rencana strategis kpu kota salatiga tahun 2015-2019

RENCANA STRATEGIS

KPU KOTA SALATIGA

TAHUN 2015-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA Jl. Tetep, Kel. Randuacir, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga

Telp. (0298) 314344, Fax. (0298) 315960

E-mail : [email protected]

Rencana Strategis KPU Kota Salatiga Tahun 2015-2019

ii | P a g e

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat

menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Kota Salatiga Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota

Salatiga Tahun 2015-2018 merupakan pedoman selama lima tahun ke

depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi

pemilihan Umum Kota Salatiga, yang disusun dengan mempertimbangkan

perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi,

peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan

Umum Kota Salatiga. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU

Kota Salatiga dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kota Salatiga

melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada

peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak

yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Salatiga Tahun

2015-2019 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini

bermanfaat dalam mewuiudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan

kredibilitas.

Salatiga, April 2016

KETUA,

PUTNAWATI


iii | P a g e

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................... i

KATA PENGANTAR ......................................................................... ii

DAFTAR ISI ..................................................................................... iii

B A B I PENDAHULUAN ............................................................. 1

1.1 Kondisi Umum .............................................................. 2

1.2 Potensi dan Permasalahan ………………….................. 15

1.2.1 Potensi …………………….....…………............... 16

1.2.2 Permasalahan …………………………………....... 19

B A B II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS …….26

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum ........................................ 26

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum ....................................... 27

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum ................................... 27

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum ................. 28

B A B III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN ......................................... 30

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Salatiga............ 30

3.2 Kerangka Regulasi ........................................................ 37

3.3 Kerangka Kelembagaan ................................................ 39

B A B IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ... 41

4.1 Target Kinerja ………..................................................... 41

4.2 Kerangka Pendanaan ................................................... 46

B A B V PENUTUP ........................................................................ 48

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kota Salatiga

2. Matriks Kerangka Regulasi KPU Kota Salatiga

3. Sejarah Perjalanan Pemilu di Indonesia


Page | 1

BAB I

PENDAHULUAN

Pengertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-

langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi

dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga sebagai lembaga

penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah

Kota Salatiga dituntut untuk dapat bersikap profesional dan

mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan

sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi

kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan.

KPU Kota Salatiga melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut

dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga

merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kota Salatiga untuk periode 2015-2019

berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan

Keputusan KPU RI Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana

Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Tahapan


Page | 2

penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap stakeholders

terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan

selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di

lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kota Salatiga periode 2015-2019

diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan

dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang

berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota

Salatiga.

1.1. Kondisi Umum

KPU Kota Salatiga merupakan bagian integral dari

penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan

Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur,

adil, tertib, terbuka, profesional, efisien dan efektif. Salah satu

tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah

(DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota.

Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya KPU Kota Salatiga

dibantu oleh seorang Sekretaris dan jajarannya.

STRUKTUR ORGANISASI

KPU Kota Salatiga merupakan instansi pemerintah non

struktural yang berada dibawah Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia dan bertanggung-jawab kepada Ketua KPU. KPU Kota

Salatiga dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Dra. Putnawati,


Page | 3

M.Si berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 148/Kpts/KPU-Prov-012/09/X/2013 tanggal 25 Oktober

2013.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor :

178/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2012 tanggal 23 Oktober 2013

tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Kota Salatiga tahun 2013 dan Surat Keputusan Sekretaris

KPU Kota Salatiga Nomor : 15/Kpts/SES-KPU-SLG-

012.329537/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Susunan

Organisasi dan Uraian Tugas Pelaksana Administratif pada

Sekretrariat KPU Kota Salatiga tahun 2013, dengan struktur

organisasi sebagai berikut :

a. Ketua KPU Kota merangkap Divisi Keuangan, Logistik,

Perencanaan dan Badan Penyelenggara

b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga

c. Divisi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan

Organisasi SDM dan Umum Rumah Tangga

d. Divisi Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data

dan Informasi

e. Sekretaris KPU

f. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

g. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat

h. Kepala Sub Bagian Hukum

i. Kepala Sub Bagian Program dan Data

Bagan Organisasi KPU Kota Salatiga tampak sebagai

berikut:


Page | 4

KETUA

Divisi Keuangan,Logistik,Perencanaan dan

Badan Penyelenggara

Dra.PUTNAWATI, M.Si

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar

Lembaga

Divisi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih,

Organisasi SDM ,URT

Divisi Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan

Suara, Data Informasi

Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye

Drs.SUJIT MUDJIRNO,S.IP, M.Pd SYAEMURI, S.Ag DAYUSMAN JUNUS, S.Pd SURYANTO, S.Pd

SEKRETARIS

JOKO BADRUN, S.Sos

KASUBBAG PROGRAM & DATA

TRI EVIYANTI,SE

KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS

DARU MULYONO, SE

KASUBBAG HUKUM

WIDY HARGUS K, SH, MH

KASUBBAG K U. L

SUPRAYITNO, SE

1. SITI MUNASIFAH,S.Sos 2. AGUS PAMBUDI

1. SUCIPUSPASARI.M.SE 2. ENI SUTANTI,SE

1. RAHADI WIJAYA, S.IP

2. DANTI MARTIANA, SH

1. TRI SUJARWATI, S.Pd NIP. 19770829 200902 2 001

2. TRI MINARSO NIP. 19830617 200801 1 005

3. MENUR SUPRAPTI NIP. 19711110 200901 2 003

4. DARMADI NIP. 19650109 198507 1 002

5. AGUS ANDRI WIBOWO 6. DANIEL WAHYU PRAPTOMO, SH 7. MUHAMMAD AL FAIZIN 8. ADEK ARIS SUPRIYANTO 9. MUHAMMAD SAID 10. ARIEF HIMAWAN 11. ANDRI PRABOWO, SE 12. ARIFIYANTI, SE 13. YULIANA TRI HASTUTI, SE


Page | 5

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Penyelenggara

Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota,

yang mana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam

penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah meliputi :

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta

menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di

kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan

penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam

wilayah kerjanya;

e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data

kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh

pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan

menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkanhasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat

berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi

suara;


Page | 6

h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil

penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota

yang bersangkutan berdasarkan berita acara rekapitulasi

penghitungan suara di PPK;

i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada

saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan

KPU Provinsi;

j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk

mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi

jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota

yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan olaeh Panwaslu Kabupaten/Kota;

m. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi

administratif kepada anggota PPK, Anggota PPS,

sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan

yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan;

n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang

KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;


Page | 7

o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan

oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-

undangan.


penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta

menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di

kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah

kerjanya;

d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan

penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam

wilayah kerjanya;

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data


Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan


f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang

bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan

suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada


Page | 8

saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan

KPU Provinsi;

i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan

pelanggaran Pemilu;

j. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi

administratif kepada anggota PPK, anggota PPS,

sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan

yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan;

k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang


l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan

oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-

undangan.


penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :

a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan

bupati/walikota;

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan

bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari

KPU dan/atau KPU Provinsi;


Page | 9

c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap

tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan

gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah

kerjanya;

e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan

mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data


Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan


h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan

menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi

persyaratan;

j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara pemilihan bupati/walikota

berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari

seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang

bersangkutan;

k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya


Page | 10

kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota,

dan KPU Provinsi;

l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk

mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan

mengumumkannya;

m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan

dibuatkan berita acaranya;

n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU

melalui KPU Provinsi;

o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan

pelanggaran pemilihan;

p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi

administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan

pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas


r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan

dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU

dan/atau KPU Provinsi;

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri


Page | 11

Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan

oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas

terlaksananya Tupoksi yang diemban KPU Kabupaten/Kota

secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur

tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi

negara secara luas yang didukung dengan kemampuan

manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi

suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris

KPU Kabupaten/Kota yang mana dalam menjalankan tugas

dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Sub Bagian, antara lain :

a. Sub Bagian Program dan Data

Bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana,

program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu

b. Sub Bagian Hukum

Bertugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan

penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang


Page | 12

berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual

peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana

kampanye.

c. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis

penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan

verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD

Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota

pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan,

dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi,

dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, penyuluhan,

bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan

pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

d. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan

anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan

pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga,

perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan

logistik Pemilu Walikota, distribusi logistik pemilu,

kepegawaian serta dokumentasi.

KONDISI INTERNAL

a. Faktor Perencanaan

Penyusunan Perencanaan Program Komisi Pemilihan

Umum Kota Salatiga direncanakan setiap triwulan ke empat

tahun sebelumnya (Oktober s.d Desember) untuk selanjutnya

dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran

Kementrian/Lembaga (RKA K/L).


