rencana aksi kegiatan ( r a k ) · terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah...
TRANSCRIPT
RENCANA AKSI KEGIATAN ( R A K )
TAHUN 2015 – 2019
REVISI 1
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page ii
Ringkasan Eksekutif
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
di pintu masuk Gerbang Negara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Periode 2015 – 2019,
merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Periode 2015 – 2019. Rencana Aksi Kegiatan
(RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso adalah sebagai acuan masing-masing seksi di
lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dalam pelaksanaan kegiatan Program
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan khususnya di pintu gerbang Negara yang
menjadi tugas dan tanggungjawabnya yang disusun secara bertahap menurut kegiatan, output dan
indicator kinerja dalam kurun waktu 2015 – 2019.
Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso tahun 2015 – 2019 yaitu
terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di Pelabuhan.
Strategi yang mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai skala
prioritas. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1). Kabupaten/ kota yang melakukan
pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon
penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB, 2). Meningkatnya pencegahan
dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic, 3). Menurunnya penyakit menular langsung, 4).
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan
dan pengendalian penyakit
Poso, April 2018 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso,
Syaifudin Labanu, SH., MM NIP. 19610225 198603 1 001
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page iii
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Aksi
Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Periode 2015 – 2019, dapat
terselesaikan.
Dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015
– 2019 dan Rancangan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, maka Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Periode 2015 – 2019 Revisi 1 disusun sebagai dokumen
operasional kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
Tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso
Periode 2015 – 2019 Revisi 1, merupakan hasil kerjasama dari semua pihak, oleh karenanya ucapan
terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan ini, kami menyadari
sepenunya bahwa Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso
Periode 2015–2019 masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya
membangun demi kesempurnaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
III Poso selanjutya sangat diharapkan.
Poso, April 2018
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso,
Syaifudin Labanu, SH., MM NIP. 19610225 198603 1 001
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page iv
Daftar Isi
HALAMAN JUDUL …………. ........................................................................................................................ ..i
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................................... ..ii
KATA PENGANTAR .................................................................................................................................... ..iii
DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. ..iv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................................. 1
I. Latar Belakang ………............................................................................................ .....................1
II. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan................................................................................... 10
A. Kondisi Umum…………………………………………………………………………………….10
B. Potensi dan Permasalahan……………..……………………………………………………… 12
III. Lingkungan Strategis………………………………………………………………………………….14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS…………………………………….………… 16
I. Visi……………………………………………………………………………………………………… 16
II. Misi……………………………………………………………………………………………………… 16
III. Tujuan……………………………………………………………………………………………………17
IV. Sasaran Strategis……………………………………………………………………………………… 18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI………………………………………………………………. 22
I. Arah Kebijakan………………………………………………………………………………………… 22
II. Strategi…………………………………………………………………………………………………. 22
BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN………………………………………….. 27
I. Rencana Kinerja……………………………………………………………………………………… 27
II. Pendanaan Kegiatan………………………………………………………………………………….29
BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN…………………………………………………..31
I. Pemantauan……………………………………………………………………………………………. 31
II. Penilaian……………..…………………………………………………………………………………. 31
III. Pelaporan………………………………………………………………………………………………. 32
BAB V PENUTUP…………………………………………..…………………………………………………….34 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 5
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam
rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan
nasional disemua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan
suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh,terpadu dan terarah.
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional
diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup
sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi
kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan
pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata
nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang
kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan
dan keamanan serta ilmu pengelahuan dan teknologi. Perubahan orientasi
tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan
kesehatan. Di samping hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan
kesehatan perlu memperhatikan jumlah penduduk Indonesia yang besar, terdiri
dari berbagai suku dan adat istiadat, menghuni ribuan pulau yang terpencar-
pencar dengan tingkat pendidikan dan sosial yang beragam. Penyelenggaraan
pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus
dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang
optimal.
Semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara
berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang
menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya
peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),
penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 6
dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan
dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Peran serta aktif
masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina, dan dikembangkan
sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra
Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan,
pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan
kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya
kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.
Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan
bagi seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Upaya pembangunan kesehatan tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
dapat terwujud. Saat ini kita sudah memasuki pada periode Rencana
Pembangunan baru yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015 – 2019, merupakan arah kebijakan dan strategi nasional untuk
menyusun rencana strategi suatu Kementerian. Kementerian Kesehatan RI telah
menyusun Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019 dengan Visi yaitu
“Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan“ dengan Misinya :(1)
Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan dalam mewujudkan perilaku sehat
dan pembangunan berwawasan kesehatan, (2) Meningkatkan pelayanan
kesehatan yang komprehensif, merata, bermutu, dan berkesinambungan, (3)
Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas sumber daya
kesehatan,(4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Arah kebijakan sasaran, strategi, fokus prioritas serta programprogram
dilingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan. Untuk mewujudkan
terlaksananya program-program pembagunan Kesehatan dengan mendorong
peran aktif masyarakat untuk kurun waktu 2015 – 2019, maka dalam
pelaksanaanya perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi
Program (RAP) pada unit organisasi Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
pada unit setingkat eselon II / satker sesuai dengan tugas pokok dan fugsinya.
Sesuai Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 yang mengacu
pada perubahan sktuktur organisasi Kementerian Kesehatan yang memberikan
penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 7
Minimal (SPM) bidang Kesehatan dikabupaten/kota, dan Millenium Development
Goals (MDGs), disamping itu didalam MDG’s bahwa peningkatan pembangunan
kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama global yang wajib diwujudkan
setiap anggota WHO.
Pembangunan Kesehatan di wilayah pelabuhan merupakan bagian dari
pembangunan kesehatan nasional. Kecenderungan permasalahan kesehatan
jangka panjang Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya akan menjadi luas dan
semakin kompleks. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki perairan
yang luas dari sabang sampai merauke yang mempunyai letak stategis (posisi
silang), berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang. Dengan
meningkatnya pembangunan, maka pergerakan dan perpindahan penduduk
antar pulau akan meningkat hal tersebut tidak terlepas dari era globalisasi yang
didukung oleh perkembangan teknologi disegala bidang termasuk kesehatan.
