rencana kerja pemerintah daerah …bappeda-jepara.org/dokumen/1534133852.pdfbupati jepara provinsi...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
2018
BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah
yang berbasis pada kepentingan masyarakat
Kabupaten Jepara Tahun 2019 dan sesuai dengan
amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita
Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4697);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10), Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun
2017 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Daerah dan PT. Bank Jateng Tahun 2018-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN
2019
Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2019
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara
untuk periode Tahun 2019 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun
Anggaran 2019.
Pasal 2
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP
Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2019
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2019
merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Kabupaten Jepara dalam merencanakan dan melaksanakan
kegiatan tahun anggaran 2019.
Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Juni 2018
M5
BUPATI JEPARA,
ttd
TTD
AHMAD MARZUQI
Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,
ttd
SHOLIH
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 32
RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
DAFTAR ISI
Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Gambar ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I.1
1.2. Dasar Hukum I.3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I.5 1.4. Sistematika Dokumen RKPD I.5
1.5. Maksud dan Tujuan I.6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Daerah II.1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
II.108
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II.153
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.4
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.5
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2019
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV.1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 IV.10
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar V.1
5.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar V.3
5.3. Urusan Pilihan V.6
5.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan V.8
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI BAB VII PENUTUP VII
BAB I-1
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan setiap daerah
untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini
disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan daerah. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini juga sejalan dengan
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana
kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019
diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 Mewujudkan Perekonomian
Daerah yang Progresif dan Mandiri, Misi ke-4 Mewujudkan Pemerataan
Pembangunan yang Berkeadilan, dan Misi ke-1 Memperkuat Potensi Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya. Fokus pembangunan pada tahun
2019 adalah Optimalisasi pembangunan infrastruktur pariwisata yang didukung oleh
BAB I-2
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing. Pada tahap ini, pembangunan
diarahkan pada:
1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata,
pembangunan akses jalan yang memadai serta penyiapan SDM kepariwisataan
yang berkualitas;
2) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif
dan sentra/klaster;
3) Penguatan SDM pelaku usaha industri dan komoditas potensial di Kabupaten
Jepara dalam pemanfaatan teknologi, baik dalam proses produksi maupun
pemasaran;
4) Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan
kompentensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan;
5) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan;
6) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama;
7) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan
profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan
pelayanan publik.
1.2. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus
1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
BAB I-3
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
BAB I-4
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025
BAB I-5
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan
Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Jateng Tahun 2018-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 sejalan dengan arah
pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan.
Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen
perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan
Kabupaten Jepara.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 juga
memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu RKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019. Hal ini terkait dengan
kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana
program dan kegiatan Kabupaten Jepara Tahun 2019 yang berasal dari Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya, RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 akan digunakan sebagai
pedoman oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019, serta sebagai
dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Jepara Tahun 2019
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jepara Tahun 2019.
BAB I-6
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan
RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan
dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sistematika penyusunan
dokumen RKPD, dan maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi
daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian
daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran
pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2019.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab ini memuat penjelasan rencana program dan kegiatan prioritas daerah
yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Bab ini berisi Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah Tahun 2019.
BAB VII PENUTUP
Bab ini berisi simpulan rangkaian penjelasan dari Bab I sampai dengan
Bab VI.
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai upaya
memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah
BAB I-7
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
tahun 2019, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan
pembangunan daerah tahun 2019.
Sementara tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 yaitu:
1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan
kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat
sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2019.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten
Jepara Tahun 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Jepara Tahun 2019.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2019 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
BAB II-1
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Kondisi Umum Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Geografi dan Administrasi
Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi (Kota
Semarang) sekitar 71 km. Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi
110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur, 5° 43' 20,93" sampai 6° 47'
25,81" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Jepara adalah
sebagai berikut :
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Demak
Sebelah Barat : Laut Jawa
Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
Sumber: RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kab. Jepara
Kabupaten Jepara meliputi 16 kecamatan, 11 kelurahan, dan 184 desa,
1.015 RW dan 4.766 RT. Kecamatan dengan jarak terdekat dari ibukota kabupaten
BAB II-2
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
adalah Kecamatan Tahunan, yaitu 7 km dan yang terjauh adalah Kecamatan
Karimunjawa, yaitu 90 km. Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.004,132 km2,
dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling (123,116 km2), dan yang
terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan (23,700 km2). Secara lebih detail, luas dari
masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) Desa/Kel
1. Kedung 43,063 4,29 18
2. Pecangan 35,878 3,57 12
3. Kalinyamatan 23,700 2,36 12
4. Welahan 27,642 2,75 15
5. Mayong 65,043 6,48 18
6. Nalumsari 56,965 5,67 15
7. Batealit 88,879 8,85 11
8. Tahunan 38,906 3,87 15
9. Jepara 24,667 2,46 16
10. Mlonggo 42,402 4,22 8
11. Pakis Aji 60,553 6,03 8
12. Bangsri 85,352 8,50 12
13. Kembang 108,124 10,77 11
14. Keling 123,116 12,26 12
15. Donorojo 108,642 10,82 8
16. Karimunjawa 71,200 7,09 4
Jumlah 1.004,132 100,00 195 Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017
Berdasarkan letak, Kabupaten Jepara dipandang “kurang menguntungkan”
karena tidak dilalui oleh Jalur Pantura yang merupakan jalur utama pergerakan
distribusi barang dan manusia di Pulau Jawa. Meski demikian, Kabupaten Jepara
mempunyai potensi strategis ditinjau dari letak geografis kelautan, terlebih dengan
kembali menguatnya paradigma pembangunan yang berbasis kemaritiman.
Keunggulan komparatif yang menonjol dari aspek maritim adalah garis pantai
sepanjang ±82 km yang sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, salah
satunya adalah Kawasan Karimunjawa yang telah ditetapkan sebagai salah satu
Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), Destinasi Pariwisata Nasional
(DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025. Selain itu, Kabupaten
BAB II-3
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Jepara juga memiliki daerah perbukitan yang merupakan bagian dari lereng Gunung
Muria sehingga potensial untuk pengembangan perkebunan dan kehutanan.
2.1.1.2 Topografi
Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan Utara Jawa ini
secara topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu:
1. Wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara
2. Wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan
3. Wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat gunung muria
4. Wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan serangkaian
kepulauan karimunjawa.
Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan
1.301 mdpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung
antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi
adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi
ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagai dalam empat
kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam
10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha. Sebagai akibat dari wilayah yang
cenderung ke arah kawasan pesisir pantai.
Sumber: RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031
Gambar 2.2 Peta Kelerengan Kab. Jepara
BAB II-4
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Kabupaten Jepara memiliki 6 bentuk lahan yang fungsional yaitu 1)
Dataran; 2) Dataran aluvial; 3) Lembah aluvial; 4) Pegunungan sekitar pantai; 5)
Perbukitan; dan 6) Rawa pasang surut. Bentuk lahan yang dimiliki oleh Kabupaten
Jepara menyebabkan terjadinya perubahan jenis tanah. Jenis di Kabupaten Jepara
menurut topografi kawasan terbagi ke dalam 4 Jenis tanah yaitu 1) Andosol coklat;
2) Regosol; 3) Alluvial; dan 4) latosol.
Daratan utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan
kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian Barat yang mengalir sungai-
sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut
antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso,
Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi
wilayah,aliran sungai relatif dari daerah hulu di bagian Timur (Gunung Muria) ke
arah Barat (Barat Daya, Barat, dan Barat Laut) yaitu daerah hilir (Laut Jawa).
Penutupan batuan atau singkapan batuan merupakan masalah yang terjadi pada
permukaan tanah yang tertutup oleh batuan di Kabupaten Jepara, hal tersebut
menjadi salah satu sebab kurang suburnya tanah di Kabupaten Jepara karena tanah
yang tertutup batuan menjadi keras dan sulit untuk ditanami.
Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan (mdpl)
No Kecamatan Ketinggian
1. Kedung 0-2
2. Pecangaan 2-17
3. Kalinyamatan 2-29
4. Welahan 2-7
5. Mayong 13-438
6. Nalumsari 13-736
7. Batealit 68-378
8. Jepara 0-46
9. Tahunan 0-50
10. Mlonggo 0-300
11. Pakisaji 25-1.000
12. Bangsri 0-594
13. Kembang 0-1.000
14. Keling 0-1.301
15. Donorojo 0-619
16. Karimunjawa 0-100 Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017.
BAB II-5
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2.1.1.3 Geologi dan Struktur Tanah
Kabupaten Jepara merupakan dataran aluvial yang tersusun oleh endapan
lumpur yang berasal dari sungai-sungai yang bermuara di pesisir pantai dan terbawa
oleh arus sepanjang pantai. Sebaran jenis tanah pada wilayah ini yaitu berupa
aluvial hiromorf, regosol coklat, asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat,
grumosol kelabu tua, asosiasi hidromorf kelabu, dan planosol coklat keabuan.
Kabupaten Jepara terletak pada lereng Utara dan Barat Gunung Muria.
Daratan Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis tanah, yang dapat
diklasifikasikan menjadi 5 jenis tanah sebagai berikut:
Tanah Andosol Coklat. Terdapat di perbukitan dan puncak Muria bagian
utara Muria dengan luas tanah 3.525.469 Ha, atau 3,51 %.
Tanah Regosol. Terdapat di bagian utara Kabupaten Jepara dengan luas
tanah 2.700,857 Ha atau 2,69 %.
Tanah Alluvial. Terdapat di sepanjang pantai utara dengan luas tanah
9.126,433 Ha, atau 9,09 %.
Tanah Asosiasi Mediteran. Terdapat di pantai barat Kabupaten Jepara
dengan luas tanah 19.400,458 Ha, atau 19,32 %.
Tanah Latosol. Jenis tanah ini paling dominan di Kabupaten Jepara terdapat
di perbukitan Gunung Muria dengan luas tanah 65.659,972 Ha, atau
65,39%.
Sumber: Review RTRW Kabupaten Jepara, 2015
Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jepara
BAB II-6
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Lahan di kawasan Kabupaten Jepara cocok digunakan untuk budidaya
tambak mengingat kondisi fisik lingkungannya yang dekat dengan pantai. Selain
sebagai budidaya tambak lahan di kawasan Jepara yang datar juga cocok
difungsikan untuk perkebunan atau budidaya pertanian ringan khususnya pada
kawasan yang berbukit. Lahan di Kabupaten Jepara terdapat banyak kawasan yang
merupakan hasil dari pengendapan tanah yang terkena air sunagi atau laut akibat
abrasi yang sulit difungsikan dan terkadang berubah menjadi daerah rawa yang
hanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu.
2.1.1.4 Klimatologi
Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan
kemarau. Musim penghujan antara bulan Januari-Juni dipengaruhi oleh musim Barat,
sedangkan musim kemarau antara bulan Juli-Desember yang dipengaruhi oleh angin
musim Timur. Jumlah hari hujan pada tahun 2015 adalah 152 hari. Curah hujan
tertinggi tercatat 1122 mm3, dengan jumlah hari hujan 29 hari di bulan Januari.
Sedangkan curah hujan terendah sebesar 5 mm3 dengan 1 hari hujan di bulan
Oktober. Adapun suhu di Kabupaten Jepara berkisar antara 20,60oC sampai dengan
34,20oC. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jepara berada dalam iklim tropis.
Sumber: Review RTRW Kabupaten Jepara, 2015
Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Jepara
BAB II-7
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2.1.1.5. Kawasan Rawan Bencana
Berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, terdapat beberapa
kawasan rawan bencana di Kabupaten Jepara, meliputi: daerah rawan abrasi, daerah
rawan angin topan, daerah rawan banjir, daerah rawan banjir dan gelombang
pasang, daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan
banjir dan kekeringan, daerah rawan gelombang pasang, daerah rawan gelombang
pasang dan abrasi, daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan
kekeringan, dan daerah rawan longsor.
1. Daerah rawan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung, Donorojo,
Keling, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa
2. Daerah rawan angin topan meliputi kecamatan se-kabupaten Jepara
3. Daerah rawan banjir meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan,
Mayong, Nalumsari, dan Kedung.
4. Daerah rawan banjir dan gelombang meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung,
Karimunjawa, Keling, Donorojo, Bangsri, dan Mlonggo.
5. Daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan meliputi: Kecamatan
Kedung, Kembang, Keling, dan Donorojo.
6. Daerah rawan banjir dan kekeringan meliputi: Kecamatan Pecangaan,
Kalinyamatan, Welahan, Kedung, Nalumsari, dan Mayong.
7. Daerah rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Jepara.
8. Daerah rawan gelombang pasang dan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara,
Kedung, Donorojo, Keling, Bangsri, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa.
9. Daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan terdapat di Kecamatan
Kedung.
10. Daerah rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Welahan, Mayong, Kedung,
Pecangaan, dan Kalinyamatan.
11. Daerah rawan longsor meliputi: Kecamatan Mayong, Kembang, dan Keling.
BAB II-8
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Sumber: Review RTRW Kabupaten Jepara, 2015
Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jepara
2.1.1.6. Demografi
Menurut BPS dalam Jepara Dalam Angka Tahun 2017, jumlah penduduk di
wilayah Kabupaten Jepara tahun 2016 sebanyak 1.205.800 jiwa, terdiri dari 601.206
laki-laki dan 604.594 perempuan. Kategori umur penduduk Kabupaten Jepara
sebagian besar adalah penduduk umur produktif, yaitu 67,9 % penduduk yang
berusia antara 15-64 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara
sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus
demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun -
64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif
(kurang dari 14 tahun dan diatas 65 tahun). Sementara itu, angka ketergantungan
di Kabupaten Jepara pada Tahun 2016 mencapai 47,26%.
BAB II-9
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017
Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarakan Usia
Tahun 2016 (jiwa)
Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2016 adalah 1.201
jiwa/km2 dengan laju pertumbuhan rata-rata tahun 2015-2016 mencapai 1,47%.
Semantara itu, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (115.504 jiwa),
sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Karimun PDRB Kabupaten Jepara Tahun
jawa (9.379 jiwa). Detail persebaran penduduk berdasarkan kecamatan dan
kepadatannya adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara per
Kecamatan Tahun 2016
No. Kecamatan Jml Penduduk (jiwa) Kepadatan(km2/jiwa)
1 Kedung 77.813 1.807
2 Pecangaan 85.082 2.404
3 Kalinyamatan 64.722 2.677
BAB II-10
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No. Kecamatan Jml Penduduk (jiwa) Kepadatan(km2/jiwa)
4 Welahan 74.843 2.708
5 Mayong 90.402 1.390
6 Nalumsari 74.155 1.302
7 Batealit 86.083 969
8 Tahunan 115.504 2.969
9 Jepara 89.116 3.613
10 Mlonggo 86.529 2.041
11 Pakis Aji 60.903 1.006
12 Bangsri 102.495 1.201
13 Kembang 70.122 649
14 Keling 62.448 507
15 Donorojo 56.204 517
16 Karimunjawa 9.379 132
Jumlah 1.205.800 1.201 Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017
2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah
Keberadaan ruang adalah terbatas. Dengan demikian, rentan menimbulkan
konflik antar pemangku kepentingan (stakeholders), terlebih dengan karakteristik
masyarakat pesisir yang lebih terbuka dan keras. Beberapa permasalahan yang
muncul, baik yang bersifat alamiah maupun sebagai bagian dari dinamika
pembangunan di Kabupaten Jepara, yang sifatnya strategis antara lain:
1. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Jepara memiliki topografi lebih dari 40%
(sangat curam) sehingga berpotensi longsor.
2. Sebagian jenis tanah di Kabupaten Jepara ada yang sangat peka terhadap erosi
(regosol coklat) sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan di
atasnya.
3. Adanya rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin topan akan menjadi salah
satu kendala dalam pembangunan wilayah.
4. Permasalahan lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang belum terkendali
(terutama dari kawasan lindung ke kawasan budidaya) dengan baik, abrasi dan
rob, kerusakan daerah hulu sungai akibat pertambangan yang tidak berwawasan
lingkungan.
5. Terpusatnya perkembangan pada kawasan-kawasan tertentu, sehingga
mempersulit dalam pemerataan pembangunan.
6. Belum optimalnya fungsi pengendalian yang bersifat preventif agar tidak terjadi
konflik dalam pemanfaatan ruang.
BAB II-11
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Dengan penataan ruang yang terpadu, serasi dan berkualitas, maka semua
stakeholders pembangunan akan mempunyai rujukan yang sama dalam
memanfaatkan ruang. Hal ini, selain akan memberikan kepastian hukum dalam
pemanfaatan ruang juga akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif, baik
pada proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
Dalam perspektif inilah sekaligus untuk mengarahkan pembangunan di
Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna,
serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, disusun Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2
Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031).
Rencana struktur ruang Kabupaten Jepara diwujudkan berdasarakan arahan
pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.
Rencana sistem pusat kegiatan, terdiri dari:
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi :
perkotaan Jepara dan Pecangaan;
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagai pusat kegiatan yang untuk di
kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, meliputi : perkotaan Bangsri, Mayong,
Keling dan Karimunjawa;
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi :
perkotaan Kedung, Mlonggo, Batealit, Kembang, Pakisaji, Kalinyamatan,
Nalumsari, Welahan, dan Donorojo; dan
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai pusat permukiman yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala antardesa, meliputi : Desa Mantingan, Teluk
Awur, Raguklampitan, Kerso, Kedungmalang, Ujungwatu, Keling, Suwawal,
Slagi, Lebak, Bondo, Srikandang, Bucu, Tubanan, Guwosobokerto, Ngroto,
Welahan, Troso, Kaliombo, Banyuputih, Mayong Kidul, Pelang, Bandung,
Pringtulis, Daren dan Ngetuk.
BAB II-12
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Peran pusat kegiatan, meliputi:
1. PKL sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial dan ekonomi,
permukiman perkotaan, perdagangan, industri, perikanan, pendidikan tinggi,
perhubungan, pariwisata dan pertanian;
2. PKLp sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi,
pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, industri, pertanian
perikanan, pengembangan budi daya hutan, riset perikanan, pelestarian
sumber daya alam, konservasi, perhubungan dan pariwisata;
3. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial
ekonomi skala kecamatan; dan
4. PPL sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
Rencana sistem jaringan prasarana wilayah, terdiri dari:
1. Sistem Jaringan Transportasi;
2. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan;
3. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
5. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan
Di bidang pariwisata Kabupaten Jepara memiliki banyak wilayah yang
sangat potensial dengan obyek wisata yang beragam namun pengembangannya
masih belum optimal, antara lain:
Pantai Kartini. Terletak ± 2,5 km ke arah Barat dari Pendopo Kabupaten Jepara.
Obyek wisata ini berada di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara dan merupakan
obyek wisata alam yang menjadi dambaan wisatawan. Berbagai sarana
pendukung seperti dermaga, permainan anak-anak (komedi putar, mandi bola)
dan lain-lain telah tersedia untuk pengunjung. Kawasan dengan luas tanah ± 3,5
ha ini merupakan kawasan strategis, karena sebagai jalur transportasi laut
menuju obyek wisata Taman Karimunjawa dan Pulau Panjang.
Pantai Tirta Samudra. Lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pantai
Bandengan dan terletak ±7 km sebelah Utara dari pusat kota. Pantai yang airnya
jernih dan berpasir putih ini sangat cocok untuk lokasi mandi. Kawasan obyek
wisata yang lahannya cukup luas dan sebagian besar ditumbuhi rerimbunan
pohon pandan ini memang cocok untuk lokasi kegiatan para remaja seperti
kemah, volley pantai, sepeda pantai atau kegiatan serupa.
BAB II-13
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Benteng Portugis. Salah satu obyek wisata andalan di Jepara adalah Benteng
Portugis yang terletak di Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo atau ± 45 km di
sebelah Utara kota Jepara, dan untuk mencapainya tersedia jalan aspal dan
transportasi reguler. Dilihat dari sisi geografis, benteng ini nampak sangat
strategis untuk kepentingan militer khususnya zaman dahulu yang kemampuan
tembakan meriamnya terbatas 2-3 km saja. Benteng ini dibangun di atas sebuah
bukit batu di pinggir laut dan persis di depannya terhampar Pulau Mondolika,
sehingga praktis selat yang ada di depan benteng ini berada di bawah kontrol
meriam benteng sehingga akan berpengaruh pada pelayaran kapal dari Jepara ke
Indonesia Bagian Timur atau sebaliknya.
Air Terjun Songgolangit. Terletak di Desa Bucu Kecamatan Kembang ± 30 km
sebelah Utara dari kota Jepara. Air terjun ini mempunyai ketinggian ± 80 meter
dan lebar ± 2 meter.
Perang Obor Tegal Sambi. Upacara tradisional “Obor-oboran” merupakan salah
satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jepara,
khususnya Desa Tegal Sambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang tiada
duanya di Jawa Tengah ini dan mungkin di seluruh Indonesia. Obor pada upacara
tradisional ini adalah gulungan atau bendelan 2 (dua) atau 3 (tiga) pelepah
kelapa yang sudah kering dan bagian dalamnya diisi dengan daun pisang kering
(Jawa: klaras). Obor yang telah tersedia dinyalakan bersama untuk
dimainkan/digunakan sebagai alat untuk saling menyerang sehingga sering
terjadi benturan obor yang dapat mengakibatkan pijaran-pijaran api yang besar
yang akhirnya masyarakat menyebutnya dengan istilah “Perang Obor”.
Kelenteng “Hian Thian Siang Tee” Welahan. Kelenteng Welahan yang diberi nama
“Hian Thian Siang Tee” terletak 24 km ke arah Selatan dari pusat kota Jepara, di
Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebuah desa yang
menyimpan peninggalan kuno Tiongkok dan menjadi salah satu asset wisata
sejarah di Jepara, di mana berdiri megah 2 buah kelenteng yang dibangun
seorang tokoh pengobatan dari Tiongkok bernama Tan Siang Hoe bersama
dengan kakanya bernama Tan Siang Djie.
Makam Mantingan Jepara. Masjid dan Makam Mantingan terletak 5 km arah
Selatan dari pusat kota Jepara di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten
Jepara, sebuah desa yang menyimpan Peninggalan Kuno Islam dan menjadi
BAB II-14
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
salah satu aset wisata sejarah di Jepara, di mana di sana berdiri megah sebuah
masjid yang dibangun oleh seorang tokoh Islam yaitu Sultan Hadlirin suami Ratu
Kalinyamat yang dijadikan sebagai pusat aktivitas penyebaran agama Islam di
pesisir Utara pulau Jawa dan merupakan masjid kedua setelah Masjid Agung
Demak.
Museum RA. Kartini. Museum RA Kartini terletak di pusat kota atau tepatnya di
sebelah Utara alun-alun kota Jepara. Museum RA Kartini termasuk jenis museum
umum dan sekaligus sebagai obyek wisata sejarah. Museum dibuka setiap hari
dan sering dikunjungi para wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman)
maupun wisatawan nusantara (wisnus). Museum RA Kartini didirikan pada tanggal
30 Maret 1975 pada masa pemerintahan Bupati Soewarno Djojomardowo, SH,
sedangkan peresmiannya dilakukan pada tanggal 21 April 1977 oleh Bupati KDH
Tingkat II Jepara, Soedikto, SH.
Potensi Khusus Karimunjawa. Taman Nasional Laut Karimunjawa termasuk
wilayah Kabupaten Jepara, yang terdiri dari 1 kecamatan 4 desa dan 27 pulau (5
pulau berpenghuni, 22 pulau kosong) terdiri dari beberapa suku, adapun jarak
Jepara-Karimunjawa adalah 48 mil laut. Taman Nasional Laut Karimunjawa
memang memiliki daya tarik tersendiri dan sangat cocok untuk wisata bahari.
Berbagai daya tarik yang unik bisa kita temukan antara lain:
1. Panorama laut yang indah bagai telaga warna dengan gugusan kepulauan yang
tersebar sejauh mata memandang. Disertai jernihnya air laut yang belum
tercemar (terkena polusi).
2. Hamparan pasir putih yang membentang di kawasan pantai maupun di seluruh
pulau-pulau.
3. Dapat melakukan kegiatan hiking, snorkeling, diving, fishing/memancing,
dayung, dan sebagainya.
4. Menikmati biota laut dengan aneka ragam ikan hias dan bermacam karang laut
yang menarik.
5. Masih terdapat jenis satwa langka seperti menjangan, trenggiling, landak, ular
edor, burung garuda dan ikan lele tanpa patil.
6. Gunung dengan penghijauannya hutan tertutup yang masih perawan.
BAB II-15
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB
Gambaran perekonomian Kabupaten Jepara dapat diketahui dari besarnya
nilai Produk Domestik regional Bruto (PBRB). Secara nominal, PDRB Kabupaten
Jepara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami kenaikan dari
Rp22.071.848.000.000,- pada tahun 2015 menjadi Rp23.903.617.000.000,- pada
tahun 2016. Sementara itu, Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami kenaikan
dari Rp17.200.366.000.000,- pada tahun 2015 menjadi Rp18.063.135.000.000,-
pada tahun 2016. Perkembangan PDRB Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat
pada Gambar 2.7.
Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017;
Ket: 2015 = angka sementara; 2016 = angka sangat sementara
Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (juta rupiah)
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2016
yang mencapai 5,02%, melambat jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai
5,04%. Jika ditarik lebih jauh, selama periode 2012-2016, pertumbuhan ekonomi
Jepara juga menunjukkan trend melambat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh
melambatnya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang merupakan
lapangan usaha dengan share/kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Jepara.
BAB II-16
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2012 2013 2014 2015 2016
Jepara 5.86 5.39 4.81 5.04 5.02
Jateng 5.34 5.11 5.27 5.47 5.28
Indonesia 6.03 5.56 5.01 4.88 5.02
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
5.02
2.53
5.20 5.04 5.23
5.73
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Jepara Kudus Pati Demak Rembang Blora
(tanpa
migas)
Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017 (diolah)
Ket: 2015 = angka sementara; 2016 = angka sangat sementara
Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)
Mengacu pada posisi relatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada
tahun 2016 sama dengan capaian nasional (5,02%) namun lebih rendah
dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (5,28%). Sementara itu, jika dibandingkan
dengan Kabupaten sekitarnya, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada
tahun 2016 merupakan yang terendah kedua setelah Kabupaten Kudus (2,53%).
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara dibandingkan dengan kabupaten lain
secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.9.
Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017 (diolah)
Ket: 2016 = angka sangat sementara
Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara dan Kabupaten di
Sekitarnya (%)
BAB II-17
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 dicapai oleh lapangan
usaha Jasa Perusahaan (10,62%). Adapun Industri Pengolahan sebagai lapangan
usaha unggulan justru melambat dan hanya tumbuh 4,58%. Sedangkan,
pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih rendah
lagi, yaitu 1,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan usaha ini mengalami
tekanan, salah satunya bisa dilihat dari pertumbuhan tenaga kerja yang terserap di
lapangan usaha turun dari 87.880 orang pada tahun 2014 menjadi 74.165 orang
pada tahun 2015 (BPS Kabupaten Jepara, 2014-2015).
Perkembangan PDRB berdasarkan lapangan usaha menginformasikan
bahwa struktur/corak perekonomian Kabupaten Jepara dalam periode 2012-2016
tidak mengalami perubahan, yaitu didominasi oleh Industri Pengolahan (C);
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G); dan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A). Meski demikian, terlihat adanya
pertumbuhan yang sangat signifikan pada beberapa lapangan usaha yang bergerak
di sektor tersier, yaitu lapangan usaha yang terkait dengan jasa dan penyediaan
akomodasi dan makan minum. Salah satu hal yang diduga menjadi pendorongnya
adalah semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Jepara.
Perkembangan pariwisata ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah
pengunjung/wisatawan di Kabupaten Jepara dari 1.025.356 orang pada tahun 2012
menjadi 1.205.439 orang pada tahun 2015 (BPS Kabupaten Jepara, 2013 dan 2016).
Tabel 2. 4 PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (juta rupiah)
Lapangan
Usaha
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha
2012 2013 2014 2015* 2016*
* 2012 2013 2014 2015*
2016**
A. Pertani
an,
Kehuta
nan, dan
Perikan
an
2.622.020
2.922.600
3.102.605
3.394.048
3.535.360
2.336.510
2.442.708
2.375.083
2.446.432
2.479.799
B.
Pertam
bangan dan
Pengga
lian
299.80
5
310.29
0
367.82
8
424.64
7
458.18
4
284.07
2
284.62
7
296.11
4
300.90
0
313.74
1
C.
Industri
Pengo
lahan
5.390.4
06
5.985.0
52
6.839.2
38
7.574.0
53
8.235.4
34
4.838.3
50
5.148.4
48
5.472.1
44
5.756.3
36
6.019.9
58
BAB II-18
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Lapangan
Usaha
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha
2012 2013 2014 2015* 2016*
* 2012 2013 2014 2015*
2016*
*
D.
Penga
daan
Listrik dan
Gas
17.417 17.644 17.849 18.588 21.846 17.529 18.713 18.859 18.911 20.377
E.
Penga
daan Air,
Pengelo laan
Sampah,
Limbah
dan Daur
Ulang
12.954 12.777 13.260 13.983 14.598 12.770 12.430 12.792 13.031 13.314
F.
Konstruksi
1.085.0
75
1.159.3
86
1.326.5
67
1.471.4
59
1.597.3
89
972.31
3
1.007.4
76
1.050.5
29
1.103.0
72
1.178.9
19
G. Perdag
angan
Besar
dan Eceran;
Repara
si Mobil
dan
Sepeda Motor
2.953.125
3.192.137
3.394.676
3.691.322
3.993.310
2.701.718
2.815.812
2.932.999
3.072.168
3.226.680
H. Transp
ortasi
dan
Pergudangan
600.657
660.867
743.002
819.917
874.384
597.280
650.518
695.081
735.840
784.577
I. Penyedi
aan
Akomo
dasi dan
Makan
Minum
634.824
671.935
767.076
870.640
977.769
601.023
613.255
661.863
715.421
761.340
J.
Inform
asi dan
Komunikasi
357.63
0
394.76
8
462.71
1
512.51
1
555.58
1
356.05
1
394.60
1
468.28
0
523.71
4
567.21
7
K. Jasa Keuang
an dan
Asuran
si
365.427
392.970
424.604
465.944
523.665
322.648
329.643
338.880
357.450
390.112
L. Real
Estate
258.63
7
277.23
9
308.21
3
337.69
7
366.38
5
255.17
3
269.31
0
286.81
7
305.84
3
326.62
5
M,N. Jasa
Perusa
haan
66.798 78.821 87.644 100.71
1
115.56
9
62.254 69.869 75.579 82.665 91.447
BAB II-19
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Lapangan
Usaha
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha
2012 2013 2014 2015* 2016*
* 2012 2013 2014 2015*
2016*
*
O.
Admini
strasi
Pemerintahan,
Pertaha
nan
dan Jamina
n
Sosial
Wajib
450.86
3
477.87
7
506.08
5
549.36
5
593.18
9
394.89
3
399.80
0
399.35
9
417.00
6
426.88
4
P. Jasa
Pendidi
kan
791.58
1
939.88
0
1.089.2
88
1.161.1
20
1.289.2
50
631.49
7
689.18
4
764.99
1
803.49
8
864.86
3
Q. Jasa
Kesehatan dan
Kegiata
n
Sosial
139.61
3
156.55
6
185.50
2
207.85
1
230.43
6
119.07
9
128.00
0
146.36
3
157.93
1
173.50
1
R,S,T,U.
Jasa lainnya
334.58
5
371.81
3
431.14
5
457.99
3
521.26
8
321.83
6
349.34
4
378.98
1
390.14
9
423.78
2
PDRB 16.381.419
18.022.612
20.067.294
22.071.848
23.903.617
14.824.996
15.623.739
16.374.715
17.200.366
18.063.135
Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017
Ket: * = angka sementara; ** = angka sangat sementara
Tabel 2. 5 Peranan dan Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016
(%)
Lapangan
Usaha
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha
Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha
2012 2013 2014 2015* 2016** 2012 2013 2014 2015* 2016** Rata-
rata
A. Pertanian,
Kehutanan,
dan Perikanan
16,01 16,22 15,46 15,38 14,79 3,85 4,55 -2,77 3,00 1,36 2,00
B.
Pertambangan
dan
Penggalian
1,83 1,72 1,83 1,92 1,92 -0,44 0,20 4,04 1,62 4,27 1,93
C. Industri
Pengolahan
32,91 33,21 34,08 34,32 34,45 6,19 6,41 6,29 5,19 4,58 5,73
D. Pengadaan
Listrik dan Gas
0,11 0,10 0,09 0,08 0,09 11,95 6,76 0,78 0,28 7,76 5,50
E. Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 -0,68 -2,66 2,91 1,86 2,17 0,72
F. Konstruksi 6,62 6,43 6,61 6,67 6,68 7,12 3,62 4,27 5,00 6,88 5,38
BAB II-20
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Lapangan
Usaha
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha
Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha
2012 2013 2014 2015* 2016** 2012 2013 2014 2015* 2016** Rata-
rata
G. Perdagangan
Besar dan
Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
18,03 17,71 16,92 16,72 16,71 3,89 4,22 4,16 4,74 5,03 4,41
H. Transportasi
dan
Pergudangan
3,67 3,67 3,70 3,71 3,66 5,80 8,91 6,85 5,86 6,62 6,81
I. Penyediaan
Akomodasi
dan Makan
Minum
3,88 3,73 3,82 3,94 4,09 5,55 2,04 7,93 8,09 6,42 6,00
J. Informasi dan
Komunikasi
2,18 2,19 2,31 2,32 2,32 12,75 10,83 18,67 11,84 8,31 12,48
K. Jasa
Keuangan dan Asuransi
2,23 2,18 2,12 2,11 2,19 2,99 2,17 2,80 5,48 9,14 4,52
L. Real Estate 1,58 1,54 1,54 1,53 1,53 7,80 5,54 6,50 6,63 6,80 6,65
M,N. Jasa
Perusahaan
0,41 0,44 0,44 0,46 0,48 7,72 12,23 8,17 9,38 10,62 9,63
O. Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan
Sosial Wajib
2,75 2,65 2,52 2,49 2,48 0,22 1,24 -0,11 4,42 2,37 1,63
P. Jasa
Pendidikan
4,83 5,22 5,43 5,26 5,39 26,24 9,13 11,00 5,03 7,64 11,81
Q. Jasa
Kesehatan
dan Kegiatan
Sosial
0,85 0,87 0,92 0,94 0,96 13,18 7,49 14,35 7,90 9,86 10,56
R,S,T,U. Jasa
lainnya
2,04 2,06 2,15 2,08 2,18 0,81 8,55 8,48 2,95 8,62 5,88
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5,86 5,39 4,81 5,04 5,02 5,22
Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017 (diolah)
Ket: * = angka sementara; ** = angka sangat sementara
= 3 (tiga) tertinggi per tahun
2.1.2.2 PDRB Per Kapita
Selama periode 2012-2016, pendapatan per kapita Kabupaten Jepara
(ADHB dan ADHK) terus meningkat. Meskipun belum bisa menggambarkan kondisi
sebenarnya, akan tetapi hal ini setidaknya memberikan gambaran secara makro
bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara dalam kondisi baik
dan terus meningkat. Pada tahun 2016 PDRB Per Kapita Kabupaten Jepara tercatat
sebesar Rp19.823.865,- (ADHB) dan Rp14.980.208,- (ADHK). PDRB Per Kapita
Kabupaten Jepara masih jauh di bawah capaian Provinsi dan termasuk terendah
kedua dibandingkan dengan beberapa kabupaten di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Gambar 2.10 dan 2.11.
BAB II-21
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
32.10 19.82
107.13
27.13 18.46
23.82 18.28
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
JA
TE
NG
JE
PA
RA
KU
DU
S
PA
TI
DE
MA
K
RE
MB
AN
G
BLO
RA
(ta
npa
mig
as)
14.42 15.63
17.14 18.57
19.82
13.05 13.55 13.99 14.47 14.98
0
5
10
15
20
25
2012 2013 2014 2015 2016
PDRB Per Kapita ADHB PDRB Per Kapita ADHK
Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017
Gambar 2.10 PDRB Per Kapita Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016
(juta rupiah)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017
Gambar 2.11 PDRB Per Kapita Kabupaten Jepara, Kabupaten di Sekitarnya,
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (juta rupiah)
2.1.2.3 Inflasi
Pergerakan inflasi Kabupaten Jepara selama tahun 2012-2016 jika
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan pola yang
mirip. Inflasi di Kabupaten Jepara secara konsisten mulai tahun 2014-2016 selalu di
atas inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Inflasi di Kabupaten Jepara pada
tahun 2016 mencapai 3,45% di atas Provinsi Jawa Tengah (2,36%) dan Nasional
(3,02%).
BAB II-22
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
3.45
2.32 2.31 2.27
1.75
2.14 2.36
3.02
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
Jepara
Ku
du
s
Pati
Dem
ak
Rem
ban
g
Blo
ra
Jaw
a T
en
gah
Nasio
nal
2012 2013 2014 2015 2016
Jawa Tengah 4.24 7.99 8.22 2.73 2.36
Jepara 4.52 7.95 9.87 4.57 3.45
Nasional 4.3 8.4 8.4 3.4 3.02
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017
Gambar 2.12 Inflasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2012-2016 (%)
Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, pada
tahun 2016 maka inflasi di Kabupaten Jepara adalah yang tertinggi.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017
Gambar 2.13 Inflasi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional,
dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2016 (%)
2.1.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara
menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2012 IPM Kabupaten
Jepara mencapai 68,45 meningkat menjadi 69,61 pada tahun 2014 dan kembali
mengalami peningkatan menjadi 70,79 pada tahun 2017. Perkembangan IPM
Kabupaten Jepara pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM
BAB II-23
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jepara 68.45 69.11 69.61 70.02 70.25 70.79
Prov Jateng 67.21 68.02 68.78 69.49 69.98 70.52
Nasional 67.70 68.31 68.90 69.55 70.18 70.81
66.00
67.00
68.00
69.00
70.00
71.00
72.00
Jawa Tengah (70,52)., namun masih sedikit di bawah Nasional (70,81).
Perkembangan IPM Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 2.14.
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.14 IPM Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2012-2017
Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, maka IPM
Kabupaten Jepara pada tahun 2017 berada di bawah Kabupaten Kudus (73,84),
namun lebih baik dibandingkan capaian Kabupaten Demak (70,41) dan Kabupaten
Pati (70,12). Perbandingan capaian IPM Kabupaten Jepara dengan kabupaten sekitar
adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 2.15.
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.15 IPM Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan
Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2016
67.52
68.95
70.12
73.84
70.79 70.41 70.52 70.81
64.00
65.00
66.00
67.00
68.00
69.00
70.00
71.00
72.00
73.00
74.00
75.00
Blora Rembang Pati Kudus Jepara Demak ProvJateng
Nasional
BAB II-24
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Jika ditinjau berdasarkan 4 indikator pembentuk IPM, maka kesemuanya
mengalami kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:
Angka Harapan Hidup Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi perbaikan
setiap tahunnya, dari 75,61 tahun pada tahun 2012 menjadi 75,68 tahun
pada tahun 2017.
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jepara selalu menunjukkan
peningkatan setiap tahunnya, dari 11,82 tahun pada tahun 2012 menjadi
12,70 tahun pada tahun 2017.
Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Jepara menunjukkan
perkembangan setiap tahunnya dari Rp8.999.000,-/orang/tahun pada tahun
2012 meningkat menjadi Rp9.745.000,-/orang/tahun pada tahun 2017.
Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara meningkat dari 6,96 tahun
pada tahun 2012 menjadi 7,33 tahun pada tahun 2017.
Tabel 2. 6 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
Indikator Pembentuk Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Angka Harapan Hidup Tahun 75,61 75,63 75,64 75,65 75,67 75,68
Harapan Lama Sekolah Tahun 11,82 12,06 12,25 12,27 12,28 12,70
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6,96 7,09 7,29 7,31 7,32 7,33
Pengeluaran Per Kapita Ribu
Rupiah 8.999,00 9.176,98 9.194,97 9.504,00 9.695,00 9.745,00
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018
2.1.2.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
IPG Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 2011-2015 selalu
mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 IPG Kabupaten Jepara mencapai 88,78
meningkat menjadi 91,29 pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi
pembangunan yang memperhatikan keseteraan antara laki-laki dan perempuan
dalam menjalani peran, kontrol, akses serta partisipasi terhadap pembangunan
sudah mencapai 91,29. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, maka
capaian IPG Kabupaten Jepara selalu berada di bawahnya. Namun kondisi berbeda
jika dibandingkan dengan Nasional. IPG Kabupaten Jepara pada tahun 2014-2015
berada di atas Nasional. Berturut-turut capaian IPG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah, dan Nasional pada tahun 2015 adalah 91,29; 92,21; dan 91,03.
BAB II-25
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
88.78
89.64
90.19
91.21 91.29 90.92 91.12
91.50
91.89 92.21
89.52
90.07
90.19
90.34
91.03
88.00
88.50
89.00
89.50
90.00
90.50
91.00
91.50
92.00
92.50
2011 2012 2013 2014 2015
Jepara JAWA TENGAH NASIONAL
85.50 85.87
89.16 91.06 91.29 91.56
92.21
91.03
80.00
82.00
84.00
86.00
88.00
90.00
92.00
94.00
96.00
GroboganRembang Demak Pati Jepara Kudus
Kabupaten Jawa Tengah Nasional
Sumber : Kemen PPA, berbagai tahun terbitan
Gambar 2.16 IPG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2011-2015
Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, maka
capaian IPG Kabupaten Jepara pada tahun 2015 merupakan yang tertinggi kedua
dibandingkan setelah Kabupaten Kudus (91,56).
Sumber : Kemen PPA, berbagai tahun terbitan
Gambar 2.17 IPG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional,
dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2015
Dilihat dari komponen pembentuknya, maka bisa dilihat bahwa terjadi
kondisi yang berbeda antarkomponen tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
BAB II-26
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Pengeluaran Per Kapita. Komponen yang mewakili dimensi ekonomi ini
menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara
perempuan dan lak-laki. Meskipun terus meningkat, tapi pengeluaran per
kapita perempuan dari tahun 2011-2015 maksimal hanya mencapai
<60,01% pengeluaran per kapita laki-laki. Pada tahun 2011, pengeluaran
per kapita perempuan hanya 53,29% dari pengeluaran per kapita laki-laki,
yaitu Rp6.580.038,- berbanding Rp12.347.117,- . Namun, pada tahun 2015
meningkat menjadi 60,01%, yaitu Rp7.881.000,- berbanding
Rp13.133.000,-. Hal ini secara tidak langsung menjadi salah satu indikasi
bahwa banyak perempuan yaang tidak bekerja dan/atau bekerja namun
memiliki pendapatan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dengan demikian,
laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama keluarga di Kabupaten
Jepara.
Angka Harapan Hidup (AHH). Dari komponen ini dapat diketahui bahwa
dalam periode tahun 2011-2015 perempuan mempunyai angka harapan
hidup yang lebih secara konsisten lebih lama dibandingkan laki-laki. Pada
tahun 2011 AHH perempuan mencapai 105,69% dari AHH laki-laki, yaitu
72,87 tahun berbanding 68,95 tahun. Sementara itu pada tahun 2015 AHH
perempuan mencapai 105,41% dari AHH laki-laki, yaitu 77,61 tahun
berbanding 73,63 tahun. Jika ditilik dari dimensi kesehatan, maka AHH ini
bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi kesehatan perempuan masih
lebih baik daripada laki-laki.
Angka Melek Huruf (AMH)/Harapan Lama Sekolah (HLS). Perkembangan
AMH/HLS perempuan dari tahun 2011-2015 terus meningkat, bahkan pada
tahun 2014-2015, HLS perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu
12,72 tahun berbanding 12,22 pada tahun 2014 dan 12,73 tahun
berbanding 12,24 tahun pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa
peluang/harapan perempuan bersekolah lebih lama daripada laki-laki.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan RLS perempuan
menunjukkan trend penurunan selama periode tahun 2011-2015 dan selalu
di bawah RLS laki-laki. Pada tahun 2014-2015, perbandingan RLS
perempuan dan laki-laki berturut-turut adalah 6,63 tahun berbanding 7,55
dan 6,65 berbanding 7,64. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan
BAB II-27
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2011 2012 2013 2014 2015
Jepara 47.23 47.29 47.92 47.85 48.49
JAWA TENGAH 68.99 70.82 71.22 74.46 74.80
NASIONAL 69.14 70.07 70.46 70.68 70.83
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
di Kabupaten Jepara banyak yang hanya sekolah sampai dengan kelas 6 SD
atau 1 SMP, sedangkan laki-lakinya bisa sampai kelas 2 SMP.
Selengkapnya mengenai perkembangan komponen pembentuk IPG
Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel 2.7.
Tabel 2. 7 Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Jepara Tahun 2011-2015
Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
L P L P L P L P L P
AHH (th) 68,95 72,87 69,08 73,01 69,22 73,12 73,62 77,54 73,63 77,61
HLS (th) 96,98 89,57 97,06 89,9 97,07 92,03 12,22 12,72 12,24 12,73
RLS (th) 7,92 7,06 7,95 7,16 7,96 7,53 7,55 6,63 7,64 6,65
Pengeluaran
per kapita (ribu Rp)
12.347 6.580 12.569 7.016 12.791 7.386 13.087 7.760 13.133 7.881
Sumber : Kemen PPA, berbagai tahun terbitan Ket: HLS pada tahun 2011-2013 adalah angka melek huruf (AMH) dengan satuan persen.
2.1.2.6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Perkembangan capaian IDG Kabupaten Jepara pada kurun waktu 2011-
2015 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, IDG
Kabupaten Jepara mencapai 47,23 meningkat menjadi 48,49 pada tahun 2015.
Perkembangan capaian IDG tahun 2011-2015 Kabupaten Jepara dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.
Sumber: Kemen PPA, berbagai tahun terbitan
Gambar 2.18 IDG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2011-2015
BAB II-28
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
48.4
9
57.5
4
62.0
0
65.4
0
68.2
7
70.3
5
74.80
70.83
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
Jepara Grobogan Kudus Pati Demak Rembang
Kabupaten Jawa Tengah Nasional
Capaian IDG Kabupaten Jepara pada tahun 2015 dibandingkan dengan
capaian IDG kabupaten sekitar menunjukan ketertinggalan. IDG Kabupaten Jepara
masih berada jauh di bawah rata-rata capaian Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan 6
kabupaten sekitar.
Sumber: Kemen PPA, berbagai tahun terbitan
Gambar 2.19 IDG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional
dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2015
Indikator pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen,
perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi; serta
sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Pencapaian pada masing-masing
indikator pembentuk IDG adalah sebagai berikut:
Unsur keterlibatan perempuan di parlemen stagnan sebesar 6% atau sekitar
3 orang dari 50 orang anggota DPRD. Hal ini menjadi salah satu indikasi
bahwa masyarakat Jepara masih memercayakan keputusan politis di bidang
legislatif pada laki-laki.
Ketertinggalan dalam hal pemberdayaan perempuan juga terlihat dari masih
rendahnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Kendati
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaian indikator
pembentuk tersebut masih jauh di bawah capaian sumbangan pendapatan
laki-laki. Sumbangan perempuan pada pendapatan kerja pada tahun 2015
sebesar 23,15%. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa perempuan di
Kabupaten Jepara banyak yang tidak bekerja dan/atau bekerja dengan
pendapatan yang lebih rendah dari laki-laki.
BAB II-29
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Kondisi yang sedikit lebih baik ditunjukkan oleh indikator pembentuk IDG
terkait dengan keterwakilan perempuan dalam dunia kerja, yaitu
perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi.
Indikator tersebut memiliki capaian yang cukup baik yaitu mencapai
52,03% pada tahun 2015. Meskipun turun jika dibandingkan tahun 2014
(52,75%), namun trend capaian indikator pembentuk tersebut mengalami
peningkatan.
Tabel 2. 8 Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Jepara Tahun 2011-2015
Indikator IDG 2011 2012 2013 2014 2015
Keterlibatan perempuan di
Parlemen (%)
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional,
Administrasi, Teknisi (%)
47,90 45,67 50,05 52,75 52,03
Sumbangan Perempuan dalam
Pendapatan Kerja (%)
22,26 22,57 22,76 22,96 23,14
Sumber: Kemen PPA, berbagai tahun terbitan
2.1.2.7 Indeks Gini
Indeks Gini di Kabupaten Jepara fluktuatif selama periode 2011-2015. Secara
keseluruhan, kecuali pada tahun 2012 yang mencapai 0,35, maka ketimpangan di
Kabupaten Jepara termasuk dalam kriteria rendah (Oshima dalam BPS Provinsi Jawa
Tengah, 2016:4). Posisi relatif Indeks Gini Kabupaten Jepara Tahun 2015 sebesar
0,32 berada di bawah Jawa Tengah sebesar 0,38 dan Nasional sebesar 0,41. Ini
berarti, tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Jepara lebih baik
dibandingkan Nasional dan regional Jawa Tengah.
BAB II-30
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2011 2012 2013 2014 2015
Jepara 0.3215 0.3547 0.33 0.31 0.32
Jawa Tengah 0.38 0.38 0.39 0.38 0.38
Nasional 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.32
0.28
0.33 0.35 0.34
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Jepara Demak Kudus Pati Blora
Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2016; BPS RI, 2017
Gambar 2.20 Indeks Gini Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional
Tahun 2011-2015
Sementara itu, jika dibandingkan kabupaten di sekitarnya Indeks Gini
Kabupaten Jepara pada tahun 2015 adalah yang terendah kedua. Indeks Gini
Kabupaten Jepara masih lebih tinggi jika dibandingkan Kabupaten Demak (0,28).
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016
Gambar 2.21 Indeks Gini Kabupaten Jepara dan Sekitarnya Tahun 2015
Yang perlu diwaspadai adalah persentase pendapatan kelompok 40 persen
penduduk berpendapatan rendah yang semakin mendekati 17%, yaitu 20,27%.
Capaian ini merupakan yang terendah kedua selama periode 2011-2015.
BAB II-31
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 9 Indeks Gini dan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Jepara
Tahun 2011-2015
Tahun Indeks
Gini
Kriteria Bank Dunia
40% I 40% II 20% III
2011 0,32 21,80 35,45 42,80
2012 0,35 18,60 31,35 50,03
2013 0,33 21,56 33,03 45,41
2014 0,31 23,15 35,54 41,31
2015 0,32 20,27 36,69 43,04 Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2016
2.1.2.8 Persentase Penduduk Miskin
Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Jepara mengalami penurunan
yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2012-2017. Persentase penduduk miskin
di Kabupaten Jepara pada tahun 2012 adalah sebesar 9,38% menurun pada tahun
2017 menjadi 8,12%. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten
Jepara secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017 (%)
Kondisi kemiskinan Kabupaten Jepara pada tahun 2017 lebih rendah
dibandingkan Kabupaten Pati (11,38%), Kabupaten Blora (13,04%), Kabupaten
Demak (13,41) dan Kabupaten Rembang (18,35%) namun lebih tinggi jika
dibandingkan dengan Kabupaten Kudus (7,59%). Perbandingan capaian persentase
kemiskinan di Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jepara 9.38 9.23 8.55 8.5 8.35 8.12
Jawa Tengah 14.98 14.44 13.58 13.58 13.27 13.01
Nasional 11.66 11.47 10.96 11.13 10.70 10.12
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BAB II-32
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah, Nasional, dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2017 (%)
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
A. Urusan Pendidikan
A.1 Angka Melek Huruf (AMH) Usia 15 Tahun ke Atas
AMH pada usia 15+ di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan dalam
kurun waktu tahun 2012-2017. AMH usia 15+ meningkat dari 98,75% menjadi
99,90% pada tahun 2017. Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ di Kabupaten
Jepara secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Sumber : Disdikpora Kabupaten Jepara, 2018
Gambar 2. 24 AMH Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017 (%)
8.12
13.04
18.35
11.38
7.59
13.41 13.01
10.12
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Jepara
Blo
ra
Rem
ban
g
Pati
Ku
du
s
Dem
ak
Jaw
a T
en
gah
Nasio
nal
98.75
99.75 99.80 99.80
99.89 99.90
98.00
98.20
98.40
98.60
98.80
99.00
99.20
99.40
99.60
99.80
100.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAB II-33
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
A.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)
a) SD/MI
Capaian APK SD/MI Kabupaten Jepara selama periode tahun 2012-2017
adalah fluktuatif. Berturut-turut capaian APK SD/MI dari tahun 2012-2017 adalah
111,87%, 110,12%, 110,30%, 111,62%, 110,34% dan 107,70. Mengacu pada
kondisi ini, maka hal ini salah satunya dapat diartikan bahwa Kabupaten Jepara
mampu menampung penduduk usia sekolah SD/MI lebih dari target yang
sesungguhnya. Penduduk ini selain berasal dari kelompok yang usianya melebihi
dan/atau belum mencukupi dari usia sekolah yang seharusnya (7-12 tahun), namun
juga penduduk yang berasal dari kabupaten di sekitarnya. Jika dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah, maka APK SD/MI Kabupaten Jepara secara konsisten selalu
berada di atas capaian APK SD/MI Provinsi Jawa Tengah.
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2. 25 APK SD/MI Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012-2017 (%)
b) SMP/MTs
Capaian APK SMP/MTs Kabupaten Jepara selama periode tahun 2012-2017
menunjukkan trend menaik, meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2015. Berturut-turut capaian APK SMP/MTs dari tahun 2012-
2017 adalah 77,64%, 79,45%, 89,16%, 95,44%, 86,24% dan 87.00. Mengacu pada
kondisi tahun 2017, maka hal ini salah satunya dapat diartikan bahwa pada tahun
2017, tingkat partisipasi sekolah SMP/MTs, tanpa memperhatikan ketepatan usia
sekolah pada jenjang pendidikannya (13-15 tahun), mencapai 87%. Jika
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, maka APK SMP/MTs Kabupaten Jepara
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROVINSI JAWATENGAH
104.79 108.86 110.18 110.36 109.46 109.47
Kabupaten Jepara 111.87 110.12 110.3 111.62 110.34 107.7
100
102
104
106
108
110
112
114
BAB II-34
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROVINSI JAWATENGAH
91.57 87.49 89.4 91.4 89.96 100.73
Kabupaten Jepara 77.64 79.45 89.16 95.44 86.24 87.00
0
20
40
60
80
100
120
secara konsisten selalu berada di bawah capaian APK SMP/MTs Provinsi Jawa
Tengah, kecuali pada tahun 2015.
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2. 26 APK SMP/MTs Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012-2017 (%)
A.3 Angka Partisipasi Murni (APM)
a) SD/MI
APM SD/MI Kabupaten Jepara pada tahun 2012-2017 mengalami kenaikan.
Pada tahun 2012 APM Kabupaten Jepara sebesar 95,92% naik menjadi 99,15% pada
tahun 2017. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar
96,37%. Perkembangan APM jenjang pendidikan SD/MI masih belum optimal;
kondisi ini terlihat dari capaian APM yang belum mencapai 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa belum seluruh anak yang berusia sekolah jenjang pendidikan
SD/MI yang bersekolah tepat waktu. Capaian APM Kabupaten Jepara selalu berada di
atas capaian Provinsi Jawa Tengah, kecuali pada tahun 2016.
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017
Gambar 2. 27 APM SD/MI Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012-2017 (%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROVINSI JAWA TENGAH 92 95.65 96.45 96.57 96.64 98.97
Kabupaten Jepara 95.92 97.76 98.25 99.5 96.37 99.15
88
90
92
94
96
98
100
102
BAB II-35
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
b) SMP/MTs
Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh capaian APM SMP/MTs pada tahun
2012-2017 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 69,83%
meningkat menjadi sebesar 80.00% pada tahun 2017. Perkembangan APM jenjang
pendidikan SMP/MTs dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2. 28 APM SMP/MTs Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017 (%)
A.4 Angka Putus Sekolah (APTs)
APTs SD/MI di Kabupaten Jepara menunjukkan kecenderungan menurun
(membaik), namun sedikit meningkat pada tahun 2017 yaitu 0,04%. Kondisi serupa
terjadi pada APTs SMP/MTs yang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.
APTs SMP/MTs pada tahun 2017 mencapai 0,09%. Kondisi ini menunjukkan bahwa
tingkat putus sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Jepara semakin kecil.
Faktor utama yang menjadi penyebab utama masih adanya kejadian putus sekolah
adalah faktor ekonomi (ketidakmampuan biaya) sehingga anak usia sekolah memilih
bekerja daripada sekolah. Selengkapnya mengenai APTs di Kabupaten Jepara dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. 10 APTs pada Pendidikan Dasar 9 Tahun Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Uraian Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Angka Putus Sekolah
(APTs) SD/MI (%)
0,10 0,10 0,01 0,01 0,05 0,04
2. Angka Putus Sekolah
(APTs) SMP/MTs (%)
1,22 1,00 0,26 0,26 0,11 0,09
Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara, 2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROVINSI JAWA TENGAH 72.51 75.02 78.57 78.66 78.89 80.11
Kabupaten Jepara 69.83 72.88 79.3 82.04 79.26 80
626466687072747678808284
BAB II-36
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
A.5 Angka Kelulusan
Capaian Angka Kelulusan SD/MI tahun 2017 sudah mencapai 100%,
sedangkan SMP/MTs Kabupaten Jepara sebesar 99,75%. Selengkapnya, capaian
Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 terlihat
pada tabel berikut :
Tabel 2. 11 Angka Kelulusan pada Pendidikan Dasar 9 Tahun Kabupaten
Jepara Tahun 2012-2017
No Uraian Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,32 99,08 99,32 99,32 100,00 100,00
2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 93,26 91,68 92,40 92,40 98,70 99,75
Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara, 2018
A.6 Angka Melanjutkan
Capaian Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs menunjukkan trend
peningkatan setiap tahunnya, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2017,
yaitu 102,35%. Mengacu pada data tahun tiga tahun terakhir (2015-2017) yang
menunjukkan bahwa Angka Melanjutkan SD/MI >100%, maka hal ini bisa terjadi
karena beberapa faktor. Pertama, ada anak SD yang sudah lulus tapi tidak langsung
melanjutkan ke SMP pada tahun yang sama. Kedua, adanya penduduk dari luar
Jepara yang bersekolah di SMP (kelas 1) di wilayah Jepara.
Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA menunjukkan trend
peningkatan setiap tahunnya, namun masih belum mencapai kondisi ideal 100%.
Pada tahun 2016, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 96,17%,
naik dari 88,57% pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan adanya lulusan
SMP/MTs yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/SMK/MA.
Selengkapnya, capaian Angka Melanjutkan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di
Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. 12 Angka Melanjutkan pada Pendidikan Dasar 9 Tahun Kabupaten
Jepara Tahun 2012-2017
No Uraian Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Angka Melanjutkan dari
SD/MI ke SMP/MTs (%)
96,41 98,27 104,72 104,72 102,35 100,00
2. Angka Melanjutkan dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
(%)
85,42 82,83 88,57 88,57 96,17 na
Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara, 2018
BAB II-37
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kabupaten Jepara 45.37 51.45 51.68 58.72 57.85 58
0
10
20
30
40
50
60
70
A.7 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kabupaten Jepara relatif baik.
Hal ini dapat dilihat dengan data APK PAUD Formal. Meskipun menurun pada tahun
2016 (57,85%), namun kembali naik pada tahun 2017 menjadi 58%. secara
keseluruhan APK PAUD Formal menunjukkan trend menaik pada tahun 2012-2017,
sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:
Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara, 2018
Gambar 2. 29 APK PAUD Formal Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (%)
B. Urusan Kesehatan
B.1. Angka Kematian Ibu (AKI)
Kematian ibu menurut WHO adalah kematian yang terjadi saat hamil,
bersalin, atau dalam 42 hari pasca persalinan dengan penyebab yang berhubungan
langsung atau tidak langsung terhadap kehamilan. Jumlah kasus kematian ibu (AKI)
di Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi yang fluktuatif selama periode tahun
2012 – 2017. Pada tahun 2017, AKI mencapai 12 kasus, menurun dibandingkan
tahun 2016 yang mencapai 14 kasus.
Sumber : Dinkes Kabupaten Jepara, 2018
Gambar 2. 30 AKI Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (kasus)
21
26
19
11
14 12
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAB II-38
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Jika dilihat berdasarkan penyebab kematian langsung dan tidak langsung
telah terjadi penurunan kematian ibu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penyebab
kematian langsung pada ibu adalah PEB/eklamsi, perdarahan, infeksi kehamilan,
abortus dan partus lama. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah penyakit
penyerta pada ibu hamil seperti hepatitis, HIV/AIDS, kanker, TBC, DBD dan penyakit
penyerta lainnya.
Tingginya penyebab kematian tidak langsung pada ibu, menunjukkan bahwa
penyebab kematian telah bergeser. Oleh karena itu, penting dilakukan kegiatan ANC
(Ante Natal Care) terintegrasi bagi ibu hamil. Penyebab kematian ibu adalah
hipertensi dalam kehamilan seperti preeklamsi dan eklamsi, karena perdarahan,
gangguan sistem peredaran darah seperti jantung dan oedem pulmo serta karena
lain-lain.
Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk menurunkan kematian ibu
pada masa nifas antara lain monitoring perawatan paska persalinan > 24 jam di
semua fasilitas kesehatan, feed back rujukan ke bidan desa (dari RS) terutama pada
kasus ibu nifas risti, pengawalan intensif oleh bidan desa (tupoksi) dan peningkatan
koordinasi dan komunikasi antara RS, puskesmas serta bidan desa.
B.2. Angka Kematian Bayi (AKB)
Perkembangan AKB di Kabupaten Jepara pada tahun 2012 hingga 2017
menunjukkan kondisi yang membaik karena mengalami penurunan yaitu dari 10,02
per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 5,21 per 1.000 kelahiran hidup
pada tahun 2017. Kondisi ini sudah melampaui target nasional yaitu menurunkan
AKB pada tahun 2019 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup dan target Provinsi Jawa
Tengah tahun 2017 menjadi 11,5 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menjadi salah
satu indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab
kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat
keberhasilan program KIA dan KB, dan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.
BAB II-39
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
10.71
9.71
7.72 7.38
5.88 5.21
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber : Dinkes Kabupaten Jepara, 2018
Gambar 2. 31 AKB Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (per 1.000 KH)
B.3. Gizi Masyarakat
Permasalahan gizi masih didominasi dengan tingginya kasus gizi buruk yang
ditandai dengan tingginya prevalensi stunting, gizi buruk berdasarkan BB/U. Upaya
yang telah dilakukan berupa perawatan gizi buruk yang ditemukan berupa
pemberian PMT yang sebenarnya hanya mengatasi permasalahan sesaat, lintas
program dan sektor harus dilibatkan dalam pengentasan gizi buruk. Perbaikan gizi
masyarakat tidak hanya pada gizi buruk, tetapi gizi kurang, gizi lebih dan balita
stunting menjadi perhatian pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota.
Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Jepara dari tahun 2012–2017
fluktuatif. Angka tertinggi balita gizi buruk terjadi pada tahun 2017 sebesar 2,71%.
Seluruh kasus gizi buruk di Kabupaten Jepara telah ditangani oleh Pemerintah
Kabupaten Jepara.
Tabel 2. 13 Indikator Gizi pada Masyarakat Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2016
No Indikator Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Persentase Balita Gizi Buruk
(%)
2,51 1,71 1,9 2,21 2,7 2,71
2 Persentase balita pendek
(stunting) (%)
14,35 19,63 15,34 16,47 30,19 12,8
Sumber : Dinkes Kabupaten Jepara, 2018
BAB II-40
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
B.4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Angka kesakitan di Kabupaten Jepara pada beberapa jenis penyakit cukup
tinggi. Jenis penyakit yang masih perlu perhatian adalah DBD, Acute Flaccid
Paralysis (AFP) Rate, TB paru, dan HIV AIDS.
Angka kesakitan DBD dari tahun 2012–2017 masih fluktuatif, tertinggi pada
tahun 2013 sebesar 183,6 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian
DBD tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 12,5%.
Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate adalah semua anak <15 tahun dengan
kelumpuhan (paralysis/paresis) yang memiliki gejala sifatnya layuh (Flaccid)
terjadi secara mendadak (acute) dan bukan disebabkan ruda paksa. AFP rate
pada tahun 2012–2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012 AFP
rate sebesar 2,64% menurun menjadi 2.3% pada tahun 2017.
Case Notification Rate (CNR) kasus TB Paru adalah jumlah pasien baru TB paru
yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah
tertentu. CNR kasus TB paru tahun 2012–2017 fluktuatif. Pada tahun 2012
sebanyak 48,4 per 100.000 penduduk menurun pada tahun 2017 sebesar 98 per
100.000 penduduk.
Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS dari tahun 2012–2017
meningkat. Pada tahun 2012 cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV
AIDS sebesar 0,98% menjadi 1,39% tahun 2017. HIV AIDS merupakan fenomena
gunung es, yang mana sampai dengan saat ini belum semua kasus HIV AIDS
ditemukan, sehingga penemuan kasus baru masih harus mendapat perhatian
dalam penanganan HIV AIDS.
Belum seluruh penderita HIV AIDS (Orang Dengan HIV AIDS/ODHA)
memperoleh akses obat ARV (antiretroviral). Hal ini dapat dilihat dari Proporsi
penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral pada
tahun 2017 hanya 61%. Kondisi ini dikarenakan belum seluruh sarana prasarana
memiliki akses obat antiretroviral.
Dalam rangka memberikan kekebalan tubuh terhadap penyebaran semua
penyakit, pemerintah memberikan imunisasi pada bayi dan balita. Imunisasi dasar
yang wajib diberikan pada bayi adalah Hepatitis, BCG, DPT, Polio dan Campak.
BAB II-41
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 14 Indikator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Angka kesakitan
Demam
Berdarah
Dengue (IR
DBD)
Per
100.000
penduduk
53,2 183,6 76,9 120,2 61 24
2 Acute Flaccid
Paralysis (AFP)
Rate
Per
10.000
penduduk
2,64 1,84 1,18 1,61 1,95 2,3
3 Case Notification
Rate (CNR)
kasus TB Paru
Per
100.000
penduduk
48,4 43,88 41,94 47,97 46,86 98
4 Cakupan
penemuan dan
penanganan
kasus baru HIV AIDS
% 0,98 1,15 0,96 1,07 1,10 1,39
5 Proporsi
penduduk yg
terinfeksi HIV lanjut yang
memiliki akses
pada obat anti
retroviral
% 13,9 44,6 51,85 41 43,1 61
Sumber : Dinkes Kabupaten Jepara, 2018
B.5. Pemberdayaan Kesehatan dan Lingkungan Sehat
Angka morbiditas (kesakitan) juga dipengaruhi oleh perilaku hidup
masyarakat. Penilaian perilaku sehat pada masyarakat dilihat dari rumah tangga
yang ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Proporsi rumah tangga ber-PHBS
di Kabupaten Jepara dari tahun 2012–2017 mengalami peningkatan dari 67,98%
menjadi 77%.
Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan. Peran
masyarakat dapat terlihat dari indikator cakupan desa/kelurahan siaga aktif. Mulai
tahun 2015, Kabupaten Jepara memiliki desa/kelurahan siaga aktif sebesar 100%.
Namun, yang mandiri baru mencapai 13% pada tahun 2017.
BAB II-42
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 15 Indikator Pemberdayaan Kesehatan Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Proporsi rumah tangga ber
PHBS (%)
67,98 81,64 78,43 84,87 81,52 77
2 Cakupan desa siaga aktif (%) 81,97 81,97 99,49 100 100 100
3 Proporsi desa siaga aktif
mandiri (%)
_ _ _ 3,01 4,67 13
Sumber : Dinkes Kabupaten Jepara, 2018
B.6. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat dituntut memiliki kompetensi atau akreditasi dalam
memberikan pelayanan. Pada tahun 2017 jumlah Puskesmas di Kabupaten Jepara
sebanyak 21 Puskesmas dengan 14 Puskesmas rawat inap dan 7 Puskesmas non
rawat inap. Jumlah penduduk yang dilayani oleh Puskesmas adalah sebanyak
1.205.800 jiwa. Sehingga rasio puskesmas dengan jumlah penduduk adalah
1:57.419. Kondisi ini berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara
Perencanaan Lingkungan di Perkotaan masih belum ideal, karena yang ideal adalah 1
Puskesmas adalah melayani 30.000 jiwa sehingga Kabupaten Jepara masih
kekurangan ±19 Puskesmas. Namun, kondisi ini juga tidak mudah dipenuhi karena
harus disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten
Jepara.
Masalah lain yang dihadapi di bidang kesehatan adalah ketersediaan tenaga
kesehatan yang masih di bawah standard yang dipersyaratkan, salah satunya adalah
rasio dokter umum. Pada tahun 2017 rasio dokter umum per 100.000 penduduk
mencapai 1:5.649 meningkat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 1:8.286.
Rasio ini juga masih jauh dari standard yang dipersyaratkan WHO, yaitu 40 per
100.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. 16 Indikator Tenaga Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2013-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Rasio dokter per
satuan penduduk Rasio 1:8.286 1:8.131 1:7.975 1:7.784 1:5.649
BAB II-43
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
2
Rasio tenaga
bidan per satuan
penduduk
Rasio 1:3.791 1:3.537 1:2.963 1:2.817 1:2.626
3
Rasio tenaga
perawat per
satuan penduduk
Rasio 1:2.098 1:1.968 1:1.702 1:1.512 1:1.354
Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Jepara, 2018.
C. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk
pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: Sumber Daya Air (SDA),
Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung,
Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan
Ruang.
Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor
penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan
hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur
merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja
ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.
C.1. Sumber Daya Air
Guna mendukung pengelolaan sumber daya air, Kabupaten Jepara telah
memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Irigasi. Untuk mendukung kegiatan pengairan
di Kabupaten Jepara, pada tahun 2014 tercatat memiliki 843 dam/bendung yang
tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Jepara, kecuali di Kecamatan Karimunjawa.
Jumlah dam/bendung terbanyak berada di Kecamatan Kembang dengan 155
dam/bendung dan paling sedikit di Kecamatan Welahan dengan 5 dam/bendung.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan
Wilayah Sungai, terdapat 2 (dua) Wilayah Sungai yang pengelolaan sumber daya
airnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemkab Jepara, yaitu Wilayah
Sungai (WS) Kepulauan Karimunjawa dan WS Wiso-Gelis.
BAB II-44
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Kinerja sumber daya air diukur dari jaringan irigasi yang ada di Kabupaten
Jepara. Selama tahun 2012-2017, panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik
menunjukkan peningkatan. Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Jepara pada tahun
2017 mencapai 1.249.933 m, dengan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik
mencapai 273.610 m (21,89%) meningkat dibandingkan tahun 2016 yang
mencapai 21,57%. Dengan luas areal budidaya mengacu pada luas Daerah Irigasi
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yaitu
seluas 28.247 ha, maka rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal
budidaya pada tahun 2017 mencapai 9,96 m/ha. Capaian ini naik jika dibandingkan
dengan kondisi pada tahun 2016 yang mencapai 9,82 m/ha.
Tabel 2. 17 Indikator Sumber Daya Air Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Rasio Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik
terhadap areal
budidaya
m/ha 7,92 7,87 7,90 9,29 9,82 9,96
2 Persentase jaringan
irigasi dalam kondisi
baik
% 17,4 17,29 17,36 20,41 21,57 21,89
Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2018
C.2. Air Minum
Target yang ditetapkan untuk pelayanan air minum adalah dalam rangka
memenuhi target program 100:0:100 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat pada tahun 2019. Program 100-0-100 merujuk pada target 100%
kemudahan mengakses air bersih, 0% luasan kawasan kumuh, dan 100%
lingkungan yang sanitasinya berkategori sehat.
Berdasarkan data sampling yang dilaksanakan DKK Kabupaten Jepara,
persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak pada tahun 2017
mencapai 83.14%. Angka ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar
80,73%. Dengan demikian, diperlukan upaya keras untuk dapat mencapai target
100% pada tahun 2019.
BAB II-45
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
84.20 83.79
72.21
77.92
80.73
83.14
66.00
68.00
70.00
72.00
74.00
76.00
78.00
80.00
82.00
84.00
86.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber : Dinkes Kabupaten Jepara, 2018
Gambar 2. 32 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Layak
di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (%)
C.3. Persampahan
Pengelolaan persampahan di Kabupaten Jepara belum optimal, kondisi ini
dapat dilihat dari Persentase penanganan sampah sampai dengan tahun 2017 baru
mencapai 8,4 %.
Dalam penanganan sampah, Kabupaten Jepara memiliki sarana dan
prasarana persampahan yang cukup memadai. Kabupaten Jepara telah memiliki 3
TPA, yaitu TPA Bandengan, TPA Krasak-Bansgri, dan TPA Gemulung. Selain itu
direncanakan akan dibangun TPA baru untuk melayani wilayah Jepara bagian utara
dan Karimunjawa.
Tabel 2. 18 TPA Kabupaten Jepara
No. Nama TPA Luas
(Ha) Areal Pelayanan
Mulai
Operasional
Sistem
Pengelolaan
1 Bandengan 7,29 Jepara, Tahunan,
Pakisaji, Batealit, dan Kedung
1998 Control landfill
2 Krasak-
Bangsri
0,71 Bangsri, Mlonggo,
dan Keling
2003 Open dumping
3 Gemulung 0,98 Pecangaan,
Kalinyamatan,
Mayong, dan Welahan
2001 Open dumping
Sumber : DLH Kabupaten Jepara, 2017
Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melakukan
pengurangan sampah adalah melakukan pengumpulan sampah dari sumber ke
tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya,
BAB II-46
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
9.54
9.24
8.4
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
2015 2016 2017
digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya
hanya tersisa residu sampah. Sejak tahun 2015, pengurangan sampah di perkotaan
Kabupaten Jepara mencapai 20% meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya
sebesar 16,46%.
Sumber : DLH Kabupaten Jepara, 2017
Gambar 2. 33 Persentase penanganan sampah Tahun 2015-2017 (%)
C.4. Air Limbah
Pesatnya perkembangan industri di Jepara tentunya tidak dapat dilepaskan
dari semakin banyaknya limbah yang dihasilkan dari kegiatan para pelaku industri
tersebut, khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Di Kabupaten
jepara persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan
dan berijin pada tahun 2017 baru mencapai 50%.
C.5. Drainase
Sistem drainase pada Kabupaten Jepara ini menggunakan sistem drainase
terbuka dan tertutup. Drainase di Kabupaten Jepara dibuat mengikuti pola jaringan
jalan. Persentase panjang jalan kabupaten yang memiliki drainase dengan kondisi
baik pada tahun 2012 sebesar 3,1 % meningkat menjadi 5,90 % pada tahun 2017,
ini berarti masih terdapat 94,10 % jalan kabupaten yang belum memiliki saluran
drainase yang memadai sehingga rawan menimbulkan banjir dan genangan pada
saat musim penghujan yang mengakibatkan kerusakan.
Saat ini kesadaran masyarakat masih rendah untuk membuang sampah pada
tempatnya, sehingga membuat beberapa selokan di beberapa daerah menjadi
BAB II-47
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
mampet dan air tidak bisa mengalir dengan lancar. Hal ini menyebabkan sistem
drainase yang ada tidak dapat berjalan dengan semestinya. Berdasarkan data
DPUPR Kabupaten Jepara, persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air
tidak tersumbat mencapai 95% pada tahun 2017 meningkat jika dibandingkan tahun
2012 yang mencapai 74,19%.
Tabel 2. 19 Indikator Drainase Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
Sumber : DPUPR Kabupaten Jepara, 2018
C.6. Jalan
Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha untuk meningkatkan kualitas
infrastruktur jalan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya
proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2012 panjang
jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 4,59 % dan tahun 2016
mengalami peningkatan mencapai 47,90% dari total panjang jalan kabupaten jalan
kabupaten 872,142 km. Hal ini berarti masih ada 52,10 % jaringan jalan kabupaten
dalam kondisi rusak (kondisi sedang, rusak, dan rusak berat) dari total keseluruhan
panjang jalan.
Sumber : DPUPR Kabupaten Jepara, 2018
Gambar 2. 34 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Tahun 2012-2017
4.59
29.59
28.37
32.71
42.11
47.9
0
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014 2015 2016 2017
No Indikator Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jalan kabupaten yang
memiliki drainase/saluran
pembuangan air (%)
3,1 3,4 3,75 4,05 4,45 5,90
2 Drainase dalam kondisi
baik/ pembuangan aliran
air tidak tersumbat (%)
74,19 79,41 82,67 88,89 89,89 95
BAB II-48
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
7.3 7.3 7.3
7.31
7.33
7.35
7.27
7.28
7.29
7.3
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Luas RTHK Publik
C.7. Penataan Ruang
Kabupaten Jepara telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Jepara tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara. Luas
ruang terbuka hijau kota (RTHK) selama periode tahun 2012-2017 menunjukan
peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar 7,30% menjadi 7,35% pada tahun 2017.
Sumber : DPUPR Kabupaten Jepara, 2018
Gambar 2. 35 Luas Ruang Terbuka Hijau Kota publik Tahun 2012-2017
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah
kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan
Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan
Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Permasalahan backlog untuk keberhunian di Kabupaten Jepara sebesar
76.337 unit. Fokus penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kawasan Permukiman
Kumuh. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam
program 100-0-100.
BAB II-49
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak pada tahun 2017 baru
sebanyak 72,27%. Persentase RTLH yang ditangani menunjukkan trend meningkat
selama periode tahun 2012-2017, yaitu dari 0,45% pada tahun 2012 menjadi 5,68%
pada tahun 2017. Sementara itu, kawasan kumuh yang telah tertangani pada tahun
2017 mencapai 42,43 ha atau 85,38% dari keseluruhan luas kawasan permukiman
kumuh perkotaan yang ditetapkan dalam SK Bupati No. 055/333/2014 yaitu 49,7
ha. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2017 luas kawasan kumuh yang ada di
Kabupaten Jepara sudah mendekati target yang ditetapkan dalam Program 100-0-
100.
Selengkapnya capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman di Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 dapat terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2. 20 Indikator Urusan Perumahan Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1
Persentase luas kawasan kumuh
sesuai SK Bupati di
kawasan perkotaan
yang tertangani
% tad tad tad tad 24,89 85,38
2 Persentase RTLH
yang ditangani % 0,45 0,97 1,1 1,71 2,33 5,68
3
Cakupan Lingkungan
yang Sehat dan
Aman yang
didukung dengan
PSU
% tad tad tad tad 95,59 96,25
4
Persentase makam yang memiliki
sarana dan prasaran
lengkap
% Tad Tad 4,75 14,28 28,57 47,61
Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2018
E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi
prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial
ekonomi dan pembangunan daerah.
BAB II-50
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Rasio petugas Linmas/Hansip di Kabupaten Jepara per 10.000 penduduk di
tahun 2016 adalah sebesar 59,90. Tahun 2017 rasio petugas Linmas/Hansip
meningkat menjadi 60,12. Cakupan penegakan perda/perkada juga meningkat dari
32,7% menjadi 33,2% di tahun 2017. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di
kabupaten/kota stagnan dari tahun 2012-2017 masih sebesar 0,00298, tetapi untuk
Tingkat waktu tanggap daerah layanan tingkat waktu tanggap di daerah Wilayah
Manajemen Kebakaran/WMK (15 km) naik 67,6% di tahun 2016 menjadi 89,20% di
tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan semakin baiknya respons time petugas
pemadam kebakaran dalam menangani bencana kebakaran di Kabupaten Jepara.
Persentase desa siaga bencana juga semakin meningkat dari tahun 2014
hanya 1,54% menjadi 6,15% di tahun 2017, demikian juga persentase penanganan
desa pasca bencana juga semakin meningkat menjadi 20% di tahun 2017 dari
sebelumnya hanya 3,33% di tahun. Di desa rawan bencana juga belum terpasang
Early Warning System (EWS).
Tabel 2. 21 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Persentase masyarakat
yang
mendapatkan
pengembangan
wawasan
kebangsaan
% tad tad tad tad 0,118 0,131
2. Persentase
lembaga
masyarakat
yang dilatih
menjaga
ketenteraman
umum
% tad tad tad tad 100 tad
3. Jumlah kasus
narkoba
Kasus tad tad tad tad 31 28
4. Persentase
masyarakat
yang
menggunakan hak pilih
% tad tad tad tad tidak
ada
pemilu
73,9%
5. Cakupan
penegakan
Perda dan
Perkada
% 22,6 38,1 47,8 38,7 32,7 33,2
BAB II-51
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
6. Rasio petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas di
kabupaten/
Kota)
Per
10.000
Pddk
63,95 62,97 59,82 58,51 59,90 60,12
7. Cakupan pelayanan
bencana
kebakaran di
kabupaten/kota
% 0,00298 0,00298 0,00298 0,00298 0,00298 0,00298
8. Tingkat waktu
tanggap daerah layanan tingkat
waktu tanggap
didaerah
Wilayah
Manajemen
Kebakaran/WM
K (15 km)
% 37,9 57,2 67,5 61,4 67,6 89,20
9. Cakupan Satuan
Petugas
Pemadam
Kebakaran yang
memenuhi
standar
kualifikasi
% 100 100 100 100 100 100
10. Persentase
bencana daerah
yang tertangani
% 100 100 100 100 100 100
11. Persentase desa
siaga bencana
% tad tad 1,54 3,08 4,62 6,15
12. Persentase
penanganan
daerah pasca
bencana
% tad tad tad tad 3,33 20
Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP & Damkar dan BPBD Kabupaten Jepara, 2018
F. Sosial
Kewenangan Pemerintah kabupaten dalam urusan Sosial sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
meliputi (1) Pemberdayaan sosial KAT; (2) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan
dalam Daerah kabupaten/kota; (3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan
sosial Daerah kabupaten/kota; (4) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan
BAB II-52
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota; (5)
Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di
Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal; (6) Rehabilitasi
sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang
dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome
yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang
berhadapan dengan hukum; (7) Pemeliharaan anak-anak terlantar; (8) Pendataan
dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota; (9) Penyediaan
kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota; (10)
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
kabupaten/kota; (11) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional
kabupaten/kota.
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang
ditangani di Kabupaten Jepara terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2013
sebesar 49,55% dan pada tahun 2017 menjadi 76,45%. Persentase PMKS skala
kabupaten yang yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar juga mengalami
peningkatan dari 22,60% pada tahun 2012 menjadi 65,15% pada tahun 2017. PMKS
skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun
2012 hingga tahun 2017 terus meningkat, yaitu pada tahun 2012 sebesar 14,9%
dan tahun 2017 menjadi sebesar 67,9%.
Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat tiap tahun sejak tahun 2012 hingga tahun 2017
terealisasi 100%. Sedangkan bagi para penyandang cacat fisik dan mental serta
lanjut usia tidak potensial perlu diberikan jaminan sosial agar mereka bisa hidup
dengan layak, namun persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut
usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2017 hanya
sebesar 24,5%, naik dibandingkan tahun tahun 2016 sebesar 14,79%. Seluruh panti
sosial skala kabupaten di Kabupaten Jepara telah menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial, ditunjukan dengan realisasi panti sosial skala
kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
mencapai 100% tiap tahun.
BAB II-53
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit
Sosial Lainnya) perlu dilakukan pembinaan agar tidak kembali menjadi penyandang
penyakit sosial, namun tidak seluruh eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit
Sosial Lainnya mendapatkan pembinaan naik menjadi 47,87% di tahun 2017 dari
sebesar 31,91% pada tahun 2016. Wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan
sosial di Kabupaten Jepara terus meningkat dan tahun 2017 mencapai 100%.
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sendiri. Pemerintah melakukan pembinaan
kepada masyarakat yang peduli terhadap penanganan masalah sosial yang disebut
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Pengembangan dan pendayagunaan
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) telah dilakukan di 16 kecamatan.
Sementara itu persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
dibentuk dan dibina hingga tahun 2017 telah mencapai 100%. Namun, penanganan
terhadap anak terlantar masih sebesar 18,25% di tahun 2017. Hal ini naik jika
dibandingkan tahun 2012 yang hanya 2,43%.
Berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan
pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota,
verifikasi dan validasi data yang telah dilaksanakan mulai tahun 2015 baik Penerima
Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan, telah terealisasi 100% pada tahun 2015
hingga 2017. Meskipun demikian verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan
Daerah kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan setiap tahun, mengingat kondisi
kesejahteraan rumah tangga maupun individu perubahannya cukup dinamis. Secara
rinci pembangunan urusan sosial di Kabupaten Jepara bisa dilihat dari hasil capaian
indikator pembangunan urusan sosial sebagai berikut.
Tabel 2. 22 Indikator Urusan Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Persentase
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
yang ditangani
% 32,38 49,55 59,19 68,84 72,64 76,45
BAB II-54
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2. Persentase (%) PMKS
skala kab yang
menerima program
pemberdayaan sosial
melalui Kelompok
Usaha Bersama
(KUBE) atau kelompok sosial
ekonomi sejenis
lainnya
% 14,9 31,9 49 57,3 62,1 67,9
3. Persentase (%)
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di
bentuk dan dibina
% 0 11,76 23,53 35,29 47,06 100
4. Persentase (%)
korban bencana skala
kabupaten yang
menerima bantuan
sosial selama masa tanggap darurat
% 22,6 33,9 45,2 56,5 62,15 96,33
5. Persentase (%)
Verifikasi dan validasi
Penerima Bantuan Iur
(PBI) Jaminan
Kesehatan
% 100 100 100 100 100 100
6. Persentase (%)
wahana
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKSBM) yang
menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
% 15,38 30,77 46,15 61,54 66,67 100
7. Persentase (%) PMKS
skala kab yang
memperoleh
pemenuhan
kebutuhan dasar
% 22,6 33,9 45,2 56,5 62,15 65,15
8. Persentase (%)
penyandang cacat
fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak
potensial yang telah
menerima jaminan sosial
% 5,92 8,88 11,83 17,75 14,79 24,5
9. Persentase (%) anak
terlantar yang di
tangani
% 2,43 4,87 9,73 12,17 14,6 18,25
10. Pemeliharaan taman
makam pahlawan
TMP 1 1 1 1 1 1
BAB II-55
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
11. Persentase (%) panti
sosial skala
kabupaten yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
% 100 100 100 100 100 100
12. Persentase eks penyandang penyakit
sosial (eks. Narapida,
PSK, Narkoba dan
penyakit Sosial
Lainnya) yang telah
terbina (%)
% 0 7,98 15,96 23,94 31,91 47,87
Sumber : Dinsospermades Kabupaten Jepara, 2018
2.1.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014.
Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait
dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga
kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial.
Kabupaten Jepara merupakan daerah yang memiliki satu keunggulan khas di
bidang industri pengolahan yaitu kerajinan Ukir. Hal ini disebabkan oleh banyaknya
pengrajin seni ukir di Kabupaten Jepara yang telah terkenal dan diakui kualitasnya di
dunia internasional. Selain komoditas ukir, Kabupaten Jepara juga memiliki beberapa
komoditas industri lainnya, seperti industri monel, industri tenun, industri genteng,
industri gerabah, dan industri kerajinan rotan. Tingginya minat pasar terhadap
potensi industri pengolahan menyebabkan hampir sebagian besar masyarakat
Kabupaten Jepara bekerja pada sektor tersebut.
Data BPS (2017) menunjukkan bahwa sebesar 44,81% penduduk Kabupaten
Jepara bekerja pada sektor industri disusul oleh sektor perdagangan (19,06%) dan
sektor pertanian (12,71%). Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja sesuai
dengan lapangan usaha secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
BAB II-56
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 23 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Sesuai Dengan
Lapangan Pekerjaan Di Kabupaten Jepara Tahun 2015 (%) Lapangan Usaha %
Pertanian 12,71
Pertambangan/Penggalian 0,76
Industri 44,81
Listrik, Gas & Air 0,27
Kontruksi 9,13
Perdagangan 19,06
Transportasi, Komunikasi, Akomodasi 2,98
Keuangan 0,79
Jasa 9,49
Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017
Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jepara cukup baik. Kondisi ini
dibuktikan dari rendahnya angka pengangguran yang terdapat di Kabupaten Jepara.
TPT di Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 2012-2017 cenderung
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 TPT Kabupaten Jepara
sebesar 4,29% menurun menjadi 4,84% pada tahun 2017. Secara rinci dapat dilihat
pada gambar berikut:
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018
Gambar 2. 36 TPT Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (%)
Salah satu keunggulan Kabupaten Jepara dibidang ketenagakerjaan adalah
UMK yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2017
UMK Kabupaten Jepara mencapai Rp1.600.000,-. Perkembangan UMK Kabupaten
Jepara dari tahun 2013-2017 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:
4.29
6.34
5.09
3.12
4.84
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
2012 2013 2014 2015 2017
BAB II-57
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2. 37 Upah Minimum Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
(Ribu Rupiah)
UMK Kabupaten Jepara relatif masih kompetitif apabila dibandingkan dengan
beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Jepara memiliki daya saing terkait dengan pengupahan yang lebih
proporsional bagi pengusaha dibandingkan beberapa kabupaten/kota yang lain.
Perbandingan UMK Kabupaten Jepara dengan beberapa kabupaten/kota lain dapat
dilihat pada gambar berikut.
875,000
1,000,000
1,150,000
1,350,000
1,600,000
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2013 2014 2015 2016 2017
BAB II-58
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2. 38 UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
(Rupiah)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengamanatkan
kepada pelaku usaha untuk memberikan akses pekerja untuk mendapatkan jaminan
sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Namun, hanya 45% pekerja yang telah
mendapatkan fasilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2017.