Page | 13

Adapun sistem penganggarannya adalah Top Down,

sehingga KPU Kota Salatiga menerima pagu DIPA tidak sesuai

dengan Usulan Perencanaan Program tersebut. Akhirnya

berdampak pada pelaksanaan di lapangan yang menemui

beberapa kendala, tidak hanya yang bersifat teknis tapi juga

penganggarannya.

Keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan sangat

dipengaruhi oleh kematangan sisi perencanaan. Manakala

perencanaan tidak terakomodir sesuai dengan konsep awal,

apalagi tinggal diterima matang bentuk kegiatannya yang tidak

diketahui dasar terbentuknya kegiatan tersebut, sudah pasti

pada tahapan pelaksanaan masih diperlukan langkah adaptasi

atau penyesuaian dengan dinamisasi kondisi masing-masing

daerah.

b. Sumber Daya Manusia

1) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya

KPU Kota Salatiga didukung oleh 29 orang pegawai dari

berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di lingkungan

Sekretariat KPU Kota Salatiga dapat diklasifikasikan ke

dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMP, SMA, D3, dan

S1.

Sumber Daya Manusia KPU Kota Salatiga per 31 Desember

2015, dapat dirinci sebagai berikut :


Page | 14

Tabel 1

Daftar Pegawai KPU Kota Salatiga

Per 31 Desember 2015

No Jabatan Golongan Pendidikan Terakhir Jumlah

I II III IV SMP SMA D3 S1 S2

1 Komisioner - - - - - - - 3 2 5

2 Sekretaris - - - 1 - - - 1 - 1

3 Kasubag - - 4 - - - - 3 1 4

4 Staf PNS - 4 6 - 1 3 - 6 - 10

5 CPNS - - - - - - - - -

6 Tenaga Kontrak

- - - - 1 3 4 - 8

JUMLAH 4 10 1 2 6 17 3 28

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dilihat bahwa

pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih

besar yaitu 14 orang.Hal tersebut mengindikasikan bahwa

Sekretariat KPU Kota Salatiga memiliki sumber daya

manusia yang cukup baik yang dapat menjalankan tugas

dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban

yang tertuang dalam struktur organisasi KPU.

2) Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana Prasarana KPU Kota Salatiga, secara umum terdiri

dari :

1. Bangunan Gudang : 248,5 M2

2. Bangunan Kantor : 779,5 M2

3 Kendaraan Roda 4 : 4 Unit

4. Kendaraan Roda 2 : 10 Unit

5. Inventaris Kantor lainnya : 203 Unit


Page | 15

1.2. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut

di atas, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas

dan dapat menjamin pelaksanaan hak- hak politik masyarakat yang

sudah memenuhi syarat menjadi pemilih. Hal ini tidak terlepas dari

beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah :

a. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional,

independen, dan memiliki integritas, kapabilitas dan

akuntabilitas yang baik;

b. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam

menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam

menentukan pilihan politiknya; dan

c. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi

masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam

menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, Ketiga factor di atas sangat

berpengaruh dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kota Salatiga. Disamping performa lembaga demokrasi

lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu), Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah

Konstitusi (MK). Dengan demikian diperlukan struktur kelembagaan

dengan karakter yang kuat dan mampu bersinergi untuk

menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Hal ini diperlukan dalam rangka mengidentifikasi dan

menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan

(strengths) dan kelemahan (weakness) sumber daya dalam

organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang

(opportunities) dan ancaman(threats) yang dihadapi KPU, maka

analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-

dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran

strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi


Page | 16

dimaksud meliputi : aspek kelembagaan, aspek sumber daya

manusia, Aspek Kepemimpinan, aspek perencanaan dan

anggaran, Aspek business Process dan kebijakan, Aspek

Dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dan aspek

Hubungan dengan stakeholders.

Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Setiap lini dalam organisasi, KPU Kota Salatiga telah

melaksanakan tugas dan fungsi KPU sebagai

Penyelenggara pemilu di Indonesia

Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas

dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memilikki

persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi

b. Aspek Sumber Daya Manusia

KPU memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai

dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.

KPU berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekkrutmen

sampai dengan purna tugas.

KPU dapat memberikan sanksi, baik administratif maupun

formil terhadap pegawai yang melanggar peraturan

c. Aspek Kepemimpinan

Ketua dan komisioner KPU memiliki visi yang kuat, mampu

melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi

terendah

Ketua dan komisioner KPU dapat menciptakan suasana

kondusif untuk terciptannya komunikasi organisasi yang


Page | 17

efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber

daya organisasi dengan baik.

Ketua dan komisioner KPU telah memperkuat rasa saling

percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen

organisasi

Ketua dan komisioner KPU berusaha mewujudkan budaya

kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin,

integritas dan komitment untuk seluruh pegawai

Ketua dan komisioner KPU membangun pencitraan (image

building) dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan

dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen

organisasi

Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan

akuntabilitas

Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan

proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam

2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat

tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara

pemilu yang professional dan berkualitas.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat

dan mendokumentasikan mekanisme / tata laksana kerja.

Disamping itu organisasi mereviu dan memperbaiki

mekanisme /tata laksana serta melaksanakan perbandingan


Page | 18

berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai

stakeholders

Organisasi KPU telah behasil menyusun dan melaksanakan

SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah

dipahami.

Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait

baik secara internal maupun eksternal

Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme

monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik

Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah

dilakukan secara cepat dan tepat

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Organisasi KPU memiliki asset berupa tanah, dan gudang

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu

meningkatkan kinerja organisasi

Teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan

kualitas pelayanan kepada stakeholders

g. Aspek Hubungan dengan stakeholders

Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan

stakeholders sehingga public mengakui / percaya dengan

kinerja organisasi

Organisasi KPU berupaya membangun pencitraan (image

building) dengan stakeholders

Organisasi KPU berupaya memberikan program – program

yang riil dan strategis kepada stakeholders / public.


Page | 19

Permasalahan

a. Kelembagaan

Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga

pemerintah yang kurang sinergi, antara lain dengan bawaslu

dan kementerian dalam negeri menyangkut masalah

kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam

pemilu

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang tindih

program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja

organisasi

Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga

masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan

yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang

beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja

organisasi

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi

masih lemah

Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami

perubahan dalam waktu yang berdekatan

b. SDM

Sebagian besar PNS di KPU Kota Salatiga merupakan

tenaga yang diperbantukan (DPK)

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas,

fungsi dan beban kerjanya

Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga

secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai

Masih minimnya pegawai yang studi lanjut untuk

memperdalam ilmu di bidang kepemiluan


Page | 20

c. Kepemimpinan

Proses pengambilan keputusan terkadang menjadi lambat

karena proses birokrasi berjenjang.

d. Perencanaan dan anggaran

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan

tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk

program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan

proses politik

Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja dan evaluasi belum terintegrasi dalam

suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai

dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang

masih berpredikat (C)

Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran Negara

masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan

organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) oleh BPK

e. Business Process dan Kebijakan

Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur

(SOP) yang ada

KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan public

(SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan

Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum

dilakukan secara cepat dan tepat

Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi

masalah belum sepenuhnya dilakukan


Page | 21

f. Dukungan infrastruktur dan IT

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

g. Hubungan dengan stakeholder

Adanya potensi gugatan hasil pemilu yang diajukan ke

Mahkamah Konstitusi

Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme

kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan

kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah

Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum

dilaksanakan secara efektif

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan

pada sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, baik

pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian

kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapaun tantangan tersebut

adalah sebagai berikut :

Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada

pemilu sangat dinamis, oleh karena itu tuntutan akan

peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan

oleh KPU sangat tinggi, termasuk di dalamnya masalah

transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU

Peran Media massa sangat besar dalam menggiring opini

masyarakat

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di

atas, maka dirumuskan faktor –faktor kunci yang menjadi kekuatan,

kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam

table berikut :


Page | 22

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan (strengths)

Mandat UU nomor 15 tahun

2011 tentang penyelenggara

pemilu (S1)

Komitmen pimpinan kuat (S2)

Reformasi Birokrasi yang

telah dicanangkan (S3)

SDM ang besar (S4)

Pegawai memiliki persepsi

yang sama akan tugas dan

fungsi organisasi (S5)

Pengalaman

penyelenggaraaan pemilu

Kelemahan

Overlapping program dan

kegiatan antar unit kerja (W1)

Beban kerja pegawai tidak

Proporsional (W2)

Disparitas kompetensi

pegawai (W3)

Parsialitas Manajemen

Kinerja (W4)

Sistem Pengawasan atas

pengelolaan anggaran lemah

(W5)

Efektifitas pelaksanaan SOP

(W6)

Standard an Maklumat

Pelayanan belum

sepenuhnya dibuat (W7)

Sarana dan prasarana

terbatas (W8)

Pemanfaatan teknologi

informasi belum optimal (W9)

Loyalitas pegawai rendah

(W10)

Pagu anggaran belum

memadai (W11)