Globalisasi diartikan sebagai upaya pembukaan kelancaran orang, barang, jasa
dan modal antar negara dengan menghilangkan hambatan / batas negara, akan
memperlancar penyakit antar negara yang dimungkinkan oleh peningkatan
frekuensi dan jumlah perjalanan antar negara, alat angkut yang oleh kemajuan
teknologi memiliki daya jelajah yang lebih cepat dari masa inkubasi penyakit.
Pemberlakuan IHR (2005) terhitung tanggal 15 juni 2007 secara resmi
mengikat seluruh Negara anggota WHO dan Indonesia adalah salah satu Negara
anggota WHO yang ikut menyetujui ketetapan IHR 2005 berkewajiban untuk
mengembangkan, memperkuat, dan mempertahankan kemampuan dasar pada
setiap level administrasi, agar dapat mendekteksi, melaporkan serta menangani
risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Public Health
Emergency of Internasional Concern / PHEIC ( masalah kedaruratan kesehatan
masyarakat yang menjadi perhatian global ). Disamping itu, juga dibutuhkan
kemampuan dan perhatian khusus untuk melaksanakan pemeriksaan di bandara,
pelabuhan dan lintas batas darat. Kemampuan dan perhatian khusus untuk
wilayah pelabuhan dengan menetapkan kapasitas inti bandara, pelabuhan dan
lintas batas darat agar setiap saat (a) Menyediakan akses pada (i) pelayanan
kesehatan yang memadai termasuk fasilitas diagnostik dilokasi yang dekat
sehingga memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan
yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai; (b)
menyediakan akses terhadap peralatan dan personal untuk pengiriman pelaku
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 8
perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai; (c) menyediakan
personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut; (d) menjamin lingkungan
yang aman bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan fasilitas yang ada
dipintu masuk, termasuk pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas
catering pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan
padat yang memadai, dan area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan
pemeriksaan secara berkala; dan (e) sejauh dapat dilakukan menyediakan
personel terlatih dan program pengendalian vektor dan reservoir didalam dan
disekitar pintu masuk.
Selanjutnya IHR 2005 mempersyaratkan agar pelabuhan, bandara dan
perlintasan darat dapat merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC
dengan kapasitasnya: (a) menyediakan respon emergensi kesehatan masyarakat
yang memadai dengan menetapkan dan memantapkan rencana kontigensi
emergensi kesehatan masyarakat, termasuk penunjukkan koordinator dan
contact-point yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan
masyarakat dan layanan agen lainnya; (b) melakukan penilaian dan perawatan
bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh pengaturan yang tepat
pada fasilitas medis dan kesehatan hewan setempat dalam pengisolasian,
pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan; (c) menyediakan
ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk
mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka; (d) menyediakan sarana
diagnosis dan, bila perlu karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih
baik bila disarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk; (e) menerapkan
tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk hapus serangga, hapus tikus,
hapus hama, dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat
angkut, barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi
untuk keperluan ini; (f) menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku
perjalanan; dan (g) menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus
dan personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk
pelaku perjalanan yang membawa atau terkontaminasi penyakit menular.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso adalah unit pelaksana teknis di
lingkungan Kemerenterian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
terbentuk dan berdiri berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 9
Indonesia Nomor: 2348 / MENKES / PER / XI / 2011 jo. Permenkes Nomor: 356 /
MENKES / PER / IV / 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan.
Berdasarkan Permenkes RI 2348/MENKES/PER/XI/2011 Berdasarkan
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan menetapkan
tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Melaksanakan Pencegahan masuk
dan keluarnya penyakit Karantina dan penyakit menular potensial wabah,
surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan
terhadap penakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur
biologi, kima dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan,
danLintas Batas darat Negara. Dan dalam melaksanakan tugas Kantor
Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan Kekarantinaan;
b. Pelaksanaan Kesehatan; c. Pelaksanaan Pengendalian Risiko Lingkungan Di Bandara, Pelabuhan, dan
Lintas Batas Darat Negara; d. Pelaksanaan Pengamatan Penyakit, Penyakit Potensial Wabah, Penyakit
Baru, dan Penyakit Yang Muncul Kembali; e. Pelaksanaan Pengamanan Radiasi Pengion Dan Non Pengion, Biologi, dan
Kimia;
f. Pelaksanaan Sentra/Simpul Jejaring Surveilans Epidemiologi Sesuai
Penyakit Yang Berkaitan Dengan Lalu Lintas Nasional, Regional, dan
Internasional;
g. Pelaksanaan, Fasilitasi Dan Advokasi Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) Dan Bencana Bidang Kesehatan, Serta
Kesehatan Matra Termasuk Penyelenggaraan Kesehatan Haji dan Matra
Termasuk Penyelenggaraan Kesehatan Haji dan Perpindahan Penduduk;
h. Pelaksanaan, Fasilitasi, dan Advokasi Kesehatan Kerja Di Lingkungan
Bandara, Pelabuhan, Dan Lintas Batas Darat Negara;
i. Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika
Dan Alat Kesehatan Serta Bahan Adiktif (OMKABA) Ekspor dan Mengawasi
Persyaratan Dokumen Kesehatan Omkaba Impor;
j. Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Alat Angkut dan Muatannya;
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 10
k. Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Bandara,
Pelabuhan, dan Lintas Batas Darat Negara;
l. Pelaksanaan Jejaring Informasi dan Teknologi Bidang Kesehatan Bandara,
Pelabuhan, dan Lintas Batas Darat Negara
m. Pelaksanaan Jejaring Kerja dan Kemitraan Bidang Kesehatan di Bandara,
Pelabuhan, Dan Lintas Batas Darat Negara;
n. Pelaksanaan Kajian Kekarantinaan, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan
Surveilans Kesehatan Pelabuhan
o. Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan Bandara, Pelabuhan, dan
Lintas Batas Darat Negara;
p. Pelaksanaan Ketata Usahaan dan Kerumah Tanggaan KKP
Saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya
barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang jauh menjadi sentra-
sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagagan, tempat
wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri.