1 461 400.00
1 522 500.00
1 370 000.00
1 433 900.00
1 445 000.00
1 457 100.00
1 570 000.00
1 519 289.00
1 528 500.00
1 513 000.00
1 401 000.00
1 560 000.00
1 422 585.52
1 435 000.00
1 438 100.00
1 408 000.00
1 420 500.00
1 740 900.00
1 600 000.00
1 900 000.00
1 745 000.00
1 431 500.00
1 774 867.00
1 603 000.00
1 583 697.50
1 460 000.00
1 487 000.00
1 418 100.00
1 453 000.00
1 534 985.00
1 596 844.87
2 125 000.00
1 623 750.00
1 499 500.00
Banyumas
Purbalingga
Banjarnegara
Kebumen
Purworejo
Wonosobo
Magelang
Boyolali
Klaten
Sukoharjo
Wonogiri
Karanganyar
Sragen
Grobogan
Blora
Rembang
Pati
Kudus
Jepara
Demak
Semarang
Temanggung
Kendal
Batang
Pekalongan
Pemalang
Tegal
Brebes
Kota Magelang
Kota Surakarta
Kota Salatiga
Kota Semarang
Kota Pekalongan
Kota Tegal
BAB II-59
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Perkembangan capaian indikator kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten
Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 24 Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Tingkat Pengangguran
Terbuka
% 4,29 6,34 5,09 3,12 tad 4,84
2. Tingkat partisipasi
angkatan kerja
% 71,8 70,19 68,12 68,13 tad 69,85
3. AKAD (antar kerja antar daerah)
Orang 271 596 2.533 1.325 8.750 10
4. AKAN (antar kerja antar
negara)
Orang 255 408 452 313 235 241
5. Persentase pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program BPJS Ketenagakerjaan
% 67,20 67,18 70,38 66,55 40,00 45
6. Persentase perselisihan
pengusaha-pekerja yang diselesaikan
% 100 100 100 100 100 95
Sumber: Diskop UKM Nakertrans Kabupaten Jepara, 2018; BPS Jawa Tengah, 2018
2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
Perkembangan skor hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk
Kabupaten Jepara sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 stagnan pada skor 500 dan
menunjukkan peningkatan menjadi 646 pada tahun 2017, persentase
Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) mengalami peningkatan dari tahun 2014
sebesar 2,56% dan pada tahun 2017 menjadi 10,26%.
Perkembangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung menurun,
pada tahun 2017 sebesar 0,03 per 1.000 rumah tangga dibandingkan pada tahun
2012 sebesar 0,09 per 1.000 rumah tangga. Sedangkan rasio kekerasan terhadap
anak terus meningkat, yaitu pada tahun 2012 sebesar 0,10 per 1.000 anak dan pada
tahun 2017 menjadi sebesar 0,83 per 1.000 anak. Rasio Kekerasan Perempuan
Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang juga terus mengalami kenaikan tiap
tahun, yaitu tahun 2012 sebesar 0,09 per 1.000 perempuan dan tahun 2017
menjadi sebesar 0,36 per 1.000 perempuan. Peningkatan ini menjadi salah satu
penanda jika masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap penanganan kasus
kekerasan di sekitarnya, sehingga semakin berani melaporkan kasus kekerasan yang
terjadi pada perempuan dan anak. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
BAB II-60
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Jepara memiliki komitmen yang tinggi dalam penanganan kasus kekerasan
perempuan dan anak termasuk TPPO. Hal ini dapat dilihat dari Cakupan Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar tiap tahun
hingga tahun 2016 sebesar 100%, akan tetapi angka ini mengalami penurunan pada
tahun 2017 menjadi 95%.
Perkembangan capaian indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2. 25 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Hasil Evaluasi
Kabupaten Layak Anak
(KLA) untuk Kabupaten
Jepara
Skor - 500 - 500 - 646
2. Persentase
Desa/Kelurahan Layak
Anak (DEKELA)
%
-
- 2,56 5,13 8,21 10,26
3. Persentase kelembagaan
PUG aktif
% 100 100 100 100 100 100
4. Persentase perangkat
daerah yang
melaksanakan PPRG
% 100 100 100 100 100 100
5. Rasio Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT)
Per
1.000
0,09 0,08 0,05 0,06 0,06 0,03
6. Rasio Kekerasan Terhadap Anak
per 1.000
0,10 0,26 0,43 0,56 0,72 0,83
7. Cakupan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan
yang Mendapat Penanganan Sesuai
Standar
% 100 100 100 100 100 95
8. Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk
Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Per 1.000
0,09 0,17 0,22 0,28 0,34 0,36
9. Persentase Perempuan
Rentan yang dientaskan
% 46,96 55,75 57,29 59,48 61,57 64,95
Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Jepara, 2018
3. Pangan
Kinerja terkait ketersediaan pangan dapat dilihat melalui indikator
ketersediaan energi dan protein perkapita, dan pemenuhan cadangan pangan
BAB II-61
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
utama. Kinerja ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Jepara pada tahun 2012
sebesar 2.090,0 kkal/kapita/hari meningkat menjadi 2,660 kkal/kapita/hari pada
tahun 2017. Kondisi serupa ditunjukkan oleh ketersediaan protein perkapita, pada
tahun 2012 mencapai 54 gr/hr terus meningkat menjadi 61 gr/hr pada tahun 2017.
Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang
Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa ketersediaan cadangan pangan untuk
tingkat kabupaten/kota adalah sebesar 100 ton ekuivalen beras. Penguatan
cadangan pangan di Kabupaten Jepara pada tahun 2012 sebesar 30% dan
meningkat menjadi 42% pada tahun 2017. Kondisi ini disebabkan keterbatasan
anggaran sehingga penyerapan gudang cadangan pangan tidak bisa optimal.
Pola konsumsi pangan dapat dilihat dari indikator Skor Pola Pangan Harapan
(PPH). Pola Pangan Harapan Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 2012-2017
mengalami penurunan dari 87,3% pada tahun 2012 menurun menjadi 70% pada
tahun 2017. Sementara itu, konsumsi energi perkapita di Kabupaten Jepara pada
tahun 2017 mencapai 1.966 kkal/hr. Adapun konsumsi protein mencapai 55,3 gr/hr
pada tahun 2017.
Perkembangan capaian kinerja Urusan Pangan Kabupaten Jepara secara rinci
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. 26 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)
Nilai 87,3 89,2 90,6 90,6 90,8 70.00
2. Penguatan cadangan
pangan (beras)
% 30 24,5 24,15 46,47 42,16 42
3. Persentase wilayah
rawan pangan yang
tertangani
% 46 50 74,65 80 100 100
4. Ketersediaan energi per
kapita
K.kal/kap
/hr
2.090,0 2.095,0 2.097,0 2.102,0 2400 2,660
5. Ketersediaan protein
per kapita
gr/kap/hr 54 57 58,7 60.4 72,07 61
Konsumsi energi dan protein per kapita
6. - Energi kkal/kap/
hari
1.790,2 1.803,9 1.826,2 1.837,0 1.870,0 1,966
7. - Protein gr/kap/
hari
55,1 57,3 58,7 59,2 59,1 55.30
Sumber: DKPP Kabupaten Jepara, 2018
BAB II-62
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
4. Lingkungan Hidup
Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup,
kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/ kerusakan, pengelolaan
keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan
terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan linkungan,
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan
hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan
persampahan.
Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,
Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL dan menerima pengaduan dari
masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL dari tahun 2012-2017 menunjukkan tren yang menurun, pada
tahun 2012 sebesar 66,7% nilai ini menurun menjadi 57% pada tahun 2017.
Sedangkan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL dari tahun 2012-
2017 mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 4,8% nilai ini meningkat
menjadi 26% pada tahun 2017. Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti dari tahun
2012-2017 menunjukkan penurunan. pada tahun 2012 sebesar 100% nilai ini
menurun menjadi 94% pada tahun 2017.
Perkembangan capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. 27 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Indeks kualitas lingkungan
hidup
Indeks Tad Tad Tad 59,34 62,70 63.94
2. Indeks kualitas pencemaran
air
Indeks Tad Tad Tad 35,71 45,00 52,00
3. Indeks kualitas pencemaran
udara
Indeks Tad Tad Tad 85,24 84,00 105,34
4. Nilai indeks tutupan
hutan/lahan
Nilai Tad Tad Tad 57,63 60,00 41,85
5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
% 66,7 100 100 100 100 57
BAB II-63
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
6. Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
UKL/UPL
% 4,8 16,1 18,86 17,36 18,87 26,00
7. Persentase aduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan /atau
perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
% 100 100 100 100 100 94
8. Rasio cakupan penghijauan
wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air.
% 0,48 0,48 1,46 0,96 0,49 2,36
Sumber : DLH Kabupaten Jepara, 2018
5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub
urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut,
perangkat daerah yang membidangi urusan ini menjalankan Program Penataan
Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani
penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta
kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim,
dan pelayanan kartu keluarga.
Hingga tahun 2016, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan
KTP-el sebanyak 749.535 orang. Jika dipersandingkan dengan penduduk dewasa
sebagaimana data di atas, maka capaian penduduk ber KTP-el pada tahun 2017
sudah mencapai 95,12%. Kondisi ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2012
yang baru mencapai 74,79%.
Secara umum tingkat kepemilikan akte kelahiran Kabupaten Jepara tahun
2016 baru sebanyak 37,48%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun
2012 sebesar 48,61%. Rendahnya cakupan akte kelahiran bagi penduduk ini
disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat
untuk memiliki akte kelahiran terutama usia dewasa; (2) Mengurus akte kelahiran
hanya untuk kebutuhan medesak, seperti sekolah, paspor, dan pensiun; (3)
Pengetahuan akan arti pentingny akte dan prosedur pengurusannya belum diketahui
masyarakat luas sehingga asyarakat enggan mengurus akte kelahiran.
BAB II-64
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Persentase Cakupan kepemilikan Akte Kematian pada tahun 2012 sebanyak
0,70%, meningkat menjadi 6,88% pada tahun 2017. Masih rendahnya kepemilikan
akte kematian ini karena ketidaktahuan masyarakat akan manfaat akte kematian.
Salah satunya diakibatkan belum adanya keterkaitan akte kematian dengan
dokumen yang lain sehingga masyarakat masyarakat kurang antusias mengurus
dokumen akte kematian. Manfaat Dokumen Akta Kematian bagi penduduk
diantaranya: (1) penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri)
diperlukan sebagai syarat menikah lagi; (2) persyaratan pengurusan pembagian
waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri atau suami maupun anak; (3)
Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya; (4) memenuhi persyaratan
untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi, Perbankan,
Pensiun; dan (5) sebagai menunjang dan mendukung validasi dan akurasi data
kependudukan dan untuk kebutuhan lainya sebagai pengganti surat keterangan
kematian dari Desa / Lurah.
Tabel 2. 28 Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Persentase Cakupan
Kepemilikan Akta
Kelahiran
% 48,61 50,45 56,14 57,62 59,12 37,48
2. Persentase Cakupan
Kepemilikan Kartu
Identitas Anak (KIA)
% Tad tad tad tad 0 9,97
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Jepara, 2018
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kewenangan pemerintah Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi a) Kerja Sama
Desa yaitu Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
b) Administrasi Pemerintahan Desa yaitu Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan c) Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yaitu 1)
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan
Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan
masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam
BAB II-65
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Daerah kabupaten/ kota dan 2) Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan
lembaga adat tingkat Desa.
Lebih lanjut, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa menyebutkan bahwa Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mewujudkan kemandirian dan
keswadayaan masyarakat dan desa yang terlihat dari meningkatnya kapasitas dan
kualitas masyarakat dan desa dalam tata kelola pembangunan di desa,
meningkatnya kualitas sumberdaya manusia juga diimbangi dengan meningkatnya
kapasitas dan kualitas kelembagaan-kelembagaan kemasyarakatan di tingkat desa.
Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan, maka
keswadayaan pembangunan di desa diharapkan semakin meningkat.
PKK aktif di Kabupaten Jepara secara persentase cukup tinggi. Kondisi ini
dibuktikan dari capaian dari tahun 2012 hingga 2016 yang sebesar 100%, akan
tetapi nilai ini menurun menjadi 85% pada tahun 2017.
Posyandu aktif di Kabupaten Jepara secara persentase cukup tinggi. Kondisi
ini dibuktikan dari capaian dari tahun 2012 hingga 2016 yang sebesar 100%, akan
tetapi nilai ini menurun menjadi 85% pada tahun 2017.
Gambaran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten
Jepara selama kurun waktu tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. 29 Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. PKK Aktif % 100 100 100 100 100 85
2. Posyandu Aktif % 100 100 100 100 100 80
Sumber: Dinsospermades Kabupaten Jepara, 2018
BAB II-66
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang
diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE
pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi
peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta
pembinaan keluarga sejahtera.
Kinerja pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dapat dilihat dari capaian indikator Total Fertility Rate (TFR). TFR adalah
jumlah anak yang mampu dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya per
1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan yang
meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut
umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran (BKKBN, 2010). TFR di
Kabupaten Jepara sejak tahun 2012-2017 secara rata-rata berada pada angka 2,3
yang artinya kemampuan perempuan Jepara selama masa reproduksi memiliki anak
2 sampai 3 anak. Kondisi ini sudah cukup ideal mengingat program dari pemerintah
pusat yang menganjurkan untuk hanya memiliki dua anak.
Salah satu faktor yang mempengaruhi TFR adalah keikutsertaan masyarakat
dalam ber-KB. Cakupan peserta KB aktif terjadi fluktuasi dan cenderung menurun,
yaitu tahun 2012 sebesar 80,63% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 63,07%.
Perkembangan unmetneed KB di Kabupaten Jepara pada tahun 2017 naik mencapai
26,62% dibandingkan tahun 2016 sebesar 10,89%. Hal ini dipengaruhi oleh
kurangnya promosi dan penyuluhan program KB, alasan budaya, jangkaun
pelayanan faskes, dan kurangnya SDM PLKB. Kondisi angka Drop Out KB terjadi
fluktuasi dan cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2017 mencapai sebesar
23.91% dibandingkan tahun 2012 sebesar 19,70%.
Permasalahan lain yang dialami terkait dengan KB adalah tingginya angka
kelahiran remaja di Kabupaten Jepara, yaitu Angka kelahiran remaja (perempuan
usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun) pada tahun 2017
mencapai sebesar 26,2%. Kehamilan pada usia muda memiliki resiko terjadinya
eklamsia dan anemia bagi ibu hamil yang dapat memicu terjadinya kematian ibu
pada saat proses melahirkan. Perkembangan kinerja urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
BAB II-67
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 30 Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. TFR (Total Fertility
Rate)
Nilai 2,3 2,3 2,3 2,3 2,36 2,3
2. Cakupan peserta KB
aktif
% 80,63 80,39 80,71 78,52 72,82 63,07
3. Angka kelahiran
remaja (perempuan
usia 15-19 tahun per
1.000 perempuan
usia 15-19 tahun)
per
1.000
0,00 0,00 0,00 33,21 33,21 26,2
4. Angka Dropout KB % 19,70 18,20 7,02 14,34 24,91 23,91
5. persentase
ketersediaan alokon
% 193 100 100 100 100 100
6. Cakupan penyediaan
informasi data mikro
keluarga disetiap
desa atau kelurahan
% 100 100 100 100 100 100
7. Rasio pembantu
pembina keluarga
berencana (PPKBD)
rasio
per
desa
1,05 1,05 1,05 1,05 1,07 1,07
8. Cakupan pasangan
usia subur yang
ingin ber KB tidak
terpenuhi (Unmetneed)
% 10,1 10,28 9,21 8,58 10,89 26,62
Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Jepara, 2018
8. Perhubungan
Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan
mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam
mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam
pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara
langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik
secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat
terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik
Bruto (PDB), dampak pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkannya terhadap
pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui
kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya
ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal
BAB II-68
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur
transportasi yang handal dan memadai.
Kondisi pembangunan perhubungan Kabupaten Jepara tahun 2012-2017
relatif sudah cukup baik, hal ini terlihat pada persentase sarana dan prasarana
perhubungan dalam kondisi baik yang sudah mencapai 98% pada tahun 2017. Untuk
tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan
Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota meskipun belum
mencapai kondisi maksimal dimana pada tahun 2016 tercatat hanya 72%.
Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik dari 2012-2017
menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2012 mencapai 71% meningkat menjadi 75%.
Untuk melihat perkembangan kondisi sarana dan fasilitas perhubungan dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2. 31 Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Persentase ketersediaan
Rambu laut
% 22 27 32 37 41 49
2. Persentase ketersediaan
rambu rambu lalu lintas
% 25 29 34 38 40 42
3. Persentase ketersediaan
fasilitas perlengkapan
jalan (rambu, marka dan
guardrill) dan penerangan
jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota
% 41 48 57 63 72 77
4. Persentase ketersediaan
angkutan darat
% 0,081 0,0829 00608 0,0591 0,0618 4,48
5. Persentase sarana dan
prasarana perhubungan
dalam kondisi baik
% 98 98 98 98 98 98
6. Persentase fasilitas
perlengkapan jalan dalam
kondisi baik
% 71 71 79 86 86 75
Sumber: Dishub Kabupaten Jepara, 2018
9. Komunikasi dan Informatika
Kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika menurut Undang-Undang
Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan Informasi dan komunikasi publik, serta
sub urusan Aplikasi Informatika. Rincian kewenangan untuk sub urusan informasi
dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
BAB II-69
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub
urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan
pemerintahan yang baik (good govermance). Dengan keterbukaan Informasi
tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi
khususnya yang bersifat terbuka (public). Jaminan akan keterbukaan informasi
semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa semua orang
mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak
dikecualikan. Untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut maka pemerintah pusat
sampai kabupaten/kota diharapkan dapat membentuk Komisi Informasi. Sedangkan
untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut maka di setiap OPD ditugaskan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelayanan informasi publik di
Kabupaten Jepara telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan data
yang ada dari tahun 2012-2017, permohonan informasi publik yang diterima,
semuanya ditindaklanjuti dengan baik atau 100%.
Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat
seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang
ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan
teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah
sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi
antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kabupaten Jepara telah memiliki
website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan
pelayanan informasi dari PD kepada masyarakat, semua PD di Kabupaten Jepara
telah memiliki website. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website,
tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating
informasi, pada tahun 2017 Perangkat Daerah aktif melakukan updating informasi
baru mencapai 50%. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang
memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.
BAB II-70
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Perkembangan kinerja Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 2. 32 Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Persentase updating website
PD
% tad tad 25 34 44 50
2. persentase permohonan KIP
yang ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100 100
Sumber: Diskominfo Kabupaten Jepara, 2018
10. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
Perkembangan kinerja pembangunan urusan koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dapat ditunjukkan melalui indikator Persentase Koperasi Sehat,
Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran, Persentase Koperasi
yang memiliki diversifikasi usaha, Persentase UKM yang berdaya saing, Persentase
OVOP yang berkembang, Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri,
Persentase Koperasi yang Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) dan
Persentase koperasi aktif.
Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan koperasi
adalah meningkatkan kesadaran koperasi untuk selalu melaksanakan Rapat Anggota
Tahunan (RAT). Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT menunjukkan kondisi yang
fluktuatif namun trennya masih menunjukkan peningkatan. Tahun 2015 dari total
koperasi yang ada yaitu 740 unit, baru 221 unit atau 29,86% yang melaksanakan
RAT. Kendala lain yang dihadapi adalah belum seluruh koperasi sehat. Persentase
koperasi sehat di Kabupaten Jepara baru mencapai 85,88% pada tahun 2017 atau
turun 0,75% dari tahun sebelumnya. Begitu juga halnya dengan persentase koperasi
yang memiliki diversifikasi usaha pada tahun 2017 turun 8,85% dari tahun 2016.
Sedangkan persentase koperasi aktif naik 2,86% dan persentase Koperasi yang
Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) juga naik 34,08% dari tahun 2016
ke tahun 2017.
Sementara persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran pada
tahun 2017 tetap sama 0,05% dengan tahun 2016. Persentase UKM yang berdaya
saing naik 0,44% pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya. Persentase OVOP yang
BAB II-71
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
berkembang turun 0,34% dan Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri
turun 0,56%.
Tabel 2. 33 Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di
Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Persentase Koperasi Sehat 85,61 81,19 79,29 82,02 86,63 85,88
2 Persentase UMKM yang mandiri
pembiayaan dan pemasaran tad tad tad tad 0,05 0,05
3 Persentase Koperasi yang
memiliki diversifikasi usaha tad tad tad tad 82,9 74,05
4 Persentase UKM yang berdaya saing
tad tad tad tad 0,73 1,17
5 Persentase OVOP yang
berkembang tad tad tad tad 1,15 0,81
6 Persentase UMKM yang
berkembang ke arah mandiri tad tad tad tad 0,70 0,14
7
Persentase Koperasi yang Telah
Mendapatkan Nomor Induk
Koperasi (NIK)
tad tad tad tad 49,3 83,38
8 Persentase koperasi aktif 82,37 82,71 81,61 94,67 82,95 85,81
Sumber: DiskopUKMNakertrans Kabupaten Jepara, 2018
Jumlah koperasi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, kecuali
pada tahun 2016 menurun menjadi 732 dan tahun 2017 kembali naik menjadi 740
unit. Perkembangan koperasi dari tahun 2012-2017 semakin membaik, hal ini
terlihat dari semakin berkurangnya jumlah koperasi tidak aktif dan bertambahnya
jumlah koperasi aktif di tahun 2017. Jumlah koperasi tidak aktif di tahun 2017 turun
21 unit dan koperasi aktif naik 29 unit koperasi. Penurunan jumlah koperasi tidak
aktif di tahun 2017 sebanding dengan penurunan jumlah koperasi yang melakukan
RAT di tahun 2017 juga.
Salah satu jenis koperasi yang jumlahnya banyak di Kabupaten Jepara adalah
Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP adalah lembaga keuangan yang berbentuk
koperasi yang kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman
kepada para anggotanya yang memerlukan dengan bunga yang serendah-
rendahnya. Jumlah KSP sejak tahun 2012 berkembang dari 607 unit menjadi 425
unit pada tahun 2017. Penurunan ini dikarenakan banyaknya koperasi yang
melakukan perubahan anggaran dasar dari KSP/USP menjadi KSPPS (Koperasi
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah).
BAB II-72
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 34 Jumlah Koperasi Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Koperasi Unit 709 723 734 751 732 740
2 Jmlh Kop. Tidak aktif Unit 125 125 135 40 126 105
3 Jmlh Kop. Aktif Unit 584 598 599 711 606 635
4 Jmlh KSP/USP Unit 607 587 582 616 634 425
5 Jmlh Kop Yang RAT Unit 167 195 195 250 275 221
Sumber: Diskop UKMNakertrans Kabupaten Jepara, 2018
Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap
usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil
dan menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan
secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim
yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan
pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan,
peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi,pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan
lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
Jumlah UMKM di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Jika pada tahun 2012 jumlah UMKM hanya sebesar 46.275 unit, tumbuh
menjadi 78.112 unit pada tahun 2017 dengan 280 UMKM yang memiliki perijinan/
sertifikasi, meningkat 158 unit UMKM atau 129% dari 0,18% tahun 2016. Sementara
usaha mikro yang menjadi usaha kecil pada tahun 2017 meningkat 0,18% menjadi
0,92% dari 0,72% di tahun 2016.
Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor
UMKM di Kabupaten Jepara adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat
banyak tersebut, baru sebagian kecil yang mampu terjangkau untuk diberi
pembinaan oleh pemerintah. Jumlah kelompok UMKM yang dibina setiap tahun
bervariasi jumlahnya. Paling banyak adalah tahun 2016, dimana kelompok yang
dibina mencapai 535 unit. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan karena
hanya 345 UMKM yang dibina.
BAB II-73
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah
kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam
pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup
penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data
yang ada menunjukkan sampai tahun 2017 baru 0,019% pelaku UMKM atau
sebanyak 18 pelaku yang mendapatkan kesempatan mengikuti pameran. Capaian
tersebut lebih tinggi dari tahun 2016 yakni sebesar 0,005% atau sebanyak 4 pelaku
UMKM yang mengikuti pameran.
Tabel 2. 35 Jumlah UMKM, Persentase UMKM yang Mengikuti Pameran,
Cakupan Bina Kelompok UMKM, Jumlah UMKM Bersertifikat dan Persentase
Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1
Jumlah Usaha
Mikro Kecil dan
Menengah
unit 46.275 46.971 47.721 75.204 75.989 78.112
2
Persentase UMKM
yang telah
mengikuti
Pameran
% 0,01 0,015 0,023 0,034 0,005 0,019
unit 5 7 11 26 4 18
3 Cakupan bina
kelompok UMKM unit 145 100 100 245 535 345
4
Jumlah UMKM
yang memiliki
perijinan/sertifikasi
Unit/
tahun 59 111 135 131 122 280
5
Persentase usaha
mikro menjadi
usaha kecil
% tad tad tad tad 0,70 0,92
Sumber: Diskop UKM Nakertrans Kabupaten Jepara, 2018
11. Penanaman Modal
Beragam produk ungguan daerah Kabupaten Jepara yang dapat menjadi
daya tarik penanaman modal antara adalah pengembangan usaha industri
pengolahan (kayu, ukir, meubel dan kerajinan) pengolahan hasil perikanan,
konveksi dan pengolahan makanan serta pertanian dan pekebunan). Arahan
pengembangan penanaman modal di Kabupaten Jepara mengacu pada Pergub
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Pergub Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Pengembangan Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–
2025, menjadi bagian dari pengembangan penanaman modal di Kawasan
Wanarakuti (meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati)
BAB II-74
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
dengan prioritas pengembangan industri (pengolahan kayu dan meubel), perikanan
dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Basis perkonomian daerah yang potensial
dikembangkan meliputi beragam usaha industri; pengolahan hasil pertanian dan
perkebunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa
perbankan/keuangan lainnya.
Penanaman modal di Kabupaten Jepara diarahkan agar dapat
mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) dengan memanfaatkan potensi
sumberdaya manusia dan keterampilan masyarakat dalam usaha industri perkayuan,
perikanan, pertanian-perkebunan dan promosi penanaman modal di Kabupaten
Jepara terkait erat dengan peningkatan pelayanan perizinan, menciptakan iklim
penanaman modal yang baik dan ketertiban dalam masyarakat, termasuk tertib
hukum.
Faktor penting yang mempengaruhi peningkatan investasi dalam
menanamkan modal di Kabupaten Jepara antara lain faktor pendidikan dan
keterampilan tenaga kerja, faktor stabilitas politik dan kepastian berusaha,
kebijakan pemerintah dan kemudahan perizinan. Kemudahan dalam perizinan
merupakan salah satu indikator yang seringkali dilihat oleh investor sebelum
menanamkan modalnya di suatu daerah.
Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui
indikator nilai realisasi investasi dan persentase pengaduan pelayanan perijinan dan
investasi yang ditindaklanjuti/ ditangani. Nilai realisasi investasi selama kurun waktu
lima tahun terakhir cenderung fluktuatif namun dari tahun 2015 cenderung
meningkat sampai dengan tahun 2017. Dari realisasi capaian kinerja tahun 2017
menunjukkan bahwa terdapat kenaikan realisasi investasi dari tahun 2016 sebesar
Rp.1,432 Milyar atau mengalami kenaikan sebesar 4,9%.
Tabel 2. 36 Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Jepara
Tahun 2013-2017
No Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Nilai realisasi investasi Milyar
Rp/Th 230 275 1233 823 1365 2797
2
Persentase pengaduan
pelayanan perijinan dan
investasi yang
ditindaklanjuti/
ditangani.
% 100 100 100 100 100 100
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Jepara, 2018
BAB II-75
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Peningkatan investasi di Jepara pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya
sebanding dengan peningkatan investasi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
Investasi Jepara pada tahun 2017 menyumbang 3,57% terhadap realisasi investasi
Provinsi Jawa Tengah dan 0,22% pada investasi nasional. Adapun capaian realisasi
investasi Jepara, Provinsi dan Nasional pada tahun 2016 dan 2017 dapat terlihat
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2. 37 Perbandingan Nilai Realisasi Investasi Nasional, Prov. Jateng
dan Jepara Tahun 2016 dan 2017
Indikator Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017
Nasional Prov.
Jateng Jepara Nasional
Prov.
Jateng Jepara
Nilai Realisasi
Investasi 612,8 38,18 1,37 692,8 51,54 2,8
Sumber: DPMPTSP Prov. Jateng dan Kab. Jepara, 2018
Kenaikan realisasi investasi di Jepara pada tahun 2017 didukung dengan
peningkatan yang sangat signifikan dari Penanaman Modal Asing (PMA) disektor
industri kulit, barang dari kulit dan sepatu dengan kenaikan sebesar Rp.1,738 Milyar
atau 245,8% dari tahun 2016. Kenaikan selanjutnya adalah dari sektor industri
kertas, barang dari kertas dan percetakan, sektor jasa lainnya dan sektor industri
lainnya. Sementara penurunan nilai realisasi investasi terjadi di sektor industri
tekstil, industri kayu, industri karet, perdagangan reparasi dan barang dari karet dan
plastik.
Tabel 2. 38 Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Tahun 2016
dan 2017 di Kabupaten Jepara
No. Sektor
Jumlah
Proyek Investasi PMA
2016 2017 2016 (Rp.) 2017 (Rp.)
1
Industri Karet,
Barang dari karet
dan Plastik
1 - 10.683.900.000 -
2 Industri kayu 5 2 83.224.800.000 23.907.150.000
3 Industri Kulit, Barang dari kulit
dan Sepatu
3 3 706.904.550.000 2.444.789.250.000
4 Industri Tekstil 3 - 189.000.000.000 -
5 Perdagangan dan
reparasi 2 2 32.400.000.000 13.500.000.000
6
Industri Kertas,
Barang dari kertas
dan Percetakan
- 1 - 21.195.000.000
7 Industri Lainnya 13 11 165.743.550.000 165.985.200.000
BAB II-76
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No. Sektor
Jumlah
Proyek Investasi PMA
2016 2017 2016 (Rp.) 2017 (Rp.)
8 Jasa Lainnya - 1 - 16.200.000.000
JUMLAH 27 20 1.187.956.800.000 2.685.576.600.000
Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2018
Di sisi lain, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2017 secara
keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp. 66 Milyar atau 37,29% meski
terdapat kenaikan di sektor industri kayu, industri lainnya dan perumahan dan
kawasan industri dan perkantoran, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. 39 Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun
2016 dan 2017 di Kabupaten Jepara
No. Sektor
Investasi PMDN
2016 2017
Jumlah
Proyek Nilai (Rp)
Jumlah
Proyek Nilai (Rp)
1 Peternakan 3 4.550.000.000 1 1.000.000.000
2 Industri Kayu 18 23.768.496.446 15 45.585.442.950
3 Industri Lainnya 9 8.900.000.000 6 16.540.600.000
4 Konstruksi 17 22.010.000.000 3 1.800.000.000
5 Perdagangan dan
Reparasi 31 29.371.668.212 30 26.475.800.000
6 Hotel dan Restoran 4 21.600.000.000 1 510.000.000
7 Perumahan Kawasan
Industri & Perkantoran - - 4 3.260.000.000
8 Jasa Lainnya 11 54.316.565.547 11 16.248.707.922
9 Transportasi 8 13.100.000.000 - -
Jumlah 101 177.616.730.205 71 111.420.550.872
Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2018
Jumlah proyek investasi di Kabupaten Jepara pada tahun 2013 – 2017
cenderung menurun. Pada tahun 2013, sebanyak 152 proyek dan semakin menurun
di tahun 2017 yaitu menjadi hanya sebanyak 90 proyek, yang terdiri dari 71 proyek
PMDN dan 19 proyek PMA.
BAB II-77
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 40 Jumlah Proyek PMDN dan PMA di Kabupaten Jepara
Tahun 2013-2017
No. Tahun
PMDN PMA
Jumlah
Pertumbuhan
Proyek PMDN dan
PMA (%) Jumlah
Proyek
Jumlah
Proyek
1 2013 144 8 152 -20,83
2 2014 94 16 110 -27,63
3 2015 107 21 128 16,36
4 2016 101 27 128 0,00
5 2017 71 19 90 -29,69
Sumber : DPMPTSP Kab. Jepara, 2018
Realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Jepara selama kurun waktu
lima tahun terakhir mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2017 dan 2014,
yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.1.431.420.320.826,- dan tahun 2014 sebesar
Rp.957.600.999.600,- meskipun jumlah proyek pada kedua tahun tersebut menurun
dari tahun sebelumnya. Nilai investasi tertinggi pada tahun 2017 masih berasal dari
PMA sebesar Rp.2.685.576.000.000,-. Rincian jumlah proyek, nilai investasi dan
pertumbuhan nilai investasi tahun 2013-2017 dapat terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. 41 Jumlah Proyek, Nilai Investasi dan Pertumbuhan Nilai Investasi
di Kabupaten Jepara Tahun 2013-2017
No. Tahun Jumlah
Proyek
Nilai Investasi (Rp) Pertumbuhan
Nilai
Investasi
PMDN dan PMA (%)
PMDN PMA Jumlah
1 2013 152 147.671.554.387 127.835.550.000 275.507.104.387 19,73
2 2014 110 130.725.103.987 1.102.383.000.000 1.233.108.103.987 347,58
3 2015 128 105.407.162.214 717.367.050.000 822.774.212.214 (33,28)
4 2016 128 177.616.730.046 1.187.959.500.000 1.365.576.230.046 65,97
5 2017 90 111.420.550.872 2.685.576.000.000 2.796.996.550.872 104,82
Sumber : DPMPTSP Kab. Jepara, 2018
Jumlah tenaga kerja yang terserap pada PMA dan PMDN pada tahun 2013
sebanyak 523 orang dan pada tahun 2017 meningkat signifikan menjadi sebanyak
21.930 orang meskipun jumlah proyek cenderung turun dari 152 proyek di tahun
2013 menjadi 90 proyek di tahun 2017. Berikut jumlah proyek, jumlah tenaga kerja
PMDN dan PMA baik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA)
serta pertumbuhan tenaga kerja tahun 2013-2017:
BAB II-78
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 42 Jumlah Proyek, Jumlah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Tenaga
Kerja di Kabupaten Jepara Tahun 2013-2017
No Tahun Jumlah
Proyek
Tenaga Kerja Jumlah
Tenaga
Kerja
Pertumbuhan Naker PMDN
dan PMA (%) PMDN
PMA
TKI TKA Total
1 2013 152 - 511 12 523 523 (3,86)
2 2014 110 5.742 3.552 5 3.557 9.299 1.678,01
3 2015 128 2.261 7.025 19 7.044 9.305 0,06
4 2016 128 1.126 20.578 14 20.592 21.718 133,40
5 2017 90 1.602 20.291 37 20.328 21.930 0,98
Sumber : DPMPTSP Kab. Jepara, 2018
Penyelesaian rata-rata perizinan di Kabupaten Jepara hingga tahun 2016
selama 3 hari kerja dengan persyaratan yang mudah dan pelayanan yang semakin
meningkat. Perizinan tersebut dihitung semenjak pengajuan dengan syarat lengkap
dan dapat diterima keabsahannya. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Jepara
hanya melayani 23 jenis izin (izin penggunaan bangunan dan izin gangguan (HO)
sudah dicabut dengan adanya Permendagri nomor 19 tahun 2017 tentang
Pencabutan Permendagri nomor 27 Tahun 2009 dan adanya Surat Edaran nomor
500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Permendagri nomor 19 Tahun 2017) dengan
1.532 izin yang diterbitkan. Rincian realisasi investasi dan perijinan dari tahun 2013
sampai dengan tahun 2017 dapat terlihat dari tabel berikut:
Tabel 2. 43 Ijin Usaha Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Kinerja
Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Nilai realisasi
investasi
Milyar
Rp
(PMDN)
155
147,67
130,73
105,41
177,62
111,42
Milyar
Rp
(PMA)
75
127,84
1.102,38
717,37
1.187,96
2.685,58
2
Jumlah investor
beskala
nasional
(PMDN/PMA)
Usaha 184 144 94 107 101 71
(PMDN)
Usaha 8 8 16 21 27 19
(PMA)
3
Jumlah
penyerapan tenaga kerja
Orang
(PMDN) tad tad 5.742 2.261 1.126 1.602
Orang 544 523 3.577 7.044 20.592 20.328
(PMA)
4 Jenis Izin
yang Dilayani Izin 26 26 26 24 25 23
BAB II-79
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator
Kinerja Satuan
Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
5 Izin yang
Diterbitkan Izin 2.242 2.047 2.711 2.003 1.896 1.532
Sumber: DPMPTSP Kab. Jepara, 2018
12. Kepemudaan dan Olah Raga
Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam
mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen
perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki
peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh,
menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan
dan kesatuan.
Tabel 2. 44 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1
Cakupan pemuda yang
memperoleh pelatihan kewirausahaan
tad tad tad tad 0,1 0,13
2 Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional
tad tad tad tad 6 6
3 Persentase cabang olahraga yang berprestasi
tad tad tad tad 35 40
Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara, 2018
13. Statistik
Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Statistik sebagaimana
disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah
Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Kinerja
pembangunan Urusan Statistik di Kabupaten Jepara ditunjukkan dengan 2 indikator
yaitu persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral dan persentase
ketersediaan dokumen statistik daerah.
Tersusunnya dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa upaya
pemenuhan data statistik di Kabupaten Jepara cukup optimal. Meski demikian, masih
ada permasalahan yang dihadapi yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang
memiliki keahlian khusus untuk menyajikan data statistik. Sehingga Pemerintah
BAB II-80
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Kabupaten Jepara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Jepara dalam rangka penyusunan dokumen statistik tersebut.
Tabel 2. 45 Indikator Urusan Statistik Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Persentase ketersediaan
dokumen statistik sektoral tad tad tad tad 100 100
2 Persentase ketersediaan
dokumen statistik daerah tad tad tad tad 100 100
Sumber: Diskominfo Kab. Jepara, 2018
14. Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana
kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kabupaten Jepara adalah a)
penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan
b) penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Dalam
pelaksanaannya di Kabupaten Jepara, Urusan Persandian dikelola oleh Sekretariat
Daerah Kabupaten Jepara, dimana permasalahannya dihadapkan pada kurangnya
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang persandian dan belum optimalnya
pelatihan SDM dan pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
bidang persandian. Di sisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum
mendapatkan perhatian dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 belum dilaksanakan dengan optimal.
Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada
urusan persandian adalah persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada
Kepala Daerah. Informasi atau berita pada tahun 2017 dengan klasifikasi biasa yang
disampaikan lewat email sebanyak 1900 berita dan berita dengan klasifikasi bersandi
sebanyak 25 berita sudah semuanya diserahkan atau disampaikan kepada Kepala
Daerah.
Tabel 2. 46 Indikator Urusan Persandian di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1
Persentase informasi
terenkripsi yang diserahkan
kepada Kepala Daerah
tad tad tad tad 100 100
Sumber: Diskominfo Kab. Jepara, 2018.
BAB II-81
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
15. Kebudayaan
Kegiatan kesenian dan kebudayaan Kabupaten Jepara sangat erat kaitannya
sebagai pendorong daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Jepara. Terdapat
beberapa festival kebudayaan yang menjadi andalan dan telah rutin diadakan, yaitu
Obor-Obor Tegal Sambi (Perang Obor), Pesta Lomban Jepara dan Festival Baratan
Jepara. Hal ini menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Jepara.
Di kabupaten Jepara terdapat berbagai jenis kesenian, yaitu: Tari Kridhajati,
Tari Tenun Troso, Tari Tayub, Tari Emprak, Samroh, Gambus, Angguk, Dagelan,
Kentrung, Ludruk, Ketropak dan Keroncong Prasah. Jenis kesenian tradisional
Samroh, Gambus, dan Angguk, semuanya bernafaskan Islam. Melalui beberapa
kesenian tradisional ini, pemerintah menggunakannya untuk menyampaikan pesan
kepada masyarakat mengenai pesan-pesan pembangunan.
Dari sejumlah kesenian di atas diwadahi oleh sejumlah kelompok seni dan
budaya. Jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2016
menjadi 355 kelompok. Jepara memiliki 7 benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang meliputi Museum, Makam Masjid Mantingan, Benteng VOC, Benteng Portugis,
Candi Angin, Pendopo Kabupaten dan Makam Ibu RA. Kartini Citrosuman. 5 festival
seni dan budaya yang diselenggarakan pada tahun 2017 meliputi festival reog,
festival rakyat, festival seni unggulan, festival lawak daerah dan festival Kartini/
Gebray Kartini. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah yang digunakan
dalam rangka pengembangan kebudayaan dan kesenian Jepara terdiri atas
kendaraan pick up Disparbud, alat-alat kesenian, kostum kesenian, tenaga ahli seni,
gedung kesenian, tim official dan fasilitasi anggaran. Jumlah gedung kesenian yang
tersedia di Kabupaten Jepara hanya berjumlah 1 unit akan tetapi terdapat beberapa
sanggar tari milik masyarakat yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan
penyebarluasan kebudayaan tersebut.
Tabel 2. 47 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya,
Penyelenggaraan Festival, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, Grup
dan Gedung Kesenian dan Dokumenter tentang Jepara di Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No
Indikator Satuan
Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.
Jumlah Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Situs/
7 7 7 7 7 7 Benda
BAB II-82
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No
Indikator Satuan
Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2. Jumlah Penyelenggaraan
festival seni dan budaya kali 3 3 3 4 3 5
3. Jumlah Sarana
penyelenggaraan seni dan budaya
Unit 7 7 7 7 7 7
4. Jumlah grup kesenian Unit 188 264 215 272 355 tad
5. Jumlah gedung kesenian Unit 1 1 1 1 1 1
6. Jumlah dokumenter
tentang Jepara Dok 2 2 5 7 2 4
Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara, 2018
Perkembangan indikator urusan kebudayaan Kabupaten Jepara dapat terlihat
dari cakupan gelaran seni, Persentase gedung kesenian yang memenuhi standar,
Cakupan Organisasi Seni, Misi Kesenian dan Persentase Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang dilestarikan. Cakupan gelaran seni meliputi:
1. Kegiatan partisipatif keluar daerah seperti parade budaya Jateng, duta seni
TMII, dukungan event keluar daerah dan lain sebagainya
2. Penyelenggaraan pentas dan festival seni di dalam Kabupaten
3. Fasilitasi kesenian daerah misal di tingkat Kecamatan dan desa.
Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di
Kabupaten Jepara tahun 2016 dan 2017 baru 38,89% karena hanya Museum Kartini
yang dilestarikan.
Tabel 2. 48 Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Cakupan gelaran seni tad tad tad tad 100 100
2 Persentase gedung kesenian
yang memenuhi standar
tad tad tad tad 100 100
3 Cakupan Organisasi Seni tad tad tad tad 66,6 51,58
4 Misi Kesenian tad tad tad tad 100 100
5 Persentase Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan
tad tad tad tad 38,89 38,89
Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara, 2018
BAB II-83
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
16. Perpustakaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah meliputi :
a) Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup :
- Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
b) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan lingkup :
- Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah
pemustaka terus menurun dari 47% pada tahun 2013 menjadi 46% pada tahun
2017, meski angka pada 2017 sudah ada peningkatan 3 % dari tahun sebelumnya.
Sedangkan peran serta dunia usaha/swasta yang berpartisipasi dalam peningkatan
budaya gemar membaca masyarakat meningkat dari sejumlah 2 perusahaan di
tahun 2013 menjadi 15 perusahaan pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan
bahwa animo masyarakat akan pemenuhan informasi semakin meningkat. Kondisi ini
diharapkan dapat terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Namun, tentu saja
harus diimbangi dengan pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana bagi pengelola
perpustakaan dan pengunjung perpustakaan.
Jumlah perpustakaan kecamatan selama 5 tahun terakhir menunjukkan
adanya trend yang stagnan. Hanya ada trend peningkatan pada lokasi sasaran
perpustakaan keliling, terdapat penambahan 2 lokasi dan jumlah perpustakaan
sekolah bertambah 5 unit di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Peningkatan
perpustakaan sekolah tersebut merupakan hasil dari kegiatan pemberian bantuan
buku dan rak buku perpustakaan bagi sekolah swasta di tahun 2017. Sementara
jumlah perpustakaan daerah, keliling, kecamatan, desa dan masyarakat masih tetap
sama seperti tahun 2016. Stagnannya jumlah perpustakaan ini dapat disebabkan
oleh beberapa faktor, diantaranya adalah belum adanya tenaga pengelola khusus di
perpustakaan dan belum tersedianya gedung perpustakaan tersendiri.
Sementara itu Persentase pustakawan yang bersertifikasi menunjukkan
adanya penurunan 1% tiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Penurunan ini
disebabkan oleh pustakawan yang bersertifikasi memasuki masa purnatugas. Dalam
BAB II-84
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
pengelolaan perpustakaan juga dibutuhkan tenaga yang terampil dan ahli di
bidangnya. Dari tahun 2013-2017, jumlah pustakawan yang tergolong tenaga
terampil masih tetap hanya 3 orang dan tenaga ahli hanya 1 orang. Tentunya jumlah
ini sangatlah kurang.
Perkembangan capaian kinerja indikator urusan perpustakaan selama lima
tahun terakhir dapat terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. 49 Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1
Rasio jumlah bahan bacaan
masyarakat dengan pertumbuhan
jumlah pemustaka
46 47 47 48 43 46
2
Jumlah dunia
usaha/swasta/komunitas yang
berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca
masyarakat
1 2 3 3 9 15
3 Jumlah Perpustakaan:
· Daerah 1 1 1 1 1 1
· Keliling 5 5 5 5 6 6
· Lokasi sasaran keliling 100 110 120 123 130 132
· Kecamatan 16 8 8 8 8 8
· Desa 48 48 48 48 58 58
· Masyarakat 12 15 16 18 18 18
· Sekolah 220 225 230 235 240 245
4 Persentase pustakawan yang bersertifikasi
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
5 Jumlah pustakawan berdasarkan
tingkatan 4 4 4 4 4 4
· Terampil 3 3 3 3 3 3
· Ahli 1 1 1 1 1 1
Sumber: Diskarpus Kabupaten Jepara, 2018
Pengelola perpustakaan setiap tahun sudah mendapatkan pelatihan
kepustakawanan sehingga pada tahun 2017 jumlah pengelola perpustakaan yang
telah mendapatkan pelatihan kepustakawanan menjadi 690 orang dari 400 orang di
tahun 2012. Rasio jumlah pustakawanan dengan organisasi profesi juga semakin
naik.
Sementara itu, indikator koleksi buku di Kabupaten Jepara mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan
kebutuhan buku sudah baik. Namun, sampai saat ini belum ada cakupan naskah
kuno yang dilestarikan dan persentase koleksi buku terbaru selama tiga tahun
BAB II-85
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
terakhir terus menurun, dari 4,26% di tahun 2015 menjadi 2,5% di tahun 2017.
Sehingga jumlah kunjungan perpustakaan di tahun 2017 berkurang 3.894 orang dari
tahun sebelumnya.
Tabel 2. 50 Jumlah Pengelola Perpustakaan yang mendapatkan Pendidikan
Kepustakawanan, Rasio jumlah pustakawan dengan organisasi profesi,
Rasio tenaga pustakawan dengan tenaga teknis, Persentase koleksi terbaru,
Jumlah kunjungan perpustakaan per tahun di Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1
Jumlah pengelola
perpustakaan yang
mendapatkan
pendidikan
kepustakawanan
400 460 510 570 630 690
2
Rasio jumlah
pustakawan dengan
organisasi profesi
0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,08
3
Rasio tenaga
pustakawan dengan
tenaga teknis
7:01 7:01 7:01 7:01 7:01 6:1
4 Persentase koleksi
terbaru 1,63 5,69 3,91 4,26 2,99 2,5
5
Jumlah kunjungan
perpustakaan per
tahun
138.118 142.880 147.901 152.905 176.998 173.104
Sumber: Diskarpus Kabupaten Jepara, 2018
17. Kearsipan
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Urusan Kearsipan yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan
pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan
arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan
penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10
tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan
arsip hasil alih media. Terkait dengan perizinan, kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten adalah menerbitkan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang
disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam pemenuhan ketersediaan arsip yang cepat dan tepat, dibutuhkan
sumber daya manusia yang memiliki ilmu tentang kearsipan, peningkatan sarana
dan prasarana kearsipan, pemanfaatan depo arsip dan penyediaan ruang khusus
BAB II-86
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
untuk arsip. Capaian beberapa indikator urusan kearsipan Kabupaten Jepara dalam
mendukung pelayanan publik yang baik antara lain sebagai berikut:
Tabel 2. 51 Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1
Persentase
sarana/prasarana
kearsipan yang sesuai
standar
na na na na 100 100
2
Jumlah arsip statis yang
di akses, digunakan dan
dimanfaatkan oleh
masyarakat
12 25 20 30 35 45
3 Jumlah masyarakat
pengguna arsip statis 180 192 200 221 233 250
4
Persentase arsiparis
yang telah memperoleh
sertifikasi kompetensi
kearsipan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 4,1
5
Persentase unit kerja
dan perangkat daerah
yang telah menerapkan
manajemen arsip secara
lebih efektif (e-arsip)
21 22 36 19 17 28
6 Jumlah arsip statis yang
di selamatkan 42.000 53.727 55.048 56.260 153.470 170.000
Sumber: Diskarpus Kabupaten Jepara, 2018
Persentase sarana/ prasarana kearsipan yang sesuai standar dari tahun 2016
dan 2017 sudah 100% sesuai standar. Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan
dan dimanfaatkan oleh masyarakat tiap tahun meningkat dari tahun 2012 sebanyak
12 buku dan terus meningkat pada tahun 2017 mencapai sebanyak 45 buku. Jumlah
masyarakat pengguna arsip statis tiap tahun juga meningkat dari tahun 2012
sebanyak 180 orang dan pada tahun 2017 mencapai sebanyak 250 orang.
Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan tahun
2017 mengalami kenaikan 3,86% dari tahun sebelumnya dan Persentase perangkat
daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) juga
terjadi peningkatan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 21% dan pada tahun 2017
menjadi sebesar 28%. Jumlah arsip statis yang di selamatkan tiap tahunnya
meningkat, yaitu pada tahun 2012 sebanyak 42.000 buku dan pada tahun 2017
mencapai sebanyak 170.000 buku.
BAB II-87
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2.1.3.2. Fokus Urusan Pilihan
A. Kelautan dan Perikanan
Urusan kelautan dan perikanan sangat penting di Kabupaten Jepara, karena
sebagian wilayahnya merupakan pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga memiliki
potensi perikanan dan kelautan yang perlu dimanfaatkan dan dikelola secara lestari.
Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: (a).
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya
meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan,
dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.
Perkembangan kinerja urusan kelautan dan perikanan dari tahun ke tahun
menunjukkan peningkatan. Capaian dan rata-rata pertumbuhan/ peningkatan
beberapa indikator urusan kelautan dan perikanan secara terinci dapat terlihat dari
tabel berikut:
Tabel 2. 52 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rata-
rata Pertum-
buhan
(%) 1 Kontribusi sektor
Perikanan dalam
PDRB (ADHB)
158.900 178.424 194.653 216.304 231.865 tad 7,94
2 Persentase
kelompok usaha
kecil perikanan
tingkat lanjut ke atas
45.1 56.4 61.29 64.51 67.7 tad 8,98
3 Rata-rata Pendapatan
Pembudidaya Ikan
1.575.000 1.635.750 1.736.438 2.000.000 2.100.000 2.160.000 6,44
4 persentase
Kelompok
Pembudidaya Ikan
Yang Telah Menerapkan Cara
Budidaya Ikan
Yang Baik (CBIB)
tad tad tad tad 8,93 8,93 3,00
5 Produksi Benih
Usaha Pembenihan
Rakyat (UPR) Lele
tad tad tad tad 34.347.070 34.974.624 4,00
BAB II-88
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Sumber: Dinas Perikanan, 2018
Produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya
meningkat dalam kurun waktu tahun 2012-2017. Produksi perikanan tangkap pada
tahun 2012 sebanyak 6.992 ton meningkat menjadi 14.210 ton pada tahun 2017.
Komoditas andalan dari hasil tangkapan ikan di laut adalah ikan tongkol, ikan
kembung, dan ikan teri. Jenis alat tangkap secara umum di Kabupaten Jepara paling
banyak adalah perahu motor tempel, selanjutnya kapal motor, dan sebagian kecil
perahu tanpa motor, sedang alat tangkap yang ada adalah jaring insang, perangkap,
pukat kantong, pukat cincin, jaring angkat, pancing, dan muroami.
Tabel 2. 53 Kondisi Perikanan di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Produksi Perikanan
Tangkap Ton 6.991,60 7.032,70 7.044,00 9.142,00 10.534,90 14.210,00
2 Luas Tambak Ha 1065,5 1065,5 1065,5 1065,5 1.065,50 636,00
3 Luas Kolam Ha 14,82 14,82 14,82 14,82 12,82 13,3
4 Produksi perikanan
budidaya Ton 9.909,91 19.564,37 17.197,02 20.920,00 16.010,00 15.897,92
No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rata-
rata
Pertum-
buhan (%)
7 Produksi Benih Usaha Pembenihan
Rakyat (UPR)
Udang
tad tad tad tad 331.807.220 340.425.150 6,00
8 Produksi Rumput
Laut
tad tad tad tad 631 15.657 7,00
9 Produksi Benih BBI tad tad tad tad 316.225 350.875 8,00
10 Persentase Kelompok
Pembudidaya Ikan
Yang Memperoleh
Bantuan Sarana Produksi
tad tad tad tad 3,57 6,84 9,00
11 Jumlah Benih Untuk Restoking
tad 45,000.0 105,000.0 100,000.0 125,000.0 232.500 40,89
12 Produksi Perikanan Tangkap
6.992 7.033 7.044 9.142 10.535 8.187 11,35
13 Persentase penanganan konflik
nelayan
tad tad tad tad 100 117 12,00
14 Persentase penanganan kasus
kecelakaan laut
tad tad tad tad 100 120 13,00
15 Produksi perikanan
budidaya
9.909,91 19.564 17.197 20.920 16.010 19.899 19,50
BAB II-89
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
5
Luas Lahan
budidaya Rumput
Laut
Ha 282 282 282 335 335 287
6 Luas Tambak Garam
Ha 380 650 612 403 480,1 507,71
7 Jumlah Petambak
Garam Orang 250 567 541 437 488 517
8 Jumlah Produksi
Garam Ton 53.000 15.000 68.000 55.000 28.806
16.705,01
9
Persentase
penanganan konflik
nelayan
% 100 60 60 62.5 100.0 100.0
10
Persentase
penanganan kasus
kecelakaan laut
% 0 103.3 103.3 166.66 100.0 100.0
Sumber: Dinas Perikanan, 2018
Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2013 mencapai sebesar
Rp1.575.000 /bulan dan terus meningkat sampai tahun 2017 sebesar
RP2.160.000,00. Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya maka
Pemerintah mengembangkan usaha pembenihan rakyat dengan komoditas utama
pada ikan lele, udang dan bandeng. Sehingga Produksi Benih Usaha Pembenihan
Rakyat (UPR) Lele naik 627.554 ekor dari tahun 2016 ke tahun 2017. Sementara
Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Bandeng naik 81.994 ekor pada
tahun 2017 dari tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi pada Produksi Benih Usaha
Pembenihan Rakyat (UPR) Udang 8.617.930 ekor pada tahun 2017 dibandingkan
tahun 2016. Berikut kondisi perikanan budidaya Kabupaten Jepara di tahun 2017:
Tabel 2. 54 Kondisi Perikanan Budidaya Kabupaten Jepara Di Tahun 2017
No Uraian Jumlah
1 Luas lahan budidaya air payau (ha) 1.251,7
2 Luas lahan budidaya air tawar (ha) 31.678
3 Luas lahan budidaya air laut (ha) 1.274
4 Jumlah Pembudidaya air tawar (unit) 1.285
5 Produksi pembudidaya air tawar (ton) 807,09
6 Nilai produksi pembudidaya air tawar (Rp) 11.550.260.000
7 Jumlah usaha budidaya tambak (Ha) 1.245,20
8 Jumlah produksi tambak (ton) 15.897,92
9 Nilai produksi tambak (Rp) 278.825.740 Sumber: Dinas Perikanan, 2018
BAB II-90
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Selain ikan dan udang, di Kabupaten Jepara juga berkembang budidaya
rumput laut dengan produksi menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebanyak
631 ton pada tahun 2016 menjadi sebanyak 15.657 ton pada tahun 2017. Luas
lahan budidaya rumput laut menunjukkan peningkatan dari sebesar 282 ha pada
tahun 2013 menjadi 287 ha. Berikut kondisi potensi budidaya rumput laut di
Kabupaten Jepara tahun 2017:
Tabel 2. 55 Kondisi Potensi Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Jepara
Tahun 2017
No Uraian Jumlah
1 Luas lahan potensi (ha) 1.274
2 Luas lahan dimanfaatkan (ha) 287
3 Pembudidaya rumput laut (orang) 28
4 Jumlah unit usaha (unit) 34
5 Jumlah Produksi (ton) 15.657 Sumber: Dinas Perikanan, 2018
Perikanan tangkap di Jepara produksinya dari tahun 2013 semakin meningkat
dari 6.991,6 ton menjadi 14.210,07 ton pada tahun 2017 dengan nilai produksi di
tahun 2017 mencapai Rp10.195.148.000,00. Berikut tabel kondisi perikanan
tangkap di Kabupaten Jepara tahun 2017:
Tabel 2. 56 Kondisi Perikanan Tangkap Di Kabupaten Jepara Tahun 2017
No Uraian Jumlah
1 Luas potensi (Laut) 2.916
2 Jumlah Nelayan Laut (orang) 8.431
3 Jumlah Nelayan Perairan Umum (orang) 6.645
4 Jumlah Armada Penangkapan (Unit) 3.190
5 Produksi Perikanan Tangkap (ton) 14.210,07
6 Nilai Produksi (Rp) 10.195.148.000
7 Komoditas Tangkapan 22 jenis ikan
Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2018
Di kabupaten Jepara juga berkembang usaha garam di tambak, dengan luas
lahan menurun dari 650 ha pada tahun 2013 menjadi 507,71 ha pada tahun 2017
dari luas potensi lahan tambak garam seluas 636 ha dengan jumlah petani garam
sebanyak 517 orang. Jumlah produksi garam mencapai 36.026 kg pada tahun 2017.
Produksi tahun 2017 sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, lebih banyak turun hujan
sehingga mempengaruhi produksi garam.
BAB II-91
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
B. Pariwisata
Pariwisata menjadi salah satu unggulan daerah Kabupaten Jepara, terdapat
beragam potensi kepariwisataan, baik wisata alam, wisata bahari, wisata
sejarah/budaya dan wisata buatan lainnya. Dalam pengembangan pariwisata
Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012
tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
- 2025, maka Kabupaten Jepara termasuk pengembangan pariwisata Kawasan
Semarang–Karimunjawa, dengan obyek utama Kepulauan Karimunjawa/ Taman
Nasional Karimunjawa dan sekitarnya.
Kepulauan Karimunjawa menjadi salah satu tujuan wisata nasional dapat
dicapai dengan pesawat udara Semarang – Karimunjawa dilayani PT. Airfast (dengan
jenis Pesawat Twin Otter seminggu dua kali dan pesawat charter) dan melalui kapal
laut dari Semarang – Kepulauan Karimunjawa dan Jepara – Kepulauan Karimunjawa
dengan jumlah trip perjalanan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Obyek wisata lainnya di Kabupaten Jepara adalah : wisata cagar budaya dan
ilmu pengetahuan meliputi: (a) Benteng Portugis di Kecamatan Donorojo; (b)
Makam dan Masjid Mantingan di Kecamatan Tahunan; (c) Museum Kartini di
Kecamatan Jepara; (d) Benteng VOC di Kecamatan Jepara; (e) Pendopo Kabupaten
di Kecamatan Jepara; (f) Klenteng Hian Thian Siang Tee di Kecamatan Welahan; dan
(g). Monumen Ari-Ari Kartini di Kecamatan Mayong. Warisan budaya Kabupaten
Jepara yang telah dikenal adalah kerajinan meubel, seni ukir dan tenun menjadi
warisan budaya tak benda yang dikenal secara nasional terdapat di Kecamatan
Tahunan, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Kalinyamanatan dan Kecamatan Jepara
dan sekitarnya. Terdapat pula hutan wisata dan wisata alam di Kecamatan Keling
dan Kecamatan Donorojo, serta kawasan cagar alam Kembang (di Kecamatan
Kembang), cagar alam Gunung Celering (Kecamatan Donorojo) dan cagar alam
Keling (Kecamatan Keling).
Obyek wisata unggulan di Jepara meliputi obyek wisata pantai Kartini, pantai
Bandengan, pantai Pungkruk, Benteng Portugis dan Museum Kartini. Sementara 9
desa wisata yang dikembangkan di Jepara sesuai Peraturan Bupati nomor 050 tahun
2015 berada di desa Tempur, desa Plajan, desa Bandengan, desa Mulyoharjo, desa
Teluk awur, desa Petekeyan, desa Troso, desa Kemojan dan desa Karimunjawa.
Perkembangan pariwisata di Kabupaten Jepara dapat terlihat dari jumlah kunjungan
BAB II-92
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
wisatawan, jumlah obyek wisata dan tingkat pengeluaran wisatawan dan rata-rata
lama menginap wisatawan dari tahun 2013-2017 yang meningkat, hal tersebut
dapat terlihat dari tabel berikut:
Tabel 2. 57 Jumlah Obyek Wisata, Tingkat Pengeluaran Wisatawan dan
Rata-rata Lama Menginap Wisatawan di Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah obyek wisata
unggulan
4 4 4 4 5 5
2
Tingkat
Pengeluaran Wisatawan
- Wisman 290.000 310.000 335.000 350.000 350.000 400.000
- Wisnus 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000
3 Rata-rata lama
menginap
- Wisman 2,05 2,05 2,64 2,71 3 3
- Wisnus 2,01 2 2 2 2 2
Sumber : Disparbud Kabupaten Jepara, 2018
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dari tahun ke tahun di Kabupaten
Jepara semakin meningkat, yaitu tahun 2012 sebanyak 14.804 wisatawan
mancanegara (wisman) dan 1.252.696 wisatawan nusantara (wisnus), meningkat
pada tahun 2017 menjadi sebanyak 26.212 wisman dan 2.164.231 wisnus. Pada
tahun 2017 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jepara naik 24,85% dibanding
tahun sebelumnya. Lebih lengkap seperti terlihat pada diagram berikut :
BAB II-93
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Sumber : Disparbud Kabupaten Jepara, 2018
Gambar 2. 39 Diagram Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan
ke Jepara Tahun 2012 – 2017
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah pada tahun 2017
mencapai 38.514.234 dengan 718.148 wisatawan asing dan 37.796.086 wisatawan
nusantara. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jepara pada tahun 2017
menduduki peringkat ke empat di Jawa Tengah setelah Kota Surakarta, Kabupaten
Magelang dan Kabupaten Semarang dengan destinasi wisata paling diminati masih
pada Taman Nasional Karimunjawa. Kabupaten Jepara menyumbang 5,69% jumlah
wisatawan dari total wisatawan yang berkunjung di Jawa Tengah.
C. Pertanian
Urusan pertanian berpengaruh dalam pembangunan Kabupaten Jepara
karena merupakan sektor utama PDRB setelah sektor industri pengolahan dan sektor
perdagangan. Pertanian di Kabupaten Jepara didukung oleh lahan pertanian dengan
luas mencapai 26.964 ha.
Produksi pertanian tanaman pangan utama mengalami fluktuasi dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017, produksi mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya yaitu dari 635.263,00 ton menjadi 588.971,60 ton. Akan
tetapi, jumlah tersebut cenderung meningkat apabila dibandingkan dengan tahun
2012 yang hanya sebesar 533.073,62. Produksi pertanian tanaman hortikultura juga
mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi pada tahun 2015 sebanyak 478.763,50
ton, kemudian menurun menjadi 369.234,54 ton di tahun 2016, dan meningkat
2012 2013 2014 2015 2016 2017
WISNUS 1,252,696 1,394,985 1,485,746 1,636,874 1,733,267 2,164,231
WISMAN 14,804 14,417 20,850 21,114 21,288 26,212
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
OR
AN
G
BAB II-94
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
menjadi sebesar 459.411,00 ton pada tahun 2017. Sementara itu, hasil pertanian
tanaman perkebunan cenderung mengalami penurunan yaitu 222.344,45 ton pada
tahun 2012 menjadi 145.927,00 ton pada tahun 2017.
Produksi hasil peternakan di Kabupaten Jepara meliputi daging, telur dan
susu mengalami fluktuasi. Produksi daging menurun dari tahun 2012 sebanyak
2.874.208 kg menjadi 2.022.161 kg pada tahun 2017. Produksi telur meningkat
hingga tahun 2015 sebesar 2.878.695 kg kemudian menurun di tahun 2017 menjadi
sebesar 2.206.281. Sedangkan produksi susu cenderung mengalami peningkatan
dari 10.378 liter di tahun 2013 menjadi 33.570 liter pada tahun 2017.
Sementara itu, kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian terus
meningkat dari 13,12% menjadi 25% pada tahun 2017. Selanjutnya, kontribusi
pertanian terhadap PDRB (ADHB) juga terus meningkat dari Rp 2.383.496.000.000,-
menjadi Rp 3.195.914.000.000,-.
Tabel 2. 58 Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator
Sat
ua
n
Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Produksi
pertanian
tanaman
pangan utama
Ton 533.073,6
2
625.904,48 561.055,61 638.111,00 635.263,00 588.971,60
2 Produksi
pertanian tanaman
hortikultura
utama
Ton 344.905,0
1
290.277,40 348.613,30 478.763,50 369.234,54 459.411,00
3 Produksi
pertanian
tanaman
perkebunan
Ton 222.344,4
5
236.006,92 260.167,98 180.678,44 164.003,45 145.927,00
4 Produksi daging kg 2.874.208 2.362.098 2.348.988 1.846.449 2.041.619 2.022.161
5 Produksi telur kg 1.653.846 1.653.844 1.809.536 2.878.695 2.207.253 2.206.281
6 Produksi susu lt 13.103 10.378 10.210 10.210 14.880 33.570
7 Persentase kelompok tani
yang
berkualitas
% Pemula :
43,39
Lanjutan :
40,89
Madya :
12,77
Utama :
2,95
Pemula :
43,39
Lanjutan :
43,84
Madya :
14,20
Utama :
3,39
Pemula :
35,00
Lanjutan :
45,54
Madya :
15,62
Utama :
3,89
Pemula :
34,16
Lanjutan :
47,68
Madya :
16,96
Utama :
4,20
Pemula :
35,54
Lanjutan :
43,84
Madya :
15,89
Utama :
4,73
Pemula :
35,69
Lanjutan :
43,65
Madya :
15,74
Utama :
4,93
8 Angka
kesakitan/
morbiditas
ternak
- ternak besar
(%)
% 1,42 1,36 1,27 1,33 1,42 1,24
BAB II-95
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator
Sat
ua
n
Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
- ternak kecil (%)
% 1,74 1,72 1,52 1,87 1,36 1,00
- ternak unggas (%)
% 1,87 1,89 1,90 1,84 1,81 1,62
9 Persentase
pelaksanaan
pemasaran
hasil produksi
pertanian/perk
ebunan
% 12,8 25,6 38,4 53,8 100 100
10 Persentase
pengawasan
dan
pemeriksaan hewan di RPH
% 100 100 100 100 100 100
11 Persentase pelaku usaha
pertanian/
kelompok tani
yang sudah
menerapkan teknologi
% 13,12 14,10 15,01 16,07 17,86 25,00
12 Persentase pelaksanaan
pendampingan
pembinaan
petani
% 100 100 100 100 100 100
13 Kontribusi
Pertanian terhadap PDRB
(ADHB)*
Juta
Rp
2.383.496 2.658.335 2.809.421 3.067.987 3.195.914 tad
Sumber: DKPP Kabupaten Jepara, 2018;
Keterangan: *BPS Kabupaten Jepara, 2017; tad: data tahun 2017 belum tersedia
D. Perdagangan
Kontribusi urusan sektor perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten
Jepara cukup signifikan. Sektor perdagangan bersama dengan sektor industri
pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan 3 sektor
yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Jepara.
Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kabupaten Jepara, salah
satunya adalah karena dukungan nilai ekspor produk-produk olahan kayu dan karet.
Nilai ekspor perdagangan di Kabupaten Jepara, dari tahun 2012-2017 menunjukkan
tren yang cenderung positif. Pada tahun 2012, nilai ekspor di Kabupaten Jepara
BAB II-96
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
sebesar 118 juta US$, sempat turun pada tahun 2013 menjadi 112 juta US$,
kemudian terus naik sampai tahun 2017 menjadi sebesar 278 juta US$.
Sektor perdagangan dalam negeri dipengaruhi oleh kondisi pasar. Tahun
2017 tercatat ada 21 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten
Jepara. Namun, dari 21 pasar tersebut hanya 3 unit yang memenuhi kriteria sebagai
pasar sehat atau kurang lebih sebesar 14%. Selain penyediaan pasar, untuk
mendukung sektor perdagangan dalam negeri juga dilakukan penataan terhadap
kawasan pedagang kaki lima. Sampai dengan tahun 2017, persentase lokasi PKL
yang tertata adalah sebesar 50%.
Dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan, pemerintah
melakukan upaya dengan melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional,
modern dan SPBU, serta melakukan tera terhadap alat timbang dan ukur. Pada
tahun 2017 persentase pasar tradisional, modern dan SPBU yang diawasi adalah
sebesar 50%, sedangkan persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera
baru sebesar 5%.
Tabel 2. 59 Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Persentase
Lokasi PKL
yang tertata
(sesuai SK)
% 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 50
2 Nilai Ekspor Juta US $ 118 112 126 171 219 278
3 Persentase
serapan resi
gudang
% 6,6 7,0 6,4 3,3 8,2 4,0
4 Persentase
pasar daerah
yang memenuhi
kriteria pasar
sehat
% 0 0 0 0 4,76 14
5 Persentase
pasar
tradisional,
modern dan
SPBU yang
diawasi
% tad tad tad tad 40 50
BAB II-97
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
6 Persentase
peningkatan alat timbang
dan ukur
yang ditera
% tad tad tad tad 5 5
7 Kontribusi
sektor
Perdagangan
terhadap
PDRB
(ADHB)*
Juta
Rupiah
2.953.125 3.192.137 3.394.676 3.691.322 3.993.310 tad
Sumber: Disperindag Kabupaten Jepara dan BPS Kabupaten Jepara, 2018.
Ket: * 2015 angka sementara, 2016 angka sangat sementara
E. Perindustrian
Gambaran kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Jepara selama kurun
waktu tahun 2012-2017 dapat dilihat dari capaian indikator bidang perindustrian
seperti persentase pelaksanaan fasilitasi usaha furniture, jumlah sentra industri yang
berkembang, persentase pembinaan sentra industri, Peningkatan IKM yang
menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi serta kontribusi sektor
Industri terhadap PDRB.
Tabel 2. 60 Indikator Pertumbuhan IKM Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Uraian Sat
uan
Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Persentase pelaksanaan
fasilitasi usaha
furniture
% tad tad tad tad 100 100
2 Jumlah sentra industri yang
berkembang
Sentra
11 12 12 14 14 14
3 Persentase pembinaan sentra
industri
% tad tad tad tad 100 100
4 Peningkatan IKM yang
menggunakan
teknologi dalam
peningkatan
kualitas produksi
unit
/ th
tad tad tad tad 100 120
5 Kontribusi sektor
Industri terhadap
PDRB (ADHB)*
Juta
Rupi
ah
5.390.406 5.985.052 6.839.238 7.574.053 8.235.434 tad
Sumber: Disperindag Kabupaten Jepara dan BPS Kabupaten Jepara, 2018.
Ket: * 2015 angka sementara, 2016 angka sangat sementara
BAB II-98
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Berdasarkan Tabel 2.61 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 persentase
pelaksanaan fasilitasi usaha furniture dan presentase pembinaan sentra industri
telah mencapai 100%. Sedangkan Peningkatan IKM yang menggunakan teknologi
dalam peningkatan kualitas produksi mengalami kenaikan dari 100 unit/tahun pada
tahun 2016 menjadi 120 unit/tahun pada tahun 2017.
Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten
Jepara terus menunjukkan peningkatan dan menjadi sektor dengan kontribusi
terbesar terhadap PDRB selama periode tahun 2012-2017. Peningkatan sektor
industri ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah sentra industri yang
berkembang dimana tahun 2017 terdapat 14 sentra industri.
F. Transmigrasi
Dalam urusan transmigrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam
perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan
pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Kabupaten Jepara, sebagai
daerah pengirim transmigran memiliki tugas menyiapkan penduduk yang siap
diberangkatkan ke wilayah transmigrasi. Jumlah transmigrasi umum dari tahun 2012
sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, jumlah transmigran yang
diberangkatkan sebanyak 5 kepala keluarga. Jumlah tersebut menunjukkan
penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11 KK.
Sumber : Diskop UKM Nakertrans Kabupaten Jepara, 2018
Gambar 2. 40 Jumlah Transmigrasi Umum Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
20
10
4 5
11
5
0
5
10
15
20
25
2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAB II-99
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2.1.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
A. Kepegawaian
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Jepara
maka peran aparatur sipil negara (ASN) yang profesional menjadi semakin penting.
Kewenangan pemerintah Kabupaten Jepara dalam manajemen kepegawaian daerah
yaitu melaksanakan pembinaan teknis dan pelayanan administratif kepegawaian
sesuai peraturan yang berlaku.
Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN melalui pendidikan pelatihan
dan pemberian bantuan fasilitasi pendidikan kedinasan sudah terlaksana dengan
baik. Dalam kurun waktu 2012-2017, PNS yang diberikan fasilitasi bantuan
pendidikan mencapai 100%. Sedangkan persentase peningkatan SDM ASN melalui
pendidikan dan pelatihan meningkat menjadi 40,7% pada tahun 2017 dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
Dalam pelayanan administratif, beberapa indikator menunjukkan capaian
kinerja yang positif, antara lain persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat
waktu, dan persentase kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang
ditangani. Akan tetapi, pada tahun 2017 tidak ada PNS struktural yang mengikuti
kegiatan assesment sehingga capaian kinerja bernilai 0.
Tabel 2. 61 Indikator Urusan Kepegawaian Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Persentase PNS yang
kenaikan pangkatnya
tepat waktu
% 100 100 100 100 100 120
2 Persentase PNS struktural
yang mengikuti kegiatan
assesment
% - - - - 100 0
3 Persentase kasus
pelanggaran disiplin PNS
dalam satu tahun yang
ditangani
% 100 100 100 100 100 140
4 Persentase pemberian
fasilitasi bantuan
pendidikan kedinasan
% 100 100 100 100 100 100
5 Persentase pengelolaan
data kepegawaian
% 100 100 100 100 100 0
6 Persentase Peningkatan SDM ASN melalui
Pendidikan dan Pelatihan
% tad tad tad tad 32,98 40,70
Sumber: BKD Kabupaten Jepara, 2018
BAB II-100
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
B. Keuangan
Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang
menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah. Dalam kurun waktu tahun 2012-2016, persentase kontribusi PAD terhadap
total APBD dari sebesar 9,90% pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar
15,31% pada tahun 2016, tetapi pada tahun 2017 turun menjadi 15,25%. Selama
ini ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan kabupaten
Jepara yaitu Sektor Pajak Daerah: PPJU dan PBB, serta lain-lain PAD yang sah yang
berasal dari pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun kendala yang
dihadapi dalam peningkatan PAD yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar
pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih rendah sehingga perlu
peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan,
menurunnya pendapatan pelaku usaha dan industri sebagai obyek pajak/retribusi
akibat melemahnya permintaan industri mebel dan kondisi perkonomian nasional,
dan penerimaan beberapa jenis pajak dan retribusi yang cenderung stagnan.
Tahun 2017 peningkatan PAD juga hanya 2,65% dibandingkan tahun 2016
yang bisa mencapai 19,34%. Untuk rasio belanja juga semakin meningkat dari tahun
ke tahun, hingga tahun 2017 menunjukkan 93,73%. Hal tersebut menunjukkan
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara menunjukkan kinerja yang baik.
Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset
daerah berbasis accrual dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan
keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara memperoleh status Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) sampai dengan tahun 2017. Beberapa upaya yang dilakukan
oleh pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka mempertahankan status tersebut
yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan
Bupati dan surat edaran Bupati sebagai pedoman perangkat daerah dalam
pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistem informasi manajemen daerah
dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.
BAB II-101
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 62 Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Belanja Langsung
terhadap total APBD
(%)
43,86 40,93 43,91 42,47 43,96 45,72
2 Besaran PAD terhadap
seluruh pendapatan
dalam APBD (Realisasi)
(%)
9,90 9,65 14,49 14,00 15,31 15,25
3 Rasio SILPA terhadap
total belanja tahun
sebelumnya (%)
9,39 10,80 16,65 19,41 12,06 7,48
4 Rasio realisasi belanja
terhadap anggaran
belanja (%)
94,37 91,81 89,54 88,89 90,3 93,73
5 Rasio realisasi PAD
terhadap potensi PAD
(%)
114,07 112,49 123,23 124,37 120,43 110,26
6 Peningkatan PAD (%) 24,54 3,64 73,27 16,59 19,34 2,65
7 Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan
Daerah
WTP WTP WTP WTP WTP WTP
8 Rasio Belanja Modal
dibanding Total Belanja
Daerah
22,91 11,7 12,55 17,80 18,40 18,24
9 Rasio Belanja Pegawai
Tidak Langsung
dibanding Total Belanja
Daerah (%)
46,98 52,57 49,56 45,91 40,59 37,25
10 Persentase peningkatan
pendapatan pajak dan
restribusi terhadap
pendapatan Asli Daerah
34,16 33,26 39,82 29,19 27,73 30,74
11 Persentase
pemeliharaan software
Pengelolaan Keuangan
Daerah
100 100 100 100 100 100
12 Persentase penyusunan
APBD tepat waktu
100 100 100 100 100 100
13 Persentase tanah milik
Pemda yang
bersertifikat
29,67 29,24 29,26 30,97 61,61 59,18
Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2018
BAB II-102
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
C. Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses
penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Di Kabupaten Jepara
dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD tahun 2005-2025, RPJMD
yang disusun setiap 5 tahun sekali, dan RKPD yang disusun setiap tahun.
Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah
agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh
daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan
evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap tahun sebagai dasar dalam
penyusunan RKPD tahun berikutnya.
Penyusunan dokumen perencanaan dan penelitian menjadi tanggung jawab
perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Berbagai dokumen
perencanaan dan penelitian dikategorikan menjadi 3 bidang yaitu bidang ekonomi,
prasarana dan pengembangan wilayah; pemerintahan, sosial dan budaya; serta
penelitian dan pengembangan. Dokumen-dokumen yang telah disusun diharapkan
dapat diimplementasikan, yaitu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-
undangan dan/atau dasar penyusunan dokumen/rencana kegiatan oleh PD lainnya.
Pada tahun 2017, dokumen perencanaan dan penelitian dari ketiga bidang
yang diimplementasikan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Di
bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah sebesar 41,67% dokumen
dapat diimplementasikan. Di bidang pemerintahan, sosial dan budaya, persentase
perencanaan dan penelitian yang dapat diimplementasikan cenderung stagnan dari
tahun 2015 sampai 2017, yaitu sebesar 66,67%. Sedangkan di bidang penelitian
dan pengembangan, jumlah dokumen yang dapat diimplementasikan sebesar 33%.
Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, jumlah program
dalam RKPD dengan program dalam APBD seharusnya sama. Pada tahun 2017,
kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran di Kabupaten
Jepara sudah menunjukkan capaian kinerja 100% dari semula 55%.
Tabel 2. 63 Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan
Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Persentase dokumen
perencanaan dan penelitian
bidang ekonomi, prasarana dan
% tad tad tad tad 38,89 41,67
BAB II-103
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Satuan
Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 pengembangan wilayah yang
dapat diimplementasikan
2. Persentase dokumen
perencanaan dan penelitian
bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang dapat
diimplementasikan
% 50,00 0,00 50,0 66,7 66,67 66,67
3. Persentase kerjasama
pembangunan yang terlaksana
% 0 0 0 0 100 100
4. Persentase ketersediaan
data/informasi yang dapat
diakses masyarakat
% 100 100 100 100 100 80
5. Persentase dokumen
perencanaan dan penelitian
bidang penelitian dan
pengembangan yang dapat diimplementasikan
% 0 0 0 0 0 33
6. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan
Dokumen Penganggaran
% tad tad tad tad 55 100
Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara, 2018
D. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara merupakan salah satu organisasi
perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan.
Sekretariat daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah,
pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain
yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan
tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara didukung oleh 8 bagian, yang
meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Pemerintahan Desa, 3) Bagian
Hukum, 4) Bagian Pembangunan, 5) Bagian Perekonomian, 6) Bagian Kesejahteraan
Rakyat, 7) Bagian Organisasi, dan 8) Bagian Umum.
Dari beberapa indikator yang ditetapkan, dapat diketahui bahwa rata-rata
capaian kinerja urusan sekretariat daerah tahun 2017 sudah mencapai target
(100%). Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJiP tepat waktu telah
mencapai 100% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 60%. Perangkat Daerah
yang menyusun SOP juga telah mencapai 100% dari semula 81,03%. Akan tetapi,
terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan dari tahun 2016 seperti
persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan
BAB II-104
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
perundang-undangan; serta persentase desa yang mampu meyusun APBDes tepat
waktu.
Tabel 2. 64 Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan
jumlah tad tad tad tad 5 5
2 Persentase penerapan
tata naskah dinas
elektronik
% tad tad tad tad 100 0
3 Persentase Desa yang
menyusun LPPDesa
dan LKPJ sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
% tad tad tad tad 100 60
4 Persentase desa yang
mampu meyusun
APBDes tepat waktu
% tad tad tad tad 90 50
5 Terkoordinasinya dan terbinanya kegiatan-
kegiatan di bidang
Keagaman
keg tad tad tad tad 11 11
6 Persentase sentra
industri yang
berkembang
% tad tad tad tad 93 tad
7 Persentase Perangkat
Daerah yang
menyusun LKJiP tepat
waktu
% tad tad tad 60 60 100
8 Persentase kerjasama
antar pemerintah
daerah
% tad tad tad tad 100 tad
9 Persentase
pelaksanaan fasilitasi,
koordinasi,
pemantauan, dan
evaluasi di bidang
perekonomian daerah pada tingkat
Kabupaten, Provinsi
dan Pusat
% tad tad tad tad 100 100
10 Persentase perangkat
daerah yang telah
tepat fungsi dan tepat ukuran
% tad tad tad tad 100%
(penataan
SOTK baru)
85
11 Nilai LPPD Nilai SM SM SM SM SM SM
12 persentase Kajian
Produk Hukum Daerah
% tad tad tad tad 100 100
13 Persentase paket
pengadaan B/J yang
% 100 100 100 100 100 100
BAB II-105
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
diumumkan melalui
LPSE Kab. Jepara
14 Persentase
pelaksanaan fasilitasi, koordinasi,
pemantauan, dan
evaluasi di bidang
kesejahteraan rakyat
pada tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Pusat
% tad tad tad tad 100 100
15 Persentase PD yang
menyusun SOP
% tad 29,31 56,90 81,03 81,03 100
Sumber: Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara, 2018
Ket: SM: Sangat Memuaskan
E. Sekretariat Dewan
Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
kepada Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi a) menfasilitasi rapat anggota DPRD; b)
pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
c) penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD; d)
pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi; e)
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Permasalahan yang dihadapi oleh sekretariat DPRD Kabupaten Jepara adalah
masih terbatasnya kapasitas anggota DPRD. Hal ini ditunjukkan melalui
perbandingan jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimtek, workshop atau
pelatihan dengan jumlah total anggota DPRD. Pada tahun 2012 persentase
peningkatan kapasitas anggota DPRD adalah sebesar 20%. Meskipun kecil, angka ini
mengalami peningkatan menjadi sebesar 30% pada tahun 2017.
BAB II-106
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2018
Gambar 2. 41 Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten
Jepara Tahun 2012-2017
F. Pengawasan
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan
pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan
Pemerintahan Daerah secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.
Pada tahun 2017, level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Jepara telah
mencapai level 2. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, jumlah temuan
Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti mencapai 100%. Namun, pada tahun 2017
terdapat beberapa temuan yang belum bisa ditindaklanjuti sehingga menyebabkan
persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah
ditindaklanjuti menurun menjadi 90%. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi pada
tahun 2017 mencapai 56,27.
Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah
adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat,
dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh
BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan
keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh
Inspektorat. Sampai dengan tahun 2017, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh
Inspektorat Kabupaten Jepara mencapai 90%.
20 20 20 20
24
30
0
5
10
15
20
25
30
35
2012 2013 2014 2015 2016 2017
BAB II-107
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Indikator urusan pengawasan yang perlu ditingkatkan adalah persentase
wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI. Pada Tahun 2014 dan 2015
jumlah wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI mencapai 100%.
Namun, angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 46,66%.
Tabel 2. 65 Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Kapabilitas APIP Level tad tad tad tad 2 2
2 Rasio temuan BPK RI
yang ditindaklanjuti
% 100 50 95 92 100 90
3 Persentase laporan
hasil tindak lanjut
temuan hasil
pengawasan yang
telah ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100 90
4 Persentase wajib lapor
LHKPN yang
melaporkan LHKPN ke
KPK RI
% 82,45 64,1 100 100 46,66 30,68
Sumber : Inspektorat dan BKD Kabupaten Jepara, 2018
G. Pemerintahan Umum
Urusan pemerintah umum adalah urusan yang menjadi kewenangan semua
perangkat daerah. Indikator urusan pemerintah umum menggambarkan
ketercapaian program yang berhubungan dengan kegiatan kesekretariatan. Dari
beberapa indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa capaian kinerja
urusan pemerintahan umum Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2017 telah
mencapai 100%.
Tabel 2. 66 Indikator Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Jepara
Tahun 2012-2017
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
% tad tad tad tad 100 100
2 Persentase Pelayanan
administrasi perkantoran
% tad tad tad tad 100 100
3 Persentase Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
yang di syahkan
% tad tad tad tad 100 100
BAB II-108
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Satuan Capaian Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
4 Persentase pemenuhan
pelayanan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
% tad tad tad tad 100 100
5 Persentase Serapan Anggaran
% tad tad tad tad 100 100
6 Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana
dan prasarana
% tad tad tad tad 100 100
Sumber : Semua PD Kabupaten Jepara, 2018
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan sampai
dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 18
target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-
2022, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Jepara Tahun 2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
No Indikator
Kinerja Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
1 URUSAN
PENDIDIKAN
1 Angka Melek Huruf
Penduduk 15 th> % 99.95 99.89 99.90 99.90 100.00 Disdikpora
2
APK Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) (%)
% 61.5 57.85 58.00 58.00 100.00 Disdikpora
3
Nilai Pemetaan
Mutu SD Pendidikan (PMP)
Standar Nasional
Pendidikan
Nilai 5.34 4.74 4.84 4.84 100.00 Disdikpora
4
Nilai Pemetaan
Mutu SMP
Pendidikan (PMP) Standar Nasional
Pendidikan
Nilai 5.29 4.69 4.79 4.79 100.00 Disdikpora
BAB II-109
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator
Kinerja Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
5
Angka Partisipasi
Kasar
SD/MI/SDLB/Paket
A (%)
% 109.50 110.34 107.70 107.70 100.00 Disdikpora
6
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SD/MI/SDLB/Paket A
% 99.30 96.37 99.15 99.15 100.00 Disdikpora
7 Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI
% 0.01 0.05 0.04 0.04 100.00 Disdikpora
8 Angka Kelulusan
(AL) SD/MI % 100 100.00 100.00 100.00 100.00 Disdikpora
9 Angka Kelulusan
(AL) SMP/MTs % 100.00 98.70 99.75 99.75 100.00 Disdikpora
10
Rata-rata Nilai
Ujian Nasional
siswa SD/MI
Nilai 7.30 6.70 6.80 6.80 100.00 Disdikpora
11
Angka
Melanjutkan (AM)
dari SD/MI ke
SMP/MTs
% 100.00 102.35 100.00 100.00 100.00 Disdikpora
12
Angka Partisipasi
Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/P
paket B
% 91.00 86.24 87.00 87.00 100.00 Disdikpora
13
Angka Putus
Sekolah (APS)
SMP/MTs
% 0.05 0.11 0.09 0.09 100.00 Disdikpora
14
Persentase SD dan
SMP yang telah
Menerapkan Pendidikan Budi
Pekerti
% 91.37 56.29 56.29 56.29 100.00 Disdikpora
15
Capaian Hasil Pemetaan Mutu
Pendidikan (PMP)
Standar PTK SD
Nilai 4.50 3.91 3.92 3.92 100.00 Disdikpora
16
Nilai Pemetaan
Mutu Pendidikan
(PMP) Standar PTK SMP
Nilai 4.60 3.57 3.60 3.60 100.00 Disdikpora
17 Pendidik PAUD yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV
% 92.00 85.77 86.00 86.00 100.00 Disdikpora
18
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMP/MTs/SMPLB/P
% 85.00 79.26 80.00 80.00 100.00 Disdikpora
Sumber: Disdikpora, 2018
BAB II-110
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pendidikan, dari sebanyak 18
target indikator (100%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau diatas target.
2. Kesehatan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 44 target indikator
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, seperti yang
disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
No Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
2 URUSAN
KESEHATAN
1.
Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat perawatan
% 100 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinkes
2. Proporsi desa siaga aktif mandiri
% 17 10.26 12.00 12.82 106.83 Dinkes
3.
Persentase
ketersediaan obat, vaksin dan
perbekalan
kesehatan di
puskesmas
% 90 80.00 80.00 87.80 109.75 Dinkes
4.