Page | 23

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (Opportunities)

Sasaran pokok

pembangunan demokrasi

Indonesia (O1)

Animo partisipasi masyarakat

dalam pemilu tinggi (O2)

Hubungan baik dengan

PANWASLU, PEMDA dan

lembaga penegak hukum

lainnya(O3)

Potensi pengembangan SDM

(O4)

Kesempatan pendidikan

formal dan diklat(O5)

Kemajuan Teknologi

Informasi (O6)

Harapan Mayarakat Tinggi

(O7)

Ancaman (Threats)

Peraturan perundangan

tentang sistem pemilu mudah

berubah

Opini public mudah digeser

(T2)

Aksi demonstrasi

ketidakpuasan hasil pemilu

yang berakhir ricuh (T3)

Gugatanhasil pemilu yang

tidak berdasar pada bukti

(T4)

Mayoritas SDM dengan

status DPK (T5)

Distribusi Logistik terkendala

kondisi geografis (T6)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi

pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : strategi untuk

memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan

kekuatan yang dimiliki organisasi

a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal

untuk terwujudnya pemilu yang jujur, adil, transparan,

akuntabel dan mandiri;

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku

kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan

maupun setelah pemilu;


Page | 24

c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kota Salatiga

d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi

Kepemiluan yang terintegrasi

2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk

memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan

dengan tujuan mengatasi kelemahan

a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi unit kerja;

b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan

beban kerja

c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk

meningkatkan kinerja KPU

d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern

atas pengelolaan anggaran

e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP

f. Optimaliasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam

pelaksanaan tugas kepemiluan

3. Strategi Strength –Threat (S-T)

a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan

Pemilu dengan institusi terkait

b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan pemilu secara

optimal dan transparan

c. Peningkatan akuntabilitas kerja kepemiluan

d. Optimalisasi pendayagunaaan SDM dalam pengelolaan

Logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan,

pengadaan dan pendistribusian


Page | 25

4. Strategi Weakness – Threats (W-T) : Strategi untuk menghindari

ancama untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada

dalam organisasi

a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk

kesekretariatan

b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan

pemilu dengan institusi terkait

c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraaan

pemilu

d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistic Pemilu pada

tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan

pendistribusian.


Page | 26

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 V i s i

Pada dasarnya Renstra KPU Tahun 2015-2019 disusun

untuk memberi arah gerak langkah institusi sehingga dapat berjalan

secara efektif dan efisien. Adapun rumusan visi yang ada adalah

sebagai berikut :

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga merujuk pada

visi Komisi Pemilihan Umum, yakni: “ Menjadi Penyelenggara

Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk

Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari

komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan

pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta

dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang

teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan

berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan

Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

terpercaya dan professional yang melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga

berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya

di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi

Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas

nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta

peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum

memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara


Page | 27

pemilihan umum yang berintegritas, professional, dan mandiri demi

terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di

Indonesia.

2.2 M i s i

Visi tersebut akan tercapai jika organisasi menjalankan misi

sebagai sarana mencapai cita-cita. Rumusan misi Komisi

Pemillihan Umum Kota Salatiga adalah :

a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan

kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untu para

pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh

masyarakat;

d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi

dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

e. Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;

f. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan

memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif

khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; dan

g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien,

transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 Tujuan

Tujuan KPU Kota Salatiga merujuk pada tujuan Komisi

Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi

potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka

mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum,

yang antara lain adalah :


Page | 28

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas,

kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam

menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan

demokrasi di indonesia;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pemilu; dan

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel, dan aksesable.

2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum

dalam RPJM ke -3 tersebut, maka sasaran strategis Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga yang hendak dicapai selama

5 (lima ) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan

indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

a. Meningkatnya persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Meningkatnya persentase partisipasi pemilih perempuan

dalam pemilu;

c. Terakomodirnya pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT

dapat menggunakan hak pilihnya;

d. Meminimalisir Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak

masuk dalam daftar pemilih;

e. Terlaksananya data yang valid kepada KPPS yang telah

menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan

suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan

suara sudah tepat jumlah dan kualitas.


Page | 29

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan

indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik

kesekretariatan KPU

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi

kepegawaian;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara

Pemilu;

d. Opini BPK atas LHP;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik

pasca pemilu;

f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan

Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator

kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam

penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.


Page | 30

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Satker KPU Kota Salatiga

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota

Salatiga merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk

mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut

diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta

strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar

hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan

sasaran stratetegis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif

peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas

pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan

(stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan

strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga yang bersifat

jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian

visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga

merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers ) yang

menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam

rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan

Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan

(stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders

terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.

Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM,

Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (Panwaslu), Instansi

Pemerintah Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga kurun waktu 2015 –

2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan)


Page | 31

kegiatan yang mengacu pada program dan kegiatan Komisi

Pemilihan Umum. Adapun program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga adalah

sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Dalam program ini terdapat beberapa sasaran kegiatan

(output) yang hendak dicapai, antara lain :

1. Terlaksananya penyusunan laporan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan;

2. Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran;

3. Terlaksananya koordinasi dalam mengelola logistik pemilu;

4. Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik

pemilu;

5. Tersusunnya standar logistik pemilu;

6. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi

pengelolaan logistik;

7. Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu;

8. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,

koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil

monitoring dan evaluasi;

9. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu

yang tertib, efektif dan efisien;

10. Tersedianya data, informasi serta sarana dan prasarana

teknologi informasi;

11. Tersusunnya rencana penerapan e-government;

12. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan

SDM;

13. Ketersediaan dokumen kepegawaian;


Page | 32

14. Terseleksinya Anggota KPU Kota Salatiga;

15. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

16. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik

Negara (BMN);

17. Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname);

18. Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan

penilaian arsip;

19. Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP;

20. Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan.

Dengan indikator kinerja kegiatannya adalah :

1. Penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan sesuai SAP;

2. Pengelolaan keuangan di KPU yang tepat waktu,

tepat jumlah dan tepat sasaran;

3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu

dan valid;

4. Pola pengelolaan logistik yang tepat;

5. Pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu yang

tepat;

6. Pelaksanaan standar logistik pemilu sesuai aturan;

7. Ketersediaan informasi arsip dan dokumen

pengelolaan logistik pemilu;

8. Perencanaan jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan

logistik pemilu yang tepat;

9. Kesesuaian antara Renstra, Renja K/L dan RKA K/L;

10. Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan

tepat waktu;

11. Penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi

informasi kepemiluan;

12. Dokumen pemutakhiran data pemilih yang akurat;


Page | 33

13. Penerapan sistem aplikasi yang digunakan dalam

penyelenggaraan pemilu;

14. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan

administrasi SDM;

15. Layanan peningkatan kompetensi SDM;

16. Ketatalaksanaan SDM;

17. Terbentuknya Anggota KPU Kota Salatiga;

18. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

administrasi penunjang kinerja pegawai;

19. Pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK;

20. Laporan persediaan aset berdasarkan stock opname

dengan tepat waktu;

21. Pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan;

22. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja;

23. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan

sesuai SAP.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran,

koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta

monitoring dan evaluasi;

2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi,

pengadaan, pendistribusian, ineventarisasi sarana dan

prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;

3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan

pemeliharaan perkantoran sehari-hari;

4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan

administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU;

5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU;


Page | 34

6. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan

akuntabel.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Sasaran kegiatan (output) yang hendak dicapai dalam

program ini adalah meningkatnya pemenuhan peralatan dan

fasilitas perkantoran.

Adapun indikator kinerja kegiatannya, yaitu :

pemenuhan dukungan sarana dan prasarana

mebelair/elektronik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan

dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/kota.

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan

Proses Politik

Dalam program ini terdapat beberapa sasaran kegiatan

(output) yang hendak dicapai, antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan

penyelesaian sengketa hukum;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi

dan informasi hukum;

3. Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan

pemilu;

4. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu

Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada,

Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan

PAW.