Selain itu faktor yang berpengaruh pada peningkatan risiko penyakit secara
global adalah meningkatnya arus perjalanan orang antar negara (baik melalui
laut, udara dan lintas batas darat ) yang dipengaruhi oleh kemajuan tehnologi
transportasi. Tingginya mobilitas ini dapat menyebabkan kemungkinan
penyebaran penyakit dari satu daerah ke daerah lain juga akan semakin
meningkat. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ( RAK ) tahun 2015 - 2019
Revisi 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso ini diharapkan dapat
tercapai upaya kesehatan yang berkesinambungan dalam hal pelaksanaan
upaya pengendalian seluruh kondisi potensi untuk cegah tangkal penyakit di
wilayah kerja pelabuhan dan bandara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Poso. Disamping itu juga, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan/
anggaran KKP Kelas III Poso dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada
peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit
pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Kementerian Kesehatan RI.
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 11
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan periode 2015-2019,
diperlukan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso
dalam mendukung program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dalam
menjawab isu-isu strategis yang terkait dengan pencegahan dan pengembangan
kesehatan, serta pelaksanaan kegiatannya.
II. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan
A. Kondisi Umum
Sehubungan dengan wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Poso yang berada di 5 (lima) wilayah Kabupaten yaitu KKP Poso (KKP induk)
dan Pos Bandara Kasiguncu di Kabupaten Poso, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut
Ampana dan Pos Wakai yang berada di Kabupaten Tojo Una Una, Wilayah Kerja
Pelabuhan Laut Kolonodale berada di Kabupaten Morowali Utara dan Wilayah
Kerja Pelabuhan Laut Bungku berada di Kabupaten Morowali serta Wilayah Kerja
Pelabuhan Laut Banggai berada di Kabupaten Banggai Laut dan Pos Salakan di
kabupaten Banggai Kepulauan. Berikut ini adalah peta wilayah kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Tahun 2018 :
Gambar 1 Peta Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso
Tahun 2018
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 12
Wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dan jarak tempuh
dari Kantor Induk ke wilayah kerja yakni :
Kantor Induk Poso di bawah Pimpinan Bapak Syaifudin Labanu, SH., MM.
bertempat di Kab. Poso Jl. Yos Sudarso No. 30 Kelurahan Bonesompe
Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah (
Kompleks Pelabuhan Laut Kelas II Poso ) Telepon : 0452 - 21540 Faximile :
0452 – 324932, surat elektronik : [email protected] Website :
http//www.kespelposo.blogspot.com. Dengan Jumlah Pegawai yang ada di
Kantor Induk sejumlah 23 pegawai.
Wilayah Kerja Ampana bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Uwentanaga
B Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah.
Telepon : 0464 – 21356 . Dengan jumlah pegawai di Wilker Ampana sejumlah 8
orang pegawai di bawah pimpinan Koordinator Wilayah Kerja Bapak Rajab.
Jarak tempuh dari Kantor Induk ke wilayah Kerja Ampana adalah ± 153 Km
dengan menggunakan tranpostasi darat.
Sedangkan Wilayah Kerja Ampana Pos Wakai berada kira – kira 1 Km dari
kompleks pelabuhan penyeberangan fery. Untuk tenaga di Wilker Ampana Pos
Wakai, KKP Kelas III Poso masih melakukan kerjasama dengan Dinas
Kesehatan Tojo Una-Una untuk menempatkan pegawai mereka guna membantu
pelaksanaan tugas di Pos Wakai. Jarak tempuh ± 153 Km melalui transportasi
darat dan ditambah transportasi laut ± 2 jam perjalanan.
Wilayah Kerja Kolonodale bertempat di Jl. Tarundongi No. 2 Kec. Petasia
Kab. Morowali, Telp : 0465 – 21213 dibawah Pimpinan Koordinator Wilker Bapak
Ilmin Moh. Nasir. Jumlah pegawai di Wilker Kolonodale adalah 4 pegawai. Jarak
tempuh ± 220 Km dari Kantor induk ke Wilker Kolonodale dengan menggunakan
transportasi darat.
Wilayah Kerja Bungku bertempat di Kompleks Pelabuhan Kecamatan
Bungku Tengah Kab. Morowali. Bapak Samson A. Wenas sebagai Koordinator
Wilker Bungku. Dengan tenaga pegawai 3 orang. Jarak tempuh ± 320 Km dari
Kantor Induk ke Wilker Bungku dengan tranportasi darat.
Wilayah Kerja Bangkep bertempat di Jl. Matube RT 02 RW 01, Desa Lampa
Kec. Banggai Kab. Banggai Laut. Jumlah tenaga pegawai berjumlah 1 orang
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 13
yakni Bapak Surahmat, SKM sekaligus sebagai Koordinator Wilayah Kerja
Bangkep. Jarak tempuh ± 378 Km dengan transportasi darat di tambah
transportasi laut ± 8 jam perjalanan.
Sedangkan lokasi Wilayah Kerja Bangkep Pos Salakan ± 1 Km dari
kompleks pelabuhan penyeberangan laut Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk
tenaga di Wilker Bangkep Pos Salakan, KKP Kelas III Poso masih melakukan
kerjasama dengan Dinas Kesehatan Banggai Kepulauan untuk menempatkan
pegawai mereka guna membantu pelaksanaan tugas di Pos Salakan. Jarak
tempuh ± 378 Km melalui transportasi darat dan ditambah transportasi laut ± 4
jam perjalanan.
Pos Pelayanan Bandar Udara Kasiguncu dengan alamat Kel. Kasiguncu
Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, dengan jarak tempuh dari kantor induk ± 15 Km.
B. Potensi dan Permasalahan
Gambaran potensi dan permasalahan pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan dipaparkan berdasarkan hasil pencapaian program,
kondisi lingkungan strategis, kependudukan, sumber daya, dan perkembangan
baru lainnya. Potensi dan permasalahan pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi
Kementerian Kesehatan dalam bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dan menjadi tolok ukur satuan kerja dalam menentukan program kegiatan untuk
tercapainya indikator keberhasilan program.
a. Penyakit Menular Langsung
DI Indonesia prioritas penyakit menular, masih tertuju pada penyakit
HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, demam berdarah, influenza dan flu burung.
