rencana aksi kegiatan - e-renggar.kemkes.go.id · kantor kesehatan pelabuhan masuk dalam...

RENCANA AKSI KEGIATANKANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

TAHUN 2015-2019

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITKANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan SelatanTelp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948Email : [email protected] / Website : www.kkpbanjarmasin.or.id

Versi Revisi III

“Tahun Prestasi Tahun Kinerja,

Bersama Kita Luar Biasa”

ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan

Hidayah-NYA atas tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin

Tahun 2015 – 2019.

Upaya dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan merupakan tanggung

jawab Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Upaya tersebut telah digariskan dalam

Renstra melalui penetapan target indikator yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang

(2015-2019).

Untuk dapat mencapai target indikator di lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalin

Penyakit (P2P), perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Satuan Kerja sebagai representasi pelaksanaan

program di masing-masing daerah. Rencana Aksi Kegiatan

(RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin Tahun 2015-2019 yang merupakan

penjabaran dari Rencana Aksi Program Ditjen P2P yang akan menjadi pedoman dan arah bagi seluruh

pemangku program pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Banjarmasin.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai

dengan Permenkes Nomor : 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor :

356/Menkes/Per/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan dan amanat dari IHR Tahun 2005. Tentunya dalam penetapan kegiatan, nantinya akan

disesuaikan dengan kebijakan keuangan dan penganggaran yang tercermin dalam Rencana Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKAKL) Satuan Kerja setiap tahunnya.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) telah mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali. Revisi I adalah

perubahan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kementerian/Lembaga. Revisi

II adalah karena adanya perubahan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran. Revisi III adalah karena

adanya perubahan indicator Rencana Aksi Program Ditjen P2P.

Semoga Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam

perencanaan program 5 tahunan (2015-2019) serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya terhadap semua pihak yang telah mendukung dalam penyusun Rencana Aksi Kegiatan ini.

Banjarmasin, 07 Desember 2017

Kepala Kantor,

H. Ruslan Fajar, S.KM.

NIP 196307251987031001

iii

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. ii

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ........................................................................................... 1

B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN ....................................... 2

1. KONDISI UMUM .......................................................................................... 2

a. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra .... 4

b. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang ....................................... 5

c. Pengendalian Penyakit Menular Langsung .......................................... 6

d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular .................................................. 6

e. Penyehatan Lingkungan ....................................................................... 7

f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ......... 8

2. POTENSI ..................................................................................................... 8

a. Sumber Daya Manusia .......................................................................... 9

b. Sarana dan Prasarana .......................................................................... 10

c. Lingkungan Kerja .................................................................................. 11

d. Sumber Anggaran ................................................................................. 12

3. PERMASALAHAN ....................................................................................... 12

C. LINGKUNGAN STRATEGIS .............................................................................. 14

1. LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL ........................................................ 14

2. LINGKUNGAN STRATEGIS REGIONAL .................................................... 16

3. LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL ..................................................... 16

4. LINGKUNGAN STRATEGIS LOKAL ........................................................... 17

DAFTAR ISI

iv

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ................................................ 18

A. VISI DAN MISI ................................................................................................... 18

B. TUJUAN ............................................................................................................ 19

C. SASARAN STRATEGIS ..................................................................................... 20

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ...................................................................... 23

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL ............................................. 23

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN PP DAN PL ............................... 23

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KKP BANJARMASIN ............................. 24

1. Meningkatkan Kinerja Kekarantinaan dan Surveilans

Epidemiologi ......................................................................................... 24

2. Meningkatkan Kinerja Pengendalian Risiko Lingkungan ........................... 24

3. Meningkatnya Kinerja Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah ............... 25

4. Meningkatnya Kinerja Dukungan Manajemen dan Administrasi ............ 25

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ........................................... 27

A. TARGET KINERJA ............................................................................................. 27

B. KERANGKA PENDANAAN ................................................................................ 39

BAB VI PEMANTAUAN DAN PENILAIAN .......................................................................... 41

BAB VII PENUTUP .............................................................................................................. 42

LAMPIRAN : MATRIKS RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

KKP BANJARMASIN 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan Nasional adalah upaya peningkatan derajat

kesehatan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan

berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

serta memperhatikan tantangan global maupun spesifik loka!. Pembangunan

kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia

yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, melalui Keputusan Menteri

Kesehatan Rl Nomor : HK.02.02JMENKESJ52J2015 maka ditetapkanlah Renstra

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 berdasarkan arah kebijakan dan

strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMN) 2015-2019.