Adapun indikator kinerja programnya adalah :

1. Penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan;


Page | 35

2. Penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini

hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu;

3. Penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi

hukum yang mutakhir;

4. Pelaksanaan penyuluhan Peraturan KPU di tingkat Provinsi;

5. Dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan

akurat);

6. Penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye,

audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota

DPD;

7. Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

9. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden

dan Wakil Presiden;

10. Pelaksanaan bimtek Pemilukada;

11. Proses PAW Anggota DPRD yang dapat diselesaikan dalam

waktu 5 (lima) hari kerja;

12. Terbentuknya PPID;

13. Penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014;

14. Tersedianya data dan dokumen Pemilu Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada;

15. Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih;

16. Terlaksananya penyampaian informasi dan publikasi serta

sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan

keputusan KPU Kota Salatiga, pendokumentasian informasi

hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

2. Menyelenggarakan tahapan pemilu.


Page | 36

Peta Strategi KPU Tahun 2015 - 2019

Visi : Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Profosional, Berintegritas dan Mandiri Untuk Terwujudnya

Pemilu yang berkualitas

Per

spek

tif

Pem

angk

u K

ep

enti

nga

n

Terwujudnya pemilu dan demokrasi Indonesia yang

berkualitas

Meningkatkan

kualitas pelayanan Meningkatkan

pelayanan pemilih

SDM yang

berkompeten dan

berintegritas

Regulasi yang

tegas, progresif dan

partisipatif

Menguatnya tata

kelola

penyelenggaraan

pemilu

Akuratnya data

pemilih

Menguatnya

kedudukan organisasi

Per

spek

tif

Pel

aksa

naa

n T

uga

s P

oko

k Le

mb

aga

Perumusan Kebijakan

Mempersiapkan dan/atau

menetapkan kebijakan

pemilu

Menetapkan agenda

reformasi birokrasi yang

berkelanjutan

Mendorong pengembangan

inovasi kebijakan

Pelayanan dan Diseminasi

Menetapkan Standar

Pelayanan Publik

Pemanfaatan teknologi

informasi dan pemutakhiran

data pemilih

Memperkuat fungsi humas

dan media center

Memperkuat fungsi hukum

organisasi

Mendesiminasikan kebijakan

penyelengaraan pemilu

Mendorong dan

meningkatkan pendidikan

pemilih

Pengawasan, pengendalian

dan Evaluasi

Mengoptimalkan pengawasan

melekat pada setiap level

menejemen

Mengoptimalkan evaluasi

pelaksanaan kebijakan dan

efektivitas pencapaian kinerja

organisasi

Per

spek

tif

Pen

ingk

atan

Kap

asit

as

Kel

em

bag

aan

Kelembagaan

Membangun

organisasi yang

profesional,efek

tif dan efisien

SDM

Mengembangkan

SDM yang

berkompeten

berintegritas &

loyal

Kepemimpinan

Mengembangkan

sinergitas antara

komisionerdan

sekretariat

Rencana dan Dana

Mengembangkan

manajemen

kinerja yang

terintegritas

Infrastruktur & IT

Membangun

infrastruktur dan

IT yang tepat

fungsi


Page | 37

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan

terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai

Penyelenggara Pemilu KPU berwenang menetapkan kebijakan

teknis dalam bentuk Peraturan KPU sebagai pelaksanaan dari

undang-undang mengatur pemilu.

Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten/Kota dapat

dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan

2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan

penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden secara serentak;

2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden;

3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden;

4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden;

6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu

Legislatif dan Pemilu Presiden;

7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;


Page | 38

8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan

perlengkapan penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu

Legislatif dan Pmeilu Presiden;

9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu

Legislatif dan Pemilu Presiden;

10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif

dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota secara serentak;

2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota

3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota;

4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota ;

6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam


8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan

perlengkapan penyelenggraaan pemilu dalam


9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam


10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon

terpilih.


Page | 39

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan

Pemilu :

a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban;

c. Peraturan tentang kepegawaian;

d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;

e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU,

Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta

sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan

kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya

sebagai berikut :

a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara

pemilu

b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja

eselon I dan II

c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit

kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang

lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang

professional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat

melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik

e. Penguatan fungsi pendidikan danpelatihan bagi pemilih

sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran

masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas


Page | 40

f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama

yang efektif dengan stakeholders dan atau pihak ketiga

g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja

pengelolaan program prioritas pembangunan

h. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non

pemerintah, bilateral dan multilateral


Page | 41

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai

oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran

yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota

Salatiga dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada table berikut

:

N

O

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

1 Pelaksanaan

Akuntabilitas

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan di

Lingkungan Setjen

KPU

Terlaksananya

sistem akuntansi

dan pelaporan

keuangan

Jumlah laporan

sistem akuntansi

dan pelaporan

keuangan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

Tersusunnya

laporan

pertanggungjaw

aban

penggunaan

anggaran

(LPPA)

Jumlah laporan

pertanggungjawab

an penggunaan

anggaran (LPPA)

yang disampaikan

dengan tepat waktu

dan valid

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

Terlaksananya

pembayaran

honorarium,

uang

kehormatan, gaji

dan tunjangan

PNS KPU

dengan tepat

waktu

Persentase

Pembayaran Gaji

dan Tunjangan

dengan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

2 Pengelolaan Data,

Dokumentasi,

Pengadaan,

Pendistribusian,

dan Inventarisasi

Sarana dan Pra

Sarana Pemilu

Terlaksananya

pembinaan

koordinasi

tingkat satker

dalam mengelola

logistik pemilu

Jumlah dokumen

evaluasi yang

dibuat dengan

tepat waktu

1

Dokume

n

1

Dokume

n

1

Dokume

n

1

Dokume

n

Persentase

Pemeliharaan dan

Inventarisasi

Logistik Pemilu

sesuai SOP

70% 80% 90% 0% 0%


Page | 42

N

O

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Tersusunnya

standar logistik

Pemilu

Persentase

penyusunan

standar logistik

pemilu

80% 95% 0% 0%

Terlaksananya

pengendalian

dan pengaturan

administrasi

pengelolaan

logistik

Persentase

penyusunan

administrasi

pegelolaan logistik 80% 95% 0% 0%

Tersedianya

data kebutuhan

logistik Pemilu

yang akurat

Persentase jumlah,

jenis, alokasi dan

peruntukan logistik

Pemilu yang tepat

90% 100% 100%

3 Pelaksanaan

Manajemen

Perencanaan

dan Data

Tersedianya

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran,

koordinasi antar

lembaga, data

dan informasi

serta hasil

monitoring dan

evaluasi

Jumlah Dokumen

Renja K/L dan

RKA-K/L yang

ditetapkan dengan

tepat waktu 1

Dokume

n

1

Dokume

n

1

Dokume

n

1

Dokume

n

1

Dokume

n

Terwujudnya

sistem

administrasi

penyelenggaraa

n pemilu yang

tertib, efektif,

dan efisien

Jumlah laporan

monitoring dan

evaluasi yang

akuntabel dan

tepat waktu

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

Tersedianya

data, informasi

dan sarana dan

prasarana

teknologi

informasi

Persentase

pemutakhiran data

pemilih di tingkat

kelurahan 100% 100% 100% 100%

Tersusunnya

rencana

penerapan

e-government

yang konkrit dan

terukur

Jumlah sistem

aplikasi yang

digunakan dalam

penyelenggaraan

Pemilu

1

Aplikasi

1

Aplikasi

3

Aplikasi

3

Aplikasi

4 Pembinaan

Sumber Daya

Manusia,

Pelayanan dan

Administrasi

Tingkat

ketepatan tertib

administrasi dan

pengelolaan

Persentase

Penataan

organisasi,

pembinaan dan

pengelolaan

90% 90% 90% 90% 90%


Page | 43

N

O

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Kepegawaian SDM administrasi SDM

Terlaksananya

diklat teknis dan

diklat struktural

Jumlah orang yang

mengikuti diklat 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang

Tingkat

ketepatan

proses

pelaksanaan

pergantian antar

waktu (PAW)

Anggota KPU

Kota Salatiga

Pergantian antar

waktu anggota

KPU Kota Salatiga

75%

5 Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran

(KPU)

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase

kebutuhan sarana

dan prasarana

administrasi

penunjang kinerja

pegawai yang

dipenuhi

90% 85% 85% 85% 85%

Meningkatnya

akuntabilitas

penatausahaan

Barang Milik

Negara KPU

Nasional

Jumlah dokumen

penatausahaan

BMN 3

Dokume

n

3

Dokume

n

3

Dokume

n

3

Dokume

n

3

Dokume

n

Terwujudnya

pengelolaan

persediaan

(stock opname)