Disamping itu Indonesia juga belum sepenuhnya berhasil mengendalikan
penyakit neglected diseases seperti kusta, filariasis, leptospirosis, dan lain-
lain. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular
yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis,
hepatitis B, dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah sangat
menurun, bahkan pada tahun 2014, Indonesia telah dinyatakan bebas polio.
Potensi yang dimiliki Indonesia dalam pengendalian HIV/AIDS
diantaranya adalah telah memiliki persiapan yang cukup baik, mencakup tata
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 14
laksana penanganan pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan
(khususnya Rumah Sakit), dan laboratorium kesehatan. Setidaknya terdapat
empat laboratorium yang sudah terakreditasi dengan tingkat keamanan
biologi 3 (BSL 3), yakni Laboratorium Badan Litbang Kesehatan, Institute of
Human Virology and Cancer Biology (IHVCB) Universitas Indonesia, Institut
Penyakit Tropis Universitas Airlangga, dan Lembaga Biologi Molekuler
Eijkman. Sampai Maret 2015 tercatat sudah 1.377 Layanan Konseling dan
Tes HIV Sukarela (KTS), 500 Layanan PDP(Perwatan, Dukungan dan
Pengobatan) yang aktif melakukan pengobatan ARV, terdiri dari 352 RS
Rujukan dan 148 Satelit, 91 Layanan PTRM (Program Terapi Rumatan
Metadon), 1.082 Layanan IMS (Infeksi Menular Seksual), 131 Layanan PPIA
(Pencegahan Penularan Ibu ke Anak) dan 223 Layanan yang mampu
melakukan Layanan TB-HIV .
b. Penyakit Tidak Menular
Kecenderungan penyakit tidak menular terus meningkat dan telah
mengancam sejak usia muda. Selama dua decade terakhir ini, telah terjadi
transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi
beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga.
Indonesia sedang mengalamu double burden penyakit, yaitu penyakit
tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama
meliputi jantung, stroke, hypertensi, diabetes mellitus, kanker dan Penyakit
Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Jumlah kematian akibat PTM terus
meningkat dari 41,75 % pada tahun 1995 menjadi 59,70 % di tahun 2007.
Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan secara proaktif, mendatangi
sasaran, karena sebagian besar tidak mengethui bahwa dirinya menderita
penyakit tidak menular
Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan secara proaktif
mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya
menderita penyakit tidak menular. Dalam rangka pengendalian Penyakit
Tidak Menular (PTM) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Pos
Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM)
yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit
tidak menular di masyarakat. Sejak mulai dikembangkan pada tahun 2011
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 15
Posbindu¬PTM pada tahun 2015 telah berkembang menjadi 11.027
Posbindu di seluruh Indonesia.
c. Penyehatan Lingkungan
Upaya penyehatan lingkungan juga menunjukkan keberhasilan yang
cukup bermakna. Namun upaya-upaya keberhasilan tersebut ternyata belum
dapat menyelesaikan permasalahan air dan sanitasi di Indonesia sebagai
negara dengan sanitasi terburuk peringkat kedua di dunia. Selain
dipermukiman, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui
penyehatan lingkungan juga terdapat pada tempat tempat umum (TTU) dan
tempat pengelolaan makanan (TPM). Disamping permasalah lingkungan
yang bersifat tradisional risk (air minum dan sanitasi), masih terdapat
permasalahan lingkungan yang bersifat modern risk. Antara lain pengelolaan
limbah medis yang merupakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
III. Lingkungan Strategis
Dalam rangka mencapai cita – cita bangsa diselenggarakannya
pembangunan Nasional di semua bidang dan aspek kehidupan yang
berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang
menyeluruh, terpadu dan terarah pembangunan Kesehatan adalah salah satu
sektor yang mendukung demi keberhasilan pembangunan Nasional. Namun
keberhasilan Pembagunan Kesehatan tidak semata – mata ditentukan oleh hasil
kerja sektor kesehatan itu sendiri, tetapi sangatlah dibutuhkan kontribusi dan
kerjasama dari sektor pembagunan lainnya.
Untuk mewujudkan keadaan sehat banyak faktor lain yang sangat kita
butuhkan bukan saja tanggungjawab sektor kesehatan, melainkan juga
tanggungjawab dari berbagai sektor lainnya seperti dalam pembangunan.
Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional berbagai macam sistem
bersinergi secara dinamis yang berupa sistim nasional seperti: sistim pertahanan
dan keamanan, sistem pendidikan nasional, sistem perekonomian, sistem
ketahanan pangan nasional dan sistem – sistem nasional lainya.
Kebijakan dan pemikiran dalam program kesehatan masyarakat dan sektor
kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan lainnya
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 16
terutama yang berada diluar domain sektor kesehatan sangatlah dibutuhkan
untuk mengurangi kesenjangan dalam pembangunan kesehatan.
Reformasi kesehatan masyarakatat yang meliputi reformasi kebijakan SDM
kesehatan, reformasi kebijakan pembiayaan kesehatan, reformasi kebijakan
pelayanan kesehatan terkait dengan terselenggaranya Good Governance sudah
harus dilakukakan.
Meningkatkan peran aktif masyarakat dengan memberi kesempatan untuk
ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri dengan melakukan upaya menuju
kebiasaan hidup sehat sehingga tidak kehilangan nilai produktif dikala sakit,
sehat adalah gaya hidup yang harus di tanamkan kepada masyarakat.
Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk mengendalikan angka
kesakitan yang muncul . Peran pemerintah yang selama ini sentralistik bahkan
otoriter, kini kearah pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang
berorentasi pada misi pemberdayaan peran serta masyarakat secara aktif dalam
berbagai upaya peningkatan kesejateraan sosial ekonomi, serta demokratisasi
politik yang dilandasi oleh penghormatan dan perlindungan hak – hak asasi
manusia.
