rencana kerja dinas pendapatan daerah …bogorkab.go.id/uploads/images/bogorkab/rencana kerja...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR :
TANGGAL :
RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
__________________________________________________________________________
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu oada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan.
Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka
menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran
belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-
tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang
dihadapi,serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai
kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta
mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.
Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan
penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor
dan Renstra SKPD Dinas Pendapatan Daerah, memuat kerangka
pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja,
penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Tahun 2014 yang memuat prioritas peningkatan
kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan
landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam
memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Bagi
I-2
masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Dinas
Pendapatan Daerah berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai
acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah
sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendapatan Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang
pendapatan daerah.
Oleh karena itu program – program pendapatan daerah yang
tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2014 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA -
APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Bogor Tahun 2014.
Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014
dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan
beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam
melaksanakan pendapatan daerah tahun 2014 di Kabupaten Bogor.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor tahun 2014 didasarkan kepada :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
I-3
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
I-4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12
Tahun 2008);
I-5
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009
Nomor 7);
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK/01/2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pajak Hotel;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pajak Restoran;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pajak Hiburan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Pajak Parkir;
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2009 tentang Nilai Jual
Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual
Obyek Pajak Reklame;
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
I-6
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan;
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pajak Penerangan Jalan;
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pajak Air Tanah;
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;
41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendelegasian
Sebagian Wewenang Penandatanganan Dokumen Administrasi Pajak
Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nilai Jual
Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan
untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran
2013 dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :
a. Sebagai acuan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengoperasionalkan
RKPD Kabupaten Bogor tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah
Kabupaten Bogor;
b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2014
I-7
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD yang meliputi Latar
Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika
Penulisan, sehingga substansi penyusunan Rencana Kerja dapat
dipahami dengan baik pada bab-bab selanjutnya;
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, pada
bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD, memuat kajian terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu (n-2) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan
Rencana Kerja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-
tahun sebelumnya.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD, memuat kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat
kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampak
I-8
capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program
nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium
Development Goals), tantangan dan peluang, serta formulasi isu-
isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahunan yang direncanakan.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD, memuat
telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT, memuat kajian atas program dan kegiatan yang
diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan
jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta
kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini
pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, memuat
telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD, pada bagian ini, tujuan
dan sasaran Rencana Kerja SKPD didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini, program dan
kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat
urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan
I-9
dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan
daerah.
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi
ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan),
kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2013 dan
Rencana Program/Kegiatan tahun 2014. Penyusunan rencana
program/kegiatan tahun 2014 memperhatikan realisasi capaian
kinerja tahun 2013, pencapaian target Rencana Strategis Dinas
II-2
Pendapatan Daerah tahun 2009 – 2013 serta realisasi APBD.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Barang Daerah, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang
Daerah dipecah menjadi dua dinas baru, yaitu Dinas Pendapatan
Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Dinas
Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi
di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Untuk itu Renstra
Dispenda perlu dilakukan perubahan terhadap target pencapaian
kinerja. Begitu review atas pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada
Rencana Kerja tahun 2013 dan capaian target pada Renstra Dispenda
akan difokuskan pada pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor tahun anggaran 2013 diuraikan menurut kegiatan
dengan mengukur capaian indikator outputnya. Adapun target
keseluruhan belanja daerah Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014
sebesar Rp 80.986.646.000,-
Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor tahun 2013 telah mendorong masyarakat dan
swasta di Kabupaten Bogor, baik secara langsung maupun tidak
langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran
program maupun kebijakan yang telah ditetapkan. Rekapitulasi
evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013 dan pencapaian
Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel
2.1.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Daerah berisikan
capaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007.
II-12
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendapatan Daerah yaitu:
1. Optimalnya Penerimaan Pendapatan
2. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah
Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pendapatan Daerah tahun 2014 yaitu melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang
pendapatan daerah adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah;
b. optimalnya penerimaan dari pemerintah Pusat dan pemerintah
Provinsi; dan
c. meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi,
sistem perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan,
penatausahaan, pembinaaan, pengembangan, penagihan, sistem
pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan
daerah.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan
hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Pendapatan
Daerah tahun 2013, maka hasil review terhadap rancangan awal
RKPD dapat dijelaskan dalam tabel 2.3. dan 2.4. sebagai berikut :
Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran
Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2012 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja
Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan
Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012, maka evaluasi dan
analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :
Misi-1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, yaitu:
No Indikator Satuan Target Realisasi % Capaian
1 Tersedianya Dasar Pengenaan
dan Penetapan Pendapatan Daerah
Dok 3 3 100
2 Tersedianya Dasar
Hukum bagi SKPD
dalam Perencanaan dan
Pelaksanaan APBD
Dok
4 4 100
3 Meningkatnya
Kemampuan Teknis
Aparatur Pemungutan Pajak Daerah
Orang
100
100
100
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah
Tahun 2012, pencapaian rata-rata indikator outcome Dinas
Pendapatan Daerah memperoleh predikat sangat tinggi yaitu sebesar
113,14%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari keseluruhan
realisasi outcome dari yang ditargetkan melebihi target secara
maksimal.
Demikian pula pencapaian rata-rata indikator output Dinas
Pendapatan Daerah memperoleh predikat sangat tinggi yaitu sebesar
107,54%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari keseluruhan
realisasi output dari yang ditargetkan melebihi target secara
maksimal. Perencanaan yang baik serta adanya fungsi kontrol yang
maksimal dari pimpinan diikuti evaluasi yang baik oleh seluruh
pegawai, maka pencapaian kinerja yang maksimal dapat diraih.
Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan Kegiatan (sesuai TAPKIN 2012) sebagai
berikut :
No Nama Kegiatan Indikator
Keluaran Satuan Target
Anggaran
(Rp)
1 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
3 3
Dokumen data
potensi
pendapatan
daerah
Dokumen
3
314.249.000,-
2 Penyusunan Data dan
Perhitungan Bagian Desa
dari Hasil Penerimaan
Pendapatan Daerah
Dokumen Data
dan
Perhitungan
Bagian Desa
dari Hasil
Penerimaan
Pendapatan
Daerah
Dokumen 2 193.300.000,-
3 Pembinaan Aparatur
Pelaksana Pemungut
Jumlah Aparat
yang
mengikuti
Bimtek
pemungutan
Pajak
Orang 100 808.608.000,-
4 Penyusunan Target
Penerimaan Pendapatan
daerah
Jumlah
dokumen
target
pendapatan
daerah :
- APBD 2013
- Perubahan
APBD 2012
-LKPJ 2011
Dokumen 3 230.000.000,-
dan
LPJP 2011
5 Penyusunan Produk
Hukum di Bidang Pajak
Daerah
Jumlah
Raperbup
Pajak Daerah
Perbup 4 378.644.000,-
Misi-2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan
Pendapatan
No Indikator Satuan Target Realisasi % Capaian
1 Tersedianya Olahan Data
Penerimaan Pajak, PBB
Dan BPHTB
Dokumen 3 3 100
2 Meningkatnya Pelayanan
Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, PBB dan BPHTB
Jenis Pajak
& Retribusi
Daerah
10
12
10
12
100
3 Meningkatnya
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
3.747.04
1.814.00
0,-5
3.974.40
5.364.23
4.37
106.07%
Rp
3.747.041.81
4.000
3.974.405.
364.234
106.07
Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan Kegiatan (sesuai TAPKIN 2012)sebagai
berikut :
Target Realisa
si
%
Capaia
n
No Nama Kegiatan Indikator
Keluaran
Satuan Target Anggaran
1 Pengolahan data
Penerimaan Pendapatan
Daerah
Dokumen
data ralisasi
penerimaan
Pendapatan
Daerah
Dokumen
3
279.438.000,-
2
Analisa Zona Nilai
Tanah
3.747.04
1.814.00
0,-5
3.974.40
5.364.23
4.37
106.07%
Tersedianya
Data Nilai
Tanah
Kecamatan
7
587.910.000,-
3
Up Dating data PBB Data Hasil
Pendataan
Objek Pajak
PBB
Desa 430 1.317.995.00
0,-
4 Pendataan Objek Pajak PBB Data PBB
terkini
Kec. 40 570.681.000,-
5 Pembinaan dan Penyuluhan
PBB
Terlaksanany
a pembinaan
&
penyuluhan
PBB
kec 40
318.660.000,-
6 Pelayanan dan
Pengadministrasian Benda
Berharga
Jumlah
Perforasi
benda
berharga
yang
terlayani
jenis 3 Pajak
Daerah,12
Retribusi
Daerah
100.000.000,-
7 Pendaftaran Wajib Pajak
Daerah
Terlaksanany
a pelayanan
Pendafataran
Wajib Pajak
Daerah
jenis 8 210.624.000,-
8 Pendataan Wajib Pajak
Daerah
Tersedianya
data omzet
pajak daerah
jenis 8 362.256.000,-
9 Pelayanan Validasi BPHTB Jumlah
pelayanan
permohonan
penelitian
BPHTB
jenis 3 330.600.000,-
10 Penerbitan dan
Pendistribusian Dokumen
Ketetatapan Pajak Daerah
Tersedianya
Surat
Ketetatapan
Pajak daerah
jenis 8 378.066.000,-
11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah
penerimaan
pajak daerah
yang diterima
Rp 545.221.63
5.000
528.051.000,-
12 Penagihan dan
Pengadministrasian Dana
Transfer
Terlaksanany
a penagihan
dana transfer
Rp 120 M 438.680.000,-
13 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pemungutan dan
Pengelolaan Administrasi
PBB Sektor Perdesaan dan
Perkotaan (Banprop)
Terpenuhinya
kebutuhan
peralatan
pengelolaan
PBB
unit 30 465.000.000,-
14 Perhitungan dan Penetapan
Pajak Daerah
Tersedianya
data
perhitungan
dan
penetapan
pajak daerah
jenis 5 138.285.000,-
Misi ke 3. Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur
dan Organisasi
Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan Kegiatan (sesuai TAPKIN 2012) sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
No Kegiatan Indikator Satuan Target Anggaran
(Rp)
1 Penyediaan jasa
surat menyurat
Tersedianya
Kebutuhan Surat
Menyurat dan
Dokumen Kerja
Kantor
Materai Rp. 3000
Materai Rp. 6.000
lembar Materai
Rp.6.000, @
3.000 lembar;
Rp.3.000 @
3.050 lembar
27.150.000,
-
2 Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan
sarana komunikasi,
air, listrik dan
internet :
- Telepon
- Air
- Listrik
- Internet
Jaringan
25
21
21
25
610.500.00
0.-
3 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah STNK
kendaraan
Dinas/operasional;
-Kendaraan roda 4
- Kendaraan roda 2
unit
20
145
105.750.00
0,-
No Indikator Satuan Target Realisas
i % Capaian
1 Terwujudnya kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran
Bulan 12 12 100
2 Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan
keamanan kerja aparatur
Bulan 12 12 100
3 Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
Orang 200 200 100
4 Terwujudnya peningkatan kapasitas
dan kinerja sumberdaya aparatur
orang 200 200 100
5 Terwujudnya perencanaan dan
laporan yang akuntabel
Bulan 12 12 100
No Kegiatan Indikator Satuan Target Anggaran
(Rp)
4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Luas Area yang
dibersihkan
m2 818.56 35.130.000,
-
5 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya
Kebutuhan alat Tulis
Kantor