Persentase sarana
pelayanan kefarmasian yang
memasarkan
produk farmasi
tanpa ijin edar
% 15 20.00 20.00 31.50 157.50 Dinkes
5.
Persentase
pelayanan kefarmasian di
puskesmas sesuai
standar
% 80 38.00 40.00 42.00 105.00 Dinkes
6. Proporsi Rumah
Tangga berPHBS % 85 81.52 82.00 77.39 94.38 Dinkes
7.
Persentase
puskesmas
melaksanakan
kegiatan Keluarga Sehat
% 100 0.00 25.00 42.80 171.20 Dinkes
8. Persentase balita pendek (stunting)
% 20 30.19 25.00 12.80 148.80 Dinkes
9. Prevalensi anemia ibu hamil
% 21 21.10 21.00 16.10 123.33 Dinkes
BAB II-111
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
10. Prevalensi anemia
remaja putri % 38.0 41.00 40.50 37.11 108.37 Dinkes
11.
Persentase Desa
melaksanakan
STBM
% 100 55.38 70.00 91.80 131.14 Dinkes
12.
Proporsi tempat
fasilitas umum
(TFU) yang memenuhi syarat
kesehatan
% 83 69.66 73.00 72.56 99.40 Dinkes
13.
Proporsi tempat
pengelolaan
makanan (TPM )
memenuhi syarat
higiene sanitasi
% 70 51.98 55.00 55.30 100.55 Dinkes
14.
Persentase ibu
hamil mendapatkan pelayanan antenatal
minimal 4 kali (K4)
% 95 93.29 93.50 95.18 101.80 Dinkes
15.
Persentase
persalinan di
fasilitas pelayanan
kesehatan
% 100 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinkes
16. Cakupan kunjungan
bayi % 99.30 98.76 98.77 98.07 99.29 Dinkes
17. Cakupan pelayanan
anak balita % 97.00 95.57 95.60 94.81 99.17 Dinkes
18. Cakupan imunisasi
dasar lengkap % 94 90.87 92.00 93.80 101.96 Dinkes
19.
Persentase sinyal
kewaspadaan dini yang direspon
% 100 60.55 80.00 92.00 115.00 Dinkes
20. Angka kesakitan Demam Berdarah
Dengue (IR DBD)
Angka 40 61.00 52.00 24.11 153.63 Dinkes
21. Case Notification
Rate (CNR) TB Paru % 90 46.86 80.00 98.10 122.63 Dinkes
22. Cakupan penemuan kasus baru kusta
tanpa cacat
% 85 69.78 75.00 86.00 114.67 Dinkes
23. AFP Rate Angka 2.5 1.95 2.10 2.33 110.95 Dinkes
24.
Cakupan penemuan
kasus baru
HIV/AIDS
% 1.25 1.10 1.15 1.39 120.87 Dinkes
25.
Persentase ODHA
yang mendapat akses ARV
% 65 43.10 60.00 61.00 101.67 Dinkes
BAB II-112
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
26.
Proporsi kasus
Penyakit Tidak
Menular (PTM) di
puskesmas
% 28 31.10 30.00 37.31 75.63 Dinkes
27.
Persentase
desa/kelurahan dengan Posbindu
% 100 19.48 40.00 45.13 112.82 Dinkes
28.
Persentase penanggulangan
krisis dan
kegawatdaruratan
kesehatan
% 100 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinkes
29.
Persentase
penduduk yang
tercover jaminan Kesehatan BPJS
Kesehatan
% 75 56.40 60.00 61.70 102.83 Dinkes
30.
Persentase FKTP
yang bekerjasama
dengan BPJS
tersertifikasi akreditasi
% 90 20.28 24.00 24.60 102.50 Dinkes
31.
Persentase pelayanan
kesehatan pada
penduduk miskin
non kuota yang
bermasalah kesehatan
% 100 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinkes
32. BOR % 80.20 76.70 76.70 72.00 93.87 RSUD
33. Av-Los Hari 5.90 3.80 3.80 4.00 105.26 RSUD
34. TOI Hari 1.40 1.20 1.20 2.00 166.67 RSUD
35. BTO Kali 49.50 73.20 73.20 60.00 118.03 RSUD
36. NDR 0/00 21.30 24.20 24.20 29.00 80.17 RSUD
37. IKM Nilai 100 100 100 75.50 75.50 RSUD
38.
Persentase
puskesmas dengan
kondisi sarana dan prasarana memadai
% 90 61.90 65.00 61.90 95.23 Dinkes
39.
Persentase puskesmas yang
melaksanakan SIK
(Sistem Informasi
Kesehatan)
% 100 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinkes
40.
Persentase tenaga
kesehatan yang memiliki ijin praktek
% 90 72.54 75.00 77.70 103.60 Dinkes
BAB II-113
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
41.
Persentase
puskesmas yang
minimal memiliki 5
jenis tenaga kesehatan
% 75 38.09 40.00 10.21 25.53 Dinkes
42. Rasio dokter per satuan penduduk
Rasio 1 : 5.000 1 : 7.784 1 : 5.000 1 : 5.649 89 Dinkes
43. Rasio tenaga bidan per satuan
penduduk
Rasio 1 : 1.000 1 : 2.817 1 : 1.000 1 : 2.626 38 Dinkes
44.
Rasio tenaga
perawat per satuan
penduduk
Rasio 1 : 855 1 : 1.512 1 : 855 1 : 1.354 63 Dinkes
Sumber: Dinkes, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 31 indikator
(70%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 13
indikator (30%) memiliki capaian kinerja dibawah target. beberapa indikator yang
capaiannya dibawah target antara lain proporsi rumah tangga berPHBS, hal ini di
karenakan hasil survei PHBS pada tatanan rumah tangga menunjukkan masih
tingginya perilaku yang cenderung ke arah perilaku tidak sehat yaitu 52,19%
mengkonsumsi rokok, sebesar 45,94% belum menjadi peserta JKN dan sebesar
35,26% tidak melakukan ASI Eksklusif. Cakupan kunjungan bayi di bawah target
karena pelayanan bayi belum sepenuhnya terintegrasi dengan program lain,
demikian pula dengan cakupan pelayanan anak balita hai ini dipengaruhi oleh
penimbangan balita yang biasanya anak lebih dari usia 3 tahun kehadiran di
posyandu rendah. Sedangkan proporsi kasus penyakit tidak menular (TPM) di
Puskesmas naik seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
pemeriksaan kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sampai dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun
2017 dari 9 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara
Tahun 2017- 2022, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut :
BAB II-114
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang
No
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
3
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.
Rasio jalan poros desa
dalam kondisi
baik
% 14 1.90 4.00 2.10 52.50 DPUPR
2.
Persentase
tataruang yang
digunakan sebagaimana
mestinya
% 100 100.00 100.00 100.00 100.00 DPUPR
3.
Persentase jalan
kabupaten yang
memiliki
drainase dalam
kondisi baik
% 6.85 4.45 4.85 5.90 121.65 DPUPR
4.
Persentase
wilayah bebas banjir perkotaan
% 97.90 tad 97.12 tad tad
DPUPR
5. Persentase wilayah bebas
banjir pedesaan
% 99.40 tad 99.28 tad tad
DPUPR
6.
Persentase jalan
kabupaten rusak
yang ditangani
% /
tahun 5.73 37.96 5.73 5.8 101.2 DPUPR
7.
Persentase
bangunan
pemkab yang
dibangun & dipelihara
% /
tahun 14 tad tad 7 150 DPUPR
8.
Persentase drainase jalan
kabupaten
dalam kondisi
baik/ pembuangan
aliran air tidak
tersumbat
% 94.16 89.89 91.75 95 103.5 DPUPR
9.
Rasio jaringan
irigasi dalam
kondisi baik terhadap areal
budidaya
m/ha 10.83 9.82 9.96 21.89 219.78 DPUPR
Sumber: DPUPR, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 7 indikator
(78%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 2
indikator (22%) belum tersedia datanya.
BAB II-115
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman sampai dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada
tahun 2017 dari 4 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara
Tahun 2017- 2022, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2. 70 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Sumber: Disperkim, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, dari sebanyak 4 target indikator (100%) telah memiliki capaian kinerja
sesuai atau di atas target.
5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
Dan Pelindungan Masyarakat sampai dengan tahun 2017, menggambarkan capaian
kinerja pada tahun 2017 dari 12 target indikator yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, dibandingkan dengan target yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, seperti yang disajikan pada
tabel berikut :
No Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun 2017-
2022
Realisasi
Tahun 2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang
didukung dengan PSU
% 97,09 95,59 95,84 96,25 100,43
Disperkim
2.
Persentase makam yang
memiliki sarana dan
prasarana lengkap
%
100,00 28,57 47,61 47,61 100,00
Disperkim
3.
Persentase luas kawasan
kumuh sesuai SK Bupati di
kawasan perkotaan yang tertangani
%
100,00 24,89 49,78 85,38 171,51
Disperkim
4. Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani
% / tahun
23,91 2,33 3,29 5,68 172,64 Disperkim
BAB II-116
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat
No Indikator
Kinerja Program Satuan
Target RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
5
URUSAN
KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT
1. Kasus Kriminalitas Kasus 503 773 750 tad
Bakesbangpol
2.
Persentase
masyarakat yang
mendapatkan pengembangan
wawasan
kebangsaan
% 0.122 0.12 0.12 0.00 0.00
Bakesbangpol,
Satpol PP dan
Damkar
3.
Persentase
lembaga
masyarakat yang dilatih menjaga
ketenteraman
umum
% 100 100 100 tad tad
Bakesbangpol
4.
Persentase
bencana daerah
yang tertangani
% 100 100 100 100 100.00 BPBD
5.
Persentase
pengembangan
desa siaga bencana
% 13.85 4.62 6.15 6.15 100.00 BPBD
6.
Cakupan pelayanan
bencana
kebakaran di
kabupaten/kota
% 0.00596 0.00298 0.00298 0.00298 100.00 Satpol PP dan
Damkar
7.
Tingkat waktu
tanggap (response time rate) daerah
layanan Wilayah
Manajemen
Kebakaran (WMK)
% 85.70 67.60 67.70 89.20 131.76 Satpol PP dan
Damkar
8.
Cakupan Satuan
Petugas Pemadam
Kebakaran yang memenuhi standar
kualifikasi
% 100 100.00 100.00 100.00 100.00 Satpol PP dan
Damkar
9. Jumlah kasus narkoba
Kasus 7 31 14 28 200.00
Disdikpora,
Bakesbangpol,
DP3AP2KB
10.
Persentase
masyarakat yang
menggunakan hak pilih
% 80 tidak ada
pemilu 73,9
Bakesbangpol
BAB II-117
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator
Kinerja Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
11.
Cakupan
penegakan
peraturan daerah
dan peraturan kepala daerah
% 38.00 32.70 33.20 33.20 100.00 Satpol PP dan
Damkar
12.
Persentase penanganan
daerah pasca
bencana
% 20.00 3.33 26.67 20 74.99 BPBD
Sumber: Disdikpora, Bakesbangpol, DP3AP2KB, Satpol PP dan Damkar, BPBD, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 7 indikator
(58%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 3
indikator (25%) memiliki capaian kinerja dibawah target serta 2 indikator (17%)
belum tersedia datanya.
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja sampai
dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 8 target
indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun
2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
No
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
1 URUSAN TENAGA KERJA
1 Tingkat partisipasi
angkatan kerja
% 69.00 68.13 68.50 68.50 100%
Diskop UKM
Nakertrans
2 Persentase
tenaga kerja
yang siap kerja
% 3.1 2.1 2.2 2.2 100%
Diskop
UKM
Nakertrans
3 AKAD (antar
kerja antar
daerah)
orang 14 tad 14 10 71%
Diskop
UKM
Nakertrans
4 AKAN (antar
kerja antar
negara)
orang 235 235 235 241 103%
Diskop
UKM
Nakertrans
BAB II-118
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
5 Besaran tenaga
kerja yang membuka usaha
mandiri
% 3.3 2.6 2.8 4.3 154%
Diskop
UKM Nakertrans
6 Persentase
pekerja/buruh
yang menjadi
peserta program BPJS
Ketenagakerjaan
% 60 40 45 45 100%
Diskop
UKM
Nakertrans
7 Persentase
perselisihan
pengusaha-
pekerja yang
diselesaikan
% 100 100 100 95 95%
Diskop
UKM
Nakertrans
Sumber: Diskop UKM Nakertrans, 2018; BPS Jawa Tengah, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 5 indikator
(71,43%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 2
indikator lainnya (28,57%) memiliki capaian kinerja di bawah target.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja
pada tahun 2017 dari 10 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Jepara Tahun 2017-2022, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
No. Indikator
Kinerja Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
2 URUSAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
1 Hasil Evaluasi
Kabupaten Layak
Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara
Skor 801 0 600 646 108%
DP3AP2KB
BAB II-119
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No. Indikator
Kinerja Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
2 persentase
Kecamatan Layak Anak (KELANA)
% 62.50 0 0 0 #DIV/0BAB
II-
DP3AP2KB
3 persentase Desa/Kelurahan
Layak Anak
(DEKELA)
% 28.21 8.21 10.26 10.26 100%
DP3AP2KB
4 persentase
kelembagaan PUG
aktif
% 100 100 100 100 100%
DP3AP2KB
5 persentase
perangkat daerah
yang melaksanakan
PPRG
% 100 100 100 100 100%
DP3AP2KB
6 Rasio Kekerasan
Dalam Rumah
Tangga (KDRT)
Per 1.000 0.07 0.06 0.09 0.03 32%
DP3AP2KB
7 Rasio Kekerasan
Terhadap Anak
per 1.000 1.47 0.72 0.86 0.83 96%
DP3AP2KB
8 Cakupan
Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan yang
Mendapat
Penanganan
Sesuai Standar
% 100 100 100 100 100%
DP3AP2KB
9 Rasio Kekerasan
Perempuan
Termasuk Tindak Pidana
Perdagangan
Orang
Per 1.000 0.82 0.34 0.43 0.36 83%
DP3AP2KB
10 persentase
Perempuan
Rentan yang dientaskan
% 72.41 61.57 64.62 64.95 101%
DP3AP2KB
Sumber: DP3AP2KB, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh indikator (100%)
telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target.
3. Pangan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pangan sampai dengan tahun 2017,
menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 10 target indikator yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, dibandingkan dengan
target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, seperti
yang disajikan pada tabel berikut:
BAB II-120
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 74 Capaian Kinerja Urusan Pangan
No
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
3 URUSAN
PANGAN
1 Skor Pola
Pangan Harapan (PPH)
Nilai 93 90.80 91.00 70.00 77%
DKPP
2 Penguatan cadangan
pangan (beras)
% 45 39.12 40 42 105%
DKPP
3 Persentase
wilayah rawan
pangan yang
tertangani
% 100 100 100 100 100%
DKPP
4 Ketersediaan
energi per kapita
K.kal/kap/hr 2460 2,400 2,410 2,660 110%
DKPP
5 Ketersediaan
protein per kapita
gr/kap/hr 78 72.07 73 61 84%
DKPP
6 Stabilitas harga pangan (gabah)
di tingkat
produsen
≥ HPP ≥ HPP 4,600 ≥ HPP 6400
DKPP
7 Stabilitas harga
pangan (beras)
di tingkat Konsumen
% CV<
5%
4.43 5 3.55 71%
DKPP
8 Jumlah wilayah terfasilitasi
pembinaan dan
pengawasan
keamanan
pangan
kecamatan 16 16 16 16 100%
DKPP
9 Konsumsi
energi dan protein per
kapita
0
- Energi kkal/kap/hari 2125 1,870 1,900 1,966 103%
DKPP
- Protein gr/kap/hari 57 59.10 58.80 55.30 94%
DKPP
Sumber : DKPP, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 6 indikator
(60,00%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 4
indikator lainnya (40,00%) memiliki capaian kinerja di bawah target.
BAB II-121
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
4. Lingkungan Hidup
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sampai dengan
tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 11 target
indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun
2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
No. Indikator Kinerja
Program Satuan
Target RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
4 URUSAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1 Persentase izin
lingkungan yang sesuai ketentuan
% 0 0 0 0 0%
DLH
2 Persentase dokumen kajian
kerusakan
lingkungan hidup
yang ditindak lanjuti
% 0 100 100 100 100%
DLH
3 Persentase industri/unit usaha
potensi penghasil
limbah B3 yang
terpetakan dan
berijin
% 75 tad Tad 50
DLH
4 Persentase RTHK
Publik
% 7.39 7.33 7.34 7.35 100% DLH
5 Persentase
penanganan sampah
% 23.86 9.24 10.13 8.40 83% DLH
6 Cakupan pengawasan
terhadap
pelaksanaan
AMDAL
% 60 100 66.67 57 85% DLH
7 Cakupan
pengawasan
terhadap pelaksanaan
UKL/UPL
% 16.49 18.87 20.11 26.00 129% DLH
8 Persentase
ketersediaan akses
informasi
lingkungan hidup
% 100 100 100 100 100% DLH
9 Jumlah dokumen
pemantauan kualitas lingkungan
yang tersusun
jml 100 2 2 2 100% DLH
BAB II-122
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No. Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
10 Persentase aduan
masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan
/atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindak
lanjuti
% 100 100 100 94 94% DLH
11 Rasio cakupan
penghijauan
wilayah lahan
kritis, rawan
longsor dan sumber mata air.
% 9.37 0.49 1.92 2,36 123% DLH
Sumber : DLH, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 7 indikator
(73%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target dan 4 indikator
lainnya (36%) memiliki capaian kinerja dibawah target.
5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada
tahun 2017 dari 7 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara
Tahun 2017- 2022, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No. Indikator
Kinerja Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
5 URUSAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN
SIPIL
1 Persentase
Cakupan
penduduk ber KTP
per satuan penduduk
% 96 90.02 91.37 95.13 104%
Disdukcapil
BAB II-123
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No. Indikator
Kinerja Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
2 Persentase
Cakupan Bayi ber-akte Kelahiran (0-
60 hari)
% 61.08 56.24 56.74 63.82 112%
Disdukcapil
3 Persentase
Kepemilikan
Cakupan Akta
Kelahiran Penduduk Usia 0 -
18 tahun
% 86.79 72.81 74.98 81.74 109%
Disdukcapil
4 Persentase
Cakupan
Kepemilikan Akta
Kelahiran
% 65.78 59.12 59.94 37.48 63%
Disdukcapil
5 Persentase
Cakupan
Kepemilikan Kartu Identitas Anak
(KIA)
% 15.01 0 4.93 9.97 202%
Disdukcapil
6 Persentase
Cakupan
Kepemilikan Kartu
Keluarga
% 99.5 98.91 99.01 99.07 100%
Disdukcapil
7 Persentase
Cakupan kepemilikan Akte
Kematian
% 48.99 46.21 46.66 6.88 15%
Disdukcapil
Sumber : Disdukcapil, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 5 indikator
(71,43%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 2
indikator lainnya (28,57%) memiliki capaian kinerja dibawah target.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
sampai dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari
8 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun
2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
BAB II-124
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 77 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayan Masyarakat Desa
No Indikator
Kinerja Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
6 URUSAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1. Persentase desa
yang dibina dan
difasilitasi
pengelolaan keuangan desa
% 100 100 100 100 100%
Dinsospermades,
Setda
2. Persentase BUMDES yang
aktif
% 58.7 0 19.78 25 126%
Dinsospermades
3. Persentase Desa
kategori tertib
Penyelenggaraan
Keuangan Desa
% 100 66.85 71.74 72 100%
Dinsospermades,
Setda
4. PKK Aktif % 100 100 100 85 85%
Dinsospermades
5. Posyandu Aktif % 100 100 100 80 80%
Dinsospermades
6. Persentase Posyandu
Purnama dan
Mandiri
% 60.52 59.19 59.37 3.58 6%
Dinsospermades
7. LPM Berprestasi % 35 tad 25 27 108%
Dinsospermades
8. Persentase Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga yang
Aktif
% 100 tad 76.41 25 33%
Dinsospermades
Sumber : Dinsospermasdes, 2018; Setda, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 5 indikator
(62,50%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 3
indikator (37,50%) memiliki capaian kinerja di bawah target.
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja
pada tahun 2017 dari 11 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Jepara Tahun 2017- 2022, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
BAB II-125
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan
keluarga Berencana
No Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
7 URUSAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
1 TFR (Total Fertility
Rate)
nilai 2.3 2.36 2.35 2.3 98%
DP3AP2KB
2 Cakupan peserta KB
aktif
% 73.3 80.63 72.82 63.07 87%
DP3AP2KB
3 Angka kelahiran
remaja (perempuan
usia 15-19 tahun per 1.000
perempuan usia 15-
19 tahun)
per
1.000
33.15 33.21 32.91 26.62 119%
DP3AP2KB
4 Angka Dropout KB % 19.91 19.70 24.91 23.91 96%
DP3AP2KB
persentase
ketersediaan alokon
% 100 100 100 Na
DP3AP2KB
5 Cakupan
penyediaan informasi data
mikro keluarga
disetiap desa atau
kelurahan
% 100 100 100 100 100%
DP3AP2KB
6 Rasio pembantu
pembina keluarga
berencana (PPKBD)
rasio
per
desa
1.07 0.95 1.07 1.07 100%
DP3AP2KB
7 Cakupan Pelayanan
PIK KRR Terhadap Remaja
% 4.75 0.39 3.81 4 105%
DP3AP2KB
8 Cakupan PUS peserta KB anggota
usaha peningkatan
pendapatan
keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber
KB
% 75.09 87.42 74.75 74.75 100%
DP3AP2KB
9 Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi
tidak terpenuhi
(Unmetneed)
% 10.29 10.89 10.59 26.62
DP3AP2KB
10 persentase
ketersediaan KIE KB
% 100 100 100 100 100%
DP3AP2KB
Sumber : DP3AP2KB, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 8 indikator
(72%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan
BAB II-126
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2 indikator (18%) memiliki capaian kinerja dibawah target, serta 1 indikator
lainnya(9%) belum tersedia datanya.
8. Perhubungan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 13 target indikator
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, dibandingkan
dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 79 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
No Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun 2017-
2022
Realisasi
Tahun 2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8 URUSAN
PERHUBUNGAN
1 Persentase ketersediaan Rambu
laut
% 73 41 49 49 100%
Dishub
2 Persentase
ketersediaan rambu
rambu lalu lintas
% 49 40 40 42 105%
Dishub
3 Persentase
ketersediaan
fasilitas perlengkapan jalan
(rambu, marka dan
guardrill) dan
penerangan jalan umum (PJU) pada
jalan
kabupaten/kota
% 92 72 0 NA
Dishub
4 Persentase
ketersediaan
fasilitas
perlengkapan jalan (rambu, marka dan
guardrill) pada jalan
kabupaten/kota
% 77 72 72 77 107%
Dishub
5 Persentase
Ketersediaan sarana
dan prasarana perhubungan yang
sesuai standar
% 49 40 41 43 105%
Dishub
6 Persentase
ketersediaan PJU
% 64 58 61 62 102%
Dishub
7 Persentase ketersediaan PLT
baru terbarukan
% 79 79 79 79 100%
Dishub
8 Persentase
kecelakaan fatal
% 12 18 17 6.23 37%
Dishub
BAB II-127
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
9 Rasio kendaraan uji
dengan kendaraan yang seharusnya uji
% 83 82 82 78 95%
Dishub
10 Persentase ketersediaan
angkutan darat
% 6.18 6.18 6.18 4.48 72%
Dishub
11 Rasio izin
perpanjangan
trayek (kartu
pengaawasan per 6 bulan)
Rasio 0.000136 0.000136 0.000136 0.000054 40%
Dishub
12 Persentase sarana
dan prasarana perhubungan dalam
kondisi baik
% 98 98 98 98 100%
Dishub
13 Persentase fasilitas
perlengkapan jalan
dalam kondisi baik
% 86 86 86 75 87%
Dishub
Sumber : Dishub, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 8 indikator
(61,54%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 4
indikator (30,77%) memiliki capaian kinerja dibawah target, serta 1 indikator
lainnya(7,69%) belum tersedia datanya.
9. Komunikasi dan Informatika
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika sampai
dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 13
target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun
2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 80 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informtika
No.
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
9 URUSAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1 Persentase desa
yang mampu
mengoperasikan
e-gov
% 100 100 100 100 100%
Diskominfo
BAB II-128
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
2 Persentase
updating website PD
% 100 44 50 50 100%
Diskominfo
3 Persentase media informasi
untuk
masyarakat
% 100 50 56.25 60 107%
Diskominfo
4 Cakupan unit
komputer yang
difasilitasi menggunakan
legal software
% 100 100 100 50 50%
Diskominfo
5 persentase permohonan
KIP yang
ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100%
Diskominfo
Sumber : Diskominfo, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 5 indikator
(83,33%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 1
indikator (16,67%) memiliki capaian kinerja dibawah target.
10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
sampai dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja 8 target indikator yang
tertuang dalam RKPD Tahun 2017, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam
RPJMD Tahun 2017-2022.
Tabel 2. 81 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
No. Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
10.
URUSAN KOPERASI,
USAHA
KECIL DAN
MENENGAH
1
Persentase
Koperasi
Sehat
% 70,00 86,63 86,72 85,88 99,03 Diskop
UKM
Nakertrans
BAB II-129
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No. Indikator
Kinerja
Program
Satuan Target
RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017 Status PD
2
Persentase UMKM yang
mandiri
pembiayaan
dan pemasaran
%
0,13
0,05
0,05
0,051
102
Diskop UKM
Nakertrans
3
Persentase Koperasi
yang
memiliki
diversifikasi usaha
%
85,05
82,90
83,06
74,05
89,15
Diskop
UKM Nakertrans
4
Persentase UKM yang
berdaya
saing
%
3,41
0,73
1,19
1,17
98,32
Diskop
UKM
Nakertrans
5 Persentase OVOP yang
berkembang
%
2,30
1,15
1,63
0,81
49,69
Diskop UKM
Nakertrans
6
Persentase UMKM yang
berkembang
ke arah
mandiri
%
1,12
0,70
0,14
0,14
100
Diskop
UKM
Nakertrans
7
Persentase
Koperasi
yang Telah Mendapatkan
Nomor Induk
Koperasi
(NIK)
%
61,63
49,30
53,01
83,38
157,29
Diskop UKM
Nakertrans
8 Persentase koperasi aktif
%
85,06
82,95
83,06
85,81
103,311
Diskop
UKM
Nakertrans
Sumber: Diskop UKM Nakertrans Kabupaten Jepara, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, sampai dengan tahun 2017 terlihat bahwa 4 indikator di RPJMD tahun
2017-2022 telah mencapai target yaitu indikator Persentase UMKM yang mandiri
pembiayaan dan pemasaran, Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri,
Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri, Persentase Koperasi yang
Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Persentase koperasi aktif.
Sedangkan 4 indikator yang masih perlu upaya keras untuk meningkatkan
kinerjanya karena belum mencapai target adalah indikator Persentase Koperasi
Sehat, Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha, Persentase UKM yang
berdaya saing dan Persentase OVOP yang berkembang.
BAB II-130
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
11. Penanaman Modal
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sampai dengan
tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja 4 target indikator yang tertuang dalam
RKPD Tahun 2017, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun
2017-2022.
Tabel 2. 82 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
No.
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi
Tahun 2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
11. URUSAN PENANAMAN
MODAL
1 Nilai Realisasi
Investasi
DPMPTSP
- PMDN Rp 120.000.000.0
00
177.616.730.04
6
108.000.000.0
00
111.420.55
0.872 103,17
DPMPTSP
- PMA US $ 72.000.000
87.997.000
60.000.000
198.932.0
00
331,55
DPMPTSP
2 Persentase peningkatan
investasi
% 2,50
67,50 2,50 68,92 2.760,78
DPMPTSP
3 Jumlah
Penyerapan
Tenaga Kerja
orang
21.800
21.718 21.692
21.930
101,10
DPMPTSP
Sumber: DPMPTSP Kab. Jepara, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan penanaman modal, sampai dengan
tahun 2017 terlihat bahwa semua indikator di RPJMD tahun 2017-2022 telah
melampaui target. Adapun faktor pendukung tercapainya target indikator urusan
penanaman modal di Kabupaten Jepara antara lain :
a. Terkait dengan implementasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha, BKPM sendiri
sudah menerbitkan dua peraturan baru yaitu Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Diharapkan dengan adanya dua
peraturan BKPM baru tersebut akan lebih memberikan kejelasan, kepastian dan
kecepatan dalam menyusun berbagai perizinan yang terkait investasi termasuk
pelaporan dan pengawasannya baik di BKPM, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota,
BAB II-131
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
yang tujuannya adalah agar terjadinya peningkatan minat dan juga realisasi
investasi di Indonesia.
b. Kenaikan Penanaman Modal Dalam Negeri, salah satunya dikarenakan adanya
efek penetapan aturan tax amnesty. Tax Amnesty akan menarik dana masuk
dari luar negeri ke dalam negeri dan dengan pertambahan dana yang ada maka
tingkat investasi akan naik.
c. Kemudahan perizinan.
Selain itu ada juga faktor kendala tercapainya realisasi investasi yang
ditargetkan, yaitu antara lain :
a. Belum adanya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tahun 2017.
b. Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang dapat
mendorong percepatan investasi di Jepara yang lebih relevan dengan keadaan
dan kondisi terkini di Kabupaten Jepara.
c. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya investasi. Hal
ini dikarenakan faktor masyarakat Jepara yang cenderung ingin mendapat
keuntungan besar dalam waktu singkat tapi risiko yang diterima relatif kecil.
Dukungan terhadap faktor ini berasal dari gaya hidup masyarakat yang
cenderung konsumtif, lebih nyaman dengan keadaan saat ini meskipun tahu
bahwa produk yang dikonsumsi merupakan barang impor.
Langkah tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Jepara menghadapi beberapa
permasalahan tersebut antara lain:
a. Segera membentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha di Jepara.
Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, pada
tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Jepara telah membentuk Satuan Tugas
Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Jepara dengan Keputusan Bupati
Jepara No. 500/38 Tahun 2018 sebagai implementasi PP Nomor 91/2017 yang
berfungsi antara lain akan membantu mencari solusi permasalahan yang
dihadapi oleh investor dalam merealisasikan investasinya.
b. Mengadakan sosialisasi tentang investasi, dan
c. Membenahi sistem birokrasi sehingga semakin memudahkan dalam pengurusan
perizinan dan investasi.
BAB II-132
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
12. Kepemudaan dan Olahraga
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga sampai
dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja 3 target indikator yang
tertuang dalam RKPD Tahun 2017, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam
RPJMD Tahun 2017-2022.
Tabel 2. 83 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
No Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017 Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
12.
URUSAN
KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
1
Cakupan pemuda yang
memperoleh
pelatihan
kewirausahaan
%
4,00
0,10
0,13
0,13
100 Disdikpora
2
Jumlah
prestasi
olahraga di tingkat provinsi
dan nasional
Jumlah
10
6
6
6
100 Disdikpora
3
Persentase
cabang
olahraga yang
berprestasi
%
65
35,00
40,00
40,00
100 Disdikpora
Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga, sampai
dengan tahun 2017 terlihat bahwa ketiga indikator di RPJMD tahun 2017-2022 telah
mencapai target.
13. Statistik
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Statistik sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja 2 target indikator yang tertuang dalam RKPD
Tahun 2017, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-
2022. Kedua indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.
BAB II-133
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 84 Capaian Kinerja Urusan Statistik
No
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
13. URUSAN
STATISTIK
1
Persentase
ketersediaan
dokumen statistik
sektoral
%
100
100,00
100,00
100,00
100 Diskominfo
2
Persentase
ketersediaan dokumen statistik
daerah
%
100
100,00
100,00
100,00
100
Diskominfo
Sumber: Diskominfo Kab. Jepara, 2018
14. Persandian
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Persandian sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja target indikator yang tertuang dalam RKPD
Tahun 2017, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-
2022.
Tabel 2. 85 Capaian Kinerja Urusan Persandian
No Indikator
Kinerja Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun 2017-
2022
Realisasi
Tahun 2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
14 URUSAN PERSANDIAN
1
Persentase informasi
terenkripsi yang
diserahkan
kepada Kepala Daerah
%
100
100,00
100,00
100,00
100
Diskominfo
Sumber: Diskominfo Kab. Jepara, 2018.
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Persandian, sampai dengan tahun
2017 terlihat bahwa indikator Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan
kepada Kepala Daerah di RPJMD tahun 2017-2022 telah mencapai target.
15. Kebudayaan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja 5 target indikator yang tertuang dalam RKPD
Tahun 2017, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-
2022.
BAB II-134
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 86 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
No Indikator
Kinerja Program Satuan
Target RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
15 URUSAN
KEBUDAYAAN
1 Cakupan gelaran
seni %
100
100,00
100,00
100,00 100 Disparbud
2
Persentase gedung kesenian
yang memenuhi
standar
%
100
100,00
100,00
100,00 100 Disparbud
3 Cakupan Organisasi Seni
% 66,6 66,60 66,60 51,58 77,45 Disparbud
4 Misi Kesenian % 100 100,00 100,00 100,00 100 Disparbud
5
Persentase Benda, Situs dan
Kawasan Cagar
Budaya yang
dilestarikan
%
66,67
38,89
38,89
38,89 100 Disparbud
Sumber: Disparbud Kab. Jepara, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Persandian, sampai dengan tahun
2017 terlihat bahwa dari kelima indikator hanya 1 indikator yang belum mencapai
target yaitu indikator cakupan organisasi seni. Hal ini berarti bahwa Pemerintah
Kabupaten harus berupaya lebih keras untuk meningkatkan kinerja dalam
pencapaian target indikator tersebut.
16. Perpustakaan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja 11 (sebelas) target indikator yang tertuang
dalam RKPD Tahun 2017, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD
Tahun 2017-2022.
Tabel 2. 87 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
No. Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
16. URUSAN
PERPUSTAKAAN
1
Rasio jumlah bahan
bacaan masyarakat
dengan pertumbuhan
jumlah pemustaka
%
50
43,00
44,00
46,00 104,55 Diskarpus
BAB II-135
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No. Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
2
Jumlah dunia
usaha/swasta/komunitas
yang berpartisipasi
dalam peningkatan budaya gemar membaca
masyarakat
unit
15
9
9
15 166,67 Diskarpus
3 Jumlah Perpustakaan:
· Daerah unit
1
1
1
1 100 Diskarpus
· Keliling unit
8
6
6
6 100 Diskarpus
· Lokasi sasaran keliling lokasi
148
130
132
132 100 Diskarpus
· Kecamatan unit 10
8
8
8
100 Diskarpus
· Desa unit
80
58
58
58 100 Diskarpus
· Masyarakat unit
30
18
18
18 100 Diskarpus
· Sekolah unit
270
240
245
245 100 Diskarpus
4 Persentase pustakawan yang bersertifikasi
% 0,6
0,60
0,40
0,50
125 Diskarpus
5 Jumlah pustakawan
berdasarkan tingkatan orang
6
4
3
4 133,33 Diskarpus
· Terampil orang
5
3
2
3 150 Diskarpus
· Ahli orang
1
1
1
1 100 Diskarpus
Sumber: Diskarpus Kab. Jepara, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Persandian, sampai dengan tahun
2017 terlihat bahwa semua indikator dapat mencapai target dan bahkan terdapat 3
(tiga) indikator yang bisa melampaui diatas target yaitu indikator rasio jumlah bahan
bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka, jumlah dunia
usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar
membaca masyarakat, persentase pustakawan yang bersertifikasi dan jumlah
pustakawan berdasarkan tingkatan.
BAB II-136
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
17. Kearsipan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan sampai dengan tahun
2017, menunjukkan bahwa realisasi kinerja 5 (lima) target indikator yang tertuang
dalam RKPD Tahun 2017 telah mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam
RPJMD Tahun 2017-2022.
Tabel 2. 88 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
No. Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun 2017-
2022
Realisa
si
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Sta
tus PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
17. URUSAN KEARSIPAN
1
Jumlah arsip statis yang
di akses, digunakan dan
dimanfaatkan oleh masyarakat
buku
75
35
40
45
112,5
Diskarpus
2 Jumlah masyarakat
pengguna arsip statis
orang
290
233
250
250
100
Diskarpus
3
Persentase arsiparis
yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi
kearsipan
% 7,87
0,24
1,92
4,10
213,54 Diskarpus
4
Persentase unit kerja
dan perangkat daerah
yang telah menerapkan
manajemen arsip secara
lebih efektif (e-arsip)
% 83 17,00 28,00 28,00 100 Diskarpus
5 Jumlah arsip statis yang
di selamatkan Dok. 200.000 153.470 160.000 170.000 106,25 Diskarpus
Sumber: Diskarpus Kab. Jepara, 2018
C. Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan sampai
dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja 14 (empat belas) target
indikator yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017, dibandingkan dengan target yang
tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022.
BAB II-137
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 89 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
No
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-2022
Realisa
si Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
C URUSAN PILIHAN
1
URUSAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Dinas Perikanan
1
Persentase
kelompok usaha
kecil perikanan
tingkat lanjut ke atas
% 34,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas
Perikanan
2
Rata-rata
Pendapatan
Pembudidaya
Ikan
Rp/ tahun
2.743.500
2.100.000
2.205.000
2.160.000
97,96
Dinas
Perikanan
3
persentase
Kelompok
Pembudidaya Ikan Yang Telah
Menerapkan
Cara Budidaya
Ikan Yang Baik (CBIB)
%
17,92
8,93
11,98
8,93
74,54
Dinas
Perikanan
4
Produksi Benih Usaha
Pembenihan
Rakyat (UPR)
Lele
Ekor
36.460.107
34.347.0
70
34.690.5
41
34.974.624 100,82
Dinas
Perikanan
5
Produksi Benih
Usaha Pembenihan
Rakyat (UPR)
Bandeng
Ekor
2.167.858
2.042.22
0
2.062.64
2
2.124.214 102,99
Dinas
Perikanan
6
Produksi Benih
Usaha
Pembenihan
Rakyat (UPR) Udang
Ekor
352.220.050
331.807.
220
335.125.
292
340.425.15
0
101,58 Dinas
Perikanan
7 Produksi Rumput Laut
Ton 670
631
638
15.657
2454,08 Dinas
Perikanan
8 Produksi Benih BBI
Ekor 560.211
316.225
347.847
350.875
100,87 Dinas
Perikanan
9
persentase Kelompok
Pembudidaya
Ikan Yang
Memperoleh Bantuan Sarana
Produksi
% 7,65
3,57
7,81
6,84
87,58 Dinas
Perikanan
10 Jumlah Benih
Untuk Restoking Ekor
225.000
125.000
225.000
232.500 103,33
Dinas
Perikanan
BAB II-138
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-2022
Realisa
si Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
11
Produksi
Perikanan Tangkap
Ton
10.004,85
10.534,90
8.433,60
8.187,00 97,08
Dinas
Perikanan
12 Persentase penanganan
konflik nelayan
% 100
100
100
116,67 116,67
Dinas
Perikanan
13
Persentase
penanganan
kasus
kecelakaan laut
%
100
100
100
120 120
Dinas
Perikanan
14
Produksi
perikanan budidaya
Ton 26.185 16.010 17.912 19.899 111,09 Dinas
Perikanan
Sumber: Dinas Perikanan Kab. Jepara, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan, sampai
dengan tahun 2017 terlihat bahwa dari keempat belas indikator terdapat 4 (empat)
indikator yang tidak mencapai target dan 11 (sebelas) indikator yang bisa
melampaui target. Keempat indikator yang belum bisa mencapai target adalah
indikator rata-rata pendapatan pembudidaya ikan, persentase kelompok
pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik (cbib),
persentase kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh bantuan sarana produksi
dan produksi perikanan tangkap. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jepara harus
berupaya keras meningkatkan kinerjanya agar target di akhir tahun RPJMD dapat
tercapai.
2. Pariwisata
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja 6 target indikator yang tertuang dalam RKPD
Tahun 2019, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-
2022.
Tabel 2. 90 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
No
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
2. URUSAN
PARIWISATA Disparbud
1 Kunjungan
Wisata
Disparbud
BAB II-139
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
- Wisman Orang/
tahun
45.000 21.228 25.000 26.212 105
Disparbud
- Wisnus Orang/
tahun
2.300.000 1.733.267 1.800.000 2.164.231 120
Disparbud
2
Jumlah obyek
wisata
unggulan
Obyek 5 5 5 5 100 Disparbud
3 Jumlah desa
wisata Desa 12 9 9 9 100 Disparbud
4
Tingkat
Pengeluaran
Wisatawan
Disparbud
- Wisman Rp/
hari 650.000 350.000 400.000 400.000 100 Disparbud
- Wisnus Rp/
hari 300.000 45.000 50.000 50.000 100 Disparbud
5 Rata-rata lama
menginap
Disparbud
- Wisman Malam 3 3 3 3 100 Disparbud
- Wisnus Malam 2 2 2 2 100 Disparbud
6
Tersedianya
CD profil
Karimunjawa
% 100 100 100 100 100 Disparbud
Sumber : Disparbud Kabupaten Jepara, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Pariwisata, sampai dengan tahun
2017, terlihat bahwa dari 6 target indikator bahwa semua indikator tersebut sudah
mencapai target, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai dengan angka yang
sama dengan target dan 1 indikator sudah melampaui target yaitu indikator
kunjungan wisata. Kelima indikator yang realisasinya sama dengan target
diharapkan bisa mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerjanya karena
prioritas utama pembangunan di tahun 2019 adalah pembangunan sektor pariwisata
sehingga target di akhir RPJMD bisa tercapai dan terlampaui.
Salah satu faktor pendorong meningkatnya indikator jumlah wisatawan
adalah dengan banyaknya event pariwisata berupa festival seni dan budaya yang
digelar dalam rangka promosi wisata baik di Jepara dan di luar Jepara serta
penyelenggaraan pameran seni dan pembangunan guna mempromosikan produk-
BAB II-140
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
produk unggulan asli daerah. Keunikan/ kekhasan destinasi wisata alam di Jepara
yang menjadi daya tarik wisata. Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah
dengan menambah variasi atraksi wisata, destinasi wisata baru dan
keanekaragaman paket wisata melalui optimalisasi usaha perjalanan wisata serta
peningkatan sarana dan prasarana wisata.
3. Pertanian
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 17 target indikator
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, dibandingkan
dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 91 Capaian Kinerja Urusan Pertanian
No. Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
3 URUSAN PERTANIAN
1 Jumlah produksi
pertanian
tanaman
pangan utama
ton 625.651,13 635.263,00 580.767,12 588.971,60 101,41 DKPP
2 Jumlah
produksi
pertanian tanaman
hortikultura
utama
ton 391.949,90 369.234,54
372.926,89 459.411,00 123,19 DKPP
3 Jumlah
produksi
pertanian tanaman
perkebunan
ton 168.985,47 164.003,45 164.823,47 145.927,00 88,54 DKPP
4 Jumlah
produksi
daging
kg 2.299.194,59 2.041.619 2.082.451,38 2.022.161 97,10 DKPP
5 Jumlah
produksi telur
kg 2.343.043,54 2.207.253 2.229.325,53 2.206.281 98,97 DKPP
6 Jumlah
produksi susu
lt 19.940,62 14.880 15.624 33.570 214,86 DKPP
7 Persentase
kelompok tani
yang
berkualitas
- Pemula % 30,18 35,54 34,64 35,69 103,03 DKPP
BAB II-141
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No. Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
- Lanjutan % 45,98 43,84
44,20 43,65 98,76 DKPP
- Madya % 18,04 15,89
16,25 15,74 96,86 DKPP
- Utama % 5,80 4,73 4,91 4,93 100,41 DKPP
8 Angka
kesakitan /
morbiditas
ternak
- ternak besar
(%)
% 1,10 1,42 1,27 1,24 97,64 DKPP
- ternak kecil
(%)
% 1,20 1,36 1,60 1,00 62,50 DKPP
- ternak
unggas (%)
% 1,40 1,81 1,80 1,62 90,00 DKPP
9 Persentase
pelaksanaan
pemasaran hasil produksi
pertanian/
perkebunan
% 100 100 100 100 100 DKPP
10 Persentase
pengawasan
dan pemeriksaan
hewan di RPH
% 100 100 100 100 100 DKPP
11 Persentase
pelaku usaha
pertanian/
kelompok tani
yang sudah menerapkan
teknologi
% 26,21 17,86 20,54 25,00 121,71 DKPP
12 Persentase
pelaksanaan
pendampingan
pembinaan petani
% 100 100 100 100 100 DKPP
Sumber: DKPP, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 12 indikator
(71%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 5
indikator (29%) memiliki capaian kinerja dibawah target.
4. Perdagangan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 6 target indikator
BAB II-142
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, dibandingkan
dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 92 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
No.
Indikator
Kinerja Program
Satuan
Target
RPJMD
Tahun 2017-
2022
Realisasi
Tahun 2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
4 URUSAN
PERDAGANGAN
1 Persentase
Lokasi PKL yang
tertata (sesuai SK)
% 83,33 33,33 50 50 100 Disperindag
2 Nilai Ekspor Juta US$
250 219 225 278 123,56 Disperindag
3 Persentase serapan resi
gudang
% 9,67 8,17 8,33 4 48,02 Disperindag
4 Persentase pasar
daerah yang
memenuhi
kriteria pasar
sehat
% 42,86 4,76 9,52 14 147 Disperindag
5 Persentase pasar
tradisional, modern dan
SPBU yang
diawasi
% 55 40 50 50 100 Disperindag
6 Persentase
peningkatan alat
timbang dan ukur yang ditera
% 15 5 5 5 100 Disperindag
Sumber: Disperindag, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 5 indikator
(83%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 1
indikator (27%) memiliki capaian kinerja di bawah target.
5. Perindustrian
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 4 target indikator
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, dibandingkan
dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
seperti yang disajikan pada tabel berikut :
BAB II-143
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 2. 93 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
No. Indikator
Kinerja Program Satuan
Target RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
5 URUSAN
PERINDUSTRIAN
1 Persentase
pelaksanaan
fasilitasi usaha
furniture
% 100 100 100 100 100 Disperindag
2 Jumlah sentra
industri yang berkembang
sentra 16 14 14 14 100 Disperindag
3 Persentase pembinaan sentra
industri
% 100 100 100 100 100 Disperindag
4 Peningkatan IKM
yang
menggunakan
teknologi dalam peningkatan
kualitas produksi
unit/
tahun
820 100 120 120 100 Disperindag
Sumber: Disperindag, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perindustrian, dari sebanyak 4
target indikator (100%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target.
6. Transmigrasi
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 1 target indikator yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, dibandingkan dengan
target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, seperti
yang disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2. 94 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
No
Indikator
Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
46 URUSAN
TRANSMIGRASI
1 Jumlah
transmigrasi umum
KK 36 11 5 5 100 Diskop
UKM Nakertrans
Sumber: Diskop UKM Nakertrans, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Transmigrasi, indikator (100%)
telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target.
BAB II-144
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Kepegawaian
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 6 target indikator
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, dibandingkan
dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
seperti yang disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2. 95 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian
No. Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
1 KEPEGAWAIAN 1 Persentase PNS
yang kenaikan
pangkatnya tepat
waktu
% 100 100 100 120 120 BKD
2 Persentase PNS
structural yang mengikuti kegiatan
assesment
% 100 100 100 0 0 BKD
3 Persentas kasus
pelanggaran
disiplin PNS dalam
satu tahun yang ditangani
% 100 100 100 140 140 BKD
4 Persentase pemberian fasilitasi
bantuan pendidikan
kedinasan
% 100 100 100 100 100 BKD
5 Persentase
pengelolaan data
kepegawaian
% 100 100 tad tad BKD
6 Persentase
Peningkatan SDM
ASN melalui Pendidikan dan
Pelatihan
% 65,06 32,98 39,47 40,7 103,12 BKD
Sumber: BKD, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 4 indikator
(67%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 1
indikator (17%) memiliki capaian kinerja dibawah target serta 1 indikator (17%)
belum tersedia datanya.
2. Keuangan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 10 target indikator
BAB II-145
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, dibandingkan
dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
seperti yang disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2. 96 Capaian Kinerja Urusan Keuangan
No. Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
2 KEUANGAN
1 Besaran PAD
terhadap seluruh
pendapatan dlm APBD (Realisasi)
% 14.56 15.31 14.36 15.25 106
BPKAD
2 Persentase peningkatan
pendapatan pajak
dan retribusi
terhadap
Pendapatan Asli Daerah
% 27.74 28.66 27.74 30.74 111
BPKAD
3 Persentase pemeliharaan
software
Pengelolaan
Keuangan Daerah
% 100 100.00 100.00 100.00 100
BPKAD
4 Persentase
penyusunan APBD tepat waktu
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100
BPKAD
5 Rasio Belanja Langsung terhadap
Total APBD
% 44.35 43.96 44.20 45.72 103
BPKAD
6 Rasio SILPA thdp total belanja tahun
sebelumnya
% 5.00 12.06 10.00 7.48 75
BPKAD
7 Rasio realisasi
belanja thd
anggaran belanja
% 93.00 90.25 90.50 93.73 104
BPKAD
8 Rasio realisasi PAD
terhadap potensi
PAD
% 121.05 120.43 120.55 110.26 91
BPKAD
Peningkatan PAD % 8.85 19.34 8.34 2.65 32 BPKAD
9 Rasio Belanja Modal dibanding
Total Belanja
Daerah
% 18.93 18.40 18.43 18.24 99
BPKAD
10 Rasio Belanja
Pegawai Tidak
Langsung
dibanding Total Belanja Daerah
% 40.87 40.59 40.62 37.25 92
BPKAD
11 Persentase tanah milik Pemda yang
bersertifikat
% 78.00 61.61 64.00 59.18 92
BPKAD
Sumber: BPKAD, 2018
BAB II-146
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 7 indikator
(57%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 5
indikator (43%) memiliki capaian kinerja di bawah target.
3. Perencanaan dan Litbang
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Litbang sampai
dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 6 target
indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun
2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 97 Capaian Kinerja Urusan Perencanan dan Litbang
No. Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
3. PERENCANAAN
DAN LITBANG
1 Persentase
kerjasama pembangunan yang
terlaksana
% 100 100 100 100 100 Bappeda
2 Persentase ketersediaan
data/informasi yang
dapat diakses
masyarakat
% 100 100 100 80 80 Bappeda
3 Persentase dokumen
perencanaan dan penelitian bidang
ekonomi, prasarana
dan pengembangan
wilayah yang dapat diimplementasikan
% 70 38,89 42,5 41,67 98,05 Bappeda
4 Persentase dokumen perencanaan dan
penelitian bidang
pemerintahan, sosial
dan budaya yang dapat
diimplementasikan
% 70 66,67 42,5 66,67 156,87 Bappeda
5 Persentase dokumen
perencanaan dan
penelitian bidang
penelitian dan
pengembangan yang dapat
diimplementasikan
% 70 0 42,5 33 77,65 Bappeda
BAB II-147
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No. Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
6 Persentase
Kesesuaian Dokumen
Perencanaan dengan
Dokumen Penganggaran
% 75 55 55 100 181,82 Bappeda
Sumber: Bappeda, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 indikator
(50%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 3
indikator (50%) memiliki capaian kinerja di bawah target.
4. Sekretariat Daerah
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Sekretaiat Daerah sampai dengan
tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 15 target
indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun
2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 98 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah
No. Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
4. SEKRETARIAT
DAERAH
1. Jumlah fasilitasi
pelayanan kesehatan
jml 5 5 5 5 100 Setda
2. Persentase penerapan
tata naskah dinas elektronik
% 100 100 Setda
3. Persentase Desa yang menyusun LPPDesa
dan LKPJ sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan
% 100 100 100 60 60 Setda
4. Persentase desa yang
mampu meyusun APBDes tepat waktu
% 94,57 90 90 50 55,56 Setda
5. Persentase sentra industri yang
berkembang
% 93 93 93 100 107,52 Setda
BAB II-148
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No. Indikator Kinerja
Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
6. Persentase Perangkat
Daerah yang
menyusun LKJiP tepat
waktu
% 100 60 65 100 153,85 Setda
7. Persentase kerjasama
antar pemerintah daerah
% 100 100 100 tad Setda
8. Persentase pelaksanaan fasilitasi,
koordinasi,
pemantauan, dan
evaluasi di bidang
perekonomian daerah pada tingkat
Kabupaten, Provinsi
dan Pusat
% 100 100 100 100 100 Setda
9. Persentase perangkat
daerah yang telah
tepat fungsi dan tepat ukuran
% 100 100%
(penataan
SOTK baru)
0 tad Setda
10. Nilai LPPD opini SM SM SM SM Setda
11. persentase Kajian Produk Hukum Daerah
% 100 100 100 100 100 Setda
12. Persentase paket pengadaan barang dan
jasa yang diumumkan
melalui LPSE
% 100 100 100 100 100 Setda
13. Persentase
pelaksanaan fasilitasi,
koordinasi, pemantauan, dan
evaluasi di bidang
kesejahteraan rakyat
pada tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Pusat
% 100 100 100 100 100 Setda
14. Persentase Perangkat Daerah yang telah
menyusun SOP
% 100 81,03 100 100 100 Setda
Sumber: Setda, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 8 indikator
(53%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 2
indikator (13%) memiliki capaian kinerja di bawah target, serta 5 indikator
lainnya(33%) belum tersedia datanya.
BAB II-149
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
5. Sekretariat DPRD
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD sampai dengan
tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 1 target
indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun
2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 99 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD
No. Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
1 Persentase Peningkatan
Kapasitas
Anggota
DPRD
% 35 24 30 30 100 Setwan
Sumber: Sekretariat DPRD, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Sekretaiat DPRD, dari sebanyak 18
target indikator (100%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau diatas target.
6. Pengawasan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pengawasan sampai dengan tahun
2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 6 target indikator yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, dibandingkan dengan
target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022, seperti
yang disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2. 100 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
No.
Indikator
Kinerja Program
Satuan
Target
RPJMD
Tahun 2017-
2022
Realisasi
Tahun 2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
1. Zona Integritas
pada
Kabupaten
Jepara
- Wilayah
Bebas Korupsi
(WBK)
Unit
Pelayanan/
Unit Kerja
1 tad 1 0 0 Inspektorat
BAB II-150
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No. Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun
2017
Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
- Wilayah
Birokrasi
Bersih
Melayani (WBBM)
Unit
Pelayanan/
Unit Kerja
5 tad 0 0 100 Inspektorat
2. Kapabilitas APIP
level 4 2 2 2 100 Inspektorat
3. Rasio temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti
% 100 100 100 90 90 Inspektorat
4. Persentase
laporan hasil
tindaklanjut
temuan hasil
pengawaasan yang telah
ditindaklanjuti
% 100 100 100 90 90 Inspektorat
5. Persentase
wajib lapor
LHKPN yang
melaporkan LHKPN ke
KPK RI
% 100 46,66 100 tad BKD
Sumber: Inspektorat Kab.Jepara, 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 1 indikator
(17%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target, sedangkan 2
indikator (33%) memiliki capaian kinerja dibawah target, serta 3 indikator
lainnya(50%) belum tersedia datanya.
7. Pemerintahan Umum
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sampai
dengan tahun 2017, menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2017 dari 6 target
indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2022,
dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun
2017- 2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 101 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum
No Indikator
Kinerja Program Satuan
Target
RPJMD Tahun
2017-
2022
Realisasi Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017 Status PD
Target Realisasi Tingkat
Realisasi
(%)
1 Persentase
pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100 Semua
PD
BAB II-151
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No Indikator
Kinerja Program Satuan
Target
RPJMD
Tahun
2017-
2022
Realisasi
Tahun
2016
Target dan Realisasi Tahun 2017 Status PD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
2 Persentase
Pelayanan administrasi
perkantoran
% 100 100 100 100 100 Semua
PD
3 Persentase
Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati yang di
syahkan
% 100 100 100 100 100 Semua
PD
4 Persentase
pemenuhan
pelayanan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
% 100 100 100 100 100 Semua
PD
5 Persentase
Serapan Anggaran
% 100 100 100 100 100 Semua
PD
6 Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
dan prasarana
% 100 100 100 100 100 Semua
PD
Sumber: PD, 2018
Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemrintahan Umum, dari sebanyak
6 target indikator (100%) telah memiliki capaian kinerja sesuai atau di atas target.
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah
A. Derajat dan Upaya Pelayanan Kesehatan belum optimal.
Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jepara masih belum
optimal. Kondisi ini terlihat dari masih tingginya Angka Kematian Ibu dan
bayi pada Tahun 2017 terdapat 12 kasus kematian Ibu serta kematian bayi
masih berjumlah 5,21 per 1.000 kelahiran hidup. Balita gizi buruk pada tahun
2017 masih sebesar 2,71%. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air
Bersih Layak di Kabupaten Jepara Tahun 2017 masih sejumlah 83,14%
sedangkan Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak pada tahun
2017 baru sejumlah 72,27%. Proporsi kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di
puskesmas pada tahun 2017 mencapai 37.31%. Cakupan penemuan dan
penanganan kasus baru HIV AIDS baru mencapai 1,39% tahun 2017. Kondisi
BAB II-152
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
lainnya ditunjukkan oleh ketersediaan tenaga kesehatan serta kualitas
fasilitas tingkat pertama masih kurang. Persentase puskesmas dengan
kondisi sarana dan prasarana memadai baru mencapai 61.90%. Persentase
puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan baru mencapai
10,21%.
B. Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Jepara.
Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Jepara
ditandai oleh masih rendahnya rasio jalan dalam kondisi baik dan rendahnya
jalan yang memiliki sarana pelengkap. Persentase jalan dalam kondisi baik
pada tahun 2017 mencapai 47,9% dan saluran irigasi dalam kondisi baik baru
mencapai 21,89%.
C. Persentase penduduk miskin rendah namun jumlah (absolutnya)
tinggi.
Angka kemiskinan (P0) di Kabupaten Jepara kendati mengalami
penurunan setiap tahunnya namun masih perlu mendapatkan perhatian.
Jumlah absolut penduduk miskin di Kabupaten Jepara kendati telah menurun
setiap tahunnya tetapi masih cukup besar (99.000 jiwa). Jumlah penduduk
miskin pada Tahun 2017 mencapai 8,12%.
D. Masih terjadinya ketimpangan gender, meskipun IPG tinggi namun
IDG rendah.
Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Jepara tertinggi
kedua dibandingkan beberapa kabupaten lain di sekitarnya. Capaian IPG
Kabupaten Jepara di bawah capaian Jawa Tengah (92,21) dan di atas
capaian Nasional (91,03). Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Jepara
pada Tahun 2015 mencapai 91,29 yang menunjukkan bahwa ketimpangan
gender di Kabupaten Jepara sudah berada dalam kondisi yang semakin
membaik.
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Jepara
dibandingkan dengan capaian IDG kabupaten sekitar menunjukan
ketertinggalan. IDG Kabupaten Jepara masih berada jauh dibawah rata-rata
capaian Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan 6 kabupaten sekitar. Capaian
IDG Kabupaten Jepara pada tahun 2015 mencapai 48,49.
BAB II-153
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
E. Pertumbuhan ekonomi melambat dan diikuti oleh angka inflasi yang
cukup tinggi.
Secara nominal, PDRB Kabupaten Jepara Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) mengalami kenaikan dari Rp22.071.848.000.000,- pada tahun 2015
menjadi Rp23.903.617.000.000,- pada tahun 2016. Meski demikian,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2016 yang mencapai
5,02%, melambat jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 5,04%. Jika
ditarik lebih jauh, selama periode 2012-2016, pertumbuhan ekonomi Jepara
juga menunjukkan trend melambat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh
melambatnya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang
merupakan lapangan usaha dengan share/kontribusi terbesar dalam PDRB
Kabupaten Jepara.
Inflasi di Kabupaten Jepara pada tahun 2016 mencapai 3,45 dan
merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan capaian kabupaten di
sekitarnya. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (2,36)
dan Nasional (3,02).
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2017 mencapai
4.84%. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar
3.12%.
Demikian halnya dengan kondisi perkoperasian di Kabupaten Jepara
pada tahun 2017 yang menunjukkan masih adanya koperasi yang tidak
sehat. Pada tahun 2017 persentase koperasi sehat mencapai 85,88%.
F. Masih belum optimalnya usaha pelestarian lingkungan.
Usaha pelestarian lingkungan di Kabupaten Jepara hingga saat ini
masih belum optimal disebabkan oleh masih rendahnya cakupan pelaksanaan
penjaringan kualitas air, udara dan tanah. Indikasinya adalah cakupan
pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL baru tercapai sebesar 26%
pada tahun 2017.
Indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2017 masih sebesar
63,94 atau masih berkategori cukup. Indeks kualitas lingkungan hidup
terbagi dalam 3 (tiga) indeks yang masing-masing capaiannya pada tahun
2017 sebagai berikut Indeks kualitas pencemaran air sebesar 52,00 Indeks
BAB II-154
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
kualitas pencemaran udara sebesar 105,34, dan Nilai indeks tutupan
hutan/lahan 41,85.
G. Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan.
Kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jepara masih belum
optimal. Indikasinya adalah Persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan
LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru mencapai 50%
pada tahun 2017. Nilai LKjIP Kabupaten Jepara pada tahun 2017 baru
mendapatkan nilai CC. Persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil
pengawaasan yang telah ditindaklanjuti masih berada pada angka 90% pada
tahun 2017. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 mencapai 56,27.
Pada tahun 2017, level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Jepara telah
mencapai level 2 namun masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung
pencapaian target nasional, yaitu minimal level 3.
2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah
A. Pendidikan
1. Capaian APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B baru mencapai 80% di tahun
2017. Hal ini menunjukkan bahwa baru 80% penduduk usia sekolah
setara SMP (13-15) yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas
pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Ini berarti masih ada
20% anak yang sekolah SMP/setara, tidak tepat waktu.
2. Masih adanya Angka Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan di
Kabupaten Jepara utamanya Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar
0,09% pada tahun 2017.
3. Belum optimalnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di
Kabupaten Jepara, salah satu indikasinya adalah Pendidik PAUD yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV masih berada dalam kisaran 86%.
B. Kesehatan
1. Masih ditemukannya kematian ibu, bayi dan balita. Pada tahun 2017
terjadi 12 kasus kematian ibu, dan AKB sebesar 5,21 per 1.000 KH.
2. Masih ditemukannya Balita gizi buruk pada tahun 2017 sebesar 2,71%,
dan balita pendek (stunting) sebesar 12,8%.
BAB II-155
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
3. Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS dari tahun
2012–2017 meningkat dari 0,98% menjadi 1,39%.
4. Masih belum optimalnya perilaku hidup sehat pada masyarakat. Ditandai
dengan Proporsi rumah tangga ber-PHBS di Kabupaten Jepara pada
tahun 2017 masih sebesar 77%.
5. Belum semua TFU dan TPM memenuhi syarat kesehatan. Ditandai
Proporsi tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat
kesehatan sebesar 72,56% pada tahun 2017 dan Proporsi tempat
pengelolaan makanan (TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi sebesar
55,30% pada tahun 2017.
6. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas
kesehatan baik FKTP maupun rujukan. Hal ini ditandai dengan jumlah
Puskesmas di Kabupaten Jepara sebanyak 21 Puskesmas dengan 14
Puskesmas rawat inap dan 7 Puskesmas non rawat inap pada tahun
2017, terdapat kekurangan sebanyak 19 puskesmas dari jumlah ideal 40
puskesmas.
7. Masih belum optimalnya penyediaan Sumberdaya Kesehatan. Ditandai
Rasio dokter per satuan penduduk sebesar 1:5.649, Rasio tenaga bidan
per satuan penduduk sebesar 1:2.626 dan Rasio tenaga perawat per
satuan penduduk sebesar 1:1.354 pada tahun 2017. Angka ini masih di
bawah standar yang ditetapakan, salah satunya yaitu rasio ideal dokter
sebesar 40 per 100.000 penduduk.
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Masih banyak ruas jalan dan jembatan di Kabupaten Jepara dalam
kondisi rusak, dimana jalan kabupaten dalam kondisi baik saat ini baru
mencapai 47,9 % dan sisanya sebesar 52,1 % masih dalam kondisi
rusak (kondisi sedang, rusak, dan rusak berat) dari total panjang jalan
872,142 km.
2. Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal. Ditandai dengan rasio
jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya baru
mencapai 9,96 m/ha. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik baru
mencapai 21,89% pada tahun 2017.
BAB II-156
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
3. Saluran drainase jalan masih belum memadai, dimana jalan yang
memiliki drainase tahun 2017 baru mencapai 5,9%.
4. Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Jepara, dilihat dari
Persentase penanganan sampah sampai dengan tahun 2017 baru
mencapai 8,4%.
5. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah
perkotaan, RTH Publik tahun 2017 tercatat baru mencapai 7,35%. Masih
jauh dari ketentuan 20% yang disyaratkan UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau,
sampai dengan tahun 2017 Persentase RTLH yang ditangani baru
mencapai 5,68%.
2. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan yang menjadi salah satu
indikator belum optimalnya penanganan kawasan kumuh sesuai SK
Bupati. Persentase luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati di kawasan
perkotaan yang tertangani pada tahun 2017 sebesar 85,38%.
E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1. Belum optimalnya pelaksanaan penegakan Perda. Ditandai dengan
Cakupan penegakan Perda dan Perkada baru mencapai 33,2%.
2. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana.
Ditandai dengan Persentase desa siaga bencana baru mencapai 6,15%
pada tahun 2017 dan belum adanya EWS pada desa rawan bencana.
3. Masih kurangnya penanganan daerah pasca bencana. Hal ini ditunjukkan
dengan persentase penanganan daerah pasca bencana baru mencapai
20% pada tahun 2017.
F. Sosial
1. Masih terbatasnya penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten
Jepara terhadap PMKS yakni tahun 2017 masih sebesar 76,45%.
BAB II-157
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2. Masih rendahnya persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, pada
tahun 2017 baru mencapai 24,5%.
3. Masih rendahnya persentase anak terlantar yang di tangani, pada tahun
2017 baru mencapai 18,25%.
4. Masih rendahnya persentase eks penyandang penyakit sosial (eks.
Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina,
pada tahun 2017 baru mencapai 47,87%.
G. Tenaga Kerja
1. Masih rendahnya persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta
program BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2017 baru mencapai 45%.
H. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
1. Masih rendahnya persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)
tahun 2017 masih sebesar 10,26%.
2. Meningkatnya rasio kekerasan terhadap anak, yaitu pada tahun 2012
sebesar 0,10 per 1.000 anak dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,83
per 1.000 anak.
3. Meningkatnya rasio kekerasan perempuan termasuk Tindak Pidana
Perdagangan Orang juga terus mengalami kenaikan tiap tahun, yaitu
tahun 2012 sebesar 0,09 per 1.000 perempuan dan tahun 2017 menjadi
sebesar 0,36 per 1.000 perempuan
I. Pangan
1. Masih belum beragamnya tingkat konsumsi pangan masyarakat. Hal ini
terlihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menurun dari 90,80
pada tahun 2016 menjadi 70,0 pada tahun 2017.
J. Pertanahan
1. Masih banyaknya tanah milik Pemerintah Kabupaten Jepara yang belum
memiliki sertifikat hak milik. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Jepara
yang telah memiliki sertifikasi hak milik dari BPN hanya sebesar 59,18%
pada tahun 2017.
BAB II-158
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
K. Lingkungan Hidup
1. Masih belum optimalnya pemantauan terhadap industri/unit usaha
potensi penghasil limbah B3. Pada tahun 2017 Persentase industri/unit
usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin baru
mencapai 50%.
2. Masih belum optimalnya penanganan sampah. Hal ini ditandai dengan
persentase penanganan sampah pada tahun 2017 baru mencapai 8,4%.
3. Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. Hal
ini ditandai dengan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
pada tahun 2017 baru mencapai 57%.
L. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk
yaitu baru mencapai 37,48%.
2. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu
baru mencapai 9,97%.
3. Rendahnya cakupan kepemilikan akte kematian yang baru mencapai
6,88%.
M. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Belum optimalnya upaya pengembangan Posyandu di Kabupaten Jepara
hal ini terlihat dari capaian Posyandu Aktif baru mencapai 80%.
2. Belum optimalnya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang Aktif.
Hal ini terlilhat dari capaian Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga yang Aktif pada tahun 2017 baru mencapai 25%.
N. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Meningkatnya Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB namun
tidak terpenuhi (unmetneed), yaitu dari 10,89% pada pada tahun 2016
menjadi sebesar 26,62% pada tahun 2017.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber KB, hal ini dapat dilihat
dari Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2017 sebesar 63.07%.
BAB II-159
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
O. Perhubungan
1. Belum optimalnya uji kendaraan. Hal ini ditandai dengan rasio
kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji baru mencapai
78% pada tahun 2017.
2. Masih rendahnya persentase ketersediaan angkutan darat yang baru
mencapai 4,48% pada tahun 2017.
3. Masih rendahnya Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengaawasan
per 6 bulan) yang baru mencapai 0.000054% pada tahun 2017.
4. Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik masih belum memadai.
Hal ini ditandai dengan persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam
kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 75%.
P. Komunikasi dan Informatika
1. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website, tetapi belum
semua website milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating
informasi.
2. Belum optimalnya penggunaan legal software. Hal ini fitandai dengan
cakupan unit komputer yang difasilitasi menggunakan legal software
baru mencapai 50% pada tahun 2017.
Q. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
1. Menurunnya Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha dari 82,9% pada
tahun 2016 menjadi 74,05% pada tahun 2017.
2. Rendahnya daya saing UKM, Pada tahun 2017 persentase UKM yang
berdaya saing baru mencapai 1,17%.
3. Masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri,
yaitu baru mencapai 0,14% pada tahun 2017, menurun dibandingkan
tahun 2016 yang mencapai 0,70%.
4. Masih belum optimalnya perkembangan OVOP. Hal ini ditandai dengan
menurunnya Persentase OVOP yang berkembang dari 1,15% pada tahun
2016 menjadi 0,81% pada tahun 2017.
5. Masih adanya koperasi yang tidak sehat. Tahun 2017 persentase
koperasi sehat sebesar 85,88%, menurun dibandingkan tahun 2016
yang mencapai 86,63.
BAB II-160
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
R. Penanaman Modal
1. Belum adanya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017
tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tahun 2017.
2. Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang
dapat mendorong percepatan investasi di Jepara yang lebih relevan
dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Jepara.
S. Kepemudaan dan Olah Raga
1. Masih rendahnya pembangunan kepemudaan di Kabupaten Jepara, hal
ini terlihat dari cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan
kewirausahaan pada tahun 2017 baru mencapai 0,13%.
T. Statistik
1. Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus
bidang teknologi informasi untuk melaksanakan tanggungjawab
pengolahan dan penyajian data.
U. Persandian
1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang
persandian. Sampai dengan tahun 2016 hanya ada 1 SDM yang memilki
kompetensi persandian.
V. Kebudayaan
1. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya di
Kabupaten Jepara karena tergolong masih sangat minim, mengingat
masih banyaknya potensi kebudayaan yang ada.
2. Belum optimalnya cakupan organisasi seni, pada tahun 2017 baru
mencapai 51,58% masih jauh dari potensi yang diharapkan yaitu 66,6%.
W. Perpustakaan
1. Masih kurangnya pustakawan yang bersertifikasi. Hal ini ditandai dengan
Persentase pustakawan yang bersertifikasi pada tahun 2017 baru
mencapai 0,50%.
2. Kurangnya tenaga ahli dan terampil (pustakawan) yaitu hanya 3 orang
tenaga terampil dan 1 orang tenaga ahli pada sampai pada tahun 2017.
BAB II-161
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
X. Kearsipan
1. Rendahnya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan,
tahun 2017 masih sebesar 4,1%.
2. Masih rendahnya unit kerja dan perangkat daerah yang telah
menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip). Pada tahun
2017 persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah
menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) baru
mencapai 28%.
Y. Kelautan dan Perikanan
1. Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah
menerapkan cara budidaya ikan yang baik, pada tahun 2017 baru
mencapai 8,93%.
2. Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang
memperoleh bantuan sarana produksi, pada tahun 2017 baru mencapai
6,84%.
3. Menurunnya produksi perikanan tangkap dari 10.535 ton pada tahun
2016 menjadi 8.187,00 ton pada tahun 2017.
Z. Pariwisata
1. Rata-rata lama tinggal wisatawan masih belum optimal, yaitu antara 2-3
hari.
AA. Pertanian
1. Produksi pertanian pangan utama mengalami penurunan pada 2 (dua)
tahun terakhir menjadi 588.971,60 ton pada tahun 2017.
2. Masih belum optimalnya persentase kelompok tani yang berkualitas,
salah satunya karena terus menurunnya kelompok tani tingkat lanjutan
dan madya pada 2 (dua) tahun terakhir, menjadi 43,65% pada tingkat
lanjutan dan tingkat madya sebesar 15,74% pada tahun 2017
BAB II-162
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
BB. Perdagangan
1. Masih rendahnya Persentase serapan resi gudang, pada tahun 2017 baru
mencapai 4%.
2. Masih rendahnya Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar
sehat, pada tahun 2017 baru mencapai 14%.
CC. Perindustrian
1. Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi
dalam peningkatan kualitas produksi yang baru mencapai 120
unit/tahun.
DD. Transmigrasi.
1. Terbatasnya kuota pemberangkatan transmigran yang disediakan oleh
pemerintah provinsi maupun pusat yang tidak dapat dipastikan setiap
tahunnya.
EE. Kepegawaian
1. Masih rendahnya Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan
assesment, pada tahun 2017 mencapai 0%.
FF. Keuangan
1. Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang
bersumber dari pajak dan retribusi daerah terlihat dari persentase
besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD yang menurun
dari 15,31% pada tahun 2016 menjadi 15,25% pada tahun 2017.
2. Menurunnya peningkatan PAD dari 19,34% pada tahun 2016 menjadi
2,65% pada tahun 2017.
GG. Perencanaan dan Litbang
1. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal.
Salah satunya dapat dilihat dari persentase dokumen perencanaan dan
penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dapat
diimplementasikan yang baru mencapai 33% pada tahun 2017.
BAB II-163
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan
multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
3. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong
peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
4. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang
perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
5. Masih belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam
pengambilan kebijakan di Kabupaten Jepara.
HH. Setda
1. Masih belum optimalnya Persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan
LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2017
mencapai 60%.
2. Masih rendahnya persentase desa yang mampu meyusun APBDes tepat
waktu, pada tahun 2017 mencapai 50%.
II. Setwan
1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
2. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.
JJ. Pengawasan
1. Masih belum optimalnya Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti, pada
tahun 2017 mencapai 90%.
2. Masih belum optimalnya Persentase laporan hasil tindaklanjut temuan
hasil pengawaasan yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2017 mencapai
90%.
BAB III-1
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia selama
tahun 2017 mencapai 5,07 persen. Angka ini menurut BPS merupakan angka
pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014 silam. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada tahun 2014 sebesar 5,01 persen, tahun 2015 sebesar 4,88 persen,
dan tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Meski angka pertumbuhan ekonomi pada
tahun 2017 tersebut lebih rendah dari target yang dipasang pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni 5,2 persen.
Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tersebut mengindikasikan
pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2017 sejalan pula dengan meningkatnya ketahahan fundamental
perekonomian. Ini tercermin dari angka inflasi yang terjaga pada level 3,61 persen
(yoy), surplus neraca pembayaran yang berlanjut menjadi 11 miliar dollar AS, dan
stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga. Dengan kecenderungan ini maka
perekonomian tahun 2018 diperkirakan akan terus membaik di kisaran 5,1- 5,5
persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi dari basis line tersebut jika
terus melakukan reformasi struktural ekonomi dan moneter. Selain itu, diperlukan
juga reformasi di infrastruktur dan sumber daya manusia.
Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 adalah industri
pengolahan, yakni 0,91 persen. Selain itu, disusul sektor konstruksi sebesar 0,67
persen, perdagangan 0,59 persen, dan pertanian 0,49 persen.
Laju inflasi sepanjang 2017 sebesar 3,61 persen di bawah prediksi
pemerintah. Rendahnya inflasi pada 2017 disebabkan upaya pemerintah dalam
menjaga pergerakan harga pangan dengan kebijakan pemerintah yakni adanya
harga barang atau jasa yang diatur oleh pemerintah, mulai harga bahan bakar
minyak dan tarif dasar listrik. Meskipun pada tahun 2017 terdapat kenaikan tarif
dasar listrik namun harga pangan mengalami penurunan tajam. Sejalan dengan
sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah untuk tahun 2018 adalah 3,5 plus minus
1 %.
BAB III-2
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Sementara dari sisi tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Indonesia
alami penurunan. Dari data BPS, pada September 2017, jumlah penduduk miskin
Indonesia mencapai 26,58 juta penduduk. Jumlah tersebut menurun 4,28 persen
dibandingkan pada Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa.
Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan mempertimbangkan
kondisi ekonomi global, maka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019
diproyeksikan sebesar 5,4 – 5,8 %, dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus
mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang
terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan
dapat terlaksana. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi
direncanakan pada besaran 2,5 – 4,5 %. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai
tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan
berkembang dengan sehat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai upaya-upaya
perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu
akan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 7,0 – 8,0 % dengan tingkat
pengangguran terbuka sebesar 4 – 5 %.
Sementara itu, dari data BPS dinyatakan bahwa Perekonomian Jawa Tengah
berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
berlaku tahun 2017 mencapai Rp.1.187.048,81 miliar dan atas dasar harga konstan
2010 mencapai Rp.894.050,47 miliar. Ekonomi Jawa Tengah tahun 2017 tumbuh
stagnan pada angka 5,27 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai
oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (13,27 persen). Dari sisi
pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Impor (7,83 persen).
Inflasi Jawa Tengah pada tahun 2017 berada dalam level yang rendah dan
stabil. Inflasi Jawa Tengah pada Desember 2017 tercatat sebesar 0,71 persen (mtm)
atau sebesar 3,71persen (yoy). Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya
harga berbagai kebutuhan bahan pokok masyarakat dan kelompok administered
price.
Prospek perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 di proyeksikan tumbuh pada
kisaran 5,2 – 5,6 persen dengan inflasi sebesar 4 ± 1 persen dan tingkat kemiskinan
sebesar 11,01 – 12,01 persen.
Kondisi perekonomian Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun mengalami
kemajuan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,02 %, setelah tahun
BAB III-3
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar 5,86 %, tahun 2013 sebesar 5,39 %, tahun
2014 sebesar 4,81 % dan pada tahun 2015 sebesar 5,04 %, Pertumbuhan tertinggi
terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 5,86 %, sebaliknya yang terendah terjadi
pada tahun 2014 (4,81 %). Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi diperkirakan
bisa mencapai angka antara 5,3 – 5,4%.
Selama lima tahun terakhir laju inflasi Kabupaten Jepara cenderung semakin
turun dari tahun 2012 sebesar 4,52%, 2013 naik sebesar 7,95%, naik lagi di tahun
2014 sebesar 9,87%, turun signifikan di tahun 2015 sebesar 4,57% dan turun lagi di
tahun 2016 sebesar 3,45% dan tahun 2017 sebesar 2,83%. Inflasi pada tahun 2019
di Jepara diperkirakan sebesar 4 ± 1%.
Jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara secara
konsisten menunjukkan trend penurunan, baik secara persentase maupun
jumlahnya. Pada tahun 2016 angka kemiskinan Kabupaten Jepara mencapai 8,35
persen dan turun menjadi 8,12 persen pada tahun 2017. Tingkat kemiskinan di
Jepara pada tahun 2019 diperkirakan Kemiskinan sebesar 7,55 – 8,33% karena
perekonomian Kabupaten Jepara diproyeksikan tetap optimis meningkat. Hal
tersebut didukung oleh semakin berkembangnya sektor pariwisata,masih tingginya
peminatan terhadap potensi dan peluang investasi yang bersifat padat karya,
terealisasinya pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian,
berkembangnya UMKM yang berbasis produk unggulan daerah, meningkatnya
intensifikasi sektor pertanian yang didukung rekayasa teknologi, pengembangan
usaha disektor kemaritiman, terkendalinya inflasi dan dukungan regulasi yang
efektif.
Berikut adalah proyeksi perekonomian Kabupaten Jepara tahun 2019
selengkapnya:
Tabel 3. 1 Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2018
dan 2019
No. Indikator Target
RKPD 2018 RKPD 2019
1 Pertumbuhan Ekonomi 5,30 - 5,40 5,30 - 5,40
2 Angka Kemiskinan 7,60 - 8,34 7,55 - 8,33
3 Laju Inflasi 4,0±1 4,0±1
4 PDRB Per Kapita (ADHB) 21.952.954 23.876.032
5 PDRB ADHK (Milyar Rp) 19.997 21.080
6 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,05 3,05 Sumber: RPJMD 2017-2022 Kab. Jepara
BAB III-4
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Arah kebijakan makro ekonomi nasional tahun 2019:
1. Mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik,
dilakukan dengan:
a. Meningkatkan daya saing ekspor
b. Melanjutkan momentum peningkatan iklim investasi
c. Memperkuat konsumsi masyarakat
d. Meningkatkan nilai tambah sektor Industri Pengolahan Non Migas, Pertanian
dan Jasa Produktif
2. Menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tekanan eksternal, didukung dengan
kebijakan:
a. Menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan normalisasi kebijakan
moneter negara maju
b. Menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman
c. Mempertahankan sustainabilitas fiskal
d. Menjaga inflasi pada tingkat yang stabil
e. Memperkuat resiliensi sistem keuangan
3. Mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dilakukan dengan
kebijakan:
a. Meningkatkan tingkat produktivitas melalui reformasi struktural
b. Mendorong pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan
c. Mempertahankan keseimbangan lingkungan
d. Mengantisipasi tantangan disrupsi ekonomi di masa depan
Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan
pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 ditujukan dalam
rangka pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
prioritas pada upaya pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah
yang berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan
dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan
kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang
makin meningkat.
Arah kebijakan di bidang ekonomi pada tahun 2019 sesuai dengan RPJMD
Tahun 2017-2022 Kabupaten Jepara untuk mengimplementasikan program dan
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai
BAB III-5
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun rencana adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan balai tenaga kerja
2. Perluasan jejaring penempatan tenaga kerja
3. Pengembangan sentra IKM
4. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan teknologi
produksi.
5. Peningkatan nilai ekspor
6. Peningkatan sarana prasarana penunjang investasi.
7. Peningkatan mutu dan pemasaran produk/ komoditas pertanian dalam arti luas
8. Pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan
9. Peningkatan SDM penyuluh pertanian dan petani
10. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi petani
11. Peningkatan kapasitas SDM pelaku perikanan
12. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan
13. Perluasan akses permodalan di bidang perikanan
14. Pengembangan pemanfaatan teknologi perikanan yang ramah lingkungan
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Prioritas kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Jepara secara makro
tahun 2019 difokuskan kepada Optimalisasi pembangunan infrastruktur pariwisata
yang didukung oleh pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing. Pemerintah
Kabupaten Jepara diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
efisiensi pendanaan pembangunan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Berkaitan dengan kondisi yang tersebut maka usaha-usaha yang harus dilakukan
dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:
1) Mendorong perkembangan sektor pariwisata dengan pembangunan destinasi
dan fasilitas wisata serta penambahan atraksi/ gelar seni budaya;
2) Pengembangan dukungan sarana-prasarana transportasi secara terpadu
intermoda dan terkait dengan struktur pengembangan wilayah.
3) Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar
tradisional, perlindungan UMKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor
lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien
dalam rangka mendukung perkembangan kepariwisataan;
BAB III-6
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
4) Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan
unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor
informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses
kredit perbankan;
5) Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan,
peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
6) Meningkatkan koordinasi antar PD, kerjasama antar daerah, mengembangkan
kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal.
Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan
(program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun Warga
(RW);
7) Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan
hidup (life skills), teknologi tepat guna dan produktivitas kerja dan keterampilan
yang bersifat teknis;
8) Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna
menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Beberapa
asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN
tahun 2015-2019 berada pada angka di atas 5%;
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tumbuh pada angka di atas 5%;
3. Pendapatan daerah tahun 2019 diproyeksikan naik 1,31% dari tahun 2018 yang
berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,76% dan Pendapatan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 1,30%;
4. Asumsi kenaikan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas asumsi kenaikan yang
signifikan pada Pendapatan pajak daerah sebesar 24,47% dari Pendapatan
Pajak Hotel, Pendapatan Pajak Restoran, Pendapatan Pajak Hiburan sesuai
dengan prioritas pembangunan tahun 2019 pada pembangunan pariwisata dan
juga dari Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Pendapatan retribusi daerah diasumsikan turun 12,16% karena adanya
kebijakan penggratisan biaya masuk obyek wisata;
BAB III-7
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
6. Proyeksi kenaikan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
sebesar 6% dari kenaikan pendapatan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit
Umum RA Kartini;
7. Dana perimbangan tidak mengalami perubahan atau sama dengan tahun 2018;
8. Proyeksi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2019
diasumsikan naik berasal dari kenaikan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari
Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya disesuaikan dengan realisasi tahun
2017;
9. Pendapatan Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus diasumsikan turun 0,84%
karena dana transfer dari pusat turun. Pada tahun 2019 Dana Insentif Daerah
juga diasumsikan nol karena semakin ketatnya peraturan untuk mendapatkan
Dana Insentif Daerah bagi daerah.
Dalam rangka mencapai peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah
Kabupaten Jepara menentukan beberapa arah kebijakan dalam mengelola
pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:
1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah
2. Peningkatan kualitas dan memperluas akses pelayanan kepada wajib pajak
3. Inventarisasi potensi obyek pajak
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana serta SDM yang ada guna
meningkatkan PAD
6. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan swasta dalam rangka
optimalisasi penerimaan PAD
Hasil dari kebijakan yang digariskan tersebut akan diteruskan ke tahun-tahun
anggaran berikutnya dengan hasil capaian tahun 2016-2017 dan proyeksi
pendapatan tahun 2018-2020 sebagai disajikan pada Tabel 3.8 berikut:
BAB III-8
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 3. 2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 s.d Tahun 2020
No. Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun
2016
Realisasi Tahun
2017 Tahun 2018*
Proyeksi/ Target
Tahun 2019
Proyeksi/ Target
Tahun 2020
1.1 Pendapatan asli daerah 322.509.753.285 331.060.978.443 325.195.315.000 357.173.649.998 391.068.757.776
1.1.1 Pajak daerah 96.623.790.936 87.396.253.190 89.352.500.000 111.220.000.000 125.678.600.000
1.1.2. Retribusi daerah 38.657.736.647 20.543.967.563 18.783.171.000 16.499.940.000 16.499.940.000
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan 8.214.999.246 12.812.994.563 10.379.784.000 10.379.784.000 11.659.284.563
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah 179.013.226.456 210.307.763.127 206.679.860.000 219.073.925.998 237.230.933.213
1.2 Dana perimbangan 1.383.615.805.500 1.316.698.615.037 1.355.010.937.000 1.355.010.937.000 1.355.010.937.000
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi
hasil bukan pajak 43.932.231.816 42.346.106.126 41.474.464.000 41.474.464.000 41.474.464.000
1.2.2 Dana alokasi umum 1.000.373.359.000 982.800.016.000 984.937.249.000 984.937.249.000 984.937.249.000
1.2.3 Dana alokasi khusus 339.310.214.684 291.552.492.911 328.599.224.000 328.599.224.000 328.599.224.000
1.3 Lain-lain pendapatan
daerah yang sah 399.962.113.209 522.845.602.303 521.919.024.000 528.704.254.000 568.079.756.913
1.3.1 Hibah 11.665.457.212 12.266.466.125 107.070.440.000 107.070.440.000 107.070.440.000
1.3.2
Bagi hasil pajak dari provinsi
dan dari pemerintah daerah
lainnya
125.758.517.997 152.217.240.467 133.606.709.000 150.000.000.000 160.541.411.476
1.3.3 Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus 165.584.788.000 302.604.928.711 199.881.485.000 190.273.424.000 218.177.633.738
1.3.4 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah
lainnya**)
96.953.350.000 55.756.967.000 81.360.390.000 81.360.390.000 82.290.271.699
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.106.087.671.994 2.170.605.195.783 2.202.125.276.000 2.240.888.840.998 2.314.159.451.689
Sumber: LRA tahun 2016-2017; *APBD 2018
BAB III-9
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah Kabupaten Jepara diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar
1,08%. Hal ini seriring dengan kenaikan pendapatan sebesar 1,76%. Perencanaan
belanja daerah pada tahun 2019 dihitung dengan berdasar asumsi sebagai berikut :
a. Proyeksi belanja daerah diasumsikan turun sebesar 6,04% dari tahun 2018;
b. Proyeksi belanja pegawai diproyeksikan naik dari tahun 2018 sebesar 1,94%
dikarenakan adanya wacana kenaikan gaji ASN dan penerimaan calon ASN baru
di lingkungan Pemkab. Jepara;
c. Belanja subsidi diproyeksikan tetap;
d. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial diproyeksikan sesuai atau sama
dengan proyeksi pada RPJMD Kab. Jepara tahun 2017-2022 atau turun 37,68%
untuk belanja hibah dan naik 20,47% untuk belanja bantuan sosial dari tahun
2018;
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa
diproyeksikan naik 12,92% dari tahun 2018;
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Desa Dan Parpol
pada tahun 2019 diasumsikan turun 3,30% dari tahun 2018 dikarenakan
pendapatan transfer dana desa dan bantuan khusus diproyeksikan turun;
g. Belanja tak terduga diproyeksikan tetap atau sama dengan tahun 2018;
h. Belanja langsung baik belanja pegawai, barang dan jasa serta modal
diasumsikan turun 12,98%.