Pemerintah dewasa ini tengah menjalani proses perubahan yang relatif
mendasar untuk mewujudkan karakter pemerintah yang demokratis, transparan,
akuntabel bersih dan bebas korupsi, berorentasi pada pasar dan peran aktif
masyarakat dalam berbagai bidang.Perubahan pola pemerintahan kearah
terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance).
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 17
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
I. Visi Pemerintah
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2016 - 2020 dan rencana
aksi program (RAP) Direktorat Jendral P2P 2015-2019 tidak ada visi dan misi,
namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu ‘’Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong-
royong’’. Untuk mewujudkan visi pemerintah maka Visi Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Poso adalah : “Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso
Bebas Dari Rantai Penularan Penyakit Kekarantinaan Dan Penyakit Menular
Potensial Wabah”.
II. Misi
Sejalan dengan Misi Kementrian Kesehatan, maka untuk mewujudkan Visi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso adalah :
1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan, kekarantinaan, pengamatan dan kajian
kekarantinaan, pengendalian resiko lingkungan dan surveilans kesehatan
pelabuhan serta penyakit menular potensial wabah, penyakit baru dan
penyakit yang muncul kembali.
2. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara serta pengamanan
radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia.
3. Pelaksanaan Sentra / Simpul Jejaring Survailans Epidemiologi, jejaring kerja
kemitraan dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas
batas darat sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional,
regional, dan internasional.
4. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja kesiapsigaan, dan
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan
serta kesehatan Matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan
perpindahan penduduk dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan
pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas Darat Negara.
5. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan, sertifikat kesehatan obat,
makanan, kosmetik dan alat kesehatan serta bahan aktif aditif (OMKABA)
ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen OMKABA impor serta
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 18
pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya di wilayah kerja
bandara, pelabuhan dan lintas darat negara.
6. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, lintas
batas darat negara, Ketatausahaan dan kerumah tanggaan KKP
III. Tujuan
Tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso adalah untuk Mewujudkan
Pelabuhan sehat melalui upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit
potensial wabah serta pengendalian faktor resiko penyakit yang disebabkan oleh
alat angkut, orang dan barang serta lingkungan pelabuhan serta terwujudnya
pelayanan prima bagi masyarakat pelabuhan, terutama pengguna jasa pelabuhan
dalam upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit di wilayah pelabuhan.
Dukungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso terhadap Ditjen P2P
dalam meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk
pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen P2P yaitu terselenggaranya pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan secara berhasil guna dan berdaya guna
dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya melalui indikator kinerja sebagai berikut :
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
kekarantinaan kesehatan dengan target 4.443 sertifikat
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di
wilayah layanan KKP sebesar 75%
3. Jumlah deteksi dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
sebanyak 150 sertifikat
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 10 layanan
5. Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah sebanyak 2 pelabuhan
6. Jumlah sertifikat/ surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
sebanyak 50 sertifikat
7. Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
sebanyak 9 pelabuhan
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 19
8. Jumlah pelabuhan/ bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area 9 Pelabuhan
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung 400
Orang
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 40
Dokumen
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 6 Pelatihan
12. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana 65 Unit
IV. Sasaran Strategis
Pembangunan di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan
sasaran:
1. Meningkatkan derajat kesehatan dan Status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat didukung dengan;
2. Perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.
Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu :
1. Paradigma sehat
Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan
kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan
pemberdayaan masyarakat
2. Penguatan pelayanan kesehatan
Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan
akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 20
mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care
dan intervensi berbasis risiko kesehatan.
3. Jaminan kesehatan nasional
Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi
perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
Sejalan dengan sasaran pembangunan di bidang kesehatan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada periode 2015-2019, maka
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso menetapkan sasaran strategis
sebagai berikut :
a. Kabupaten/ kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi
kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan
terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
b. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan
zoonotic
c. Menurunnya penyakit menular langsung
d. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit
RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO
TAHUN 2015 – 2019
No. BUTIR OUTCOME INDIKATOR TARGET TAHUN
KEGIATAN /OUTPUT KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
1 Penyelengg Menurunnya 1. Persentase 100 100 100 100 100 araan penyakit pemeriksaan alat
Pengendali menular, angkut sesuai
an Penyakit penyakit dengan standar
Dan tidak kekarantinaan
Penyehatan menular Kesehatan
Lingkungan dan 2. Persentase
di Pintu peningkatan Pelabuhan/
Masuk kualitas Bandara/ PLBD 100 100 100 100 100 Negara lingkungan yang melaksanakan
persiapan kebijakan
Kesiapsiagaan dalam
penanggulangan
Kedaruratan
Kesehatan
masyarakat yang
berpotensi wabah
3. Persentase
terlaksananya
Surveilans 100 100 100 100 100
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 21
kesehatan pada
wilayah kondisi
matra (udara, laut
dan darat)
4. Persentase
Pelabuhan/
Bandara/ PLBD 100 100 100 100 100
yang melakukan
pengendalian vektor
Terpadu
5. Persentase Pelabuhan/
Bandara/ PLBD 100 100 100 100 100
yang melaksanakan
Pengendalian
penyakit menular
Langsung
6. Persentase Pelabuhan /
Bandara / PLBD
yang melaksanakan 100 100 100 100 100
pengendalian PTM
7. Persentase pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang sesuai standar
100 100 100 100 100 00
8. Persentase sarana air bersih yang dilakukan pengawasan 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9. Persentase Gedung
dan bangunan
(TTU) yang
Dilakukan
pengawasan
10. Persentase
100 100 100 100 100
Pelabuhan/
Bandara/ PLBD
yang telah
melakukan
persiapan
Pelabuhan/
Bandara/ PLBD
Sehat
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 22
PERUBAHAN RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO TAHUN 2018-2019
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN
2018 2019
1 Kabupaten/ kota yang
melakukan pemantauan
kasus penyakit berpotensi
Kejadian Luar Biasa (KLB)
dan melakukan respon
penanggulangan terhadap
sinyal KLB untuk mencegah
terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut
sesuai dengan standar
kekarantinaan kesehatan
2. Persentase respon
Sinyal Kewaspadaan Dini
(SKD), KLB dan bencana
di wilayah layanan KKP
3. Jumlah deteksi dini
dalam rangka cegah
tangkal masuk dan
keluarnya penyakit
4. Jumlah pelayanan
kesehatan pada situasi
khusus
5. Jumlah pelabuhan /
bandara / PLBD yang
mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan
kedaruratan kesehatan
masyarakat yang
berpotensi wabah
6. Jumlah sertifikat / surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
7. Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD yang memenuhi syarat – syarat sanitasi
4.443 Sertifikat 6543 sertifikat
75 % 90%
150 Sertifikat 200 sertifikat
10 Layanan
2 Pelabuhan
10 Layanan
2 Pelabuhan
50 sertifikat
9 pelabuhan
300 sertifikat
9 pelabuhan
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
8. Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
9 pelabuhan 9 pelabuhan
3 Menurunnya penyakit menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
400 orang 500 orang
4
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
12. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
40 dokumen
6 pelatihan
65 unit
60 dokumen
9 pleatihan
1 unit
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 23
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
I. Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan kesahatan difokuskan pada penguatan upaya
kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui
peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan askes dan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan system
kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.