Jenis 23 jenis ATK
Dinas dan 25
jenis ATK UPT
623.735.00
0,-
6 Penyediaan Barang
cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
Jenis 35 jenis
cetakan dan
200.000 lembar
penggandaan
146.729.00
0,-
7 Penyediaan
Komponen dan
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah kebutuhan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan
Jenis 11 jenis alat
listrik
55.285.000,
-
8 Penyediaan bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan
bacaan yang
disediakan :
- Surat kabar
- Majalah
Jenis
Jenis
3 jenis buku
peraturan dan
perundang-
undangan; 10
jenis koran dan
majalah
187.440.00
0,-
9 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Jumlah isi ulang
tabung pemadam
kebakaran
Tabung 10 4.017.000,-
10 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah jamuan
makan dan minum :
- Rapat
- Tamu
Thn
1
516.000.00
0,-
11 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi yang
dilaksanakan :
- Perjalanan dalam
daerah
- Perjalanan luar
daerah
Bulan
12
957.630.00
0,-
12 Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga
pendukung
administraasi
perkantoran
orang 9 orang tenaga
kontrak; 3
orang arsiparis
114.600.00
0,-
13 Pelayanan
Dokumentasi dan
Arsip SKPD
Tertatanya Dokumen
Arsip Dispenda
tahun 1 tahun 93.660.000,
-
No Kegiatan Indikator Satuan Target Anggaran
(Rp)
14 Penyediaan
pelayanan
administrasi barang
Jumlah dokumen
administrasi barang
di Dispenda yang
dikelola
dokumen 4 jenis ATK; 10
buku laporan;
25 lembar
fotokopi
44.860.000,
-
15 Penyediaan Sewa
Tempat
Terpenuhinya
kebutuhan sewa
gedung/kantor UPT,
Bidang PBB dan
BPHTB
unit 20 UPT PBB
bidang PBB dan
BPHTB
1.080.250.0
00
16 Penyediaan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian
Terlaksananya
pengelolaan
administrasi
kepegawaian di
Dispenda
dokumen 5 dokumen 91.730.000,
-
17 Pengamanan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya Bantuan
Tenaga Pengamanan
dan Piket Kantor
orang Petugas piket
40 orang di 20
UPTD; 5 orang
di gedung
sementara; 5
orang
outsourcing
447.000.00
0,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
No Kegiatan Indikator
Keluaran Satuan Target
Anggaran
(Rp.)
1 Pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah
pembangunan
gedung kantor
Unit 1 Gedung
(2 lantai) dan
Basement
19.114.802.0
00
2 Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah
Kendaraan roda 2
dan roda 4
Unit 30 unit
kendaraan
roda dua,
dan 2 unit
kendaraan
roda empat,
serta 1 unit
kendaraan
roda empat
untuk
pelayanan
PBB
4.234.499.00
0
3 Pengadaan Peralatan
Kantor
Jumlah peralatan
kantor
Unit 2 mesin
porporasi; 1
unit server;
18 printer; 11
unit PC; 4
unit laptop;
10 unit UPS;
1 unit
2.289.145.00
0
No Kegiatan Indikator
Keluaran Satuan Target
Anggaran
(Rp.)
scanner
4 Pengadaan
Perlengkapan Kantor
Jumlah
Perlengkapan
Kantor
unit 5 unit
penghancur
dokumen;
mesin
absensi 1
unit
2.513.062.00
0
5 Pengadaan Instalasi
Jaringan
Komputerisasi
Jumlah Jaringan
Komputerisasi
titik 10 titik 392.900.000,-
6 Pemeliharaan Rutin
Berkala/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya
Gedung Kantor
Dispnda
M2 Pengecetan
gedung;
perbaikan
plafond,
penyekatan
ruang 2.700
m2, 900 m2
352.850.000,-
7 Pemeliharaan
rutin/berkala
Kendaraan Dinas
Operasional
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
/ Operasional di
Dispenda roda 4
dan roda 2
unit 20 unit roda
empat; 145
unit roda dua
466.200.000,-
8 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan
kantor di
Dispenda yang
terpelihara
Unit 5 jenis
peralatan
kantor
171.132.000,-
9 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Taman Halaman
Kantor
Luas halaman
kantor yang
dipelihara
M2 47.884.000,-
10 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Jaringan
komputerisasi
Terpeliharanya
jaringan
Komputer
jaringan 1 1.766.475.00
0
11 Penyediaan Instalasi
Jaringan Listrik dan
Telekomunikasi
Terpeliharnya
Jaringan
Komputer BPHTB,
terkoneksinya
jaringan server
dan client
Jaringan 32 95.000.000,-
12 Pemeliharaan
rutin/berkala
instalasi jaringan
listrik dan
komunikasi
Terpeliharanya
Jaringan Instalasi
Listrik
Jaringan 1 168.000.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan :
No Kegiatan Indikator
Keluaran Satuan Target
Anggaran
(Rp.)
1 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
Orang
200
214.575.0
00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan
kegiatan:
No Kegiatan Indikator
Keluaran Satuan Target
Anggaran
(Rp.)
1 Pendidikan dan
pelatihan formal
Terlaksannaya
Sinergitas pegawai
Dispenda
org 261 454.500.
000
2 Pembinaan Mental
dan rohani bagi
aparatur
Jumlah pesera
dan frekuensi yg
mengikuti
pembinaan
mental dan rohani
org 261 70.000.
000
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan, dengan kegiatan-kegiatan :
No Kegiatan Indikator
Keluaran Satuan Target
Anggaran
(Rp.)