Adapun Kebijakan dalam pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2019
Kabupaten Jepara adalah:
1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja
2. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan
fungsi PD
3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja
pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Anggaran lebih ditekankan pada program yang diperlukan (money follows
program), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan dan organisasi
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan apada prioritas kegiatan
PD, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya
dengan berpedoman pada Renstra
BAB III-10
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
6. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-Pemerintah Daerah untuk
mendukung belanja daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap
masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan
Berdasarkan arah kebijakan tersebut realisasi belanja daerah tahun 2016-2017
dan proyeksi belanja daerah tahun 2018-2020 adalah sebagaimana tabel 3.9
berikut:
BAB III-11
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 3. 3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 s.d Tahun 2020
No. Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Tahun 2018* Proyeksi/ Target
Tahun 2019 Proyeksi Tahun
2020
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai 875.829.834.075 825.240.330.206 884.988.462.000 901.957.905.574 912.124.129.814
2.1.3 Belanja Subsidi 234.081.000 234.081.000 234.085.000 234.085.000 234.086.333
2.1.4 Belanja Hibah 59.372.500.000 50.205.864.000 49.552.100.000 30.882.500.000 30.882.500.000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 9.682.227.100 10.539.192.700 26.162.410.000 31.517.410.000 31.517.410.000
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan
Desa
6.840.193.454 12.006.119.555 11.332.780.000 12.796.994.000 12.796.994.000
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota ,Pemerintahan Desa
dan Parpol
257.379.558.610 303.780.666.120 327.784.136.000 316.964.595.300 316.964.595.300
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 4.734.000 641.689.331 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
B. JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.209.343.128.239 1.202.647.942.912 1.303.053.973.000 1.297.353.489.874
1.307.519.715.447
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai 24.518.760.500 36.309.438.725 45.055.931.000 46.382.972.487 46.382.972.487
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 527.035.731.079 572.187.201.387 648.907.166.000 668.019.553.000 668.019.553.000
2.2.3 Belanja Modal 397.078.618.167 404.345.727.549 361.391.983.000 372.036.130.000 372.036.130.000
C. JUMLAH BELANJA LANGSUNG 948.633.109.746 1.012.842.367.661 1.055.355.080.000 1.086.438.655.487 1.086.438.655.487
D. TOTAL JUMLAH BELANJA 2.157.976.237.985 2.215.490.310.573 2.358.409.053.000 2.383.792.145.361 2.393.958.370.934
Sumber: LRA tahun 2016-2017; *APBD 2018
BAB III-12
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Asumsi pembiayaan yaitu SILPA direncanakan semakin berkurang seiring
dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,
pada tahun 2019 SILPA diproyeksikan sebesar Rp. 157.903.304.363,-.
Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Jepara yaitu
penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan dana yang
diinvestasikan/ disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk
memperkuat struktur modal dan memperkuat share permodalan khususnya BUMD
yang kepemilikannya bersama oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan Provinsi.
Penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan
pada Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah
Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2018-
2022.
Adapun rincian realisasi dan proyeksi/ target pembiayaan daerah Kabupaten
Jepara tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui tabel 3.10 sebagai berikut:
BAB III-13
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018
Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 s.d Tahun 2020
No. Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah
Realisasi 2016 Realisasi 2017 Tahun 2018* Proyeksi/ Target
Tahun 2019
Proyeksi/ Target Tahun
2020**
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 292.240.640.853 223.941.692.945 252.644.167.000 157.903.304.363 94.798.919.245
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah - - - - -
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 71.227.863 301.275.000 - - -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 292.311.868.716 224.242.967.945 252.644.167.000 157.903.304.363
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - -
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 16.260.000.000 17.900.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 221.609.780 - - - -
3.2.4 Pemberian Pinjaman Modal - - - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 16.481.609.780 17.900.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 275.830.258.936 206.342.967.945 237.644.167.000 142.903.304.363 79.798.919.245
Sumber: LRA tahun 2016-2017; *APBD 2018; **RPJMD 2017-
BAB IV-1
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019
Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan merupakan hal yang penting
untuk dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah untuk
melakukan pembangunan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah didasarkan
kriteria berikut: (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan, (2) Urgensi
penanganan isu, (3) Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat, (4) Kelayakan
teknis, dan (5) Kesiapan bagi pelaksana kegiatan/usulan.
Demikian halnya dengan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan
Kabupaten Jepara Tahun 2019, perlu mempertimbangkan tujuan, sasaran
pembangunan dan isu-isu strategis. Hal ini tentu berdasar RPJMD Kabupaten Jepara
2017-2022 serta prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah
sehingga diharapkan adanya kesesuaian program-program pembangunan baik dari
tingkat pusat, provinsi, hingga sampai pada dokumen perencanaan yang ada di
daerah.
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 merupakan penjabaran dari pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.
Visi untuk membangun Kabupaten Jepara tahun 2017-2022 adalah:
“Mewujudkan Jepara Madani yang Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing”.
Perwujudan visi tersebut mengandung filosofis bahwa Jepara sebagai suatu daerah
otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mampu
mengoptimalkan segala potensi untuk mewujudkan kondisi yang ideal bagi seluruh
masyarakat Jepara.
Secara khusus makna dari penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Madani
Bermakna daerah yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern,
kreatif, bekerja keras, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam
BAB IV-2
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang
berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya, aman, nyaman, damai, sejahtera,
bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.
2. Berkarakter
menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sebagai kota yang memiliki watak,
kepribadian yang arif dan religius dengan mempertahankan budaya lokal yang
tercermin dalam perilaku warga yang berlandaskan falsafah pancasila serta menjaga
keseimbangan sumber daya alam secara turun temurun sebagai dengan aktifitas
kehidupan masyarakatnya sehingga dapat mengurangi kerentanan bencana. Selain
itu, ciri dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki Jepara cukup menunjukkan
keunggulannya dibandingkan dengan daerah lain. Jepara memiliki sumber daya yang
hampir sempurna, yakni meliputi pegunungan, hutan, pemukiman, pesisir dan
kepulauan.
3. Maju
bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan
keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh
sumber daya manusia yang handal, berdaya saing serta pengelolaan pembangunan
yang berkelanjutan sehingga mampu menyesuaikan dan mengikuti tuntutan
perkembangan jaman. Perwujudan kemajuan tercermin dari sikap dan perilaku
masyarakat yang tanggap dan antisipatif terhadap perkembangan dan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas
kehidupan, melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, dan implementasi
nilai-nilai universal masyarakat modern.
4. Berdaya Saing
Artinya kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan,
tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan siap berkompetisi di tingkat
lokal, regional, nasional dan internasional berbasis pada potensi unggulan daerah.
Sebagai kota industri yang melakukan transaksi ekonomi baik regional maupun
internasional, Jepara memiliki kemampuan daya saing yang cukup tinggi, didukung
dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor industri, ditopang oleh
pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadai, pasar yang prospektif, sumber
daya manusia yang kompetitif, regulasi yang mendukung, pelestarian lingkungan
dan dukungan sumberdaya energi serta sumber daya lainnya.
BAB IV-3
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Sementara itu, secara filosofis dapat diketahui bahwa apa yang telah tertuang
di dalam visi tersebut bukan sesuatu mimpi. Melalui penjabaran secara sistematis
dan komprehensif visi Kabupaten Jepara dapat dijabarkan dalam wujud 5 (lima)
butir misi sebagai berikut:
1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius
dan Berbudaya
Misi memperkuat potensi sumber daya manusia yang berkualitas, religius
dan berbudaya ini diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM masyarakat
Kabupaten Jepara yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Misi ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasmani dan rohani masyarakat sehingga
mampu membentuk SDM yang sehat secara fisik, psikologi dan akal budi.
Pembangunan yang dilakukan mampu untuk menguatkan jati diri dan karakter
masyarakat Jepara melalui kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, sosial budaya
dan pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal
dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya,
mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai – nilai luhur budaya dan
memiliki kebanggaan sebagai warga Jepara dalam rangka memantapkan
landasan spiritual, moral dan etika pembangunan daerah.
2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan
Masyarakat
Misi untuk pendayagunaan sumber daya alam yang seimbang untuk
kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan lebih rinci yaitu memperbaiki
pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan
antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya
tamping serta kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui
pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan pemukiman, kegiatan sosial
ekonomi dan upaya konservasi guna mempertahankan keanekaragaman hayati,
meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang
berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dan dapat mengurangi intensitas
BAB IV-4
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
dan cakupan bencana, serta meningkatkan keindahan, pemeliharaan dan
pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal dasar pembangunan.
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri
Misi untuk mewujudkan perekoniman daerah yang yang progresif dan
mandiri dijelaskan secara rinci adalah mengedepankan pembangunan sumber
daya manusia berkualitas, mandiri dan berdaya saing; meningkatkan
penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju
penerapan inovasi secara berkelanjutan; memperkuat perekonomian mikro
berbasis potensi lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun
keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pemasaran.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan
Misi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
dijelaskan secara lebih rinci adalah meningkatkan pembangunan daerah dan
desa; mengurangi kesenjangan sosial, keberpihakan kepada masyarakat dan
kaum lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses
yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana prasarana
ekonomi, mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien
dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan,
jembatan, drainase, bendung, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan
sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman yang ramah dan partisipatif.
5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance)
dan Pelayanan Publik yang Profesional
Misi untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan
pelayanan publik yang profesional dijelaskan secara lebih rinci adalah
meningkatkan kualitas aparatur daerah dalam memberikan pelayanan terhadap
masyarakat untuk perwujudan good governance, meningkatkan peran serta
masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik dan partisipasi
pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan pelaksanaan kerjasama
ekonomi antar daerah dan investasi bagi pembangunan di daerah.
Adapun hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten
Jepara terlihat pada tabel 4.1. di bawah ini.
BAB IV-5
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 4. 1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
NO Visi dan Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan
Visi : Mewujudkan Jepara Madani yang Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing
1 Misi 1 : Memperkuat Potensi
Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas, Religius dan
Berbudaya
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Pendidikan dan
Kesehatan yang menyeluruh
kepada masyarakat
Meningkatnya aksesibilitas dan
kualitas pendidikan bagi seluruh
masyarakat, baik formal maupun
non formal
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana pendidikan secara bertahap untuk
memenuhi Standar Nasional Pendidikan
Peningkatan kompetensi dan kualifikasi
sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan
secara bertahap
Perluasan cakupan pemberian beasiswa
Peningkatan cakupan pelayanan Perpustakaan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Pola
Hidup Bersih Sehat
Peningkatan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan
Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga
kesehatan
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana kesehatan secara bertahap untuk
memenuhi standard
Pengendalian angka Total Fertility Rate (TFR)
Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri
Meningkatkan kualitas
pembangunan gender
Meningkatnya kualitas hidup
perempuan dan anak
Peningkatan UPPKS
Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak dan
Kecamatan Layak Anak
BAB IV-6
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
NO Visi dan Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan
2 Misi 2 : Pendayagunaan
Sumberdaya Alam yang
Seimbang untuk
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan kualitas
pendayagunaan dan
pengelolaan lingkungan,
sumberdaya alam yang
berkelanjutan dan ramah
lingkungan serta dapat
mengurangi intensitas dan
cakupan bencana
Meningkatnya kualitas hidup
yang lestari.
Peningkatan pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup.
Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber
daya alam.
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana persampahan
Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka
hijau publik
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pelestarian lingkungan hidup
3 Misi 3 : Mewujudkan
Perekonomian Daerah yang
Progresif dan Mandiri
Meningkatkan pertumbuhan
perekonomian masyarakat
yang mantap dan berdaya
saing
Meningkatnya kualitas SDM dan
angkatan kerja yang kreatif,
inovatif, dan berdaya saing
Peningkatan produktivitas dan kompetensi
tenaga kerja
Pengembangan balai tenaga kerja
Perluasan jejaring penempatan tenaga kerja
Meningkatnya kualitas, kuantitas
dan daya saing koperasi serta
UMKM
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
koperasi dan UMKM
Pengembangan OVOP
Meningkatnya kinerja
perindustrian, perdagangan dan
investasi daerah
Pengembangan sentra IKM
Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan
bahan baku dan teknologi produksi.
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana perdagangan
Peningkatan nilai ekspor
Peningkatan sarana prasarana penunjang investasi.
BAB IV-7
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
NO Visi dan Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan
Peningkatan partisipasi dalam berbagai event
promosi investasi.
Meningkatnya produksi
pertanian yang berkelanjutan
dengan melibatkan partisipasi
petani
Peningkatan mutu dan pemasaran produk/
komoditas pertanian dalam arti luas
Pengembangan usaha pertanian yang
berkelanjutan
Peningkatan SDM penyuluh pertanian dan petani
Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi
petani
Meningkatnya produksi
perikanan, baik perikanan
tangkap maupun budidaya yang
berkelanjutan
Peningkatan kapasitas SDM pelaku perikanan
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana perikanan
Perluasan akses permodalan di bidang perikanan
Pengmbangan pemanfaatan teknologi perikanan
yang ramah lingkungan
Meningkatnya kualitas destinasi
dan investasi pariwisata
Pengembangan destinasi wisata unggulan yang
berkelanjutan
Peningkatan sarana dan prasarana
kepariwisataan
Pengembangan jejaring informasi kepariwisataan
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelestarian
seni/budaya asli Jepara
Meningkatnya partisipasi
kelompok seni/budaya lokal
dalam even/gelaran seni budaya
Peningkatan even/gelaran seni/budaya berskala
nasional maupun regional
Peningkatan pembinaan dan pemberian apresiasi
pada kelompok seni/budaya
BAB IV-8
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
NO Visi dan Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan
4 Misi 4 : Mewujudkan
Pemerataan Pembangunan
yang Berkeadilan
Meningkatkan cakupan
pemenuhan infrastruktur
dasar untuk kesejahteraan
masyarakat
Meningkatnya ketersediaan
rumah layak huni bagi
masyarakat dan pengurangan
kawasan kumuh
Peningkatan jangkauan program penanganan
RTLH
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana di kawasan permukiman kumuh.
Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air
minum layak bagi seluruh
masyarakat
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi layak
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana air minum/bersih layak
Meningkatnya kualitas jalan dan
jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan
jembatan
Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan
jembatan
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas jaringan irigasi
Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
5 Misi 5 : Meningkatkan
Tatakelola Pemerintahan
yang baik (good governance)
dan Pelayanan Publik yang
Profesional
Meningkatkan kualitas
aparatur pemerintah daerah
dalam menyelenggaran
pelayanan publik yang
profesional serta peningkatan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang baik
Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi
Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN
khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas pelayanan publik
Pengembangan sistem dan prosedur pengawasan
BAB IV-9
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019
Selain berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022,
prioritas pembangunan daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa
hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Arah
Kebijakan Pembangunan Nasional pada RPJMN Tahun 2015-2019.
a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-
2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019
Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019
adalah ”Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi
ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu
disebut NAWA CITA, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
BAB IV-10
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut
dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi
pembangunan yaitu:
1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan,
mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan,
kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata
dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan
antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.
Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan
hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola
pemerintahan dan reformasi birokrasi.
Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran
utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
2. Laju inflasi berkisar 2,5 – 4,5%;
3. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 – 9,5%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8 – 5,2%.
BAB IV-11
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dalam rangka mendukung
pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pendekatan yang
digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 adalah
Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money Follow
Program.
Rencana pembangunan nasional tahun 2019 diprioritaskan pada :
1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan
kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa
produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 diarahkan pada upaya
pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang tahun
2015-2019. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya,
berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional,
maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 ditujukan untuk “Peningkatan
Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”.
Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 tersebut,
ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2019, meliputi:
1. Penanggulangan kemiskinan
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah
3. Kualitas hidup dan daya saing SDM
4. Pengelolaan sumber daya alamlingkungan hidup
5. Ketahanan pangan dan energi
6. Kesenjangan wilayah
7. Tata kelola pemerintahan
BAB IV-12
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tersebut dijabarkan
lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut:
1. Penanggulangan kemiskinan, difokuskan pada:
a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan
melalui penanganan perumahan dan penyehatan lingkungan permukinan
(RTLH, sanitasi, air bersih, listrik); penanganan kawasan permukiman kumuh;
peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pangan;pemberdayaan dan
perlindungan sosial bagi PMKS;dan kepemilikan administrasi kependudukan
b. Penguatan sustainable livelihood melalui keperantaraan akses terhadap asset,
modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru;
peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan.
c. Penguatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan
yang kontinyu, serta gotong royong pelibatan seluruh komponen potensi
(swasta dan pihak lainya) dalam kesetiakawanan sosial.
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah,difokuskan pada:
a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui peningkatan
kemampuan petani dalam budidaya pertanian; asuransi petani; peningkatan
prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi; pengembangan
teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; revitalisasi peran
balai pertanian.
b. Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing melalui
peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan produk pertanian untuk
meningkatkan nilai tambah; serta didukung dengan pengembangan jejaring
pemasaran berbasis kelompok (corporate farming).
c. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan
kapasitas nelayan; peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap
(alat tangkap ramah lingkungan, kapal, TPI); perbaikan kualitas benih dan
pakan ikan mandiri; peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan
untuk ekspor.
d. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui peningkatan kualitas tata
kelola kehutanan; penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan
Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); peningkatan keterlibatan
masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan
BAB IV-13
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
rakyat); peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan hasil hutan;
serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil, mikro, dan
menengah melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk;
hilirisasi industri; mengembangkan inovasi teknologi produksi; keperantaraan
akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan;
peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi;
pengembangan kawasan industri; keperantaraan kemitraan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri besar; fasilitasi standarisasi dan
sertifikasi produk UMKM; serta peningkatan infrastruktur jaringan produksi,
distribusi, promosi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia.
f. Pengembangan inovasi teknologi dengan pengembangan Technopark serta
peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat.
g. Peningkatan pariwisata berbasis masyarakat melalui perbaikan prasarana dan
sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan
kapasitas pelaku pariwisata; peningkatan promosi wisata; kerjasama dengan
pelaku wisata; aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; serta peran serta
swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
h. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui pemberian
kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan
prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah,
cepat, tepat; kebijakan investasi sejalan dengan prioritas daerah untuk
pengurangan kemiskinan dan peingkatan daya saing wilayah; pengembangan
digital investment promotion; pengembangan investasi berbasis produk-
produk unggulan kabupaten/kota; serta mendorong perwujudan investasi
hijau.
3. Kualitas hidup dan daya saing Sumberdaya Manusia (SDM),difokuskan pada:
a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui
peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan melalui sekolah gratis untuk
pendidikan menengah dan khusus; pengembangan kurikulum berbasis skill,
knowledge, attitude; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan
kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional;
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan
BAB IV-14
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran
lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan
pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam
membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan
teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan
peningkatan pengembangan pendidikan pendidikan khusus dan inklusi sesuai
kewenangan provinsi.
b. Peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tetap memperbaiki upaya
kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan
kesehatan; peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan;
pengembangan SIM RS Rujukan Online; peningkatan kualitas dan
pemerataancakupan tenaga kesehatan; serta peningkatan capaian wilayah
Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan).
c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan
berdaya saing tinggi melalui penguatan program pendidikan link and match
berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian
tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasiberstandar
nasional dan/atau internasional); sertifikasi kompetensi berstandar nasional
dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses
informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga
kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi
baru; mengembangan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif
untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.
d. Pemanfaatan Bonus Demografi melalui peningkatan kualitas penduduk usia
produktif (15-64 Tahun) yang didukung peran lintassektor/program antara
lain: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan investasi;
e. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta
pembangunan keluarga melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam
proses politik dan jabatan publik; peningkatan kampanye anti kekerasan
terhadap perempuan dan anak; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan
hak anak; serta peningkatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan
bina keluarga lansia
BAB IV-15
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
f. Peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
melalui penguatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
g. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk
peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.
h. Peningkatan penyadaran dan pemberdayaan kepemudaan melalui
peningkatan dan pengembangan generasi muda mandiri dan berdikari,
pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan,
peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif,
pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
i. Pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan serta kelembagaan olahraga
melalui penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
(PPLOP), penyelenggaraan kuantitas dan kualitas kompetisi olahraga
berkelanjutan, pengembangan olahraga unggulan daerah,peningkatan
partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pembudayaan/pemassalan
olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan
keolahragaan, peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga,dan
pengembangan industri olahraga.
j. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui pengembanganseni
budaya, pelestarian cagar budaya, dan pembinaan penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penanggulangan
bencana, difokuskan pada:
a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui
rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan
tangkapan air berbasiskan pemberdayaan masyarakat; perkuatan Lembaga
Masyarakat Di sekitar Hutan (LMDH); pengelolaan sumber daya air dengan
konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air
tanah; pengelolaan, pengendalian perijinan dan pengawasanusaha
pertambangan; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan
mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan
pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara
BAB IV-16
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang
Terbuka Hijau.
b. Penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui
peningkatan kapasitas, memperkuat kebijakan dan kelembagaan,
pengembangan sistem informasi, penanganan tematik daerah rawan
bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta
mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada:
a. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui
peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan
pertanian; penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan,
meningkatkan kewirausahaan, manajeman dan bisnis petani serta distribusi
pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga
dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman (B2SA) dengan pengembangan diversifikasi pangan,
membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta
peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan;
peningkatan mutu dan keamanan pangan; Pengembangan dan penerapan
inovasi teknologi paska panen.
b. Pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur
ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai
penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan;
pengembangan listrik murah dan hemat; pengembangan energi baru
terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro
dan tenaga surya; serta budaya hemat energi.
6. Kesenjangan wilayah, dengan fokus pada:
a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui peningkatan kehandalan dan
keselamatan jalan - jembatan mendukung pengembangan kawasan strategis
dan pemerataan antara wilayah,serta menghubungkan pantura – pansela dan
daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional,
perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pemaduan
moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
BAB IV-17
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah
umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air
minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan
kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan
timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru
wewenang provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) dan
dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan
fungsi perkotaan yang semula Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat
Kegatan Wilayah Promosi (PKWp).
7. Tata kelola Pemerintahan, difokuskan pada:
a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang
melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta
mendorong partisipasi publik;
b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi
informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan
berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan
melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)
dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda;
meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi,
disiplin, dan penataan ASN;
c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata
laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan
dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju
struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya -
upaya clean and clear government dan menerapkan “keperantaraan dan
enterpreuneur” dalam tata kelola pemerintahan.
d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan
persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah dalam
rangka mendukung pelaksanaanPemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif.
BAB IV-18
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan
Tahun 2019 yang meliputi :
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 5,6%;
b. Inflasi sebesar 4 ± 1%;
c. PDRB/Kapita sebesar Rp. 28,6 juta;
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33 - 4,43%;
e. Kemiskinan sebesar 11,01 - 12,01%.
Sementara itu, sesuai dengan pelaksanaan Rakortek Wilayah Eks-
Karesidenan Pati, untuk Kabupaten Jepara ditetapkan target sasaran pembangunan
tahun 2019 sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,4%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,05%;
c. Kemiskinan sebesar 7,55 – 8,33%.
d. Indeks Pembangunan Manusia 71,60.
c. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jepara
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jepara berdasarkan hasil
reses/penjaringan aspirasi masyarakat menjadi salah satu aspek dalam penyusunan
prioritas dan fokus pembangungan daerah Kabupaten Jepara. Pokok-Pokok pikiran
DPRD Kabupaten Jepara untuk Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Jepara Tahun 2019 meliputi :
1. Bidang Pendidikan: Pemerintah dapat mewujudkan standar minimal pendidikan
meliputi tenaga pendidikan dan sarana prasarana kependidikan, termasuk
memberikan perhatian pada guru-guru honorer (K2);
2. Bidang Kesehatan: Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dan
tenaga kesehatan harus segera teratasi, sebagai contoh: Puskesmas ideal
harus mencapai 40 puskesmas untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan,
namun saat ini baru tercapai 21 puskesmas, sehingga Pemerintah masih
kurang 19 puskesmas untuk memenuhi target ideal pelayanan kesehatan
kepada masyarakat. Selain itu Pemerintah juga harus segera mengatasi
kekurangan tenaga medis dan non medis;
3. Bidang Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang: Dalam RPJMD, data sampai
dengan tahun 2016 untuk persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik baru
BAB IV-19
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
mencapai 42,11%, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik masih pada
angka 21,57% dan laju peningkatan jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi
baik baru mencapai 4,45%. Kondisi tersebut harus segera ditingkatkan agar
akses perekonomian dapat berjalan dengan baik. Kemudian Perda RTRW dan
RDTR harus menjadi skala prioritas untuk dibahas di tahun 2019 agar ada
kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang di Jepara. Selain itu juga harus
terdapat perencanaan penanganan sampah secara modern;
4. Bidang Sosial: Penanganan kesejahteraan sosial dan potensi sumber masalah
kesejahteraan sosial harus terprogram dan teranggarkan secara maksimal;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak: pemerintah harus dapat
mengoptimalkan kelembagaan forum anak dari tingkat desa sampai dengan
Kabupaten, mengoptimalkan Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A);
6. Bidang Koperasi dan UMKM: program pengembangan dan bantuan modal
koperasi dan UMKM harus terencana dengan baik;
7. Bidang Kelautan dan Perikanan: Pemerintah membuat program untuk
memaksimalkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta
meningkatkan kualitas dan daya saing produk dan usaha perikanan;
8. Bidang Pariwisata: program pariwisata harus terencana dengan baik untuk
meningkatkan pendapatan daerah dan menggerakkan sektor perekonomian
daerah;
9. Bidang Pertanian: dalam rangka swasembada pangan, Pemerintah harus
membuat program pertanian dan peternakan modern;
10. Bidang Keuangan: Pemerintah harus meningkatkan kemampuan keuangan
daerah dengan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan
provinsi, meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi dan PAD lain-lain yang
sah;
11. Bidang Penelitian dan Pengembangan: Pemerintah harus memaksimalkan
produk penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pembangunan
daerah.
d. Prioritas Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2019
Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme
pemilihan fokus pembangunan pada masing-masing tahun fiskal yang akan
BAB IV-20
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pentahapan pelaksanaan pembangunan
bertujuan untuk memberikan nuansa dan arah pembangunan dalam rangka
pencapaian visi dan misi kepala daerah yang kemudian akan terorganisir melalui
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Sejalan dengan prioritas pembangunan dan juga tahapan dalam RPJMD
Kabupaten Jepara 2017-2022 maka ditetapkan Tema Pembangunan Tahun 2019
“OPTIMALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA DIDUKUNG OLEH
PENGEMBANGAN KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING”. Prioritas pembangunan
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian
Misi ke-3 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri, Misi ke-4
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, dan Misi ke-1
Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan
Berbudaya. Pencapaian terhadap Misi ke-5 Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan
yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional dilakukan
secara mainstream dan melekat pada masing-masing tahun fiskal pembangunan
mulai dari tahun 2017-2022. Fokus pembangunan pada tahun 2019 adalah
Optimalisasi pembangunan infrastruktur pariwisata yang didukung oleh
pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing. Pada tahap ini, pembangunan
diarahkan pada:
1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata,
pembangunan akses jalan yang memadai serta penyiapan SDM kepariwisataan
yang berkualitas, melalui:
a. Pengembangan destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan;
b. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan;
c. Pengembangan jejaring informasi kepariwisataan.
2) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif
dan sentra/klaster, melalui:
a. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
b. Pengembangan one village one produk (OVOP);
c. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan UMKM.
3) Penguatan SDM pelaku usaha industri dan komoditas potensial di Kabupaten
Jepara dalam pemanfaatan teknologi, baik dalam proses produksi maupun
pemasaran, melalui:
BAB IV-21
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
a. Peningkatan kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif dan
berdaya saing;
b. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan teknologi
produksi;
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan.
4) Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan
kompentensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan,
melalui:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan secara
bertahap untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
b. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga
kependidikan secara bertahap.
5) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, melalui:
a. Perluasan cakupan pemberian beasiswa;
b. Peningkatan cakupan pelayanan Perpustakaan;
6) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, melalui:
a. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Pola Hidup Bersih Sehat;
b. Peningkatan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan;
c. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan secara
bertahap untuk memenuhi standard.
7) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan
profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan
pelayanan publik, melalui:
a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas pelayanan publik;
b. Pengembangan sistem dan prosedur pengawasan.
Secara diagramatis, keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Jepara Tahun
2017-2022 dengan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar
3.1
BAB IV-22
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Gambar 3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 dengan
RKPD Tahun Kabupaten Jepara 2019
Arah kebijakan dan/atau Program Daerah harus memedomani arah kebijakan
RPJMN yang dituangkan dalam NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan.
Keterkaitan arah kebijakan dan/atau Program Daerah Tahun 2019 dengan
NAWACITA dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 4. 2 Hubungan Nawacita dan Arah Kebijakan/Program Daerah
Tahun 2019
No NAWACITA ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM
DAERAH TAHUN 2019
A MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK
MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN
RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
a. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Bukan Kewenangan Daerah b. Penguatan Sistem Pertahanan Bukan Kewenangan Daerah c. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim Bukan Kewenangan Daerah d. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga
Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri
Bukan Kewenangan Daerah
e. Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran Bukan Kewenangan Daerah
BAB IV-23
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No NAWACITA ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM
DAERAH TAHUN 2019
f. Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan
Regional
Bukan Kewenangan Daerah
g. Meminimalisasi Dampak Globalisasi Bukan Kewenangan Daerah h. Pembangunan Industri Pertahanan Nasional Bukan Kewenangan Daerah i. Membangun Polri yang Professional Bukan Kewenangan Daerah j. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta
Informasi Kependudukan
Bukan Kewenangan Daerah
B MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA
a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk
memulihkan kepercayaan publik
Peningkatan kapasitas dan kompetensi
ASN khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas pelayanan publik;
b. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan
Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender Dan Anak;
Program Peningkatan Peran Serta Dan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
c. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas
Kinerja Pemerintahan
Pengembangan sistem dan prosedur
pengawasan.
d. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas
Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
Bukan wewenang daerah
e. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses
Pengambilan Kebijakan Publik
Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan
yang baik (good governance) dan
Pelayanan Publik yang Profesional
C Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam
Kerangka Negara Kesatuan
a. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi
Asimetris
Bukan wewenang daerah
b. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Bukan wewenang daerah
Terutama Kawasan Timur Indonesia.
c. Penanggulangan Kemiskinan Penguatan potensi ekonomi kerakyatan
berbasis komoditas lokal, industri kreatif
dan sentra/klaster, Penguatan SDM pelaku usaha industri dan komoditas
potensial di Kabupaten Jepara dalam
pemanfaatan teknologi, baik dalam
proses produksi maupun pemasaran,
D MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM
MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN
HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN
TERPERCAYA
a. Peningkatan Penegakan Hukum yang
Berkeadilan
Program Peningkatan Koordinasi Dan
Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum
b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pengembangan sistem dan prosedur
pengawasan.
c. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar
Program Pengendaliaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program
Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
d. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
e. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan
Tanah
Pengembangan tata pemerintahan yang
baik didukung dengan kompetensi dan
profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan,
BAB IV-24
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No NAWACITA ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM
DAERAH TAHUN 2019
pemerintahan dan pelayanan publik
f. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok
Marjinal
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
E MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA
a. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga
Berencana
Program Keluarga Berencana; Program
Pembinaan Peran Serta Masyarakat
dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
b. Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program
Indonesia Pintar
Bukan Kewenangan Daerah
c. Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program
Indonesia Sehat
Bukan Kewenangan Daerah
d. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal:
Pelaksanaan Program Indonesia Kerja
Bukan Kewenangan Daerah
e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui
Penghidupan yang Berkelanjutan
Bukan Kewenangan Daerah
F MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
Bukan Kewenangan Daerah
a. Membangun Konektivitas Nasional Untuk
Mencapai Keseimbangan Pembangunan
Bukan Kewenangan Daerah
b. Membangun Transportasi Umum Masal Perkotaan Bukan Kewenangan Daerah
c. Membangun Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Bukan Kewenangan Daerah
d. Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam
Pembiayaan Infrastruktur
Bukan Kewenangan Daerah
e. Penguatan Investasi Bukan Kewenangan Daerah
f. Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan Bukan Kewenangan Daerah
g. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi Bukan Kewenangan Daerah
h. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Bukan Kewenangan Daerah
i. Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional
Bukan Kewenangan Daerah
j. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Bukan Kewenangan Daerah
k.Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik
dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016
Bukan Kewenangan Daerah
G MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN
MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS
EKONOMI DOMESTIK
a. Peningkatan Kedaulatan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
b. Ketahanan Air Bukan Kewenangan Daerah c. Kedaulatan Energi Bukan Kewenangan Daerah d. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan Bencana Bukan Kewenangan Daerah
e. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Bukan Kewenangan Daerah f. Penguatan Sektor Keuangan Bukan Kewenangan Daerah g. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara Bukan Kewenangan Daerah H MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA Bukan Kewenangan Daerah I MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT
RESTORASI SOSIAL INDONESIA
Bukan Kewenangan Daerah
BAB IV-25
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Selanjutnya, Prioritas Daerah yang ditetapkan pada tahun 2019 harus selaras
dan berkaitan dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2019.
Hal ini sebagai wujud upaya dan komitmen Kabupaten Jepara untuk mendukung
tercapainya target sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional yang ditetapkan
pada Tahun 2019. Keterkaitan Prioritas Daerah, Provinsi, dan Nasional pada Tahun
2019 dapat dilihat pada Gambar 3.2
Gambar 3.2 Keterkaitan Prioritas Kabupaten, Provinsi, dan Nasional
Tahun 2019
Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2019 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun
2019 yang meliputi :
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,4%;
b. Inflasi sebesar 4 ± 1%;
c. PDRB/Kapita sebesar Rp. 23,8 juta;
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,05%;
e. Kemiskinan sebesar 7,55 – 8,33%.
f. Indeks Pembangunan Manusia 71,60.
BAB V-1
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2019 harus konsisten
dan selaras dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Program pembangunan daerah RPJMD
oleh Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah, masing-masing program
dijabarkan ke dalam kegiatan disertai pagunya. Program yang mendukung
pembangunan secara menyeluruh akan dikelompokkan menjadi 2 urusan yaitu
urusan wajib dan urusan pilihan, serta 1 fungsi penunjang urusan pemerintahan.
Urusan wajib terbagi menjadi 2 yaitu urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri dari
6 bidang urusan dan urusan wajib non pelayanan dasar yang terdiri dari 17 bidang
urusan, sedangkan urusan pilihan terbagi menjadi 6 bidang urusan. Pada bagian ini
akan ditampilkan program per urusan serta rencana kerja dan pendanaan daerah
yang mendukung pembangunan. Sedangkan daftar program dan pendanaan yang
akan dilaksanakan tahun 2019 secara lengkap ditampilkan dalam tabel 5.1.
Ringkasan rencana program berdasar evaluasi permasalahan dan sasaran
pembangunan sebagai berikut:
5.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. Urusan Pendidikan
Program urusan pendidikan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara
tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal;
b. Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Urusan Kesehatan
Program urusan kesehatan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun
2019 adalah sebagai berikut:
a. Program Kefarmasian dan Alkes;
BAB V-2
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
b. Program Kesehatan Masyarakat;
c. Program Pelayanan Kesehatan;
d. Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan;
e. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2019 yang
terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Infrastruktur Pedesaan;
b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
c. Program Penataan Ruang Daerah;
d. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
e. Program Pengendalian Banjir;
f. Program Sumberdaya Air.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2019
yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman
b. Program Perumahan dan Kawasan Kumuh
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Program urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
yang akan dilaksanakan tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara
adalah sebagai berikut:
a. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan
Keamanan;
c. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
d. Program Penanganan Darurat Bencana dan Logistik;
e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
f. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
g. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
h. Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
i. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
j. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
BAB V-3
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
k. Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana.
6. Urusan Sosial
Program urusan sosial yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun
2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Sosial
b. Program Penanganan Bencana
c. Program Penanganan Fakir Miskin
d. Program Penanganan Korban Perdagangan Orang
e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
f. Program Rehabilitasi Sosial
5.2. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1. Urusan Tenaga Kerja
Program urusan tenaga kerja tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD
Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
c. Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2019
yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak;
b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan.
3. Urusan Pangan
Program urusan pangan tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten
Jepara adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan.
4. Urusan Lingkungan Hidup
Program urusan lingkungan hidup yang terdapat pada RPJMD Kabupaten
Jepara tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Pengelolaan Limbah B3;
BAB V-4
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
b. Program Pengendalian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
d. Program Pengendaliaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
e. Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2019
yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang terdapat pada
RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaaan;
b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan;
d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2019
yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Keluarga Berencana;
b. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri;
c. Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
8. Urusan Perhubungan
Program urusan perhubungan tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD
Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan;
b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
f. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
BAB V-5
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
9. Urusan Komunikasi dan Informatika
Program urusan komunikasi dan informatika tahun 2019 yang terdapat pada
RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.
10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program urusan koperasi dan UKM tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD
Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah;
b. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
c. Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan;
d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah;
e. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber daya
Lokal;
f. Program Penguasaan Kapasitas Kelembagaan Koperasi;
g. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.
11. Urusan Penanaman Modal
Program urusan penanaman modal tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD
Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
b. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2019 yang terdapat pada
RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
b. Program Pengembangan Olahraga.
13. Urusan Statistik
Program urusan statistik yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun
2019 yaitu sebagai berikut:
BAB V-6
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
a. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah.
14. Urusan Persandian
Program urusan persandian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara
tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi.
15. Urusan Kebudayaan
Program urusan kebudayaan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara
tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
b. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;
c. Program Pengembangan Nilai Budaya.
16. Urusan Perpustakaan
Program urusan perpustakaan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara
tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi;
b. Program Pengembangan Perpustakaan.
17. Urusan Kearsipan
Program urusan kearsipan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun
2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip;
b. Program Pengelolaan Arsip dan Simpul Jaringan dalam SIKN Melalui JIKN;
c. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
5.3. URUSAN PILIHAN
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
Program urusan kelautan dan perikanan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten
Jepara tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan;
b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
BAB V-7
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
2. Urusan Pariwisata
Program urusan pariwisata yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun
2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
b. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
3. Urusan Pertanian
Program urusan pertanian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun
2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan;
d. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan.
4. Urusan Perdagangan
Program urusan perdagangan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara
tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri;
b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
d. Program Peningkatan Sarana Perdagangan;
e. Program Standarisasi Alat Ukur.
5. Urusan Perindustrian
Program urusan perindustrian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara
tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
b. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
6. Urusan Transmigrasi
Program urusan transmigrasi yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara
tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
BAB V-8
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
1.4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kepegawaian
Program urusan kepegawaian tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD
Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
2. Keuangan
Program urusan keuangan tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten
Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Program urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan
tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian;
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Setda
Program urusan sekretariat daerah tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD
Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Penataan Kelembagaan Desa, Peningkatan Koordinasi dan Penunjang
Kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa;
b. Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang
Perekonomian Daerah;
c. Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Tata
Pemerintahan;
d. Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Hukum;
e. Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang
Pembangunan Daerah;
f. Program Peningkatan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
BAB V-9
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
5. Setwan
Program urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019
yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
6. Pengawasan
Program urusan pengawasan tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD
Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur
Pengawasan;
b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan;
c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendaliaan
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
7. Pemerintahan Umum
Program urusan pemerintahan umum tahun 2019 yang terdapat pada RPJMD
Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
a. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
c. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
TABEL 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2019
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifTarget Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
1 '01 Pendidikan
1 '01 '06 Program Pendidikan, PAUD dan Non
Formal
APK Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) (%)
59,00 59,50
Angka Melek Huruf Penduduk
15 th>
99,92 99,93
1 '01 '06 '002 Penyelenggaraan Gebyar PAUD Meraih prestasi 10 besar
tingkat provinsi di bidang seni
Kabupaten 10 besar tingkat provinsi 174,495,000 prestasi di bidang seni 10 besar tingkat provinsi 174,495,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '06 '003 Fasilitasi Penyelenggaraan Gugus PAUD Meningkatnya prestasi Gugus
PAUD
Kabupaten 10 besar tingkat provinsi 53,375,000 Meraih prestasi 10 besar
tingkat provinsi
10 besar tingkat provinsi 53,375,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '06 '004 Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama
Organisasi Mitra PAUD
Meningkatnya kompetensi
pendidik PAUD
Kabupaten 225 Gugus PAUD 173,540,000 Kompetensi dan mutu
pendidik PAUD
225 Gugus PAUD 173,540,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '06 '006 Pembinaan Kelompok Kerja
Guru/Pendidik PAUD Formal
Meningkatnya kompetensi
pendidik TK/RA
Kabupaten 950 Lembaga 56,981,000 Mutu dan kualitas
pendidik TK/RA
950 Lembaga 56,981,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '06 '007 Pelayanan Teknis TK Negeri Pembina Meningkatnya kegiatan
operasional TK Pembina
Bangsri, Jepara, Welahan
dan Nalumsari
4 TK Pembina 187,000,000 Terselenggaranya
operasional proses
pembelajaran
4 TK Pembina 187,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '06 '009 iPembinaan dan fasilitasi pengem-
bangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendiidikan non
formal
17 PKBM; 419 tutor Paket A, B,
dan C; warga belajar sebanyak
2850 orang
Kabupaten 8 mapel 80,445,000 Meningkatnya mutu
pembelajaran
8 mapel 80,445,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '06 '010 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Jambore
PTK PAUDNI Berprestasi
9 mata lomba diikuti 17 PKBM
dan 32 LKP
Kabupaten 10 besar tingkat Provinsi 39,975,000 Prestasi PTK PAUDNI
meningkat
10 besar tingkat Provinsi 39,975,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '06 '012 Pameran hasil bina Pendidikan Luar
Sekolah (PLS)
KBU 7, Desa Vokasi 5, PKBM 5 Kabupaten KBU 7, Desa Vokasi 5, PKBM
5
28,125,000 Meningkatkan kreativitas KBU 7, Desa Vokasi 5, PKBM
5
28,125,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '06 '013 Fasilitasi Biaya Operasional
Penyelnggaraan Kejar Paket B dan C
17 PKBM Paket C; 17 PKBM
Paket B; 7 PKBM Paket A, yang
mendapat fasilitasi hanya 3
PKBM Paket c, 2 PKBM Paket
B, dan Paket A = 0
Kabupaten 17 PKBM Paket C dan 2
PKBM Paket B
116,850,000 Mengurangi angka putus
sekolah
17 PKBM Paket C dan 2
PKBM Paket B
116,850,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
OPD Penanggungjawab
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 10
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '01 '06 '014 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian
Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)
Paket B dan C
Peserta UNPK paket A = 84,
paket B = 648, Paket C = 1231;
nilai terendah UNPK paket A =
6,2 UNPK paket B = 5,7 UNPK
paket C = 4,7
Kabupaten Tingkat Kelulusan 95% 95 48,600,000 Mengurangi angka putus
sekolah
Tingkat Kelulusan 95% 95 48,600,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '06 '015 Fasilitasi Penyelenggaraan Akreditasi
Lembaga Pendidikan Non Formal
5 lembaga terakreditasi Kabupaten 2 Lembaga PNF 42,810,000 Kualitas lembaga 2 Lembaga PNF 42,810,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '06 '016 Fasilitasi biaya operasional satuan
pendidikan keagamaan
Meningkatnya kehidupan
sosial keagamaan
Kabupaten 952 unit TPQ, 646 unit
Madin, 266 unit Ponpes, dan
65 unit sekolah non muslim
16,263,786,000 Bantuan sosial pendidikan
keagamaan
952 unit TPQ, 646 unit
Madin, 266 unit Ponpes, dan
65 unit sekolah non muslim
16,263,786,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '06 '005 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SKB Batealit
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 387,500,000 - 12 bulan 387,500,000 SKB BATEALIT
1 '01 '07 Program Pengendalian
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
Nilai Pemetaan Mutu SD
Pendidikan (PMP) Standar
Nasional Pendidikan
5,04 5,14
Nilai Pemetaan Mutu SMP
Pendidikan (PMP) Standar
Nasional Pendidikan
4,99 5,09
Angka Partisipasi Kasar
SD/MI/SDLB/Paket A (%)
107,9 108,5
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/SDLB/Paket A
99,2 99,23
Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI
0,03 0,02
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100 100
Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs
99,90 100
Rata-rata Nilai Ujian Nasional
siswa SD/MI
7,00 7,10
Angka Melanjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/MTs
99,60 99,70
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs/SMPLB/P paket B
88,00 89,50
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/SMPLB/P
82,00 83,00
Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs
0,08 0,07
Persentase SD dan SMP yang
telah Menerapkan Pendidikan
Budi Pekerti
73,10 80,41
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 11
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '01 '07 '007 Pengadaan TIK SD Meningkatnya sarana
prasarana pendidikan dasar
untuk memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten 20 paket/SD 243,820,000 Sekolah yang belum
mempunyai TIK = 399
20 paket/SD 243,820,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '008 Pembangunan Pagar Lingkungan SD Meningkatnya sarana
prasarana pendidikan dasar
untuk memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Jepara UJUNGBATU SDN 1
Ujungbatu
1 SD 150,000,000 Kondisi sekolah belum ada
pagar atau kondisi pagar
rusak = 327
18 SD - Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '009 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Meningkatnya sarana
prasarana pendidikan dasar
untuk memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten 1 ruang 200,000,000 Berdasarkan Data Dapodik
Th. 2017 SMP Negeri
Kurang 36 RKB ; SMP
Swasta 26 RKB
4 ruang 200,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '010 Rehabilitasi dan Penyempurnaan
Gedung SMP
Meningkatnya sarana
prasarana pendidikan dasar
untuk memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten 4 ruang 230,000,000 Berdasarkan Data Dapodik
Th. 2017 32 Ruang Belajar
SMP Negeri; 13 Ruang
SMP Swasta serta Kondisi
Kantor Guru Minimal
Rusak Sedang
8 ruang 480,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '011 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Meningkatnya sarana
prasarana pendidikan dasar
untuk memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten 3 paket/SMP 150,000,000 Berdasarkan Data Dapodik
Th. 2017 Perpustakaan
SMP Negeri/Swasta
sejumlah 64 SMP
8 paket/SMP 544,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '014 Pembangunan Ruang Laboratorium
SMP
Meningkatnya sarana
prasarana pendidikan dasar
untuk memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten 5 SMP 750,000,000 Berdasarkan Data Dapodik
Th. 2017 Perpustakaan
SMP Negeri/Swasta
sejumlah 64 SMP masih
kurang 24 SMP
5 SMP 750,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '016 Pengadaan TIK SMP Meningkatnya sarana
prasarana pendidikan dasar
untuk memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten 39 paket/SMP 6,140,890,000 Kebutuhan Sekolah untuk
kegiatan Ujian Nasional
Berbasis Komputer (UNBK)
sejumlah 39 SMPN
19 paket/SMP 3,100,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '017 Seleksi dan fasilitasi Festival dan Lomba
Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Meraih prestasi tingkat
provinsi
Kabupaten 10 besar 297,452,500 Seleksi di tingkat
kabupaten/TC pemenang
utk dikirim ke tingkat
nasional
10 besar 297,452,500 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '067 Seleksi dan Fasilitasi Olimpiade Sains
Nasional (OSN) SMP
Terselenggaranya lomba Tk
Kab dan dikirim ke Tk. prov
Kabupaten Semua Cabang OSN dan
OOSN minimal 1 cabang
Juara 3 Tk. Provinsi.
165,560,000 Mengirimkan 3 Mapel
OSN sampai tingkat
Nasional, 1 orang TC
tingkat Internasional
Semua Cabang OSN dan
OOSN minimal 1 cabang
Juara 3 Tk. Provinsi.
165,560,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '019 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Lomba
Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP
Terselenggaranya lomba Tk
Kab dan dikirim ke Tk. provinsi
Kabupaten 10 besar 25,760,000 Pelaksanaan di Tingkat
Kabupaten sebanyak 91
SMP
10 besar 25,760,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 12
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '01 '07 '022 Pembinaan dan Fasilitasi
Pengembangan Kompetensi
pembelajaran melalui forum MGMP/
MKKS SMP
Terselenggaranya pembinaan,
pelatihan
Kabupaten 7 Kegiatan 32,398,000 Terselenggaranya MGMP
dan MKKS SMP sebanyak
91 untuk Pelatihan
Kurikulum 2013 sebanyak
91 Sekolah dan
Pembuatan Kaldik
7 Kegiatan 32,398,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '023 Pembinaan dan Fasilitasi
Pengembangan Kompetensi
pembelajaran melalui forum KKG dan
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)
SD,
Terselenggaranya pembinaan,
pelatihan
Kabupaten 597 Guru Kelas VI 77,025,000 4.810 (guru kelas, guru
PAI, guru non Muslim) 472
KKG dan 1 KKKS (59
pengawas SD dan 8
Pengawas Agama)
597 Guru Kelas VI 77,025,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '024 Seleksi dan Fasilitasi Peserta Lomba
Sekolah sehat , Adiwiyata SD
Terselenggaranya lomba Tk
Kab dan dikirim ke Tk. prov
Kabupaten 10 besar tingkat Provinsi 44,825,000 597 SD 10 besar tingkat Provinsi 121,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '025 Seleksi dan Fasilitasi Peserta Lomba
Sekolah sehat , Adiwiyata SMP
Terselenggaranya lomba Tk
Kab dan dikirim ke Tingkat
provinsi
Kabupaten 10 besar tingkat Provinsi 26,275,000 Terselengganya Sekolah
sehat dan Adiwiyata untuk
Pengirim-an 5 Sekolah
untuk maju lomba ke Tk
Provinsi/Nasional
10 besar tingkat Provinsi 90,750,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '026 Seleksi dan fasilitasi Lomba MAPSI (
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
dan Seni Islami )
Terselenggaranya lomba Tk
Kab dan dikirim ke Tk. prov
Kabupaten 10 besar tingkat Provinsi 210,610,000 Lomba berjenjang dari
kabupaten samapai
provinsi 32 cabang lomba
putra putri
10 besar tingkat Provinsi 302,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '027 fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan
Peserta Didik Baru Online
Terselenggaranya Penerimaan
Siswa Baru yang obyektif dan
trasparan
Kabupaten 30 SMP 283,325,000 37 SMP pelaksana PPDB
Online
30 SMP 423,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '029 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
kepala sekolah, guru, dan penjaga
sekolah
Tersediianya sarana prasarana
pendidikan
Rehab Gedung BPG Jlegong 150,000,000 Kondisi sekolah dengan
Rumdin Rusak = 325
9 Rumah Dinas SD - Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '030 Pembangunan Kamar Mandi/WC,
Sanitasi SD
Tersediianya sarana prasarana
pendidikan
Kabupaten 10 SD 600,000,000 Sekolah yang belum
memenuhi Rasio Kamar
kecil / siswa = 552
12 SD 660,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '031 Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka Terselenggaranya SMP
Terbuka di SMP Negeri
Kabupaten 6 SMP Terbuka 23,525,000 Terlaksananya 6 SMP
Terbuka
6 SMP Terbuka 23,525,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '032 Rehabilitasi dan penyempurnaan Pagar
Lingkungan, Senderan SMP
Tersedianya sarana prasarana
pendidikan
Kabupaten 1 Unit Pagar, 1 Unit
Senderan
300,000,000 Kebutuhan Pagar untuk
SMPN 4 Kembang; 1 Unit
Senderan SMPN 2 Mayong
1 Unit Pagar, 1 Unit
Senderan
300,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 13
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '01 '07 '033 Penataan Lingkungan dan Pavingisasi
Halaman SD
Tersediianya prasarana
pendidikan berupa halaman
sekolah yang layak
Kabupaten 8 SD 900,000,000 Kondisi lingkungan
sekolah sangat kurang
representatif, terutama
saat musim hujan
10 SD 750,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '036 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah
SD/MI
Terselenggaranya Ujian
Sekolah SD/MI
Kabupaten 595 SD dan 185 MI 774,615,000 595 SD dan 187 MI Ada
pelimpahan pengadaan
yang semula dianggarakan
oleh DPA Provinsi kepada
kabupaten kota
(Pengadaan naskah USBN,
Ijazah, SKHUS dan DKHUS)
595 SD dan 185 MI 900,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '037 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian
Nasional (UN) SMP/MTs
Terselenggaranya Ujian
Nasional SMP
Kabupaten 86 SMP dan 107 MTs 299,225,000 Terselenggaranya UN SMP
: 87 sekolah dan UN MTs
sebanyak 106 MTs agar
lulusan dapat Meningkat
Peringkat di Tingkat
Provinsi dan Nasional
86 SMP dan 107 MTs 900,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '038 Faslitasi Pembinaan Pelaksanaan SNP
(Standar Nasional Pendidikan) SMP
Terselenggaranya Pembinaan
pelaksanaan SNP
Kabupaten 89 SMP 91,300,000 Tepenuhinya 89 SMP
berstandar Nasional untuk
Bedah SKL dan untuk
Pelatihan Standar Isi dan
Standar Proses sebanyak
91 SMP
89 SMP 121,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '039 Faslitasi Pembinaan Pelaksanaan SNP
(Standar Nasional Pendidikan) SD
Terselenggaranya pembinaan
pelaksanaan SNP
Kabupaten 595 SD 26,290,000 Tepenuhinya 595 SD
berstandar Nasional untuk
Bedah SKL dan untuk
Pelatihan Standar Isi dan
Standar Proses sebanyak
595 SD
595 SD 181,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '040 Pembangunan dan Penataan Ruang
Kelas SD
Meningkatnya sarana dan
prasarana pendidikan dasar
untuk memenuhi SPM
Kabupaten 1 sekolah 480,000,000 Sekolah kurang 2 RK dan
perlu penataan RK
1 sekolah 423,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '041 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Lomba
Siswa Teladan dan Lomba Cerdas
Cermat (LCC) SMP
Terselenggaranya lomba di
tingkat Kabupaten dan
mengirim ke tingkat provinsi
Kabupaten 10 besar tk Prov 37,007,500 Terselengganya seleksi
LCC untuk Pengiriman
lomba ke Tingkat
Provinsi/Nasional
10 besar tk Prov 121,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '042 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba
Penyusunan RPP, Model Pembelajaran
dan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Guru
SD
Terselenggaranya lomba Tk
Kab dan dikirim ke Tk.
prov/Nasional
Kabupaten 1 orang guru menjadi duta
Jepar di tingkat Prov/
Nasional
38,890,000 4.810 guru kelas, guru PAI
dan Guru non muslim
1 orang guru menjadi duta
Jepar di tingkat Prov/
Nasional
302,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 14
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '01 '07 '043 Penyelenggaraan dan Fasilitasi Lomba
Siswa Teladan dan Lomba Cerdas
Cermat (LCC) SD
Terselenggaranya lomba Tk
Kab dan dikirim ke Tk. prov
Kabupaten 1 orang Siswa dan 1 regu
menjadi duta Jepara ke
Tingkat prov
50,195,000 Lomba berjenjang dari
kabupaten ke provinsi
1 orang Siswa dan 1 regu
menjadi duta Jepara ke
Tingkat prov
302,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '044 Seleksi dan fasilitasi Festival dan Lomba
Siswa Nasional (FLS2N dan Lomba Cipta
Seni Pelajar (LCSP) SD)
Terselenggaranya seleksi dan
pengiriman juara ke tingkat
Prov/Nasional
Kabupaten 10 besar 153,650,000 Lomba berjenjang dari
kabupaten ke provinsi
10 besar 181,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '045 Seleksi dan Fasilitasi Olimpiade Olah
Raga Siswa Nasional (O2SN) dan
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD
Terselenggaranya lomba Tk
Kab dan dikirim ke Tk. prov
Kabupaten 10 besar tk Prov 75,000,000 Lomba berjenjang dari
kabupaten ke provinsi
10 besar tk Prov 302,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '048 Pembangunan Pagar dan Talud SD Meningkatnya sarana
prasarana pendidikan dasar
untuk memebuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten 2 SD 250,000,000 SDN 2 Tempur rawan
longsor dan SDN 3
Raguklampitan, pagar
rusak karena longsor
2 SD 423,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '050 Fasilitasi Sekolah Dasar Penyelenggara
Pendidikan Inklusi
Terselenggaranya pendidikan
dasar yang menampung anak
usia pendidikan dasar
berkebutuhan khusus
Kabupaten 5 SD 21,025,000 5 SD 5 SD 125,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '054 Pembinaan dan pendampingan
pengelolaan BOS SD dan SMP
Terselenggaranya pembinaan
dan pendampingan
pengelolaan BOS SD dan SMP
Kabupaten 595 SD dan 87 SMP 48,355,000 Tercapainya pemerataan
akses pendidikan
595 SD dan 87 SMP 50,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '072 Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan
Terlaksananya pengawasan
komprehensif
Kabupaten 465 TK, 595 SD, 88 SMP 102,924,500 Kompetensi Pengawas 465 TK, 595 SD, 88 SMP 423,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '073 Pengelolaan sarana prasarana dan
pengolahan data backbone Dapodik
Tersedianya data pokok
pendidikan yang valid dan
terkini
Kabupaten 465 TK, 595 SD, 88 SMP 126,875,000 Profil Pendidikan 465 TK, 595 SD, 88 SMP 332,750,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '074 Fasilitasi Unit Pelaksana Akreditasi
Sekolah/Madrasah
Terselenggaranya pelaksanaan
akreditasi di kabupaten Jepara
Kabupaten 50 Sekolah 63,925,000 Mininal B 50 Sekolah 242,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '075 Pengarusutamaan gender (PUG) bidang
pendidikan
Terselenggaranya pelaksanaan
Pengarusutamaan gender
bidang pendidikan
Kabupaten 12 bl 55,445,000 12 bl 12 bl 150,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '066 Penunjang Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan SD
Terpenuhinya sarana
penunjang pembelajaran
Kabupaten 573 SDN 2,304,952,000 573 SDN 2,840,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 174,000,000 - 12 bulan 174,000,000 SMPN 1 KARIMUN JAWA
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 90,546,000 - 12 bulan 90,546,000 SMPN 1 KARIMUN JAWA
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 64,600,000 - 12 bulan 64,600,000 SMPN 2 KARIMUNJAWA
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 15
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 65,981,000 - 12 bulan 65,981,000 SMPN 2 KARIMUNJAWA
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 836,600,000 - 12 bulan 836,600,000 SMPN 1 KELING
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 807,400,000 12 bulan 807,400,000 SMPN 2 NALUMSARI
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 190,979,000 - 12 bulan 190,979,000 SMPN 1 KELING
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
dan mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 163,578,000 12 bulan 163,578,000 SMPN 2 NALUMSARI
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 170,400,000 12 bulan 170,400,000 SMPN 1 NALUMSARI
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
Kabupaten 12 bulan 67,915,000 12 bulan 67,915,000 SMPN 1 NALUMSARI
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 620,400,000 12 bulan 620,400,000 SMPN 2 MAYONG
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 522,000,000 - 12 bulan 522,000,000 SMPN 1 DONOROJO
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 140,333,000 12 bulan 140,333,000 SMPN 2 MAYONG
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 140,478,000 - 12 bulan 140,478,000 SMPN 1 DONOROJO
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 226,800,000 - 12 bulan 226,800,000 SMPN 2 DONOROJO
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 883,800,000 12 bulan 883,800,000 SMPN 1 MAYONG
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 95,288,000 - 12 bulan 95,288,000 SMPN 2 DONOROJO
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 178,304,000 12 bulan 178,304,000 SMPN 1 MAYONG
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 157,000,000 - 12 bulan 157,000,000 SMPN 2 KELING
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 94,788,000 - 12 bulan 94,788,000 SMPN 2 KELING
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 1,013,000,000 - 12 bulan 1,013,000,000 SMPN 1 BANGSRI
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 186,491,000 - 12 bulan 186,491,000 SMPN 1 BANGSRI
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 758,800,000 - 12 bulan 758,800,000 SMPN 2 BANGSRI
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 16
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 125,313,000 - 12 bulan 125,313,000 SMPN 2 BANGSRI
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 621,400,000 - 12 bulan 621,400,000 SMPN 1 KEMBANG
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 551,000,000 12 bulan 551,000,000 SMPN 3 WELAHAN
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 147,986,000 - 12 bulan 147,986,000 SMPN 1 KEMBANG
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 350,400,000 - 12 bulan 350,400,000 SMPN 2 KEMBANG
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 143,943,000 12 bulan 143,943,000 SMPN 3 WELAHAN
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 105,539,000 - 12 bulan 105,539,000 SMPN 2 KEMBANG
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 635,400,000 - 12 bulan 635,400,000 SMPN 3 KEMBANG
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 138,312,000 - 12 bulan 138,312,000 SMPN 3 KEMBANG
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 656,000,000 12 bulan 656,000,000 SMPN 2 WELAHAN
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 80,800,000 - 12 bulan 80,800,000 SMPN 4 KEMBANG
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 66,312,000 - 12 bulan 66,312,000 SMPN 4 KEMBANG
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 140,766,000 12 bulan 140,766,000 SMPN 2 WELAHAN
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 868,600,000 - 12 bulan 868,600,000 SMPN 1 MLONGGO
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 170,219,000 - 12 bulan 170,219,000 SMPN 1 MLONGGO
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 727,000,000 12 bulan 727,000,000 SMPN 1 WELAHAN
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 487,000,000 - 12 bulan 487,000,000 SMPN 1 PAKIS AJI
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 115,965,000 - 12 bulan 115,965,000 SMPN 1 PAKIS AJI
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 159,102,000 12 bulan 159,102,000 SMPN 1 WELAHAN
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 141,800,000 - 12 bulan 141,800,000 SMPN 2 PAKIS AJI
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 17
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 521,400,000 12 bulan 521,400,000 SMPN 2 KALINYAMATAN
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 75,653,000 - 12 bulan 75,653,000 SMPN 2 PAKIS AJI
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 135,858,000 12 bulan 135,858,000 SMPN 2 KALINYAMATAN
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 908,800,000 - 12 bulan 908,800,000 SMPN 1 JEPARA
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 726,186,000 - 12 bulan 726,186,000 SMPN 1 JEPARA
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 726,600,000 12 bulan 726,600,000 SMPN 1 KALINYAMATAN
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 140,478,000 12 bulan 140,478,000 SMPN 1 KALINYAMATAN
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 845,000,000 12 bulan 845,000,000 SMPN 2 PECANGAAN
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 171,807,000 12 bulan 171,807,000 SMPN 2 PECANGAAN
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 946,200,000 12 bulan 946,200,000 SMPN 1 PECANGAAN
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 237,636,000 12 bulan 237,636,000 SMPN 1 PECANGAAN
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 989,600,000 - 12 bulan 989,600,000 SMPN 2 JEPARA
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 259,147,000 - 12 bulan 259,147,000 SMPN 2 JEPARA
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 197,000,000 12 bulan 197,000,000 SMPN 3 KEDUNG
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 714,800,000 - 12 bulan 714,800,000 SMPN 3 JEPARA
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 70,521,000 12 bulan 70,521,000 SMPN 3 KEDUNG
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 158,235,000 - 12 bulan 158,235,000 SMPN 3 JEPARA
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 137,400,000 12 bulan 137,400,000 SMPN 2 KEDUNG
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 725,400,000 - 12 bulan 725,400,000 SMPN 4 JEPARA
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 173,400,000 - 12 bulan 173,400,000 SMPN 4 JEPARA
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 18
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 156,132,000 12 bulan 156,132,000 SMPN 2 KEDUNG
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 872,400,000 - 12 bulan 872,400,000 SMPN 5 JEPARA
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 655,200,000 12 bulan 655,200,000 SMPN 1 KEDUNG
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 165,633,000 - 12 bulan 165,633,000 SMPN 5 JEPARA
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 121,421,000 12 bulan 121,421,000 SMPN 1 KEDUNG
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 746,600,000 - 12 bulan 746,600,000 SMPN 6 JEPARA
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 135,800,000 12 bulan 135,800,000 SMPN 3 BATEALIT
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 147,556,000 - 12 bulan 147,556,000 SMPN 6 JEPARA
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 77,355,000 12 bulan 77,355,000 SMPN 3 BATEALIT
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 744,600,000 - 12 bulan 744,600,000 SMPN 1 TAHUNAN
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 142,600,000 12 bulan 142,600,000 SMPN 2 BATEALIT
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SMP Pelaksanaan belajar mengajar
SMP
Kabupaten 12 bulan 549,400,000 - 12 bulan 549,400,000 SMPN 1 BATEALIT
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 118,706,000 - 12 bulan 118,706,000 SMPN 1 BATEALIT
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 77,355,000 12 bulan 77,355,000 SMPN 2 BATEALIT
1 '01 '07 '068 Pelaksanaan BOS SD Terpenuhinya biaya
operasional sekolah SDN
Kabupaten 573 SDN 67,157,440,000 Mutu pendidikan dasar 67,157,440,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '070 Pelaksanaan DAK bidang Pendidikan
(DAK)
Tercapainya Sarana Prasarana
Pendidikan Dasar kondisi baik
Kabupaten 50% 16,386,766,000 - 50% 16,386,766,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '071 Banprov bidang pendidikan (Banprov) Prosentase pelaksanaan
banprov
Kabupaten 100 70,000,000 - 100 70,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '07 '069 Pelayanan proses belajar mengajar dan
perawatan sekolah SMPN
Pelaksanaan proses belajar
mengajar dan perawatan
sekolah
Kabupaten 12 bulan 167,490,000 - 12 bulan 167,490,000 SMPN 1 TAHUNAN
1 '01 '07 '001 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Kenyamanan proses belajar Kabupaten Jepara Meningkatnya mutu
prasarana pendidikan
600,000,000 - Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '08 Program Peningkatan Mutu Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan
Capaian Hasil Pemetaan Mutu
Pendidikan (PMP) Standar PTK
SD
3,95 3,97
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 19
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Nilai Pemetaan Mutu
Pendidikan (PMP) Standar PTK
SMP
4,00 4,20
Pendidik PAUD yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV
88,00 89,00
1 '01 '08 '001 Fasilitasi riset penelitiaan pendidikan
dan publikasi hasil riset melalui jurnal
pendidikan
Sedang dilaksanakan 11
penelitian
Kabupaten 10 hasil riset 90,362,500 Kompetensi dan kualitas
pendidik
10 hasil riset 181,500,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '08 '002 Seleksi pengangkatan dan pengiriman
diklat Kepala Sekolah, Pengawas
Sekolah, Penilik pendidikan non formal
Meningkatnya kompetensi
Kepala SMP, Pengawas, Penilik
dan Tenaga Kependidikan
Kabupaten 40 orang 65,860,000 Kompetensi dan mutu
pendidik
40 orang 272,250,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '08 '018 Fasilitasi Penilaian Kinerja Guru (PKG)
dan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) bagi Pendidik PAUD
dan Guru SMP
Terlaksananya Penilaian
Kinerja Guru (PKG) dan
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) PAUD dan
SMP
Kabupaten 160 Guru 63,750,000 Guru PNS PAUD dan TK =
194; Guru PNS SMP =
1.011
160 Guru 151,250,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '08 '019 Fasilitasi Penilian Kinerja Guru (PKG)
dan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) Guru SD
Terlaksananya Penilaian
Kinerja Guru (PKG) dan
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) SD
Kabupaten 160 Guru 83,325,000 Guru PNS SD = 3.643 160 Guru 151,250,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '08 '020 Penyelenggaraan Peniliaian Angka
Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru SD
Terlaksananya Penilaian Angka
Kredit Guru SD
Kabupaten 350 Guru 133,662,500 Guru PNS SD = 3.643 350 Guru 151,250,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '08 '021 Penyelenggaraan Peniliaian Angka
Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru
TK, SMP, Pengawas, Penilik dan Tenaga
Kependidikan Lainnya
Terlaksananya Penilaian Angka
Kredit Guru TK, SMP,
Pengawas, Penilik dan Tenaga
Kependidikan Lainnya
Kabupaten 350 Guru 72,087,500 Guru PNS PAUD dan TK =
194; Guru PNS SMP =
1.011
350 Guru 151,250,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '08 '022 Penyelenggaraan Seleksi Pengangkatan
dan Pengiriman Diklat Kepala Sekolah
SD
Jumlah kekosongan Kepala SD
92 orang, peserta Seleksi dan
Diklat 72 orang, jika lulus dan
dikukuhkan semua, sisa 20
kosong
Kabupaten 150 orang 280,785,000 Kompetensi kepala SD 150 orang 484,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '08 '025 Tunjangan Kesejahteraan GTT/PTT Terpenuhinya pembayaran
tunjangan kesjahteraan bagi
GTT/PTT
Kabupaten 1916 orang 20,000,000,000 Jml yang mendapat
tunjangan GTT = 1.371
dan PTT = 572 (Total =
1.943) dengan TMT. Masa
Kerja s.d 31 Desember
2011 (ada yang diberikan
11 bulan dan 9 bulan,
berdasarkan terbitnya SK
Bupati)
1916 orang 20,000,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 20
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '01 '08 '026 Tunjangan kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan non PNS dan non
sertifikasi
Meningkatnya kesejahteraan
GTT/PTT
Kabupaten 13000 GTT/PTT non
sertifikasi
3,598,699,000 Diberikan untuk 13.000
GTT/PTT, dengan rincian
di bawah Dikpora Kab.
Jepara sebanyak 7.302
orang dan di bawah
Kantor Kemenag Kab.
Jepara sebanyak 5.698
orang sebesar Rp.