Jumlah laporan

hasil pelaksanaan

stock opname

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

Meningkatnya

tertib

administrasi

laporan BMN

Persentase

ketepatan dan

tertib administrasi

review laporan

BMN

100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

akuntabilitas

penataan,

pendataan dan

penilaian arsip

Jumlah laporan

hasil penataan,

pendataan dan

penilaian arsip

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

6 Pemeriksaan di

Lingkungan Setjen

KPU, Sekretariat

KPU Provinsi, dan

Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota

Tersusunnya

laporan hasil

tindak lanjut

pemeriksaan

BPK, BPKP, dan

APIP KPU

Persentase

penyelesaian

rekomendasi BPK,

BPKP, dan APIP

KPU yang

ditindaklanjuti

80% 82% 85% 87% 90%


Page | 44

N

O

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Tersusunnya

laporan hasil

evaluasi LAKIP

Penilaian laporan

akuntabilitas

kinerja KPU Kt

Salatiga

CC CC CC CC CC

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

1 Penyelenggaraan

Dukungan Sarana

dan Prasarana

Meningkatnya

pemenuhan

kebutuhan

gedung/

bangunan KPU

Nasional

Tersedianya

gedung dan

gudang KPU di

daerah

C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

1 Penyiapan

Penyusunan

Rancangan

Peraturan Kpu,

Advokasi,

Penyelesaian

Sengketa dan

Penyuluhan

Peraturan

Perundang-

Undangan yang

Berkaitan Dengan

Penyelenggaraan

Pemilu

Meningkatnya

kualitas

rancangan

Peraturan

KPU dan

Keputusan

KPU yang

sesuai

dengan

ketentuan

pembentukan

peraturan

perundang-

undangan

Persentase

keputusan KPU

Kabupaten yang

sesuai format

peraturan

perundang-

undangan 100% 100% 100%

Meningkatnya

kualitas

pertimbangan/

opini hukum dan

penyelesaian

sengketa hukum

Persentase

kegiatan mengikuti

penyuluhan

peraturan KPU

87% 87% 87% 87%

Persentase

penyelesaian

sengketa hukum

yang dimenangkan

87% 87% 87% 87%

Persentase

penyiapan bahan

kajian/ dukungan

untuk

pertimbangan/

opini hukum dan

penyelesaian

87% 87% 87% 87%


Page | 45

N

O

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

dengan tepat waktu

Meningkatnya

pelayanan dan

kapasitas

penyelenggaraa

n pemilihan

umum

Terlaksananya

pengelolaan

dokumen produk

hukum

90% 90% 91% 91% 91%

Persentase

pemangku

kepentingan yang

menerima

bimbingan/pelayan

an penyusunan

laporan dana

kampanye, audit

dana kampanye,

pendaftaran Partai

Politik dan Anggota

DPD

89% 90%

Persentase

ketepatan waktu

penyiapan

bahan pelayanan

pelaporan dana

kampanye, audit

dana kampanye,

pendaftaran Partai

Politik dan Anggota

DPD

89% 90%

Meningkatnya

kualitas

pelayanan,

pengelolaan

dokumentasi dan

informasi hukum

Terlaksananya

penyediaan dan

penyajian

dokumentasi dan

informasi hukum

yang mutakhir

90% 90% 91% 91% 91%

Terlaksananya

dukungan

ketatausahaan

yang handal

(cepat, tepat,

akurat)

90% 90% 91% 91% 91%

2 Pedoman,

Petunjuk Teknis

dan Bimbingan

Teknis/Supervisi/P

Meningkatnya

kualitas

dukungan teknis

dalam Pemilu

KPU Kab yang

mengikuti kegiatan

bintek pemilukada

1

Aparatur

Pemiluka

da

1

Aparatur

Pemiluka

da

1

Aparatur

Pemiluka

da

1

Aparatur

Pemiluka

da


Page | 46

N

O

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

ublikasi/

Sosialisasi

Penyelenggaraan

Pemilu dan

Pendidikan

Pemilih

Legislatif, Pemilu

Presiden dan

Wakil Presiden

serta Pemilu

Kepala Daerah

dan Wakil

Kepala Daerah

Tingkat ketepatan

proses PAW

anggota DPRD

Kabupaten/Kota

dapat diselesaikan

dalam waktu 5 hari

kerja

1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang

Persentase

terlaksananya

PPID dan informasi

public

80% 80% 80% 80%

Jumlah penataan

daerah pemilihan

pasca Pemilu 2014

4

Jumlah kegiatan

pendidikan pemilih

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

Persentase

penyampaian

informasi dan

publikasi serta

sosialisasi pada

Pemilu dan

Pemilukada

75% 80% 80% 80% 80%

4.2 Kerangka Pendanaan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 Komisi

Pemilihan Umum Kota Salatiga disahkan dengan nomor : DIPA-

076.01.2.657558/2016 tanggal 7 Desember 2015, dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 2.111.832.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan

Perbaikan Proses Politik

Rp 2.049.622.000,-

Rp 62.210.000,-


Page | 47

Kerangka Pendanaan KPU Kota Salatiga Periode Tahun 2015 - 2019

Program/

Kegiatan

Sasaran Program

(outcome)/

Sasaran

Kegiatan(Output)/

Indikator Kinerja

ALOKASI

JUMLAH 2015 2016 2017 2018 2019

076.01.01 Sasaran Program

Dukungan

Managemen dan

Tugas Teknis

Lainnya KPU

1.278.758 2.049.622 2.675.213 3.377.044 3.161.266 12.541.903


Penyelenggaraan

Dukungan Sarana

dan Prasarana

107.700 0 74.500 0 0 182.200


Penguatan

Kelembagaan

Demokrasi dan

Perbaikan Proses

Politik

54.015 62.210 71.210 5.183.438 5.183.438 10.554.311


Page | 48

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kota Salatiga tahun 2015 – 2019 adalah

dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi

KPU Kota Salatiga dalam menentukan rencana strategis dan rencana

kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan

dan pemerintahan.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan

strategi yang metiputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima)

tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja

yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Dokumen Rencana Strategis KPU Kota Salatiga tahun 2015–2019 ini

dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan KPU Kota Salatiga

serta matrik kerangka regulasi. Rencana strategis KPU Kota Salatiga

tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama seluruh bagian untuk

melakanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan

kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 - 2019.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah

KPU Kota Salatiga tahun 2015 – 2019 ini disusun, semoga Rencana

Strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud. Aaamiin..

Salatiga, April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

PUTNAWATI

Lampiran I : Matrik Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1.440.473 2.111.832 2.820.923 8.560.482 8.344.704

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Indikator Kinerja 1.1 Persentase

partisipasi pemilih dalam pemilihan

- - 70% 70% 70%

Indikator Kinerja 1.2

Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam

pemilu

- - 70% 70% 70%


Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam

DPT yang menggunakan hak pilihnya

- - 75% 75% 75%


Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi

tidak masuk dalam daftar pemilih

- - 0,2% 0,2% 0,2%


Persentase KPPS yang telah menerima

perlengkapan pemungutan dan penghitungan

suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari

pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas

- - 100% 100% 100%

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu


Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik

kesekretariatan KPU

- - - - -


Persentase ketepatan waktu penyelesaian

administrasi kepegawaian

100% 100% 100% 100% 100%


Persentase pelanggaran kode etik terhadap

penyelenggara pemilu

3% 3% 3% 3% 3%

KOMISI PEMILIHAN UMUM

K/L-N-B-

NS-BS

Program/K

egiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan

(Output)/Indikator Kinerja

Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) Unit

Organisasi

Pelaksana


Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi

pencalonan Walikota dan Wakil Walikota

100%


Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai

politik pasca Pemilu

100% 100%

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan


partisipasi pemangku kepentingan

dalam penyusunan regulasi

- 90% 90% 93% 95%


sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

- 90% 90% 90% 90%

1.278.758 2.049.622 2.675.213 3.377.044 3.161.266

Sasaran Program (Outcome) 1

Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga

riset kepemiluan dan operasionalisasinya


Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset

kepemiluan dan operasionalisasinya

Sasaran Program (Outcome) 2

Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui

sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di

Provinsi, Kabupaten dan Kota


Persentase pemutakhiran data pemilih melalui

sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di

Provinsi, Kabupaten dan Kota

100% 100% 100% 100%

Sasaran Program (Outcome) 3 Terselenggaranya

pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi

kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota

Salatiga


Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan

administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat

KPU Kota Salatiga

60% 60% 60% 60% 75%

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

815.556 1.493.176 1.897.565 1.903.178 1.897.565

Sasaran Kegiatan (output) 1

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan

28.565 22.952 22.952 28.565 22.952


Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan

1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap


Tersusunnya laporan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran (LPPA)