Arah kebijakan dan strategi Kementrian Kesehatan didasarkan pada arah
kebijakan dan strategi Nasional sebagaimana tercantum didalam Rencana
Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk
menjamin dan mendukungan pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang
efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit
besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya
secara terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan pembangunan
kesehatan
Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting
yakni:
1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum of Care)
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan
II. Strategi
Kementrian Kesehatan menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis yang
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok sasaran strategis pada aspek input
(organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen), kelompok strategis pada
aspek penguatan kelembagaan dan kelompok sasaran strategis pada aspek
upaya strategis.
Upaya strategi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam Renstra
Kementerian Kesehatan adalah Peningkatan Pengendalian Penyakit. Upaya
Tersebut dilakukan melalui :
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 24
A. Penyakit Menular Langsung
Untuk mengendalikan penyakit menular langsung strategi, yang dilakukan
adalah :
1. Perluasan cakupan askes masyarakat (termasuk skrining bila ada
dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass
Blood Survey untuk Malaria) dalam memporoleh pelayanan kesehatan
terkait penyakit menular terutama di daerahdaerah yang berada
diperbatasan, kepulauan dan terpencil untuk menjamin upayah memutus
mata rantai penularan.
2. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit
menular, dibutuhkan strategi innovative dengan memberikan otoritas
pada petugas kesehatan masyarakat (Public Health Officers) terutama
hak askes pengamatan factor risiko dan penmyakit dan penentuan yang
langkah penanggulangannya.
3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu mengendalian
penyakit melalui Community Base surveillance berbasis masyarakat
untuk melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dapat
menyebabkan masalah kesehatan dan melaporkannya kepada petugas
kesehatan agar dapat dilakukan respon dini sehingga permasalahannya
kesehatan tidak terjadi.
B. Penyakit Tidak Menular
Untuk penyakit tidak menular, strategi yang dilakukan adalah :
Melakukan deteksi secara pro-aktif mengunjungi masyarakat karena 3/4
penderita tidak tahu kalau dirinya menderita penyakit tidak menular terutama
pada para pekerja. Disamping itu perlu pendorong kabupaten/kota yang
memiliki kebijakan PHBS untuk menetapkan kawasan bebas asap rokok
agar membatasi ruang gerak pada perokok.
Dalam kurun waktu lima tahun mendatang upaya pengendalian
difokuskan melalui peningkatan peran KKP dalam mendukung upaya
penegndalian penyakitt tidak menular diwilayah pelabuhan/bandara/PLBD.
Strategi yang dilakukan untuk penyakit penyakit tidak menular adalah
sebagai berikut :
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 25
1. Peningkatan cakupan TPM sehat, TTU Sehat yang dilaksanakan
pengelolaan limbah medis sesuai standar.
2. Peningkatan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dalam
keadaan tertentu.
3. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya penyehatan
lingkungan dengan mewujudkan pelabuhan/bandara/PLBD sehat.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan
kebijakan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso yaitu sebagai
berikut :
1. Pengendalian Lingkungan Sehat, strateginya adalah :
Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kesehatan
lingkungan yang secara fungsional merupakan sumber daya inti dalam
pengelolaan dan penyelenggaraan program lingkungan sehat.
2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit, strategi yang dilakukan adalah
:
Memantapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan
dengan masyarakat termasuk swasta untuk percepatan program
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui pertukaran
informasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pemanfaatan
sumberdaya lainnya.
3. Penyusunan rencana starategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Poso periode lima tahunan, stategi yang dilakukan adalah :
Perencanaan dibuat berdasarkan pola (Bottom up) disesuaikan dengan
sumber daya yang ada, situasi dan kondisi. Sedangkan bahan
perencanaan didasarkan pada eviden based epidemiology dan masukan
dari petugas lapangan.
4. Penyusunan perencanaan pengembangan program Kegiatan Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso, starategi yang dilakukan adalah :
Sistematis, terukur, dan realistis serta dapat dilakukan sesuai dengan skala
waktu yang ditetapkan (Sistematic Measuare Assesment Reliable Time –
SMART). Upaya ini dilakukan dengan membuat perencanaan bulanan dan
perencanaan tahunan untuk setiap bidang dan setiap seksi.
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 26
5. Penyempurnaan dan penyusunan draft Standar Operasional Prosedur
(SOP) setiap program kegiatan, agar dapat melaksanakan tugas
dilapangan terjadi keseragaman.
6. Penggunaan anggaran mengacu pada prinsip efisensi dan efektifitas
serta angggaran berbasis kinerja.
7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Poso, strategi yang dilakukan adalah : Tersedianya
Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan baik kuantitas dan kualitasnya.
Upaya pemberdayaan ini dilakukan dengan cara penempatan pegawai
sesuai latar belakang Pendidikan dan tingkat kompotensinya/
keahliannya, pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi
dan sanksi bagi yang melamar aturan.
Sanksi mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi terberat.