250.000,- per orang;
Anggaran selebihnya
untuk biaya sosialisasidan
operasional kegiatan
13000 GTT/PTT non
sertifikasi
3,603,798,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '01 '08 '017 Pembinaan, pengelolaan data dan
pengiriman pendidik dan tenaga
kependidikan untuk mengikuti
pendidikan/ pelatihan (Diklat), seleksi
dan pengiriman PTK berprestasi / OGN
Terselenggaranya pembinaan,
pelatihan dan pengiriman guru
untuk mengikuti sertifikasi
Kabupaten 50 orang 177,960,000 Pengiriman peserta diklat
75 orang
50 orang 242,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
1 '02 Kesehatan
1 '02 '18 Program Pelayanan Kesehatan Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan
antenatal minimal 4 kali (K4)
94,5
Persentase persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan
100 100
Cakupan kunjungan bayi 99 99,10
Cakupan pelayanan anak balita 96 97
Cakupan imunisasi dasar
lengkap
93 93,5
Persentase sinyal
kewaspadaan dini yang
direspon
90 95
Angka kesakitan Demam
Berdarah Dengue (IR DBD)
43 43
Case Notification Rate (CNR)
TB Paru
87 88
Cakupan penemuan kasus
baru kusta tanpa cacat
79 80
AFP Rate 2,30 2,40
Cakupan penemuan kasus
baru HIV/AIDS
1,20 1,22
Persentase ODHA yang
mendapat akses ARV
62 63
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 21
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Proporsi kasus Penyakit Tidak
Menular (PTM) di puskesmas
29
Persentase desa/kelurahan
dengan Posbindu
80 90
Persentase penanggulangan
krisis dan kegawatdaruratan
kesehatan
100 100
Persentase penduduk yang
tercover jaminan Kesehatan
BPJS Kesehatan
75 75
Persentase FKTP yang
bekerjasama dengan BPJS
tersertifikasi akreditasi
35 60
Persentase pelayanan
kesehatan pada penduduk
miskin non kuota yang
bermasalah kesehatan
100 100
BOR 78.00 79,10
Av-Los 4,60 4,80
TOI 1,30 1,30
BTO 61,60 60,40
NDR 22,50 22,10
IKM 100 100
1 '02 '18 '001 Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) BOR, Av-Los, TOI, BTO, NDR,
IKM sesuai standar
Tercapainya BOR, Av-Los,
TOI, BTO, NDR dan IKM
sesuai standar
145,000,000,000 sesuai dengan PP Nomor
74 Tahun 2012
Tercapainya BOR, Av-Los,
TOI, BTO, NDR dan IKM
sesuai standar
150,000,000,000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 '02 '18 '003 Kegiatan Pelayanan Kesehatan (DAK) BOR, Av-Los, TOI, BTO, NDR
dan IKM sesuai standar
Tercapainya BOR, Av-Los,
TOI, BTO, NDR dan IKM
sesuai standar
4,765,757,000 sesuai dengan PP Nomor
74 Tahun 2012
Tercapainya BOR, Av-Los,
TOI, BTO, NDR dan IKM
sesuai standar
4,765,757,000 Rumah Sakit Umum Daerah
1 '02 '18 '009 Surveilans, Imunisasi dan Pengendalian
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Cakupan BIAS, Cakupan Kasus
KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi
kurang dari 24 jam, persentase
sinyal kewaspadaan dini yang
direspon, AFP rate
Kabupaten 98 % BIAS, 100%
penyelidikan epidemiologi
KLB, 90 % kewaspadaan dini,
2,3 AFP rate
144,000,000 Mendukung RPJMD Dinas
Kesehatan
98 % BIAS, 100%
penyelidikan epidemiologi
KLB, 90 % kewaspadaan dini,
2,3 AFP rate
144,000,000 Dinas Kesehatan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 22
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '02 '18 '006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Anak
Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan
antenatal minimal 4 kali (K4),
Persentase persalinan
difasiltas kesehatan, Cakupan
pelayanan nifas, Cakupan
komplikasi kebidanan yang
ditangani, Cakupan kukjugan
bayi, Cakupan pelayanan anak
balita, Cakupan pelayanan
kesehatan usia lanjut
Kabupaten 94,5% K4, 100% persalinan
di fasilitas kesehatan, 99,1%
pelayanan nifas, 97,5%
komplikasi kebidanan
ditangani, 85,7% neonatus
komplikasi ditangani, 98,8%
kunjungan bayi, 95,8%
pelayanan anak balita, 15%
pelayanan kesh usia lanjut
450,000,000 Mendukung SPM dan
target RPJMD
94,5% K4, 100% persalinan
di fasilitas kesehatan, 99,2%
pelayanan nifas, 97,5%
komplikasi kebidanan
ditangani, 85,8% neonatus
komplikasi ditangani, 98,9%
kunjungan bayi, 95,9%
pelayanan anak balita, 18%
pelayanan kesh usia lanjut
450,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '18 '015 Pelayanan Kesehatan Haji Persentasi kesehatan haji yang
diperiksa kesehatannya,
Jumlah calon jamaah haji
dilakukan pelayanan
kesehatan
Kabupaten 100%, 1200 jamaah haji 40,000,000 Mendukung target
Renstra Dinas Kesehatan
100%, 1200 jamaah haji 40,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '18 '014 Penanggulangan Krisis Kesehatan
(Kegawatdaruratan dan Bencana)
Persentase penanggulangan
krisis kesehatan, persentase
kasus kegawatdaruratan
kesehatan yang dilayanai
sesuai standar,
Kabupaten 100% kegawatdaruratan, 35
pelayanan kesehatan maasal
730,000,000 Menunjang target RPJMD 100% kegawatdaruratan, 35
pelayanan kesehatan maasal
730,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '18 '017 Pembinaan dan Perijinan Sarana
Kesehatan
Jumlah sarana kesehatan yang
memiliki ijin
Kabupaten 21 perpanjangan ijin dan 10
ijin baru
20,000,000 Menunjang Renstra Dinas
Kesehatan
12 perpanjangan ijin dan 10
ijin baru
20,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '18 '016 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas
terakreditasi madya, jumlah
puskesmas terakreditasi
utama
Kabupaten 5 reakreditasi 332,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan. Dana
dari APBD dan dana DAK
5 reakreditasi 332,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '18 '013 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin yang Dibiayai oleh Pemerintah
Daerah dan untuk Penduduk jepara
yang belum mempunyai Jaminan
kesehatan
Persentase penduduk yang
tercover Jaminan Kesehatan
BPJS Kesehatan, Persentase
pelayanan kesehatan pada
penduduk miskin non kuota yg
bermasalah kesehatan,
Persentase penduduk Jepara
yang belum mempunyai JKN
yang sakit dan dilayani
kesehatannya melalui Rawat
Inap Kelas 3 yang dibiayai
Pemerintah Daerah di
Puskesmas dan jaringannya
serta RS
Kabupaten 75 % penduduk tercover
BPJS, 100% penduduk miskin
non kuota, 100% kelas 3
dibiayai
26,191,344,500 Menunjang target RPJMD 75 % penduduk tercover
BPJS, 100% penduduk miskin
non kuota, 100% kelas 3
dibiayai
26,191,344,500 Dinas Kesehatan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 23
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '02 '18 '012 Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
jumlah kegiatan monev JKN di
puskesmas
Kabupaten 63 monev 50,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
50,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '18 '011 Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular dan
Penanganan Kasus Kedaruratan Jiwa,
Indera dan NAPZA
Proporsi kasus PTM di
puskesmas, Persentase
perempuan usia 30-50 tahun
yang dideteksi dini kanker
serviks dan payudara ,
Persentase desa/kelurahan
dengan Posbindu, Persentase
puskesmas yang
menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa sesuai dengan
standar
Kabupaten 29% PTM, 30% deteksi dini
kanker, 80% posbindu, 30%
puskesmas kesehatan jiwa
180,000,000 Menunjang target RPJMD 29% PTM, 30% deteksi dini
kanker, 80% posbindu, 30%
puskesmas kesehatan jiwa
180,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '18 '008 Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Angka kesakitan Demam
Berdarah Dengue (IR DBD),
Case Notification Rate (CNR)
TB Paru, Succes Rate TB Paru,
Cakupan penemuan kasus
baru kusta tanpa cacat,
Cakupan penemuan kasus
baru HIV/AIDS, Persentase
ODHA yang mendapat akses
ARV
43 IR DBD, 87 % CNR TB,
85% Succes rate, 79% kusta
tanpa cacat, 1,2 kasus baru
HIV/AIDS, 62% ODHA
mendapatkan akses ARV
525,000,000 Menunjang target RPJMD 43 IR DBD, 88 % CNR TB,
86% Succes rate, 80% kusta
tanpa cacat, 1,22 kasus baru
HIV/AIDS, 63% ODHA
mendapatkan akses ARV
525,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '18 '010 Fasilitasi Komisi Penanggulangan
HIV/AIDS Daerah Kabupaten Jepara
Persentase pembentukan
WPA, Jumlah desa yang
terbentuk WPA
Kabupaten 25,13% WPA, 6 desa WPA 300,000,000 Mendukung target RPJMD 28,21% WPA, 6 desa WPA 300,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '18 '007 Jaminan Persalinan (DAK) Persentase penggunaan dana
jempersal sesuai dengan
kebutuhan
Kabupaten 100% 2,970,435,000 Mendukung target
Renstra Dinas Kesehatan
dan merupakan DAK NON
FISIK
100% 2,970,435,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase penggunaan
anggaran sesuai dengan
kebutuhan anggaran
Tahunan DEMANGAN di
Puskesmas Tahunan
100% 3,890,000,000 Mendukung target rentra
Dinas Kesehatan
100% 3,890,000,000 PUSKESMAS TAHUNAN
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase penggunaan
anggaran sesuai dengan
kebutuhan anggaran
Batealit BATEALIT di
Puskesmas Batealit
100% 3,461,670,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 3,461,670,000 PUSKESMAS BATEALIT
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Kedung BUGEL di
Puskesmas Kedung I
100% 3,423,837,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 3,423,837,000 PUSKESMAS KEDUNG I
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Pecangaan PECANGAAN
KULON di Puskesmas
Pecangaan
100% 3,685,536,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 3,685,536,000 PUSKESMAS PECANGAAN
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 24
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Welahan KARANGANYAR
di Puskesmas Welahan
100% 1,848,192,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 1,848,192,000 PUSKESMAS WELAHAN II
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Keling KELING di
Puskesmas Keling II
100% 770,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 770,000,000 PUSKESMAS KELING II
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Nalumsari NALUMSARI di
Puskesmas Nalumsari
100% 3,358,929,048 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 3,358,929,048 PUSKESMAS NALUMSARI
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Kembang JINGGOTAN di
Puskesmas Kembang
100% 2,853,743,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 2,853,743,000 PUSKESMAS KEMBANG
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas berkualitas
Mayong PANCUR di
Puskesmas Kedung I
100% 1,860,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 1,860,000,000 PUSKESMAS MAYONG I
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Kedung KARANGAJI di
Puskesmas Kedung II
100% 1,033,588,950 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 1,033,588,950 PUSKESMAS KEDUNG II
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Donorojo CLERING di
Puskesmas Donorojo
100% 1,685,061,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 1,685,061,000 PUSKESMAS DONOROJO
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Karimunjawa KARIMUN
JAWA di Puskesmas
Karimunjawa
100% 880,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 880,000,000 PUSKESMAS KARIMUNJAWA
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Bangsri BANGSRI di
Puskesmas Bangsri I
100% 3,202,400,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 3,202,400,000 PUSKESMAS BANGSRI I
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Kalinyamatan BAKALAN di
Puskesmas Kalinyamatan
100% 2,394,825,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 2,394,825,000 PUSKESMAS KALINYAMATAN
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Keling KELET di
puskesmas Keling I
100% 2,668,944,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 2,668,944,000 Puskesmas KELING I
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas
Bangsri GUYANGAN di
Puskesmas Bangsri II
100% 1,620,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 1,620,000,000 PUSKESMAS BANGSRI II
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 25
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Mlonggo SINANGGUL di
Puskesmas Mlonggo
100% 3,810,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 3,810,000,000 PUSKESMAS MLONGGO
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
Pakis Aji LEBAK di
puskesmas Pakisaji
100% 3,380,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 3,380,000,000 PUSKESMAS PAKISAJI
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Jepara PANGGANG di
Puskesmas Jepara
100% 2,453,682,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 2,453,682,000 PUSKESMAS JEPARA
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Welahan WELAHAN di
Puskesmas Welahan I
100% 2,698,602,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 2,698,602,000 PUSKESMAS WELAHAN I
1 '02 '18 '018 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Persentase terlaksananya
pelayanan kesehatan
puskesmas yang berkualitas
Mayong JEBOL di
Puskesmas Mayong II
100% 1,960,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 1,960,000,000 PUSKESMAS MAYONG II
1 '02 '16 Program Kefarmasian dan Alkes Persentase ketersediaan obat,
vaksin dan perbekalan
kesehatan di puskesmas
90 90
Persentase sarana pelayanan
kefarmasian yang memasarkan
produk farmasi tanpa ijin edar
20 15
Persentase pelayanan
kefarmasian di puskesmas
sesuai standar
60 65
1 '02 '16 '006 Pengeloaan Obat Instalasi Farmasi persentase obat dan vaksin di
IFK yang dikelola dengan baik
dan terkendali kualitasnya
Kabupaten 100% 180,000,000 Mendukung Renstra Dinas
Kesehatan
100% 180,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '16 '005 Pelayanan Distribusi Obat dan
Penunjang e-Logistik (DAK)
Persentase pelaksanaan
distribusi obat ke puskesmas
disertai pencatatan dan
pelaporan
Semua Puskesmas 100% 70,526,000 Mendukung Renstra Dinas
Kesehatan dan merupakan
DAK Non Fisik
100% 70,526,000 Dinas Kesehatan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 26
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '02 '16 '004 Pengadaan Reagen, Bahan Habis Pakai,
Alat Laboratorium, Penunjang dan
Operasional Kantor UPT Labkesda
Jumlah pemeriksaan
bakteriologi, jumlah
pemeriksaan bahan tambahan
pangan, jumlah parameter
pemeriksaan klinis, jumlah
sarana kesehatan yang
diperiksa UKL/ UPLnya, Jumlah
alat labkes yang dikalikrasi,
Jumlah belanja modal alat
laboratorium kesehatan
Kabupaten 650 pemeriksaan
bakteriologi, 400
pemeriksaan BTP, 600
pemeriksaan kimia, 100
pemeriksaan klinis, 14
sarana kesehatan yang
diperiksa UKL/ UPLnya, 30
alat labkes kalibrasi, 2 alat
laboratorium
640,000,000 Mendukung Renstra Dinas
Kesehatan
650 pemeriksaan
bakteriologi, 400
pemeriksaan BTP, 600
pemeriksaan kimia, 100
pemeriksaan klinis, 14
sarana kesehatan yang
diperiksa UKL/ UPLnya, 30
alat labkes kalibrasi, 2 alat
laboratorium
640,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '16 '003 Pembinaan dan Perijinan Kefarmasian Persentase sarana pelayanan
kefarmasian yang memasarkan
produk farmasi tanpa ijin edar,
Persentase pelayanan
kefarmasian di puskesmas
sesuai standar, Jumlah sarana
dengan pelayanan kefarmasian
yang dilakukan pembinaan
kefarmasian
Kabupaten 20 % tanpa ijin edar, 60%
pelayanan kefarmasian
puskesmas sesuai standar,
77 sarana dilakukan
pembinaan kefarmasian
45,000,000 Menunjang target RPJMD 20 % tanpa ijin edar, 60%
pelayanan kefarmasian
puskesmas sesuai standar,
77 sarana dilakukan
pembinaan kefarmasian
45,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '16 '001 Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (DAK)
Persentase ketersediaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten 90% 4,553,537,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan berasal
dari dana DAK
90% 4,553,537,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '16 '002 Pengadaan Alat Kesehatan bagi
Puskesmas (DAK)
Persentase tersedianya alat
kesehatan di sarana kesehatan
UPT DKK
Kabupaten 100% 7,647,864,000 Menunjang target Rentra
Dinas kesehatan berasal
dari dana DAK
100% 7,718,390,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '17 Program Kesehatan Masyarakat Proporsi Rumah Tangga
berPHBS
82 83
Proporsi desa siaga aktif
mandiri
14 15
Persentase puskesmas
melaksanakan kegiatan
Keluarga Sehat
75 100
Persentase balita pendek
(stunting)
23 22
Prevalensi anemia ibu hamil 21 21
Prevalensi anemia remaja putri 39,5
Persentase Desa
melaksanakan STBM
100 100
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 27
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Proporsi tempat fasilitas
umum (TFU) yang memenuhi
syarat kesehatan
77 79
Proporsi tempat pengelolaan
makanan (TPM ) memenuhi
syarat higiene sanitasi
60 63
1 '02 '17 '002 Pengembangan Kualitas Lingkungan
Sehat
Persentase penduduk dengan
akses air minum berkualitas,
persentase desa/ keluarahan
yang menyelanggarakan
tatanan kawasan sehat,
proporsi Tempat Fasiltas
Umum (TFU) yang memenuhi
syarat kesehatan, Proporsi
tempat pengelolaan makanan
(TPM) memenuhi syarat
higiene sanitasi
Kabupaten 86 % akses air minum
berkualitas, 16,92%
desa/keluarahan tatanan
sehat, 77% TFU, 60% TPM
2,200,000,000 mendukung target RPJMD 88 % akses air minum
berkualitas, 19,49%
desa/keluarahan tatanan
sehat, 79% TFU, 63% TPM
2,200,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '17 '003 Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita pendek
(stunting), Prevalensi anemia
ibu hamil, prevalensi anemia
remaja putri
Kabupaten 23% stunting, 21 % anemia
bumil, 39,5 % anemia remaja
putri
400,000,000 Mendukung target RPJMD 22% stunting, 21 % anemia
bumil, 39 % anemia remaja
putri
400,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '17 '004 Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat
Sekunder (DAK)
Persentase fasilitasi upaya
kesehatan masyarakat
sekunder sesuai dengan
rencana
Kabupaten 100% 783,138,000 merupakan target Renstra
Dinas Kesehatan dan
merupakan Dana DAK Non
Fisik
100% 783,138,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '17 '006 Dukungan Manajemen BOK Puskesmas
di Kabupaten Jepara
Persentase operasional BOK di
puskesmas sesuai dengan
rencana
Kabupaten 100% 156,705,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan dan
berasal dari dana DAK
100% 156,705,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase operasional BOK di
puskesmas sesuai dengan
rencana
Keling KELET di
Puskesmas Keling I
100% 539,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 539,000,000 Puskesmas KELING I
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Presentase oprasional Bok di
puskesmas sesuai dengan
rencana
Keling BUMIHARJO di
puskesmas keling II
100% 525,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 525,000,000 PUSKESMAS KELING II
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase oprasional bok di
puskesmas sesuai dengan
rencana
Bangsri BANGSRI Di
Puskesmas Bangsri I
100% 530,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 530,000,000 PUSKESMAS BANGSRI I
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Bok Di
Puskesmas sesuai dengan
Rencana
Kembang BALONG Di
Puskesmas Kembang
100% 532,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 532,000,000 PUSKESMAS KEMBANG
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 28
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Bok di
Puskesmas sesuai dengan
rencana
Bangsri BANGSRI Di
Puskesmas Bangsri II
100% 479,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 479,000,000 PUSKESMAS BANGSRI II
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Bok Di
Puskesmas Sesuai dengan
rencana
Kabupaten 100% 489,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 489,000,000 PUSKESMAS MLONGGO
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Bok di
Puskesmas sesuai dengan
Rencana
Pakis Aji BULUNGAN Di
Puskesmas Pakis Aji
100% 509,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 509,000,000 PUSKESMAS PAKISAJI
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Bok Di
Puskesmas sesuai Dengan
Rencana
Jepara PANGGANG Di
Puskesmas Jepara
100% 604,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 604,000,000 PUSKESMAS JEPARA
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentae Oprasional Bok Di
Puskesmas sesuai Rencana
Tahunan DEMANGAN Di
Puskesmas Tahunan
100% 640,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 640,000,000 PUSKESMAS TAHUNAN
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Bok Di
Puskesmas sesuai dengan
rencana
Batealit BATEALIT Di
Puskesmas Batealit
100% 554,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 554,000,000 PUSKESMAS BATEALIT
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Bok Di
Puskesmas sesuai dengan
Rencana
Kedung BUGEL Di
Puskesmas Kedung I
100% 538,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 538,000,000 PUSKESMAS KEDUNG I
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentae Oprasional Bok di
puskesmas Sesuai degan
Rencana
Kedung KARANGAJI Di
Puskesmas Kedung II
100% 465,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 465,000,000 PUSKESMAS KEDUNG II
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Presentase Oprasional Bok Di
Puskesmas sesuai dengan
Rencana
Pecangaan GEMULUNG Di
Puskesmas Pecangaan
100% 523,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 523,000,000 PUSKESMAS PECANGAAN
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Bok di
Puskesmas sesuai dengan
Rencana
Kalinyamatan BAKALAN Di
Puskesmas Kalinyamatan
100% 523,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 523,000,000 PUSKESMAS KALINYAMATAN
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentae Oprasional Bok Di
Puskesmas sesuai dengan
Rencana
Welahan WELAHAN Di
Puskesmas Welahan I
100% 486,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 486,000,000 PUSKESMAS WELAHAN I
1 '02 '17 '006 Dukungan Manajemen BOK Puskesmas
di Kabupaten Jepara
Persentase Oprasional Bok di
Puskesmas sesuai dengan
Rencana
Welahan BRANTAKSEKARJ
ATI Di Puskesmas
Welahan II
100% 492,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 492,000,000 PUSKESMAS WELAHAN II
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Bok di
Puskesmas sesuai dengan
Rencana
Mayong PANCUR Di
Puskesmas Mayong I
100% 477,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 477,000,000 PUSKESMAS MAYONG I
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Bok Di
Puskesmas Sesuai dengan
Rencana
Mayong JEBOL Di
Puskesmas Mayong II
100% 540,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 540,000,000 PUSKESMAS MAYONG II
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentae Oprasional Bok Di
Puskesmas sesuai dengan
Rencana
Nalumsari NALUMSARI Di
Puskesmas Nalumsari
100% 648,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 648,000,000 PUSKESMAS NALUMSARI
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Bok di
Puskesmas sesuai dengan
Rencana
Karimunjawa KARIMUN
JAWA Di Puskesmas
Karimunjawa
100% 770,000,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 770,000,000 PUSKESMAS KARIMUNJAWA
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 29
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '02 '17 '005 Pengelolaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) di Puskesmas (DAK)
Persentase Oprasional Di
Puskesmas sesuai dengan
Rencana
Donorojo CLERING Di
Puskesmas Donorojo
100% 500,816,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 500,816,000 PUSKESMAS DONOROJO
1 '02 '17 '001 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang Kesehatan
Proporsi rumah tangga sehat,
cakupan posyandu mandiri,
persentase puskesmas
melaksanakan kegiatan
keluarga sehat, persentase
sekolah yang dilakukan
penjaringan kesehatan untuk
peserta didik kelas I,
persentase sekolah yang
dilakukan penjaringan
kesehatan untuk perserta didik
kelas VII
Kabupaten 82% rproporsi rumah tangga
sehat, 16 % posyandu
mandiri, 75% puskesmas
keluarga sehat, 100%
penaringan kesehatan kelas
I, 60% penjaringan
kesehatan kelas VII
400,000,000 Menunjang target RPJMD 82% rproporsi rumah tangga
sehat, 16 % posyandu
mandiri, 75% puskesmas
keluarga sehat, 100%
penaringan kesehatan kelas
I, 60% penjaringan
kesehatan kelas VII
400,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '19 Program Pengadaan dan Perbaikan
Sarana Prasarana Kesehatan
Persentase puskesmas dengan
kondisi sarana dan prasarana
memadai
75 80
Persentase puskesmas yag
melaksanakan SIK (Sistem
Informasi Kesehatan)
100 100
1 '02 '19 '001 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana Prasarana Puskesmas,
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Jumlah relokasi puskesmas,
Jumlah pembangunan IPAL,
Jumlah pembangunan RTH
Puskesmas, Jumlah puskesmas
dilakukan perbaikan, Jumlah
Pustu dilakukan perbaikan,
jumlah pengadaan mobil
ambulans/pusling baru
2 relokasi puskesmas, 1 IPAL,
1 RTH, 3 perbaikan
puskesmas, 3 pustu
perbaikan, 2 rumah dinas
perbaikan, 0 ambulans
2,250,000,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan dan
amana Permenkes 75
Tahun 2014 tentang
Puskesmas
0 relokasi puskesmas, 2 IPAL,
2 RTH, 1 perbaikan
puskesmas, 3 pustu
perbaikan, 2 rumah dinas
perbaikan, 1 ambulans
2,250,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '19 '002 Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) dan Jaringannya
Persentase puskesmas yang
melaksanakan SIK, Jumlah
aplikasim yang dikembangkan
dalam SIK
Kabupaten 100 % puskesmas
melaksanakan SIK dan 4
aplikasi
210,000,000 Menunjang target RPJMD
Dinas Kesehatan
100 % puskesmas
melaksanakan SIK dan 5
aplikasi
210,000,000 Dinas Kesehatan
1 '02 '20 Program Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan
yang memiliki ijin praktek
85 90
Persentase puskesmas yang
minimal memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan
60 65
Rasio dokter per satuan
penduduk
01:05.0 01:05.0
Rasio tenaga bidan per satuan
penduduk
01:01.0 01:01.0
Rasio tenaga perawat per
satuan penduduk
0.635416667 0.635416667
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 30
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '02 '20 '001 Pengembangan Tenaga Fungsional
Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Mutu dan Kompetensi
SDM Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan
yang memiliki ijin praktek
Kabupaten 85 %, 300 dokumen PAK, 15
tenagakesehatan
berprestasi, 1 dokumen
perencanaan SDM, 1000 SIP,
40% diklat tenaga kesehatan
100,000,000 Mendukung target RPJMD 90 %, 300 dokumen PAK, 15
tenagakesehatan
berprestasi, 1 dokumen
perencanaan SDM, 1000 SIP,
60% diklat tenaga kesehatan
100,000,000 Dinas Kesehatan
1 '03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 '03 '13 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Persentase jalan kabupaten
rusak yang ditangani
5,73 5,73
1 '03 '13 '022 Peningkatan jalan Tercapainya target RPJMRD 50 Km 88,725,000,000 - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '13 '098 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tercapainya target RPJMD Kabupaten 50 km 30,000,000,000 50 Km - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '13 '099 Klinik Jalan Tercapainya target RPJMD Kabupaten 4.3 10,000,000,000 - 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '13 '100 Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan (DAK) Panjang jalan dalam kondisi
baik
Kabupaten 10 km 19,600,000,000 10 km 19,600,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '13 '101 Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan
(Banprov)
Jalan dalam kondisi baik Kabupaten 10 km 32,300,000,000 10 km 32,300,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '16 Program Pengendalian Banjir Persentase jalan kabupaten
yang memiliki drainase dalam
kondisi baik
5,65 6,05
Persentase drainase jalan
kabupaten dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak
tersumbat
92,92 93,39
Persentase wilayah bebas
banjir perkotaan
97,44 97,59
Persentase wilayah bebas
banjir pedesaan
99,25 99,35
1 '03 '16 '001 Pemeliharaan drainase kota - Perb. Pas. Sal : 5,00 titik -
Pengerukan sal. - Upah tenaga
kerja
Kabupaten - Perb. Pas. Sal : 5,00 titik -
Pengerukan sal. - Upah
tenaga kerja
1,200,000,000 Tercapainya target
Renstra
- - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '16 '002 Pembangunan saluran drainase Terpenuhinya target RPJMD 92.92 4,500,000,000 - 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '15 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Persentase bangunan pemkab
yang dibangun & dipelihara
14 14
1 '03 '15 '006 Pembangunan Coastal Road Kawasan
Bulu
Terbangunnya coastal road di
Bulu 250 meter
Jepara BANDENGAN Kec.J
epara
Terbangunnya coastal road
di Bulu 250 meter
1,500,000,000 (Tahap II) - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '15 '005 Perencanaan, Pengawasan dan
Operasional Kegiatan Keciptakaryaan yg
dibiayai APBD/Banprov dan sumber
dana lainnya
Terealisasinya kegiatan-
kegiatan perencanaan dan
pengawasan kegiatan
keciptakaryaan
Kabupaten Terealisasinya kegiatan-
kegiatan perencanaan dan
pengawasan kegiatan
keciptakaryaan
1,500,000,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 31
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '03 '15 '004 Pembangunan Keciptakaryaan Terpenuhinya target RPJMD 14% 45,675,184,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '15 '003 Pemeliharaan Ke-Cipta Karya-an Tercapainya target RPJMD Kabupaten tersebar sekab.Jepara 5,000,000,000 - 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '15 '008 Pembangunan Keciptakaryaan
(Banprov)
Terbangunnya Puskesmas
diatas lahan 3.000m2 ( Tahap I
)
Kabupaten 1 Unit Bangunan ( Tahap I ) 12,000,000,000 - 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '11 Program Infrastruktur Pedesaan Rasio jalan poros desa dalam
kondisi baik
Kabupaten 8,0
1 '03 '11 '001 Pembangunan/ pemeliharaan jalan
poros desa
Tercapainya target RPJMD 100 km 500,000,000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '14 Program Penataan Ruang Daerah Persentase tataruang yang
digunakan sebagaimana
mestinya
100 100
1 '03 '14 '001 Penataan Ruang Daerah Terpenuhinya target RPJMD - 2,495,000,000 - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '17 Program Sumberdaya Air Rasio jaringan irigasi baik
terhadap areal budidaya
10,31 10,47
1 '03 '17 '007 Peningkatan Jaringan Irigasi Tercapainya target RPJMD 10.31 ha 7,962,987,500 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '17 '008 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tercapainya target RPJMD - Perb. Bendung : 25,00 bh -
Perb. Pas. Sal. : 1.500,00 m -
Perb. Pas. Talud : 500,00 m -
Upah tenaga kerja : org - PAI
: 2,00 Kec. - OP Irigasi : 20,00
DI - Peralatan Survei : 2,00
Set - Motor Trail : 10,00 unit -
Double Cabin : 1,00 unit
17,884,646,000 - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '17 '011 Peningkatan/Pembangunan Jaringan
Irigasi (Banprov)
Jumlah Bendung dan Panjang
Saluran yang Terbangun
Kabupaten 20 buah 14,356,000,000 - 20 buah 14,356,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '17 '010 Peningkatan/Pembangunan Jaringan
Irigasi (DAK)
Jumlah Bendung dan Panjang
Saluran yang Terbangun
Kabupaten 10 buah 9,124,716,000 - 9,124,716,000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '17 '004 Penanganan Abrasi Pantai Semat-
Kedung Malang
Mengurangi Resiko Banjir dan
Kebutuhan Pertanian
12 bulan 600,000,000 - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '03 '17 '005 Pembangunan Bendungan Bakalan Desa
Sumosari Batealit
Mengurangi Resiko Banjir dan
Kebutuhan Pertanian
Kabupaten 1 paket 200,000,000 - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '04 Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman
1 '04 '06 Program Pengembangan Sarana dan
Prasarana Umum Permukiman
Cakupan Lingkungan Yang
Sehat dan Aman yang
didukung dengan PSU
96,34 96,59
Persentase makam yang
memiliki sarana dan prasarana
lengkap
66,66 76,19
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 32
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '04 '06 '001 Peningkatan PSU untuk perumahan /
permukiman
Jumlah PSU di lingkungan
perumahan / permukiman
yang terbangun
Kabupaten Jepara 2 paket 50,000,000 Percepatan Program
Pemerintah 100 - 0 - 100
2 paket 3,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '06 '005 Penunjang Program Pamsimas
(Penyediaan Air Minum Berbasis
Masyarakat)
Jumlah kegiatan pelaksanaan
program pamsimas
Kabupaten Jepara 12 bulan 350,000,000 Memperlancar
pelaksanaan program
Pamsimas
12 bulan 250,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '06 '006 Penunjang Program HAMP (Hibah Air
Minum Pedesaan)
Jumlah kegiatan pelaksanaan
program Hibah Air Minum
Pedesaan (HAMP)
mayong JEBOL Di
Puskesmas Mayong II
12 bulan 300,000,000 Memperlancar
pelaksanaan program
program Hibah Air Minum
Pedesaan (HAMP)
12 bulan 200,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '06 '011 Sosialisasi Penyediaan Air Minum
Lingkungan Permukiman di Kabupaten
Jepara
Jumlah kegiatan sosialisasi
penyediaan air minum yang
dilaksanakan
5 lokasi 100,000,000 Percepatan program
pemerintah 100 - 0 - 100
10 lokasi 200,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '06 '014 Pembangunan Sanitasi Berbasis
Masyarakat tersebar di Kecamatan se
Kabupaten Jepara
Jumlah sarana prasarana
sanitasi dasar yang terbangun
se Kabupaten Jepara 3 lokasi 1,200,000,000 3 lokasi 4,500,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '06 '018 Penataan Area Pemakaman Jumlah area makam yang
tertata
Kecamatan Jepara 2 lokasi 1,000,000,000 3 lokasi 3,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '06 '019 Penunjang operasional pemakaman Jumlah makam yang terkelola Kabupaten Jepara 12 bulan 125,000,000 12 bulan 150,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '06 '012 Monitoring Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi
Jumlah kegiatan monitoring
lapangan terhadap
pengelolaan dan
pengembangan sistem
penyediaan air minum dan
sanitasi yang dilaksanakan
Kabupaten Jepara 10 lokasi 100,000,000 10 lokasi 30,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '06 '020 Penunjang Kegiatan yang Bersumber
dari Dana Banprov, DAK, dan Dana
Transfer Lainnya
Jumlah dokumen perencanaan
dan pengawasan yang
tersusun
4 paket dokumen 700,000,000 4 paket dokumen 800,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '06 '021 Peningkatan Infrastruktur Air Minum Se-
Kabupaten Jepara (Banprov)
Jumlah infrastruktur air minum
yang terbangun
Kabupaten Jepara 1 lokasi 800,000,000 BANPROV 3 lokasi 5,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '06 '022 Pelaksanaan DAK Bidang Perumahan
dan Permukiman (DAK)
Jumlah sarana prasarana
perumahan dan permukiman
yang terbangun
Kabupaten Jepara 3 lokasi 15,669,024,000 DAK 3 lokasi 15,669,024,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '06 '013 Perencanaan Kegiatan Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum
Jumlah dokumen perencanaan
yang tersusun
Kabupaten Jepara 2 dokumen 100,000,000 4 dokumen 300,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 33
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '04 '06 '015 Perencanaan Kegiatan Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Limbah
Jumlah dokumen perencanaan
kegiatan pengembangan
kinerja pengelolaan air limbah
yang tersusun
Kabupaten Jepara 3 dokumen 150,000,000 5 dokumen 450,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 Program Perumahan dan Kawasan
Kumuh
Persentase luas kawasan
kumuh sesuai SK Bupati di
kawasan perkotaan yang
tertangani
100 100
Persentase rumah tidak layak
huni yang ditangani
3,52 3,65
1 '04 '07 '003 Pembinaan / Sosialisasi Pelaku
Pembangunan Perumahan
Jumlah peserta sosialisasi /
pembinaan pelaku
pembangunan perumahan
Kabupaten Jepara 20 orang 50,000,000 20 orang 50,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '005 Penyusunan Data Base RTLH Jumlah aplikasi data base RTLH
yang tersusun
Kabupaten Jepara 1 paket 25,000,000 - Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '006 Sim RTLH Jumlah aplikasi data
penanganan RTLH yang
tersusun
Kabupaten Jepara 1 paket aplikasi 100,000,000 1 paket aplikasi 50,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '008 Pemetaan Penyediaan Perumahan MBR Jumlah dokumen peta rencana
lahan untuk untuk perumahan
MBR yang tersusun
Kabupaten Jepara 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 450,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '009 Penunjang Bantuan Sosial Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah RTLH yang tertangani Kanupaten Jepara 2000 unit 1,300,000,000 2000 unit 1,750,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '010 Pendampingan Program Nasional
Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)
Jumlah desa / kelurahan yang
menyelenggarakan program
P2KP dan PLPBK
86 desa / kelurahan 350,000,000 86 desa / kelurahan 400,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '011 Penataan Lingkungan Kelurahan se-Kec
Jepara
Jumlah kelurahan yang
lingkungannya tertata
se Kecamatan Jepara 11 kelurahan 1,600,000,000 11 kelurahan - Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '12 Pendampingan Program Nasional
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Jumlah RTLH yang tertangani
melalui pendampingan
program nasional BSPS
10 unit 200,000,000 15 unit 400,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '013 Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) yang
bersumber dari APBD Provinsi
Jumlah RTLH yang tertangani
melalui APBD provinsi
Se-Kabupaten Jepara 250 Unit 200,000,000 250 Unit 200,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '014 Penunjang Kegiatan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS)
Jumlah RTLH yang tertangani
melalui program BSPS
Se-Kabupaten Jepara 300 unit 200,000,000 300 unit 200,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '015 Penataan Lingkungan Rumah Nelayan
Kedungmalang
Jumlah rumah nelayan yang
terbangun di desa
Kedungmalang
Se-Kabupaten Jepara 50 unit 1,000,000,000 50 unit 3,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 34
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '04 '07 '007 Penunjang Pengelolaan Rusus dan
Rusun
Jumlah rusunawa dan rusus
yang terkelola
Kabupaten Jepara 5 Twinblock; 50 kopel; 12
bulan
2,000,000,000 5 Twinblock; 50 kopel; 12
bulan
2,500,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '002 Fasilitasi Bedah Rumah Keluarga Miskin Jumlah rumah tidak layak huni
yang tertangani
se Kabupaten Jepara 20 unit 600,000,000 25 unit 1,200,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
1 '04 '07 '011 Penataan Lingkungan Kelurahan se-Kec
Jepara
Irigasi lancar 1 paket 200,000,000 - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 '05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat
1 '05 '11 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Rasio Linmas per jumlah
10.000 penduduk
60
1 '05 '11 '003 Penunjang Pengamanan dan
Penanganan Masalah Krusial
Ketertiban dan ketentraman
masyarakat serta kondusifitas
daerah
Kabupaten 16 Kecamatan,15
penanganan masalah krusial,
148 anggota Satpol PP
230,000,000 Mendukung stabilitas
keamanan dan
ketentraman serta
ketertiban masayarakat
16 Kec, 15 penanganan
masalah krusial, 148 anggota
Satpol PP
350,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '11 '007 Pengamanan/Pemantauan Wilayah
Terpadu, Muspida, Polres, Kodim,
Kejaksaan, Pengadilan dan Satpol PP
Ketentraman dan ketertiban
masyarakat serta kondusifitas
daerah
Kabupaten 16 Kecamatan 700,000,000 Untuk menjaga stabilitas
keamanan, ketentraman
dan ketertiban masyarakat
16 Kecamatan 1,000,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '11 '009 Pembinaan Pelatihan dan Kesemaptaan
Satpol PP Kabupaten Jepara
Jumlah Anggota Satpol PP
yang mendapat pembinaan
dan pelatihan serta
kesemaptaan Satpol PP
Kabupaten 150 anggota Satpol PP 25,000,000 Untuk peningkatan SDM
anggota Satpol PP
150 anggota Satpol PP 100,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '11 '004 Lomba dan Pelatihan PBB dalam rangka
HUT Linmas
Anggota Linmas yang
mengikuti lomba dan pelatihan
PBB dalam rangka HUT Linmas
Kabupaten 22 anggota Linmas 15,000,000 Untuk mendukung
kegiatan HUT Linmas
tingkat Provinsi Jateng
200 anggota Linmas 75,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '11 '005 Gladi Lapangan dan Devile dalam
Rangka HUT Linmas di Provinsi Jateng
dan Pelatihan PBB
Anggota Linmas yang
mengikuti gladi lapangan dan
devile dalam rangka HUT
Linmas
Kabupaten 31 anggota Linmas 50,000,000 Mendukung kegiatan HUT
Linmas tingkat Provinsi
Jateng
31 anggota Linmas 75,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '11 '010 Penunjang Perawatan Kesehatan dan
Santunan Kematian Anggota Linmas
serta Pengadaan KTA
Anggota Linmas yang
mendapat perawatan
kesehatan dan santunan
kematian serta pembuatan
KTA Linmas
Kabupaten 30 anggota Linmas, 500 lbr
KTA Linmas
30,000,000 Untuk meringankan beban
anggota Linmas yang
mendapat musibah
50 anggota Linmas, 750 lbr
KTA Linmas
40,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '11 '015 Pembinaan Pelatihan Anggota Linmas
dan Pengiriman Jambore serta
Pengadaan Perlengkapan Penunjang
Tugas Anggota Satlinmas
Anggota Linmas yang
mendapat pembinaan
kelinmasan dan mengikuti
jambore Linmas serta
memperoleh perlengkapan
penunjang tugas Kelinmasan
Kabupaten 80 anggota Linmas 70,000,000 Peningkatan SDM anggota
Linmas. pengiriman
jambore tingkat Provinsi
Jateng
250 anggota Linmas 85,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 35
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '05 '11 '011 Pembinaan Pengamanan Lingkungan Anggota Linmas yang
mendapat pembinaan
pengamanan lingkungan
Kabupaten 160 anggota Linmas 15,000,000 Peningkatan SDM anggota
Linmas
160 anggota Linmas 25,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '11 '014 Penunjang Pengamanan Pemilihan
Umum
Keamanan dan ketertiban
serta kondusifitas daerah
selama pelaksanaan Pemilu
Kabupaten 16 Kecamatan 100,000,000 Mendukung pelaksanaan
Pemilu agar berjalan
dengan aman dan lancar
0 - Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '11 '008 Pengadaan Seragam Piket dan Pakaian
Dinas Satpol PP
Jumlah pengadaan seragam
piket dan pakaian dinas Satpol
PP
Kabupaten 150 anggota Satpol PP 200,000,000 menambah wibawa dan
kepercayaan diri anggota
Satpol PP
150 anggota Satpol PP 200,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '11 '012 Pengamanan Wilayah Jumlah wilayah yang
diamankan
Kabupaten 1 kecamatan 115,500,000 1 kecamatan 115,500,000 Kec. Karimunjawa
1 '05 '05 Program Pemeliharaan Ketentraman
dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kasus Kriminalitas 708 697
1 '05 '05 '007 Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat
jumlah aliran yang diawasi Kabupaten 10 25,000,000 - 10 25,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '05 '008 Pemantauan dan cipta kondisi wilayah Meningkatnya tingkat
kondusifitas di daerah
Kabupaten 6 kali rapat , 20 Rakor 5 kali
rapat tim stabilitas 20 kali
pemantauan
170,000,000 6 Kali rapat , 20 rakor 5 kali
rapat tim stabilitas 20 kali
pemantauan
170,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '05 '009 Penunjang Kegiatan Penanganan
Gangguan Keamanan (PGK)
Meningkatnya tim PGK dalam
menjaga kondusifitas daerah
Kabupaten 1 kali rapat 50 orang 25,000,000 1 Kali rapat 50 orang 25,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '05 '010 Sosialisasi UU. No. 7 Tahun 2012
tentang penanganan konflik sosial
meningkatnya stabilitas
daerah terhadap konflik sosial
masyarakat
Kabupaten 50 Orang 30,000,000 50 orang 30,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '05 '011 Pengawasan dan monitoring orang
asing
Terpantaunya aktifitas orang
asing
Kabupaten 1 Kali rapat tim pora , 1 kali
rakor pengawasan orang
asing , 1 kali sosialisasi orang
asing 20 oarang
30,000,000 1 kali rapat tim pora , 1 kali
rakor pengawasan orang
asing , 1 kali sosialisasi orang
asing 20 orang
30,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '05 '012 Deteksi dini pemilihan bupati/
gubernur/ presiden
Meningkatnya kondusifitas
dalam rangka pemilihan
legeslatif
Kabupaten 10 kali deteksi dini
pembinaan 20 orang
30,000,000 io kali deteksi dini
pembinaan 20 orang
30,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '05 '013 Fasilitasi posko ketentraman dan
stabilitas daerah
Jumlah posko ketentraman
dan stabailitas daerah yang
terfasilitasi
Kabupaten 1 kali 50,000,000 - 1 kali 50,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '10 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Persentase masyarakat yang
mendapatkan pengembangan
wawasan kebangsaan
0,12 0,12
1 '05 '10 '001 Penyelenggaraan Upacara Bendera Jumlah pelaksanaan upacara
bendera
Kabupaten 20 kali 50,000,000 Untuk memperingati hari-
hari besar nasional dan
meningkatkan rasa
nasionalisme dan cinta
tanah air
20 kali 75,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 36
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '05 '10 '003 Penunjang Kegiatan Korsik dan
Pengadaan Seragam bagi Anggota
Korsik
Jumlah kegiatan korsik dalam
rangka pelaksanaan upacara
dan pengadaan seragam korsik
Kabupaten 20 kali upac, alat korsik (2
snare drum, 2 base drum)
20,000,000 Untuk meningkatkan rasa
nasionalisme dan cita
tanah air
20 kali upacara, 30 stel
seragam korsik
35,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '10 '004 Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan Meningkatnya nilai nilai
kepahlawanan dan
keperintisan kepada siswa
sekolah
Kabupaten 1 Kali sarasehan 100 siswa 25,000,000 1 kali sarasehan 100 siswa 25,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '10 '005 Bina bangsa Meningkatnya rasa
nasionalisme dan cinta tanah
air kepada generasi muda
Kabupaten 2 Kali seminar sejumlah 200
Orang
40,000,000 2 kali seminar sejumlah 200
orang
40,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '10 '006 Pendidikan wawasan kebangsaan Meningkatnya pemahaman
wawasan kebangsaan
Kabupaten 1 Kali kegiatan wawasan
kebangsaan 70 orang
50,000,000 1 Klai wawasan kebangsaan
sebanyak 70 orang
50,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '10 '007 Gerakan nasional revolusi mental terbentuknya gugus satuan
tugas
Kabupaten 2 kali rapat pembentukan
tim
27,000,000 2 kali rapat pembentukan
tim
27,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '10 '008 Penyelenggaraan PPBN meningkatnya kesadaran bela
negara dan cinta tanah air
Kabupaten 1 Kali rapat tim 1
penyelenggaraan bela
negara sebanyak 50 orang
40,000,000 1 Kali rapat tim 1 kali
penyelenggaraan bela
negara sebanyak 50 orang
40,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '10 '009 Festival gebyar kebangsaan Jumlah festival gebyar
kebangsaan yang
terselenggara
Kabupaten 1 kali 40,000,000 - 1 kali 40,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '03 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Persentase masyarakat yang
mendapatkan pengembangan
wawasan kebangsaan
0,12 0,12
1 '05 '03 '004 Forum Komunikasi Antara Pemerintah
dengan Masyarakat
terjalinnya komunikasi antara
masyarakat dan pemerintah
dengan baik
Kabupaten 1 Kali forkom sebanyak 50
orang 6 kali forkom tingkat
kecamatan sebanyak 150
Orang
65,000,000 1 Kali forkom sebanyak 50
orang 6 kali forkom tingkat
kecamatan sebanyak 150
orang
65,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '12 Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (Pekat)
Cakupan penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala
daerah
34,60 36
1 '05 '12 '003 Penunjang Penegakan Perda,
Pengamanan, Patroli, dan Penertiban
Wilayah
Jumlah pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati
yang telah diselesaikan
Kabupaten 250 kasus 400,000,000 Untuk mendukung
pencapaian target SPM
350 kasus 500,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '12 '004 Penunjang Tipiring Pelanggaran Perda Pelaksanaan Sidang Tipiring
pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati
Kabupaten 15 kali 30,000,000 Memberikan efek jera
pada pelanggar Perda dan
Peraturan Bupati sehingga
dapat meminimalisir
jumlah pelanggaran Perda
dan Peraturan Bupati
25 kali 40,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 37
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '05 '12 '005 Pengumpulan Informasi Hasil tembakau
yang dilekati pita cukai palsu dan yang
tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)
Monitoring perijinan dan cukai
tembakau
Kabupaten 12 kali 90,000,000 Pengawasan perijinan dan
cukai tembakau
15 kali 100,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '07 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
Persentase pengembangan
desa siaga bencana
9,23 10,77
Cakupan pelayanan bencana
kebakaran di kabupaten/kota
0,00596 0,00596
Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)
74,30 78,60
Cakupan Satuan Petugas
Pemadam Kebakaran yang
memenuhi standar kualifikasi
100 100
1 '05 '07 '022 Penunjang dan Pemeliharaan Pemadam
Kebakaran
Operasional dan pemeliharaan
pemadam kebakaran
Kabupaten 12 bulan 900,000,000 Untuk menunjang
pencapaian target SPM
12 bulan 1,000,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '07 '023 Sosialisasi dan Evaluasi APAR serta
pembentukan Satlakar di tingkat
Kecamatan
Jumlah peserta sosialisasi
penanggulangan pemadam
kebakaran
Welahan KALIPUCANG
KULON Kec. Wlahan
30 orang 30,000,000 Untuk memberikan
wawasan kepada
masyarakat dalam upaya
pencegahan dan
meminimalisir resiko
bencana kebakaran
150 orang 40,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '07 '025 Pengadaan dan Pemeliharaan APAR di
OPD se Kabupaten Jepara
Jumlah pengadaan APAR CO2 Kabupaten 15 tabung , 35 isi ulang 50,000,000 Pentingnya persediaan
APAR di PD se Kabupaten
Jepara untuk pencegahan
bencana kebakaran
50 tabung, 50 isi ulang 75,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '07 '002 Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi
Bencana
Jumlah Sosialisasi dan
Pelatihan Mitigasi Bencana
Ds. Jugo Kec. Donorojo,
Ds. Panggung Kec.
Kedung, Ds.
Kedungsarimulyo Kec.
Welahan
3 Desa 50,000,000 Menunjang Target RPJMD
Bidang Urusan
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
4 Desa 150,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '07 '004 Bintek SAR dan Latgab Penyelamatan,
Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
Jumlah Peserta dalam
meningkatkan kemampuan
SAR untuk Relawan
Kabupaten 30 Orang 38,554,000 60 Orang 100,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 38
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '05 '07 '007 Pengembangan Desa Siaga Bencana Jumlah Terselenggaranya
Pelatihan Pengembangan Desa
Siaga Bencana
Ds. Sowan Kidul Kec.
Kedung, Ds. Damarwulan
Kec. Keling
2 Desa 50,000,000 Menunjang Target RPJMD
Bidang Urusan
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
3 Desa 220,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '07 '016 Pelatihan Sekolah Aman Bencana Jumlah Terselenggaranya
Pelatihan Sekolah Aman
Bencana
SMAN 1 Mlonggo, SMAN
1 Nalumsari, SMAN 1
Donorojo
3 Sekolah 46,000,000 Peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN
khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas
pelayanan publik
3 Sekolah 34,064,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '07 '017 Pembentukan dan Operasional Posko
Siaga Kecamatan
Jumlah Posko Siaga Bencana
Kecamatan yang terbentuk
Kabupaten 16 Kecamatan 10,000,000 Peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN
khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas
pelayanan publik
16 Kecamatan 280,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '07 '019 Sosialisasi Penanggulangan Bencana
untuk Penyandang Disabilitas
Jumlah Terselenggaranya
Kegiatan Sosialisasi
Penanggulangan Bencana
untuk Penyandang Disabilitas
Kabupaten 3 kali 90,000,000 Peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN
khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas
pelayanan publik
3 kali 100,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '07 '020 Penyusunan Regulasi tentang
Penanggulangan Bencana
Jumlah Tersusunnya
Perda/Perbup tentang
Penanggulangan Bencana
Kabupaten 1 Perbup 10,000,000 Peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN
khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas
pelayanan publik
1 Perda 300,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '07 '030 Pengurangan resiko bencana Jumlah Terselenggaranya
Kegiatan Menunjang
Pengurangan Risiko Bencana
oleh Unsur Masyarakat Dunia
Usaha
Kabupaten 2 Kegiatan 60,000,000 Peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN
khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas
pelayanan publik
6 Kegiatan 250,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '07 '012 Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada
Daerah Rawan Bencana
Jumlah Lokasi yang Terpasang
Rambu Jalur Evakuasi
Kec. Pecangaan, Kec.
Mayong
2 Lokasi 40,000,000 Tersedianya rambu jalur
evakuasi di daerah rawan
bencana
3 Lokasi 29,620,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 39
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '05 '07 '031 Pengembangan kebijakan dan
koordinasi unsur pengarah dengan
pemangku kepentingan
Jumlah Kegiatan
Pengembangan Kebijakan dan
Koordinasi Unsur Pengarah
dengan Pemangku
Kepentingan
Kabupaten 3 Kegiatan 40,000,000 terlaksananya koordinasi
dengan dinas teknis dalam
penanganan bencana
4 Kegiatan 210,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '07 '029 Pelatihan Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi bagi Anggota
Linmas
Anggota Linmas yang
mendapat pelatihan
penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi
Kabupaten 30 anggota linmas 15,000,000 Peningkatan kemampuan
anggota linmas dalam
penanggulangan bencana
dan penanganan pengunsi
60 anggota Linmas 75,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 '05 '09 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Persentase masyarakat yang
menggunakan hak pilih
74
1 '05 '09 '001 Monitoring dan evaluasi penunjang
bantuan parpol
keakuratan laporan
pertanggung jawaban banpol
Kabupaten 2 Klai rapat verifikasi 4 kali
monitoring banpol
10,000,000 2 kali rapat verifikasi 4 kali
monitoring banpol
10,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '09 '002 Pendidikan politik bagi masyarakat Meningkatnya kesadaran
berpolitik masyarakat dalam
pemilu
Kabupaten 3 Kali sosialisasi 100 peserta 138,000,000 3 Kali sosialisasi 100 peserta 138,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '09 '003 Sosialisasi pelatihan LPJ Banpol meningkatnya pengetahuan
parpol terkait pertanggung
jawaban bantuan keuangan
Kabupaten 1 Kali sosialisasi 10 Orang 20,000,000 1 kali sosialisasi 10 orang 20,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '04 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Persentase lembaga
masyarakat yang dilatih
menjaga ketenteraman umum
100 100
1 '05 '04 '001 Monitoring dan Pemantauan Kegiatan
Ormas
keakuratan laporan
pertanggung jawaban
Kabupaten 2 Kali rapat 2 kali monitoring 10,000,000 2 kali rapat 2 kali monitoring 10,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '04 '002 Pemutakhiran data ormas terdatanya keberadaan ormas
secara menyeluruh
Kabupaten 50 Folder/ buku ormas 8 kali
rapat penelitian
10,000,000 50 Folder / buku ormas 8 kali
rapat penelitian
10,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '04 '004 Fasilitasi kegiatan ormas terfasilitasinya kegiatan ormas
dengan optimal
Kabupaten 20 Fasilitasi 50,000,000 20 Fasilitasi 50,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '04 '005 Pengiriman peserta pelatihan ormas Meningkatnya pengetahuan
ormas tentang aturan
keormasan
Kabupaten 100 Orang peserta 15,000,000 100 orang peserta 15,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '04 '006 Fasilitasi forum kewaspadaan dini
masyarakat
Terfasilitasi FKDM Kabupaten 1 Kali rapat tim FKDM, 1 kali
rapat Pengurus FKDM 1 kali
rapat dewan penasehat
FKDM
15,000,000 1 kali rapat Tim FKDM , 1 Kali
rapat pengurus FKDM 1 kali
rapat Dewan penasehat
FKDM
15,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '04 '007 Fasilitasi FLP Meningkatnya operasional
forum linas pelaku sebagai
mitra pemerintah kabupaten
jepara
Kabupaten 6 Kali rakor FLP 40,000,000 6 Kali rakor FLP 40,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 40
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '05 '04 '008 Fasilitasi FKUB Terfasilitasinya FKUB Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '04 '003 Sosialisasi dan pembinaan ormas Tingkat Peran Ormas Dalam
melaksanakan Pembangunan
Kabupaten 3 kali pembinaan ormas 500
Orang
100,000,000 3 kali pembinaan ormas 500
Orang
100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '02 Program Darurat Bencana Dan Logistik Persentase bencana daerah
yang tertangani
100
1 '05 '02 '001 PUSDALOPS Penanggulangan Bencana Jumlah Personil Pusdalops PB Kabupaten 6 orang 140,000,000 Peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN
khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas
pelayanan publik
8 orang 225,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '02 '003 Pengadaan Logistik dan Peralatan
Bencana
Jumlah logistik dan peralatan
SAR untuk penunjang
pelaksanaan pertolongan
korban bencana
Kabupaten Logistik untuk 50 orang 100,000,000 Peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN
khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas
pelayanan publik
Logistik untuk 500 orang,
Peralatan SAR : 5 buah
250,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '02 '004 Operasional Kegiatan Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana
Jumlah Tenaga TRC
Penanganan Bencana/Musibah
Kabupaten 10 Personil, 45 Kali Aksi 135,000,000 Menunjang Target RPJMD
Bidang Urusan
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
18 Personil, 60 Kali Aksi 225,500,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '02 '008 Operasional SAR Jumlah Terselenggaranya
Operasi SAR dan Satgas SAR
Penanggulangan Bencana
Kabupaten 45 Kali Operasi, 10 orang
Satgas, 2 hari pelatihan
100,000,000 Menunjang Target RPJMD
Bidang Urusan
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
60 Kali, 10 orang Satgas 175,500,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '08 Program Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba
Jumlah kasus narkoba 13 11
1 '05 '08 '001 Sosialiasasi P4GN dan peringatan HANI meningkatnya pengetahuan
masyarakat khususnya
generasi muda tentang bahaya
narkoba
Kabupaten 3 Kali rapat tim pelaksanaan
1 Kali sosialisasi P4GN
sebanyak 100 orang
100,000,000 Tercapainya angka
penurunan penyalagunaan
narkoba
3 Kali rapat tim pelaksanaan
1 kali sosialisasi P4GN
sebanyak 100 orang
100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 '05 '13 Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Penanggulangan Bencana
Persentase penanganan
daerah pasca bencana
13,33 13,33
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 41
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '05 '13 '002 Pemulihan Kondisi Masyarakat
Pascabencana
Persentase bantuan untuk
masyarakat terdampak
bencana/musibah
Kabupaten 15 kali 100,000,000 Menunjang Target RPJMD
Bidang Urusan
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
50 kali 270,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '13 '003 Rehabilitasi Masyarakat Terdampak
Bencana
Jumlah Kegiatan Droping Air
Bersih dan Bantuan Lainnya
untuk Masyarakat Terdampak
Bencana
Kabupaten 28 kali droping air 70,000,000 Menunjang Target RPJMD
Bidang Urusan
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
40 kali droping air, 2 sumur 51,836,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '05 '13 '004 Pelatihan Jitu Pasna dan Sosial Ekonomi Jumlah Terselenggaranya
Kegiatan Pelatihan Jitu Pasna
dan Pelatihan Sosial Ekonomi
Kabupaten 1 Kali 15,000,000 Peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN
khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas
pelayanan publik
2 Kali 97,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1 '06 Sosial
1 '06 '09 Program Pemberdayaan Sosial Persentase penanganan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
84,06 87,87
Persentase (%) PMKS skala kab
yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui
Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya
76,80 81,60
Persentase (%) Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) yang di bentuk dan
dibina
70 80
1 '06 '09 '001 Asitensi Keluarga Miskin (AKM)
menunjang Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kesejahteraan
keluarga miskin
Kabupaten 360 orang miskin 29,000,000 360 orang miskin 40,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '002 Pelatihan ketrampilan bagi anggota
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam
rangkan penanggulangan kemiskinan
(DBHCHT)
ketrampilan bagi anggota
KUBE
Kabupaten 41 kelompok, 410 orang 250,000,000 41 kelompok, 410 orang 260,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '004 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Orsos dan PSKS (Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial) dibidang
Kesos
Meningkatnya peran aktif
Orsos dan PSKS dalam
penanganan kesejahteraan
sosial
Kabupaten 10 Orsos dan PSKS 29,000,000 10 Orsos dan PSKS 45,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 42
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '06 '09 '006 Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial (DBHCHT)
Terselenggaranya pelatihann
pemberdayaan potensi
sumber kesejahteraan sosial
Kabupaten 100 orang 100,000,000 100 orang 125,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '007 Fasilitas Pembinaan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Terselenggaranya fasilitas
kegiatan terhadap 16 orang
TKSK se kabupaten jepara
Kabupaten 16 orang, 16 kecamatan 300,000,000 16 orang, 16 kecamatan 310,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '008 Pembentukan dan Pembinaan Terhadap
Karang Taruna, Paguyuban PSM, IPSM
dan FPKT Tingkat Kecamatan se
Kabupaten Jepara
Terselenggaranya bulan bhakti
karang taruna tingkat provinsi
jawa tengah di kabupaten
jepara
Kabupaten 100% 100,000,000 100% 125,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '009 Fasilitasi Kegiatan PWRI Cabang Jepara Terlaksananya fasilitasi
kegiatan PWRI cabang jepara
Kabupaten 10 kali rapat rutin, 1 kali
rapat antar cabang krwil
Pati, 2 kali rakerda Prop.
Jateng, HUT PWRI
20,000,000 10 kali rapat rutin, 1 kali
rapat antar cabang krwil
Pati, 2 kali rakerda Prop.
Jateng, HUT PWRI
25,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '014 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Giri Dharma Jepara
Terselenggaranya bimbingan
sosial dan peningkatan
kesejahteraan bagi veteran
dan janda veteran
Kabupaten 1 TMP 12 bulan 50,000,000 1 TMP 12 bulan 70,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '015 Penyelenggaraan Bimbingan Sosial dan
Peningkatan Kesejahteraan bagi
Veteran dan Janda Veteran
Terawatnya Taman Makam
Pahlawan Giri Dharma
Kabupaten Jepara
Kabupaten 15 veteran dan janda
veteran
25,000,000 15 veteran dan janda
veteran
30,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '005 Pembinaan Profesi Tenaga Panti Asuhan
Swasta
Meningkatnya ketrampilan
profesi tenaga panti asuhan
swasta
Kabupaten 1 kali 40,000,000 1 kali 45,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '010 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Terselenggaranya kegiatan LK3
di kabupaten jepara
Kabupaten 1 orsos, 12 bulan 20,000,000 1 orsos, 12 bulan 25,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '011 Fasilitasi Kegiatan Pekerja Sosial
Masyarakat (IPSM) Kabupaten Jepara
Terselenggaranya Kegiatan
usaha kesejahteraan Sosial
(IPSM) di Kabupaten Jepara
Kabupaten 2 kali rpt rutin, 8 kali
sosialiasasi dan
pembentukan IP
35,000,000 2 kali rpt rutin, 8 kali
sosialiasasi dan
pembentukan IPSM tingkat
desa
40,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '012 Menunjang Kegiatan Forum Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
Terselenggaranya Kegiatan
Forum Lembaga Kesejahteraan
Sosial Anak (LKSA)
Kabupaten 1 kali 50,000,000 1 kali 55,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '013 Sosialisasi Program Kesejahteraan Sosial
Dalam Meningkatkan Desa
Terselenggaranya Sosialisasi
program kesejahteraan sosial
dalam meningkatkan desa
Kabupaten 1 kali 25,000,000 1 kali 30,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 43
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '06 '09 '016 Fasilitasi Komisi Daerah Lanjut Usia
(KOMDA LANSIA)
Terfasilitasinya Komda Lansia Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 60,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '017 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Koordinasi
Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten
Jepara
Terlaksananya Kegiatan
Lembaga Koordinasi
Kesjahteraan sosial (LKKS) Kab
Jepara
Kabupaten 1 Lembaga 12 Bulan 20,000,000 1 Lembaga 12 Bulan 25,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '09 '018 Fasilitasi Kegiatan Forum Pengurus
Karang Taruna (FPKT) Kabupaten Jepara
Terlaksananya Kegiatan Forum
Pengurus Karang Taruna
(FPKT) Kab Jepara
Kabupaten 35 Karang Taruna 35,000,000 35 Karang Taruna 40,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '10 Program Penanganan Bencana Persentase (%) korban
bencana skala kabupaten yang
menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat
100 100
1 '06 '10 '001 Usaha Kesejahteraan Sosial bagi
Keluarga Miskin Akibat Bencana Alam
dan Musibah Lainnya
Tertanganinya korban bencana
alam dan musibah lainnya
Kabupaten 200 orang dan musibah
lainnya
150,000,000 200 orang dan musibah
lainnya
155,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '10 '003 Penanganan Tanggap Darurat bagi
Nelayan Miskin yang tidak bisa melaut
karena cuaca buruk dan akibat bencana
dilaut
Terpenuhinya kebutuhan
pokok bagi nelayan yang tidak
bisa melaut
Kabupaten 1.950 orang nelayan 125,000,000 1.950 orang nelayan 130,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '10 '002 Operasional Dapur Umum Lapangan Terlaksananya pelayanan
dapur umum lapangan
Kabupaten 33 anggota tagana 35,000,000 33 anggota tagana 40,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '11 Program Penanganan Fakir Miskin Persentase (%) Verifikasi dan
validasi Penerima Bantuan Iur
(PBI) Jaminan Kesehatan
100 100
1 '06 '11 '001 Verifikasi dan Validasi Data Penerima
Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehan (JK),
Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kabupaten
Jepara
Terlaksananya validasi data PBI
JKN dan tercukupinya
kebutuhan sarana prasarana
terhadap peserta JKN untuk
warga miskin dalam
pendataan
Kabupaten 506411 jiwa, 12 bulan, 100% 125,000,000 506411 jiwa, 12 bulan, 100% 135,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '11 '002 Verivikasi dan Validasi Data Mekanisme
Pemutakhiran Mandiri (MPM), Basis
Data Terpadu (BDT) Kabupaten Jepara
Terlaksananya verivikasi dan
validasi data mekanisme
pemutakhiran mandiri (MPM)
basis data terpadu (BDT)
Kabupaten Jepara
Kabupaten 523.258 jiwa, 12 bulan,
100%
50,000,000 523.258 jiwa, 12 bulan,
100%
60,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '11 '003 Verivikasi dan Validasi data Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT),Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten
Jepara
Terlaksananya verivikasi dan
validasi data bantuan pangan
non tunai (BPNT), kartu
keluarga sejahtera (KKS)
Kabupaten Jepara
Kabupaten 70.623 KPM, 12 bulan, 100% 50,000,000 70.623 KPM, 12 bulan, 100% 50,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 44
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '06 '12 Program Penanganan Korban
Perdagangan Orang
Persentase (%) wahana
kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat (WKSBM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
82,05 87,18
1 '06 '12 '001 Rehabilitasi Psiko Sosial dan
Pemberdayaan terhadap WNI
Migran/Korban Perdagangan Orang
Meningkatnya Rehabilitasi
Psiko Sosial dan
Pemberdayaan WNI/Korban
Perdagangan orang
Kabupaten 15 jiwa psiko
sosial/perdagangan orang,
psikolog dan peksos
125,000,000 15 jiwa psiko
sosial/perdagangan orang,
psikolog dan peksos
130,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '13 Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial
Persentase (%) PMKS skala kab
yang memperoleh pemenuhan
kebutuhan dasar
50 67
Persentase (%) penyandang
cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial yang
telah menerima jaminan sosial
33,41 38,64
Persentase (%) anak terlantar
yang di tangani
25,55 29,20
1 '06 '13 '001 Penunjang Kegiatan Program Keluarga
Harapan (PKH)
Terlaksananya pendampingan
program keluarga harapan
(PKH)
Kabupaten 200 orang pemberian honor
pendamping supervisor,
korkab, operator, selama 12
bulan, perawatan kantor UP
700,000,000 200 orang pemberian honor
pendamping supervisor,
korkab, operator, selama 12
bulan, perawatan kantor UP
750,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '13 '002 Menunjang Kegiatan Pelayanan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Para PMKS yang sangat
memprihatinkan dapat
tertangani
Kabupaten 250 orang 140,000,000 250 orang 100,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '13 '004 Usaha kesejahteraan sosial bagi
penyandang eks kusta
Meningkatkan kemandirian
dan kesejahteraan eks kusta
Kabupaten 70 jiwa 70,000,000 70 jiwa 75,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '13 '006 Bimbingan dan Latihan Ketrampilan
Praktis bagi Anak Terlantar dan Anak
Kurang Beruntung di dalam dan Luar
Panti (DBHCHT)
Meningkatnya keterampilan
anak terlantar dan anak
kurang beruntung
Kabupaten 120 anak 200,000,000 120 anak 200,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '13 '003 Pelayanan rehabilitasi Sosial dan
Pembinaan Wanita Rawan Sosial
Ekonomi
Terbinanya Wanita Rawan
Sosial Ekonomi
Kabupaten 250 orang 110,000,000 250 orang 120,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '13 '005 Jambore Anak Lembaga Kesejahteraan
Sosial Anak/Anak Panti
Terwujudnya pengetahuan
dan ketrampilan anak
Kabupaten 50 anak 40,000,000 50 anak 45,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '13 '007 Pelayanan adopsi dan rehabilitasi sosial
anak berhadapan dengan hukum
Terciptanya pelayanan anak
yang terlantar ABH
Kabupaten 7 anak 20,000,000 7 anak 25,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 45
2 3 4 5 6 7 8 9 101
1 '06 '13 '008 Pemberdayaan Para Penyandang Cacat
Tuna Netra, Cacat Tubuh dan
Menunjang Hari Disabilitas
Internasional (HDI)
Terbinanya Para Penyandang
Cacat dan Menunjang
Terlaksananya (HDI)
Kabupaten 380 org, 2 panti tunet 180,000,000 380 org, 2 panti tunet 185,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '13 '009 Bimbingan motivasi lanjut usia di panti
jompo dan lanjut usia terlantar
Terlaksananya dan
tersantuninya kesejahteraan
sosial lansia di masa tuanya
Kabupaten 230 org 100,000,000 230 org 120,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '13 '010 Pembinaan dan Penanganan Serta
Penyantunan Anak Dalam Panti
Terbinanya dan tertanganinya
serta penyantunan anak dalam
panti
Kabupaten 32 panti 950 ank 130,000,000 32 panti 950 ank 135,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '13 '011 Menunjang penanganan anak yatim,
yatim piatu dan anak panti asuhan
Terpenuhinya bantuan anak
yatim, yatim piatu dan anak
panti
Kabupaten 12.782 anak
yatim,piatu,yatim piatu dan
845 anak dalam panti
80,000,000 12.782 anak
yatim,piatu,yatim piatu dan
845 anak dalam panti
85,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '13 '012 Menunjang Operasional rumah singgah
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Terselenggaranya Operasional
rumah singgah bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten 1 rumah singgah/12 bulan 100,000,000 1 rumah singgah/12 bulan 100,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '14 Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) panti sosial
skala kabupaten yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
100 100
Persentase eks penyandang
penyakit sosial (eks. Narapida,
PSK, Narkoba dan penyakit
Sosial Lainnya) yang telah
terbina (%)
53,19 55,85
1 '06 '14 '001 Penanganan Pengemis Gelandangan
Orang Terlantar dan Exs. Psikotik
Penanganan pengemis,
gelandangan dan orang
terlantar
Kabupaten 100 orang 50,000,000 100 orang 75,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 '06 '14 '002 Pemberdayaan eks penyandang
penyakit sosial
Terbinanya para eks narkoba Kabupaten 12 orang 32,000,000 12 orang 35,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2 '01 Tenaga Kerja
2 '01 '03 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
Persentase tenaga kerja yang
siap kerja
2.6 2.8
Besaran tenaga kerja yang
membuka usaha mandiri
3 3.1
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 46
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '01 '03 '001 Pemagangan Calon Tenaga Kerja
(DBHCHT)
Jumlah pencari kerja yang
mendapatkan sosialisasi
pemagangan
Kabupaten 20 orang 30,000,000 20 orang 33,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '03 '002 Pembinaan dan Pengembangan
Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah wirausaha baru yang
mengikuti pembinaan kualitas
dan produktivitas tenaga kerja
Kabupaten 60 orang 19,000,000 60 orang 22,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '03 '003 Pembinaan Kemampuan dan
Ketrampilan Kerja Masyarakat di
Lingkungan IHT dalam bidang Tata Boga
bagi Ibu Rumah Tangga dan Pencari
Kerja (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan tata
boga mendapatkan pelatihan
ketrampilan
Kabupaten 60 orang 100,000,000 60 orang 110,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '03 '004 Pembinaan dan Pengembangan
Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja
Jumlah LPK yang memiliki ijin Kabupaten 40 LPK 7,000,000 40 LPK 8,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '03 '005 Pembinaan Calon Tenaga Kerja Ke Luar
Negeri
Jumlah CTKI, PPTKIS, dan
aparat desa yang
mendapatkan sosialisasi
Kabupaten 150 orang 10,000,000 150 orang 12,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '03 '007 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
(Koneling) bagi Pencari Kerja dan
Sosialisasi Peluang Kerja Dalam dan Luar
Negeri ke Bursa Kerja Khusus di SMK se
Kabupaten Jepara
Jumlah pencari kerja dan
lulusan SMK yang
mendapatkan job conselling
dan sosialisasi peluang kerja
Kabupaten 50 orang 10,000,000 50 orang 12,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '03 '008 Pembinaan Kemampuan Ketrampilan
Kerja Masyarakat di Bidang
Kewirausahaan melalui Pembentukan
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Tenaga
Kerja Pemuda Mandiri Profesional
(TKPMP)
Jumlah pencari kerja yang
menjadi TKM dan TKPMP
Kabupaten 40 orang 18,000,000 40 orang 20,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '03 '009 Pembinaan Kemapuan dan Ketrampilan
Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
bagi Buruh Rokok Mantan Buruh Rokok
dan Pencari Kerja (DBHCHT)
Jumlah pencari kerja yang
dilatih di BLK
Kabupaten 300 orang 1,225,000,000 300 orang 1,300,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '03 '010 Pembinaan kemampuan dan
Ketrampilan Kerja Masyarakat di
Lingkungan IHT dalam bidang
Penjahitan dan Tata Rias/Salon bagi Ibu
Rumah Tangga dan Pencari Kerja
(DBHCHT)
Jumlah pencari kerja yang
dilatih di LPKS
Kabupaten 120 orang 400,000,000 120 orang 450,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '03 '011 Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di
Dalam Negeri dan TKI di Luar Negeri
melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal
(AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKD),
Antar Kerja Negara (AKAN)
Terlaksananya monitoring
penempatan AKL, AKD dan
AKAN
Kabupaten 10 bulan 10,000,000 10 bulan 12,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 47
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '01 '03 '012 Bursa Kerja Online (BKO) dan
Pembuatan Informasi Pasar Kerja (IPK)
Jumlah pencari kerja terdaftar Kabupaten 14.000 pencaker 50,000,000 14.000 pencaker 55,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '02 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Tingkat partisipasi angkatan
kerja
68.7 68.8
AKAD (antar kerja antar
daerah)
14 14
AKAN (antar kerja antar
negara)
235 235
2 '01 '02 '001 Kegiatan Surveillance Implementase ISO
9001,2015 untuk Pelayanan Informasi
Pasar Kerja
Jumlah surveillance
Implementase ISO 9001,2015
untuk Pelayanan Informasi
Pasar Kerja
Kabupaten 1 kali 45,000,000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '02 '003 Pembinaan Kemampuan Ketrampilan
Kerja Masyarakat Melalui Pembentukan
Wirausaha Baru bagi TKI Purna
Jumlah TKI Purna yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
Kabupaten 40 orang 15,000,000 40 orang 18,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '02 '004 Pameran Bursa Kerja / Job Fair dan
Kelompok Binaan
Jumlah prerusahaan dan
kelompok binaan yang
mengikuti job fair
Kabupaten 20 perusahaan, 10 kelompok
binaan
160,000,000 20 perusahaan, 10 kelompok
binaan
180,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '02 '005 Pembinaan Kemampuan dan
Ketrampilan Kerja Masyarakat di
Lingkungan IHT dalam bidan Terapan
Tehnologi Tepat Guna bagi Pencari
Kerja
Jumlah kelompok pencari kerja
yang mendapatkan pelatihan
Terapan Teknologi Tepat Guna
Kabupaten 12 kelompok 250,000,000 12 kelompok 275,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '02 '006 Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di
Perusahaan
Jumlah BKK dan perusahaan
yang menyampaikan lowongan
kerja
Kabupaten 35 BKK- 100 orang dan 40
perusahaan
13,000,000 35 BKK- 100 orang dan 40
perusahaan
15,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '02 '007 Pembinaan dan Pengendalian
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Jumlah TKA yang ditempatkan
melalui IMTA
Kabupaten 100 orang rekom IMTA 30,000,000 100 orang rekom IMTA 35,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '02 '008 Pembinaan dan Pengendalian
Permasalahan TKI di Luar Negeri
Jumlah CTKI yang diterbitkan
rekom ID CTKI
Kabupaten 100 orang TKI/CTKI 10,000,000 100 orang TKI/CTKI 12,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '04 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Persentase pekerja/buruh
yang menjadi peserta program
BPJS Ketenagakerjaan
51 54
Persentase perselisihan
pengusaha-pekerja yang
diselesaikan
100 100
2 '01 '04 '001 Pembinaan Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Jumlah perusahaan yang ikut
kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan
Kabupaten 50 perusahaan 22,000,000 50 perusahaan 25,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '04 '002 Pemberdayaan SP/SB di Perusahaan Jumlah SP/SB di perusahaan
yang meningkat kualitasnya
Kabupaten 20 perusahaan 10,000,000 20 perusahaan 10,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 48
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '01 '04 '003 Bimbingan Teknis Tentang Peraturan
Ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan
Pekerja
Jumlah pengusaha dan pekerja
yang meningkat
pengetahuannya tentang
peraturan ketenagakerjaan
Kabupaten 60 perusahaan 30,000,000 60 perusahaan 30,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '04 '004 Pembinaan dan Pemberdayaan LKS
Bipartit dan Tripartit
Jumlah LKS Bipartit dan
Tripartit di perusahaan
Kabupaten 40 perusahaan 25,000,000 40 perusahaan 28,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '04 '005 Penyelesaian Perselisihan PHI dan PHK Jumlah penyelesaian kasus PHI
dan PHK di perusahaan
Kabupaten 15 kasus 10,000,000 15 kasus 12,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '04 '006 Pembinaan K3 Pengujian Lingkungan
Kerja dan Kegiatan Bulan K3
Jumlah perusahaan yang
melaksanakan norma
kesehatan dan keselamatan
kerja
Kabupaten 40 perusahaan 12,000,000 40 perusahaan 14,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '04 '008 Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di
Perusahaan
Jumlah perusahaan yang
melaksakan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) dan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu (PKWTT) di
perusahaan
Kabupaten 30 perusahaan 10,000,000 30 perusahaan 10,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '04 '010 Bimbingan Teknis Penyusunan Skala
Upah dan Menunjang Kegiatan Dewan
Pengupahan
Jumlah perusahaan yang
menyusun struktur dan skala
upah
Kabupaten 30 perusahaan 18,000,000 30 perusahaan 20,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '01 '04 '011 Pembinaan dan Pemantauan THR serta
Soaialisasi UMK Kab. Jepara
Jumlah perusahaan yang
memberikan upah sesuai
dengan UMK dan memberikan
THR sesuai peraturan
Kabupaten 60 perusahaan 16,000,000 60 perusahaan 18,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '02 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2 '02 '03 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Hasil Evaluasi Kabupaten Layak
Anak (KLA) untuk Kabupaten
Jepara
750
persentase Kecamatan Layak
Anak (KELANA)
25 37.5
persentase Desa/Kelurahan
Layak Anak (DEKELA)
15.9 19.49
persentase kelembagaan PUG
aktif
100 100
Persentase perangkat daerah
yang melaksanakan PPRG
100 100
Rasio Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT)
0.08 0.08
Rasio Kekerasan Terhadap
Anak
1.13 1.25
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 49
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Cakupan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan yang
Mendapat Penanganan Sesuai
Standar
100 100
Rasio Kekerasan Perempuan
Termasuk Tindak Pidana
Perdagangan Orang
0.6 0.68
2 '02 '03 '006 Fasilitasi Lomba dan Peringatan Dalam
Rangka Hari Anak Nasional dan Hari
Keluarga
Terselenggaranya lomba dan
peringatan dalam rangka hari
anak nasional dan hari
keluarga
Kabupaten 800 40,000,000 Perda no. 5 tahun 2014
tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
850 112,600,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '03 '003 Penanganan KDRT dan Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Perlindungan
Anak
Menurunnya rasio KDRT dan
meningkatnya penanganan
sesuai standar terhadap
perempuan dan anak korban
kekerasan
Kabupaten 0,08 kasus per 1.000
perempuan
200,000,000 Perda Kab. Jepara nomor 5
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
0,08 kasus per 1.000
perempuan
330,400,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '03 '008 Advokasi Jejaring PUG di Kabupaten
Jepara
Meningkatnya kegiatan
penyelenggaraan
pembangunan Responsif
Gender dan Anak
Kabupaten Di Kabupaten
Jepara
20 Orang Forum kesetaraan
dan keadilan gender.
50,000,000 Perda No. 1 Tahun 2015 20 Orang Forum kesetaraan
dan keadilan gender.
129,830,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '03 '009 Road Show PUG se Kabupaten Jepara
dan Advokasi ARG bagi Pencapaian SPM
Peningkatan pengetahuan dan
pemahaman PUG dan ARG
bagi Desa
Kabupaten Se-Kabupaten
Jepara
120 orang di 8 Desa 75,000,000 Perda No 1 Tahun 2015 120 Orang di 8 Desa 145,200,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '03 '010 Pengembangan Sistem Informasi
Gender dan Anak (SIGA)
Tersedianya data pilah gender
dan anak
Kabupaten Se -
Kabupaten Jepara
Tersedianya data pilah
gender dan anak
40,000,000 Tersedianya data SIGA Tersedianya data pilah
gender dan anak
76,500,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '03 '011 Perumusan Kebijakan Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan di Bidang
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Peningkatan penyelenggraan
pembangunan Responsif
Gender dan Anak
Kabupaten Se- Kabupaten
Jepara
60 Desa di Kabupaten Jepara 20,000,000 Perda No. 1 Tahun 2015 70 Desa di Kabupaten Jepara 66,790,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '03 '001 Advokasi dan Sosialisasi
Pengarasutamaan Hak Anak
Menurunnya prevalensi
kekerasan terhadap anak
Kabupaten 1,13 kasus anak per 1000
anak
33,000,000 Perda Kab. Jepara no. 5
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
1,25 kasus anak per 1000
anak
94,450,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 50
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '02 '03 '012 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi
(GSIB)
Meningkatnya Derajat
Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
Kabupaten Meningkatnya Derajat
Kesehatan Ibu, Bayi dan
Anak
32,000,000 PERDA No. 25 Tahun 2011
tentang KIBLA. Kesehatan
Ibu, Bayi baru lahir, bayi
dan anak balita. Perda No.
10 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan penyakit
HIV AID's Perda No 3
Tahun 2017 tentang
pemberian ASI Eklusif
Meningkatnya Derajat
Kesehatan Ibu, Bayi dan
Anak
115,380,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '03 '002 Sosialisasi UU Perlindungan Anak Menurunnya prevalensi
kekerasan terhadap anak serta
meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang
perlindungan anak
Kabupaten 1,13 kasus per 1000 anak 30,000,000 Perda Kab. Jepara no. 5
tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
1,25 kasus per 1000 anak 88,400,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '03 '005 Fasilitasi Kegiatan PKK Kabupaten dan
Dharma Wanita
Peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia mlalui
Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Terlaksananya kegiatan
pemberdayaan
kesejahteraan keluarga
tingkat Kabupaten,
Kelurahan dan Dharma
Wanita Persatuan
Kabupaten.
550,000,000 Meningkatnya
kesejahteraan keluarga
tingkat Kabupaten,
Kelurahan dan Dharma
Wanita
Terlaksananya kegiatan
pemberdayaan
kesejahteraan keluarga
tingkat Kabupaten,
Kelurahan dan Dharma
Wanita Persatuan
Kabupaten.
677,600,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '03 '007 Fasilitasi Lembaga Gerakan Nasional
Orang Tua Asuh (LGNOTA)
Peningkatan fasilitasi LGNOTA Kabupaten 5,36 25,000,000 Perda kab. Jepara no. 5
Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
6,36 48,400,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '03 '004 Pemberdayaan Forum Anak Menuju
Kabupaten Layak Anak
Meningkatnya hasil evaluasi
KLA untuk Kab. Jepara dan
meningkatnya kelembagaan
forum anak tingkat kabupaten,
kecamatan, desa/kelurahan
Keling KELING Ds.
Suwawal Timur Kec. Pakis
Aji, Ds. Mulyoharjo Kec.
Jepara,Ds. Sukosono Kec.
Tahunan, Ds. Mayong
Kec. Mayong, Ds. Teluk
Wetan Kec. Welahan
skor KLA sebesar 750 60,000,000 Perda Kab. Jepara no. 5
Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
skor KLA sebesar 750 88,400,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '04 Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
persentase Perempuan Rentan
yang dientaskan
67.3 69.72
2 '02 '04 '002 Pemberdayaan Perempuan dalam
Pembangunan
Peningkatan Ketrampilan dan
Pengetahuan kaum
Perempuan dan Remaja Putri
Kabupaten Se- Kabupaten
Jepara
200 Orang PEKKA 50,000,000 Perda No. 1 Tahun 2015 200 Orang PEKKA 732,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 51
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '02 '04 '003 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Berbagai Gender (P2MBG)
Meningkatnya pendapatan
dan pengetahuan bagi
Masyarakat Mitra.
Kabupaten 50 Orang Masyarakat Mitra 25,000,000 Perda No. 1 Tahun 2015 50 Orang Masyarakat Mitra 465,850,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '02 '04 '004 Menunjang Kegiatan dan Fasilitasi Event
Pemberdayaan Perempuan oleh
Organisasi Non Pemerintah
Meningkatkan kegiatan
fasilitasi Even Pemberdayaan
Perempuan oleh Organisasi No
Pemerintah
Kabupaten 25 Organisasi Wanita 80,000,000 Perda No 1 Tahun 2015 25 Organisasi Wanita 388,400,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '03 Ketahanan Pangan
2 '03 '02 Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Ketersediaan energi per kapita 2,430 2,440
Ketersediaan protein per
kapita
75 76
Persentase wilayah rawan
pangan yang tertangani
100 100
Penguatan cadangan pangan
(beras)
42 43
Stabilitas harga pangan
(gabah) di tingkat produsen
? HPP ? HPP
Stabilitas harga pangan (beras)
di tingkat Konsumen
CV< 5% CV< 5%
Jumlah wilayah terfasilitasi
pembinaan dan pengawasan
keamanan pangan
16 16
skor Pola Pangan Harapan
(PPH)
91.7 92.1
Konsumsi energi per kapita 1,980.00 2,060.00
Konsumsi protein per kapita 58.4 58
2 '03 '02 '001 Pengembangan Bahan Pangan Lokal Jumlah desa yang diberikan
bantuan pengembangan
bahan pangan lokal
Kabupaten 4 kelompok pada 4 desa 160,000,000 - 4 kelompok pada 4 desa 160,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '002 Pengendalian dan Pemantauan LP2B Jumlah sosialisasi dan
pemantauan LP2B
Kabupaten 4 kali sosialisasi 50,000,000 - 4 kali sosialisasi, 50,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '003 Identifikasi dan Penyusunan Data
Ketersediaan
Jumlah buku NBM dan Peta
FSVA yag tersusun
Kabupaten Buku NBM dan Peta FSVA 1
paket
40,000,000 Buku NBM dan Peta FSVA 1
paket
40,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '004 Rakor Dewan Ketahanan Pangan Jumlah rapat koordinasi
Dewan Ketahanan Pangan
yang terlaksana
Kabupaten 1 kali rakor, 1 kali rapat
teknis
25,000,000 1 kali rakor, 3 kali rapat
teknis DKP
50,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 52
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '03 '02 '005 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
Pekarangan dan Lingkungan Sekolah
Jumlah pemanfaatan lahan
pekarangan desa dan sekolah
Kabupaten 3 kelompok pada 3 desa dan
2 sekolah
75,000,000 3 kelompok pada 3 desa dan
2 sekolah
75,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '006 Penanganan Daerah Rawan Pangan
(PDRP)
Jumlah desa rawan pangan
yang tertangani
Kabupaten 2 Desa rawan pangan 50,000,000 2 Desa rawan pangan 50,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '007 Perintisan Desa Mandiri Pangan Terwujudnya desa mandiri
pangan (DMP) baru
Kabupaten 1 DMP Baru 100,000,000 1 DMP Baru 100,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '008 Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah lumbung pangan
masyarakat yang difasilitasi
Kabupaten 1 LPMD 100,000,000 1 LPMD 100,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '009 Operasionalisasi Gudang Cadangan
Pangan Pemerintah
Jumlah pengadaan gabah
gudang cadangan pangan
pemerintah
Kabupaten 20 ton GKG 150,000,000 20 ton GKG 150,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '010 Penyusunan Informasi Distribusi, Akses
dan Harga Pangan
Data infrastruktur, data
produsen/pedagang,
Distribusi, akses dan harga
pangan
Kabupaten Informasi distribusi, akses
dan harga pangan 1
dokumen
40,000,000 Informasi distribusi, akses
dan harga pangan 1
dokumen
40,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '014 Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi
Pangan
Jumlah buku score PPH yang
tersusun
Kabupaten Buku score PPH 1 paket 25,000,000 Buku score PPH 1 paket 25,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '015 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal dan
Makanan Khas Derah
Jumlah lomba cipta menu yang
dilaksanakan
Kabupaten 2 kali lomba 125,000,000 2 kali lomba 125,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '016 Festival Pangan Lokal dan Promosi
Produk Pangan Daerah
Jumlah kegiatan promosi
produk pangan daerah
(pameran) diluar kabupaten
Kabupaten 2 kali festival pangan 75,000,000 2 kali festival pangan 75,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '017 Aksi Percepatan Diversifikasi Pangan Jumlah pencanangan menu
makan B2SA dan pangan lokal
non beras non terigu
Kabupaten 2 event 60,000,000 2 event 60,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '03 '02 '018 Bintek Mutu Gizi, Keamanan Pangan
dan Pemberdayaan Kelompok Pengolah
Pangan
Jumlah bintek dan
pengawasan mutu gizi dan
Keamanan Pangan, Jumlah
kelompok pengolah pangan
yang dibantu
Kabupaten 1 kali bintek, 16 kali
pngawasn, 2 kel
125,000,000 1 kali bintek, 16 kali
pngawasn, 2 kel
125,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
2 '04 Lingkungan Hidup
2 '04 '09 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Persentase penanganan
sampah
15.62 18.18
2 '04 '09 '002 Pengelolaan TPA Sampah, Instalasi
Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan
Pengolah Sampah Organik
Operasional UPT TPA Kabupaten 12 bulan 1,400,000,000 12 bulan 2,000,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '09 '005 Sosialisasi dan Pembinaan Pemrosesan
Akhir Sampah bagi masyarakat di
Lingkungan Sekitar TPA
jumlah sosialisasi bagi
masyarakat sekitar TPA
Kabupaten 4 kali 50,000,000 4 kali 65,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '09 '016 Penunjang Petugas Kebersihan taliasih petugas kebersihan
dalam rangka Adipura
Kabupaten 400 orang 200,000,000 400 orang 200,000,000 Dinas lingkungan Hidup
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 53
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '04 '09 '027 Penataan TPA jumlah penataan TPA 2 paket 400,000,000 3 paket 3,000,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '09 '032 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Persampahan untuk Masyarakat
jumlah sarana prasarana
persampahan untuk
masyarakat
Kabupaten 25 tong sampah, 10 gerobag
sampah
75,000,000 40 tong sampah, 20 gerobag
sampah
140,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '09 '033 Peningkatan Sumber Daya Manusia
Pengelola Lingkungan Hidup
jumlah SDM pengelola
lingkungan hidup yang
diberdayakan
Kabupaten 30 PNS 50,000,000 30 PNS 60,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '09 '031 Pengelolaan Kebersihan Pantai jumlah pantai terjaga
kebersihannya
6 lokasi 400,000,000 8 lokasi 840,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '09 '009 Penunjang Persampahan Operasional penunjang
persampahan
12 bulan 3,020,000,000 Umur Kendaraan
Operasional 75% sudah
lebih dari 8 tahun,
membutuhkan biaya
perawatan ekstra
12 bulan 3,325,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '09 '030 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penunjang Persampahan
jumlah pengadaan sarana
prasarana persampahan
Kabupaten 6 kendaraan roda tiga 200,000,000 4 dam truck 1,600,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '09 '019 Pembangunan Sarana Prasarana
Reduksi Sampah
jumlah TPS/TPS3R/TPST
terbangun
1 unit TPS3R 800,000,000 2 TPS3R 3 TPS 1,600,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '10 Program Pengendaliaan Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan AMDAL
50 60
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
UKL/UPL
18.84 17.94
2 '04 '10 '004 Pemantauan Kualitas Lingkungan jumlah dokumen hasil
pemantauan kualitas
lingkungan
2 dokumen 125,000,000 2 dokumen 145,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '10 '003 Pengawasan Pelaku Usaha/Kegiatan
Yang Berpotensi Mencemari Air, Udara
dan Tanah
jumlah kegiatan / pelaku usaha
yang dilakukan pengawasan
lapangan
Kabupaten 8 pelaku usaha 50,000,000 10 pelaku usaha 80,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '10 '025 Penyusunan dokumen-dokumen
Lingkungan Hidup
jumlah dokumen lingkungan
hidup tersusun
4 dokumen 400,000,000 3 dokumen 170,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '10 '028 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
perlingkupan awal review
RPJMD
Kabupaten 1 dokumen 400,000,000 1 dokumen 400,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '10 '008 Pengembangan Bank Sampah di
Kabupaten Jepara
jumlah pengembangan bank
sampah
Kabupaten 1 pameran / workshop, 5
pelatihan
300,000,000 2 pameran / workshop, 7
pelatihan
350,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '10 '026 Perhitungan dan Inventarisasi Emisi Gas
Rumah Kaca
inventarisasi dan PEP emisi gas
rumah kaca
Kabupaten 2 dokumen 100,000,000 1 dokumen 65,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '10 '027 Pembangunan IPAL jumlah IPAL terbangun Kembang KANCILAN Kanci
lan, Kaligarang
2 unit 200,000,000 usulan musrenbang 2 unit 200,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '10 '029 Operasional Sekretariat KPA dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Operasional komisi penilai
AMDAL dan pemeriksaan
dokumen lingkungan
Kabupaten 1 sidang KPA, 25 ijin
lingkungan
85,000,000 1 sidang KPA, 25 ijin
lingkungan
90,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '10 '036 Gerakan Bersih pantai dan Prokasih jumlah pelaksanaan prokasih Kabupaten 4 kali 50,000,000 4 kali 65,000,000 Dinas lingkungan Hidup
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 54
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '04 '10 '033 Operasional Laboratorium Lingkungan operasional rutin UPT
laboratorium lingkungan
Kabupaten 12 bulan 180,000,000 12 bulan 200,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '10 '034 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penunjang Laboratorium Lingkungan
jumlah pengadaan sarana
prasarana laboratorium
lingkungan
Kabupaten 1 unit CO Analyzer 300,000,000 - Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '10 '035 Pelaksanaan DAK Bidang Lingkungan
Hidup (DAK)
Persentase pelaksanaan DAK Kabupaten 100% 400,000,000 - Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '12 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Rasio cakupan penghijauan
wilayah lahan kritis, rawan
longsor dan sumber mata air.
1.48 1.5
2 '04 '12 '002 Pembinaan dan Pengembangan
Kampung Organik Bebas Sampah
jumlah pembinaan dan
pengembangan kampung
organik
Kabupaten 8 desa binaan, 2
pengembangan
75,000,000 6 desa binaan, 2
pengembangan
75,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '12 '003 Pembinaan dan Pengembangan
Kampung Iklim
jumlah pembinaan dan
pengembangan kampung iklim
Kabupaten 5 desa binaan, 2
pengembangan
50,000,000 2 pengembangan 50,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '12 '004 Mendukung Pengembangan Sekolah
Peduli dan Berbudaya Lingkungan
jumlah sekolah yang
berpartisipasi dalam program
Adiwiyata
Kabupaten 4 sekolah 50,000,000 5 sekolah 80,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '12 '005 Peringatan Hari Besar Bidang
Lingkungan Hidup
jumlah peringatan hari besar
lingkungan hidup
Kabupaten 3 event 100,000,000 3 event 100,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '12 '019 Pembuatan Sumur Resapan jumlah sumur resapan
terbangun
15 unit 90,000,000 15 unit 100,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '12 '020 Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan jumlah kelompok masyarakat
lingkungan terbedayakan
Kabupaten 3 kelompok 70,000,000 3 kelompok 75,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '12 '014 Menunjang Lomba-Lomba Bidang
Lingkungan Hidup
jumlah lomba bidang LH
tervasilitasi
Kabupaten 2 lomba 70,000,000 2 lomb 85,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '12 '022 Pemeliharaan Taman Keanekaragaman
Hayati dan Penghijauan Lingkungan
operasional pemeliharaan
taman kehati, hutan kota,
hutan pantai
Kabupaten 12 bulan 5 lokasi 260,000,000 12 bulan 5 lokasi 290,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '12 '023 Penyelamatan Sumber Mata Air,
Konservasi Lahan Kritis/Rawan Longsor
luas konservasi di lahan
kritis/rawan longsor dan
sumber mata air
Kabupaten 100 ha 500,000,000 100 ha 500,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '12 '024 Sosialisasi Lingkungan Hidup jumlah sosialisasi LH
terlaksana
Kabupaten 8 kali 75,000,000 5 kali 75,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '12 '025 Pengembangan Kapasitas Kader
Lingkungan
jumlah kader lingkungan
terbedayakan
Kabupaten 16 orang 150,000,000 16 orang 150,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '08 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
Persentase RTHK Publik 7.36 7.37
2 '04 '08 '004 Penunjang Pengelolaan Pertamanan honorarium petugas
pertamanan
Kabupaten 33 orang 800,000,000 35 orang 840,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '08 '005 Pemeliharaan dan Pemangkasan Pohon
Peneduh Jalan
jumlah pemeliharaan pohon
peneduh jalan
2 paket 215,000,000 2 paket 270,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '08 '018 Pembangunan Taman Tersebar se-
Kabupaten Jepara
jumlah taman terbangun
dan/atau tertata
6 taman 3,600,000,000 1 taman 1,000,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '08 '020 Pemeliharaan Taman Kota pemeliharaan taman, kanstin,
gapura
12 bulan 975,000,000 12 bulan 1,200,000,000 Dinas lingkungan Hidup
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 55
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '04 '08 '021 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penunjang Pertamanan
jumlah sarana dan prasarana
penunjang pertamanan
1 unit 400,000,000 - Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '07 Program Pengelolaan Limbah B3 Persentase industri/unit usaha
potensi penghasil limbah B3
yang terpetakan dan berijin
60 65
2 '04 '07 '001 Pengelolaan dan Pengawasan Limbah
B3
operasional pengawasan
limbah B3
Kabupaten 12 bulan 70,000,000 12 bulan 75,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '04 '11 Program Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat
Persentase aduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan /atau
perusakan lingkungan hidup
yang ditindak lanjuti
100 100
2 '04 '11 '001 Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup
jumlah aduan dugaan
pencemaran dan / atau
perusakan lingkungan
ditindaklanjuti
Kabupaten 10 kasus 75,000,000 10 kasus 80,000,000 Dinas lingkungan Hidup
2 '05 Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase Cakupan penduduk
ber KTP per satuan penduduk
93.19 94.12
Persentase Cakupan Bayi ber-
akte Kelahiran (0-60 hari)
58.44 59.3
Persentase Kepemilikan
Cakupan Akta Kelahiran
Penduduk Usia 0 - 18 tahun
79.5 81.86
Persentase Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran
61.99 63.23
Persentase Cakupan
Kepemilikan Kartu Identitas
Anak (KIA)
11.31 12.15
Persentase Cakupan
Kepemilikan Kartu Keluarga
99.2 99.3
Persentase Cakupan
kepemilikan Akte Kematian
47.58 48.05
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 56
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '05 '01 '001 Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran
Penduduk dan Surat Keterangan
Kependudukan Lainnya Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Nasional
Terlayaninya KTP - el,
Terlayaninya KIA, Terlayaninya
Permohonan Kartu Keluarga
(Rusak, Hilang, Perubahan) di
Kabupaten Jepara.
Kabupaten Jumlah Kepemilikan KTP - el
sebesar 93.19%, Kepemilikan
Kartu Identitas Anak (KIA)
sebesar 11.31%, jumlah
kepemilikan Kartu Keluarga
sebesar 99.10%.
670,000,000 Pencapaian Target RPJMD Kepemilikan KTP - el : 94.12
%, Kepemilikan KIA : 12.15%,
Kepemilikan Kartu Keluarga :
99.30%.
800,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 '002 Pelayanan dan Pengelolaan Akta
Pencatatan Sipil
Terlayaninya Akta Pencatatan
Sipil di Kabupaten Jepara
Kabupaten Terlayaninya Akta Kelahiran
di Kabupaten Jepara :
719,255/ 61,99 %, Akta
Kelahiran usia 0 18 tahun
308.064(79.50%), Akta
Kelahiran Usia 0 60 hari
(12.756/58.44%), Akta
Kematian (2437/47.58%),
Akta Perceraian, Akta
Pengakuan / pengesahan
anak, Adopsi.
370,000,000 Pencapaian Target RPJMD Terlayaninya Akta Kelahiran
di Kabupaten Jepara :
734,859 / 63,23 %, Akta
Kelahiran usia 0 18 tahun
320.38 (81.86%), Akta
Kelahirab Usia 0 60 hari
(13.075/59.30%), Akta
Kematian (2.510/48.05%),
Akta Perceraian, Akta
Pengakuan/pengsahan anak,
adopsi.
550,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 '003 Penunjang Pelayanan Pencatatan
Perkawinan
Terlayaninya Akta Perkawinan
Non Muslim di Kabupaten
Jepara
Kabupaten 164 Pencatatan Akta
Perkawinan
25,000,000 UU 23/2006 jo 24/2013
tentang Administrasi
Kependudukan
166 Pencatatan Akta
Perkawinan
50,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 '004 Penyelenggaraan Sosialisasi Tertib
Administrasi Kependudukan
Meningkatnya Pemahaman
Tentang Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten 16 Lokasi dan Instansi
Pengguna
25,000,000 UU 23/2006 jo 24/2013
tentang Administrasi
Kependudukan
16 Lokasi dan Instansi
Pengguna
60,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 '005 Penataan Dokumen Kependudukan Tertatanya Berkas Pengajuan
dan Register Akta Kelahiran /
Dokumen Kependudukan
untuk Memudahkan Dalam
Pencarian Berkas pengajuan /
register.
Kabupaten 37.000 berkas Pengajuan
dan Register Akta Kelahiran
65,000,000 Register adalah Dokumen
Akta Kelahiran yang
sebenarnya sehingga
harus disimpan dan
tertata serta memberikan
kemudahan pencarian jika
ada pengajuan
ralat/hilang/rusak (kutipan
II).
39.000 berkas Pengajuan /
register Akta Kelahiran
75,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 57
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '05 '01 '006 Pembuatan Back Up Data Peristiwa
Penting
Keamanan Penyimpanan
Register Peristiwa Penting
Secara Digital;
Kabupaten Perekaman 37.000 Register
akta kelahiran secara digital
50,000,000 Register adalah Dokumen
yang sebenarnya untuk
menjaga keamanannya
selain disimpan manual
disimpan secara diigital,
memudahkan evaluasi.
Perekaman 39.000 Register
akta kelahiran secara digital
70,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 '007 Fasilitasi Kerjasama Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Terlaksananya Kerjasama
Pemanfaatan Data
Kependudukan dengan
Instansi Pengguna dan Inovasi
Pelayanan Dokumen
Kependudukan
Kabupaten Pemanfaatan Data /
Kerjasama 4 Instansi
Pengguna
25,000,000 Pencapaian Target
Indikator Sasaran PD.
Pemanfaatan Data /
Kerjasama 5 Instansi
Pengguna
70,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 '008 Penyusunan Profil Perkembangan
Kependudukan
Tersedianya Informasi
Perkembangan Data
Kependudukan untuk
Perencanaan dan
Pembangunan Sosial Budaya
Lainnya.
Kabupaten 100 Buku Profil
Perkembangan
Kependudukan
25,000,000 Permendagri 65/2010 100 Buku Profil
Perkembangan
Kependudukan
40,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 '010 Pengelolaan Ware House Data
Kependudukan
Terciptanya Kemudahan
Dalam Pemanfaatan Data
Kependudukan oleh Instansi
Pengguna
Kabupaten Pelaksanaan aplikasi ware
house, Layanan SMS gate
way, dan Website tentang
Disdukcapil
35,000,000 Permendagri 61/2015 Pelaksanaan aplikasi ware
house, Layanan SMS gate
way, dan Website tentang
Disdukcapil
60,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 '011 Pengelolaan Sistem dan Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK)
Meningkatnya Pengelolaan
Sistem dan Informasi
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten 1 paket kegiatan
Pengelolaan SIAK dan
Upgrade jasa Internet untuk
Jaringan SIAK dan Ware
House
400,000,000 Pengelolaan /
Pemeliharaan Data Base
Kependudukan di
Kabupaten Jepara
1 paket kegiatan
Pengelolaan SIAK dan
Upgrade jasa Internet untuk
Jaringan SIAK dan Ware
House
400,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 '013 Pengembangan dan Pemeliharaan
Sistem Aplikasi Teknis Pelaporan
Peristiwa Penting dan Peristiwa
Kependudukan Tingkat Kecamatan dan
Desa
Kemudahan dan
terpeliharanya sistem
pelaporan Peristiwa Penting
dan Peristiwa Kependudukan
dengan Dinas, Kecamatan Dan
Desa (Aplikasi Pemutakhiran
Data Kependudukan/APDK)
Kabupaten 1 paket kegiatan koneksitas
laporan peristiwa penting
dan peristiwa kependudukan
dari desa dan kecamatan /
APDK
50,000,000 Pemutakhiran Data
Kependudukan
1 paket kegiatan koneksitas
laporan peristiwa penting
dan peristiwa kependudukan
dari desa dan kecamatan /
APDK
50,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 '017 Pengadaan Peralatan Layanan Sentuh
(Touchscreen) Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tersedianya Informasi tentang
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dengan
Sistem Digital di Kabupaten
Jepara
Kabupaten Tersedianya Informasi
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dengan
Media Elektronik
(Touchscreen)
80,000,000 Inovasi terkait dengan
penyediaan Informasi data
/ Dokumen Kependudukan
di Kabupaten Jepara
Tersedianya Informasi
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dengan
Media Elektronik
(Touchscreen) .(Upgrade
Informasi)
50,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 58
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '05 '01 '021 Penyusunan Data Agregat
Kependudukan
Tersedianya Data Agregat
Kependudukan untuk
Pembangunan Sosial Budaya
setiap semester
Kabupaten Data Agregat Semester I dan
II
25,000,000 Penyajian Data Konsolidasi
Bersih (DKB)
Kependudukan
Data Agregat Semester I dan
II
35,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '05 '01 '022 Pelayanan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)
Mendukung tercapainya
sasaran prioritas
pembangunan nasional
melalui pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan
sipil di Kabupaten Jepara
secara kontinyu serta
mendukung penerapan
identitas penduduk yang
tunggal, mutakhir dan
terintegrasi.