13.979 18.115 18.115 18.115 18.115


Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat

waktu dan valid



Terlaksananya pembayaran honorarium, uang

kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan

tepat waktu

773.012 1.452.109 1.856.498 1.856.498 1.856.498


Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan

dengan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

9.855 17.889 33.241 320.204 519.204


Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat

satker dalam mengelola logistik pemilu

9.855 5.792 5.792 5.792 5.792


Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan

tepat waktu

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok


Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik

Pemilu sesuai SOP

70% 80% 90% 0% 0%


Tersusunnya standar logistik Pemilu

4.992 4.992 4.992 4.992


Persentase penyusunan standar logistik pemilu

80% 95% 0% 0%

KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN

LINGKUNGAN SETJEN KPU

KEGIATAN 3356 : PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI,

PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN INVENTARISASI

SARANA DAN PRASARANA PEMILU


Terlaksananya pengendalian dan pengaturan

administrasi pengelolaan logistik

2.420 2.420 2.420 2.420


Persentase penyusunan administrasi pegelolaan

logistik

80% 95% 0% 0%


Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang

akurat

4.685 20.037 307.000 506.000


Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan

logistik Pemilu yang tepat

90% 100% 100%

27.422 55.314 55.314 105.314 55.314


Tersedianya dokumen perencanaan dan

penganggaran, koordinasi antar lembaga, data

dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

20.902 28.149 28.149 28.149 28.149


Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang

ditetapkan dengan tepat waktu

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok


Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan

pemilu yang tertib, efektif, dan efisien

6.520 2.980 2.980 2.980 2.980


Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang

akuntabel dan tepat waktu



Tersedianya data, informasi dan sarana dan

prasarana teknologi informasi

22.065 22.065 72.065 22.065


Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat

kelurahan

100% 100% 100% 100%


Tersusunnya rencana penerapan e-government

yang konkrit dan terukur

2.120 2.120 2.120 2.120

KEGIATAN 3357 : TERSEDIANYA DATA KEBUTUHAN LOGISTIK

PEMILU YANG AKURAT


Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam

penyelenggaraan Pemilu

1 Aplikasi 1 Aplikasi 3 Aplikasi 3 Aplikasi

2.680 2.390 1.210 359.800 1.300


Tingkat ketepatan tertib administrasi dan

pengelolaan SDM

2.040 660 660 660 660


Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan

administrasi SDM

90% 90% 90% 90% 90%


Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural

640 550 550 640 640


Jumlah orang yang mengikuti diklat

1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang


Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian

antar waktu (PAW) Anggota KPU Kota Salatiga

358.500


Pergantian antar waktu anggota KPU Kota Salatiga

75%


Tersedianya dokumen kepegawaian

1.180 1.180 1.180 1.180


Pengelolaan data base kepegawaian

90% 90% 90% 90%

421.415 473.237 680.267 680.932 680.267


Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi

perkantoran

390.105 447.145 654.175 654.175 654.175


Persentase kebutuhan sarana dan prasarana

administrasi penunjang kinerja pegawai yang

dipenuhi

90% 85% 85% 85% 85%


Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan

Barang Milik Negara KPU Nasional

17.056 14.421 14.421 14.421 14.421

KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)


Jumlah dokumen penatausahaan BMN

3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok


Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock

opname)

1.950 1.535 1.535 2.200 1.535

Indikator Kinerja 3.1 Jumlah

laporan hasil pelaksanaan stock opname



Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN

2.550


ketepatan dan tertib administrasi review laporan

BMN

100% 100% 100% 100%


Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan

dan penilaian arsip

9.754 10.136 10.136 10.136 10.136


Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan

penilaian arsip


1.830 7.616 7.616 7.616 7.616

Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya

laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP,

dan APIP KPU

1.830 4.627 4.627 4.627 4.627


penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP

KPU yang ditindaklanjuti

80% 82% 85% 87% 90%

Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya

laporan hasil evaluasi LAKIP

2.989 2.989 2.989 2.989

Indikator Kinerja 2.1 Penilaian

laporan akuntabilitas kinerja KPU Kota Salatiga

CC CC CC CC CC

107.700 - 74.500 - -

107.700 - 74.500 - -

KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU,

SEKRETARIAT KPU PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR KPUKEGIATAN 3362 : PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA

DAN PRASARANA


Meningkatnya pemenuhan kebutuhan

gedung/bangunan KPU Nasional


Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah


Meningkatnya dukungan sarana

transportasi/mobilitas pegawai


Tersedianya dukungan sarana transportasi bagi

mobilitas pegawai


Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas

perkantoran

107.700 - 74.500


Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran

1 unit

54.015 62.210 71.210 5.183.438 5.183.438

3.300 10.460 10.460 326.870 326.870


Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan

KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan

ketentuan pembentukan peraturan

perundang-undangan


Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai

format peraturan perundang-undangan

100% 100% 100%


Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini

hukum dan penyelesaian sengketa hukum

1.610 4.820 4.820 270.560 270.560


Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan

peraturan KPU

87% 87% 87% 87%

KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN

PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN

PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI

DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK


Persentase penyelesaian sengketa hukum yang

dimenangkan

87% 87% 87% 87%


Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan

untuk pertimbangan/ opini hukum dan

penyelesaian dengan tepat waktu

87% 87% 87% 87%


Meningkatnya pelayanan dan kapasitas

penyelenggaraan pemilihan umum

1.080 2.820 2.820 15.750 15.750


Terlaksananya pengelolaan dokumen produk

hukum

90% 90% 91% 91% 91%


Persentase pemangku kepentingan yang menerima

bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana

kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran

Partai Politik dan Anggota DPD

89% 90%


Persentase ketepatan waktu penyiapan

bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit

dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan

Anggota DPD

89% 90%


Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan

dokumentasi dan informasi hukum

610 2.820 2.820 40.560 40.560


Terlaksananya penyediaan dan penyajian

dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

90% 90% 91% 91% 91%


Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang

handal (cepat, tepat, akurat)

90% 90% 91% 91% 91%

KEGIATAN 3364 : PEDOMAN, PETUNJUK TEKNIS

DAN BIMBINGAN TEKNIS / SUPERVISI /

PUBLIKASI / SOSIALISASI PENYELENGGARAAN

PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH

50.715 51.750 60.750 4.856.568 4.856.568


Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam

Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

50.715 51.750 60.750 4.856.568 4.856.568


KPU Kab/Kota yang mengikuti kegiatan bintek

pemilukada

1

Aparatur

Pemiluka

da

1

Aparatur

Pemiluka

da

1

Aparatur

Pemiluka

da

1

Aparatur

Pemiluka

da


Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD

Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5

hari kerja

1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang


Persentase terlaksananya PPID dan informasi

publik

80% 80% 80% 80%


Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu

2014

4


Jumlah kegiatan pendidikan pemilih

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan


Persentase penyampaian informasi dan publikasi

serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

75% 80% 80% 80% 80%

No

Urgensi Pembentukan

Berdasarkan Evaluasi

Regulasi, Eksisting, Kajian

dan Penelitian

Unit Penanggung JawabTarget

Penyelesaian

1 3 4 5

1 Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres Subbag Umum & Subbag Hukum 2018

2 Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres Masing-masing subbag sesuai

tupoksi & subbag hukum

2018

3 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres di tingkat KPU Kota

Salatiga

Subbag Program & Subbag Hukum 2018

4 Jadwal dan zona kampanye Pileg dan Pilpres di Kota Salatiga Subbag Hukum 2018

5 Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota

DPRD Kota Salatiga

Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2018

6 Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres Sub Bagian Teknis dan Subbag

Hukum

2019

1 Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilgub Masing-masing subbag sesuai

tupoksi & Subbag Hukum

2017

2 Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Subbag Umum & Subbag Hukum 2017

3 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub tingkat KPU Kota Salatiga Subbag Program & Subbag Hukum 2017

4 Jadwal dan zona kampanye Pilgub di Kota Salatiga Subbag Hukum 2017

5 Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilgub Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2018

I

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi KPU Kota Salatiga

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

2

a. Pemilu Nasional

b. Pemilihan Gubernur

c. Pemilihan Walikota

Melaksanakan tahapan

pemilu sesuai dengan

tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota dengan

berpedoman pada

peraturan perundang-

undangan


pemilihan gubernur sesuai

dengan tugas dan

wewenang KPU


berpedoman pada


undangan

A. Peraturan terkait dengan tahapan Pemilu/Pemilihan

No

Urgensi Pembentukan



dan Penelitian


Penyelesaian

1 3 4 5


2

1 Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Salatiga, PPK, PPS dan KPPS

dalam Pilwakot 2017

Subbag Umum & Subbag Hukum 2016

2 Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pilwakot 2017

Subbag Umum & Subbag Hukum 2016

3 Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilwakot 2017 Subbag Program & Subbag Hukum 2016

4 Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam

Pilwakot 2017

Subbag Program & Subbag Hukum 2016

5 Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilwakot

2017


6 Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

dalam Pilwakot 2017


7 Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwakot 2017 Subbag Umum & Subbag Hukum 2016

8 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilwakot 2017 Subbag Hukum 2016

9 Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilwakot 2017 Subbag Hukum 2016

10 Pedoman Teknis Pencalonan Pilwakot 2017 Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2016

11 Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilwakot 2017 Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2016

12 Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pilwakot 2017


13 Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilwakot 2017 Masing-masing subbag sesuai

tupoksi & Subbag Hukum

2016

14 Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwakot 2017 Subbag Umum & Subbag Hukum 2016

15 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilwakot tingkat Kota Salatiga Subbag Program & Subbag Hukum 2016

16 Jadwal dan zona kampanye Pilwakot 2017 Subbag Hukum 2016

17 Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilwakot 2017 Subbag Teknis dan Subbag Hukum 2017