1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersedianya
laporan capaian
kinerja dan
keuangan
meliputi : Lakip,
Renja, Laporan
Bulanan, Tapkin
Dispenda dan
bahan
rakor/expose
Dokumen 2 dokumen 34.302.00
0
2 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran
Tersedianya
Dokumen Laporan
Semesteran
Dokumen 2 dokumen 19.063.00
0
3 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersedianya
Dokumen Laporan
Akhir tahun
Dokumen 1 dokumen 21.490.00
0
No Kegiatan Indikator
Keluaran Satuan Target
Anggaran
(Rp.)
4 Penyusunan
Perencanaan
Anggaran
Tersediannya
dokumen
anggaran
perubahan TA
2012 dan
anggaran TA 2013
Dokumen 65 dokumen
DPA 2012; 65
dokumen
RKA
perubahan;
65 dokumen
DPPA 2012;
65 dokumen
RKA 2013;
dan 25 pra
RKA 2013 (5
dok)
120.295.0
00
5 Penatausahaan
Keuangan SKPD
Tersediannya
dokumen
penatausahaan
keuangan
Dispenda
Dokumen 1 dokumen 121.019.0
00
6 Penyusunan Renstra
dan Renja SKPD
Tersedianya
dokumen Renja
SKPD dan Renstra
Dokumen 2 dokumen 24.728.00
0
7 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan SKPD
Tersedianya
dokumen hasil
monitoring dan
evaluasi
Dokumen 12 dokumen 33.374.00
0
8 Publikasi Kinerja
SKPD
Jumlah laporan
kinerja Dispenda
yang diekspose di
media masa
kali 3 kali 24.000.00
0
Misi-4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak
No Indikator Satuan Target Realisasi
% Capaian
1 Tersosialisasikannya
pendapatan daerah di
masyarakat
Media 4 4 100
Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan kegiatan (sesuai TAPKIN 2012) sebagai
berikut:
No Kegiatan Indikator
Keluaran Satuan Target Anggaran (Rp.)
1 Sosialisasi
Pendapatan Daerah
Jumlah Media
sosialisasi
yang tersedia
jenis 4 624.251.000,-
Misi-5. Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan
Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan Kegiatan (sesuai TAPKIN 2012 )sebagai
berikut:
No Kegiatan Indikator
Keluaran Satuan Target
Anggaran
(Rp.)
1 Pemeriksaan dan
Pengendalian pajak daerah
Jumlah
dokumen hasil
pemeriksaan
dan
pengendalian
pajak daerah
dokumen 2 340.000.00
0
2 Evaluasi dan pengendalian
BPHTB
Penanganan
Pengaduan
BPHTB
jenis 3 268.250.00
0
3 Penelitian dan Verifikasi
BPHTB
Terlaksananya
penelitian
SSPD BPHTB
berkas 2400 531.310.00
0
4 Pendistribusian dan
Pengendalian SPPT PBB
Jumlah SPPT
PBB yang
terdistribusi
SPPT PBB 1.489.334 1.365.084.
000
5 Penagihan dan Monitoring
PBB
Jumlah dana
Penerimaan
PBB yang
terealisasi
Rp. 125 M 311.911.00
0
No Indikator Satuan Target Realisasi %
Capaian
1 Meningkatnya koordinasi,
pengendalian dan
pengawasan di lingkup
Dinas Pendapatan Daerah
Tahun 1
1
100
Adapun target kinerja program/kegiatan penunjang/pendukung,
yaitu:
No Kegiatan Indikator Target Realisasi %
Capaian
1 Penyediaan jasa
surat menyurat
Tersedianya
Kebutuhan
Surat
Menyurat
dan
Dokumen
Kerja Kantor
Materai
Rp.6.000, @
3.000 lembar;
Rp.3.000 @
3.050 lembar
Materai
Rp.6.000, @
3.000
lembar;
Rp.3.000 @
3.050 lembar
100
2 Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya
Kebutuhan
Sarana
Telepon,
Listrik dan
PDAM,
Internet
25 line
komputer; 20
jaringan listrik
25 line
komputer; 20
jaringan
listrik
100
3 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya
STNK
Kendaraan
Dinas/Opera
sional roda 4
dan roda 2
Jumlah STNK
kendaraan roda
empat 20 unit;
roda dua 145
unit
Jumlah
STNK
kendaraan
roda empat
20 unit; roda
dua 145 unit
100
4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya
Jasa
Pelayanan
Kebersihan
Kantor
Luas area yang
dibersihkan
818,56 m2
0 0
5 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya
Kebutuhan
alat Tulis
Kantor
23 jenis ATK
Dinas dan 25
jenis ATK UPT
23 jenis ATK
Dinas dan 25
jenis ATK
UPT
100
6 Penyediaan Barang
cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya
Barang-
barang
Cetakan &
Penggandaan
Kebutuhan
Kantor
35 jenis
cetakan dan
200.000 lembar
penggandaan
35 jenis
cetakan dan
200.000
lembar
penggandaan
100
7 Penyediaan
Komponen dan
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya
Alat-alat
Listrik
(lampu pijar
& Batrei
kering)/
penerangan
kantor
11 jenis alat
listrik
11 jenis alat
listrik
100
8 Penyediaan bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
Terpenuhi
nya Buku
Peraturan
Perundang-
undangan
3 jenis buku
peraturan dan
perundang-
undangan; 10
jenis koran dan
3 jenis buku
peraturan
dan
perundang-
undangan;
100
No Kegiatan Indikator Target Realisasi %
Capaian
majalah 10 jenis
koran dan
majalah
9 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Tersedianya
Bahan Bakar
Minyak
(BBM) &
Pemadam
Kebakaran
10 tabung 0 0
10 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya
Jamuan
Makan &
Minum
untuk Rapat
& Tamu
Jamuan
makanan dan
minuman 12
bulan
Jamuan
makanan
dan
minuman 12
bulan
100
11 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Terlaksana
nya Kegiatan
Koordinasi &
Konsultasi ke
Dalam &
Luar Daerah
Koordinasi dan
konsultasi 12
bulan
Koordinasi
dan
konsultasi 12
bulan
100