Kabupaten 1 paket Keg. pelayanan
administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil melalui
Sosialisasi Kebijakan
Adminduk, Pelayanan
dokumen kependudukan,
penerbitan dokumen
kependudukan, Pengelolaan
Sistem SIAK dan Koordinasi /
Konsultasi Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
1,771,176,000 Permendagri 124 / 2017 1 paket Keg. pelayanan
administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil melalui
Sosialisasi Kebijakan
Adminduk, Pelayanan
dokumen kependudukan,
penerbitan dokumen
kependudukan, Pengelolaan
Sistem SIAK dan Koordinasi /
Konsultasi Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
1,771,176,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 '06 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 '06 '05 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
PKK Aktif 100 100
Posyandu Aktif 100 100
Persentase Posyandu Purnama
dan Mandiri
59.81 60.08
2 '06 '05 '001 Updating Data dan Peningkatan Peran
Pokjanal Posyandu
Meningkatnya peran pokjanal
posyandu
Kabupaten 195 desa/kelurahan 80,000,000 195 desa/kelurahan 85,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '05 '003 Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat pedesaan
Kabupaten 195 desa/kelurahan 25,000,000 195 desa/kelurahan 30,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '05 '006 Pelaksanaan BBGRM dan Pembinaan
LKMD
Peningkatan Gotong Royong
Masyarakat dan peran
Lembaga Kemasyarakatan
Desa
Kabupaten 16 kecamatan, 195 kader
LKMD/LPM, 195
desa/kelurahan, gerakan
bulan bhakti gotong royong
masyarakat
75,000,000 16 kecamatan, 195 kader
LKMD/LPM, 195
desa/kelurahan, gerakan
bulan bhakti gotong royong
masyarakat
85,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '05 '063 Penunjang Pendampingan Desa dan
Tenaga Administrasi Pelaporan
Terwujudnya laporan
pengelolaan keuangan
Kabupaten 36 SDM tenaga administrasi
pelaporan
650,000,000 36 SDM tenaga administrasi
pelaporan
660,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 - 12 bulan 50,000,000 Kec. Kalinyamatan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 59
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '06 '05 '011 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD dan Dana Desa
Pembinaan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat,
ADD dan DD
Kabupaten 12 bulan 94,000,000 - 12 bulan 94,000,000 Kec. Kalinyamatan
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 - 12 bulan 50,000,000 Kec. Pecangaan
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Kec. Kedung
2 '06 '05 '011 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD dan Dana Desa
Pembinaan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat,
ADD dan DD
Kabupaten 12 bulan 85,080,000 - 12 bulan 85,080,000 Kec. Pecangaan
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 - 12 bulan 50,000,000 Kec. Welahan
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Kec. Donorojo
2 '06 '05 '011 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD dan Dana Desa
Pembinaan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat,
ADD dan DD
Kabupaten 12 bulan 83,635,000 - 12 bulan 83,635,000 Kec. Welahan
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 - 12 bulan 50,000,000 Kec. Mayong
2 '06 '05 '011 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD dan Dana Desa
Pembinaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat,
ADD dan DD
Kabupaten 12 bulan 77,050,000 - 12 bulan 77,050,000 Kec. Mayong
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP PKK, Pokjanal,
Posyandu dan TK PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Kec. Nalumsari
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 - 12 bulan 50,000,000 Kec. Batealit
2 '06 '05 '011 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD dan Dana Desa
Pembinaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat,
ADD dan DD
Kabupaten 12 bulan 100,000,000 - 12 bulan 100,000,000 Kec. Batealit
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP PKK, Pokjanal,
Posyandu dan TK PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Kec. Tahunan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 60
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP PKK, Pokjanal,
Posyandu dan TK PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Kec. Pakis Aji
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP PKK, Pokjanal
Posyandu, dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Kec. Keling
2 '06 '05 '011 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD dan Dana Desa
Pembinaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat,
ADD dan DD
Kabupaten 12 bulan 100,000,000 - 12 bulan 100,000,000 Kec. Mlonggo
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 - 12 bulan 50,000,000 Kec. Mlonggo
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 - 12 bulan 50,000,000 Kec. Jepara
2 '06 '05 '011 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD dan Dana Desa
Pembinaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat,
ADD dan DD
Kabupaten 12 bulan 89,844,000 - 12 bulan 89,844,000 Kec. Jepara
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Kec. Kembang
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu, dan TK-PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Kec. Bangsri
2 '06 '05 '012 Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal
Posyandu dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
(TK-PKK)
Pembinaan TP PKK, Pokjanal,
Posyandu dan TK PKK
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Kec. Karimunjawa
2 '06 '05 '009 Pelestarian dan Pendampingan Pasca
PNPM Madiri Perdesaan dan Mandiri
Perkotan
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat pedesaan
Kabupaten 109 Desa 9 Kecamatan 25,000,000 109 Desa 9 Kecamatan 30,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '05 '062 Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus
Desa
Meningktanya rasio partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan daearah
Kabupaten 184 Desa 45,000,000 184 Desa 50,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '05 '002 Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan
KPMD (Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa)
Terlaksananya Pendampingan
dan Fasilitasi KPMD
Kabupaten 184 desa 30,000,000 184 desa 50,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '05 '005 Fasilitasi Keikutsertaan Dalam Gelar
Pameran Ekonomi Kerakyatan
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat pedesaan
Kabupaten Gelar Pameran Ekonomi
Kerakyatan
25,000,000 - Gelar Pameran Ekonomi
Kerakyatan
30,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 61
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '06 '05 '010 Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan
Peningkatan Ketahan Masyarakat Desa
Terlaksananya Pendampingan
dan Fasilitasi Kegiatan
Peningkatan Ketahan
Masyarakat Desa
Kabupaten KPMD dan Pendamping
terlatih
25,000,000 KPMD dan Pendamping
terlatih
30,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '05 '061 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Terlaksananya Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Kabupaten 184 desa 30,000,000 184 desa 35,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '05 '064 Pembinaan PKK Desa dan Kelurahan Terlaksananya Operasional
dan Pembinaan PKK Desa/Kel
Kabupaten 195 desa/kelurahan 25,000,000 195 desa/kelurahan 30,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '03 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Persentase BUMDES yang aktif 29.35 39.13
2 '06 '03 '001 Pemanfaatan dan Gelar Nasional TTG
(Teknologi Tepat Guna) serta
Pengembangan Posyantek
Tercapainya pengembangan
TTG di Masyarakat
Kabupaten 16 Posyantek 1 kali gelar
TTG Nasional
90,000,000 16 Posyantek 1 kali gelar
TTG Nasional
100,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '03 '002 Pengembangan Pasar Desa Meningkatnya pendapatan
pasar desa
Kabupaten 46 Pasar Desa 35,000,000 46 Pasar Desa 40,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '03 '003 Fasilitasi Pengembangan BUMDES dan
BUMADES (Badan Usaha Milik Antar
Desa)
Terlaksananya kegiatan
ekonomi masyarakat
Kabupaten 16 kecamatan dan 184
desa/kelurahan se
kabupaten jepara
75,000,000 16 kecamatan dan 184
desa/kelurahan se
kabupaten jepara
85,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '03 '004 Fasilitasi Pengembangan UEDSP ( Usaha
Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dan
CPPD (cadangan Pangan Pemerintah
Desa)
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat pedesaan
Kabupaten 33 Desa se Kabupaten Jepara 40,000,000 33 Desa se Kabupaten Jepara 45,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '03 '005 Festival BUMDes dan BUMADes Peningkatan kegiatan ekonomi
masyarakat
Kabupaten 16 kecamatan, 184 desa 100,000,000 16 kecamatan, 184 desa 130,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '03 '006 Pelatihan Desa Mandiri di Kabupaten
Jepara
Terselenggaranya Pelatihan
Desa Mandiri di Kabupaten
Jepara
Kabupaten 1 kali 25,000,000 1 kali 30,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '03 '007 Pelatihan Pengelolaan dan Pengadaan
Papan Promosi dan Publikasi Pasar
Kawasan Perdesaan Menunjang
BUMdesa bersama di Kab.Jepara
Meningkatnya ketrampilan
pengelolaan pasar kawasan
Kabupaten 2 unit 25,000,000 2 unit 30,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '06 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa
Persentase Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga yang
Aktif
85.85 90.56
LPM Berprestasi 30 30
2 '06 '06 '001 Penyusunan Data Swadaya Masyarakat Terselenggaranya data
swadaya masyarakat dalam
pembangunan
meningkatnyaakurasi data
swadaya masyarakat
Kabupaten 16 kecamatan, 195
desa/kelurahan
25,000,000 16 kecamatan, 195
desa/kelurahan
30,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 62
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '06 '06 '005 Penunjang Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terwujudnya peningkatan
partisipasi masyarakat
perdesaan dalam
pembangunan
Kabupaten 16 kecamatan, 184 desa 125,000,000 16 kecamatan, 184 desa 175,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '06 '003 Pengembangan Desa Mandiri Energi
Biogas berbasis Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Terciptanya desa mandiri
energi biogas berbasis
pemberdayaan masyarakat
desa
Kabupaten 195 Desa/Kelurahan 35,000,000 195 Desa/Kelurahan 40,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '06 '004 Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Air
Bersih Pedesaan (PAMSIMAS) dan
Sarana Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi (SPAMS)
Terciptanya pembinaan dan
pengelolaan PAMSIMAS dan
SPAMS
Kabupaten 100% 30,000,000 100% 35,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '06 '002 Penyusunan Analisis Tingkat Kesulitan
Geografis Desa
Terwujudnya data Analisis
Tingkat Kesulitan Geografis
Desa
Kabupaten 184 desa 60,000,000 184 desa 65,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '06 '006 Penunjang Kegiatan TMMD, Karya
Bhakti, TMKK dan KB Kes
Meningkatnya Pemberdayaan
masyarakat desa
Kabupaten 1 paket 250,000,000 1 paket 30,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '06 '026 Pembinaan Kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Terlaksananya Pembinaan
Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Kabupaten Kab.Jepara 184 Desa 40,000,000 184 Desa 50,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '06 '027 TMMD (BANPROV) Terlaksananya kegiatan TMMD Kabupaten 184 desa 501,600,000 184 desa 501,600,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '04 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Persentase Desa kategori
tertib Penyelenggaraan
Keuangan Desa
82.61 88.04
2 '06 '04 '001 Fasilitasi Pelaksanaan ADD dan DD Meningkatnya kualitas
perekonomian masyarakat
desa
Kabupaten 184 desa 70,000,000 184 desa 80,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '04 '002 Pelatihan dan Monitoring Pengelolaan
APBDes
SDM pengelola keuangan desa
yang handal
Kabupaten 1136 SDM Pengelola
Keuangan Desa
150,000,000 1136 SDM Pengelola
Keuangan Desa
160,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '04 '003 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
(Lomba Desa)
Lomba Desa/Kelurahan Kabupaten 195 desa/kelurahan 30,000,000 195 desa/kelurahan 35,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '04 '016 Fasilitasi Perencanaan Partisipatif
Pembangunan Desa
Jumlah pelaksanaan
musrenbangdesa
Kabupaten 184 desa 85,000,000 UU Nomor 6 tahun 2014 184 desa 95,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '04 '015 Fasilitasi Pendampingan SISKEUDES
(Sistem Informasi Keuangan Desa)
Jumlah pembinaan dan
monitoring pelaksanaan
siskeudes
Kabupaten 1 kali pembinaan, 20 kali
monitoring
85,000,000 1 kali pembinaan 95,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '04 '023 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD, Dan Dana Desa
Pembinaan DD, ADD, dan
pemberdayaan masyarakat
Kabupaten 12 bulan 94,500,000 12 bulan 94,500,000 Kec. Kedung
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 63
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '06 '04 '023 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD, Dan Dana Desa
Pembinaan DD, ADD dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 Kec. Donorojo
2 '06 '04 '023 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD, Dan Dana Desa
Pembinaan DD, ADD dan
pemberdayaan
Kabupaten 12 bulan 88,150,000 12 bulan 88,150,000 Kec. Nalumsari
2 '06 '04 '023 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD, Dan Dana Desa
Pembinaan DD, ADD dan
pemberdayaan
Kabupaten 12 bulan 95,120,000 12 bulan 95,120,000 Kec. Tahunan
2 '06 '04 '023 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD, Dan Dana Desa
Pembinaan DD, ADD dan
pemberdayaan
Kabupaten 12 bulan 95,640,000 12 bulan 95,640,000 Kec. Pakis Aji
2 '06 '04 '023 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD, Dan Dana Desa
Pembinaan DD, ADD dan
pemberdayaan masyarakat
Kabupaten 12 bulan 95,790,000 12 bulan 95,790,000 Kec. Keling
2 '06 '04 '023 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD, Dan Dana Desa
Pembinaan DD, ADD dan
pemberdayaan masyarakat
Kabupaten 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 Kec. Kembang
2 '06 '04 '023 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD, Dan Dana Desa
Pembinaan DD, ADD dan
pemberdayaan masyarakat
Kabupaten 12 bulan 95,474,000 12 bulan 95,474,000 Kec. Bangsri
2 '06 '04 '023 Penunjang Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, ADD, Dan Dana Desa
Pembinaan DD, ADD dan
pemberdayaan
Kabupaten 12 bulan 97,360,000 12 bulan 97,360,000 Kec. Karimunjawa
2 '06 '04 '017 Fasilitasi Pembinaan Sistem Informasi
Desa (SID) dan Web Desa
Terlaksananya Fasilitasi
Pembinaan Sistem Informasi
Desa (SID) dan Web Desa
Kabupaten 184 desa/16 kecamatan 50,000,000 184 desa/16 kecamatan 55,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '06 '04 '024 Pengembangan Sistem Informasi Desa
(BANPROV)
Peningkatan Pengembangan
sistem informasi desa
Kabupaten Jepara 184 Desa 62,790,000 184 Desa 70,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 '07 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 Program Keluarga Berencana TFR (Total Fertility Rate) 2.33 2.32
Cakupan peserta KB aktif 73,01 73,1
Angka kelahiran remaja
(perempuan usia 15-19 tahun
per 1.000 perempuan usia 15-
19 tahun)
32.31 32.01
Angka Dropout KB 22,91 21,91
persentase ketersediaan
alokon
100 100
Cakupan penyediaan informasi
data mikro keluarga disetiap
desa atau kelurahan
100 100
Rasio pembantu pembina
keluarga berencana (PPKBD)
1.07 1.07
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 64
2 3 4 5 6 7 8 9 101
Cakupan Pelayanan PIK KRR
Terhadap Remaja
4,18 4,37
2 '07 '07 '002 Kampung KB Terbentuknya Kampung KB Kabupaten 8 Kampung KB 100,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
9 Kampung KB 110,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '003 Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan
Pengendalian Kependudukan
Terlaksananya sosialisasi dan
sarasehan kebijakan
pengendalian penduduk
Kabupaten 1 kali seminar dan 6 kali
sosialisasi pendidikan
kependudukan
50,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
1 kali seminar dan 6 kali
sosialisasi pendidikan
kependudukan
75,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '004 Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Kependudukan
Terlaksananya penyusunan
buku pemetaan pengendalian
kependudukan
Kabupaten Tersedianya dokumen
pemetaan kependudukan
20,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
Tersedianya dokumen
pemetaan kependudukan
25,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '005 Pemberdayaan Koalisi Kependudukan
dan Fabsedu
Terlaksananya rapat
koordinasi dengan koalisi dan
fabsedu
Kabupaten 3 kali sosialisasi, MMT dan
materi kependudukan
20,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
3 kali sosialisasi, MMT dan
materi kependudukan
40,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '006 Peningkatan Pendidikan Kependudukan
bagi Masyarakat
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan masyarakat
tentang program
kependudukan dan penurunan
pus dibawah 20 tahun
Kabupaten 2 kali sosialisasi MMT dan
materi kependudukan
20,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
2 kali sosialisasi MMT dan
materi kependudukan
35,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '007 Peningkatan Kemitraan dengan
Organisasi Kemasyarakatan dalam
Pengendalian Kependudukan dan KB
Terlaksananya sosialisasi dan
kerjasama dalam pengendalian
penduduk kepada ormas di
wilayah masing-masing
Kabupaten 6 ormas 30,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
6 ormas 75,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '008 Pendataan Keluarga KB/KS Tercapainya pendataan
keluarga KB/KS yang effektif
dan efisien
Kabupaten 53625 KK 80,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
58987 KK 132,720,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '001 Penggerakan Kelangsungan Hidup Ibu,
Bayi, dan anak (KHIBA)
Meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang KHIBA
Kabupaten 10 Kecamatan 250 orang 22,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
12 Kecamatan 260 orang 75,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '012 Sosialisasi Peran Serta Pria dalam ber KB
dan Pembentukan Kelompok Prio
Utomo
Meningkatnya peran pria
dalam ber KB
Kabupaten 6 Kelompok Prio Utomo 30,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
6 Kelompok Prio Utomo 45,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 65
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '07 '07 '013 Penyediaan Obat dan Bahan
Pendamping Alokon
Terlayaninya KB MKJP Kabupaten Side effect pelayanan KB
MKJP
45,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
Side effect pelayanan KB
MKJP
50,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '011 Pelatihan Petugas Pelayanan Pasca
Persalinan
Peningkatan kesertaan KB
MKJP serta penurunan angka
kematian ibu dan angka
kematian anak
Kabupaten 45 petugas tenaga medis
dan paramedis
45,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
50 petugas tenaga medis
dan paramedis
75,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '018 KIE Prorgam KB Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan masyarakat
tentang program KKBPK dan
tersedianya media KIE serta
penurunan PUS dibawah 20
tahun
Kabupaten 60000 orang 37,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
60000 orang 100,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '017 Pelayanan KB-KR Terlayaninya peserta KB MKJP Kabupaten 200 MOW, 80 MOP, 2000
Implant, 225 IUD
420,000,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
225 MOW, 85 MOP, 2100
Implant, 250 IUD
550,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '019 Penyusunan Data dan Informasi (SIM)
DP3AP2KB
Terwujudnya Database KB dan
Pendataan Keluarga dan data-
data pada DP3AP2KB
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 Monitoring dan Evaluasi
SIM
12 bulan 35,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '07 '014 Pengadaan Sarana Penunjang
Pelayanan KB/KS (DAK)
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Penunjang
Pelayanan KB-KR
Kabupaten Terlaksananya
Pengembangan 4 Balai
Penyuluh KB, 80 unit kursi
pertemuan, 12 unit meja
pertemuan, 8 unit AC, 22
unit IUD Kit, 22 unit Implant
Removal Kit, 16 unit BKB Kit,
26 unit Sepeda motor, 17
unit PC
1,703,846,000 Perda Nomor 20 Tahun
2017
Terlaksananya
Pengembangan 4 Balai
Penyuluh KB, 80 unit kursi
pertemuan, 12 unit meja
pertemuan, 8 unit AC, 22
unit IUD Kit, 22 unit Implant
Removal Kit, 16 unit BKB Kit,
17 unit PC
1,703,846,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '08 Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
Yang Mandiri
Cakupan PUS yang ingin ber KB
tapi tidak terpenuhi
(Unmetneed)
10.59 10.49
2 '07 '08 '001 Pemilihan Kader PPKBD, Sub PPKBD,
Akseptor Lestari, dan PKB/PLKB
Terlaksananya pemilihan kader
dan peningkatan capaian
Program KB/KS
Kabupaten Kader IMP 18 orang kader
tribina 15 orang ( Kader Baru
MKJP 3%, klp Tribina 3% )
70,000,000 - Kader IMP 22 orang kader
tribina 18 orang ( Kader Baru
MKJP 3%, klp Tribina 3% )
55,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '08 '002 Jambore Institusi Masyarakat Terlaksananya temu kader KB
se Kab. Jepara
Kabupaten 500 kader KB dan pengelola
program 0,5% PA, 1 % DO, (
Unmetneed 1% aktif dan
1,5% drop out )
90,000,000 - 500 kader KB dan pengelola
program 0,5% PA, 1 % DO,(
Unmetneed 1% aktif dan
1,5% drop out )
70,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 66
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '07 '08 '003 Pemberdayaan Petugas Pembantu
Pembinaan Keluarga Berencana Desa
(PPKBD)
Terlaksananya Pertemuan dan
Pembinaan PPKBD di
Kabupaten dan Kecamatan
Kabupaten 210 PPKBD, 1113 Sub PPKBD
( Unmeteed need 2%, KB
aktif MKJP 2% )
250,000,000 - 210 PPKBD, 1113 Sub PPKBD
( Unmeteed need 2%, KB
aktif MKJP 2% )
200,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '08 '004 Penunjang Kegiatan PLKB Untuk mendukung kinerja
program sesuai dengan RPJMD
Kabupaten se kabupaten
jepara
6 UPT 40,000,000 6 UPT 48,400,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '08 '05 Penilaian DUPAK bagi PLKB Terlaksananya pembinaan dan
penilaian DUPAK penyuluh KB
Kabupaten 48 PLKB 23,000,000 untuk 48 PLKB 57 PLKB 110,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '09 Program Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Cakupan PUS peserta KB
anggota usaha peningkatan
pendapatan keluarga sejahtera
(UPPKS) yang ber KB
74.89 74.96
2 '07 '09 '001 Pembinaan Kemampuan dan
Ketrampilan Kerja Masyarakat di
Lingkungan IHT bagi Kelompok UPPKS
Peningkatan Pelatihan
Ketrampilan Wira Usaha bagi
Kader UPPKS
Kabupaten 60 Kelompok UPPKS 100,000,000 Perda No.20 tahun 2017 80 Kelompok UPPKS 100,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '09 '002 Pemberdayaan Kelompok UPPKS Meningkatnya kegiatan
ekonomi produktif, kelompok
UPPKS dan kesertaan ber KB
Kabupaten 150 Kelompok UPPKS dan
peserta
80,000,000 Perda No. 20 Tahun 2017 200 kelompok UPPKS dan
Peserta
80,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '09 '003 Pemberdayaan Kelompok Tribina
Keluarga Pemberdayaan Kelompok
Tribina Keluarga BKB, BKR, BKL
Meningkatnya Pengelolaan
Kelompok BKB, BKR, BJL
Kabupaten kelompok BKB 100,
Kelompok BKR 40, Kelompok
BKL 30
100,000,000 Perda No.20 tahun 2017 Kelompok BKB 150
Kelompok BKR 80 Kelompok
BKL 60
60,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '09 '005 Sosialisasi Penyiapan Kehidupan
Berkeluarga bagi Remaja dan Penunjang
Kegiatan PIK Remaja
Capaian Program :
Meningkatnya capaian PIK
Remaja serta menunjang PIK
Remaja
Kabupaten 56 Kelompok PIK dan 20000
Remaja
30,000,000 Perda No. 20 Tahun 2017
tentang APBN Kab. Jepara
TA. 2018
72 Kelompok PIK dan 20000
Remaja
30,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '09 '006 Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera
Terlayaninya Pelayanan
Konsultasi Informasi dan
edukasi tentang keluarga
Kabupaten 5000 Konseling 354,000,000 Perda No. 20 Tahun 2017
tentang APBD Kab. Jepara
TA 2018
6000 Konseling 353,500,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '07 '09 '007 Sosialisasi Pencegahan Resiko Triad
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Meningkatnya Penyebarluasan
informasi informasi melalui
pemilihan Duta Genre dan
Sosialisasi TRIAD KRR
Kabupaten 450 Remaja dan terpilihnya
Duta Genre terbaik dari jalur
Pendidikan dan jalur
masyarakat
50,000,000 Perda No. 20 Tahun 2017
Tentang APBD Kab. Jepara
TA 2018
550 Remaja dan terpilihnya
Duta Genre terbaik dari jalur
terbaik dari jalur Pendidikan
dan jalur masyarakat
40,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 67
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '07 '09 '008 Bantuan Operasional KB (DAK NON
FISIK)
Tersedianya Dana Operasional
Bagi Balai Penyuluhan KB ,
Pendistribusian Alkon,
Integrasi Program KKBPK dan
Pembangunan Lainnya di
kampung KB, PPKBD dan Sub
PPKBD, Serta media KIE dan
Manajemen.
Kabupaten Menurunkan TFR,
PUS,Peningkatan CPR,
Unmetneed , Angka
Kelahiran Remaja, Angka
dropout KB, Peningkatan
SDM Lini Lapangan
4,301,790,000 - Menurunkan TFR, peserta KB
Aktif, Unmetneed Tinggi,
Angka Kelahiran Remaja,
Angka Dropout KB
4,301,790,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2 '08 Perhubungan
2 '08 '09 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Persentase ketersediaan
angkutan darat
6,18 6,18
Rasio izin perpanjangan trayek
(kartu pengawasan per 6
bulan)
0,000136 0,000136
2 '08 '09 '014 Operasional patroli keamanan dan
keselamatan laut
jumlah patroli keamanan dan
keselamatan laut
Kabupaten 36 100,000,000 mendukung keselamatan
pelayaran
36 150,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '09 '015 Docking kapal patroli jumlah kapal patroli yang di
docking
Kabupaten 2 100,000,000 pendukung keselamatan
pelayaran
2 100,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '09 '021 Pendukung pengendalian dan
pengawasan angkutan
jumlah kegiatan pendukung
pengendalian dan pengawasan
angkutan
Kabupaten 10 kegiatan 50,000,000 mendukung pengendalian
dan pengawasan angkutan
10 kegiatan 100,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '09 '017 Pembinaan angkutan umum jumlah kegiatan pembinaan
angkutan
Kabupaten 12 kegiatan 50,000,000 mendukung keselamatan
angkutan
12 kegiatan 100,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '09 '019 Kajian pengembangan angkutan umum jumlah dokumen kajian
pengembangan angkutan
umum
Kabupaten 1 dokumen 100,000,000 mendukung perencanaan
pengembangan angkutan
umum masal
1 dokumen 50,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '09 '022 Operasional terminal kelancaran kegiatan
operasional terminal
mendukung pad retribusi
terminal
Kabupaten 12 bulan 75,000,000 mendukung pencapaian
pad retribusi terminal
12 bulan 100,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '09 '029 Pemeliharaan dan Penunjang Kapal Jumlah kapal yang terpelihara Kabupaten 1 Kapal 34,650,000 1 Kapal 34,650,000 Kec. Karimunjawa
2 '08 '06 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Persentase Ketersediaan
sarana dan prasarana
perhubungan yang sesuai
standar
44 46
2 '08 '06 '005 Pembangunan fasilitas penunjang
pelabuhan
jumlah pengadaan fasilitas
penunjang pelabuhan
Kabupaten 2 paket 400,000,000 menunjang capaian
indikator program
2 paket 500,000,000 Dinas Perhubungan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 68
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '08 '06 '004 Pembangunan / peningkatan Dermaga jumlah peningkatan dermaga Dermaga Pulau Parang,
Pulau Mandalika dan
benteng portugis
3 dermaga 1,450,000,000 mendukung capaian
program/kegiatan
prioritas kab. Jepara
2 dermaga 500,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '06 '006 Pengadaan lampu penerangan
lingkungan pelabuhan penyeberangan
jumlah pengadaan lampu
penerangan lingkungan
pelabuhan penyeberangan
Karimunjawa KARIMUN
JAWA Pelabuhan
Karimunjawa
3 unit 100,000,000 mendukung capaian
indikator program
0 - Dinas Perhubungan
2 '08 '06 '008 Pembuatan SIM Pelabuhan
Penyeberangan
jumlah SIM pelabuhan Jepara BULU Pelabuhan
penyeberangan Jepara
1 unit 100,000,000 penunjang pelayanan
pelabuhan penyeberangan
pendukung wisata
Karimunjawa
1 unit 100,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '06 '010 Pembangunan Taman Lalu lintas progres pembangunan Jepara UJUNGBATU Tama
n lalu lintas
23 300,000,000 prioritas daerah 12 500,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '06 '011 Peningkatan sarana dan prasarana
penunjang terminal
jumlah pembangunan sarana
dan prasarana penunjang
terminal
Kabupaten 3 paket 625,000,000 pendukung capaian
indikator program
2 paket 558,950,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '06 '012 Pengaspalan lingkungan terminal panjang pengaspalan jalan
terminal
Kabupaten 400 m 200,000,000 pendukung capaian
indikator program
400 m 400,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '07 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Persentase kecelakaan fatal 15 14
2 '08 '07 '001 Pengendalian dan pengawasan jumlah kegiatan pengendalian
dan pengawasan lalu lintas
Kabupaten 68 kegiatan 200,000,000 mendukung keselamatan
berlalu lintas
68 300,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '07 '002 Car free day jumlah kegiatan pengamanan
Car free Day
Kabupaten 50 kegiatan 75,000,000 mendukung kegiatan car
free day
50 kegiatan 100,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '07 '003 Survey inventarisasi kebutuhan fasilitas
perlengkapan jalan
jumlah dokumen survey
inventarisasi kebutuhan
fasilitas perlengkapan jalan
2 dokumen 100,000,000 mendukung inventarisasi
kebutuhan fasilitas
perlengkapan jalan
1 dokumen 50,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '07 '004 Survey-survey tentang LLAJ jumlah dokumen survey LLAJ Kabupaten 1 dokumen 50,000,000 mendukung kebutuhan
kegiatan pengamanan dan
pengawasan lalu lintas
jalan
1 dokumen 50,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '07 '005 Pendukung Keselamatan LLAJ jumlah pengadaan barang dan
kegiatan pendukung
keselamatan LLAJ
Kabupaten 2 paket dan 2 kegiatan 175,000,000 mendukung keselamatan
lalu lintas jalan
3 paket dan 3 kegiatan 300,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '07 '007 Pelaksanaan Andalalin jumlah kegiatan pendukung
andalalin
Kabupaten 12 kegiatan 50,000,000 mendukung keselamatan
dan kelancaran berlalu
lintas
12 kegiatan 50,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '08 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Rasio kendaraan uji dengan
kendaraan yang seharusnya uji
83 83
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 69
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '08 '08 '001 Pemeliharaan kaliberasi, tera ulang alat
uji mekanik kendaraan bermotor
berfungsinya alat uji mekanik Kabupaten 1 unit 100,000,000 mendukung pengujian
kendaraan bermotor
1 unit 100,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '08 '004 Pemeliharaan alat-alat pendukung PKB jumlah alat-alat Pengujian
Kendaraan Bermotor yang
dipelihara
Kabupaten 2 unit 100,000,000 mendukung pelayanan
pengujian kendaraan
bermotor
2 unit 100,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '08 '008 Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas,
Alat Pendukung dan Operasional
Perlengkapan Pengujian Kendaraan
Bermotor
jumlah alat pendukung dan
operasional perlengkapan
pengujian kendaraan
bermotor (COHC2)
Kabupaten 1 unit 300,000,000 mendukung pengujian
kendaraan bermotor
2 paket 600,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 Program Pembangunan Fasilitas
Perhubungan
Persentase ketersediaan
Rambu laut
59 63
Persentase ketersediaan
rambu rambu lalu lintas
43 45
Persentase ketersediaan
fasilitas perlengkapan jalan
(rambu, marka dan guardrill)
dan penerangan jalan umum
(PJU) pada jalan
kabupaten/kota
80 84
2 '08 '05 '001 Pengadaan rambu laut jumlah pengadaan rambu laut Karimunjawa KARIMUN
JAWA
2 unit 150,000,000 mendukung target renstra 2 unit 200,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '002 Pengadaan dan Pemasangan rambu Lalu
Lintas
jumlah pengadaan rambu lalu
lintas
Kabupaten 150 unit 200,000,000 mendukung sasaran
program
150 unit 250,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '003 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ jumlah pengadaan dan
pemasangan RPPJ
Kabupaten 25 200,000,000 mendukung capaian
program
25 200,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '004 Pembangunan Halte jumlah halte yang dibangun Kabupaten 2 unit 75,000,000 mendukung capaian
program
5 unit 250,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '005 Pembuatan Marka Jalan panjang pengadaan marka
jalan
Kabupaten 500 m 100,000,000 mendukung capaian
program
1000 m 200,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '006 Zona Selamat Sekolah jumlah pengadaan Zona
Selamat Sekolah
Kabupaten 1 paket 50,000,000 mendukung capaian
program
4 paket 200,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '007 Pengadaan dan Pemasangan APILL jumlah pengadaan dan
pemasangan APILL
Kabupaten 0 200,000 mendukung capaian
program
5 unit 2,500,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '008 Pengadaan dan pemasangan Warning
light
jumlah pengadaan dan
pemasangan warning light
Kabupaten 5 unit 150,000,000 mendukung capaian
program
5 unit 200,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '009 Pengadaan Guardrill panjang pengadaan
guardrill/pagar pengaman
jalan
Kabupaten 80 m 200,000,000 mendukung capaian
program
400 m 2,000,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '010 Pengadaan dan Pemasangan Cermin
tikungan
jumlah pengadaan dan
pemasangan cermin tikungan
Kabupaten 8 unit 100,000,000 mendukung capaian
program
15 unit 200,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '011 Optimalisasi dan rasionalisasi
penerangan jalan umum
Jumlah pengadaan PJU untuk
optimalisasi dan rasionalisasi
LPJU
Kabupaten 174 unit 1,374,500,000 mendukung capaian
program
350 unit 4,000,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '013 Pembayaran rekening listrik listrik PJU Pembayaran rekening listrik
LPJU
Kabupaten 12 bulan 12,499,112,679 rutin pembayaran
rekening listrik LPJU
sekabupaten Jepara
12 bulan 20,508,540,000 Dinas Perhubungan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 70
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '08 '05 '014 Evaluasi dan Penertiban LPJU jumlah titik LPJU yang
dievaluasi
Kabupaten 200 unit 75,000,000 mendukung capaian
program
500 unit 200,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '030 Pengadaan Kendaraan Operasional LPJU jumlah pengadaan overhoul
untuk kendaraan operasional
LPJU
Kabupaten 1 unit 1,000,000,000 mendukung kegiatan
operasional kegiatan
pemeliharaan LPJU
(mendesak karena Mobil
crane rusak berat)
1 unit 1,000,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '018 Pemeliharaan/upgrade Sistem Informasi
Managemen (SIM) Perhubungan
jumlah SIM yang diupgrade Kabupaten 1 unit 50,000,000 pendukung pemusatan
data terpusat OPD
1 unit 150,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '019 Operasional kegiatan APBN/Banprov kelancaran kegiatan bantuan
APBD Provinsi dan APBN
Kabupaten 12 50,000,000 pendukung keg Banprov
dan APBN
12 100,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '021 Pengadaan Barang kuasi Pengujian
Kendaraan Bermotor
jumlah pengadaan barang
kuasi pengujian kendaraan
bermotor
Kabupaten 1 paket 400,000,000 pendukung retribusi dan
pelayanan Pengujian
Kendaraan bermotor
1 paket 500,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '022 Pelayanan Unit Pendapatan dan cetak
benda berharga
penunjang unit pendapatan
retribusi dishub dan cetak
karcis retribusi
Kabupaten 1 paket 150,000,000 pendukung pad dishub 1 paket 250,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '023 Penunjang Pendapatan retribusi parkir penunjang kegiatan retribusi
parkir
Kabupaten 322 orang 400,000,000 penunjang pencapaian
pad retribusi parkir
322 orang 600,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '029 Operasional Kapal Penghubung Antar
Pulau
jumlah trip kapal penghubung
antar pulau
Karimunjawa KARIMUN
JAWA kepulauan
Karimunjawa
25 100,000 mendukung potensi
pariwisata di Kepulauan
Karimunjawa
25 500,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '05 '026 Fasilitasi Penunjang Kegiatan
Perhubungan
pembayaran tenaga harian
lepas penunjang kegiatan
perhubungan
Kabupaten 60 orang 1,200,000,000 pendukung kegiatan
perhubungan
60 orang 1,250,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Persentase sarana dan
prasarana perhubungan dalam
kondisi baik
98 98
Persentase fasilitas
perlengkapan jalan dalam
kondisi baik
86 86
2 '08 '10 '001 Pemeliharaan Dermaga KMC Kartini dan
Dermaga rakyat
jumlah pemeliharaan Dermaga
KMC Kartini dan Dermaga
lainnya
Kabupaten 2 dermaga 273,638,000 mendukung capaian
indikator program
4 dermaga 450,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 '002 Pemeliharaan fasilitas pelabuhan
penyeberangan Jepara-Karimunjawa
jumlah paket pemeliharaan
fasilitas pelabuhan
penyeberangan Jepara -
Karimunjawa
Kabupaten 2 paket 150,000,000 mendukung capaian
indikator kinerja program
2 paket 250,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 '003 Pemeliharaan rambu laut jumlah rambu laut yang
dipelihara
Kabupaten 20 unit 150,000,000 penunjang keselamatan
pelayaran
22 unit 150,000,000 Dinas Perhubungan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 71
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '08 '10 '005 Rehab ruang tunggu penumpang
pelabuhan penyeberangan
jumlah paket rehab ruang
tunggu penumpang pelabuhan
penyeberangan
Kabupaten 1 paket 150,000,000 penunjang fasilitas
pelabuhan
1 paket 150,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 '007 Pemeliharaan Marka panjang marka yang dipelihara Kabupaten 1000 m 100,000,000 menunjang capaian
indikator program
1000 m 200,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 '008 Pemeliharaan /rehab halte/Shelter jumlah halte/shelter yang
dipelihara/direhab
Kabupaten 2 unit 50,000,000 mendukung capaian
indikator program
5 unit 100,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 '009 Pemeliharaan Traffic Light/APILL jumlah APILL/Traffic light yang
dipelihara
Kabupaten 18 unit 250,000,000 mendukung capaian
indikator program
18 unit 300,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 '010 Pemeliharaan warning light jumlah warning light yang
dipelihara
Kabupaten 15 unit 75,000,000 mendukung capaian
indikator program
20 unit 100,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 '011 Pemeliharaan LPJU Jumlah Lampu PJU yang
dipelihara
Kabupaten 90% 762,635,321 mendukung capaian
indikator program
92% 892,130,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 '012 Pemelharaan Gedung uji dan ruang
tunggu pengujian kendaraan bermotor
jumlah paket pemeliharan
gedung uji dan ruang tunggu
Pengujian kendaraan
bermotor
Kabupaten 0 100,000 mendukung sarpras
pengujian kendaraan
bermotor
1 paket 200,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 '013 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung
Kantor
rehab gedung kantor Dishub Kabupaten 2 paket 300,000,000 mendukung capaian
kinerja program
2 paket 400,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 '006 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan
RPPJ
jumlah rambu lalu lintas dan
RPPJ yang dipelihara
150 unit 100,000,000 menunjang capaian
indikator program
250 unit 200,000,000 Dinas Perhubungan
2 '08 '10 '014 Banprov Bidang Perhubungan (Banprov) Persentase pelaksanaan
kegiatan banprov
Kabupaten 100% 17,000,000,000 - Dinas Perhubungan
2 '09 Komunikasi dan Informatika
2 '09 '05 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi Publik
Persentase permohonan KIP
yang ditindaklanjuti
100 100
2 '09 '05 '001 Penunjang pelaksanaan keterbukaan
informasi publik (KIP)
Jumlah data publik yang tersaji Kabupaten 300 Ubdate data, 1 kali
sosialisasi
43,000,000 300 Ubdate data, 1 kali
sosialisasi
- Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '03 Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
Persentase desa yang mampu
mengoperasikan e-gov
100 100
2 '09 '03 '001 Internet Acces Dedicated Kecepatan akses Internet yang
disewa
80 Mbps 700,000,000 90 Mbps 900,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '03 '002 Penunjang LPSE Website Operasional LPSE Kabupaten 1 paket 175,000,000 1 paket 200,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '03 '003 Dashboard Accesment untuk Kepala
Daerah
Jumlah paket dasbord dan
pelatihan
Kabupaten 1 paket 45,000,000 1 paket 100,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '03 '004 Pengelolaan Domain dan Aplikasi Egov
Desa
jumlah domain dan Aplikasi
yang dikelola
Kabupaten 184 Domain dan Aplikasi 35,000,000 184 Domain dan Aplikasi 100,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '03 '005 Sistem Keamanan Informasi dan
Jaringan
Jumlah Aplikasi Sistem
keamanan dan Informasi yang
dibuat
Kabupaten 1 paket 50,000,000 1 paket 125,200,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '03 '006 Pengembangan dan Perawatan Aplikasi
E-Gov Kabupaten Jepara (Lanjutan)
Jumlah Modul Aplikasi yang
dikembangkan dan dirawat
Kabupaten 54 Modul 100,000,000 54 Modul 100,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '03 '007 Pengembangan dan Pendampingan
Legal Software
Jumlah Komputer yang diinstal
Software Legal
Kabupaten 50 Unit Komputer 30,000,000 50 Unit Komputer 125,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 72
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '09 '03 '008 Sistem Integrasi Data Kabupaten Jumlah Sistem yang dibuat
untuk mengintegrasikan Data
Kabupaten 1 Paket 125,000,000 1 Paket 188,888,888 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '03 '009 Pelatihan teknologi informasi Jumlah Orang yang dilatih Kabupaten 150 Orang 100,000,000 150 Orang 120,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '03 '012 Pengawasan Media Elektronik Waktu Pengawasan Media
Elektronik
Kabupaten 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 50,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '03 '011 Penunjang Kegiatan Smart City Terwujudnya pelayanan
masyarakat secara elektronika
melalui Jepara Commad
Centre (JCC)
Kabupaten 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Persentase updating website
PD (%)
70 80
Persentase media informasi
untuk masyarakat
68.75 75
2 '09 '04 '005 Perawatan dan pemeliharaan jaringan
internet
Jumlah titik Internet OPD yang
dipelihara
Kabupaten 42 Titik 160,000,000 42 Titik 200,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '007 Perawatan alat komunikasi radio Pemda Jumlah alat komunikasi yang
dilakukan perawatan
Kabupaten 35 Unit 40,000,000 35 Unit 150,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '008 Perawatan jaringan telepon PABX dan
Santel
Jumlah STO PABX , Extension
telepon PABX dan telepon
PSTN yang dilakukan
perawatan
Kabupaten 1 Unit STO dan 300 Exts 175,000,000 1 Unit STO dan 300 Exts 350,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '010 Pengolaan media center Jumlah Media Center yang
dikelola
Kabupaten 1 paket 40,000,000 1 paket 100,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '011 Kerjasama pengumpulan, pengolaan
dan penyajian data
jumlah data yang dikelola Kabupaten 4 Data 25,000,000 4 Data 100,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '012 Perawatan dan perluasan jaringan
telepon Voip ke Dinas/instansi
Jumlah telepon Voip yang
dilakukan perawatan
Kabupaten 40 Unit 50,000,000 40 Unit 100,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '013 Fasilitasi kelompok informasi
masyarakat (KIM)
Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan KIM di tingkat
Kecamatan
Kabupaten 8 KIM 20,000,000 8 KIM 50,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '014 Pertunjukan media tradisional Jumlah pelaksanaan media
tradisional sebagai penyampai
Informasi
Kabupaten 6 kali pertunjukan 50,000,000 6 kali pertunjukan 115,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '015 Local traffic management center Jumlah sistem monitoring yang
dibuat
Kabupaten 1 paket 70,000,000 1 paket 100,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '016 Peningkatan perangkat keras dan
perangkat lunak server NOC
Jumlah server yang diadakan /
dibeli
Kabupaten 1 paket 60,000,000 1 paket 150,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '017 Operasional liputan Expos kegiatan Pemerintah
Daerah
Kabupaten 1200 Liputan 30,000,000 1200 Liputan 45,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '018 Pembuatan kalender Jumlah penerbitan kalender Kabupaten 1425 Exsemplar 30,000,000 1425 Exsemplar 36,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '019 Pertemuan forum koordinasi informasi
dan kehumasan (FKIK)
Cakupan penyebaran
informasi melalui FKIK
Kabupaten 5 kali 45,000,000 5 kali 55,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 73
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '09 '04 '020 Kerjasama dengan media cetak dan
elektronik dan online
Jumlah kerjasama dengan
media cetak dan elektronik
Kabupaten 1 paket 385,000,000 1 paket 400,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '021 Dialog interaktif di RSPD Kartini Jumlah dialog interaktif di
RSPD Kartini
Kabupaten 48 kali 35,000,000 48 kali 40,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '022 Pembuatan dokumentasi foto dan film Jumlah dokumentasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten 30 kali shoting 85,000,000 30 kali shoting 100,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '023 Pelayanan informasi Ketersediaan layanan
informasi bagi masyarakat
Kabupaten 1 paket 230,000,000 1 paket 300,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '024 Penempelan kliping koran Penyebaran informasi melalui
penempelan kliping koran
Kabupaten kliping 5 media berita 45,000,000 kliping 5 media berita 55,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '025 Pembuatan dan pemasangan baliho Penyebaran informasi melalui
baliho dan spanduk
Kabupaten 1 paket 150,000,000 1 paket 187,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '026 Penunjang kegiatan RSPD Kelancaran operasional RSPD
selama 12 bulan
Kabupaten 12 bulan 325,000,000 12 bulan 450,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '027 Penerbitan majalah Gelora Bumi Kartini Cakupan penyebaran
informasi melalui jumlah
majalah Gelora Bumi Kartini
yang terbit
Kabupaten 12 kali terbit @ 4000
exsemplar
275,000,000 12 kali terbit @ 4000
exsemplar
325,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '028 Pengelolaan Webside Keberadaan Website yang
dikelola oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten 30 ubdate berita 90,000,000 30 ubdate berita 110,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '029 Jepara Photograph Competition Expose potensi Daerah Kabupaten 1 kali kegiatan 20,000,000 1 kali kegiatan 35,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '030 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
melalui spot dan dialog radio ( DBHCHT
)
Jumlah pelaksanaan sosialisasi
tentang ketentuan cukai
Kabupaten 3600 spot, 40 buah spanduk 50,000,000 3600 spot, 40 buah spanduk 60,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '031 Kolom Bupati di media cetak Penyebaran Visi Misi dan
kebijakan Pemda Jepara
Kabupaten 20 kali terbit 60,000,000 20 kali terbit 35,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '032 Sosialisasi gerakan revolusi mental Cakupan penyebaran
informasi pada PNS tentang
konsep revolusi Mental
Kabupaten 1 paket sosialisasi 15,000,000 1 paket sosialisasi 25,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '033 Fasilitas Kegiatan PWI Peningkatan kegiatan PWI Kabupaten 1 paket 30,000,000 1 paket 50,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '034 Pembuatan Sambutan Bupati / wakil
Bupati dan Sekda
Tersedianya naskah sambutan
Bupati dan Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah
Kabupaten 358 Naskah 40,000,000 358 Naskah 55,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '035 Penerbitan Majalah Media Pelajar Cakupan penyebaran
informasi melalui majalah
pelajar yang terbit
Kabupaten 6 kali terbit @ 500
Exsemplar
40,000,000 6 kali terbit @ 500
Exsemplar
70,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '038 Pengadaan papan baca Keberadaan papan baca Kabupaten 1 papan baca 35,000,000 1 papan baca 50,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 74
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '09 '04 '039 Pembuatan panel baliho Ketersediaan informasi kepada
masyarakat melalui media luar
ruangan
Kabupaten 1 buah 40,000,000 1 buah 55,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '040 Workshop peningkatan kompetensi
karyawan dan wartawan
Peningkatan kopetensi
karyawan dan wartawan
Kabupaten 1 kali kegiatan 15,000,000 1 kali kegiatan 280,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '042 Bintek peningkatan dan pengembangan
SDM pengelola Radio Kartini
Peningkatan kualitas SDM
pengelolaan Radio Kartini
Kabupaten 1 kali 25,000,000 1 kali 35,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '045 Pengadaan peralatan publikasi Ketersediaan peralatan untuk
publikasi
Kabupaten 1 kali pengadaan 20,000,000 - Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '050 Pembangunan data center Jumlah Data Center yang
dibangun
Kabupaten 1 unit 50,000,000 1 Unit 200,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '09 '04 '006 Pengendalian dan pengawasan tower
telekomunikasi
Jumlah tower telekomunikasi
yang diawasi
Kabupaten 250 Tower Telekomunikasi 60,000,000 250 Tower Telekomunikasi 120,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2 '10 '05 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Persentase UKM yang berdaya
saing
2.08 2.53
2 '10 '05 '001 Identifikasi dan Validasi Data UMKM Jumlah UMKM teridentifikasi
dan tervalidasi
Kabupaten 500 UMKM 30,000,000 500 UMKM 35,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '05 '002 Pelatihan Ketrampilan dan
Pengembangan Desain Produk UMKM
Jumlah pelaku usaha yang
inovatif, kreatif dan
profesional
Kabupaten 40 UMKM 25,000,000 40 UMKM 30,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '05 '004 Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM
melalui Peningkatan Kewirausahaan
Jumlah UKM inovatif dan
berdaya saing
Kabupaten 80 UMKM 165,000,000 80 UMKM 185,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '05 '005 Pelatihan Kewirausahaan Manajemen
Usaha Kecil (MUK) dan Manajemen
Keuangan bagi UMKM
Jumlah UMKM mandiri secara
managerial
Kabupaten 50 UMKM 50,000,000 50 UMKM 60,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '02 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Persentase UMKM yang
berkembang ke arah mandiri
1.09 1.1
2 '10 '02 '002 Pelatihan Kemasan (Packaging) Jumlah pelaku usaha yang
menerapkan kemasan modern
Kabupaten 80 UMKM 50,000,000 80 UMKM 55,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '02 '003 Pelatihan pemasaran melalui E-
Commerce bagi pelaku usaha kecil
Jumlah pelaku UMKM yang
mendapatkan pelatihan
pemasaran online
Kabupaten 30 UMKM 30,000,000 30 UMKM 33,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '02 '004 Fasilitasi sertifikat halal Jumlah UMKM bersertifikat
halal
Kabupaten 20 UMKM 60,000,000 20 UMKM 66,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '02 '005 Fasilitasi pameran produk unggulan
daerah
Jumlah pelaku UMKM peserta
pameran
Kabupaten 3 kali 150,000,000 3 kali 165,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
TransmigrasiRANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 75
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '10 '02 '007 Sosialisasi dan evaluasi IUMK Jumlah pelaku UMKM dan
aparat desa yang mendapat
sosialisasi
Kabupaten 3 eks kawedanan 45,000,000 3 eks kawedanan 50,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '03 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
menengah Yang Kondusif
Persentase UMKM yang
mandiri pembiayaan dan
pemasaran
0.09 0.11
2 '10 '03 '001 Temu Kemitraan dan jaringan bisnis
UMKM dengan pengusaha
Jumlah kerjasama pelaku
UMKM dan pasar modern
Kabupaten 60 UMKM 60,000,000 60 UMKM 66,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '04 Program Pengembangan Akses
Permodalan dan Efektifitass
Pembiayaan
Persentase Koperasi yang
memiliki diversifikasi usaha
83.95 84.32
2 '10 '04 '001 Monitoring dan evaluasi koperasi
melalui perkuatan jaringan
kelembagaan dan struktur pembiayaan
KSP/USP yang bersumber dari
APBN/APBD I
Jumlah koperasi yang
dimonitoring
Kabupaten 25 KSP/USP 7,500,000 25 KSP/USP 13,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '04 '002 Perkuatan jaringan kelembagaan dan
usaha koperasi
Jumlah koperasi yang
diberikan fasilitasi
pengembangan kelembagaan
dan usaha
Kabupaten 20 koperasi 20,000,000 20 koperasi 22,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '06 Program Pengembangan Produk
Unggulan Daerah Berbasis Sumber
daya Lokal
Persentase OVOP yang
berkembang
1.9 2
2 '10 '06 '002 Pendampingan pengembangan produk
unggulan berbasis Koperasi
Jumlah Koperasi yang
mengembangkan kualitas
produk OVOP
Kabupaten 14 koperasi 15,000,000 14 koperasi 17,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '08 Program Peningkatan Kualitas SDM
Koperasi
Persentase koperasi aktif 83.96 84.33
2 '10 '08 '003 Pelatihan akuntansi dan uji kompetensi
bagi pengelola koperasi
Jumlah SDM Pengelola yang
mengikuti uji kompetensi
Kabupaten 50 koperasi 70,000,000 50 koperasi 75,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '08 '005 Advokasi dan pengawasan koperasi Jumlah koperasi yang sehat
dan mandiri
Kabupaten 75 koperasi 50,000,000 75 koperasi 55,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '08 '06 Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
Berbasis Koperasi
Jumlah koperasi aktif Kabupaten 150 koperasi 50,000,000 150 koperasi 55,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '07 Program Penguasaan Kapasitas
Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi yang
Telah Mendapatkan Nomor
Induk Koperasi (NIK)
57.32 58.26
2 '10 '07 '001 Peningkatan kualitas organisasi badan
hukum dan perubahan anggaran dasar
Jumlah koperasi yang
berbadan hukum dan yang
mengajukan PAD
Kabupaten 25 koperasi 25,000,000 25 koperasi 30,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '07 '003 Penataan kelembagaan dan
pengembangan managemen melalui
identifikasi koperasi
Jumlah koperasi yang sehat Kabupaten 25 koperasi 23,000,000 25 koperasi 26,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 76
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '10 '07 '004 Pendampingan pengembangan usaha
koperasi pertanian
Jumlah koperasi pertanian
yang berkualitas
Kabupaten 20 koperasi 20,000,000 20 koperasi 22,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '10 '07 '005 Sistem Informasi Koperasi Jumlah koperasi yang
dikembangkan melalui
SIMKORA
Kabupaten 30 koperasi 40,000,000 30 koperasi 45,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 '11 Penanaman Modal
2 '11 '03 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
Nilai Realisasi Investasi PMDN 112,000,000 115,000,000
Nilai Realisasi Investasi PMA 65,000,000 67,000,000
2 '11 '03 '001 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah perusahaan yang
dilakukan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan
Kecamatan se
Kabupaten Jepara
112 perusahaan 15,000,000 Pengawasan terkait
kegiatan Penanaman
Modal /Investor di
Kabupaten Jepara
112 perusahaan 45,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '002 Pemeliharaan Jaringan LAN dan Website Jumlah website yang
terupdate dan terpelihara
Kabupaten i konten web 10,000,000 1 konten web 20,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '004 Penyusunan Buku Profil Investasi Jumlah buku profil investasi Kabupaten 500 profil investasi 50,000,000 Untuk memberikan
informasi dan data melalui
media cetak kepada calon
investor tentang kondisi,
potensi dan peluang
investasi di Kabupaten
Jepara
500 profil investasi 60,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '005 Promosi Investasi Jumlah event/keikutsertaan
pameran investasi
luar propinsi 1 kali pameran tingkat
nasional, 1 regional
53,865,000 Untuk menarik investor
agar supaya mau
menanamkan modalnya di
Kabupaten Jepara
2 kali pameran tingkat
nasional, 1 regional
100,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '006 Binwasdal Perizinan dan Penanaman
Modal
Jumlah perusahaan yang telah
dilakukan perusahaan
Kecamatan se
Kabupaten Jepara
70 perusahaan 30,000,000 Pembinaan, pengawasan,
pengendalian terkait
investasi di Kabupaten
Jepara
100 perusahaan 60,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '007 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama
di Bidang Penanaman Modal dengan
Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
Jumlah investor yang
terfasilitasi
Kecamatan se
Kabupaten Jepara
10 investor 7,500,000 Menfasilitasi calon
investor yang akan
menanamkan modalnya di
Kabupaten Jepara
10 investor 30,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '009 Penyusunan dan Pemeliharaan Data
base Perizinan
Jumlah aplikasi perizinan yang
terupdate dan terpelihara
Kabupaten Pemeliharaan aplikasi paten,
tracking perizinan, touch
screen, izin on line dan
pengadaan aplikasi perizinan
on line untuk 10 izin
115,000,000 Berisi aplikasi perizinan
paten, aplikasi DPMPTSP,
aplikasi tracking perizinan,
aplikasi perizinan on line
Pemeliharaan aplikasi paten,
tracking perizinan, touch
screen, izin on line dan
pengadaan aplikasi perizinan
on line untuk 10 izin
115,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 77
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '11 '03 '010 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Jumlah buku profil DPMPTSP,
spot radio, leaflet, baliho
Kabupaten 200 buku, 1 spot radio,
2.400 leaflet
23,575,000 Menyampaikan informasi
kepada calon pelaku usah
(investor) terkait dengan
tata cara dan prosedur
pelayanan perizinan di
Kabupaten Jepara
200 buku, 1 spot radio,
2.400 leaflet
60,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '012 Penyelenggaraan Perizinan Dasar Jumlah rapat dan koordinasi
serta cheking lokasi
Kecamatan se kabupaten
Jepara
19 rapat tim teknis, 56
pemeriksaan / cheking
perizinan dasar
80,175,000 Untuk memproses
pengajuan permohonan
perizinan
44 rapat tim teknis, 200
pemeriksaan / cheking
perizinan dasar
100,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '011 Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jumlah rapat dan koordinasi
serta cheking lokasi
Kecamatan se kabupaten
Jepara
20 rapat koordinasi tim
perizinan usaha, 50 kali
cheking perizinan usaha
44,750,000 Untuk memproses
pengajuan permohonan
perizinan
20 rapat kordinasi tim
perizinan usaha, 50 kali
cheking perizinan usaha
100,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '013 Pemeliharaan Soffware Back Up Data
Dokumen Perijinan dan Back Up Data
Dokumen Perijinan
Jumlah dokumen yang diback
up
Kabupaten 5.200 dokumen 10,000,000 Untuk memback up data
perizinan dalam bentuk
soft copy
5.200 dokumen 40,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '014 Lanjutan Sertifikasi ISO 9001 -2015 Jumlah sertifikat ISO 9001 -
2015
Kabupaten Jumlah sertifikat ISO 90001 -
2015
65,000,000 Meningkatkan
kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan
perizinan
Jumlah sertifikat ISO 90001 -
2015
75,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '015 Pemeliharan Aplikasi Sistem Informasi
Penanaman Modal Daerah
Jumlah aplikasi informasi
penanaman modal daerah
yang update dan terpelihara
Kabupaten Masuknya investasi ke
Kabupaten Jepara
9,565,000 Membantu calon investor
dan investor untuk
mengakses informasi,
potensi dan peluang
investasi Kabupaten
Jepara melalui elektronik
secara cepat
Masuknya investasi ke
Kabupaten Jepara
10,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '03 '003 Pendataan Perusahaan PMA/PMDN di
Kabupaten Jepara
Jumlah Data PMA/PMDN di
Kabupaten Jepara
Kabupaten Data PMA/PMDN di
Kabupaten Jepara
10,000,000 Pendataan keberadaan
Penanaman Modal di
wilayah Kecamatan se
Kabupaten
Data PMA/PMDN di
Kabupaten Jepara
15,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '11 '04 Program Penyiapan Potensi
Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
Daerah
Jumlah Penyerapan Tenaga
Kerja
21,725 21,740
2 '11 '04 '001 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia ( SDM )
Jumlah pegawai yang
mengikuti pelatihan, bintek
maupun workshop
Kabupaten 5 orang 38,050,000 Meningkatkan kualitas
pegawai DPMPTSP
6 orang 55,330,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 '12 Kepemudaan dan Olah Raga
2 '12 '06 Progam Pengembangan Olahraga Jumlah prestasi olahraga di
tingkat provinsi dan nasional
8 9
Persentase cabang olahraga
yang berprestasi
50 55
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 78
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '12 '06 '001 Pembinaan dan pemusatan latihan
Atliet Pelajar yang maju mewakili
Kabupaten Jepara ke Tingkat Provinsi
atau Nasional
Terselenggaranya pembinaan,
pelatihan
Kabupaten 10 Cabang Olah raga
Unggulan
250,000,000 Cabang Olahraga
Unggulan Yang ada di
Kabupaten Jepara ada 7
Cabor
10 Cabang Olah raga
Unggulan
250,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '12 '06 '002 Penyelenggaraan Kejurkab dan Kejurda
Pelajar
Terselenggaranya seleksi
Kejuaran tingkat Kabupaten
dan Pengiriman ke Kejurda
Kabupaten 10 Cabang Olah raga
Unggulan
75,000,000 Jumlah Cabng Olahraga di
Jepara 8 Cabang Olahraga
10 Cabang Olah raga
Unggulan
150,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '12 '06 '012 Penyelenggaraan POPDA, POSPEDA dan
Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional
(O2SN)
Terselenggaranya lomba Tk
Kab dan dikirim ke Tk. prov
Kabupaten Semua Cabang Olah raga
diikuti dan minimal 1 cabang
Olah raga Juara 3 Tk.
provinsi
650,000,000 21 Cabang Olahraga
POPDA, POSPEDA dan
O2SN
Semua Cabang Olah raga
diikuti minimal 1 cabang
Olah raga Juara 3 Tk.
provinsi
650,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '12 '05 Program Pemberdayaan Dan
Pengembangan Pemuda
Cakupan pemuda yang
memperoleh pelatihan
kewirausahaan
1 2
2 '12 '05 '001 Penyelenggaraan Seleksi, pemusatan
latihan Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRAKA)
Terbentuknya Paskibra
Kabupaten
Kabupaten 30 Peserta/orang 300,000,000 Pengibar Bendera yang
handal
30 Peserta/orang 300,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '12 '05 '002 Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama
Organisasi Pemuda
Terselenggaranya even kreatif
Tk Kab dan dikirim ke Tk. prov
Kabupaten 10 besar tk Prov 120,000,000 5 Organisasi 10 besar tk Prov 120,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '12 '05 '003 Lomba Tata Upacara Bendera dan
Lomba Baris-berbaris (LBB)
Terselenggaranya Lomba TUB
dan LBB Tingkat Kabupaten
Kabupaten 25 Sekolah 25 Sekolah 40,000,000 25 Sekolah 25 Sekolah 40,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '12 '05 '004 Pembinaan dan Pelatihan
Kepemimpinan Pemuda Pelajar
Meningatnya kompetensi dan
prestasi
Kabupaten 100 peserta 80,000,000 50 Pemuda Pelajar
Pengiriman ke Tk. Provinsi
100 peserta 80,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '12 '05 '006 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba
Siswa/ Pendidik yang diselenggarakan
oleh Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Kepada Siswa/Pendidik
yang berprestasi di Tingkat Provinsi,
Nasional atau Internasional
Terselenggaranya lomba Tk
Kab dan dikirim ke Tk. prov
Kabupaten 10 besar tk Prov 150,000,000 100 Pemuda dan Pelajar
Berprestasi
10 besar tk Prov 150,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '12 '05 '007 Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan
dan Even Sumpah Pemuda
Terselenggaranya lomba Tk
Kab dan dikirim ke Tk. prov
Kabupaten 1 regu menjadi duta Jepara
ke Tingkat prov/ Nasional
20,000,000 300 Peserta dari kalangan
pemuda (30 regu )
1 regu menjadi duta Jepara
ke Tingkat prov/ Nasional
50,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '12 '05 '009 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Terselenggaranya Pembinaan
dan Pelatihan kewirausahaan
pemuda
Kabupaten 100 Orang 250,000,000 5 Kelompok 100 Orang 250,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '12 '05 '010 Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan
Nasionalisme dan Karakter Bangsa
Terselenggaranya pembinaan,
pelatihan
Kabupaten 150 orang 50,000,000 (Kemah Bhakti, Jambore
Pemuda )
150 orang 100,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '12 '05 '011 Sosialisasi Pembinaan Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Terselenggaranya pembinaan
pencegahan penyalahgunaan
narkoba
Kabupaten 100 peserta 50,000,000 150 Peserta 100 peserta 60,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
2 '13 Statistik
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 79
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '13 '02 Program Pengembangan
data/informasi Statistik Sektoral
Persentase ketersediaan
dokumen statistik sektoral
100 100
2 '13 '02 '003 Penyusunan data statistik sektoral
Kabupaten Jepara
Tersedianya buku tentang
Informasi Daerah Kabupaten
Jepara
Kabupaten 1 Data 230,000,000 1 Data 461,120,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 '14 Persandian
2 '14 '01 Program Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
persentase informasi
terenkripsi yang diserahkan
kepada Kepala Daerah
100 100
2 '15 Kebudayaan
2 '15 '04 Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan
50 55.56
2 '15 '04 '003 Pengadaan Koleksi Ukir Jepara Jumlah paket koleksi ukir
berbagai motif
Kabupaten 1 paket 75,000,000 - 1 paket 80,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '04 '004 Pengembangan Penataan Lingkungan
Museum R.A. Kartini
Jumlah kegiatan
pengembangan fasilitas
tambahan di Museum R.A.
Kartini Jepara
Kabupaten 1 kegiatan 200,000,000 - 1 kegiatan 245,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '04 '001 Pemeliharaan museum RA kartini,
Benda Cagar Budaya dan Benda
Bersejarah
Jumlah kegiatan pemeliharaan
Museum R.A. Kartini dan
koleksinya
Kabupaten 1 gedung Museum R.A.
Kartini dan Koleksinya
150,000,000 - 1 gedung Museum R.A.
Kartini dan Koleksinya
200,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '04 '002 Pendataan, Pembinaan, Sosialisasi dan
Penggantian BCB
Jumlah benda cagar budaya
yang dilestarikan
Kabupaten 5 cagar budaya 65,000,000 - 5 cagar budaya 70,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '04 '006 Fasilitasi Seni dan Budaya Jumlah komunitas seni dan
budaya yang di fasilitasi
Kabupaten 15 kelompok seni 200,000,000 - 15 kelompok seni 225,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '02 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Cakupan gelaran seni 100 100
Persentase gedung kesenian
yang memenuhi standar
100 100
Cakupan Organisasi Seni 66.6 66.6
2 '15 '02 '013 Pentas Duta Seni di TMII Jumlah kegiatan pentas Duta
Seni Jepara di TMII
Kabupaten 1 kali pentas seni budaya
tradisional
250,000,000 - 1 kali pentas seni budaya
tradisional
270,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '02 '003 Apresiasi perfilm Jepara Jumlah film dokumenter yang
diproduksi
Kabupaten 1 pembuatan film
dokumenter
60,000,000 - 1 pembuatan film
dokumenter
75,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '02 '014 Pelestarian Budaya Tradisional Jumlah adat budaya tradisional
yang dilestarikan
Kabupaten 9 adat budaya tradisional
Jepara
1,100,000,000 - 9 adat budaya tradisional
Jepara
1,200,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '02 '005 Festival dan Parade Seni Budaya rata-rata penari yang
mengikuti festival dan parade
seni budaya
Kabupaten 100 penari 175,000,000 - 100 penari 200,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '02 '007 Fasilitasi Dewan Kesenian Daerah Jumlah kegiatan DKD yang
difasilitasi
Kabupaten 1 kegiatan DKD selama 1
tahun
40,000,000 - 1 kegiatan DKD selama 1
tahun
60,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 80
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '15 '02 '006 Festival Kesenian Daerah Tradisional
Unggulan Kab. Jepara
Jumlah kegiatn festival
kesenian daerah tradisional se
Kab. Jepara yang
diselenggarakan
Kabupaten 2 kegiatan festival kesenian 110,000,000 - 2 kegiatan festival kesenian 120,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '02 '008 Fasilitasi Pengembangan Lintas Budaya
di Karimunjawa
Jumlah suku yang difasilitasi
dan dibina
Karimunjawa KARIMUN
JAWA Karimunjawa dan
Kemojan
6 suku 125,000,000 - 6 suku 150,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '03 Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Misi Kesenian 100 100
2 '15 '03 '002 Fasilitasi Kegiatan kesenian, pentas
hiburan, kesenian tradisional, dan
festival serta lomba di bidang kesenian
Jumlah kegiatan pentas seni
dan festival yang di fasilitasi
Kabupaten 47 pentas seni, 5 festival 500,000,000 - 47 pentas seni, 5 festival 650,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '03 '012 Pembinaan Penghayat Kepercayaan
Kepada Tuhan YME
Jumlah komunitas penghayat
yang di bina
Kabupaten 6 komunitas penghayat 55,000,000 - 6 komunitas penghayat 60,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '03 '003 Dukungan Event Budaya Jumlah kegiatan pentas seni di
kabupaten Jepara dan pentas
dukungan event-event di
propinsi Jawa Tengah
Kabupaten 6 kali pentas seni budaya
tradisional
75,000,000 - 6 kali pentas seni budaya
tradisional
100,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '03 '006 Pemeliharaan Gedung Dewan Kesenian
Daerah Kab. Jepara
Jumlah kegiatan pemeliharaan
gedung DKD Jepara
Kabupaten 1 gedung DKD 50,000,000 - 1 gedung DKD 75,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '03 '007 Event Sail Indonesia Rata-rata peserta yang
mengikuti event sail Indonesia
Kabupaten 60 peserta 150,000,000 - 60 peserta 175,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '15 '03 '008 Operasional Sarana Prasarana dan
Obyek Wisata di Karimunjawa
Jumlah aset pariwisata di
Karimunjawa
Karimunjawa KARIMUN
JAWA Karimunjawa
1 gedung wisma wisata, 1
kapal kayu, 2 rumah adat
330,000,000 - 1 gedung wisma wisata, 1
kapal kayu, 2 rumah adat
360,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2 '16 Perpustakaan
2 '16 '02 Program Pelestarian dan
Pengembangan Koleksi
Rasio jumlah bahan bacaan
masyarakat dengan
pertumbuhan jumlah
pemustaka
46,00 47,00
Jumlah dunia
usaha/swasta/komunitas yang
berpartisipasi dalam
peningkatan budaya gemar
membaca masyarakat
12 13
2 '16 '02 '001 Pengadaan Bahan Pustaka untuk
Perpustakaan Daerah dan Batuan untuk
Perpustakaan Masyarakat dan Sekolah
Bertambahnya koleksi bahan
pustaka pada Perpustakaan
Daerah serta Perpustakaan
Masyarakat dan Sekolah di
Kab.Jepara
Kabupaten 1500 eksemplar buku cetak /
non cetak, 1000 tabloid,
1000 koran, 5 rak buku
250,000,000 untuk pencapaian SPM 2000 eksemplar buku, 2000
tabloit dan majalah, 1000
koran, buku digital, 10 rak
buku
375,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 81
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '16 '02 '002 Pengolahan dan Pelestarian Koleksi
Perpustakaan Daerah
Terolah dan terawatnya bahan
pustaka dan koleksi lainnya
pada perpustakaan daerah
Kabupaten Pengolahan 1500
buku,perawatan 500 buku
25,000,000 untuk pencapaian SPM Pengolahan 3000
buku,perawatan 1.000 buku
63,060,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '16 '03 Program Pengembangan Perpustakaan Jumlah perpustakaan daerah 1 1
Jumlah perpustakaan keliling 7 7
Lokasi sasaran keliling 139 141
Jumlah perpustakaan
kecamatan
8 9
Jumlah perpustakaan desa 65 70
Jumlah perpustakaan
masyarakat
22 25
Jumlah perpustakaan sekolah 255 260
Persentase pustakawan yang
bersertifikasi
0,50 0,60
Jumlah pustakawan
berdasarkan tingkatan :
Terampil
3 4
Jumlah pustakawan
berdasarkan tingkatan : Ahli
1 1
2 '16 '03 '001 Pelayanan Perpustakaan Umum dan
Perpustakaan Keliling, Warung Baca,
Taman Baca dan Rumah Belajar.
Tercapainya peningkatan dan
pengembangan pelayanan
perpustakaan umum dan
perpustakaan keliling, warung
baca dan rumah belajar
Layanan 10 jam per hari,
penambahan 1 pos perling,
peningkatan 500 orang
pengunjung pelayanan
perpustakaan keliling 750
kali
330,000,000 untuk pencapaian SPM Layanan 10 jam per hari ,
penambahan 1 pos perling,
peningkatan 500 orang
pengunjung pelayanan
perpustakaan keliling 1.000
kali
450,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '16 '03 '002 Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan dan Organisasi
Kepustakawanan
Pembinaan dan
pengembangan perpustakaan
dan organisasi
kepustakawanan
10 Perpustakaan
Masyarakat, 10
Perpustakaan Sekolah
50,000,000 untuk pencapaian SPM 6 perpustakaan sekolah 90,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '16 '03 '003 Pengelolaan Otomasi Perpustakaan Tercapainya penambahan data
base buku di sistem otomasi
layanan perpustakaan,
otomasi sistem otomasi
perpustakaan serta
penyediaan layanan internet
gratis
Kabupaten data base 2000 eksemplar
optimasi sistem layanan
otomasi perpustakaan,
penyediaan akses internet
gratis layanan perpustakaan
50,000,000 untuk pencapaian SPM data base 2000 eksemplar
optimasi sistem layanan
otomasi pderpustakaan,
penyediaan akses internet
gratis layanan perpustakaan
75,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '16 '03 '004 Fasilitasi Pendampingan Peningkatan
Kualitas Perpustakaan Desa Program
Perpustakaan Seru
Peningkatan kualitas
perpustakaan desa
pencontohan
20 perpustakaan desa 120,000,000 untuk pencapaian SPM 20 perpustakaan desa - Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 82
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '16 '03 '005 Pameran Buku Terlaksanakannya kegiatan
pameran buku murah guna
menambah referensi bahan
bacaan pada masyarakat
Kabupaten 1 Kali pameran, 20 stand 50,000,000 untuk pencapaian SPM 1 Kali pameran 90,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '16 '03 '006 Lomba dan Promosi Perpustakaan Terlaksanakannya kegaiatan
lombasebagai tolok ukur
keberhasilan pembinaan serta
promosi perpustakaan
Kabupaten pelaksanaan 4 jenis lomba
dan promosi perpustakaan
40,000,000 Untuk pencapaian SPM pelaksanaan 6 jenis lomba
dan promosi perpustakaan
80,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '16 '03 '007 Seminar Nasional Perpustakaan dan
Bedah Buku
Terlaksananya kegiatan
seminar nasional dan bedah
buku guna mengembangkan
budaya baca dan budaya
literasi diKabupaten Jepara
Kabupaten 1 kali pelaksanaan seminar
dan bedah buku
50,000,000 Untuk pencapaian SPM 1 kali pelaksanaan seminar
dan bedah buku
90,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '16 '03 '009 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Perpustakaan Daerah
Tercapainya kelengkapan
sarana prasarana layanan
Pepustakaan Daerah
Kabupaten Pengadaan 1 paket sarana
prasarana penunjang
pelayanan perpustakaan
daerah
100,000,000 Untuk pencpaaian SPM Peningkatan sarana
prasarana pelayanan
perpustakaan meliputi :
Perbaikan warung
baca,Taman baca, Rumah
belajar dan atap parkir
pengunjung
169,550,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '16 '03 '011 Bintek Perpustakaan Meningkatnya kapasitas SDM
pengelola perpustakaan
Kabupaten 50 orang 40,000,000 untuk pencapaian SPM 60 orang 90,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 Kearsipan
2 '17 '06 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah arsip statis yang di
selamatkan
180 190
2 '17 '06 '001 Penelusuran Arsip Bernilai Guna Tinggi Terdokumentasikannya arsip
bernilaiguna tinggi di
Kabupaten Jepara
Kabupaten 1film perang obor, 30 kaset 20,000,000 untuk pencapaian SPM 15 foto, 15 pigura 70,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '06 '002 Penyelamatan, Pengamanan dan
Pelestarian Arsip Daerah
Terpenuhinya fumigasi dan
termite controle
Kabupaten 2 kali fumigasi dan termite
control
30,000,000 untuk pencapaian SPM 2 kali fumigasi dan termite
control dan 22 Petugas
Pengolah Arsip ( THL )
444,060,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '06 '003 Pengadaan Peralatan Teknis Kearsipan Tertatanya arsip di SDN dan
Desa
Kabupaten 10 SDN 10,000,000 untuk pencapaian SPM Peralatan pengelolaan arsip
di Diskarpus dan OPD
37,895,979 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '06 '004 Penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip pertanahan
desa/kelurahan
Terselamatkannya dokumen
arsip pertanahan
Desa/Kelurahan
Kabupaten 1 buku C Desa 15,000,000 untuk pencapaian SPM 20 lembar buku C Desa 15,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '06 '005 Pengadaan sarana dan prasarana
kearsipan
Terpenuhinya sarpras
kearsipan
Kabupaten sarpras kearsipan 100,000,000 untuk pencapaian SPM sarpras kearsipan 100,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '06 '006 Penyusutan arsip Terpenuhinya penyusutan
arsip
Kabupaten 500 berkas 8,000,000 untuk pencapaian SPM 500 berkas 8,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '06 '007 Pengembangan Arsip Alih Media Terpenuhinya pengembangan
arsip
Kabupaten 2000 berkas 15,000,000 untuk pencapaian SPM 2000 berkas 15,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 83
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '17 '06 '008 Penataan dan Pengelolaan Arsip in AKtif Terpenuhinya penataan dan
pengelolaan arsip in aktif
10 SDN 10,000,000 untuk pencapaian SPM 10 SDN 10,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '04 Program Penerbitan Izin Penggunaan
Arsip
Jumlah arsip statis yang di
akses, digunakan dan
dimanfaatkan oleh masyarakat
50 60
Jumlah masyarakat pengguna
arsip statis
270 280
2 '17 '04 '001 Publikasi Kearsipan Terpublikasikannya arsip arsip
kabupaten
Kabupaten 1 kali pameran 10,000,000 untuk pencapaian SPM 1 reem leaflet, 2 banner 69,170,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '05 Program Pengelolaan Arsip dan Simpul
Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN
Persentase arsiparis yang telah
memperoleh sertifikasi
kompetensi kearsipan
1,36 1,09
Persentase unit kerja dan
perangkat daerah yang telah
menerapkan manajemen arsip
secara lebih efektif (e-arsip)
50 61
2 '17 '05 '001 Pembinaan Arsip bagi
BUMD/Organisasi/Koperasi/Swasta/Te
mpat Ibadah
Terbinanya petugas arsip pada
BUMD/organisasi/Koperasi/sw
asta/tempat ibadah
4 BUMD / Organisasi /
Lembaga / koperasi
10,000,000 untuk pencapaian spm 4 BUMD / Organisasi /
Lembaga / koperasi
60,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '05 '003 Bintek pengelolaan arsip Audio visual.
kartografi, dan kearsitekturan
Terlatihnya petugas dalam
mengelola arsip audiovisual
kartografi dan kearsitekturan
Kabupaten 5 orang 15,000,000 untuk pencapaian spm 5 orang 55,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '05 '004 Bintek Preservasi arsip Terlatihnya petugas arsip
dalamn melakukan perbaikan
arsip
Kabupaten 5 orang 10,000,000 untuk pencapaian spm 5 orang 55,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '05 '005 Sosialisasi Perda tentang
Penyelenggaraan Kearsipan
Tersosialisasikan Perda Kab
Jepara nomor 2 Tahun 2015
tentang penyelenggaraan
Kearsipan
Kabupaten 20 orang 10,000,000 untuk pencapaian SPM 20 orang 60,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '05 '006 Penerapan Aplikasi Pengelolaan Arsip
berbasis SIMARDI
Terbinanya petugas arsip
dengan menggunakan aplikasi
SIMARDI
Kabupaten 10 desa / sekolah / OPD 20,000,000 untuk pencapaian SPM 50 desa / sekolah / OPD /
UPT / BUMD / Organisasi
60,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '05 '007 Pembenahan Arsip OPD dan UPT OPD Tertatany arsip pada OPD dan
UPT OPD
Kabupaten 4 UPT / OPD / Kec 20,000,000 untuk pencapaian SPM 1 opd binaan, 1 UPT binaan 100,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '05 '008 Pembenahan Arsip Desa Pembenahan arsip desa Kabupaten 1 desa binaan 20,000,000 untuk pencapaian SPM 1 desa binaan 80,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '05 '010 Pengembangan dan Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
Terpenuhinya pengembangan
dan perbaikan Aplikasi
Pengelolaan Arsip In aktif
Kabupaten optimasi database 10,000,000 untuk pencapaian SPM pemeliharaan dan
penambahan / upgrade
aplikasi kearsipan
10,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
2 '17 '05 '002 Bintek dan Pembinaan Kearsipan Peningkatan kualitas SDM
petugas arsip pada SDN/Desa
Kabupaten 10 petugas arsip, 5 desa /
sekolah / OPD
40,000,000 untuk pencapaian SPM 10 petugas arsip, 5 desa /
sekolah / OPD
170,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 84
2 3 4 5 6 7 8 9 101
2 '17 '05 '011 Penyusunan Peraturan Kearsipan Tersusunnya Perbup Jepara
tentang Peraturan
Pelaksanaan Perda Nomor 2
Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan
Kabupaten 1 Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Kearsipan
10,000,000 Untuk pencapaian SPM 1 Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Kearsipan
70,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 '01 Kelautan dan Perikanan
3 '01 '10 Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
Produksi Perikanan Tangkap 9,034.28 9,350.48
3 '01 '10 '015 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap
Meningkatnya Sarana
Prasarana Perikanan Tangkap
Kabupaten 1 Paket Pekerjaan
Gendongan , 1 Paket
Pengadaan Mesin, 1 Paket
Pelatihan , 2 Paket
Pengaadan Coolbox dan
Bubu
700,000,000 1 Paket Pekerjaan
Gendongan , 1 Paket
Pengadaan Mesin, 1 Paket
Pelatihan , 2 Paket
Pengaadan Coolbox dan
Bubu
1 Paket Pekerjaan
Gendongan , 1 Paket
Pengadaan Mesin, 1 Paket
Pelatihan , 2 Paket
Pengaadan Coolbox dan
Bubu
700,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '10 '016 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Pelestarian Ekosistem Laut
Meningkatnya pemahaman
dan kesadaran masyarakat
akan pelestarian ekosistem
laut
Kabupaten Terlaksananya sosialisasi 4
kali
75,000,000 Terlaksananya sosialisasi 4
kali
Terlaksananya sosialisasi 4
kali
75,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '10 '022 Fasilitasi Alat Pengamanan bagi Nelayan Tersedianya sarana
keselamatan pelayaran untuk
nelayan
Kabupaten Tersedianya rompi
pelampung 750 unit
100,000,000 Tersedianya rompi
pelampung 750 unit
Tersedianya rompi
pelampung 750 unit
100,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '10 '023 Penanganan Nelayan Korban Bencana
Alam Laut
Terbantunya nelayan korban
kecelakaan kerja dan bencana
alam laut
Kabupaten Tersedianya bantuan untuk
nelayan korban bencana dan
kecelakaan kerja 100 paket:
75,000,000 Tersedianya bantuan
untuk nelayan korban
bencana dan kecelakaan
kerja 100 paket:
Tersedianya bantuan untuk
nelayan korban bencana dan
kecelakaan kerja 100 paket:
75,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '10 '019 Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Pelelangan Ikan
Meningkatnya Kesejahteraan
Nelayan melalui penyaluran
dana kesejahteraan nelayan
(5%)
Kabupaten Meningkatnya volume
pelelangan ikan / raman TPI
(5%)
120,000,000 Meningkatnya volume
pelelangan ikan / raman
TPI (5%)
Meningkatnya volume
pelelangan ikan / raman TPI
(5%)
120,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '10 '013 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pelelangan Ikan
Meningkatnya Kesejahteraan
Nelayan melalui penyaluran
dana kesejahteraan nelayan
(5%)
Kabupaten Meningkatnya volume
pelelangan ikan / raman TPI
(5%)
310,000,000 Meningkatnya volume
pelelangan ikan / raman
TPI (5%)
Meningkatnya volume
pelelangan ikan / raman TPI
(5%)
310,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '10 '021 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia Pengelola Pelelangan Ikan
Meningkatnya Kesejahteraan
Nelayan melalui penyaluran
dana kesejahteraan nelayan
(5%)
Kabupaten Meningkatnya volume
pelelangan ikan / raman TPI
(5%)
70,000,000 Meningkatnya volume
pelelangan ikan / raman
TPI (5%)
Meningkatnya volume
pelelangan ikan / raman TPI
(5%)
70,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '09 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
Produksi perikanan budidaya 21.899,00 23.062,00
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 85
2 3 4 5 6 7 8 9 101
persentase Kelompok
Pembudidaya Ikan Yang Telah
Menerapkan Cara Budidaya
Ikan Yang Baik (CBIB)
14,50 15,69
3 '01 '09 '019 Pengembangan Budidaya Air Payau
(Udang/Bandeng)
Meningkatnya pengetahuan,
ketrampilan, kapasitas
kelembagaan pelaku usaha
budidaya air payau
Kabupaten Meningkatnya produksi
budidaya udang/bandeng
100,000,000 Meningkatnya produksi
budidaya udang/bandeng
Meningkatnya produksi
budidaya udang/bandeng
100,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '09 '015 Bantuan Saprodi Perikanan Budidaya Meningkatnya produksi
perikanan budidaya
Kabupaten Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
200,000,000 Meningkatnya produksi
perikanan budidaya
Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
200,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '09 '022 Diversifikasi Usaha Budidaya Laut
dengan Budidaya Kerang
Mutiara/Kerapu
Meningkatnya pengetahuan,
ketrampilan, kapasitas
kelembagaan pelaku usaha
kerang mutiara
Kabupaten Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
150,000,000 Terlaksananya Pembinaan,
Pelatihan, Bantuan
Saprodi Budidaya kerang
mutiara/kerapu
Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
150,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '09 '023 Penebaran Ikan di Perarairan Umum
(Restocking)
Meningkatnya ketersediaan
stock ikan di perairan umum
Kabupaten Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
100,000,000 Meningkatnya
ketersediaan sumber
protein hewani di perairan
umum dan meningkatnya
kesadaran masyarakat
dalam menjaga lingkungan
Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
100,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '09 '024 Pengembangan Unit Pembenihan
Rakyat (UPR)
Meningkatnya pengetahuan,
ketrampilan, kapasitas
kelembagaan pelaku usaha
perbenihan air tawar
Kabupaten Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
100,000,000 Meningkatnya
pendapatan Unit
Pembenihan Rakyat (UPR)
Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
100,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '09 '026 Pengelolaan Lingkungan Budidaya Terkelolanya kesehatan
lingkungan budidaya
Kabupaten Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
100,000,000 Tersedianya pangan yang
aman dikonsumsi dan
terjamin mutunya
Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
100,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '09 '028 Bintek CBIB (Cara Budidyaa Ikan yang
Baik) dan CPIB (Cara Perbenihan Ikan
yang Baik)
Meningkatnya pengetahuan,
ketrampilan dalam usaha
budidaya dengan CBIB dan
CPIB
Kabupaten Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
75,000,000 Meningkatnya perilaku
budidaya dengan Cara
Budidaya Ikan yang Baik
(CBIB) dan Cara
Perbenihan Ikan yang Baik
(CPIB)
Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
75,000,000 Dinas Perikanan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 86
2 3 4 5 6 7 8 9 101
3 '01 '09 '010 Pelatihan Penanganan Hama Dan
Penyakit Ikan
Meningkatnya pengetahuan,
ketrampilan, kapasitas pelaku
usaha budidaya dalam
managemen HPI/HPIK
Kabupaten Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
75,000,000 Meningkatnya kapasitas
manajemen lingkungan
budidaya
Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
75,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '09 '039 Dana Pendamping dan Perencana
BANPROV dan DAK
Terlaksanakannya Kegiatan
dan Tersusunnya Perencanaan
DED kegiatan Lingkup
Perikanan
Kabupaten Terlaksanakannya Kegiatan
dan Tersusunnya
Perencanaan DED kegiatan
Lingkup Perikanan
75,000,000 Terlaksanakannya
Kegiatan dan Tersusunnya
Perencanaan DED
kegiatan Lingkup
Perikanan
Terlaksanakannya Kegiatan
dan Tersusunnya
Perencanaan DED kegiatan
Lingkup Perikanan
75,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '09 '009 Pemberdayaan Pembudidaya Air Tawar Meningkatnya pengetahuan,
ketrampilan, kapasitas
kelembagaan pelaku usaha
budidaya air tawar
Kabupaten Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
200,000,000 Terlaksananya Pembinaan,
Pelatihan, Bantuan
Saprodi Budidaya Air
tawar (lele/nila)
Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
200,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '09 '014 Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) Meningkatnya pengetahuan,
ketrampilan dalam pembuatan
pakan secara mandiri
Kabupaten Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
100,000,000 Terlaksananya pembinaan,
bantuan saprodi pakan
mandiri
Capaian produksi perikanan
budidaya 20.000 ton
100,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '09 '011 Peningkatan Sarana Prasarana Balai
Benih Ikan (BBI)
Tersedianya Benih Ikan Kabupaten Tersedianya Benih Ikan 200,000,000 Tersedianya Benih Ikan Tersedianya Benih Ikan 200,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '08 Program Pengembangan Usaha Kecil
Perikanan
Persentase kelompok usaha
kecil perikanan tingkat lanjut
ke atas
10.64
3 '01 '08 '011 Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi
Produk Olahan Berbahan Dasar Ikan dan
Gerakan Gemar Makan Ikan
(Gemarikan)
Meningkatnya diversifikasi
olahan berbahan dasar ikan,
Meningkatnya AKI Kab Jepara
Kabupaten Meningkatnya diversifikasi
olahan berbahan dasar ikan,
Meningkatnya AKI Kab
Jepara
555,000,000 Fasilitasi Lomba Masak
serba ikan TK. Kab dan
keikutsertaan Tk Prov dan
Safari Gemarikan ke siswa
sekolah(SD)
Meningkatnya diversifikasi
olahan berbahan dasar ikan,
Meningkatnya AKI Kab
Jepara
555,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '08 '017 Fasilitasi PUGAR Terlatihnya pelaku usaha
garam di Ka. Jepara
Kabupaten Peningkatan tata kelola
garam dan kesejahteraan
pelaku usaha garam
160,000,000 Peningkatan tata kelola
garam dan kesejahteraan
pelaku usaha garam
Peningkatan tata kelola
garam dan kesejahteraan
pelaku usaha garam
160,000,000 Dinas Perikanan
3 '01 '08 '004 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Terlatihnya Poklahsar dan
meningkatnya SDM wanita
nelayan
Kabupaten Terlatihnya Poklahsar dan
meningkatnya SDM wanita
nelayan
185,000,000 Terlatihnya Poklahsar dan
meningkatnya SDM wanita
nelayan
Terlatihnya Poklahsar dan
meningkatnya SDM wanita
nelayan
185,000,000 Dinas Perikanan
3 '02 Pariwisata
3 '02 '03 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Rata-rata lama menginap
wisman
3 3
Rata-rata lama menginap
wisnus
2 2
3 '02 '03 '001 Gebyar Kartini Jumlah kegiatan Gebyar Kartini
yang diselenggarakan
Kabupaten 1 kegiatan 150,000,000 - 1 kegiatan 175,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 87
2 3 4 5 6 7 8 9 101
3 '02 '03 '006 Penyusunan DED Obyek Wisata
Kabupaten Jepara
Jumlah dokumen DED obyek
wisata yang disusun
Kabupaten 1 paket 300,000,000 - 1 paket 400,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '03 '003 Pemilihan Duta Wisata Rata-rata pasangan Duta
Wisata yang dipilih dalam
pemilihan Duta Wisata
Kabupaten 15 pasang duta wisata
tingkat Kabupaten, 1 pasang
tingkat Propinsi
200,000,000 - 15 pasang duta wisata
tingkat Kabupaten, 1 pasang
tingkat Propinsi
250,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '03 '004 Pembuatan Sarana dan Prasarana
Promosi
Jumlah pembuatan sarana
prasarana promosi yang dibuat
Kabupaten 1 paket 500,000,000 - 1 paket 250,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '03 '005 Pameran dan Promosi Pariwisata Jumlah Kegiatan promosi
pariwisata
Kabupaten 8 kali pameran wisata 650,000,000 - 8 kali pameran wisata 750,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '03 '009 Penunjang Pelaksana Event Pariwisata Jumlah kegiatan promosi
wisata, budaya dan event
lomba di Kab. Jepara
Kabupaten 10 event 2,000,000,000 - 10 event 2,000,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '03 '010 Pembuatan CD Profil Wisata Kabupaten
Jepara
Jumlah CD profil wisata yang
dibuat
Kabupaten 1 master 2500 keping 200,000,000 - 1 master 2500 keping 500,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Jumlah obyek wisata unggulan 5 5
3 '02 '01 '027 Penataan dan Pengembangan Kawasan
Obyek Wisata Kabupaten
Jumlah sarana prasarana
obyek wisata di Kabupaten
Jepara yang ditata dan
dikembangkan
Kabupaten 8 obyek wisata 27,816,286,500 - 8 obyek wisata 15,000,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '003 Pengembangan Saka Pariwisata Jumlah pembinaan saka
pariwisata melalui perekrutan
anggota baru dan kegiatan
perkemahan
Kabupaten Perekrutan anggota dan 6
kali kemah
100,000,000 - Perekrutan anggota dan 6
kali kemah
150,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '021 Penunjang Operasional Tourism
Information Center
Jumlah kegiatan operasional
TIC yang dilaksanakan
Kabupaten 1 kegiatan operasional
pendataan perkembangan
obyek wisata dan guide
kepada tamu-tamu daerah
100,000,000 - 1 kegiatan operasional
pendataan perkembangan
obyek wisata dan guide
kepada tamu-tamu daerah
125,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '004 Operasional Pekan Sawalan, Natal dan
Tahun Baru di Obyek Wisata
Jumlah obyek wisata yang
melaksanakan event pekan
sawalan, natal dan tahun baru
Kabupaten 3 Obyek Wisata 600,000,000 - 3 Obyek Wisata 750,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '005 Pentas Seni di Obyek Wisata Kabupaten
Jepara
Jumlah obyek wisata yang
menyelenggarakan pentas seni
Kabupaten 3 Obyek Wisata 150,000,000 - 3 Obyek Wisata 175,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '006 Perencanaan, Pengawasan, dan Biaya
Umum Kegiatan Banprov dan Dana
Transfer Lainnya
Jumlah kegiatan Banprov yang
dilaksanakan
Kabupaten 3 kegiatan (perencanaan,
pengawasan dan biaya
umum banprov)
400,000,000 - 3 kegiatan (perencanaan,
pengawasan dan biaya
umum banprov)
250,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '007 Pemeliharaan Anjungan Jepara di Puri
Maerokoco
Jumlah kegiatan pemeliharaan
anjungan Jepara di Puri
Maerokoco
Kabupaten 1 gedung Maerokoco 60,000,000 - 1 gedung Maerokoco 60,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 88
2 3 4 5 6 7 8 9 101
3 '02 '01 '008 Pembangunan Pelistrikan dan
Penerangan Obyek Wisata
Jumlah kegiatan
pembangunan pelistrikan dan
penerangan obyek wisata
Kabupaten 1 Obyek Wisata di
Kabupaten Jepara.