I

II B. Keputusan terkait dengan dukungan kesekretariatan

Melaksanakan amanat

Undang-Undang yang

mengatur tentang

pemilihan gubernur, bupati

dan walikota untuk

menyusun dan

menetapkan pedoman

yang bersifat teknis


pemilihan walikota sesuai

dengan tugas dan

wewenang KPU


berpedoman pada


undangan

No

Urgensi Pembentukan



dan Penelitian


Penyelesaian

1 3 4 5


2

1 Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola

keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan

Sistem Akuntansi Instansi

Subbag Umum & Subbag Hukum 2015 (setiap

tahun anggaran)

2 Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak Subbag Umum & Subbag Hukum 2015 (setiap

tahun anggaran)

3 Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara Subbag Umum & Subbag Hukum 2015 (setiap

tahun anggaran)

4 Keputusan tentang honorarium-honorarium Subbag Umum & Subbag Hukum 2015 (setiap

tahun anggaran)

II

Melaksanankan tugas-

tugas dukungan teknis

administratif sesuai

dengan ketentuan


undangan

Rencana Strategis KPU Kabupaten Brebes 2015-2019

Lampiran III : Sejarah Perjalanan Pemilu di Indonesia

Pemilu pertama kali digelar pada tahun 1955, tepatnya 10 (sepuluh) tahun

setelah Republik Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953

tentang Pemilu sebagai legal formal pelaksanaan Pemilu tersebut. Kemudian,

pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bersifat ad hoc dan

memiliki tugas untuk menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955

untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan

menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan

Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pesta

demokrasi yang pertama kali itu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar,

jujur dan adil serta sangat demokratis kendati diwarnai dengan kabinet

pemerintahan yang silih berganti. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari

berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari

30 (tiga puluh) partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon

perorangan dengan 2 (dua) keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih

anggota Konstituante. Pemilu 1955 ini telah menghasilkan setidaknya 4 (empat)

partai politik dengan suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI),

Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun hasil -

pemilu 1955 secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel III.1 Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk Anggota DPR


Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi

secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana

Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas

negara dengan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang

menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat Negara tidak dianggap sebagai

pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara.

Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971 dibawah pemerintahan

Presiden Soeharto atau dikenal dengan orde baru, dengan berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai penyelenggara pemilu tersebut,

Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui penerbitan Keppres

Nomor 3 Tahun 1970. Menurut peraturan perundangan tersebut, LPU merupakan

lembaga yang bersifat permanen yang terdiri atas 3 unsur, yaitu dewan pimpinan,

dewan/anggota-anggota pertimbangan, dan sekretariat dengan mengemban tugas:

(1) membuat perencanaan dan persiapan Pemilu, (2) memimpin dan mengawasi

panitia-panitia di pusat dan daerah, (3) mengumpulkan dan mensistematisasi bahan

dan data hasil Pemilu, dan (4) mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk

melaksanakan Pemilu. Selama orde baru, LPU tetap dipercaya untuk

menyelenggarakan Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hal yang sangat

signifikan berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada

tahun 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat

negara, termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon

partai secara formal. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian

yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu

1971, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata

mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang


meraih kursi dibandingkan dengan sistem kombinasi. Tetapi kelemahannya sistem

demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Adapun hasil

pemilu 1971 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel III.2 Hasil Pemilu Tahun 1971

Pemilu ketiga dilaksanakan 6 (enam) tahun setelah Pemilu 1971, yakni pada

tahun 1977. Satu hal yang nyata berbeda dengan Pemilu sebelumnya adalah bahwa

Pemilu 1977 diikuti oleh sedikit peserta pemilu, yakni dua parpol dan satu Golkar.

Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha

menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU Nomor 3 Tahun 1975

tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Pesatuan

Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan satu

Golongan Karya atau Golkar. Pemilu 1977 diikuti oleh 70.378.750 pemilih dengan

suara sah mencapai 63.998.344 suara atau 90, 93%. Dari suara yang sah itu, Golkar

meraih 39.750.096 suara atau 62,11%. Adapun hasil Pemilu 1977 dapat

digambarkan pada tabel berikut.



Setelah tahun 1977, Pemilu diselenggarakan dengan teratur, yakni setiap

lima tahun sekali dengan konstentan tetap sampai dengan Pemilu tahun 1997.

Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang. Keadaan ini secara langsung

dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah

kontrol Golkar dengan pendukung utama adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut

adalah grafik hasil Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Gambar III.1 Hasil Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997

Pada Pemilu tahun 1997, konstelasi politik cukup memanas dimana PDI

mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati

Soekarnoputri. Pemilu pada tahun ini pun diwarnai banyak aksi protes dan ancaman

krisis ekonomi global yang berujung pada demonstrasi besar-besaran rakyat

Indonesia menuntut adanya suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 1998. Aksi

tersebut telah berhasil membuat Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan

digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Hal ini berarti bahwa

Pemilu tahun 1997 merupakan Pemilu terakhir di era kekuasaan Orba yang

diselenggarakan oleh LPU beserta perangkatnya. Sesuai dengan sirkulasi kekuasaan

lima tahunan, Pemilu harusnya dilaksanakan lima tahun berikutnya, yakni pada

tahun 2002. Namun, dengan tergulingnya penguasa Orba oleh kekuatan reformasi

tersebut, maka rencana penyelenggaraan Pemilu tahun 2002 tidak terlaksana. Yang

kemudian terjadi adalah Indonesia memasuki era reformasi dan Pemilu akhirnya

dipercepat dari agenda semula yakni dilaksanakan pada tahun 1999.


Kemudian Pemilu berhasil dilaksanakan pada 7 Juni 1999 atau 13 bulan

masa pemerintahan Habibie dengan alasan untuk mendapatkan legitimasi

kepercayaan masyarakat, termasuk dunia internasional karena pemerintahan dan

lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah tidak dipercaya

lagi. Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah

mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Setelah ketiga RUU tersebut disetujui

oleh DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum

(KPU) yang terdiri atas unsur partaipartai politik peserta Pemilu dan Pemerintah,

yang bertanggung jawab kepada Presiden. KPU tersebut berkedudukan di Ibukota

Negara, dan pembentukannya diresmikan dengan Keputusan Presiden Nomor 16

Tahun 1999. Keanggotaan KPU terdiri dari l orang wakil dari masing-masing parpol

peserta Pemilu dan 5 orang wakil Pemerintah. Kelahiran lembaga penyelenggara

pemilu ini merupakan pertanda keberhasilan perjalanan demokrasi di Indonesia

karena melalui KPU inilah Pemilu dapat diselenggarakan dengan lebih bebas dan

mandiri. Satu hal yang secara signifikan membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu

sebelumnya sejak tahun 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali

konstentan, yakni 48 partai politik. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan

untuk mendirikan partai politik. Keberhasilan mencatat bahwa Pemilu 1999

terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Namun demikian,

pada tahap penghitungan suara dan pembagian kursi sempat terjadi penolakan

penandatanganan berita acara perhitungan suara oleh 27 partai politik dengan dalih

Pemilu belum dilaksanakan dengan jujur dan adil. Atas rekomendasi dari Panitia

Pengawas Pemilu (Panwaslu), maka Presiden menyatakan bahwa hasil Pemilu 1999

sudah sah dengan rincian perolehan suara dari peserta pemilu sebagai berikut.


Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu tahun 2004 memiliki dua

agenda yakni: (1) Pemilu dalam rangka memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan

DPRD), dan (2) Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu ini

didasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan

UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU ini

menetapkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan dua agenda Pemilu

tersebut adalah KPU yang kelembagaannya bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka

KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berwenang menyeleng-garakan pemilihan

kepala daerah secara langsung (pilkada). Pasal 57 ayat (1) dalam UU tersebut

merumuskan: “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan

oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD”. Penjelasan UU ini menyebutkan

bahwa dalam menyelenggarakan pilkada tersebut tidak perlu dibentuk KPUD yang

baru. Jadi cukup diselenggarakan oleh KPUD yang telah ada yang dibentuk melalui

UU No. 12/2003.

Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan waktu yang cukup padat. Meskipun

demikian, KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden/Wakil Presiden dengan aman, tertib dan lancar serta dengan pengadaan

logistik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan ke seluruh wilayah

Indonesia. Adapun Pemilu Legislatif diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan

melibatkan 148.000.369 pemilih terdaftar. Dari jumlah tersebut, terdapat

124.420.339 yang menggunakan hak pilihnya (84.06%) dan 113.462.414 suara

(91.19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 (8.8%) tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat

kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan

penghitungan suara yang tidak teratur. Sejarah pun mencatat bahwa Pemilu

legislatif 2004 merupakan pemilu yang paling rumit dan terpanjang yang pernah

diselenggarakan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia harus

memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Faktor tersebut menjadikan sistem

pemilihan Indonesia unik jika dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia.

Adapun hasil dari Pemilu Legislatif 2004 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.