12 Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Tersedianya
Jasa Tenaga
Pendukung
Adinistrasi /
Teknis
Perkantoran
9 orang tenaga
kontrak; 3
orang arsiparis
9 orang
tenaga
kontrak; 3
orang
arsiparis
100
13 Pelayanan
Dokumentasi dan
Arsip SKPD
Tertatanya
Dokumen
Arsip
Dispenda
1 tahun 1 tahun 100
14 Penyediaan
pelayanan
administrasi barang
Jumlah
dokumen
administrasi
barang di
Dispenda
yang dikelola
4 jenis ATK; 10
buku laporan;
25 lembar
fotokopi
4 jenis ATK;
10 buku
laporan; 25
lembar
fotokopi
100
15 Penyediaan Sewa
Tempat
Terpenuhi
nya
kebutuhan
sewa
gedung/kant
or UPT,
Bidang PBB
dan BPHTB
20 UPT PBB
bidang PBB
dan BPHTB
20 UPT PBB
bidang PBB
dan BPHTB
100
16 Penyediaan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian
Terlaksana
nya
pengelolaan
administrasi
kepegawaian
di Dispenda
5 dokumen 5 dokumen 100
No Kegiatan Indikator Target Realisasi %
Capaian
17 Pengamanan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya
Bantuan
Tenaga
Pengamanan
dan Piket
Kantor
Petugas piket
40 orang di 20
UPTD; 5 orang
di gedung
sementara; 5
orang
outsourcing.
Petugas piket
40 orang di
20 UPTD; 5
orang di
gedung
sementara; 5
orang
outsourcing
100
18 Pembangunan
Gedung Kantor
Terbangun
nya
gedung/kant
or Dispenda
1 Gedung (2
lantai) dan
Basement
1 Gedung (2
lantai) dan
Basement
100
19 Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya
Kendaraan
roda 2 dan
roda 4
30 unit
kendaraan roda
dua, dan 2 unit
kendaraan roda
empat, serta 1
unit kendaraan
roda empat
untuk
pelayanan PBB
30 unit
kendaraan
roda dua,
dan 2 unit
kendaraan
roda empat,
serta 1 unit
kendaraan
roda empat
untuk
pelayanan
PBB
100
20 Pengadaan Peralatan
Kantor
Terpenuhi
nya
kebutuhan
peralatan
kantor
2 mesin
porporasi; 1
unit server; 18
printer; 11 unit
PC; 4 unit
laptop; 10 unit
UPS; 1 unit
scanner
2 mesin
porporasi; 1
unit server;
18 printer; 11
unit PC; 4
unit laptop;
10 unit UPS;
1 unit
scanner
100
21 Pengadaan
Perlengkapan Kantor
Tersediaanya
beberapa
perlengkapan
kantor
5 unit
penghancur
dokumen;
mesin absensi
1 unit
5 unit
penghancur
dokumen;
mesin
absensi 1
unit
100
22 Pengadaan Instalasi
Jaringan Listrik dan
Telekomunikasi
Terpenuhi
nya listrik
untuk
panggung
reklame
10 titik 10 titik 100
23 Pengadaan Instalasi
Jaringan
Komputerisasi
Tersedianya
peralatan
jaringan
komputeri
sasi
2 sistem 2 sistem 100
24 Pemeliharaan Rutin
Berkala/Berkala
Gedung Kantor
Terpelihara
nya gedung
kantor
Pengecetan
gedung;
perbaikan
plafond,
Pengecetan
gedung;
perbaikan
plafond,
100
No Kegiatan Indikator Target Realisasi %
Capaian
penyekatan
ruang 2.700
m2, 900 m2
penyekatan
ruang 2.700
m2, 900 m2
25 Pemeliharaan
rutin/berkala
Kendaraan Dinas
Operasional
Terpelihara
nya
Kendaraan
Dinas /
Operasional
di Dispenda
roda 4 dan
roda 2
20 unit roda
empat; 145
unit roda dua
20 unit roda
empat; 145
unit roda dua
100
26 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terpelihara
nya peralatan
gedung
kantor
5 jenis
peralatan
kantor
5 jenis
peralatan
kantor
100
27 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Taman Halaman
Kantor
Terpelihara
nya kondisi
taman/
Halaman
Kantor
Pengecatan
pagar kantor
350 m2 dan
177 x 1,5 m2
0 0
28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Instalasi Listrik dan
Komunikasi
Terlaksana
nya
pemeliharaan
jaringan
instalasi
listrik
1 jaringan 1 jaringan 100
29 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Jaringan
Komputerisasi
Terpeliharnya
Jaringan
Komputer
BPHTB,
terkoneksi
nya jaringan
server dan
client
1 jaringan
BPHTB; 31
jaringan PBB;
serta jaringan
online Bank
serta SISMIOP
PBB P2
1 jaringan
BPHTB; 31
jaringan PBB;
serta
jaringan
online Bank
serta
SISMIOP PBB
P2
100
30 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Terpenuhi
nya pakaian
dinas beserta
perlengkapan
nya
200 orang 200 orang 100
31 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Terlaksana
nya
sinergitas
pegawai
Dispenda
261 orang 261 orang 100
32 Pembinaan Mental
dan Rohani Bagi
Aparatur
Terlaksana
nya
Bimbingan
Mental dan
Rohani
Aparatur
Jumlah peserta
125 orang 4
kali; 125 orang
22 kali
Jumlah
peserta 125
orang 4 kali;
125 orang 22
kali
100
No Kegiatan Indikator Target Realisasi %
Capaian
33 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersedianya
laporan
capaian
kinerja dan
keuangan
meliputi :
Lakip, Renja,
Laporan
Bulanan,
Tapkin dan
bahan rakor
2 dokumen 2 dokumen 100
34 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran
Tersedianya
Dokumen
Laporan
Semesteran
1 dokumen 1 dokumen 100
35 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersedianya
Dokumen
Laporan
Akhir tahun
2 dokukmen 2 dokukmen 100
36 Penyusunan
Perencanaan
Anggaran
Tersediannya
dokumen
anggaran
perubahan
TA 2012 dan
anggaran TA
2013
65 dokumen
DPA 2012; 65
dokumen RKA
perubahan; 65
dokumen DPPA
2012; 65
dokumen RKA
2013; dan 25
pra RKA 2013
(5 dokumen)
65 dokumen
DPA 2012; 65
dokumen
RKA
perubahan;
65 dokumen
DPPA 2012;
65 dokumen
RKA 2013;
dan 25 pra
RKA 2013 (5
dokumen)
100
