
Penunjang Kinerja 141349
poin
141349
poin
141349
poin
141349
poin
141349
poin
565.396.000 593.665.800
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0014 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Penyelenggaraan
Transportasi Bagi Pelajar
Waktu Pelaksanaan
Penyelenggaraan
Transportasi Bagi Pelajar
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 2.016.190.147 2.116.999.654
Penunjang Kinerja 130735
poin
130735
poin
130735
poin
130735
poin
130735
poin
522.940.000 549.087.000
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.01.0015 2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
Penyusunan Dokumen
Penunjang Pembangunan
Sarana Prasarana
Transportasi
Jumlah Dokumen
Penunjang Pembangunan
Sarana Prasarana
Transportasi yang Disusun
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
794.264.278 833.977.492
Penunjang Kinerja 133165
poin
133165
poin
133165
poin
133165
poin
133165
poin
532.660.000 559.293.000
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.03.0001 2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
Survey Kinerja Angkutan
Barang
Jumlah Dokumen Hasil
Kegiatan Survey Kinerja
Angkutan Barang Yang
Tersusun
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
420.618.209 441.649.119
Penunjang Kinerja 313738
poin
313738
poin
313738
poin
313738
poin
313738
poin
1.254.952.000 1.317.699.600
Jumlah Dokumen
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Aksesibilitas
Angkutan Barang Yang
Tersusun
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Manajemen Lalu Lintas
Yang Tersusun
Waktu Pelaksanaan
Penyelenggaraan
Transportasi Bagi Pelajar
Jumlah Dokumen
Penunjang
Pembangunan Sarana
Prasarana Transportasi
yang Disusun
Penyusunan
Dokumen
Penunjang
Pembangunan
Sarana Prasarana
TransportasiPenyelenggaraan
Pelayanan
Aksesibilitas
Angkutan Barang
Penyelenggaraan
Transportasi Bagi
Pelajar
Unit
IDPD Kode Kegiatan Nama Kegiatan Output
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Subtitle Output
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Anggaran 2017 Anggaran 2018
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.05.03.0014 Pengendalian
Pencemaran Udara
Dari Sumber
Bergerak
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pengendalian
Pencemaran Udara Dari
Sumber Bergerak
51 kali 51 kali 51 kali 51 kali 51 kali Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Bengkel
Umum Kendaraan
Bermotor
Jumlah Orang Yang Hadir
Dalam Kegiatan Pembinaan
dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bengkel
Umum Kendaraan Bermotor
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 84.326.378 88.542.697
Pengujian Emisi Gas
Buang Kendaraan
Bermotor
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pengujian Emisi
Gas Buang Kendaraan
Bermotor
51 kali 51 kali 51 kali 51 kali 51 kali 941.869.585 988.963.064
Penunjang Kinerja 94553
poin
94553
poin
94553
poin
94553
poin
94553
poin
378.212.000 397.122.600
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.02.0001 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Operasional Pengelolaan
Terminal Kota Surabaya
Waktu Pelaksanaan
Operasional Pengelolaan
Terminal Kota Surabaya
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 8.461.925.165 8.885.021.423
Penunjang Kinerja 143141
poin
143141
poin
143141
poin
143141
poin
143141
poin
572.564.000 601.192.200
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.02.0002 Pengembangan
Angkutan Umum
Massal Perkotaan
Jumlah Koridor
Pengembangan
Angkutan Umum Massal
Perkotaan
2 layanan 2 layanan 2 layanan 2 layanan 2 layanan Operasional Penunjang
Pelaksanaan
Pengembangan Angkutan
Massal
Waktu Pelaksanaan
Operasional Penunjang
Pelaksanaan
Pengembangan Angkutan
Massal
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 2.046.290.504 2.148.605.029
Peningkatan Kualitas
Layanan Angkutan Umum
Jumlah Koridor Peningkatan
Kualitas Layanan Angkutan
Umum
2 layanan 2 layanan 2 layanan 2 layanan 2 layanan 24.322.247.000 25.538.359.350
Sosialisasi Angkutan
Umum
Jumlah Pelaksanaan
Kegiatan Sosialisasi
Angkutan Umum
350 orang 350 orang 350 orang 350 orang 350 orang 548.767.816 576.206.207
Penunjang Kinerja 202341
poin
202341
poin
202341
poin
202341
poin
202341
poin
809.364.000 849.832.200
2800 Dinas
Perhubungan
1.1.2.09.02.0003 7500 ijin 7500 ijin 7500 ijin 7500 ijin 7500 ijin Koordinasi Forum LLAJ Jumlah Pelaksanaan
Koordinasi Forum LLAJ
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 402.000.000 422.100.000
Pemilihan Abdi Yasa
Teladan
Jumlah Pelaksanaan
Pemilihan Abdi Yasa
Teladan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 119.992.580 125.992.209
Penyelenggaraan
Pelayanan Perijinan
Angkutan Umum
Jumlah Perijinan Angkutan
Umum Yang Dikeluarkan
7500 ijin 7500 ijin 7500 ijin 7500 ijin 7500 ijin 371.741.225 390.328.286
Survey Indikator Kinerja
Angkutan Umum
Jumlah Kegiatan Survey
Indikator Kinerja Angkutan
Umum Yang Dilaksanakan
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 360.056.453 378.059.276
Penunjang Kinerja 145404
poin
145404
poin
145404
poin
145404
poin
145404
poin
581.616.000 610.696.800
Penyelenggaraan
Pelayanan
Angkutan Umum
Jumlah Pelayanan
Perijinan Angkutan
Umum Yang Dikeluarkan
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pengelolaan
Terminal Angkutan
Umum
Pengelolaan
Terminal Angkutan
Umum