Dari hasil pemilu legislatif tersebut, terdapat 7 (tujuh) partai politik yang

memenuhi kriteria untuk mencalonkan kandidatnya dalam Pemilu Presiden (Pilpres)

2004, yaitu: Golkar, PDI-P, PKB, PKS, PPP, PD dan PAN karena memperoleh

sekurang-kurangnya 5% suara nasional atau 3% kursi DPR. Pilpres ini adalah yang

pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan KPU menyelenggarakan Pilpres

ini dalam dua putaran. Pilpres putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli

2004 dengan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Adapun

kelima pasangan capres dan cawapres tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husono (dicalonkan oleh PAN).

2. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP).

3. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P).

4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla (dicalonkan oleh

Partai Demokrat, PBB dan PKPI).

5. H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar)

Berdasarkan hasil Pilpres putaran pertama tersebut, dari 153.320.544

pemilih terdaftar, sebanyak 122.293.644 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya


dan 119.656.868 (97,84%) suara dinyatakan sah. Adapun hasil Pilpres putaran

pertama adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Hasil Pemilihan Presiden Putaran Pertama

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satu pasangan calon yang

memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres putaran kedua

yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak

pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pilpres putaran kedua ini

berlangsung pada tanggal 20 September 2004 dengan 116.662.705 (77.44%) orang

yang menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak

114.257.054 suara (97.94%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.7 Hasil Pemilihan Presiden Putaran Kedua

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada

tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai peserta pemilu.

Tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas mengemuka pada Pemilu

2009 dimana Lembaga penyelenggara Pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut

untuk independen, non-partisan, jujur, dan adil. Tuntutan ini wajar mengingat

sebagian anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu tahun 2004 terjerat hukum

karena skandal korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama dengan DPR

merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui


penerbitan UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam UU ini diatur mengenai

penyelenggara Pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan

tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga

yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa

jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu

bebas dari pengaruh pihak manapun. Atas dasar hukum itulah, KPU telah berhasil

menyelenggarakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Adapun pemilu

legislatif ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya

didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan

dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan

berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai

politik). Pemilu legislatif 2009 diikuti oleh 121.588.366 pemilih yang menggunakan

haknya (70.99%). Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 104.099.785 suara

(85.62%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif tahun 2009 dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel III.8 Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009

NO PARTAI JUMLAH SUARA

PERSENTASE SUARA

JUMLAH KURSI

PERSENTASE KURSI

STATUS

31 Partai Demokrat 21.703.137 20,85% 150 26,79% Lolos

23 Partai Golongan Karya 15.037.757 14,45% 107 19,11% Lolos

28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

14.600.091 14,03% 95 16,96% Lolos

8 Partai Keadilan Sejahtera 8.206.955 7,88% 57 10,18% Lolos

9 Partai Amanat Nasional 6.254.580 6,01% 43 7,68% Lolos

24 Partai Persatuan Pembangunan

5.533.214 5,32% 37 6,61% Lolos

13 Partai Kebangkitan Bangsa 5.146.122 4,94% 27 4,82% Lolos

5 Partai Gerakan Indonesia Raya

4.646.406 4,46% 26 4,64% Lolos

1 Partai Hati Nurani Rakyat 3.922.870 3,77% 18 3,21% Lolos

27 Partai Bulan Bintang 1.864.752 1,79% 0 0,00% Tidak Lolos

25 Partai Damai Sejahtera 1.541.592 1,48% 0 0,00% Tidak Lolos

34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama

1.527.593 1,47% 0 0,00% Tidak Lolos


NO PARTAI JUMLAH SUARA

PERSENTASE SUARA

JUMLAH KURSI

PERSENTASE KURSI

STATUS

2 Partai Karya Peduli Bangsa 1.461.182 1,40% 0 0,00% Tidak Lolos

29 Partai Bintang Reformasi 1.264.333 1,21% 0 0,00% Tidak Lolos

4 Partai Peduli Rakyat Nasional 1.260.794 1,21% 0 0,00% Tidak Lolos

7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

934.892 0,90% 0 0,00% Tidak Lolos

16 Partai Demokrasi Pembaruan 896.660 0,86% 0 0,00% Tidak Lolos

6 Partai Barisan Nasional 761.086 0,73% 0 0,00% Tidak Lolos

3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

745.625 0,72% 0 0,00% Tidak Lolos

20 Partai Demokrasi Kebangsaan 671.244 0,64% 0 0,00% Tidak Lolos

21 Partai Republika Nusantara 630.780 0,61% 0 0,00% Tidak Lolos

12 Partai Persatuan Daerah 550.581 0,53% 0 0,00% Tidak Lolos

30 Partai Patriot 547.351 0,53% 0 0,00% Tidak Lolos

26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

468.696 0,45% 0 0,00% Tidak Lolos

11 Partai Kedaulatan 437.121 0,42% 0 0,00% Tidak Lolos

18 Partai Matahari Bangsa 414.750 0,40% 0 0,00% Tidak Lolos

14 Partai Pemuda Indonesia 414.043 0,40% 0 0,00% Tidak Lolos

17 Partai Karya Perjuangan 351.440 0,34% 0 0,00% Tidak Lolos

22 Partai Pelopor 342.914 0,33% 0 0,00% Tidak Lolos

32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia

324.553 0,31% 0 0,00% Tidak Lolos

33 Partai Indonesi Sejahtera 320.665 0,31% 0 0,00% Tidak Lolos

15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

316.752 0,30% 0 0,00% Tidak Lolos

44 Partai Buruh 265.203 0,25% 0 0,00% Tidak Lolos

10 Partai Perjuangan Indonesia Baru

197.371 0,19% 0 0,00% Tidak Lolos

42 Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia

146.779 0,14% 0 0,00% Tidak Lolos

43 Partai Sarikat Indonesia 140.551 0,14% 0 0,00% Tidak Lolos

19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia

137.727 0,13% 0 0,00% Tidak Lolos

41 Partai Merdeka 111.623 0,11% 0 0,00% Tidak Lolos

JUMLAH 104.099.785 100,00% 560 100,00%

Sumber : Dokumen Reformasi Birokrasi KPU


Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan Pemilu

legislatif adalah Partai Demokrat dengan perolehan 20.55% suara nasional yang

diikuti oleh Partai Golkar dan PDI-P. Untuk Pemilu Presiden 2009 dilaksanakan pada

tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara

lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang

tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Adapun hasil Pemilu

Presiden 2009 berhasil dimenangkan oleh Pasangan SBY-Boediono dengan

persentase suara sebesar 60.80% sehingga Pemilu Presiden ini hanya berlangsung

satu putaran saja sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.9 Hasil Pemilu Presiden Tahun 2009

NO PASANGAN CALON JUMLAH SUARA PERSENTASE SUARA

1 Megawati-Prabowo 32.548.105 26,79%

2 SBY-Boediono 73.874.562 60,80%

3 JK-Wiranto 15.081.814 12,41%

Jumlah 121.504.481 100,00%

Pemilu Presiden 2009 ini diwarnai dengan aksi keberatan terhadap hasil

pemilu tersebut oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah,

dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukan

gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU berikut KPUD menjadi termohon dan

Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan isi keberatan

yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

1) Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

2) Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS

3) Adanya kerjasama atau bantuan dari salah satu lembaga penggiat Pemilu

internasional

4) Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan

5) Beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP”

6) Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana


7) Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara

Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis Hakim Konstitusi membacakan

putusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini

diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa dissenting opinion.

Dengan demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan

Wakil Presiden terpilih periode 2009 – 2014. Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan

tertib, aman dan lancar meski sebagian masyarakat merasa kecewa dengan kinerja

dan independensi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, antara lain adalah

timbulnya permasalahan daftar pemilih (DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan

data penduduk sehingga banyak warna negara yang tidak dapat memilih. Hal ini

menyebabkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan

tersebut. Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, maka Pemerintah dan

DPR berkepentingan untuk mereformasi kelembagaan KPU melalui penerbitan UU

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai peraturan pengganti

dari UU Nomor 22 Tahun 2007. Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal

9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Dari total

185.826.024 pemilih terdaftar, sebanyak 139.573.927 orang yang memilih (75.11%)

dan 124.972.491 suara (67.25%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif 2014

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.10 Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014


Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli

2014. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi

di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan

kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan

Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil Pilpres 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel III.11 Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014

Meskipun pemilu 2014 diwarnai dengan sengketa pemilu Pilpres ke

Mahkamah Agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia

internasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat demokratis, aman

dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu telah

menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang independen, jujur,

adil, dan transparan. Bahkan pemilu 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi

pemilih yang semula ditargetnya 75%, tercapai 75,11%. Hal ini sedikit-banyak

menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

pada Pemilu. Selain itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara pemilu, terutama

KPU pada pemilu 2014 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi

yang lebih baik lagi menuju konsolidasi demokrasi yang berdasarkan pada

kepercayaan (trust) yang kuat diantara Pemerintah, Partai Politik, Swasta dan

Masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dibawah naungan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

rencana strategis kpu kota salatiga tahun 2015-2019

Documents