Menyeleksi pemberian izin belajar, penegakan disiplin pegawai,
pembianaan rutin, kaderisasi, pengembangan potensi pegawai,
pemberdayaan ini dimaksudkan agar setiap pegawai mempunyai tingkat
kompetinsi memadai, dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi bagi
organisasi.
8. Pembuatan aturan tata tertib pegawai mengenai absensi kehadiran :
pakaian seragam, pelayanan kepada masyarakat, serta serta pemakaian
dan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor, untuk menjamin
kelancaran tugas operasional di lapangan. Serta untuk menjaga sarana
dan prasarana agar tidak dapat rusak, maka dilakukan perawatan secara
periodik sesuai tingkat kebutuhan.
9. Peningkatan mutu pelayanan, stategis yang dilakukan adalah :
Pembutan standar pelayanan, penyiapan petugas yang mempunyai
kompetensi sesui tingkat kebutuhan, menyediakan sarana dan prasarana
dengan didukung teknologi yang memadai serta pelayanan dilaksanakan
sesuai prosedur pelayanan yang standard an tidak bertentangan dengan
kode etik.
10. Menumbuh kembangkan upaya kemitraan dengan instansi terkait melalui
hubungan yang saling menguntungkan. Kemitraan dapat memberikan
dukungan dan kesepahaman terhadap Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Poso dan perlunya kerjasama dalam melaksanakan
pembangunan kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 27
advokasi program kesehatan, sosialisasi perundang-undangan, serta
berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program pembangunan secara
keseluruhan di wilayah Pelabuhan Poso.
11. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan lintas sektoral guna
menangani masalah kesehatan yang tidak dapat dilestarikan sendiri oleh
kantor Kesehatan Pelabuhan.
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 28
BAB IV
RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN
Rencana kinerja kegiatan yang akan diselenggarakan dalam rangka untuk
mendukung pencapaian target dan indikator program Ditjen P2P tahun 2015 – 2019
dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
III Poso.
I. Rencana Kinerja
1. Peningkatan Surveilans dan Karantina Kesehatan
a. Persentase pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar
kekarantinaan kesehatan.
1) Pengadaan kendaraan khsusus
2) Pengadaan alat pendukung kegiatan
3) Peningkatan kapasitas SDM
4) Peningkatan teknis karantina kesehatan
5) Pengawasan alat angkut
6) Pengadaan logistik dan media sosial
7) Pengawasan pencemaran air
8) Uji petik kualitas TPM pelabuhan
9) Pendataan factor risiko kesehatan lingkungan
b. Persentase pelabuhan / bandara / PLBD yang melaksanakan persiapan
kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah.
1) Jejaring kerja
2) Sistem manajemen kesehatan pelabuhan
3) Dukungan pembinaan pelabuhan dan Bandar udara sehat
c. Persentase terlaksananya surveilans kesehatan pada wilayah kondisi
matra (udara, laut dan darat).
1) Upaya pelayanan kesehatan haji
2) Pelayanan kesehatan situasi khusus Idul Fitri serta Natal dan Tahun
Baru
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Persentase pelabuhan / bandara / PLBD yang melakukan pengendalian
penyakit vektor terpadu.
a. Pengendalian vektor (Fogging)
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 29
b. Pemeriksaan nyamuk dewasa
c. Pemeriksaan jentik
d. Pemeriksaan tikus
e. Pemeriksaan lalat
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Persentase pelabuhan / bandara / PLBD yang melaksanakan pengendalian
penyakit menular langsung.
a. Media KIE PPML
b. SDM PPML
c. Sosialisasi Program TB
d. Penguatan Jejaring kerja pengendalian HIV dan IMS
e. Jejaring ISPA
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
a. Persentase pelabuhan / bandara / PLBD yang melaksanakan
pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
1) Peningkatan SDM petugas
2) Bimbingan teknis PPTM
3) Bahan pendukung PPTM
4) Peningkatan jejaring PPTM
5) Pengendalian PTM
6) Sosialisasi dan advokasi
b. Persentase pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang
sesuai standar Pengambilan dan pengiriman sampel makanan
c. Persentase sarana air bersih yang dilakukan pengawasan Pengambilan
dan pengiriman sampel air
d. Persentase gedung dan bangunan (TTU) yang dilakukan pengawasan
sesuai standard Pengawasan gedung dan bangunan disekitar pelabuhan
e. Persentase pelabuhan / bandara / PLBD yang telah melakukan
persiapan pelabuhan / Bandara / PLBD sehat Sosialisasi pelabuhan dan
Bandar udara sehat
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
a. Persentase layanan administrasi kepegawaian
1) Sarana dan prasarana perkantoran
2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
3) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 30
4) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
5) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan BMN
6) Pembinaan Administrasi Pengelolaan PNBP
7) Pertemuan Teknis Program
8) Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKAKL)
9) Penyusunan Program Tahunan
10) Penyusunan Profil
11) Penyusunan RPK dan RPD
12) Penyusunan Laporan Tahunan
13) Penyusunan LAKIP
14) Penyusunan Perjanjian Kinerja
15) Evaluasi Kegiatan / Kerja
16) Rapat-rapat Kordinasi / kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja /
konsultasi
17) Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung
18) Penanaman / pemeliharaan tanaman
19) Pengadaan alat Kedokteran dan Kesehatan
20) Pengadaan alat Pengelola Data
21) Akuntansi dan Informasi
22) Dukungan penyelenggaraan pelayanan perkantoran
23) Pembinaan dan konsultasi
24) Perbaikan sarana dan prasarana kantor
25) Bimbingan tehnis ke Wilayah Kerja
b. Evaluasi SAKIP
1) Konsultasi Penyusunan SAKIP
2) Pra desk SAKIP dengan eselon I
3) Desk SAKIP dengan Inspektorat Jenderal
II. Pendanaan Kegiatan
Pendanaan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso pada
setiap tahunnya berasal dari APBN yang di sepakati dengan rambu-rambu umum
dan khusus perencanaan dan anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, dan disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan
kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso. Kegiatan yang
dilaksanakan sudah meperhitungkan skala prioritas program, yaitu pemenuhan
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 31
belanja pegawai, belanja operasional perkantoran, belanja kegiatan bersumber
PNBP diikuti belanja pelaksanaan tupoksi. Dana setiap tahunnya di tetapkan
oleh kementerian kesehatan yang telah di sepakati bersama dengan tim
perencana dan di awasi oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Kesehatan
Republik Indonesia.