1,000,000,000 - 1 Obyek Wisata di
Kabupaten Jepara.
1,000,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '009 Penataan Areal Parkir Jumlah kegiatan penataan
areal parkir
Kabupaten 1 Obyek Wisata di
Kabupaten Jepara
500,000,000 - 1 Obyek Wisata di
Kabupaten Jepara
500,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '010 Pengembangan Sarana Prasarana di
Karimunjawa
Jumlah kegiatan
pembangunan dan penataan
lingkungan di Karimunjawa
Karimunjawa KARIMUN
JAWA Karimunjawa
1 Obyek Wisata 1,000,000,000 - 1 Obyek Wisata 1,000,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '011 Pemeliharaan dan Perbaikan obyek
wisata di Kabupaten Jepara
Jumlah kegiatan pemeliharaan
sarana prasarana obyek wisata
di Kab. Jepara
Kabupaten 4 obyek wisata 2,000,000,000 - 4 obyek wisata 2,000,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '012 Penunjang Pengembangan Benteng
Portugis
Jumlah kegiatan
pengembangan Benteng
Portugis
Kabupaten 2 paket 500,000,000 - 2 paket 700,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '023 Pelatihan Peningkatan Berbahasa Asing
(Guide)
Jumlah pelaku wisata yang
mengikuti pelatihan
Kabupaten 50 orang 100,000,000 - 50 orang 150,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '016 Penunjang dan Operasional
Pengembangan Infrastruktur dan Daya
Tarik Wisata
Jumlah referensi wisata
unggulan dan monitoring
pelaksanaan infrastruktur
Kabupaten Perencanaan 3 obyek wisata
di Kabupaten Jepara
300,000,000 - Perencanaan 3 obyek wisata
di Kabupaten Jepara
150,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '024 Pembangunan Kios Souvenir Jumlah kios sovenir yang
dibangun di obyek wisata
Kabupaten 3 obyek wisata 250,000,000 - 3 obyek wisata 300,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '025 Penataan Daya Tarik Wisata Berbasis
Masyarakat
Jumlah lingkungan obyek
wisata berbasis masyarakat
Kabupaten seluruh obyek wisata se Kab.
Jepara
1,000,000,000 - seluruh obyek wisata se Kab.
Jepara
1,000,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '026 Penataan Lingkungan Masjid Religi
Mantingan
Jumlah kegiatan penataan
lingkungan Masjid Religi
Mantingan
Kabupaten 1 paket 1,000,000,000 - - - Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '018 Pemeliharaan dan Penataan Ari-Ari RA
Kartini
Pemeliharaan dan penataan
ari-ari R.A. Kartini
Kabupaten 12 bulan 11,000,000 - 12 bulan 11,000,000 Kec. Mayong
3 '02 '01 '029 Banprov Bidang Pariwisata (Banprov) Persentase pelaksanaan
kegiatan banprov
Kabupaten 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '01 '028 Pelaksanaan DAK Bidang Pariwisata
(DAK)
Persentase pelaksanaan
kegiatan DAK
Kabupaten 100% 2,141,760,000 100% 2,141,760,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '02 Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
Jumlah desa wisata 10 11
3 '02 '02 '002 Pembinaan dan Fasilitasi Desa Wisata Jumlah desa wisata yang
dibina dan di fasilitasi
Kabupaten 12 desa wisata 150,000,000 - 12 desa wisata 200,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '02 '001 Pembinaan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kawasan Wisata dan
Kelompok Sadar Wisata
Jumlah Pokdarwis yang
mendapat Pembinaan dan
Pemberdayaan masyarakat
kawasan wisata dan kelompok
sadar wisata.
Kabupaten 2 kegiatan (pembinaan
pelaku wisata dan
pokdarwis), sertfikasi
kompetensi pelaku wisata
150,000,000 - 2 kegiatan (pembinaan
pelaku wisata dan
pokdarwis), sertfikasi
kompetensi pelaku wisata
175,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 89
2 3 4 5 6 7 8 9 101
3 '02 '02 '003 Penunjang Pelaku Wisata di Jepara Jumlah kegiatan pelaku wisata
di Jepara yang di bina
Kabupaten 50 orang Pelaku wisata di
Jepara
175,000,000 - 50 orang Pelaku wisata di
Jepara
200,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '02 '004 Operasional Kerjasama Bidang
Pariwisata dan Kebudayaan se Wilayah
Pakudjembara
Jumlah kegiatan kerjasama
bidang Pariwisata dan
Kebudayaan se wilayah
Pakudjembara
Kabupaten 10 kali pertemuan koordinasi
se Pakudjembara dan
pengiriman tim kesenian
50,000,000 - 10 kali pertemuan koordinasi
se Pakudjembara dan
pengiriman tim kesenian
60,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '02 '006 Pembinaan Seni dan Pengembangan
Seni Budaya di Jepara
Rata-rata SDM kesenian yang
dibina
Kabupaten Pembinaan 100 seniman dan
pelatihan 100 seniman
75,000,000 - Pembinaan 100 seniman dan
pelatihan 100 seniman
100,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '02 '02 '007 Refitalisasi Lembaga Adat Jepara Jumlah lembaga adat yang
dibina
Kabupaten 7 lembaga adat 50,000,000 - 7 lembaga adat 55,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
3 '03 Pertanian
3 '03 '05 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Persentase kelompok tani
yang berkualitas
Pemula : 32,86
Lanjutan : 44.91
Madya : 16.96
Utama : 5.27
3 '03 '05 '001 Menunjang kegiatan Penyuluh DKPP Jumlah penyuluh pertanian
baik PNS dan Non PNS yang
diberikan bantuan bintek
Kabupaten 109 Penyuluh pertanian
lapangan (PNS dan Non
PNS), 15 Unit Demplot
225,000,000 109 Penyuluh pertanian
lapangan (PNS dan Non
PNS), 15 Unit Demplot
225,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '05 '002 Pendampingan THL-TBPP Jumlah THL Kabupaten 48 Orang THL-TBPP, 3 unit
demplot
80,000,000 48 Orang THL-TBPP, 3 unit
demplot
80,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '05 '003 Fasilitasi dan Pemberdayaan
Kelembagaan Kelompok Tani dan
Validasi Data Kelompok Tani
Jumlah paket kegiatan
pelatihan kelembagaan
kelompok tani
Kabupaten Pelatihan Kelembagaan
Kelompok Tani 1 paket
45,000,000 Pelatihan Kelembagaan
Kelompok Tani 1 paket
45,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '05 '006 Pembinaan dan pengembangan
lembaga keuangan mikro dan
Pendampingan PUAP
Jumlah kel gapoktan yg dibina
50 LKM
Kabupaten kelompok penerima PUAP
dan 10 LKM
45,000,000 kelompok penerima PUAP
dan 10 LKM
50,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '05 '005 Pengembangan metode dan teknologi
penyuluhan pertanian
Jumlah PPL yang terlatih Kabupaten 114 PPL 70,000,000 114 PPL 75,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '10 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
Angka kesakitan / morbiditas
ternak - ternak besar (%)
1.2 1.1
Angka kesakitan / morbiditas
ternak - ternak kecil (%)
1.4 1.4
Angka kesakitan / morbiditas
ternak - ternak unggas (%)
1.6 1.5
3 '03 '10 '002 Pencegahan, penyidikan dan
penanggulangan penyakit zoonosis
Jumlah desa yang diberikan
tuan siaga vaksinasi dan bintek
iSikhnas
Kabupaten Pembentukan 3 Desa Siaga,
Vaksinasi Rabies 100 ekor,
Vaksinasi AI 10.000 dosis, Uji
Brucellosis 50 sampel, Uji
Trypanosomiasis 50 sampel,
1 kali Bintek iSIKHNAS
100,000,000 Pembentukan 3 Desa Siaga,
Vaksinasi Rabies 100 ekor,
Vaksinasi AI 10.000 dosis, Uji
Brucellosis 50 sampel, Uji
Trypanosomiasis 50 sampel,
1 kali Bintek iSIKHNAS
100,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 90
2 3 4 5 6 7 8 9 101
3 '03 '10 '004 Optimalisasi Peran Fungsi Puskeswan
dan pelayanan kesehatan hewan
Jumlah ternak yang diberikan
bantuan pengobatan
Kabupaten Pembentukan 3 Desa Siaga,
Vaksinasi Rabies 100 ekor,
Vaksinasi AI 10.000 dosis, Uji
Brucellosis 50 sampel, Uji
Trypanosomiasis 50 sampel,
1 kali Bintek iSIKHNAS
100,000,000 Pembentukan 3 Desa Siaga,
Vaksinasi Rabies 100 ekor,
Vaksinasi AI 10.000 dosis, Uji
Brucellosis 50 sampel, Uji
Trypanosomiasis 50 sampel,
1 kali Bintek iSIKHNAS
68,879,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 Program Peningkatan Produksi
Pertanian dan Peternakan
Jumlah produksi pertanian
tanaman pangan utama
598,320.80 607,295.62
Jumlah produksi pertanian
tanaman hortikultura utama
380,423.95 384,226.79
Jumlah produksi pertanian
tanaman perkebunan
166,475.83 167,308.19
Jumlah produksi daging 2,166,582.00 2,209,914.00
Jumlah produksi telur 2,274,134.90 2,296,876.30
Jumlah produksi susu 17,225.46 18,086.73
3 '03 '12 '001 Pembinaan dan pengembangan
produksi dan pemantauan peredaran
pupuk dan pestisida
Jumlah kelompok tani yang
terbina dalam penggunaan
pupuk berimbang di 250
kelompok tani
Kabupaten 50 kelompok tani 75,000,000 50 kelompok tani 75,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '002 Program pemberian jaminan asuransi
terhadapap lahan pertanian
Luas sawah yang diasuransikan
sebanyak 2500 ha
Kabupaten 500 Ha (15 Gapoktan) 60,000,000 untuk sosialisasi di 15
Gapokan
500 Ha 60,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '003 Menunjang Pelaksanaan Swasembada
Pangan Di Kabupaten Jepara
Persentase Peningkatan
Produksi Serealia: 2,5% Kabi
2,5 %
Kabupaten Produksi Serealia Padi :
233.643 ton Jagung: 32.597
ton
50,000,000 Produksi Serealia Padi :
233.643 ton Jagung: 32.597
ton
50,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '004 Pembangunan infrastruktur dalam
rangka mendukung swa sembada
pangan
Jumlah infrastruktur pertanian
yang dibangun
embung 4 unit, dam parit 4
unit, 5 paket JUT
60,000,000 embung 4 unit, dam parit 4
unit
90,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '005 Pembangunan sarana irigasi Jumlah sarana irigasi yang
terbangun (air permukaan 10
unit dan sumur pantek 25 unit)
Irigasi air permukaan 2 unit,
sumur pantek 5 paket
419,863,683 Irigasi air permukaan 2 unit,
sumur pantek 5 paket
750,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '006 Pemberdayaan petani Hortikultura Jumlah Kelompok tani
hortikultura yang dibina (50
kelompok buah dan 35 kel
sayuran)
Kabupaten bantuan bibit/ benih tan
hortikultura 4 kelompok
buah dan 2 kelompok
sayuran
200,000,000 bantuan bibit/ benih tan
hortikultura 10 kel buah
dan7 kel sayuran
200,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '008 Sekolah lapang tanaman hortikultura Jumlah petani peserta Sekolah
lapang
Kabupaten 1 kelompok 60,000,000 2 kelompok 60,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '009 Pameran Produk unggulan pertanian
Kabupaten Jepara
Jumlah keg pameran yang
terlaksana
Kabupaten 2 pameran tk. Kab, 3
pameran tk.prov dan 1
pameran tk nas
360,000,000 2 pameran tk. Kab, 3
pameran tk.prov dan 2
pameran tk nas
360,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 91
2 3 4 5 6 7 8 9 101
3 '03 '12 '010 Pengembangan tanaman perkebunan
potensial di Kabupaten Jepara
Peningkatan luasan dan
peremajaan tanaman
perkebunan rakyat serta
klasifikasi kebun/ usaha
perkebunan di 10 Ha
Kabupaten 10 Ha 100,000,000 10 Ha 100,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '021 Pengembangan Komoditas Kopi di
Kabupaten Jepara
luas areal tanaman kopi Kabupaten 5 Ha 200,000,000 5 Ha 200,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '011 Menunjang Swasembada daging Sapi/
kerbau (PSDSK)
Persentase Peningkatan
Produksi dan Produktivitas
sapi/kerbau sebanyak 300
ekor/ tahun
Kabupaten 250 ekor 125,000,000 250 ekor 125,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '012 Pengembangan Kawasan dan Agribisnis
Peternakan
Jumlah cluster yang terbentuk Kabupaten 1 cluster, 6 desa sumber
bibit, 3 pasar hewan
150,000,000 1 cluster, 6 desa sumber
bibit, 3 pasar hewan
150,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '013 Fasilitasi Pelayanan IB dan Kelembagaan
Profesi IB
Jumlah dosis layanan IB dan
jumlah kebuntingan
Kabupaten 3000 Dosis IB 250,000,000 6500 Dosis IB 600.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '014 Pendampingan Program UPSUS SIWAB
(Upaya Khusus Sapi Induk Wajib
Bunting)
Jumlah akseptor IB yang
diberikan pendampingan
Kabupaten Pendampingan material obat
dan ultra mineral untuk 6000
akseptor
100,000,000 Pendampingan material obat
dan ultra mineral untuk 6000
akseptor
100,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '015 Sekolah lapang Peternakan Jumlah peternak yang
menerapkan GFP
Kabupaten 30 orang 60,000,000 30 orang 60,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '020 Pekan Bakti dan Jambore Peternakan Jumlah peternak yang
mengikuti kegiatan jambore
Kabupaten 150 orang 60,000,000 150 orang 60,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '019 Pengembangan hijauan pakan ternak
dan Pakan Berimbang
Jumlah kelompok yang dibina Kabupaten 10 kelompok 100,000,000 10 Kelompok 100,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '016 Optimalisasi Peran dan Fungsi RPH Jumlah RPH sebagai tempat
pemeriksaan Ante-Post
mortem dan pelatihan SDM
Kesmavet
Kabupaten 3 RPH 10 TPH 40,000,000 3 RPH 10 TPH 40,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '017 Pengendalian Mutu Produk Bahan
Pangan Asal Hewan (BAH) dan Hasil
Bahan Pangan Asal Hewan (HBAH) yang
ASUH
Jumlah sampel bahan pangan
asal hewan dan hasil bahan
pangan asal hewan yang asuh
Kabupaten 450 sampel 40,000,000 450 sampel 40,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '022 Menunjang Pengelolaan Pendapatan
DKPP
Tercapainya target income
daerah dari sektor pendapatan
retribusi RPH dan pasar hewan
Kabupaten 12 bulan 25,000,000 12 bulan 25,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '12 '023 Pelaksanaan DAK Bidang Pertanian
(DAK)
Persentase pelaksanaan
kegiatan DAK
Kabupaten 100% 3,536,455,000 100% 3,536,455,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '11 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian dan Peternakan
Persentase pelaku usaha
pertanian/kelompok tani yang
sudah menerapkan teknologi
22.64 23.77
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 92
2 3 4 5 6 7 8 9 101
3 '03 '11 '001 Pembinaan dan Pemberdayaan
penangkar benih dalam penyediaan
benih unggul bermutu
Jumlah penangkar benih yang
dibina
Kabupaten 10 kelompok penangkar
benih
60,000,000 10 penangkar benih 60,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '11 '002 Pembinaan dan Pengembangan
Teknologi perlindungan tanaman
pangan
Persentase pengurangan
serangan OPT
Kabupaten 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '11 '003 Pembinaan dan pengembangan
teknologi panen dan pasca panen
Jumlah kelompok tani yang
dibina
Kabupaten 3 kelompok 50,000,000 3 kelompok 50,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '11 '004 Pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) Perkebunan
Penurunan serangan OPT Kabupaten 4 kelompok 60,000,000 4 kelompok 60,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '11 '005 Pembinaan dan Pengembangan
Organisasi P3A
Jumlah P3A yang terbina Kabupaten 7 P3A 60,000,000 7 P3A 60,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '11 '006 Pembinaan dan Pengembangan
pertanian organic
Jumlah petani yang melakukan
pertanian organik
Kembang BALONG Poktan
Sidodadi V
1 poktan 50,000,000 1 poktan 50,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '11 '007 Pembinaan dan penumbuhan Unit
Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dan
Brigade Alsintan daerah
Jumlah UPJA dan brigade
alsintan yang terbentuk
Kabupaten 5 UPJA 75,000,000 5 UPJA 75,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '11 '010 Sinkronisasi Birahi dan Teknologi
Peternakan
Jumlah akseptor yang
mendapatkan sinkroniksasi
birahi dan embrio transfer
Kabupaten 300 ekseptor 75,000,000 300 ekseptor 75,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '11 '012 Pengembangan Penanganan Pasca
Panen dan Sekolah Lapang Pengolahan
Hasil Perkebunan (SLPHP)
Jumlah kelompok terbina Kabupaten 1 kelompok 100,000,000 1 kelompok 100,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '11 '014 SL PHT Tanaman Perkebunan Jumlah kelompok yang
melakukan SL PHT
Kabupaten 1 kelompok 60,000,000 1 kelompok 60,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '03 '11 '015 Fasilitasi Pembenihan , Pembibitan
Pertanian, Peternakan dan perkebunan
Jumlah bibit hortikultura dan
perkebunan dan peternakan
Kabupaten 5.000 benih tanaman buah,
10.000 benih tanaman
sayuran, 10.000 benih
tanaman perkebunan.
200,000,000 5.000 benih tanaman buah,
10.000 benih tanaman
sayuran, 10.000 benih
tanaman perkebunan.
200,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
3 '04 Perdagangan
3 '04 '04 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Nilai Ekspor 235 240
3 '04 '04 '001 Pameran misi dagang dalam dan luar
negeri
Terlaksananya pameran Kabupaten Nasional 6 pameran 1,000,000,000 Mendukung peningkatan
nilai ekspor
6 pameran 1,000,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '04 '006 Operasional dan evaluasi Produk
Indikasi Geografis (IG) Jepara dan
Fasilitasi HaKI
Operasional IG Kabupaten 12 bulan 30,000,000 12 bulan 30,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '04 '009 Sarasehan dengan pelaku usaha Terselenggaranya sarasehan
dengan pelaku usaha
Kabupaten 2 kali sarasehan 50,000,000 2 kali sarasehan 50,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 93
2 3 4 5 6 7 8 9 101
3 '04 '04 '008 Pengembangan informasi produk
ekspor dan peningkatan SDM pelaku
ekspor
Pelatihan ekspor dan
pendataan ekspor
Kabupaten 20 orang, 1 tahun 100,000,000 20 orang, 1 tahun 100,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '04 '005 Penunjang pameran produk potensi
Jepara
Jumlah pameran Kabupaten 1 pameran 200,000,000 1 pameran 200,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '04 '004 Jepara Expo Terlaksananya pameran Dalam Propinsi 1 pameran 250,000,000 1 pameran 250,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '04 '007 Pemeliharaan gedung JTTC Rengging Operasional JTTC Pecangaan RENGGING 1 Tahun 70,000,000 1 Tahun 100,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '01 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Persentase serapan resi
gudang
8,67 9,00
3 '04 '01 '001 Penunjang dan operasional Resi Gudang Jumlah gabah yang diresikan Pecangaan RENGGING 130 ton 135,000,000 130 ton 135,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '01 '005 Publikasi informasi harga kebutuhan
pokok masyarakat
Jumlah monitoring Kabupaten 96 kali 40,000,000 96 kali 40,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '01 '006 Pembinaan legalitas dan kegiatan unit
usaha perdagangan
Jumlah unit usaha yang
terpantau legalitas usahanya
Kabupaten 70 unit usaha 30,000,000 70 unit usaha 30,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '01 '007 Pembinaan konsumen Jumlah orang yang diberi
pembinaan
Kabupaten 30 orang 30,000,000 30 orang 30,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '01 '008 Pengawasan barang beredar dan bahan
berbahaya
Jumlah monitoring Kabupaten 48 kali 50,000,000 48 kali 50,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '06 Program Peningkatan Sarana
Perdagangan
Persentase pasar daerah yang
memenuhi kriteria pasar sehat
23.81 33.33
3 '04 '06 '006 Pemeliharaan sarana dan prasarana
pasar
Jumlah sarana dan prasarana
pasar
Kabupaten 21 pasar 2,000,000,000 21 pasar 2,000,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '06 '011 Penunjang pengelolaan pendapatan,
penataan kebersihan, keamanan dan
ketertiban pasar
Operasional pasar Kabupaten 21 pasar 4,405,048,489 21 pasar 4,500,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '06 '012 Cetak Benda Berharga Karcis Retribusi Cetak karcis Kabupaten 1 paket 170,000,000 1 paket 170,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '06 '015 Pelatihan Management Pengelolaan
Pasar Bagi Pengelolaan Pasar Se Kab
Jepara
Jumlah pelatihan Kabupaten 40 orang 40,000,000 40 orang 40,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '06 '017 Bimbingan teknis dan sosialisasi E-
Retribusi
Jumlah Sosialisasi Kabupaten 2 kali sosialisasi 40,000,000 2 kali sosialisasi 40,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '06 '007 Pengelolaan SCJ dan Pujasera Ngabul Perawatan SCJ dan Pujasera
Ngabul
Jepara dan Ngabul 2 lokasi 200,000,000 2 lokasi 200,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '06 '020 Pelaksanaan DAK Bidang Perdagangan
(DAK)
Persentase pelaksanaan
kegiatan DAK
Kabupaten 100% 5,929,932,000 100% 5,929,932,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '03 Program pembinaan Pedagang Kaki
Lima Dan Asongan
Persentase Lokasi PKL yang
tertata (sesuai SK)
66.67 66.67
3 '04 '03 '001 Pendataan PKL Pendataan PKL Kabupaten 1 lokasi 50,000,000 1 lokasi 50,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '03 '002 Fasilitasi dan Penataan PKL Jumlah PKL yang tertata Kabupaten 2 lokasi 200,000,000 2 lokasi 200,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '07 Program Standarisasi Alat Ukur persentase peningkatan alat
timbang dan ukur yang ditera
5 10
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 94
2 3 4 5 6 7 8 9 101
3 '04 '07 '001 Pembinaan dan Pengawasan Alat Ukur,
Takar, Timbang dan Perlengkapannya
(UTTP)
Jumlah wajib tera alat ukur
takar timbang dan
perlengkapannya (UTTP)
Kabupaten 3000 wajib tera 150,000,000 tera dan tera ulang
merupakan pelayanan
yang sangat penting
dampaknya bagi
masyarakat
3000 wajib tera 150,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '07 '002 Sosialisasi tera ulang dan pendataan
wajib tera ulang
Jumlah sosialisasi dan
pendataan wajib tera ulang
Kabupaten 2 kali sosialisasi 50,000,000 Perlu untuk meningkatkan
kesadaran pemilik UTTP
untuk menerakan alat
UTTPnya
2 kali sosialisasi 50,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '04 '07 '004 Operasional UPT Kemetrologian Operasional kantor
kemetrologian
Pecangaan RENGGING 1 1 tahun 100,000,000 Mendukung kegiatan tera
dan tera ulang
1 tahun 100,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '05 Perindustrian
3 '05 '04 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK
Sistem Produksi
Peningkatan IKM yang
menggunakan teknologi dalam
peningkatan kualitas produksi
120 120
3 '05 '04 '002 Pelatihan pengembangan teknologi dan
desain bagi IKM di Kab. Jepara
Jumlah kelompok yang
mengikuti Bintek
Kab. Jepara 3 kelompok 150,000,000 Industri mendukung PDRB
paling tinggi di Kabupaten
Jepara
3 kelompok 150,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '05 '04 '001 Validasi data bagi IKM di Kabupaten
Jepara
Jumlah Pendataan IKM Kabupaten - Se kab. Jepara 100,000,000 Data yang akurat dan
uptudate merupakan
kebutuhan yang utama
se kab. Jepara 100,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '05 '03 Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
Jumlah sentra industri yang
berkembang
15 15
3 '05 '03 '002 Bimbingan teknis dan peningkatan
kewirausahaan bagi IKM
Jumlah kelompok yang
mengikuti Bintek
Kabupaten 4 kelompok 100,000,000 Mendukung kemandirian
IKM
4 kelompok 100,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '05 '03 '003 Bimbingan teknis peningkatan mutu dan
diversifikasi produk pengolahan
makanan di Kab. Jepara (DBHCHT)
Jumlah kelompok yang
mengikuti Bintek
Kabupaten 10 kelompok 500,000,000 Menumbuhkan industri
baru
10 kelompok 500,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '05 '03 '004 Penambahan Kapasitas dan
Pemeliharaan PLTS Komunal
Jumlah PLTS Komunal Karimunjawa KARIMUN
JAWA Parang, Nyamuk,
Genting
3 lokasi 300,000,000 Sarana penerangan di
daerah terpencil
3 lokasi 300,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '05 '03 '005 Bimbingan teknis pengembangan IKM
yang berkualitas dan kemampuan teknis
guna mendukung kemampuan berusaha
Jumlah kelompok yang
mengikuti Bintek
Kabupaten 3 kelompok 100,000,000 Meningkatkan kualitas
produksi IKM
3 kelompok IKM 100,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '05 '03 '006 Bimbingan Teknis Penguatan
Kelembagaan dan Identifikasi Sentra
Berdasar pada OVOP
Jumlah kelompok yang
mengikuti Bintek
Kabupaten 3 kelompok 100,000,000 Peningkatan kualitas
sentra-sentra potensial
3 kelompok IKM 100,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '05 '03 '007 Temu usaha ketersediaan bahan baku Jumlah pelaksanaan temu
usaha
Kabupaten 1 paket 100,000,000 upaya untuk solusi
masalah bahan baku
1 paket 100,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 95
2 3 4 5 6 7 8 9 101
3 '05 '03 '001 Bimbingan teknis peningkatan mutu dan
divesifikasi produk kerajinan dan
konveksi di Kab. Jepara (DBHCHT)
Peningkatan kualitas produksi Kabupaten 8 kelompok IKM 500,000,000 8 kelompok IKM 500,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 '06 Transmigrasi
3 '06 '01 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah transmigrasi umum 5 5
3 '06 '01 '001 Penjajagan dan Kerjasama
Penyelenggaraan Transmigrasi ke Luar
Jawa
Jumlah KK yang berangkat Kabupaten 5 KK 80,000,000 5 KK 90,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
4 '01 Perencanaan Pembangunan
4 '01 '07 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase Kesesuaian
Dokumen Perencanaan
dengan Dokumen
Penganggaran
% 60
4 '01 '07 '053 Penyusunan Review RPJMD Kabupaten
Jepara
1 dokumen Kabupaten 1 dokumen 200,000,000 Amanat Permendagri 86
Tahun 2017
1 dokumen 200,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '016 Penyusunan KUA dan PPAS serta
Perubahan KUA dan PPAS
Jumlah Dokumen KUA, PPAS,
Perubahan KUA, dan
perubahan PPAS
Kabupaten 1 dokumen KUA, 1 dokumen
PPAS, 1 dokumen perubahan
KUA, 1 dokumen perubahan
PPAS
300,000,000 PMDN 86/2017 1 dokumen KUA, 1 dokumen
PPAS, 1 dokumen perubahan
KUA, 1 dokumen perubahan
PPAS
500,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '052 Sharing Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD) Kabupaten Jepara
Jumlah dokumen SIPD yang
tersusun
Kabupaten 2 buku 50,000,000 2 buku 57,329,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '007 Upgrade Sim E-Musrenbang, Evaluasi
RKPD dan SIM Terpadu
Jumlah SIM yang terupgrade Kabupaten 1 SIM e-Musrenbang, 1 SIM
Evaluasi RKPD, SIM Terpadu
120,000,000 1 SIM e-Musrenbang, 1 SIM
Evaluasi RKPD, SIM Terpadu
122,847,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '054 Pelaksanaan Musrenbang untuk
Menjaring Aspirasi Masyarakat
Terlaksananya Musrenbang
RKPD di Kabupaten
Kabupaten 1 kali 325,000,000 - 1 kali 350,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '065 Peningkatan Kapasitas Perencana bagi
Perangkat Daerah se Kabupaten Jepara
Jumlah peserta
pelatihan/bimtek/workshop
Kabupaten 60 orang 55,000,000 60 orang 81,898,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '015 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen ranwal RKPD,
RKPD, dan RKPD Perubahan
yang tersusun
Kabupaten 1 dokumen Ranwal RKPD, 1
dokumen RKPD, 1 dokumen
RKPD Perubahan
300,000,000 1 dokumen Ranwal RKPD, 1
dokumen RKPD, 1 dokumen
RKPD Perubahan
300,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 96
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '01 '07 '023 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
RKPD, RPJMD, Kegiatan DAK, TP,
Dekonsentrasi dan Sektoral APBD
Prov/APBN
Jumlah dokumen evaluasi Kabupaten 1 dokumen evaluasi RKPD, 1
dokumen evaluasi RPJMD, 1
dokumen laporan DAK, 1
dokumen laporan dekon TP,
1 dokumen Bankeu
125,000,000 1 dokumen evaluasi RKPD, 1
dokumen evaluasi RPJMD, 1
dokumen laporan DAK, 1
dokumen laporan dekon TP,
1 dokumen Bankeu
125,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '024 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Kabupaten Jepara
Jumlah dokumen evaluasi Kabupaten 1 buku 75,000,000 1 buku 75,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '049 Penyusunan Data dan Informasi Kinerja
Pembangunan Kabupaten Jepara
Jumlah buku data dan
informasi kinerja yang
tersusun
Kabupaten 35 buku 50,000,000 35 buku 50,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '030 Fasilitasi FEDEP Jumlah kegiatan dan
koordinasi FEDEP yang
dilaksanakan pada tingkat
Kabupaten dan Provinsi
Kabupaten 4 rapat, 4 monev, 3
koordinasi, 1 FGD
100,000,000 4 rapat, 4 monev, 3
koordinasi, 1 FGD
101,028,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '031 Menunjang Kegiatan dan Koordinasi
Perencanaan Ekonomi, Prasarana dan
Pengembangan Wilayah
Jumlah kegiatan dan
koordinasi yang dilaksanakan
bidang ekonomi dan prasarana
pengembangan wilayah pada
tingkat Kabupaten, Provinsi,
dan Pusat
Kabupaten 12 rapat, 12 monev, 30
koordinasi
250,000,000 12 rapat, 12 monev, 30
koordinasi
444,524,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '032 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan
Kepariwisataan, Lingkungan Hidup, dan
Perhubungan
Jumlah kegiatan dan
koordinasi yang dilaksanakan
pada tingkat Kabupaten,
Provinsi, dan Pusat dalam
rangka pengembangan
kepariwisataan, lingkungan
hidup, dan perhubungan
Kabupaten 4 rapat, 6 monev, 10
koordinasi
75,000,000 4 rapat, 6 monev, 10
koordinasi
101,028,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '033 Fasilitasi Anggaran-Anggaran dari
Provinsi dan Pusat
Jumlah kegiatan dan
koordinasi yang dilaksanakan
pada tingkat Kabupaten,
Provinsi, dan Pusat dalam
rangka fasilitasi anggaran-
anggaran yang bersumber dari
Provinsi dan Pusat untuk
bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan
permukiman
Kabupaten 4 rapat, 6 monev, 10
koordinasi
200,000,000 4 rapat, 6 monev, 10
koordinasi
101,028,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 97
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '01 '07 '034 Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan
Ekonomi Daerah/Lokal
Jumlah kegiatan dan
koordinasi yang dilaksanakan
pada tingkat Kabupaten,
Provinsi, dan Pusat dalam
rangka pembangunan ekonomi
daerah/lokal bidang pangan,
tenaga kerja, koperasi, UMKM,
penanaman modal, pertanian,
kelautan, perikanan,
perdagangan, dan
perindustrian
Kabupaten 4 rapat, 6 monev, 10
koordinasi
150,000,000 4 rapat, 6 monev, 10
koordinasi
101,028,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '035 Penyusunan Buku Selayang Pandang
Kabupaten Jepara
Jumlah Buku dan CD selayang
pandang Kabupaten Jepara
yang tersusun
Kabupaten 100 buku dan 10 VCD 75,000,000 100 buku dan 10 VCD 80,823,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '028 Penguatan Kelembagaan FEDEP
(Banprov)
Jumlah kegiatan dan
koordinasi FEDEP yang
dilaksanakan pada tingkat
Kabupaten dan Provinsi
Kabupaten Rakor 3x, FGD 1x, evaluaasi
dan koordinasi 5x
80,000,000 Rakor 3x, FGD 1x, evaluaasi
dan koordinasi 5x
80,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '018 Penguatan Kelembagaan Studio
Perencanaan dan Pengembangan SDM
Bappeda
Jumlah Peserta Pelatihan
(orang)
Kabupaten 50 orang 150,000,000 50 orang 202,056,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '020 Menunjang Kegiatan Perencanaan
Umum Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan koordinasi
yang dilaksanakan pada
tingkat Kabupaten, Provinsi
dan Pusat
Kabupaten 12 bintek/workshop, 24 kali
koordinasi
300,000,000 14 bintek/worklshop, 30 kali
koordinasi
- Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '025 Pendidikan Untuk Semua (PUS)
(Banprov)
Jumlah Rakor yang
dilaksanakan dan Laporan
Tahunan terkait PUS yang
disusun
Kabupaten 1 rakor, 1 laporan tahunan
Pendidikan
50,000,000 - 1 rakor, 1 laporan tahunan
Pendidikan
50,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '026 Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (Banprov)
Jumlah Buku LP2D dan Buku
Kinerja TKPKD, yang disusun
dan Rakor TKPKD yang yang
dilaksanakan
Kabupaten 1 buku LP2KD, 1 buku kinerja
TKPKD dan 1 Rakor TKPKD
50,000,000 - 1 buku LP2KD, 1 buku kinerja
TKPKD dan 1 Rakor TKPKD
50,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '027 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
(Banprov)
Jumlah kegiatan dan
koordinasi teknis Ganggguan
Akibat Kekurangan Yodium
yang dilaksanakan
Kabupaten 4 Penegakan hukum, 1
sosialisasi dan monev 4 kali
40,000,000 - 4 Penegakan hukum, 1
sosialisasi dan monev 4 kali
40,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '055 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial,
Kesehatan dan Pemberdayaan
Jumlah Koordinasi dan
Perencanaan bidang sosial,
kesehatan dan pemberdayaan
yang dilaksanakan
Kabupaten 2 Rapat, 1 Sosialiasi, 10
koordinasi, 5 Monev
75,000,000 - 2 Rapat, 1 Sosialiasi, 10
koordinasi, 5 Monev
- Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 98
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '01 '07 '056 Koordinasi Perencanaan bidang
Pendidikan, Budaya dan Informatika
Jumlah Koordinasi dan
Perencanaan bidang
pendidikan, budaya dan
informatika yang dilaksanakan
Kabupaten 2 Rapat, 8 koordinasi 100,000,000 - 2 Rapat, 8 koordinasi - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '057 Fasilitasi Asistensi dan Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan TMMD dan Karya
Bakti
Jumlah Kegiatan dan
Koordinasi TMMD dan Karya
Bakti yang Dilaksanakan pada
Tingkat Kabupaten, Provinsi
dan Pusat dan dokumen
laporan pelaksanaan TMMD
yang disusun
Kabupaten 3 Dokumen Laporan, 5
Survey, 4 Rapat dan 12
Koordinasi
100,000,000 - 3 Dokumen Laporan, 5
Survey, 4 Rapat dan 12
Koordinasi
- Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '058 Fasilitasi Asistensi dan Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Kabupaten Jepara
Jumlah Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan
Program Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD) Kabupaten
Jepara yang dilaksanakan dan
Dokumen yang disusun
Kabupaten 3 Rapat, 20 koordinasi, 2
Laporan
150,000,000 - 3 Rapat, 20 koordinasi, 2
Laporan, 1 workshop
- Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '059 Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan Gender dan Anak
Jumlah Fasilitasi dan
Koordinasi kegiatan Gender
dan Anak yang dilaksanakan
Kabupaten 2 Rapat, 5 Koordinasi, dan 5
Monev
50,000,000 2 Rapat, 5 Koordinasi, 1
Pelatihan dan 5 Monev
- Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '060 Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan
Kabupaten Layak Anak (KLA)
Jumlah kegiatan fasilitasi dan
koordinasi pelaksanaan
Kabupaten Layak Anak (KLA)
yang dilaksanakan pada
tingkat kabupaten dan provinsi
Kabupaten 2 Rapat, 3 Koordinasi dan 3
Monev
40,000,000 2 Rapat, 3 Koordinasi dan 3
Monev, 1 Lokakarya
- Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '061 Koordinasi Perencanaan Bidang
Pemerintahan Umum
Jumlah Kegiatan dan
Perencanaan Koordinasi yang
dilaksanakan Sub Bidang
Pemerintahan Umum pada
Tingkat Kabupaten,Provinsi
dan Pusat
Kabupaten 8 Rapat, 10 Koordinasi, 4
Pelaporan
165,000,000 8 Rapat, 10 Koordinasi, 4
Pelaporan
- Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '063 Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi
Pelaksanaan kegiatan Desa Unggulan
Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan Desa
Unggulan yang dilaksanakan di
Kabupaten Jepara
Kabupaten 3 Rapat dan 15 Koordinasi 80,000,000 3 Rapat dan 15 Koordinasi - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 99
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '01 '07 '062 Fasilitasi, asistensi dan Koordinasi
Sustainable Development Goals
Jumlah fasilitasi dan koordinasi
pelaksanaan SDG's yang
dilaksanakan di tingkat
kabupaten, provinsi dan pusat
Kabupaten 2 Rapat, 5 Koordinasi, 5
Monev
50,000,000 2 Rapat, 5 Koordinasi, 5
Monev
- Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '050 Pengelolaan dan Updating Data SIM
kemiskinan Kabupaten Jepara
Upgrade Aplikasi dan Update
Data Kemiskinan
Kabupaten 1 aplikasi 110,000,000 1 aplikasi - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '064 Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi
kegiatan Kepemudaan, Peningkatan
Mutu Pendidikan, Budaya dan
Informatika
Jumlah fasilitasi dan koordinasi
kegiatan kepemudaan,
peningkatan mutu pendidikan,
budaya dan informatika yang
dilaksanakan di Kabupaten
Jepara
Kabupaten 2 rapat, 2 koordinasi 100,000,000 2 rapat, 2 koordinasi - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '01 '07 '066 Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD) (Banprov)
Jumlah dokumen SIPD yang
tersusun
Kabupaten 2 dokumen 50,000,000 2 dokumen 50,000,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '02 Keuangan
4 '02 '04 Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Rasio Belanja Langsung
terhadap Total APBD
44.26 44.29
Besaran PAD terhadap seluruh
pendapatan dlm APBD
(Realisasi)
14.44 14.48
Rasio SILPA thdp total belanja
tahun sebelumnya
8 7
Rasio realisasi belanja thd
anggaran belanja
91.5 92
Rasio realisasi PAD terhadap
potensi PAD
120.75 120.85
Peningkatan PAD 8.54 8.64
Rasio Belanja Modal dibanding
Total Belanja Daerah
18.63 18.73
Rasio Belanja Pegawai Tidak
Langsung dibanding Total
Belanja Daerah
40.72 40.77
Persentase tanah milik Pemda
yang bersertifikat
70 73
4 '02 '04 '001 Pengelolaan sistem informasi keuangan
daerah (SIKD) online
Tersedianya website
penganggaran, penatausahaan
serta pelaporan keuangan
daerah
Jepara PANGGANG - 3 Website 150,000,000 - 3 Website 200,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 100
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '02 '04 '003 Upgrade dan pemeliharaan program
penyusunan APBD
Aplikasi Penyusunan APBD Jepara PANGGANG - 1 buah aplikasi 65,000,000 - 1 buah aplikasi 75,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '007 Upgrade aplikasi pengendalian
anggaran
Upgrade Aplikasi Pengendalian
Anggaran
Kabupaten - 1 buah aplikasi 65,000,000 - 1 buah aplikasi 75,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '010 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan
penunjang pengelolaan keuangan
daerah
Tersedianya peralatan dan
pemeliharaan sarana
prasarana pengelolaan
keuangan daerah
Kabupaten - Desktop 3 unit, printer 3
unit, rak arsip besi 4 buah,
CCTV 4 unit
100,000,000 - UPS 8 unit, 1 set meja kursi
tamu, AC 3 unit, Almari arsip
besi 5 buah, Notebook 2
unit, kursi staf putar 5 unit,
kursi tumpuk rapat 50 unit
300,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '014 Penyusunan pedoman dan sisdur
penganggaran daerah
Tersusunnya sisdur
penganggaran daerah
Kabupaten - 1 pedoman sisdur
perencanaan dan
penganggaran daerah, 130
buku
100,000,000 - 1 pedoman sisdur
perencanaan dan
penganggaran daerah, 130
buku
130,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '017 Intensifikasi Pajak daerah Terlaksananya pendataan,
penilaian dan penagihan wajib
pajak
Kabupaten - 11.000 wajib pajak dan 11
jenis pajak daerah
500,000,000 - 11.000 wajib pajak dan 11
jenis pajak daerah
750,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '019 Pengadaan dan operasional cetak PBB Tercetaknya SPPT dan DHKP Kabupaten - 600.000 SPPT dan DHKP 150,000,000 - 600.000 SPPT dan DHKP 275,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '023 Koordinasi peningkatan pendapatan Terselenggaranya koordinasi,
evaluasi dan rekonsiliasi
pendapatan daerah (PAD dan
Dana Transfer)
Kabupaten - 35 OPD; 4 (LKT) Laporan
Konfirmasi Transfer; 4
laporan dan rekonsiliasi DBH
Pajak Provinsi; 4 laporan dan
rekonsiliasi Banprov
75,000,000 - 35 OPD; 4 (LKT) Laporan
Konfirmasi Transfer; 4
laporan dan rekonsiliasi DBH
Pajak Provinsi; 4 laporan dan
rekonsiliasi Banprov
100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '024 Percepatan pelunasan PBB P-2 Terselenggaranya
penyampaian dan penagihan
SPPT serta pemberian insentif
kepada Kecamatan, Desa dan
pembantu pemungutan
Kabupaten - 600.000 SPPT; 5 Kecamatan;
125 Desa; 5 pembantu
pemungutan
2,000,000,000 - 600.000 SPPT; 5 Kecamatan;
125 Desa; 5 pembantu
pemungutan
2,500,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '032 Sosialisasi, monitoring, perencanaan
dan penyusunan anggaran
Terlaksananya monitoring dan
sosialisasi penyusunan
anggaran bagi OPD
Kabupaten - monitoring 12 OPD dan
sosialisasi 120 OPD
125,000,000 - monitoring 12 OPD dan
sosialisasi 120 OPD
140,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 101
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '02 '04 '033 Pengelolaan kas daerah Terlaksananya penerbitan SPD
dan anggaran kas, penerbitan
sertifikat digital, rekonsiliasi
bank, monitoring rekening kas
OPD dan evaluasi Kas Daerah,
rekonsiliasi perhitungan pihak
ketiga
Kabupaten 960 SPD, 120 sertifikat
digital, 12 laporan
perencanaan belanja dan
realisasi belanja, 24 rekon
bank, 3 rekon taspen dan 4
rekon BPJS, 837 rekening
atas nama OPD, 265
dokumen laporan posisi kas
300,000,000 - 960 SPD, 120 sertifikat
digital, 12 laporan
perencanaan belanja dan
realisasi belanja, 24 rekon
bank, 3 rekon taspen dan 4
rekon BPJS, 837 rekening
atas nama OPD, 265
350,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '035 Pemberian penghargaan dan bantuan
kegiatan kemasyarakatan dan
pembangunan
Terlaksananya pemberian
bantuan kemasyarakatan dan
pembangunan
Kabupaten - 40 kali 150,000,000 - 40 kali 200,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '037 Penatausahaan verifikasi pengeluaran
APBD
Terverifikasinya SPM,
tersusunnya laporan realisasi
dana transfer
Kabupaten - 18.000 SPM; dana transfer
(DAK, dana desa, DID) 4 kali
110,000,000 - 18.000 SPM; dana transfer
(DAK, dana desa, DID) 4 kali
160,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '042 Pengelolaan SIMKEU Daerah Terlaksananya upgrade
aplikasi akuntansi dan aset
daerah
Kabupaten - 3 aplikasi 100,000,000 - 3 aplikasi 200,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '043 Penyusunan Laporan Keuangan
triwulan, semester dan Prognosis
Tersusunnya laporan triwulan,
semesteran dan prognosis
Kabupaten - 20 buku triwulan dan 80
buku semesteran dan
prognosis
100,000,000 - 20 buku triwulan dan 80
buku semesteran dan
prognosis
150,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '046 Pengelolaan administrasi pemanfaatan
aset daerah
Kelancaran penatausahaan
pemanfaatan aset daerah dan
tersusunnya aplikasi sistem
informasi pemanfaatan aset
tanah dan bangunan
Kabupaten - 10 perjanjian kerjasama dan
1 aplikasi
75,000,000 - 10 perjanjian kerjasama dan
1 aplikasi
100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '047 Mapping dan papanisasi tanah
milik/dikuasai Pemda di Kecamatan se-
Kabupaten Jepara
Terlaksananya pemetaan dan
papanisasi tanah-tanah milik
Pemerintah Kabupaten Jepara
Kabupaten 1 paket peta, 18 papan nama
tanah
50,000,000 - 1 paket peta, 18 papan nama
tanah
100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '050 Pemindahtanganan dan penghapusan
barang daerah
Terlaksananya
pemindahtanganan dan
penghapusan BMD
Kabupaten - peralatan dan mesin 1000
unit; kendaraan 50 unit;
buku perpustakaan 2000
eks; gedung dan bangunan
10 unit
200,000,000 - peralatan dan mesin 1000
unit; kendaraan 50 unit;
buku perpustakaan 2000
eks; gedung dan bangunan
10 unit
250,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '052 Pengelolaan SIM Barang milik Daerah Terlaksananya upgrade
aplikasi SIM BMD
Kabupaten - 1 upgrade aplikasi SIM BMD 100,000,000 - 1 upgrade aplikasi SIM BMD 100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '056 Penatausahaan pengeluaran PPKD Terselenggaranaya penerbitan
SPP dan SPM dana transfer,
belanja hibah, bansos, tak
terduga dan pembiayaan
Jepara PANGGANG - 600 SPP dan SPM 75,000,000 - 600 SPP dan SPM 100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 102
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '02 '04 '060 Penyusunan APBD dan Penyusunan
APBD Perubahan
Terbitnya Perda tentang APBD
dan Perda APBD Perubahan
serta Perbup tentang
Penjabaran APBD dan Perbup
Penjabaran APBD Perubahan
Kabupaten - 2 Perda (Perubahan APBD TA
2019 dan APBD TA 2020)
dan 5 Perbup (Penjabaran
Perubahan APBD TA 2019
dan Penjabaran APBD TA
2020) 300 buah buku Perda,
300 buah buku Perbup
900,000,000 - 2 Perda (Perubahan APBD TA
2020 dan APBD TA 2021)
dan 5 Perbup (Penjabaran
Perubahan APBD TA 2020
dan Penjabaran APBD TA
2021) 300 buah buku Perda,
300 buah buku Perbup
950,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '061 Penyusunan dan Penelaahan RKA,
RKAP, DPA dan DPPA
Tersusunnya RKA, RKAP, DPA
dan DPPA
Kabupaten - 1300 dokumen (DPA dan
DPPA OPD dan PPKD)
300,000,000 - 1300 dokumen (DPA dan
DPPA OPD dan PPKD)
350,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '062 Penyusunan Buku Standar Biaya
Masukan
Tersusunnya Buku Standar
Biaya Masukan
Kabupaten - 300 buku Standar Biaya
Masukan Tahun 2020
100,000,000 - 300 buku Standar Biaya
Masukan Tahun 2021
100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '063 Sosialisasi pelaksanaan belanja daerah
dan pembinaan penyusunan laporan
dana desa
Terselenggaranya sosialisasi
pelaksanaan belanja daerah
bagi bendahara pengeluaran
,pengguna
anggaran,verifikator,terseleng
garanya pembinaan
penyusunan laporan dana
desa
Kabupaten - 15 kali, 120 OPD dan 184
desa
100,000,000 - 15 kali, 120 OPD dan 184
desa
150,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '064 penatausahaan pencairan dana Lancarnya penerbitan
SP2D,SKPP dan update data
gaji PNS
Kabupaten - 18.000 SP2D, 550 SKPP dan
6.000 data
300,000,000 - 18.000 SP2D, 550 SKPP dan
6.000 data
230,688,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '065 upgrade dan pemeliharaan program E -
SPM dan E-SP2D
penataan Aplikasi e-SPM di
OPD dan Aplikasi e-SP2Ddi
Bendahara umum daerah
Kabupaten - 2 aplikasi 100,000,000 - 2 aplikasi 100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '066 Penatausahaan Sekretariat Majelis TP-
TGR
Terselesaikannya administrasi
kasus kerugian daerah
Jepara PANGGANG - 20 kasus 75,000,000 - 20 kasus 100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '067 Pembinaan Pejabat Pengelolaan
Keuangan dan Pelatihan Penyusunan
Laporan Keuangan
Terselenggaranya pembinaan
pengelolaan keuangan daerah
dan penyusunan laporan
keuangan
Kabupaten - 2 kali , 120 pejabat
pengelolaan keuangan ; dan
4 kali pelatihan ,120 orang
50,000,000 - 2 kali , 120 pejabat
pengelolaan keuangan ; dan
4 kali pelatihan ,120 orang
100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '068 Penyusunan dan Cetak Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Tersusunnya LKPD Kabupaten
Jepara
Kabupaten - 110 set buku LKPD Tahun
2018
300,000,000 - 110 set buku LKPD Tahun
2019
300,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '069 Bimbingan teknis dan sosialisasi bagi
pengurus /penyimpan Barang
Terselenggaranya bimbingan
teknis dan sosialisasi bagi
pengurus barang
Kabupaten - 1 kali bimtek;1 kali
sosialisasi; 120 orang
75,000,000 - 1 kali bimtek;1 kali
sosialisasi; 120 orang
100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '070 Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah
Tersusunnya laporan BMD dan
laporan per triwulan
Kabupaten - 1 set buku laporan BMD
tahun 2018,1 set buku
laporan triwulan tahun 2019
150,000,000 - 1 set buku laporan BMD
tahun 2019,1 set buku
laporan triwulan tahun 2020
175,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 103
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '02 '04 '071 Inventarisasi Barang Milik Daerah Ketertiban administrasi dalam
pengelolaan BMD
Kabupaten - 210 SDN dan 1 TKN 75,000,000 - 240 SDN dan 2 TKN 100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '072 Penilaian BMD Terlaksananya penilaian
peralatan dan mesin serta aset
tetap lainnya
Kabupaten - 1000 unit; 3000 buku 75,000,000 - 1000 unit; 3000 buku 100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '073 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD serta
dokumen perencanaan barang
Tersedianya daftar rencana
kebutuhan dan pemeliharaan
BMD
Kabupaten - 120 OPD; 6 set buku 40,000,000 - 120 OPD; 6 set buku 40,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '075 Pengawasan, pemeriksaan dan
pengelolaan piutang pajak daerah
Terselenggaranya pengawasan
dan pemeriksaan dalam hal
wajib pajak tidak patuh;
tertagihnya piutang pajak
daerah
Kabupaten - 250 wajib pajak 150,000,000 - 250 wajib pajak 350,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '076 sosialisasi dan pembinaan pajak daerah Terselenggaranya sosialisasi
ghatering pajak daerah
Kabupaten - 500 WP 75,000,000 - 500 WP 175,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '077 peningkatan kapasitas bagi Aparat
pemungut pajak
Terselenggaranya pelatihan
aplikasi pengelolaan pajak
daerah
Kabupaten - 390 orang 30,000,000 - 390 orang 150,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '078 pengadaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana PAD
Tercukupinya sarpras dan
prasarana pajak daerah
Kabupaten - upgrade sim
PBB,EBPHTB,SIMPAD,SIGWe
b,11 komputer,1 printer,10
tappingbox,21 panggung
reklame;1 baliho
200,000,000 - upgrade sim
PBB,EBPHTB,SIMPAD,SIGWe
b,11 komputer,1 printer,10
tappingbox,21 panggung
reklame;1 baliho
450,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '080 Intensifikasi dan Pengelolaan Retribusi
Daerah
Terlaksananya pendataan dan
penagihan retribusi pemakaian
kekayaan daerah ;
Kabupaten - 35 OPD; 35 bendahara
penerima; 1 Aplikasi
(upgrade)
100,000,000 - 35 OPD; 35 bendahara
penerima; 1 Aplikasi
(upgrade)
175,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '081 Penyusunan Buku Standar Satuan Harga
Barang
Tersusunnya buku standar
satuan harga barang tahun
2020
Jepara PANGGANG - 300 buku 75,000,000 - 300 buku 100,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '082 Pensertifikatan tanah-tanah milik
Pemda
Terlaksananya pengajuan
pemberkasan pensertifikatan
tanah milik pemda
Kabupaten - 35 bidang tanah milik pemda 150,000,000 - 35 bidang tanah milik pemda 250,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '02 '04 '055 Pengelolaan administrasi dan
kepegawaian
Terlaksananya pelayanan
administrasi kepegawaian
Kabupaten - 30 sk kenaikan pangkat, 50
sk kenaikan berkala, 12 kali
laporan kepegawaian
50,000,000 - 30 sk kenaikan pangkat, 50
sk kenaikan berkala, 12 kali
laporan kepegawaian
50,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '03 Kepegawaian
4 '03 '05 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Persentase Peningkatan SDM
ASN melalui Pendidikan dan
Pelatihan
51.5 58.22
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 104
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '03 '05 '001 Penyelenggaraan diklat kader dan
kepemimpinan tersebar se Kabupaten
Jepara
Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
Kabupaten 43 orang 745,539,500 penunjang misi KDH yang
ke-5
43 orang 745,539,500 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '05 '002 Pengiriman diklat teknis, fungsional,
rakor, raker diberbagai bidang
Jumlah PNS yang mengikuti
diklat
Kabupaten 200 PNS 387,407,800 penunjang misi KDH yang
ke-5
200 PNS 387,407,800 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '05 '003 Penyelenggaraan diklat teknis dan
fungsional bagi PNS tersebar se
Kabupaten Jepara
Jumlah PNS yang mengikuti
diklat
Kabupaten 160 orang ( 4 jenis diklat ) 629,607,000 penunjang misi KDH yang
ke-5
160 orang ( 4 jenis diklat ) 629,607,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '05 '004 Pengiriman PNS yang mengikuti ujian
kenaikan pangkat penyesuaian ijasah
dan ujian dinas
Jumlah PNS yang mengikuti
UKPPI dan ujian dinas
Kabupaten 40 PNS 50,450,000 penunjang misi KDH yang
ke-5
40 PNS 50,450,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '05 '005 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol
I, II dan III
Jumlah peserta diklat Kabupaten 100 orang 75,000,000 penunjang misi KDH yang
ke-5
200 orang 75,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '05 '007 Peningkatan kapasitas kualifikasi teknis
PNS dalam jabatan fungsional tertentu
Jumlah peserta bintek dan
penerima bantuan beasiswa
pendidikan
Kabupaten 150 PNS dan 2 dokter
spesialis
372,417,500 penunjang misi KDH yang
ke-5
150 PNS dan 2 dokter
spesialis
372,417,500 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase PNS yang kenaikan
pangkatnya tepat waktu
100,00 100,00
Persentase PNS structural
yang mengikuti kegiatan
assesment
100,00 100,00
Persentas kasus pelanggaran
disiplin PNS dalam satu tahun
yang ditangani
100,00 100,00
4 '03 '04 '001 Rakor bidang kepegawaian Jumlah peserta rakor
kepegawaian
Kabupaten 286 orang 20,000,000 286 orang 20,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '002 Validasi dan updating data taperum PNS
dan penataan pegawai non struktural
antar OPD dan antar daerah
Jumlah PNS yang divalidasi dan
dimutasi
Kabupaten 60 sk mutasi staf, 15
penghadapan dan 100
rekomendasi pindah
32,700,000 Pelayanan administrasi
kepegawaian
55 sk mutasi staf, 10
penghadapan dan 90
rekomendasi pindah
32,700,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '003 Uji kompetensi mutasi PNS luar daerah
ke kabupaten jepara
Jumlah PNS yang diuji
kompetensinya dari luar
daerah ke kabupaten jepara
Kabupaten 20 PNS 19,425,000 dasar pengambilan
keputusan mutasi masuk
20 PNS 19,425,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '004 Lomba tertib administrasi kepegawaian
OPD se Kabupaten Jepara
jumlah peserta lomba tertib
administrasi
Kabupaten 93 opd 20,000,000 peningkatan administrasi
kepegawaian
93 opd 20,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '005 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan kepegawaian
jumlah peserta sosialisasi Kabupaten 100 pengelola kepegawaian 20,000,000 Meningkatkan
pengetahuan PNS
100 pengelola kepegawaian 20,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '006 Fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi
PNS
Jumlah PNS yang difasilitasi
pemeriksaan kesehatan
Kabupaten 4 PNS 20,000,000 penunjang pelaksanaan
tugas kerja
3 PNS 20,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '007 Pemberian penghargaan dan tanda jasa Jumlah PNS yang
mendapatkan penghargaan
dan tanda jasa
Kabupaten 120 orang 15,000,000 sebagai reward, apresiasi
atas pengabdian PNS
125 orang 15,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 105
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '03 '04 '008 Pembekalan teknis PNS Jumlah peserta bintek Kabupaten 150 pengelola kepegawaian 20,000,000 menambah pengetahuan
PNS
150 pengelola kepegawaian 20,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '009 Pengelolaan budaya kerja BKD Jumlah buku yang tercetak dan
gelar budaya kerja
Kabupaten role model budaya kerja 12
bulan dan 10 buku risalah
budaya kerja
20,000,000 Meningkatkan kinerja PNS role model budaya kerja 12
bulan dan 10 buku risalah
budaya kerja
20,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '010 Penataan pegawai dalam jabatan
struktural, promosi, mutasi dan sumpah
PNS
Jumlah PNS yang promosi,
mutasi dan PNS yang
disumpah
Kabupaten 500 pejabat yang dilantik
dan 225 PNS yang disumpah
169,127,500 Penunjang misi KDH yang
ke-5
800 pejabat yang dilantik
dan 775 PNS yang disumpah
200,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '011 Penilaian prestasi kerja Jumlah SKP yang diterbitkan Kabupaten 8000 pns 11,700,000 Penilaian Kinerja PNS 8000 pns 11,700,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '012 Penerimaan CPNS dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja
serta penyusunan formasi PNS dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja
formasi pegawai dan jumlah
formasi penerimaan CPNS dan
PPPK
Kabupaten formasi kepegawaian dan
300 formasi penerimaan
CPNS
305,767,500 penunjang misi KDH yang
ke-5
Formasi kepegawaian dan
300 formasi penerimaan
CPNS
305,767,500 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '013 Pelaksanaan promosi terbuka pengisian
jabatan struktural dan penyusunan
buku standar kompetensi jabatan
Jumlah peserta seleksi terbuka
dan buku standart kompetensi
jabatan yang diterbitkan
Kabupaten 60 seleksi pejabat struktural 301,337,500 Penunjang misi KDH yang
ke-5
60 seleksi pejabat struktural 301,337,500 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '014 Evaluasi penataan, pengangkatan dan
kenaikan jabatan fungsional PNS
Jumlah SK yang diterbitkan Kabupaten 400 rekomendasi, 400 ijin
300 SK jabatan fungsional
dan 400 fungsional tertentu
yang dilantik
21,660,000 Penunjang misi KDH yang
ke-5
300 SK Jabatan Fungsional
dan 400 Fungsional tertentu
yang dilantik
21,660,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '015 Pengelolaan administrasi rekomendasi,
ijin belajar dan penggunaan gelar
Jumlah surat rekomendasi, ijin
belajar dan penggunaan gelar
yang diterbitkan
Kabupaten 400 rekomendasi, 400 ijin
belajar dan 300 penggunaan
gelar
15,000,000 Penunjang misi KDH yang
ke-5
400 rekomendasi, 400 ijin
belajar dan 300 penggunaan
gelar
15,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '016 Pengelolaan tertib administrasi pensiun,
batas usia pensiun(BUP) atas
permintaan sendiri, janda dan duda
Jumlah SK yang diterbitkan Kabupaten 250 Sk Pensiun BUP, 5 SK
APS, dan 45 SK Pensiun
Janda/Duda
128,350,000 penunjang misi KDH yang
ke-5
250 SK Pensiun BUP, 5 SK
APS dan 45 SK Pensiun
Janda/duda
128,350,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '017 Penataan dan koordinasi administrasi
kenaikan pangkatdan gaji berkala PNS
Jumlah SK yang diterbitkan Kabupaten 1400 SKKP dan 4000 SPTKG 86,135,000 penunjang misi KDH yang
ke-5
1400 SKKP dan 4000 SPTKG 86,135,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '018 Pengelolaan dan koordinasi administrasi
pengangkatan CPNS menjadi PNS serta
peninjauan masa kerja
Jumlah SK yang diterbitkan Kabupaten 70 SK CPNS ke PNS dan 20
SK PMK
10,190,000 penunjang misi KDH yang
ke-5
150 SK CPNS ke PNS dan 20
SK PMK
10,190,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '019 Pelaporan kepegawaian berbasis
informasi teknologi dan pengelolaan
sistem informasi manajemen
kepegawaian serta pengelolaan daftar
hadir online
data kepegawaian yang akurat
berbasis informasi teknologi
Kabupaten 1 program SIMPEG, untuk
8.300 PNS dan 4.500 PNS
99,617,500 penunjang misi KDH yang
ke-5
1 Program SIMPEG untuk
8.100 PNS dan 4.500 PNS
99,617,500 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '020 Pengelolaan sistem aplikasi pelayanan
kepegawaian dan kartu pegawai
elektronik
jumlah PNS yang dilayani dan
KPE yang diterbitkan
Kabupaten 8100 PNS 41,080,000 penunjang misi KDH yang
ke-5
8000 PNS 41,080,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '021 Penataan dan pengelolaan file arsip
kepegawaian
Jumlah file arsip kepegawaian Kabupaten 8400 arsip 64,825,000 penunjang misi KDH yang
ke-5
8300 arsip 64,825,000 Badan Kepegawaian Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 106
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '03 '04 '022 Membangun karakter dan pembinaan
disiplin PNS
Jumlah monitoring, kasus
pelanggaran disiplin yang
ditangani dan ijin cerai sertu
buku penilaian kinerja ASN
yang tercetak
Kabupaten 10 monitoring, 8 kasus
indisipliner dan 10 kasus ijin
cerai
100,000,000 penunjang misi KDH yang
ke-5
10 monitoring, 8 kasus
indisipliner dan 8 kasus ijin
cerai
100,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '03 '04 '023 Pembaharuan Kartu Tanda Pengenal
PNS dan Pengusulan Karpeg, Karis,Karsu
dan Taspen
Jumlah KTP yang tercetak dan
usulan karpeg,karis/karsu,
taspen
Kabupaten 800 karpeg, karis/karsu,
taspen dan 1500 KTP PNS
36,477,000 Penunjang misi KDH yang
ke-5
800 karpeg, karis/karsu,
taspen dan 1500 KTP PNS
50,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '04 Penelitian dan Pengembangan
4 '04 '01 Program Pengembangan Pengkajian
dan Penelitian
Persentase dokumen
perencanaan dan penelitian
bidang ekonomi, prasarana
dan pengembangan wilayah
yang dapat diimplementasikan
55 60,00
Persentase dokumen
perencanaan dan penelitian
bidang pemerintahan, sosial
dan budaya yang dapat
diimplementasikan
55 60,00
Persentase dokumen
perencanaan dan penelitian
bidang penelitian dan
pengembangan yang dapat
diimplementasikan
55 60,00
4 '04 '01 '006 Penyusunan dokumen kajian/penelitian
daerah.
Jumlah dokumen
kajian/penelitian daerah
2 kajian 290,082,000 2 kajian 301,500,000 Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '007 Penerapan teknologi di masyarakat Jumlah teknologi hasil
penelitian Lemlit yang
diterapkan di Masyarakat
Kabupaten 2 teknologi 150,000,000 2 teknologi - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '008 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
(SiDA) Kabupaten Jepara
Jumlah Inovasi Daerah (SIDa)
di Kabupaten Jepara
Kabupaten 1 inovasi 50,000,000 2 inovasi - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '009 Koordinasi Kerjasama Kelembagaan
Fungsi Iptek Pusat dan Daerah
Jumlah kerjasama
pengembangan iptek untuk
pemanfaatan potensi daerah
Kabupaten 2 kerjasama 75,000,000 2 kerjasama - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '010 Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi
Teknologi Masyarakat
Jumlah kreativitas dan inovasi
yang dilakukan oleh
masyarakat yang dapat
dikembangkan
Kabupaten 2 75,000,000 2 - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 107
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '04 '01 '011 Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kab
Jepara
Jumlah dokumen kajian yang
dikerjakan oleh DRD
Kabupaten 1 kajian 100,000,000 1 kajian - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '012 Pengembangan Sanggar Iptek
Masyarakat (SIM) Kab Jepara Berbasis
Teknologi
Jumlah sanggar iptek
masyarakat yang difasilitasi
Kabupaten 1 150,000,000 1 - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '013 Pengembangan Pusat Peragaan Iptek
(Science Center) Kab Jepara
Jumlah sarana peragaan iptek
dan peserta pelatihan
pengembangan iptek
Kabupaten 2 alat, 40 orang 75,000,000 2 alat, 40 orang - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '014 Upgrade dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen (SIM) Hasil Kajian
Kab Jepara
Jumlah sistem informasi
manajemen yang di upgrade
Kabupaten 1 aplikasi 45,000,000 1 aplikasi - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '015 Fasilitasi Jaringan Penelitian Daerah
(Jarlitda) Kebijakan Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan Kab Jepara
Jumlah penelitian bidang
pendidikan dan kebudayaan
yang dilaksanakan oleh
masyarakat (dosen, guru,
pelajar, dll)
Kabupaten 1 penelitian 75,000,000 1 penelitian - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '016 Lomba Riset Unggulan Daerah
Kabupaten Jepara
Terlaksananya Lomba Riset
Unggulan Daerah Kabupaten
Jepara
Kabupaten 1 lomba 50,000,000 1 lomba - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '017 Pelaksanaan science camp dan event-
event iptekin.
Jumlah science camp,
hakteknas dan lomba krenova
Kabupaten 1 kegiatan science camp, 1
event hakteknas; 1 lomba
krenova, Pengiriman
Pameran
100,000,000 1 kegiatan science camp, 1
event hakteknas; 1 lomba
krenova, Pengiriman
Pameran
- Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '019 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub
Bidang Ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan
sub bidang ekonomi yang
tersusun
2 dokumen 350,000,000 2 dokumen - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '020 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub
Bidang Prasarana Wilayah
Jumlah dokumen perencanaan
sub bidang prasarana wilayah
yang tersusun
2 dokumen 570,000,000 2 dokumen - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '022 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub
Bidang Pemerintahan Umum
Jumlah dokumen Perencanaan
Sub Bidang Pemerintahan
Umum yang tersusun
1 dokumen 96,694,000 1 dokumen - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '021 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub
Bidang Pengembangan Wilayah
Jumlah dokumen perencanaan
sub bidang pengembangan
wilayah yang tersusun
2 dokumen 425,000,000 2 dokumen - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 108
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '04 '01 '023 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub
Bidang Sosial, Kesehatan, Dan
Pemberdayaan
Jumlah dokumen Perencanaan
Sub Bidang Sosial, Kesehatan,
dan Pemberdayaan yang
tersusun
1 dokumen 96,694,000 1 dokumen - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '04 '01 '024 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub
Bidang Pendidikan, Budaya, Dan
Informatika
Jumlah dokumen Perencanaan
Sub Bidang Pendidikan,
Budaya, dan Informatika yang
tersusun
1 dokumen 193,388,000 1 dokumen - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '05 Fungsi lain
4 '05 '18 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Peningkatan
Kapasitas Anggota DPRD
30 35
4 '05 '18 '012 Reses Anggota DPRD Kab. Jepara penyerapan asmirasi
masyarakat
Kabupaten 3 kali reses 3,000,000,000 3 kali reses 3 kali reses 3,200,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '001 Pembuatan Buku Risalah Tersusunnya risalah rapat
Dewan
Kabupaten 2022 buku risalah 55,000,000 buku risalah rapat 2022 buku risalah 60,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '011 Pelantikan Anggota DPRD Peride 2019 -
2024
Terlantiknya Pimpinan dan
Anggota DPRD
Kabupaten 1 kali 350,000,000 Terlantiknya Anggota
DPRD baru
0 - Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '002 Pembuatan Buku Laporan Alat
Kelengkapan DPRD
Jumlah Buku Laporan Alat
Kelengkapan DPRD
Kabupaten 204 buku laporan 40,000,000 Buku Kegiatan DPRD 204 buku laporan 50,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '009 Medical check up bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD beserta keluarga
Terlaksananya medical check
up bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan
Kabupaten anggota, suami/isteri dan 2
anak
40,000,000 Pemeriksaan kesehatan anggota, suami/isteri dan 2
anak
40,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '005 Menunjang pelaksanaan Pemda Meningkatnya kelancaran
tugas-tugas DPRD Kab. Jepara
Kabupaten 120 monitoring, studi
banding, menghadiri
undangan, audiensi,
12,000,000,000 Terselenggaranya studi
banding/kunjungan kerja
120 monitoring, studi
banding, menghadiri
undangan, audiensi,
13,000,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '008 Pengadaan souvenir cinderamata tamu
daerah
Jumlah Souvenir cinderamata
tamu daerah
Kabupaten 300 plakat 75,000,000 Penerimaan tamu dan
plakat untuk berkunjung
ke daerah lain
300 plakat 75,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '006 Workshop Penguatan anggota DPRD Jumlah workshop yang
terselenggara
Kabupaten 6 kali 3,000,000,000 Workshop dalam Propinsi
dan Luar Propinsi
6 kali 3,500,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '013 Penyusunan Buku Memori DPRD
Periode 2019 - 2024
Jumlah Buku Memori DPRD
periode 2014-2019
Kabupaten 100 buku memori 50,000,000 - 0 - Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '017 Pembuatan Dokumentasi, foto, CD
kegiatan DPRD
Jumlah Dokumen, foto dan
VCD
Kabupaten 36 album foto, 40 VCD, 480
foto 10 R
35,000,000 - 36 album foto, 40 VCD, 480
foto 10 R
37,500,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '016 Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Jumlah majalah dan baliho Kabupaten 6300 exemplar majalah, 8
baliho
125,000,000 - 6300 exemplar majalah, 8
baliho
130,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '015 Kerjasama dengan Media Cetak, radio
dan elektronika
Jumlah liputan, iklan cetak dan
iklan radio
Kabupaten 33 liputan, 6 iklan cetak, 4
radio
250,000,000 Kerjasama dengan media 33 liputan, 6 iklan cetak, 4
radio
315,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '014 Pemeliharaan Kebersihan/Cleaning
Service
Terciptanya kebersihan kantor Kabupaten 12 bulan 200,000,000 - 12 bulan 220,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '18 '003 Menunjang Kegiatan DPRD Terwujudnya kelancaran
tupoksi anggota DPRD
Kabupaten 12 bulan 1,200,000,000 kain seragam dinas,
tenaga ahli fraksi dan
makan minum snack
12 bulan 1,500,000,000 Sekretariat DPRD
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 109
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '26 Program peningkatan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentase Serapan Anggaran 100,00
4 '05 '26 '048 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan
yang tersusun
Kabupaten 7 dokumen perencanaan 35,000,000 Dokumen perencanaan
OPD
7 okumen perencanaan 35,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '26 '031 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi yang tersusun
Kabupaten 4 dokumen 25,000,000 Pentingnya dokumen
perencanaan sebagai
pedoman dan tolok ukur
dalam pencapaian target
kinerja
4 dokumen 50,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
4 '05 '26 '016 Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah dokumen pelaporan
Disperkim yang tersusun
Kabupaten Jepara 7 dokumen laporan 60,000,000 7 dokumen laporan 65,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
4 '05 '26 '067 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Tersusunnya dokumen
perencanaan dan evaluasi
Kabupaten - 10 buku 50,000,000 - 10 buku 50,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '05 '26 '031 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen
perencanaan, penganggaran
dan evaluasi Dinas Kesehatan
sesuai dengan kbijakan yang
berlaku, Jumlah dokumen
keuangan sesuai dengan
kebijakan yang berlaku
Kabupaten 9 dokumen perencanaan, 4
dokumen keuangan
30,000,000 mendukung terget RPJMD 9 dokumen perencanaan, 4
dokumen keuangan
30,000,000 Dinas Kesehatan
4 '05 '26 '068 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi
Kabupaten 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 44,500,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
4 '05 '26 '021 Perencanaan dan Evaluasi Kelancaran pelaksanaan
program pemberdayaan
masyarakat
Kabupaten 3 dokumen perencanaan, 4
laporan evaluasi/capaian
kinerja
45,000,000 3 dokumen perencanaan, 4
laporan evaluasi/capaian
kinerja
50,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
4 '05 '26 '032 Penyusunan Data dan Sistem Informasi
Sosial Kabupaten Jepara
Terwujudnya database PMKS
dan PSKS online
Kabupaten data PMKS dan PSKS 160,000,000 data PMKS dan PSKS 180,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
4 '05 '26 '041 Penyusunan dan Pengelolaan data
Sistem Online Klik Desaku
Terciptanya sistem online klik
desaku dalam percepatan
pelaporan dan sinkronisasi
data
Kabupaten 16 kecamatan, 184 desa 180,000,000 16 kecamatan, 184 desa 200,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 110
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '26 '017 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
BPBD
Jumlah tersusunnya buku
perencanaan, evaluasi laporan
capaian kinerja
Kabupaten 4 dokumen 17,500,000 Peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN
khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas
pelayanan publik
4 dokumen 30,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
4 '05 '26 '020 Penyusunan perencanaan dan evaluasi
BKD
jumlah dokumen yang
diterbitkan/cetak
Kabupaten 8 Renja, 8 LKjIP, 8 Laporan
Keuangan, 12 Laporan POK,
Musrenbang dan 1 kali
forum OPD
42,080,000 penunjang misi KDH yang
ke-5
8 LKjIp, 8 Renja, 8 Laporan
Keuangan, 12 Laporan POK,
musrenbang dan 1 kali
forum OPD
42,080,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '05 '26 '068 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Terselenggaranya pelaksanaan
perencanaan dan evalusai
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 100 12 bulan 50,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
4 '05 '26 '069 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi OPD
dan Dokumen Keuangan
Terlaksananya Perencanaan
dan Evaluasi Diskarpus
Kabupaten Tercapainya penyusunan
perencanaan dan evaluasi
pada Diskarpus selama 12
bulan meliputi 1 kali
perencanaan, 2 kali evaluasi
dan tercukupinya 6
dokumen
20,000,000 Untuk pencapaian SPM Tercapainya penyusunan
perencanaan dan evaluasi
pada Diskarpus selama 12
bulan meliputi 1 kali
perencanaan, 2 kali evaluasi
dan tercukupinya 6
dokumen
40,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
4 '05 '26 '026 Penyusunan, perencanaan dan evaluasi
Disperindag
Jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi
Kab. Jepara 3 dokumen 48,719,511 3 dokumen 50,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
4 '05 '26 '027 Penyusunan Perencanaan, evaluasi dan
validasi data
jumlah dokumen perencanaan
dan evaluasi dishub
Kabupaten 4 dokumen 50,000,000 mendukung kegiatan
renval OPD
4 dokumen 50,000,000 Dinas Perhubungan
4 '05 '26 '040 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Terlaksananya Perencanaan
dan Evaluasi Program dan
Kegiatan Dinas
Kabupaten 3 Dokumen Perencanaan
dan Evaluasi
25,000,000 Perencanaan dan Evaluasi
OPD
3 Dokumen Perencanaan
dan Evaluasi
35,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4 '05 '26 '038 Perencanaan dan Evaluasi DPMPTSP Jumlah dokumen yang
terpenuhi, 1 POK, 1 Renja, 1
RKT, 1 RKA, 1 Laporan
Keuangan, 1 LPPD dan LKPJ
serta 1 LKjIP
Kabupaten Pelaporan 7 dokumen
perencanaan dan evaluasi
22,850,000 Pelaporan 7 dokumen
perencanaan dan evaluasi
25,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4 '05 '26 '033 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen Renstra,
Renja dan LKJIP yang tersusun
Kabupaten 1 dokumen Renja, 1
dokumen LKJIP
50,000,000 1 dokumen Renja, 1
dokumen LKJIP
- Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 111
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '26 '022 Penyusunan Laporan Keuangan PD Jumlah laporan keuangan
bulanan, triwulanan,
semesteran, dan tahunan yang
tersusun
Kabupaten 12 laporan bulanan, 4
laporan triwulanan, 4
laporan semesteran, 2
laporan tahunan
30,000,000 12 laporan bulanan, 4
laporan triwulanan, 4
laporan semesteran, 2
laporan tahunan
- Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '05 '26 '063 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
Setda
Jumlah dokumen perencanaan
dan pelaporan yang tersusun
Setda Jepara 6 75,000,000 6 75,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '26 '066 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
Inspektorat
Tersusunnya
dokumenperencanaan
program kerja, perencanaan
keuangan dan perencanaan
pengawasan
Kabupaten 4 dokumen 15,000,000 4 dokumen 33,075,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '26 '033 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Tersusunnya perencanaan dan
evaluasi selama 12 bulan
Kabupaten 12 bulan 40,000,000 12 bulan 45,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
4 '05 '26 '015 Penyusunan dan Perencanaan dan
Evaluasi BPPKB
Terpenuhinya Satu Paket
Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi
Kabupaten 12 bulan 35,000,000 Permendagri 86 tahun
2017 tentang Tata Cara
Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah,
RPJPD, dan RPJMD
12 bulan 74,183,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
4 '05 '26 '034 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi
DKPP
Tersusunnya dokumen
perencanaan dan laporan (
Renja, LKJip, LPPD, LKPJ, RKPD
laporan bulanan, tribulan
Kabupaten 12 bulan 60,000,000 12 bulan 60,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
4 '05 '26 '035 Validasi data pertanian peternakan dan
perkebunan
Terlaksananya pendampingan
program-program
pemberdayaan masyarakat
dan tersedianya data
pertanian yang up date
Kabupaten 12 bulan 40,000,000 12 bulan 40,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
4 '05 '26 '036 Perencanaan, Evaluasi dan Updating
Data Disparbud
Jumlah laporan perencanaan,
evaluasi dan updating data
Disparbud
Kabupaten 4 buku (LKjIP, KIN, Statistik,
RK SKPD)
50,000,000 - 4 buku (LKjIP, KIN, Statistik,
RK SKPD)
50,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
4 '05 '26 '037 Penunjang Operasional Data Statistik
Pariwisata
Jumlah kegiatan laporan data
statistic yang akurat
Kabupaten 1 kegiatan operasional
penyediaan data statistic 1
tahun
35,000,000 - 1 kegiatan operasional
penyediaan data statistic 1
tahun
40,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
4 '05 '26 '070 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan
Dokumen Keuangan Dinas Perikanan
Tersusunnya Dokumen
Keuangan, Perencanaan Dan
Evaluasi Dinas Perikanan
4 dokumen Renval, 5
dokumen keuangan, 30
laporan kegiatan
150,000,000 4 dokumen Renval, 5
dokumen keuangan
4 dokumen Renval, 5
dokumen keuangan, 30
laporan kegiatan
150,000,000 Dinas Perikanan
4 '05 '26 '068 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi jumlah dokumen perencanaan
tersusun
7 dokumen 110,000,000 7 dokumen 110,000,000 Dinas lingkungan Hidup
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 112
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '26 '031 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Tercapainya 7 buah dokumen
perencanaan
Kabupaten 7 buah dokumen 100,000,000 LKPJIP, LPPD - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 '05 '26 '031 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi meningkatnya keakuratan data
perencanaan dan evaluasi
Kabupaten Laporan POK/ Renja 1 Kali
forum , 14 Musrencam
25,000,000 Laporan POK/Renja 14
Forum 14 kali musrencam
25,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
4 '05 '26 '050 Perencanaan dan Evaluasi serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Kalinyamatan
Jumlah dokumen renstra,
renja dan LKjIP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 - 2 dokumen 35,000,000 Kec. Kalinyamatan
4 '05 '26 '051 Perencanaan dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Kedung
Jumlah dokumen renstra,
renja, dan LKJiP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 2 dokumen 35,000,000 Kec. Kedung
4 '05 '26 '045 Perencanaan dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Pecangaan
Jumlah dokumen Renstra,
Renja dan LKjIP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 - 2 dokumen 35,000,000 Kec. Pecangaan
4 '05 '26 '062 Perencanaan dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Welahan
Jumlah dokumen Renstra,
Renja dan LKjIP
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 - 2 dokumen 35,000,000 Kec. Welahan
4 '05 '26 '065 Perencanaan Dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Donorojo
Jumlah dokumen renstra,
renja dan LKJip yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 30,000,000 2 dokumen 30,000,000 Kec. Donorojo
4 '05 '26 '055 Perencanaan Dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Nalumsari
Jumlah dokumen renstra,
renja, LKjIP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 2 dokumen 35,000,000 Kec. Nalumsari
4 '05 '26 '057 Perencanaan dan Evaluasi serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Mayong
Jumlah dokumen Renstra,
Renja dan LKjIP
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 - 2 dokumen 35,000,000 Kec. Mayong
4 '05 '26 '053 Perencanaan Dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Batealit
Jumlah dokumen Renstra,
Renja dan LKjIP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 - 2 dokumen 35,000,000 Kec. Batealit
4 '05 '26 '030 Perencanaan Dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Tahunan
Jumlah dokumen renstra,
renja, LKjIP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 2 dokumen 35,000,000 Kec. Tahunan
4 '05 '26 '052 Perencanaan Dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Jepara
Jumlah dokumen Renstra,
Renja dan LKjIP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 - 2 dokumen 35,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '26 '060 Perencanaan dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Keling
Jumlah dokumen renstra,
renja, dan LKJiP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 2 dokumen 35,000,000 Kec. Keling
4 '05 '26 '059 Perencanaan dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Pakisaji
Jumlah dokumen renstra,
renja, LKjIP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 2 dokumen 35,000,000 Kec. Pakis Aji
4 '05 '26 '056 Perencanaan dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Kembang
Jumlah dokumen renstra,
renja, LKJiP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 2 dokumen 35,000,000 Kec. Kembang
4 '05 '26 '054 Perencanaan dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Bangsri
Jumlah dokumen renstra,
renja dan LKJiP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 2 dokumen 35,000,000 Kec. Bangsri
4 '05 '26 '071 Perencanaan dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Karimunjawa
Jumlah dokumen renstra,
renja, LKjIP yang tersusun
Kabupaten 2 dokumen 35,000,000 2 dokumen 35,000,000 Kec. Karimunjawa
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 113
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '26 '061 Perencanaan dan Evaluasi Serta
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Mlonggo
Jumlah dokumen Renstra,
Renja dan LKjIP yang tersusun
Kabupaten 2 Dokumen 35,000,000 - 2 Dokumen 35,000,000 Kec. Mlonggo
4 '05 '19 Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Zona Integritas pada
Kabupaten Jepara
WBK : 1 WBBM : 1
4 '05 '19 '001 Peningkatan Kapabilitas APIP Meningkatnya Level
Kapabilitas Inspektorat
Kabupaten Jepara
Kabupaten level 3 23,000,000 level 3 23,000,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '19 '002 Peningkatan Maturiti SPIP Meningkatnya Level Maturitas
SPIP Kabupaten Jepara
Kabupaten lvl 3 18,000,000 lvl 3 33,075,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '19 '003 Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Level PMPRB
Kabupaten Jepara
Kabupaten 65 23,000,000 68 33,075,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '19 '004 Penilaian Internal Zona Integritas Jumlah OPD berpredikat WBK
dan WBBM
Kabupaten 1 OPD WBK 1 OPD WBBM 24,000,000 1 OPD WBK 1 OPD WBBM 33,075,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '19 '005 Penanganan Laporan Gratifikasi Jumlah Laporan Gratifikasi Kabupaten 4 laporan 10,000,000 3 laporan 33,075,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '19 '006 Rencana Aksi Pemberantasan korupsi Jumlah Laporan Renaksi
Korupsi
Kabupaten 4 laporan 20,000,000 3 laporan 33,075,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '19 '007 Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan
Liar
Jumlah Laporan Saber Pungli Kabupaten 4 laporan 100,000,000 3 laporan 330,750,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '19 '008 Pengelolaan Sistem Informasi Hasil
Pengawasan
Jumlah Laporan Per Semester Kabupaten 2 laporan 47,000,000 2 laporan 22,050,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '25 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
persentase pemenuhan
pelayanan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
12 12
4 '05 '25 '001 Operasional Seremonial dan Protokoler Jumlah Kegitatan seremonial
protokoler kedinasan pemda
Setda Jepara 50 40,000,000 50 50,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '25 '002 Pengadaan Souvenir Cinderamata Tamu
Daerah
Jumlah paket pengadaan
souvenir dan cinderamata
tamu Pemda
Setda Jepara 1 150,000,000 1 200,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '25 '003 Rehab Rumah Dinas Jumlah paket rehab kantor dan
rumah dinas
Setda Jepara 1 200,000,000 1 200,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '25 '004 Perawatan Soundsystem, Genset dan
AC
Jumlah sound system, Genset
dan AC yang terawat
Setda Jepara 1 50,000,000 1 200,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '25 '005 Penyelenggaraan Jamuan Resmi dan
Harian Pemda Kabupaten Jepara
Jumlah jamuan rapat dinas dan
jamuan resmi kepada tamu
resmi Bupati dan W Bupati
Setda Jepara 12 1,500,000,000 12 2,000,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '25 '006 Pemeliharaan Kebersihan dan
Pengelolaan Parkir di Lingkungan Setda
Jepara
Jumlah personil kebersihan
dan pengelolaan parkir di
lingkungan Setda
Setda Jepara 34 800,000,000 34 950,000,000 Sekretariat Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 114
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '25 '010 Menunjang Pelayanan Kedinasan KDH
dan WKDH
Jumlah penyelenggaraan
pelayanan kedinasaan KDH
dan WKDH
Setda Jepara 12 2,130,000,000 12 2,000,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '25 '008 Sewa Peralatan Transportasi Penunjang
Kegiatan Tamu Daerah
Jumlah sewa tranportasi
pelayanan tamu Daerah
Setda Jepara 19 90,000,000 19 130,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '25 '007 Perawatan Jaringan Air dan Listrik Jumlah pembayaran langganan
air dan listrik
Setda Jepara 12 90,000,000 12 200,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '25 '009 Perawatan Taman di Lingkungan Kantor
dan Rumah Dinas KDH dan WKDH
Jumlah paket pemeliharaan
Taman di Lingkungan Kantor
Setda dan Kantor/Rumdin
KDH/WKDH
Setda Jepara 6 220,000,000 Mendukung 6 300,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '25 '015 Menunjang Kegiatan Festival Daerah
dan Kesadaran Bela Negara
Jumlah kegiatan Festival
Daerah dan peringatan hari
besar Nasional
Setda Jepara 19 475,000,000 19 80,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '22 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100 100
4 '05 '22 '001 Penanganan Pengaduan Masyarakat
Terkait Perizinan
Jumlah kasus penanganan
pengaduan yang terfasilitasi
Kecamatn se Kabupaten
Jepara
7 kasus 15,700,000 Penyelesaian pengaduan
masyarakat terkait
perizinan
7 kasus 30,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4 '05 '24 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati yang di
syahkan
100,00 100,00
4 '05 '24 '002 Pembuatan buku keputusan DPRD Jumlah buku Keputusan DPRD
yang tersusun
Kabupaten 60 buku Keputusan 25,000,000 Himpunan Keputusan
DPRD dan Keputusan
Pimpinan DPRD
60 buku Keputusan DPRD 27,500,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '24 '001 Penyusunan Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah
yang tersusun
Kabupaten 5 Perda Inisiatif serta Perda
lainnya dan studi banding
Pembahasan Perda
3,500,000,000 Pembahasan Produk
Hukum Daerah
5 Perda Inisiatif serta Perda
lainnya dan studi banding
Pembahasan Perda
4,100,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '23 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pelayanan
administrasi perkantoran
100,00 100,00
4 '05 '23 '093 Pelayanan Teknis Kantor Pelaksanaan layanan kantor
melalui kegiatan seremonial
dan protokoler kedinasan
Setwan
Kabupaten 12 bulan 2,350,000,000 pelayanan 12 bulan 12 bulan 2,500,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '23 '007 Pelayanan Teknis Kantor BPKAD Terselenggaranya pelayanan
perkantoran BPKAD
Jepara PANGGANG - 12 bulan 1,438,722,120 - 12 bulan 1,750,000,000 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
4 '05 '23 '002 Pelayanan Teknis Kantor Kelancaran Pelaksanaan Tugas-
Tugas Kedinasan
Kabupaten 12 bulan 635,000,000 Mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan
12 bulan 800,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 115
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '23 '005 Pelayanan Teknis Kantor Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pelayanan teknis kantor
Disperkim
Kabupaten Jepara 12 bulan 1,350,000,000 12 bulan 1,500,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
4 '05 '23 '152 Pelayanan Teknis Kantor Diskominfo Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
Kabupaten 12 bulan 475,000,000 12 bulan 582,338,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
4 '05 '23 '060 Pelayanan Teknis Kantor Dinas
Kesehatan
Persentase operasional
perkantoran yang
dilaksanakan sesuai rencana
100% 2,600,000,000 Menunjang pencapaian
Renstra Dinas Kesehatan
100% 2,600,000,000 Dinas Kesehatan
4 '05 '23 '059 Pelayanan Teknis Kantor
DINSOSPERMADES JEPARA
Terpenuhinya kinerja dan
kualitas pelayanan masyarakat
di kantor dinsospermasdes
Kabupaten 12 bulan 710,000,000 12 bulan 800,000,000 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
4 '05 '23 '006 Pelayanan Teknis Kantor BPBD Terpenuhinya Pelayanan dan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
Kabupaten 12 Bulan 500,000,000 Peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN
khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas
pelayanan publik
12 Bulan 800,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
4 '05 '23 '010 Pelayanan teknis kantor BKD kelancaran kegiatan kantor
selama 12 bulan
Kabupaten 12 bulan 392,770,500 penunjang misi KDH yang
ke-5
12 bulan 450,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '05 '23 '009 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
kedung
Pelayanan administrasi
perkantoran kecamatan
kedung
Kabupaten 12 bulan 241,475,000 12 bulan 241,475,000 Kec. Kedung
4 '05 '23 '027 Pelayanan Teknis Kantor Dinas Dikpora Terpenuhinya pelayanan
administrasi perkantoran
Kabupaten 12 bulan 1,750,000,000 12 bulan 12 bulan 1,750,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
4 '05 '23 '028 Pelayanan Teknis dan Administrasi
Hibah / Bansos
Terselenggaranya pelayanan
administrasi Hibah/bansos
Kabupaten 12 bulan 177,075,000 100% 12 bulan 242,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
4 '05 '23 '002 Pelayanan Teknis Kantor Tercapainya tertib dan
kelancaran administrasi serta
terpeliharanya asset Dinas
Kabupaten Pemeliharaan peralatan dan
mesin, gedung dan
bangunan serta aset tetap
lainnya, pembelian ATK,
pembiayaan tenag pengelola
arsip, tenaga administrasi,
tenaga kebersihan,
pengemudi, penjaga kantor,
dan penjaga parkir,
pembiayaan teknis dinas
selama 12 bulan
1,200,000,000 untuk pencapaian SPM Pemeliharaan peralatan dan
mesin, gedung dan
bangunan serta aset tetap
lainnya, pembelian ATK,
pembiayaan tenag pengelola
arsip, tenaga administrasi,
tenaga kebersihan,
pengemudi, penjaga kantor,
dan penjaga parkir,
pembiayaan teknis dinas
selama 12 bulan
1,321,613,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 116
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '23 '070 Orientasi antar Lembaga Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Terjalinnya kerjasama dan
kolaborasi antar lembaga
pengelola Arsip dan
Perpustakaan
Kabupaten Pelaksanaan orientasi
lapangan karyawan
Diskarpus
10,000,000 untuk pencapaian SPM pelaksanaan orientasi
lapangan 75 karyawan
Diskarpus ke lembaga yang
lebih baik
100,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
4 '05 '23 '071 Lanjutan Sertifikasi ISO 9001:2015 Pengembangan pelayanan
Arsip dan Perpustakaan yang
berstandar nasional
Kabupaten jasa pendampingan dan
Audit ISO 9001 - 2015
50,000,000 untuk pencapaian SPM 1 kali jasa pendampingan
dan Audit ISO 9001 - 2015
100,000,000 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
4 '05 '23 '063 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
Tersedianya ruangan kerja
yang nyaman dan sarana kerja
yang representatif
Kabupaten Pengadaan AC, pengadaan
komputer , laptop,
pengadaan meja kursi kerja ,
pengadaan peralatan
perkantoran lainnya,
pengadaan sarana
transportasi kantor
100,000,000 untuk pencapaian SPM Pengadaan AC, pengadaan
komputer , laptop,
pengadaan meja kursi kerja ,
pengadaan peralatan
perkantoran lainnya
- Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Daerah
4 '05 '23 '016 Pelayanan teknis kantor Disperindag Operasional OPD Kab. Jepara 1 Tahun 1,150,000,000 Mendukung kegiatan
bidang-bidang
1 Tahun 1,150,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
4 '05 '23 '011 Pelayanan teknis kantor Dishub kelancaran kegiatan
perkantoran dishub
Kabupaten 12 bulan 800,000,000 penunjang pelayanan
publik dan administrasi
perkantoran
12 bulan 1,000,000,000 Dinas Perhubungan
4 '05 '23 '061 Pelayanan Teknis Kantor Disdukcapil Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Tugas dan Kegiatan Dinas.