37 Penatausahaan
Keuangan SKPD
Tersedianya
dokumen
penatausaha
an keuangan
Dispenda
1 dokumen 1 dokumen 100
38 Penyusunan Renstra
dan Renja SKPD
Tersedianya
dokumen
Renja SKPD
dan Renstra
1 dokumen 1 dokumen 100
39 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan SKPD
Tersedianya
dokumen hsl
monitoring
dan evaluasi
12 dokumen 12 dokumen 100
40 Publikasi Kinerja
SKPD
Jumlah
laporan
kinerja
Dispenda
yang
diekspose di
media masa
3 kali 3 kali 100
Berdasarkan hasil analisis efisiensi program/kegiatan yang
dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam tahun
anggaran 2012 menunjukkan bahwa beberapa program/kegiatan telah
dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya
penghematan anggaran yang digunakan dan pencapaian output yang
sesuai dengan perencanaan atau pencapaian output yang melebihi
target.
Misi kesatu, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.924.801.000,00 terealisasi Rp. 1.463.552.000,00 dan rata-rata
capaian sasaran sebesar 74,96%, sehingga menunjukkan bahwa pada
umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dengan
nilai efisiensi sebesar Rp. 461.249.000,00 atau 25,04 %.
Misi kedua, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.
5.887.961.000,00 terealisasi Rp. 4.277.645.249,00 dan rata-rata
capaian sasaran sebesar 76,00%, sehingga menunjukkan bahwa pada
umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dengan
nilai efisiensi sebesar Rp. 1.610.315.751,00 atau 24,00%.
Misi ketiga, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.
36.763.415.000,00 terealisasi Rp. 32.692.828.233,00 dan rata-rata
capaian sasaran sebesar 75.37%, sehingga menunjukkan bahwa pada
umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dengan
nilai efisiensi sebesar Rp.4.070.586.767,00 atau 24.63%.
Misi keempat, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.
739.075.000,00 terealisasi Rp. 514.693.750,00 dan rata-rata capaian
sasaran sebesar 73.94%, sehingga menunjukkan bahwa pada umumnya
program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dengan nilai
efisiensi sebesar Rp. 224.381.250,00 atau 26.06%.
Misi kelima, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.
3.617.332.000,00 terealisasi Rp. 2.869.246.745,00 dan rata-rata
capaian sasaran sebesar 69.54%, sehingga menunjukkan bahwa pada
umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dengan
nilai efisiensi sebesar Rp. 748.085.255,00 atau 30.46%.
Dalam tahun anggaran 2012 Pendapatan Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor ditargetkan sebesar Rp. 3.464.638.831,00
terealisasi sebesar Rp. 3.652.899.842.264,00 atau tercapai 105.43%.
Belanja Dinas Pendapatan Daerah tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.
97.405.408.000,00 terealisasi sebesar Rp. 85.182.576.246,00 atau
terserap 87.45%. Secara garis besar realisasi anggaran Dinas
Pendapatan Daerah tahun 2012 sebagai berikut :
No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)
%
Realisa
si
A. PENDAPATAN Rp. 3.464.638.831.000,- Rp. 3.652.904.717.264.34. 105,43%
B. BELANJA Rp. 97.405.408.000,- Rp. 85.182.576.246,- 87.45%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rp. 48.122.794.000,- Rp. 43.238.384.569,- 89,85%
2. BELANJA LANGSUNG (BELANJA PROGRAM/ KEGIATAN)
Rp.49.282.614.000,- Rp.41.944.191.677,- 85.11%
Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai
program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2012 sebesar
Rp 49.282.614.000 terealisasi sebesar Rp 41.944.191.677 atau terserap
85.11%. Rendahnya penyerapan dana belanja langsung tersebut
disebabkan adanya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan dan
pelaksanaan pengadaan serta adanya beberapa kegiatan yang tidak
dapat dilaksanakan, yaitu kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
Penyediaan bahan Logistik Kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi;
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 Dispenda masih
menumpang (1 gedung) dengan DPKBD sehingga tidak mengeluarkan
anggaran untuk logistik kantor, taman/halaman kantor dan
pemeliharaan instalasi jaringan listrik dan komunikasi.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia
semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan
informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak
pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam
konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi
proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi
paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty)
dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata
kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan
publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi
dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai
sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate
change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran
wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia
di luar negeri.
Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya
tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini
menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi
pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan. Prospek kondisi
ekonomi tahun 2010 - 2014 menunjukkan tanda positif sebagaimana
terlihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2009
yang mencapai 4,21%, tingkat inflasi sampai dengan Oktober 2009
sebesar 2,99% dan indikator-indikator ekonomi lainnya yang
menunjukkan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia relatif stabil.
Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk
diperbaiki membawa peluang untuk menghasilkan kebijakan yang
dapat mengoptimalkan pendapatan negara dan sekaligus dapat
III-2
meningkatkan daya saing produksi dalam negeri serta meningkatkan
investasi melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian insentif
berupa stimulus perpajakan. Kondisi perdagangan Indonesia di
tingkat regional maupun bilateral membawa peluang untuk
meningkatkan volume perdagangan melalui FTA, melindungi produk
dalam negeri melalui kebijakan Tarif Khusus, serta menjamin
ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, melindungi
kelestarian SDA, dan menjaga stabilisasi harga kebutuhan dalam
negeri melalui kebijakan bea keluar. Upaya peningkatan penerimaan
perpajakan dan pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan melalui
pemberian insentif fiskal pada program konversi penggunaan BBM
untuk listrik ke penggunaan energi terbarukan khususnya energi
panas bumi (geothermal energy). Berbagai peranan penting yang
dipegang oleh Kementerian Keuangan dalam forum-forum
internasional misalnya sebagai co-chair untuk working group IV dalam
forum G-20 dan salah satu pemegang arah kebijakan di ASEAN.
Potensi ini mengandung peluang penting dalam memasukkan
kepentingan-kepentingan nasional dalam setiap agenda dalam forum
tersebut.
Penempatan pejabat dan pegawai pada posisi penting dalam
organisasi-organisasi internasional dan lembaga keuangan multilateral
seperti ADB dan Bank Dunia juga akan memberikan kesempatan bagi
Indonesia untuk memasukkan kepentingan-kepentingan nasional
dalam strategi yang dirumuskan oleh organisasi internasional
tersebut. Kuatnya kerjasama yang telah terjalin selama ini, baik
dengan negara mitra maupun lembaga keuangan internasional
memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh manfaat
yang dapat diraih dari kerjasama bilateral dan multilateral tersebut
misalnya dalam upaya menggalang pembiayaan anggaran pemerintah.
Meskipun secara umum selama periode Tahun 2004-2009
pemerintah telah berhasil mengatasi ancaman krisis ekonomi, namun
masih banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi di masa
yang datang, baik dari eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal,
terdapat empat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu: (i)
Ketidakpastian ekonomi global, dengan masih berlanjutnya indikasi
III-3
penurunan volume perdagangan dunia dan sulitnya mengakses
sumber-sumber pendanaan dan investasi; (ii) Volatilitas harga-harga
komoditas utama, yang ditandai dengan mulai meningkatnya harga
minyak mentah dunia; (iii) Integrasi ekonomi global dan regional yang
semakin tinggi, sehingga mendorong peningkatan daya saing industri;
(iv) Perubahan arsitektur keuangan dunia, dengan semakin pesatnya
perkembangan instrumen pembiayaan dan investasi sehingga
memerlukan aturan baru dengan tingkat pengawasan yang lebih
mendalam.
Di sisi internal ketidakpastian juga terlihat dari adanya gejolak
di pasar saham dan keuangan, belum bergeraknya sektor riil secara
optimal, dan musibah bencana alam yang melanda berbagai daerah di
Indonesia menjadi tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas
pengelolaan kebijakan fiskal.
Dari sisi domestik, salah satu tantangan terberat berasal dari
masih tingginya tingkatpengangguran dan angka kemiskinan di
Indonesia. Tantangan lainnya berasal dari kondisi infrastruktur yang
masih belum memadai untuk menunjang akselarasi pembangunan.
PeIaksanaan program mitigasi dampak krisis global melalui paket
stimulus fiskal yang mencapai Rp73,3 triliun di Tahun 2009 dirasakan
masih lambat dan belum optimal. Oleh karena itu dan sebagai
pembelajaran, ke depan harus segera dilakukan langkah-langkah
perbaikan melalui koordinasi yang intensif dan komprehensif antar
lembaga negara atau instansi pemerintah.
Langkah antisipatif dan responsif dalam mencermati tantangan-
tantangan di atas, akan dapat mengeleminir berbagai permasalahan,
gangguan dan hambatan dalam pembangunan ekonomi sedini
mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dengan
tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran dan
kemiskinan dapat segera diatasi. Dan peningkatan kesejahteraan
rakyat dapat segera terwujud.
Seiring dengan pelaksanaan reformasi Keuangan Negara yang
dimulai sejak berlakunya UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan
III-4
Negara, perencanaan belanja negara juga mengalami
penyempurnaan-penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan
sebagai upaya meningkatkan kinerja belanja negara agar menjadi
lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya,
penyempurnaan perencanaan belanja negara tersebut menghadapi
beberapa tantangan, antara lain:
1. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh komposisi dan
struktur belanja negara yang belum sepenuhnya sehat (sound);
2. Belum optimalnya sistem penyusunan perencanaan dan
penganggaran pada kementerian/lembaga;
3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat
(kementerian/lembaga) dengan daerah dalam hal perencanaan
belanja negara untuk kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan;
dan
4. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan
belanja negara dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran;
Telah dilakukan penerapan sistem penganggaran terpadu
(unified budget), penganggaran berbasis kinerja (performance based
budgeting), dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah
(medium term expenditure framework) dalam penyusunan perencanaan
belanja negara.
Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan
penyatuan dokumen perencanaan belanja negara sehingga
pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan
dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan
yang sama dapat dihindari.
Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan
agar setiap biaya yang dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat
dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga terjadi
perpaduan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan.
Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran
III-5
berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja
sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang
dikehendaki. Selain itu, diperlukan masa transisi untuk mengubah
sistem accrual based budget yang telah dilaksanakan semasa orde
baru menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja.
Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kerangka
pengeluaran jangka menengah, diantaranya adalah sulitnya
menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka
menengah, dengan mempertimbangkan risiko dan implikasi biaya
yang berpotensi terjadi pada tahun tahun berikutnya.
Perbaikan juga telah dilakukan terhadap proses dan mekanisme
penelaahan RKA-KL, yaitu sejak penelaahan RKA-KL Stimulus Fiskal
Tahun 2009 dan RKA-KL Tahun 2010. Selain itu, juga dilakukan
perbaikan terhadap proses revisi RKA-KL sehingga revisi RKA-KL
dapat dilakukan secara lebih cepat dan akuntabel. Perbaikan-
perbaikan tersebut akan terus ditingkatkan kualitas penerapannya di
masa mendatang.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan Daerah
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang
ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan
mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan
sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat
dicapai.
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas
otonomi di bidang Pendapatan daerah. Untuk itu, disusun visi dan
misi Dinas Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui pencapaian
tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.
Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan
III-6
RPJMD Kabupaten Bogor 2008 - 2013. VISI Dinas Pendapatan
Daerah dalam Draft Perubahan Renstra Dinas Pendapatan Daerah
adalah :
“TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENRIMAAN PENDAPATAN
DAERAH YANG AKUNTABEL DENGAN BERORIENTASI PADA
PELAYANAN PRIMA”.
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diterjemahkan dalam
bentuk misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan
Daerah yaitu :
1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan;
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan
organisasii;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak;
5. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014, seperti yang
tertuang dalam Draft Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor tahun 2009 - 2013 adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Kesatu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
“Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dangan Misi
Kesatu ”Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah“, dengan
sasarannya adalah : Meningkatnya penerimaan pendapatan
daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan
daerah setiap tahun;
2. Tujuan Kedua Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
“Optimalisasi Pelayanan Prima” sesuai dangan Misi Kedua
“Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan”,
dengan sasarannya adalah :
a. Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya
transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan
terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di
Kabupaten Bogor;
III-7
b. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan
indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur,
sarana pokok dan penunjang yang memadai;
c. Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan
indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran
belanja Dinas Pendapatan Daerah;
3. Tujuan Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
“Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumberdaya Aparatur dan
Organisasi” sesuai dengan Misi Ketiga “Meningkatkan Kualitas dan
Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi”, dengan
sasarannya adalah :
a. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
kinerja kelembagaan/organisasi, dengan indikator
meningkatnya kompetensi pegawai di bidang pendapatan
daerah;
b. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional,
dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua
bidang/unit Dinas Pendapatan Daerah;
4. Tujuan Keempat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
“Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting
Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” sesuai dengan
Misi Keempat “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib
Pajak“, dengan sasarannya adalah :
a. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib
pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak
memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah,
termasuk didalamnya kesadaran akan porporasi;
b. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan
retribusi daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin
menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak
daerah dan retribusi daerah (termasuk porporasi);
5. Tujuan Kelima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
“Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan” sesuai
dengan Misi Kelima “Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan
Pengawasan”, dengan sasarannya adalah : Terwujudnya sistem,
mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan
III-8
6. indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan,
pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan
pemeriksaan pendapatan daerah;
3.3 Program dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana
kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai
dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan
berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting
terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam
pembangunan daerah.
Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan
penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan
kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta
mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan
provinsi.
Dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah tahun 20129-2013,
program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan
lokasilitas SKPD, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014 dan prakiraan maju
tahun 2015.
Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.1.
BAB IV
PENUTUP
Renja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014
merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk
memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di
lingkup Dinas Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target
pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Pendapatan Daerah Tahun
2014 masih mengacu kepada Renstra Dinas Pendapatan Daerah tahun
2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang
berasal dari masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting
yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas
Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah
Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan
dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas
Pendapatan Daerah.
Semoga Renja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014 ini dapat
dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga
diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor
tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh
pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Ditetapkan di : CIBINONG
Tanggal : 28 Juni 2013
Kepala DISPENDA,
Dr. Ir. Hj Syarifah Sofiah, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 196411101989092002
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
__________________________________________________________________________
BAB I
PENDAHULUAN
2.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu oada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan.
Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka
menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran
belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun
yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta
mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah
Propinsi Jawa Barat dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.
Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan
penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor
dan Renstra SKPD Dinas Pendapatan Daerah, memuat kerangka
pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja,
penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Tahun 2014 yang memuat prioritas peningkatan
kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan
landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam
memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Bagi
BAB IV
PENUTUP
Renja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014
merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk
memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014
di lingkup Dinas Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya
target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Dinas
Pendapatan Daerah Tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra
Dinas Pendapatan Daerah tahun 2008-2013, yang telah memuat hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta telah mengakomodir
usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal
penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai
dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik
yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD
di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat
diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan
pelaksanaan isi Renja Dinas Pendapatan Daerah.
Semoga Renja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014 ini dapat
dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga
diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten
Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
BUPATI BOGOR
RACHMAT YASIN
DAFTAR ISI Hal
Daftar Isi ..................................................................................................................................... ii
BAB I : PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………. I-1
1.2. Landasan Hukum .................................................................................. I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................. I-6
1.3. Sistematika Penulisan ........................................................................ I-6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN
LALU .....................................................................
II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Daerah Tahun Lalu..........................................................................................
II-1
2.2. Analisi Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................ II_11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................ II-12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... II-12
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................... III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ……………….. III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD ……………………………………… III-5
3.3. Program dan Kegiatan ....................................................................... III-8
BAB IV : P E N U T U P IV-1