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 32
BAB V
PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN
I. Pemantauan
Pemantauan yang dilakukan adalah sebagai bentuk dari pengendalian
internal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso berupa kegiatan terus-
menerus dari pimpinan dan pegawai untuk mengetahui sejauh mana proses
pelaksanaan kegiatan.
Pengendalian internal yang dilakukan melalui :
1. Rencana Aksi yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai POA
2. Kesesuaian pertanggung jawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan
DIPA / RKAKL.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundangan
4. Komitmen untuk menjadi WBK/WBBM
Pemantauan progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan secara
rutin dilaksanakan setiap awal bulan setelah awal bulan pelaksanaan kegiatan
berakhir dan didukung pula dengan evaluasi setiap semester.
Pemantauan juga dilakukan secara eksternal oleh kementrian keuangan
melalui Direktorat Jendral Anggaran dengan menggunakan aplikasi e-Monev
DJA. dan badan perencanaan Pembangunan Nasional melalui aplikasi e-Monev
Bappenas.
II. Penilaian
Adapun penilaian untuk kegiatan tahun 2015 – 2019 Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Poso adalah sebagai berikut:
1. Sub Bagian Tata Usaha
a. Penerapan sistem informasi berbasis computer telah berjalan dengan
efektif.
b. Pengelolaan surat menyurat sudah mengikuti Tata Naskah Dinas dan
Tata Kearsipan.
c. Rapat Bulanan, Pertemuan Teknis serta Rapat Jejaring sebagai media
komunikasi, evaluasi dan koordinasi telah berjalan efektif.
d. Jumlah pegawai serta kompetensi dan pengalaman masih sangat minim
e. Apel pagi dan sore untuk membina disiplin, dedikasi, dan ketertiban telah
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 33
berjalan efektif.
f. Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan dan diberlakukan di KKP Kelas
III Poso.
g. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat dan melampaui
target
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
a. Jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal dalam negeri dan luar
negeri mengalami peningkatan.
b. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat dalam negeri
mengalami peningkatan.
c. Penerbitan dokumen karantian yakni sertifikat SSCEC, Health Book,
PHC, Free Of Pratique dan ICV mengalami peningkatan.
d. Kegiatan surveilans epidemiologi dalam rangka Sistem Kewaspadaan
Dini telah berjalan dengan baik.
3. Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
a. Pengawasan sanitasi lingkungan telah berjalan dengan baik
b. Pengawasan sanitasi kapal sebagian besar baik (memenuhi syarat
kesehatan).
c. Pemeriksaan sampel air di kapal menunjukkan semua sampel memenuhi
syarat kesehatan.
d. Pengamatan dan pengendalian vector dilaksanakan dengan baik dan
sesuai target.
e. Pengawasan Tempat Pengolahan MAkanan dan Minuman (TPM)
berjalan dengan baik.
f. Pengendalian/ pemberantasan vector nyamuk aedes aegypti telah
berjalan dengan baik.
g. Pengamatan faktor risiko dan sumber penularan malaria (penangkapan
dan pengamatan nyamuk dewasa penyebab malaria) telah terlaksana.
h. Pengendalian lalat, kecoa, tikus dan pinjal telah berjalan dengan baik.
III. Pelaporan
Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung
dengan pelaporan kegiatan yang handal. Didalam pelaporan tersebut ada
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 34
pemantauan dan evalusasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program.
Pelaporan tersebut yaitu :
1. Laporan Evaluasi Kinerja
2. Laporan Keuangan
3. Laporan Tahunan
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)
5. Laporan Eksekutif Bulanan
6. Laporan Barang Milik Negara
“Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Poso” Page 35
BAB VI
PENUTUP
Rencanan Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso
Tahun 2015 – 2019 Revisi 1 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua
seksi di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun
(2015 – 2019).
Penyusunan RAK ini dilakukan sedemiikian rupa, sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
kinerja tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan RI.
Kepada semua seksi yang terlibat dalam penyusunan RAK Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Poso, kami sampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya.
RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso dapat mewujudkan Visi, Misi dan
strategi yang telah ditentukan, apabila dilakukan dengan penuh dedikasi, koordinas,
kerjasama yang keras dari segenap staf Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso
serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan instansi lainnya baik
dilingkungan Pelabuhan maupun di luar pelabuhan.
Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari RAK Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Poso ini sesuai dengan perkembangan, perubahan dan
dinamika perkembangan kesehatan.
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATUAN KERJA
Kementerian / Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Eselon I : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Satuan Kerja : KKP Kelas III Poso
Tahun : 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 Kabupaten / kota yang melakukan pemantauan kasus
penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan
melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal
KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan
standar kekarantinaan kesehatan
2. Persentase respon Sinyal
Kewaspadaan Dini (SKD), KLB
dan bencana di wilayah layanan
KKP
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka
cegah tangkal masuk dan
keluarnya penyakit
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada
situasi khusus
5. Jumlah pelabuhan / bandara /
PLBD yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah
6. Jumlah sertifikat / surat ijin
layanan kesehatan lintas wilayah
yang diterbitkan
7. Jumlah pelabuhan / bandara /
PLBD yang memenuhi syarat-
syarat sanitasi
2
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit
tular vektor dan zoonotic
8. Jumlah pelabuhan / bandara /
PLBD bebas vektor pada wilayah
perimeter dan buffer area
3 Menurunnya penyakit menular langsung 9. Jumlah orang yang melakukan
skrining penyakit menular
4 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan
pengendalian penyakit
10. Jumlah dokumen dukungan
manajemen dan tugas teknis
lainnya
11. Jumlah peningkatan kapasitas
SDM bidang P2P
12. Jumlah pengadaan saranan dan
prasarana
Poso, April 2018 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso
Syaifudin Labanu, SH, MM NIP 19610225198603100