Kabupaten 1 Paket Operasional
Kegiatan Dinas, Pengiriman
Dokumen Kependudukan
Melalui PT.POS.
650,000,000 Operasional Kegiatan
Dinas selama 12 Bulan
1 Paket Operasional
Kegiatan Dinas selama 12
bulan, Peningkatan SDM /
Bimtek Exellence Service
(Pelayanan Prima)
950,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4 '05 '23 '049 Pelayanan Teknis Kantor DPMPTSP Kab.
Jepara
Terpenuhinya kebutuhan
kantor guna peningkatan
pelayanan adminitrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 586,298,000 12 bulan 950,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4 '05 '23 '014 Pelayanan Teknis Kantor Bappeda Pelayanan Administrasi
Perkantoran Bappeda
Kabupaten Jepara
Kabupaten 12 bulan 800,000,000 12 bulan - Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
4 '05 '23 '069 Pelayanan Teknis Kantor Inspektorat Terpenuhinya pelaksanaan
operasional kantor Inspektorat
Kabupaten 12 bulan 520,000,000 12 bulan 771,750,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '23 '157 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Keling I
Pelayanan administrasi
perkantoran
Keling KELET di
Puskesmas Keling I
12 bulan 244,251,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 244,251,000 Puskesmas KELING I
4 '05 '23 '158 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Keling II
Pelayanan administrasi
perkantoran
Keling BUMIHARJO Di
Puskesmas Keling II
12 bulan 96,449,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 96,449,000 PUSKESMAS KELING II
4 '05 '23 '159 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Bangsri I
Pelayanan administrasi
perkantoran
Bangsri BANGSRI Di
Puskesmas Bangsri I
12 bulan 213,289,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 213,289,000 PUSKESMAS BANGSRI I
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 117
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '23 '160 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Bangsri II
Pelayanan administrasi
perkantoran
Bangsri BANGSRI Di
Puskesmas Bangsri II
12 bulan 78,022,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 78,022,000 PUSKESMAS BANGSRI II
4 '05 '23 '161 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Kembang
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kembang BALONG Di
Puskesmas Kembang
12 bulan 124,845,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 124,845,000 PUSKESMAS KEMBANG
4 '05 '23 '162 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Mlonggo
Pelayanan administrasi
perkantoran
Mlonggo JAMBU Di
Puskesmas Mlonggo
12 bulan 252,042,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 252,042,000 PUSKESMAS MLONGGO
4 '05 '23 '163 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Pakis Aji
Pelayanan administrasi
perkantoran
Pakis Aji BULUNGAN Di
Puskesmas Pakis Aji
12 bulan 90,797,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 90,797,000 PUSKESMAS PAKISAJI
4 '05 '23 '164 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Jepara
Pelayanan administrasi
perkantoran
Jepara BANDENGAN Di
Puskesmas Jepara
12 bulan 190,772,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 171,529,000 PUSKESMAS JEPARA
4 '05 '23 '165 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Tahunan
Pelayanan administrasi
perkantoran
Tahunan DEMANGAN Di
Puskesmas Tahunan
12 bulan 102,821,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 102,821,000 PUSKESMAS TAHUNAN
4 '05 '23 '166 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Batealit
Pelayanan administrasi
perkantoran
Batealit BATEALIT Di
Puskesmas Batealit
12 bulan 153,786,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 111,544,000 PUSKESMAS BATEALIT
4 '05 '23 '167 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Kedung I
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kedung BUGEL Di
Puskesmas Kedung I
12 bulan 104,321,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 104,321,000 PUSKESMAS KEDUNG I
4 '05 '23 '168 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Kedung II
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kedung KARANGAJI Di
Puskesmas Kedung II
12 bulan 77,544,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 77,544,000 PUSKESMAS KEDUNG II
4 '05 '23 '169 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Pecangaan
Pelayanan administrasi
perkantoran
Pecangaan GEMULUNG Di
Puskesmas Pecangaan
12 bulan 106,793,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 106,793,000 PUSKESMAS PECANGAAN
4 '05 '23 '170 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Kalinyamatan
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kalinyamatan BAKALAN Di
Puskesmas Kalinyamatan
12 bulan 51,306,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 51,306,000 PUSKESMAS KALINYAMATAN
4 '05 '23 '171 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Welahan I
Pelayanan administrasi
perkantoran
Welahan BRANTAKSEKARJ
ATI Di Puskesmas
Welahan I
12 bulan 93,952,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 93,952,000 PUSKESMAS WELAHAN I
4 '05 '23 '172 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Welahan II
Pelayanan administrasi
perkantoran
Welahan BRANTAKSEKARJ
ATI Di Puskesmas
Welahan II
12 bulan 132,308,000 Menunjang target Renstra
Dimas Kesehatan
12 bulan 132,308,000 PUSKESMAS WELAHAN II
4 '05 '23 '173 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Mayong I
Pelayanan administrasi
perkantoran
Mayong BANDUNG Di
Puskesmas Mayong I
12 bulan 104,596,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 104,596,000 PUSKESMAS MAYONG I
4 '05 '23 '174 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Mayong II
Pelayanan administrasi
perkantoran
Mayong BANDUNG Di
Puskesmas Mayong II
12 bulan 87,201,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 87,201,000 PUSKESMAS MAYONG II
4 '05 '23 '175 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Nalumsari I
Pelayanan administrasi
perkantoran
Nalumsari BATEGEDE Di
Puskesmas Nalumsari
12 bulan 88,609,000 Menunjang target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 88,609,000 PUSKESMAS NALUMSARI
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 118
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '23 '177 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Karimunjawa
Pelayanan administrasi
perkantoran
Karimunjawa KARIMUN
JAWA Di Puskesmas
Karimunjawa
12 bulan 296,363,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 296,363,000 PUSKESMAS KARIMUNJAWA
4 '05 '23 '025 Pelayanan Teknis Kantor Terlaksananya kegiatan
pelayanan teknis kantor
Kabupaten 12 bulan 1,020,803,825 12 bulan 1,200,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
4 '05 '23 '026 Pelayanan Teknis Kantor BLK Terlaksananya kegiatan
pelayanan teknis kantor UPT
BLK
Kabupaten 12 bulan 180,000,000 12 bulan 200,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
4 '05 '23 '178 Pelayanan Teknis Kantor Puskesmas
Donorojo
Pelayanan administrasi
perkantoran
Donorojo BANDUNGHARJ
O Di Puskesmas Donorojo
12 bulan 47,620,000 Menunjang Target Renstra
Dinas Kesehatan
12 bulan 47,620,000 PUSKESMAS DONOROJO
4 '05 '23 '002 Pelayanan Teknis Kantor Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Kantor selama 12
bulan
Kabupaten 12 bulan 890,000,000 UU Nomor 30 Tentang
Administrasi
Pemerintahan
12 bulan 996,292,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
4 '05 '23 '033 Pelayanan Teknis DKPP Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Kabupaten 12 bulan 1,003,370,817 12 bulan 1,500,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
4 '05 '23 '035 Pelayanan Teknis Kantor Disparbud Meningkatnya kegiatan
pelayanan teknis kantor
Disparbud
Kabupaten 12 bulan 950,000,000 - 12 bulan 1,300,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
4 '05 '23 '036 Pengembangan Penataan Lingkungan
Kantor Disparbud
Jumlah kegiatan penataan
lingkungan kantor Disparbud
Kabupaten 1 paket (12 bulan) 200,000,000 - - - Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
4 '05 '23 '002 Pelayanan Teknis Kantor Terpenuhinya kegiatan
pelayanan teknis perkantoran
Kabupaten untuk semua pegawai dinas
perikanan
939,417,500 Terpenuhinya kegiatan
pelayanan teknis
perkantoran
untuk semua pegawai dinas
perikanan
939,417,500 Dinas Perikanan
4 '05 '23 '037 Penunjang Pengelolaan Pendapatan
OPD Disparbud
Jumlah pendapatan asli daerah
dalam 1 tahun
Kabupaten 12 bulan 2,050,000,000 - 2,100,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
4 '05 '23 '056 Pelayanan Teknis Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
operasional Dinas Lingkungan
Hidup
Kabupaten 12 bulan 3,604,408,000 12 bulan 4,000,000,000 Dinas lingkungan Hidup
4 '05 '23 '153 Pelayanan Teknis Perkantoran Setda Meningkatnya kelancaran
Pelaksanaan kegiatan Kantor
Setda
Setda Jepara 12 2,850,000,000 12 4,500,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '23 '154 Menunjang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Kesekretariatan
Daerah
Terlaksananya kelancaran
tugas pokok Pemerintahan
Setda Jepara 12 1,500,000,000 12 1,800,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '23 '155 Perawatan Rutin Kendaraan Dinas di
Lingkungan Setda
Terawatnya dan tersedianya
BBM Kendaraan Dinas
Setda Jepara 12 450,000,000 12 1,020,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '23 '156 Pengadaan Inventaris Kantor dan
Perlengkapan Rumah Tangga KDH-
WKDH
Jumlah Paket pengadaan
inventaris kantor dan
perlengkapan rumah tangga
KDH/WKDH
Setda Jepara 7 1,000,000,000 7 1,000,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '23 '002 Pelayanan Teknis Kantor Tercapainya Kegiatan
Administrasi Perkantoran 12
Bulan
Kabupaten 12 Bulan 7,000,000,000 Kegiatan Rutin - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 '05 '23 '094 Operasional UPT Alkal Pelaksanaan Kegiatan UPT
Alkal
Kabupaten 12 Bulan 1,000,000,000 Kegiatan Rutin - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 119
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '23 '180 Penunjang Kegiatan Operasional UPT
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
wilayah Tengah, Utara, dan Selatan
Pelaksanaan Kegiatan UPT
Wilayah
12 Bulan 1,200,000,000 Kegiatan Rutin - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 '05 '23 '181 Operasional Perawatan Stadion GBK
dan Kamal Djunaidi
Terawatnya Stadion GBK dan
Kamal Junaidi
Kabupaten 12 Bulan 1,000,000,000 Kegiatan Rutin - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 '05 '23 '182 Operasional Perawatan Kolam Renang,
Jepara Olyimpic Pools
Terawatnya Kolam Renang
Jepara Olimpic Pools
Kabupaten 12 Bulan 600,000,000 Kegiatan Rutin - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 '05 '23 '183 Operasional Perawatan Gedung Wanita,
Padepokan Silat, Gedung Futsal dan
Tenis
Terawatnya Gedung Wanita,
Padepokan Silat, Gedung
Futsal, dan Tenis
Kabupaten 12 Bulan 500,000,000 12 Bulan - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 '05 '23 '186 Pelayanan Teknis Kantor Satuan
Koordinasi Pendidikan Kecamatan
Terpenuhinya pelayanan
administrasi perkantoran
Kabupaten 100% 1,600,000,000 Untuk 16 Satuan
Koordinasi Pendidikan
Kecamatan
100% 1,600,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
4 '05 '23 '002 Pelayanan Teknis Kantor Pelayanan perkantoran Kabupaten 12 bulan 670,000,000 12 bulan 670,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
4 '05 '23 '098 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Kalinyamatan
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten Kalinyamatan 12 bulan 288,395,000 - 12 bulan 288,395,000 Kec. Kalinyamatan
4 '05 '23 '140 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Kalinyamatan
Pelayanan umum kecamatan Kabupaten 12 bulan 50,000,000 - 12 bulan 50,000,000 Kec. Kalinyamatan
4 '05 '23 '065 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Pecangaan
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 441,500,000 - 12 bulan 441,500,000 Kec. Pecangaan
4 '05 '23 '137 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Kedung
Pelayanan umum kecamatan Kabupaten 12 bulan 85,000,000 12 bulan 85,000,000 Kec. Kedung
4 '05 '23 '138 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Pecangaan
Pelayanan Umum Kecamatan Kabupaten 12 bulan 85,000,000 - 12 bulan 85,000,000 Kec. Pecangaan
4 '05 '23 '105 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Welahan
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 293,925,000 - 12 bulan 293,925,000 Kec. Welahan
4 '05 '23 '080 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Donorojo
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 284,645,000 12 bulan 285,645,000 Kec. Donorojo
4 '05 '23 '142 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Welahan
Pelayanan Umum Kecamatan Kabupaten 12 bulan 50,000,000 - 12 bulan 50,000,000 Kec. Welahan
4 '05 '23 '139 Pelayanan Umum Dan Pembinaan
Kecamatan Donorojo
Pelayanan umum kecamatan Kabupaten 12 bulan 45,000,000 12 bulan 45,000,000 Kec. Donorojo
4 '05 '23 '088 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Nalumsari
pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 265,663,000 12 bulan 265,663,000 Kec. Nalumsari
4 '05 '23 '091 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Mayong
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 247,065,000 - 12 bulan 247,065,000 Kec. Mayong
4 '05 '23 '150 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Mayong
Pelayanan umum Kecamatan Kabupaten 12 bulan 90,000,000 - 12 bulan 90,000,000 Kec. Mayong
4 '05 '23 '149 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Nalumsari
Pelayanan umum kecamatan Kabupaten 12 bulan 65,000,000 12 bulan 65,000,000 Kec. Nalumsari
4 '05 '23 '084 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Batealit
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 284,375,000 - 12 bulan 284,375,000 Kec. Batealit
4 '05 '23 '148 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Batealit
Pelayanan umum Kecamatan Kabupaten 12 bulan 76,980,000 - 12 bulan 76,980,000 Kec. Batealit
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 120
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '23 '108 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Tahunan
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 274,015,000 12 bulan 274,015,000 Kec. Tahunan
4 '05 '23 '147 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Tahunan
Pelayanan umum kecamatan Kabupaten 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000 Kec. Tahunan
4 '05 '23 '078 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Jepara
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 329,831,000 - 12 bulan 329,831,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '101 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Keling
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 331,095,000 12 bulan 331,095,000 Kec. Keling
4 '05 '23 '110 Menunjang Pelayanan Umum di
Kelurahan Saripan
Pelayanan umum Kelurahan Kabupaten 12 bulan 80,000,000 - 12 bulan 80,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '099 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Pakisaji
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 222,960,000 12 bulan 222,960,000 Kec. Pakis Aji
4 '05 '23 '111 Menunjang Pelayanan Umum di
Kelurahan Karangkebagusan
Pelayanan umum Kelurahan Kabupaten 12 bulan 70,000,000 - 12 bulan 70,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '112 Menunjang Pelayanan Umum di
Kelurahan Ujungbatu
Pelayanan umum Kelurahan Kabupaten 12 bulan 90,000,000 - 12 bulan 90,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '113 Menunjang Pelayanan Umum di
Kelurahan Pengkol
Pelayanan umum Kelurahan Kabupaten 12 bulan 100,000,000 - 12 bulan 100,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '145 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Pakisaji
Pelayanan umum kecamatan Kabupaten 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000 Kec. Pakis Aji
4 '05 '23 '114 Menunjang Pelayanan Umum di
Kelurahan Bapangan
Pelayanan umum Kelurahan Kabupaten 12 bulan 100,000,000 - 12 bulan 100,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '184 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Keling
Pelayanan umum dan
pembinaan kecamatan
Kabupaten 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 Kec. Keling
4 '05 '23 '115 Menunjang Pelayanan Umum di
Kelurahan Bulu
Pelayanan umum Kelurahan Kabupaten 12 bulan 100,000,000 - 12 bulan 100,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '116 Menunjang Pelayanan Umum di
Kelurahan Kauman
Pelayanan umum Kelurahan Kabupaten 12 bulan 100,000,000 - 12 bulan 100,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '117 Menunjang Pelayanan Umum di
Kelurahan Demaan
Pelayanan umum Kelurahan Kabupaten 12 bulan 110,000,000 - 12 bulan 110,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '118 Menunjang Pelayanan Umum di
Kelurahan Jobokuto
Pelayanan umum Kelurahan Kabupaten 12 bulan 110,000,000 - 12 bulan 110,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '119 Menunjang Pelayanan Umum di
Kelurahan Panggang
Pelayanan umum Kelurahan Kabupaten 12 bulan 110,000,000 - 12 bulan 110,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '073 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Kembang
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 350,000,000 12 bulan 350,000,000 Kec. Kembang
4 '05 '23 '120 Menunjang Pelayanan Umum di
Kelurahan Potroyudan
Pelayanan umum Kelurahan Kabupaten 12 bulan 120,000,000 - 12 bulan 120,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '135 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Jepara
Pelayanan umum Kecamatan Kabupaten 12 bulan 90,000,000 - 12 bulan 90,000,000 Kec. Jepara
4 '05 '23 '143 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Kembang
Pelayanan umum kecamatan Kabupaten 12 bulan 55,000,000 12 bulan 55,000,000 Kec. Kembang
4 '05 '23 '103 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Mlonggo
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 304,355,000 - 12 bulan 304,355,000 Kec. Mlonggo
4 '05 '23 '096 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Karimunjawa
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 532,855,000 12 bulan 532,855,000 Kec. Karimunjawa
4 '05 '23 '086 Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan
Bangsri
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten 12 bulan 245,250,000 12 bulan 245,250,000 Kec. Bangsri
4 '05 '23 '144 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Bangsri
Pelayanan umum dan
pembinaan kecamatan
Kabupaten 12 bulan 55,000,000 12 bulan 55,000,000 Kec. Bangsri
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 121
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '23 '136 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Karimunjawa
Pelayanan umum kecamatan Kabupaten 12 bulan 105,000,000 12 bulan 105,000,000 Kec. Karimunjawa
4 '05 '23 '146 Pelayanan Umum dan Pembinaan
Kecamatan Mlonggo
Pelayanan umum kecamatan Kabupaten 12 bulan 70,000,000 12 bulan 70,000,000 Kec. Mlonggo
4 '05 '23 '185 Penunjang PLTD Jumlah PLTD Kabupaten 1 PLTD 1,000,000,000 1 PLTD 1,000,000,000 Kec. Karimunjawa
4 '05 '10 Program Penataan Kelembagaan Desa,
Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang
Kegiatan Dibidang Pemerintahan Desa
persentase Desa yang
menyusun LPPDesa dan LKPJ
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
100,00 100,00
4 '05 '10 '001 Bintek Anggota BPD Jumlah Bintek Bagi Anggota
BPD
Kabupaten 3 Kali Bintek 80,000,000 3 Kali Bintek 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '002 Pembekalan Petinggi dan BPD Jumlah Pembekalan Bagi
Petinggi dan BPD
Kabupaten 1 Kali 25,000,000 1 Kali 42,500,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '003 Fasilitasi Kegiatan PPD dan ABPEDSI
Kab. Jepara
Jumlah Fasilitasi Peningkatan
Kinerja PPD dan ABPEDSI Kab.
Jepara
Kabupaten 4 Kali 25,000,000 4 Kali 50,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '004 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa / Kelurahan
Jumlah eks-Kawedanan yang
dilakukan pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa /
Kelurahan
Kabupaten 3 Kali 35,000,000 3 Kali 50,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '005 Pembinaan Perangkat Desa se-
Kabupaten Jepara
Jumlah pembinaan aparatur
desa yang meningkat
pengetahuan tentang
penyelenggaraan
pemerintahan
Kabupaten 2 Kali Pembinaan 55,000,000 2 Kali Pembinaan 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '006 Fasilitasi, Bimbingan, Konsultasi dan
Evaluasi Penyusunan LPPD dan LKPJ
Desa
Jumlah Desa yang mampu
menyusun LPPD & LKPJ Desa
Kabupaten 184 Desa 20,000,000 184 Desa 30,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '007 Penyelesaian Permasalahan
Pemerintahan Desa
Jumlah penyelesaian
permasalahan desa yang
tertangani
Kabupaten 10 20,000,000 10 30,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '008 Pembinaan Administrasi Desa Jumlah pembinaan tertib
administrasi desa
Kabupaten 4 Kali 25,000,000 4 Kali 35,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '009 Rapat Koordinasi Bupati dan Wakil
Bupati dengan Aparat Kecamatan dan
Pemerintah Desa
Jumlah rakor Eks-Kawedanan
yang dilakukan
Kabupaten 3 Kali 65,000,000 3 Kali 97,500,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '010 Fasilitasi Pemilihan Petinggi Jumlah Desa yang difasilitasi
Pemilihan Petinggi
Kabupaten 136 Desa 2,000,000,000 136 Desa - Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '011 Pembinaan Penyusunan Produk Hukum
Desa
Jumlah Desa yang dibina Kabupaten 184 Desa 50,000,000 184 75,000,000 Sekretariat Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 122
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '10 '012 Penunjang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah yang Diberikan Kepada Desa
Jumlah desa yang memperoleh
alokasi dana bagi hasil pajak
dan retribusi daerah kepada
desa
Kabupaten 184 Desa 20,000,000 184 Desa 30,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '013 Pembinaan Bendahara Barang Desa Jumlah pembinaan Bendahara
Barang Desa
Kabupaten 3 Kali 70,000,000 3 Kali 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '014 Monitoring dan Pembinaan Data Aset
Desa
Jumlah monitoring dalam
pengelolaan data aset desa
Kabupaten 40 Kali 15,000,000 40 Kali 79,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '015 Fasilitasi, Evaluasi dan Kajian Produk
Hukum Desa
Jumlah Ranperdes yang
dievaluasi dan dikaji
Kabupaten 184 Dokumen 40,000,000 184 Dokumen 70,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '10 '016 Klarifikasi Peraturan Desa Jumlah Peraturan Desa yang
telah diklarifikasi
Kabupaten 200 Dokumen 20,000,000 200 Dokumen 25,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '11 Program peningkatan akuntabilitas
kinerja aparatur Daerah
Persentase Perangkat Daerah
yang menyusun LKJiP tepat
waktu
80 85
Persentase perangkat daerah
yang telah tepat fungsi dan
tepat ukuran
49
4 '05 '11 '001 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
Jumlah LKjIP yang tersusun Kabupaten 1 70,000,000 Mendukung Indikator
Kinerja Utama Daerah
1 175,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '11 '002 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
dan Perjanjian Kinerja
Jumlah Perangkat Daerah yang
menyusun RKT dan PK dengan
benar
Kabupaten 42 50,000,000 Mendukung Indikator
Kinerja Utama Daerah
(Nilai LKjIP)
42 60,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '11 '003 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Jumlah Perangkat daerah dan
UPTD yang dievaluasi
Kabupaten 25 75,000,000 Mendukung capaian nilai
SPIP dan Kapasitas
Pemerintahan Daerah
30 106,620,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '11 '005 Pembinaan, Perlombaan dan
pengembangan Kelompok Budaya Kerja
(KBK)
Jumlah KBK yang terbina Kabupaten 137 100,000,000 137 115,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '11 '006 Pengelolaan administrasi kepegawaian
SETDA
Jumlah file Kepegawaian yang
terkelola dengan baik
Kabupaten 150 30,000,000 150 75,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '11 '009 Peningkatan motivasi dan Kinerja bagi
pejabat struktural
Jumlah pejabat struktural yang
mengikuti pelatihan
Kabupaten 60 200,000,000 30 125,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '11 '013 Fasilitasi KORPRI Jumlah rangkaian kegiatan
fasilitasi yang dilaksanakan
Kabupaten 1 kali 140,000,000 1 kali 250,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '11 '011 Analisis Beban Kerja (ABK) Jumlah Perangkat Daerah yang
dilakukan ABK
Kabupaten 42 50,000,000 42 220,000,000 Sekretariat Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 123
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '12 Program Peningkatan Koordinasi dan
Penunjang Kegiatan di Bidang
Perekonomian Daerah
Persentase pelaksanaan
fasilitasi, koordinasi,
pemantauan, dan evaluasi di
bidang perekonomian daerah
pada tingkat Kabupaten,
Provinsi dan Pusat
100 100,00
4 '05 '12 '001 Fasilitasi Pelaksanaan Pasar Murah Jumlah Pasar Murah yang
terfasilitasi
Kabupaten 21 kali 250,000,000 - 21 kali 275,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '002 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kerajinan Jumlah pembinaan dan
promosi bagi pengrajin Bidang
Kerajinan
Kabupaten 2 kali 100,000,000 - 2 kali 175,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '003 Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Jumlah LKM mengikuti
sosialisasi kewajiban LKM
untuk berbadan hukum
Kabupaten 50 LKM 15,000,000 - 50 LKM 20,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '004 Fasilitasi Kegiatan Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP)
Jumlah kegiatan sekretariat
SIKP terfasilitasi
Kabupaten 12 bulan 10,000,000 MOu Pemerintah
Kabupaten Jepara dengan
Dirjen Perbendaharaan
Kementrian Keuangan RI
12 bulan 15,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '005 Fasilitasi Kegiatan Bidang Perkoperasian Jumlah kegiatan seminar
koperasi dan kunker
perkoperasian yang
dilaksanakan
Kabupaten 2 kali 20,000,000 - 2 kali 75,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '006 Fasilitasi Sekretariat BUMD Jumlah kegiatan koordinasi
BUMD
Kabupaten 11 kali 75,000,000 - 13 kali 75,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '007 Fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan posko lebaran, natal,
dan tahun baru
Jumlah event posko yang
terfasilitasi
Kabupaten 2 kali 340,000,000 - 2 kali 400,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '008 Fasilitasi Koordinasi Pengendalian da
Pengawasan Pupuk, Pestisida dan
Makanan Berbahaya
Jumlah kegiatan pemantauan
distribusi pupuk bersubsidi
pestisida dan makanan
berbahaya
Kabupaten 13 kali 50,000,000 - 14 kali 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '009 Fasilitasi Pelaksanaan Krida
Pembangunan
Jumlah kegiatan krida
pembangunan yang
terfasilitasi
Kabupaten 7 kali 70,000,000 - 7 kali 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '010 Pemantauan Kebutuhan Pokok
Masyarakat dan Koordinasi TPID
Jumlah rapat koordinasi TPID
dan pemantauan harga
kepokmas terfasilitasi
Kabupaten 34 kali 65,000,000 Keputusan Presiden RI
tentang Pembentukan
TPID
34 kali 110,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '011 Koordinasi Pengembangan Produk
Unggulan Daerah
Jumlah pameran produk
unggulan daerah terpantau
Kabupaten 5 kali 30,000,000 - 6 kali 80,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '012 Pemantauan dan Evaluasi Atas
Pelaksanaan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di Bidang Cukai
(DBHCHT)
Jumlah koordinasi dan
pemantauan kegiatan DBHCHT
Kabupaten 15 kali 70,000,000 PMK 222 tahun 2017 15 kali 100,000,000 Sekretariat Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 124
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '12 '013 Penunjang Koordinasi Tanggungjawab
Sosial Perusahaan (TSP)
Jumlah kegiatan pemantauan
TSP Perusahaan di kab. Jepara
Kabupaten 12 kali 30,000,000 - 14 kali 75,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '014 Fasilitasi Lintas Sektoral Kegiatan di
Bidang Pertanian, Perikanan,
Peternakan dan Lingkungan Hidup
Jumlah kegiatan lintas sektoral
bidang pertanian perikanan
peternakan dan lingkungan
hidup yang terfasilitasi
Kabupaten 5 kali 20,000,000 Perbup tentang SOT guna
penguatan tupoksi di sub
bagian SDA dan LH
7 kali 20,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '12 '015 Koordinasi Sekretariat Tim Percepatan
Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Jumlah kegiatan TPAKD
terfasilitasi
Kabupaten 6 kali 10,000,000 Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri RI tentang
Pembentukan TPAKD
12 kali 20,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '13 Program peningkatan koordinasi dan
penunjang kegiatan di bidang tata
pemerintahan
Nilai LPPD sangat memu sangat memu
4 '05 '13 '001 Fasilitasi Kegiatan Kemahasiswaan Jumlah perguruan tinggi,
daerah, dan pihak ketiga yang
difasilitasi
Kabupaten 13 Perguruan Tinggi 390,000,000 - 13 Perguruan Tinggi 332,450,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '13 '002 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan
Pertanahan
Jumlah aktivitas fasilitasi
penyelesaian permasalahan
sengketa tanah aset Pemda
Kabupaten 1 paket permasalahan
pertanahan
15,000,000 - 1 paket permasalahan
pertanahan
20,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '13 '003 Monitoring Penyelenggaraan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah kecamatan yang
dimonitoring terkait pelayanan
publik
Kabupaten 16 Kecamatan 20,000,000 - 16 Kecamatan 35,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '13 '004 Monitoring Evaluasi dan Pembinaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PATEN)
Jumlah PATEN di lingkungan
Pemkab Jepara yang
dimonitoring dan dievaluasi
Kabupaten 16 kali 20,000,000 - 16 kali 32,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '13 '006 Penyusunan dan Pembuatan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Jumlah dokumen LKPJ Bupati
Jepara yang tersusun
Kabupaten 110 Buku 95,000,000 - 110 Buku 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '13 '007 Penyusunan dan Pembuatan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Jumlah dokumen LPPD yang
tersusun dan ILPPD yang
terlaksana
Kabupaten 15 dokumen LPPD dan 1 kali
ILPPD
70,000,000 - 15 dokumen LPPD dan 1 kali
ILPPD
110,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '13 '008 Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Jumlah koordinasi bidang
pemerintahan
Kabupaten 2 kali rakor 30,000,000 - 2 kali rakor 40,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '13 '011 Menunjang Desk Pileg dan Pilpres Jumlah kegiatan sosialisasi
Pileg dan Pilpres yang
dilaksanakan
Kabupaten 16 kali 80,000,000 - - - Sekretariat Daerah
4 '05 '14 Program Peningkatan Koordinasi Dan
Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum
persentase Kajian Produk
Hukum Daerah
100 100
4 '05 '14 '001 Kajian dan Evaluasi Produk Hukum
Daerah
Jumlah Dokumen Kajian
Produk Hukum Daerah
Terselesaikan
Kabupaten 10 Dokumen 25,000,000 10 Dokumen 35,000,000 Sekretariat Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 125
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '14 '005 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Jumlah Desa Sasaran
Peningkatan Pemahaman
Keluarga Sadar Hukum
Kabupaten 15 Desa 55,000,000 15 Desa 80,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '14 '002 Koordinasi Kerjasama Penyelesaian
Permasalahan Hukum dan Bantuan
Hukum
Jumlah Kasus Hukum Yang
Tertangani
Kabupaten 5 Kasus 115,000,000 5 Kasus 200,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '14 '003 Koordinasi Kerjasama Penyelesaian
Permasalahan Hukum dan Bantuan
Hukum untuk Masyarakat Miskin
Jumlah Penyelesaian
Permasalahan hukum bagi
masyarakat miskin
Kabupaten 5 Kasus 25,000,000 5 kasus 40,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '14 '004 Pelaporan Aksi HAM Kaupaten Jepara
Tahun 2015 - 2019
Jumlah peserta yang mengikuti
pemahaman tentang Hak asasi
Manusia
Kabupaten 27 orang 30,000,000 27 orang 45,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '14 '006 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)
Jumlah Desa Yang
Mendapatkan Sosialisasi di
idang Cukai
Kabupaten 35 Desa 50,000,000 35 Desa 75,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '14 '007 Pengembangan SJDI dan Produk Hukum
Berbasis TIK
Jumlah Buku Abstrak yang
sesuai dengan Amanat Undang-
Undang dan Jumlh Himpuna
Perda dan Peraturan
Perundangan Lainnya
Kabupaten 100 Dokumen 145,000,000 100 Dokumen 160,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '14 '008 Penyusunan dan Pembaharuan Produk
Hukum Daerah
Jumlah Rapeda dan Ranperbup
dan keputusan Bupati tersusun
Kabupaten 10 Dokumen dan 300
Dokumen
220,000,000 12 Dokumen dan 300
Dokumen
282,130,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '14 '009 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan dan Monitoring Hasil
Pelaksanaannya
Jumlah Desa sasaran
peningkatan pemahaman dan
pengetahuan tentang
peraturan Perundang-
undangan
Kabupaten 26 Desa 70,000,000 32 Desa 125,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '15 Program Peningkatan Koordinasi dan
Penunjang Kegiatan Dibidang
Pembangunan Daerah
Persentase paket pengadaan
barang dan jasa yang
diumumkan melalui LPSE
100,00 100,00
4 '05 '15 '001 Bintek / Sosialisasi Pengadaan
Barang/Jasa
Terlaksannya bintek tentang
pengadaan barang/jasa
terutama mengenai regulasi
baru dalam pengadaan
barang/jasa
Kabupaten Jepara 3 kali bintek 130,000,000 3 kali bintek 160,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '15 '002 Penyusunan Juknis Pelaksanaan
Pembangunan Kab. Jepara
Pelaksanaan Pembangunan di
Kabupaten Jepara sesuai 5
tepat dan 4 cepat
kabupaten jepara 500 buku 110,000,000 500 buku 150,000,000 Sekretariat Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 126
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '15 '003 Pembinaan kepada Penyedia
Barang/Jasa tentang Perubahan
Regulasi Baru dalam Pengadaan
Barang/Jasa
Terlaksananya sosialisasi /
pembinaan terhadap penyedia
barang/jasa se-kabupaten
Jepara
kabupaten Jepara 1 kali sosialisasi 75,000,000 1 kali sosialisasi 150,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '15 '004 Penunjang Operasional dan Pembinaan
Jasa Konstruksi
Terbinanya penyedia jasa
konstruksi tentang regulasi
pengadaan jasa konstruksi
Kabupaten kabupaten
Jepara
200 penyedia jasa konstruksi 20,000,000 200 penyedia jasa konstruksi 180,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '15 '005 Pembinaan dan Pendampingan
Pengadaan Barang/Jasa bagi OPD dan
Desa
Meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman tentang tata
cara pengadaan barang/jasa di
OPD dan Desa
Kabupaten Jepara 185 desa 90,000,000 185 desa 140,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '15 '006 Penunjang Kegiatan Unit Layanan
Pengadaan
Terpenuhinya kebutuhan
operasional Unit Layanan
Pengadaan
kabupaten jepara rakor 4 kali 125,000,000 rakor 4 kali 210,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '15 '007 Peningkatan Kapasitas, Maintenance
Sistem Informasi ULP dan Monev
Terpenuhinya informasi
pengadaan barang/jasa dan
evaluasi pelaporan secara
elektronik
kabupaten jepara 3 aplikasi 150,000,000 3 aplikasi 220,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '15 '008 Penunjang Sarana dan Prasarana ULP Terpenuhinya sarana dan
prasarana unutk
memaksimalkan operasioan
ULP Kabupaten Jepara
Kabupaten Jepara 1 paket pengadaan sarpras 100,000,000 1 paket pengadaan sarpras 120,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '15 '009 Pengendalian dan Monitoring
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Tersebar se-Kab Jepara
Termonitornya pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten
Jepara
Kabupaten Jepara Rakor POK 6 kali 100,000,000 Rakor POK 6 kali 210,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '15 '010 Pengujian Laboratorium Hasil
Pembangunan
Terpantaunya kualitas hasil
pembangunan di wilayah
Kabupaten Jepara
kabupaten Jepara 10 uji lab 25,000,000 12 uji lab 120,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 Program Peningkatan Koordinasi
dibidang Kesejahteraan Rakyat
Persentase pelaksanaan
fasilitasi, koordinasi,
pemantauan, dan evaluasi di
bidang kesejahteraan rakyat
pada tingkat Kabupaten,
Provinsi dan Pusat
100 100
4 '05 '16 '002 Fasilitasi Bantuan Pendidikan dan
Koordinasi di Bidang Pendidikan
Jumlah bantuan prasarana
pendidikan yang disalurkan
kepada lembaga pendidikan
yang sudah berbadan hukum
Kabupaten 20 225,000,000 45 450,000,000 Sekretariat Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 127
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '16 '003 Fasilitasi Dewan Pendidikan Jepara Terpenuhinya operasional
kegiatan Dewan Pendidikan
Jepara
Kabupaten 12 40,000,000 12 75,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '004 Fasilitasi GOPTKI Jumlah kegiatan GOPTKI yang
difasilitasi
Kabupaten 20 100,000,000 20 125,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '005 Fasilitasi Dian Dharma Jumlah kegiatan Dian Dharma
yang difasilitasi
Kabupaten 3 50,000,000 3 75,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '006 Fasilitasi Badan Koordinasi TPQ Jumlah kegiatan badan
koordinasi taman pendidikan
al quran yang difasilitasi
Kabupaten 2 30,000,000 17 150,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '007 Fasilitasi Kegiatan Generasi Muda Jumlah kegiatan kepemudaan
dan seminar generasi muda
yang difasilitasi
Kabupaten 8 30,000,000 8 75,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '008 Fasilitasi Lomba Bidang PAI Jumlah lomba bidang
pendidikan agama islam yang
difasilitasi
Kabupaten 3 55,000,000 3 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '009 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga dan
Pramuka
Jumlah kegiatan pembinaan
oleh raga dan pramuka yang
difasilitasi
Kabupaten 52 200,000,000 52 250,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '010 Rakor Pengurus Panti Asuhan dan Sosial Jumlah pengurus panti asuhan
dan sosial yang mengikuti
rakor
Kabupaten 100 50,000,000 100 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '011 Rakor Penyandang Disabilitas
Kabupaten Jepara
Jumlah penyandang disabilitas
yang mengikuti rakor untuk
meningkatnya kualitas
kesejahteraan masyarakat
Kabupaten 150 50,000,000 150 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '012 Rakor Peningkatan Pemberdayaan
Lansia
Jumlah lansia yang mengikuti
rakor lansia
Kabupaten 150 45,000,000 150 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '013 Rakor Peningkatan Kesehatan
Lingkungan Desa
Jumlah aparatur desa dan
pegawai kecamatan yang
memperoleh prmbinaan
Kabupaten 206 30,000,000 206 60,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '014 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Lomba
Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
Jumlah lomba bidang
kesehatan dang kesejahteraan
yang difasilitasi
Kabupaten 5 15,000,000 5 30,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '015 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Masyarakat
Jumlah kegiatan keagamaan
yang difasilitasi
Kabupaten 120 785,000,000 125 800,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '016 Penyelenggaraan MTQ/ STQ/ dan MHQ Jumlah kegiatan MTQ/STQ/
dan MHQ yang dilaksanakan
Kabupaten 20 350,000,000 20 500,000,000 Sekretariat Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 128
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '16 '017 Penunjang Bidang Kesra Jumlah verifikasi; koordinasi
dan monev yang dilaksanakan
pada bagian kesra
Kabupaten 77 95,000,000 77 150,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '018 Penyelenggaraan Manasik Haji dan Haji Jumlah kegiatan manasik haji
dan haji yang terfasilitasi
Kabupaten 4 1,000,000,000 4 1,100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '019 Pembinaan Penyuluh Agama Islam se
Kabupaten Jepara
Jumlah penyuluh agama islam
yang mengikuti pembinaan
Kabupaten 165 150,000,000 165 150,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '020 Penyelenggaraan Hisab Rukyah Daerah Jumlah pelaksanaan hisab
rukyah
3 285,000,000 3 50,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '021 Penyelenggaraan Istighosah,
Mujahadah, dan Khataman Al Quran
Jumlah pelaksanaan
istighosah, mujahadah dan
khataman al quran
Kabupaten 5 335,000,000 5 500,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '022 Penyelenggaraan Pembekalan Khotib
dan Petugas Pemulasaraan Jenazah
Perempuan
Jumlah khotib dan madin yang
mengikuti pembinaan
Kabupaten 150 45,000,000 150 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '023 Pelaksanaan safari Jumat dan Sarafi
Ramadan
Jumlah pelaksanaan safari
jumat dan safari ramadan
Kabupaten 53 800,000,000 53 1,150,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '024 Penyelenggaraan Musabaqoh Qiroatil
Qutub
Jumlah pelaksanaan
musabaqoh qiroatil qutub
Kabupaten 1 100,000,000 1 170,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '025 Penyelenggaraan Festival Anak Soleh Jumlah kegiatan lomba festival
anak sholes
Kabupaten 3 50,000,000 3 150,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '026 Pembinaan Nadzir dan Takmir Masjid Jumlah nadzir dan takmir
masjid yang mengikuti
pembinaan
120 85,000,000 120 60,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '027 Fasilitasi BAMAG Jumlah kegiatan badan
musyawarah antar gereja yang
difasilitasi
Kabupaten 1 30,000,000 1 40,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '028 Fasilitasi Bantuan Sosial dan Kesehatan
Masyarakat
Jumlah kelompok kesehatan
masyarakat yang difasilitasi
Kabupaten 12 20,000,000 12 50,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '029 Rakor Bidang Kesehatan dan
Kesejahteraan bagi Guru UKS
Jumlah Rakor Guru UKS yang
mengikuti rakor krsehatan dan
kesejahteraan
Kabupaten 0 20,000,000 3 100,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '030 Fasilitasi Penunjang Pendataan di
Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
Jumlah buku pendataan
kesehatan dan kesejahteraan
kabupaten Jepara
Kabupaten 0 20,000,000 50 75,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '16 '031 Pembinaan Keagamaan di Lingkungan
Setda
Jumlah pembinaan keagamaan
di lingkungan setda
Kabupaten 20 20,000,000 36 35,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '17 Program peningkatan kualitas
pelayanan publik
Persentase Perangkat Daerah
yang telah menyusun SOP
100,00 100,00
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 129
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '17 '002 Survey Kepuasan masyarakat dan
Monitoring/Evaluasi Standar Pelayanan
Jumlah Perangkat Daerah yang
disurvey
Kabupaten 91 40,000,000 Nilai SKM merupakan
Indikator Kinerja Utama
Daerah
91 70,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '17 '003 Pendampingan dan Evaluasi
pelaksanaan/penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Jumlah SOP Perangkat Daerah
dan UPP yang tersusun
Kabupaten 2100 25,000,000 Mendukung nilai capaian
SPIP
2125 30,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '17 '004 Lomba pelayanan publik dan
Monitoring, evaluasi pelayanan publik
Jumlah Lomba dan evaluasi
Pelayanan publik yang
dilaksanakan
Kabupaten 3 50,000,000 Mendukung capain IKU
Pemda (Nilai SKM)
3 78,620,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '17 '005 Penyusunan, monitoring, evaluasi
pelaksanaan Roadmap RB
Jumlah monitoring dan
evaluasi road map RB yang
terlaksana
1 20,000,000 mendukung nilai SPIP 1 25,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '17 '006 Monitoring dan Evaluasi Standar
Pelayanan Minimal
Jumlah dokumen Monev SPM
yang tersusun
Kabupaten 1 15,000,000 Mendukung IKU Pemda
(Nilai SKM)
1 30,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '28 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase pemeliharaan dan
pengadaan sarana dan
prasarana
100,00 100,00
4 '05 '28 '046 Pengadaan sarana dan prasarana
Setwan
Tersedianya sarana kantor Kabupaten tersedianya tabled 50 unit,
AC split 2 unit
400,000,000 sarana peralatan kantor Sarana kantor 500,000,000 Sekretariat DPRD
4 '05 '28 '026 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Inventaris Kantor
Jumlah pengadaan sarana
prasarana inventaris kantor
Kabupaten 2 unit Lap top 20,000,000 Untuk mendukung kinerja
Satpol PP Damkar
Kabupaten Jepara
2 unit Komputer, 1 unit , 2
unit AC
50,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
4 '05 '28 '059 Peningkatan Sarana Prasarana
Inventaris Kantor Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Jumlah sarana prasarana
inventaris kantor yang tersedia
Kabupaten Jepara 3 paket 50,000,000 4 paket 350,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
4 '05 '28 '002 Penataan Lingkungan Kantor Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah sarana prasarana
kantor Disperkim yang tertata
Kabupaten Jepara 1 paket 30,000,000 1 paket 400,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
4 '05 '28 '047 Pengadaan Sarana Prasarana Dinas
Komunikasi dan Informatika
prosentase pemeliharaan dan
pengadaan sarana dan
prasarana
Kabupaten 1 Paket 150,000,000 1 Paket 600,000,000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
4 '05 '28 '026 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Inventaris Kantor
persentase pemenuhan sarana
dan prasarana operasional
kantor
Kabupaten 100% 300,000,000 mendukung target Renstra
Dinas Kesehatan
100% 300,000,000 Dinas Kesehatan
4 '05 '28 '049 Pengelolaan Administrasi dan
Peningkatan Kualitas Mental Pegawai
Pengelolaan Administrasi dan
peningkatan kualitas mental
pegawai
Kabupaten Jepara 70 orang; 12 bulan 75,000,000 70 orang; 12 bulan 100,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 130
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '28 '004 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor BPBD
Terpenuhinya Sarana
Prasarana Aparatur
Kabupaten Almari Besi, Rak Arsip, Filling
Cabinet, Komputer PC,
Notebook, Printer, Almari
Buku Kayu, kursi susun, Jam
dinding, Kursi meja tamu, 1
Ekskavator, 1 Truck
serbaguna, 1 Mobil DC
140,000,000 Peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN
khususnya dalam bidang
pengelolaan keuangan
daerah, dan kualitas
pelayanan publik
14 Jenis : Perahu Karet,
Mesin Tempel, Almari Besi,
Rak Arsip, Filling Cabinet,
Komputer PC, Notebook,
Printer, kursi susun, Kursi
Meja Staf, Dispenser, Mesin
ketik, AC Ruangan, Mesin
Fax,
725,000,000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
4 '05 '28 '018 Pengadaan Genset dan Perbaikan
Jaringan Instalasinya
Terpenuhinya penunjang
pelayanan tugas kedinasan
Kabupaten 1 unit 175,000,000 jaringan listrik 1 unit - Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
4 '05 '28 '007 Penunjang sarana dan prasarana
perkantoran Dinas Perhubungan
jumlah paket pengadaan
sarpras perkantoran
Kabupaten 1 paket 100,000 mendukung sarpras
perkantoran dishub
2 paket 600,000,000 Dinas Perhubungan
4 '05 '28 '023 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Disdukcapil
Tersedianaya Sarana dan
Prasarana untuk Menunjang
Kelancaran Pelaksanaan
Kegiatan Dinas (Operasional
Dinas dan Pelayanan Prima).
Kabupaten 1 paket kegiatan pengadaan
sarana dan prasarana
belanja Peralatan Kantor, 1
paket belanJa modal
Komputer untuk Pelayanan
Pindah Datang, Aplikasi
Ware House, Printer Dot
Matrik Cetak Akta Capil dan
Pindah Datang.
100,000,000 Mewujudkan Nawa Cita
(meningkatkan pelayanan
publik) dan RPJPD Tahap
III dan IV (peningkatan
kualitas pelayanan),
RPJMD Tahun 2017-2022
Misi ke-5.
1 paket kegiatan pengadaan
sarana dan prasarana untuk
kelancaran kegiatan Dinas
700,000,000 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4 '05 '28 '045 Pengadaan Perlengkapan Penunjang
Penanaman Modal dan Pelayanan
1 paket Kabupaten 1 scanner, 3 laptop, 1 tv, 6
kursi pelayanan, 3 printer, 1
filling kabinet, 1 kursi eselon
, 1 meja kantor, 5 kursi lipat
60,955,044 Untuk memenuhi sarana
prasarana DPMPTSP
1 scanner, 3 laptop, 1 tv, 6
kursi pelayanan, 3 printer, 1
filling kabinet, 1 kursi eselon
, 1 meja kantor, 5 kursi lipat
75,000,000 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4 '05 '28 '054 Pengadaan sarana prasarana
Disperindag
Tersedianya sarana prasarana
Disperindag
Kabupaten 5 Komputer, 2 Laptop, 3
printer, 8 Filling cabinet, 2
AC
100,000,000 5 Komputer, 2 Laptop, 3
printer, 8 Filling cabinet, 2
AC
100,000,000 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
4 '05 '28 '013 Pemeliharaan Gedung/Rehab Gedung Meningkatnya Kualitas Sarana
dan Prasarana Pemeliharaan
Gedung dan Rehab Gedung
Kabupaten 12 bulan 40,000,000 Permendagri Nomor 7
tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah
12 bulan 242,000,000 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
4 '05 '28 '051 Penataan Ruang Kerja Kantor Setda dan
pemeliharaan Gedung Setda, Pendopo
dan Setda bersama
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana kantor Setda,
Pemeliharaan Kantor Setda
Pendopo dan Setda bersama
Setda Jepara 3 2,388,000,000 1 471,000,000 Sekretariat Daerah
4 '05 '28 '055 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran DLH
jumlah pengadaan sarana
prasarana perkantoran
1 paket 100,000,000 - Dinas lingkungan Hidup
4 '05 '28 '027 Pengadaan kendaraan dinas Kelancaran Tugas Kedinasan 1 Paket 1,200,000,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 131
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '28 '024 Pengadaan Sarana untuk Operasional
Dinas
Kelancaran Kinerja Dinas 12 Bulan 5,500,000,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 '05 '28 '026 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Inventaris Kantor
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kabupaten Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Perkantoran
600,000,000 Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Perkantoran
600,000,000 Dinas Perikanan
4 '05 '28 '050 Penunjang Sarana dan Prasarana Kantor
Diskopukmnakertrans
Jumlah sarpras perkantoran Kabupaten 12 bulan 75,000,000 12 bulan 100,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
4 '05 '28 '058 Penunjang Sarana Prasarana Aparatur
Disparbud
Meningkatnya sarana
prasarana aparatur selama 1
tahun
Kabupaten 12 bulan 300,000,000 - 12 bulan 400,000,000 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
4 '05 '28 '057 Penunjang Sarana dan Prasarana
Aparatur DKPP
Tersedianya sarana prasana
aparatur
Kabupaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
4 '05 '20 Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan
Kapabilitas APIP 3 3
4 '05 '20 '001 Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur Pengawasan (In House
Training)
Jumlah Pelatihan Kabupaten 3 kali 50,000,000 3 kali 134,946,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '20 '002 Pengiriman dan Pelaksanaan
Diklat/Workshop/Seminar Bidang
Pengawasan
Jumlah Pengiriman
Diklat/Workshop /Seminar
Kabupaten 15 kali 125,000,000 15 kali 187,425,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '21 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal Dan
Pengendaliaan Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Rasio temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti
100,00 100,00
Persentase laporan hasil
tindaklanjut temuan hasil
pengawaasan yang telah
ditindaklanjuti
100,00 100,00
Persentase wajib lapor LHKPN
yang melaporkan LHKPN ke
KPK RI
100,00 100,00
4 '05 '21 '001 Pengelolaan administrasi laporan harta
kekayaan penyelenggara negara
Jumlah wajib lapor LHKPN
yang melaporkan LHKPN
Kabupaten 50 wajib lapor 36,265,700 penunjang misi KDH yang
ke-5
50 wajib lapor 50,000,000 Badan Kepegawaian Daerah
4 '05 '21 '003 Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)
Kabupaten 108 LHP 660,000,000 Pemanfaatan LHP untuk
perbaikan kinerja OPD
108 LHP 1,266,700,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '21 '004 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kab. Jepara
Jumlah Laporan Hasil Reviu Kabupaten 1 LHR 70,000,000 Digunakannya Laporan
Hasil Reviu (LHR) atas
LKPD sebagai bahan
perbaikan sebelum
disampaikan kepada BPK
RI
1 LHR 109,643,000 Inspektorat Kabupaten
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 132
2 3 4 5 6 7 8 9 101
4 '05 '21 '005 Koordinasi Pengawasan Jumlah Pelaksanaan
Koordinasi dengan APIP dan
Stakeholder
Kabupaten 8 kegiatan 80,000,000 Tercapainya sinkronisasi
pengawasan dengan APIP
dan stakeholder terkait
8 kegiatan 97,020,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '21 '006 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Jumlah Obyek Terperiksa yang
belum menindak lanjuti
Temuan Hasil Pemeriksaan
Kabupaten 150 obyek terperiksa 170,000,000 150 obyek terperiksa 308,700,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '21 '007 Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus dan
Aduan Masyarakat
Jumlah LHP Kasus dan Aduan
Masyarakat
Kabupaten 29 LHP Kasus 90,000,000 Penanganan Kasus dan
Aduan Masyarakat
29 LHP Kasus 116,093,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '21 '008 Rapat Dinas Pengawasan Daerah Terselenggaranya Rapat
Pengawasan Daerah
Kabupaten 1 kali 50,000,000 1 kali 73,316,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '21 '009 Pengelolaan LP2P dan LHKASN Tersusunnya Laporan Pajak-
Pajak Pribadi (LP2P) dan
Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara
(LHKASN)
Kabupaten 8500 laporan LP2P dan
LHKASN
55,000,000 8500 laporan LP2P dan
LHKASN
70,560,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '21 '011 Evaluasi Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
Terlaksananya Evaluasi LKjIP Kabupaten 1 Laporan Hasil Evaluasi
LKjIP
55,000,000 1 Laporan Hasil Evaluasi
LKjIP
77,726,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '21 '010 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Yang
Tidak Tercakup Dalam Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT)
Jumlah Obyek Yang
Termonitoring
Kabupaten 30 OPD 70,000,000 30 OPD 97,020,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '21 '012 Reviu RPJMD dan RKPD Laporan Hasil Reviu RPJMD &
RKPD
Kabupaten 1 LHR RPJMD & RKPD 15,000,000 1 LHR RPJMD & RKPD 33,075,000 Inspektorat Kabupaten
4 '05 '21 '013 Reviu Penyerapan Anggaran dan
Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa
Laporan Hasil Reviu Kabupaten 1 LHR 10,000,000 1 LHR 33,075,000 Inspektorat Kabupaten
1,086,438,655,487 917,654,962,665 TOTAL
RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 BAB V - 133
BAB VI-1
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa
jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Kunci (IKK).
Pencapaian IKU dihitung dari indikator tujuan dan sasaran, sedangkan untuk
IKK dihitung dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.
IKU Pemerintah Kabupaten Jepara dan IKK tahun 2019 secara rinci dapat
dilihat pada Tabel 6.1 dan 6.2.
BAB VI-2
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jepara Tahun 2019
Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)
Satuan
Kondisi
Kinerja Awal RPJMD
Tahun 2016
Target Tahun 2019
Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode
Target Tahun 2022
Indeks Pembangunan Manusia Indeks 70,25 71,6 72,95
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,32 7,37 7,48
Harapan lama sekolah Tahun 12,28 12,31 12,34
Angka harapan hidup Tahun 75,67 75,7 75,73
Kasus kematian ibu Kasus 14 15 14
Angka kematian bayi per 1000 KH 5,46 5,3 5,15
Persentase Balita Gizi Buruk % 2,7 2,4 2,0
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks 48,49 55,9 60,41
Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam
keluarga
% 23,14 (2015) 23,23 24,2
Pesentase perkembangan sanggar
seni/budaya % tad 75,00 100,00
Persentase kelompok seni dan
budaya yang aktif % tad 16,90 21,13
Indeks kualitas lingkungan hidup Indeks 62,70 68,00 70,00
Indeks kualitas pencemaran air Indeks 45,00 54,00 56,00
Indeks kualitas pencemaran udara Indeks 84,00 86,00 87,00
Nilai indeks tutupan hutan/lahan Nilai 60,00 65,00 68,00
Pertumbuhan Ekonomi % 5,02 5,30 - 5,40 5,60 - 5,70
Angka Kemiskinan % 8,35 7,41 - 8,32 7,4 - 8,32
Laju Inflasi % 3,45 4,0±1 4,0±1
PDRB Per Kapita (ADHB) Rupiah
/tahun
19.823.865 23.876.032 30.716.361
Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,12 3,05 3
Persentase Koperasi Sehat % 86,63 88,1 87,81
Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil
% 0,70 1,20 1,45
Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)
Rp (juta) / Th 8.235.433 10.254.253 12.273.073
Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)
Rp (juta) / Th 3.993.310 4.747.782 5.502.254
Nilai Realisasi Investasi Miliar Rp/ Th 1.365 989 6.040
Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)
Rp (juta) /Th 3.195.913 3.733.491 4.271.069
BAB VI-3
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)
Satuan
Kondisi
Kinerja Awal RPJMD
Tahun 2016
Target Tahun 2019
Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Target
Tahun 2022
Kontribusi sektor Perikanan dalam
PDRB (ADHB)
Rp (juta) /Th 231.865 286.589 341.313
Kunjungan Wisata
- Wisman Orang/ tahun 21.228 33.000 45.000
- Wisnus Orang/ tahun 1.733.267 2.000.000 2.300.000
Laju Perbaikan Jalan kabupaten
dalam kondisi baik %/tahun 37,53 5,73 71,93
Persentase Jalan Kabupaten dalam
kondisi baik % 42,11 59,31 76,51
Laju Peningkatan jaringan irigasi
kabupaten dalam kondisi baik %/tahun 4,17 0,45 6,40
Persentase jaringan irigasi dalam
kondisi baik % 21,57 22,66 23,8
Persentase penurunan kawasan
dan permukiman kumuh % 0,024 0,00 0,00
Persentase rumah layak huni % 77,42 79,04 81,25
Persentase rumah tinggal yang
memiliki sanitasi layak % 77,43 100,00 100,00
Persentase masyarakat yang dapat
mengakses air bersih % 80,73 100,00 100,00
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) Skor 56,27 65,00 75,00
Opini BPK Opini WTP WTP WTP
Nilai LKJiP Nilai CC B BB
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai 75,27 75,7 76,00
Tingkat Maturiti Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Level 2 3 4
BAB VI-4
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jepara Tahun 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung jawab 2019
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. URUSAN PENDIDIKAN
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
% 57,85 59 Disdikpora
Angka Melek Huruf Penduduk 15
th> % 99,89 99,92 Disdikpora
Nilai Pemetaan Mutu SD
Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan
Nilai 4,74 5,04 Disdikpora
Nilai Pemetaan Mutu SMP
Pendidikan (PMP) Standar
Nasional Pendidikan
Nilai 4,69 4,99 Disdikpora
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)
% 110,34 107,90 Disdikpora
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/SDLB/Paket A % 96,37 99,20 Disdikpora
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,05 0,03 Disdikpora
Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100 Disdikpora
Angka Kelulusan SMP/MTs % 98,70 99,90 Disdikpora
Rata-rata Nilai Ujian Nasional
siswa SD/MI 6,70 7,00 Disdikpora
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
% 99,35 99,60 Disdikpora
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs/SMPLB/P paket B % 86,24 88,00 Disdikpora
Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs % 0,18 0,08 Disdikpora
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 98,70 99,30 Disdikpora
Persentase SD dan SMP yang
telah Menerapkan Pendidikan Budi Pekerti
% 56,29 73,10 Disdikpora
Capaian Hasil Pemetaan Mutu
Pendidikan (PMP) Standar PTK SD Nilai 3,91 3,95 Disdikpora
Nilai Pemetaan Mutu Pendidikan
(PMP) Standar PTK SMP Nilai 3,57 4,00 Disdikpora
Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
% 85,77 88,00 Disdikpora
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/P
% 79,26 82,00 Disdikpora
2. URUSAN KESEHATAN
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan
di puskesmas
% 80 90 Dinkes
Persentase sarana pelayanan
kefarmasian yang memasarkan produk farmasi tanpa ijin edar
% 20 20 Dinkes
Persentase pelayanan
kefarmasian di puskesmas sesuai
standar
% 38 60 Dinkes
Proporsi Rumah Tangga berPHBS % 81,52 82 Dinkes
Proporsi desa siaga aktif mandiri % 10,26 14 Dinkes
Persentase puskesmas
melaksanakan kegiatan Keluarga
Sehat
% - 75 Dinkes
BAB VI-5
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung
jawab 2019
Persentase balita pendek
(stunting) % 30,19 23 Dinkes
Prevalensi anemia ibu hamil % 21,1 21 Dinkes
Prevalensi anemia remaja putri % 41,0 39,5 Dinkes
Persentase Desa melaksanakan STBM
%
55,38 100 Dinkes
Proporsi tempat fasilitas umum
(TFU) yang memenuhi syarat
kesehatan
% 69,66 77 Dinkes
Proporsi tempat pengelolaan makanan (TPM ) memenuhi
syarat higiene sanitasi
% 51,98 60 Dinkes
Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)
% 93,29 94,5 Dinkes
Persentase persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan % 100 100 Dinkes
Cakupan kunjungan bayi % 98,76 99,00 Dinkes
Cakupan pelayanan anak balita % 95,57 96,00 Dinkes
Cakupan imunisasi dasar lengkap % 90,87 93 Dinkes
Persentase sinyal kewaspadaan
dini yang direspon % 60,55 90 Dinkes
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)
Angka 61 43 Dinkes
Case Notification Rate (CNR) TB
Paru % 46,86 87 Dinkes
Cakupan penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat % 69,78 79 Dinkes
AFP Rate Angka 1,95 2,3 Dinkes
Cakupan penemuan kasus baru
HIV/AIDS % 1,1 1,2 Dinkes
Persentase ODHA yang mendapat akses ARV
% 59,63 62 Dinkes
Proporsi kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di puskesmas
% 31,1 29 Dinkes
Persentase desa/kelurahan
dengan Posbindu % 19,48 80 Dinkes
Persentase penanggulangan krisis
dan kegawatdaruratan kesehatan % 100 100 Dinkes
Persentase penduduk yang tercover jaminan Kesehatan BPJS
Kesehatan
% 56,4 75 Dinkes
Persentase FKTP yang
bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi
% 20,28 10 Dinkes
Persentase pelayanan kesehatan
pada penduduk miskin non kuota
yang bermasalah kesehatan
% 100 100 Dinkes
BOR % 76,70 78,00 RSUD
Av-Los Hari 3,80 4,60 RSUD
TOI Hari 1,20 1,30 RSUD
BTO Kali 73,20 61,60 RSUD
NDR 0/00 24,20 22,50 RSUD
IKM Nilai 100 100 RSUD
Persentase puskesmas dengan
kondisi sarana dan prasarana memadai
% 61,9 75 Dinkes
Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK (Sistem
Informasi Kesehatan)
% 100 100 Dinkes
Persentase tenaga kesehatan % 72,54 85 Dinkes
BAB VI-6
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung
jawab 2019
yang memiliki ijin praktek
Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga
kesehatan
% 38,09 60 Dinkes
Rasio dokter per satuan penduduk Rasio 1 : 7.784 1 : 5.000 Dinkes
Rasio tenaga bidan per satuan
penduduk Rasio 1 : 2.817 1 : 1.000 Dinkes
Rasio tenaga perawat per satuan
penduduk Rasio 1 : 1.512 1 : 855 Dinkes
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik
% 1,9 8 DPUPR
Persentase jalan kabupaten rusak
yang ditangani % / tahun 37,96 5,73 DPUPR
Persentase tataruang yang
digunakan sebagaimana mestinya % 100 100 DPUPR
Persentase bangunan pemkab
yang dibangun & dipelihara % / tahun tad 14 DPUPR
Persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik
% 4,45 5,65 DPUPR
Persentase drainase dalam
kondisi baik/ pembuangan aliran
air tidak tersumbat
% 89,89 92,92 DPUPR
Persentase wilayah bebas banjir perkotaan
% tad 97,44 DPUPR
Persentase wilayah bebas banjir
pedesaan % tad 99,25 DPUPR
Rasio jaringan irigasi baik
terhadap areal budidaya rasio m/ha 9,82 10,31 DPUPR
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Cakupan Lingkungan Yang Sehat
dan Aman yang didukung dengan PSU
% 95,59 96,34 Disperkim
Persentase makam yang memiliki
sarana dan prasarana lengkap % 28,57 66,66 Disperkim
Persentase luas permukiman
kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani
% 24,89 100 Disperkim
Persentase rumah tidak layak
huni yang ditangani % / tahun 2,33 3,52 Disperkim
5. URUSAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan
wawasan kebangsaan
% 0,118 0,119 Bakesbangpol, Satpol PP dan
Damkar
Persentase lembaga masyarakat
yang dilatih menjaga ketenteraman umum
% 100 100 Bakesbangpol
Kasus Kriminalitas Kasus 773 708 Bakesbangpol
Persentase bencana daerah yang tertangani
% 100 100 BPBD
Persentase pengembangan desa
siaga bencana % 1,54 6,15 BPBD
Cakupan pelayanan bencana
kebakaran di kabupaten/kota % 0,00298 0,00596
Satpol PP dan
Damkar
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran
(WMK)
% 67,60 74,30 Satpol PP dan
Damkar
BAB VI-7
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung
jawab 2019
Cakupan Satuan Petugas
Pemadam Kebakaran yang
memenuhi standar kualifikasi
% 100 100 Satpol PP dan Damkar
Jumlah kasus narkoba Kasus 31 13
Disdikpora, Bakesbangpol,
DP3AP2KB
Persentase masyarakat yang
menggunakan hak pilih % tidak ada pemilu 74 Bakesbangpol
Rasio Linmas per jumlah 10.000
penduduk rasio 59,90 60,00
Satpol PP dan
Damkar
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah
% 32,70 34,60 Satpol PP dan
Damkar
Persentase penanganan daerah
pasca bencana % 3,33 13,33 BPBD
6. URUSAN SOSIAL
Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial % 72,62 84,06 Dinsospermades
Persentase (%) PMKS skala kab
yang menerima program pemberdayaan sosial melalui
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
% 62,10 76,80 Dinsospermades
Persentase (%) Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina
% 47,06 70 Dinsospermades
Persentase (%) korban bencana
skala kabupaten yang menerima
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
% 100 100 Dinsospermades
Persentase (%) Verifikasi dan
validasi Penerima Bantuan Iur
(PBI) Jaminan Kesehatan
% 100 100 Dinsospermades
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat (WKSBM) yang
menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
% 66,67 82,05 Dinsospermades
Persentase (%) PMKS skala kab
yang memperoleh pemenuhan
kebutuhan dasar
% 62,15 50 Dinsospermades
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia
tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
% 14,79 33,41 Dinsospermades
Persentase (%) anak terlantar yang di tangani
% 14,60 25,55 Dinsospermades
Pemeliharaan taman makam
pahlawan TMP 1 - Dinsospermades
Persentase (%) panti sosial skala
kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
% 100 100 Dinsospermades
Persentase eks penyandang
penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial
Lainnya) yang telah terbina (%)
% 31,91 53,19 Dinsospermades
LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
1. URUSAN TENAGA KERJA
Tingkat partisipasi angkatan kerja % 68,13 68,70
Diskop UKM
Nakertrans
AKAD (antar kerja antar daerah) orang tad 14
Diskop UKM
Nakertrans
BAB VI-8
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung
jawab 2019
AKAN (antar kerja antar negara) orang 235 235
Diskop UKM
Nakertrans
Persentase tenaga kerja yang siap
kerja % 2,1 2,6
Diskop UKM
Nakertrans
Besaran tenaga kerja yang
membuka usaha mandiri % 2,6 3,0
Diskop UKM
Nakertrans
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS
Ketenagakerjaan
% 40 51 Diskop UKM
Nakertrans
Persentase perselisihan
pengusaha-pekerja yang diselesaikan
% 100 100 Diskop UKM
Nakertrans
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
Hasil Evaluasi Kabupaten Layak
Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara
Skor 0 750 DP3AP2KB
persentase Kecamatan Layak
Anak (KELANA) % 0 25 DP3AP2KB
persentase Desa/Kelurahan Layak
Anak (DEKELA) % 8,21 15,90 DP3AP2KB
persentase kelembagaan PUG aktif
% 100 100 DP3AP2KB
persentase perangkat daerah
yang melaksanakan PPRG % 100 100 DP3AP2KB
Rasio Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) Per 1.000 0,06 0,08 DP3AP2KB
Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 1.000 0,72 1,13 DP3AP2KB
Cakupan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar
% 100 100 DP3AP2KB
Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Per 1.000 0,34 0,60 DP3AP2KB
persentase Perempuan Rentan yang dientaskan
% 61,57 67,30 DP3AP2KB
3. URUSAN PANGAN
Ketersediaan energi per kapita K.kal/kap/hr 2.400 2.430 DKPP
Ketersediaan protein per kapita gr/kap/hr 72,07 75 DKPP
Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani
% 100 100 DKPP
Penguatan cadangan pangan
(beras) % 39,12 42 DKPP
Stabilitas harga pangan (gabah)
di tingkat produsen ≥ HPP 4.600 ≥ HPP DKPP
Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen
% 4,43 CV< 5% DKPP
Jumlah wilayah terfasilitasi
pembinaan dan pengawasan
keamanan pangan
kecamatan 16 16 DKPP
skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nilai 90,80 91,70 DKPP
Konsumsi energi dan protein per
kapita DKPP
- Energi kkal/kap/hari 1.870 1.980 DKPP
- Protein gr/kap/hari 59,10 58,40 DKPP
BAB VI-9
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung
jawab 2019
4. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang
terpetakan dan berijin
% tad 60 DLH
Persentase RTHK Publik % 7,33 7,36 DLH
Persentase penanganan sampah % 9,24 15,62 DLH
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
% 100 50 DLH
Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan UKL/UPL % 18,87 18,84 DLH
Persentase aduan masyarakat
akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
% 100 100 DLH
Rasio cakupan penghijauan wilayah lahan kritis, rawan
longsor dan sumber mata air.
% 0,49 4,85 DLH
5. URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk
% 90,02 93,19 Disdukcapil
Persentase Cakupan Bayi ber-akte
Kelahiran (0-60 hari) % 56,24 58,44 Disdukcapil
Persentase Kepemilikan Cakupan
Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18 tahun
% 72,81 79,50 Disdukcapil
Persentase Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran % 59,12 61,99 Disdukcapil
Persentase Cakupan Kepemilikan
Kartu Identitas Anak (KIA) % 0 11,31 Disdukcapil
Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga
% 98,91 99,20 Disdukcapil
Persentase Cakupan kepemilikan Akte Kematian
% 46,21 47,58 Disdukcapil
6. URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Persentase BUMDES yang aktif % 0 29,35 Dinsospermades
Persentase Desa kategori tertib
Penyelenggaraan Keuangan Desa % 66,85 82,61
Dinsospermades,
Setda
PKK Aktif % 100 100 Dinsospermades
Posyandu Aktif % 100 100 Dinsospermades
Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
% 59,19 59,81 Dinsospermades
LPM Berprestasi % tad 30 Dinsospermades
Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang Aktif
% tad 85,85 Dinsospermades
7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
TFR (Total Fertility Rate) nilai 2,36 2,33 DP3AP2KB
Cakupan peserta KB aktif % 80,63 73,01 DP3AP2KB
Angka kelahiran remaja
(perempuan usia 15-19 tahun per
1.000 perempuan usia 15-19 tahun)
per 1.000 33,21 32,31 DP3AP2KB
Angka Dropout KB % 19,70 22,91 DP3AP2KB
BAB VI-10
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung
jawab 2019
persentase ketersediaan alokon % 100 100 DP3AP2KB
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa
atau kelurahan
% 100 100 DP3AP2KB
Rasio pembantu pembina
keluarga berencana (PPKBD)
rasio per
desa 0,95 1,07 DP3AP2KB
Cakupan Pelayanan PIK KRR Terhadap Remaja
% 0,39 4,18 DP3AP2KB
Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan
keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB
% 87,42 74,89 DP3AP2KB
Cakupan PUS yang ingin ber KB
tapi tidak terpenuhi (Unmetneed) % 10,89 10,59 DP3AP2KB
8. URUSAN PERHUBUNGAN
Persentase ketersediaan Rambu laut
% 41 59 Dishub
Persentase ketersediaan rambu
rambu lalu lintas % 40 43 Dishub
Persentase ketersediaan fasilitas
perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan
penerangan jalan umum (PJU)
pada jalan kabupaten/kota
% 72 80 Dishub
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang
sesuai standar
% 40 44 Dishub
Persentase kecelakaan fatal % 18 15 Dishub
Rasio kendaraan uji dengan
kendaraan yang seharusnya uji % 82 83 Dishub
Persentase ketersediaan angkutan
darat % 6,18 6,18 Dishub
Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengaawasan per 6 bulan)
Rasio 0,000136 0,000136 Dishub
Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik
% 98 98 Dishub
Persentase fasilitas perlengkapan
jalan dalam kondisi baik % 86 86 Dishub
9. URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Persentase desa yang mampu
mengoperasikan e-gov % 100 100 Diskominfo
Persentase SKPD melakukan updating memiliki website (%)
% 100 70 Diskominfo
Persentase media informasi untuk
masyarakat % 50 68,75 Diskominfo
persentase permohonan KIP yang
ditindaklanjuti % 100 100 Diskominfo
10. URUSAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran
% 0,05 0,09 Diskop UKM Nakertrans
Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha
% 82,90 83,95 Diskop UKM Nakertrans
Persentase UKM yang berdaya
saing % 0,73 2,08
Diskop UKM
Nakertrans
Persentase OVOP yang
berkembang % 1,15 1,90
Diskop UKM
Nakertrans
Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri
% 0,70 1,09 Diskop UKM Nakertrans
Persentase Koperasi yang Telah
Mendapatkan Nomor Induk % 49,30 57,32
Diskop UKM
Nakertrans
BAB VI-11
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung
jawab 2019
Koperasi (NIK)
Persentase koperasi aktif % 82,95 83,96
Diskop UKM Nakertrans
11. URUSAN PENANAMAN MODAL
Nilai Realisasi Investasi
- PMDN Rp 177.616.730.046 112.000.000.000 DPMPTSP
- PMA US $ 87.997.000 65.000.000 DPMPTSP
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja orang 21.718 21.725 DPMPTSP
12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Cakupan pemuda yang
memperoleh pelatihan
kewirausahaan
% 0,10 1,00 Disdikpora
Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional
Jumlah 6 8 Disdikpora
Persentase cabang olahraga yang berprestasi
% 35 50 Disdikpora
13. URUSAN STATISTIK
Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral
% 100 100 Diskominfo
14. URUSAN PERSANDIAN
Persentase informasi terenkripsi
yang diserahkan kepada Kepala Daerah
% 100 100 Diskominfo
15. URUSAN KEBUDAYAAN
Cakupan gelaran seni %
100
100
Disparbud
Persentase gedung kesenian yang memenuhi standar
%
100
100 Disparbud
Cakupan Organisasi Seni %
66,6
66,6 Disparbud
Misi Kesenian %
100
100 Disparbud
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan
%
38,89
50,00 Disparbud
16. URUSAN PERPUSTAKAAN
Rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan
jumlah pemustaka
%
43
46 Diskarpus
Jumlah dunia
usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan
budaya gemar membaca masyarakat
unit
9
12 Diskarpus
Jumlah Perpustakaan:
· Daerah unit
1
1
Diskarpus
· Keliling unit
6
7 Diskarpus
· Lokasi sasaran keliling lokasi
130
139 Diskarpus
BAB VI-12
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung
jawab 2019
· Kecamatan unit
8
8 Diskarpus
· Desa unit
58
65 Diskarpus
· Masyarakat unit
18
22 Diskarpus
· Sekolah unit
240
255
Diskarpus
Persentase pustakawan yang
bersertifikasi %
0,6
0,5 Diskarpus
Jumlah pustakawan berdasarkan
tingkatan orang
4
4 Diskarpus
· Terampil orang
3
3
Diskarpus
· Ahli orang
1
1
Diskarpus
17. URUSAN KEARSIPAN
Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh
masyarakat
buku
35
50 Diskarpus
Jumlah masyarakat pengguna
arsip statis orang
233
270 Diskarpus
Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi
kompetensi kearsipan
%
0,24
1,36 Diskarpus
Persentase perangkat daerah
yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih
efektif (e-arsip)
%
17
12 Diskarpus
Jumlah arsip statis yang di
selamatkan buku
153.470
180.000 Diskarpus
URUSAN PILIHAN
1. URUSAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Persentase kelompok usaha kecil
perikanan tingkat lanjut ke atas % 0
10,64 Dinas Perikanan
Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan
Rp/tahun
2.100.000
2.431.013 Dinas Perikanan
persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Telah
Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
%
8,93
14,50 Dinas Perikanan
Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Lele
Ekor
34.347.070
35.387.821 Dinas Perikanan
Produksi Benih Usaha
Pembenihan Rakyat (UPR) Bandeng
Ekor
2.042.220
2.104.101 Dinas Perikanan
Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Udang
Ekor
331.807.220
341.861.311 Dinas Perikanan
Produksi Rumput Laut Ton
631
650 Dinas Perikanan
Produksi Benih BBI Ekor
316.225
420.895 Dinas Perikanan
persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang
Memperoleh Bantuan Sarana
Produksi
%
3,57
7,50 Dinas Perikanan
Jumlah Benih Untuk Restoking Ekor
125.000
225.000
Dinas Perikanan
Produksi Perikanan Tangkap Ton
10.534,90
9.034,28 Dinas Perikanan
Produksi perikanan budidaya Ton
28.748
21.899 Dinas Perikanan
BAB VI-13
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung
jawab 2019
2. URUSAN PARIWISATA
Jumlah obyek wisata unggulan Obyek
5
5
Disparbud
Jumlah desa wisata Desa
9
10 Disparbud
Tingkat Pengeluaran Wisatawan Disparbud
- Wisman Rp/ hari
350.000
500.000 Disparbud
- Wisnus Rp/ hari
45.000
150.000 Disparbud
Rata-rata lama menginap Disparbud
- Wisman Malam
3
3 Disparbud
- Wisnus Malam
2
2
Disparbud
3. URUSAN PERTANIAN
Persentase kelompok tani yang
berkualitas
%
Pemula : 35.54
Lanjutan : 43,84
Madya : 15.89 Utama : 4.73
Pemula : 32,86
Lanjutan : 44.91
Madya : 16.96 Utama : 5.27
DKPP
Angka kesakitan / morbiditas ternak
DKPP
- ternak besar (%) %
1,42
1,20 DKPP
- ternak kecil (%) %
1,36
1,40 DKPP
- ternak unggas (%) %
1,81
1,60
DKPP
Persentase pelaku usaha pertanian/kelompok tani yang
sudah menerapkan teknologi
%
17,86
22,64 DKPP
Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama
ton
635.263
544.829,78 DKPP
Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura utama
ton
369.234,54
380.423,95 DKPP
Jumlah produksi pertanian
tanaman perkebunan ton
164.003,45
166.475,83 DKPP
Jumlah produksi daging (kg)
2.041.619
2.166.582 DKPP
Jumlah produksi telur kg
2.141.737
2.206.634
DKPP
Jumlah produksi susu lt
14.880
15.104 DKPP
4. URUSAN PERDAGANGAN
Persentase Lokasi PKL yang tertata (sesuai SK)
%
33,33
66,67 Disperindag
Nilai Ekspor Juta US$ 219 235 Disperindag
Persentase serapan resi gudang % 8,17 8,67 Disperindag
Persentase pasar daerah yang
memenuhi kriteria pasar sehat Persen 4,76 23,81 Disperindag
persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera
%
5
5 Disperindag
5. URUSAN PERINDUSTRIAN
Jumlah sentra industri yang
berkembang sentra
14
15 Disperindag
Peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam
peningkatan kualitas produksi
unit/tahun
100
120 Disperindag
BAB VI-14
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung
jawab 2019
6. URUSAN TRANSMIGRASI
Jumlah transmigrasi umum KK
11
5
Diskop UKM
Nakertrans
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
1. KEPEGAWAIAN
Persentase PNS yang kenaikan
pangkatnya tepat waktu %
100
100 BKD
Persentase PNS structural yang mengikuti kegiatan assesment
%
100
100 BKD
Persentas kasus pelanggaran
disiplin PNS dalam satu tahun
yang ditangani
%
100
100 BKD
Persentase Peningkatan SDM ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan
% 32,98 51,50 BKD
2. KEUANGAN
Rasio Belanja Langsung terhadap
Total APBD %
43,96
44,26 BPKAD
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)
%
15,31
14,44 BPKAD
Rasio SILPA thdp total belanja
tahun sebelumnya %
12,06
8 BPKAD
Rasio realisasi belanja thd
anggaran belanja %
90,25
91,50 BPKAD
Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD
%
120,43
120,75 BPKAD
Peningkatan PAD %
19,34
8,54
BPKAD
Rasio Belanja Modal dibanding
Total Belanja Daerah %
18,40
18,63 BPKAD
Rasio Belanja Pegawai Tidak
Langsung dibanding Total Belanja Daerah
% 40,59 40,72 BPKAD
Persentase tanah milik Pemda
yang bersertifikat % 35 60 BPKAD
3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN LITBANG
Persentase dokumen perencanaan
dan penelitian bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan
wilayah yang dapat
diimplementasikan
% 36,1 55 Bappeda
Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang
pemerintahan, sosial dan budaya
yang dapat diimplementasikan
% 36,1 55 Bappeda
Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang penelitian
dan pengembangan yang dapat diimplementasikan
% 36,1 55 Bappeda
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen
Penganggaran
% 55 60 Bappeda
4. SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Desa yang menyusun
LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
% 100 100 Setda
Persentase desa yang mampu % 90 91,30 Setda
BAB VI-15
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
No.
ASPEK/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2016
TARGET
KINERJA PD
Penanggung
jawab 2019
meyusun APBDes tepat waktu
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJiP tepat waktu
% 60 80 Setda
Persentase pelaksanaan fasilitasi,
koordinasi, pemantauan, dan
evaluasi di bidang perekonomian daerah pada tingkat Kabupaten,
Provinsi dan Pusat
%
100
100 Setda
Persentase perangkat daerah
yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran
% 100% (penataan
SOTK baru) 49 Setda
Nilai LPPD opini
sangat
memuaskan
sangat
memuaskan Setda
persentase Kajian Produk Hukum
Daerah % 100 100 Setda
Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan
melalui LPSE
%
90
100 Setda
Persentase pelaksanaan fasilitasi,
koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang kesejahteraan
rakyat pada tingkat Kabupaten,
Provinsi dan Pusat
%
100
100 Setda
Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP
% 81,03 100 Setda
5. SEKRETARIAT DEWAN
Persentase Peningkatan Kapasitas
Anggota DPRD % 24 30 Setwan
6. PENGAWASAN
Meningkatnya level Zona
Integritas pada Kabupaten Jepara Kategori tad WBK Inspektorat
Kapabilitas APIP level 2 3 Inspektorat
Rasio temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti % 100 100 Inspektorat
Persentase laporan hasil
tindaklanjut temuan hasil pengawaasan yang telah
ditindaklanjuti
% 100
100 Inspektorat
Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK
RI
% 46,66 100 BKD
7. PEMERINTAHAN UMUM
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
% 100 100 Semua PD
Persentase Pelayanan
administrasi perkantoran % 100 100 Semua PD
Persentase Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang di syahkan
% 100 100 Semua PD
Lancarnnya Pelaksanaan tugas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
bln 12 12 Semua PD
Persentase Serapan Anggaran % 100 100 Semua PD
Persentase pemeliharaan dan
pengadaan sarana dan prasarana % 100 100 Semua PD
BAB VII-1
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
BAB VII PENUTUP
Sejalan dengan prioritas pembangunan dan juga tahapan dalam RPJMD
Kabupaten Jepara 2017-2022 maka ditetapkan Tema Pembangunan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2019 adalah “Optimalisasi
Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Didukung oleh Pengembangan Kualitas
SDM yang Berdaya Saing”. RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 ini merupakan
acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk Tahun Anggaran 2019. Namun
dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jepara Tahun 2019.
Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada
masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan
fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi
terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan
berkelanjutan, serta tepat sasaran.
Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas
daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada
pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk
mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan
berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan
antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan
melalui forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan
(Musrenbangkec) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial
atau forum terfokus melalui Focus Group Discussion (FGD) antarpelaku
pembangunan.
BAB VII-2
RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2019 pada
akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam
Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan
dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan
pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.
BUPATI JEPARA,
ttd
AHMAD MARZUQI