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan

kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan dalam

kurun waktu 2015-2019. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan

lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi

Kegiatan (RAK) pada setiap unit satuan kerja, baik ditingkat pusat maupun unit

pelaksana teknis sesuai dengan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan

visi, misi, tujuan, nilai-nilai dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan.

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan menguraikan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dokumen

ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator yang merupakan penjabaran lebih

rinci dari indikator Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan.


KKP BANJARMASIN 2

Dalam rangka memudahkan penjabaran di dalam dokumen RAK ini maka

uraian rencana kegiatannya disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-

masing seksi dan sub bagian yang ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan

Banjarmasin. Rencana Aksi Tahun 2015-2019 menjadi acuan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi cegah tangkal penyakit PHEIC yang mungkin masuk dari

negara atau daerah lain tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan melalui

pelabuhan maupun bandara.

B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. KONDISI UMUM

Tugas pokok dan fungsi KKP Kelas II Banjarmasin sesuai Peraturan Menteri

Kesehatan RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri

Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya

penyakit, penyakit potensial, wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan,

pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta

pengamatan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali,

bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas KKP Kelas II Banjarmasin

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kekarantinaan.

b. Pelayanan pelayanan kesehatan.

c. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas

batas darat negara.

d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan

penyakit yang muncul kembali.

e. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia

f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang

berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional


KKP BANJARMASIN 3

g. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra

termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.

h. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara,

pelabuhan dan lintas batas darat negara.

i. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.

j. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara,


k. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara,


l. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan bandara, pelabuhan

dan lintas batas darat negara.

m. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans

kesehatan pelabuhan.

n. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas

batas darat negara.

o. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin menurut Peraturan

Menteri Kesehatan RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan masuk dalam klasifikasi Kelas II, yang terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah

d. Instalasi Laboratorium

e. Wilayah Kerja

f. Kelompok Jabatan Fungsional


KKP BANJARMASIN 4

STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II BANJARMASIN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas tahun 2014 Kantor Kesehatan

Pelabuhan Banjarmasin telah melaksanakan program Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Sampai dengan Tahun 2014, sasaran strategis yang telah dicapai adalah

Meningkatnya kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi dengan indikator

kinerja kegiatan yang telah dicapai adalah 1) Persentase Alat Angkut diperiksa sesuai

dengan standar kekarantinaan dengan kegiatan meliputi : Jumlah Pengawasan

Kedatangan Kapal Dalam Karantina sebanyak 2379 kapal (88,11%), Pengawasan

KEPALA

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI

PENGENDALIAN

KARANTINA &

SURVEILANS PIDEMIOLOGI

SEKSI

PENGENDALIAN

RISIKO LINGKUNGAN

SEKSI

UPAYA KESEHATAN &

LINTAS WILAYAH

INSTALASI

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

1. Epidemiolog

2. Sanitarian

3. Entomolog

WILAYAH KERJA

1. Kotabaru

2. Batulicin

3. Satui

4. Tanipah / Kintap

5. Bandara Syamsudin Noor

6. Pelsus Sei Puting


KKP BANJARMASIN 5

Kedatangan Kapal Dalam Karantina, Pengawasan Kesehatan Lalu Lintas ABK /

Penumpang sebanyak 4.664.028 orang (103%), Pengawasan Kedatangan /

Keberangkatan alat angkut dan pesawat sebanyak 153.069 kapal (84,45%),

Pengawasan Pemeriksaan dan Penerbitan Dokumen Kesehatan sesuai SOP

sebanyak 89.523 dokumen (89,37%), Pengawasan dan Pelaksanaan Tindakan

Penyehatan Kapal sebanyak 10 kapal (50%), Bimbingan Teknis ke KKP Wilayah

Kerja sebanyak 2 kegiatan (100%), Kegiatan Jejaring Sosialisasi Kekarantinaan

sebanyak 2 kegiatan (100%), Pelaksanaan Kekarantinaan dan Surveilans

Epidemiologi pada kegiatan Embarkasi Haji sebanyak 1 kegiatan (100%), Surveilans

Epidemiologi Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular sebanyak 3 kegiatan (100%). 2)

Persentase Faktor Risiko Potensial PHEIC yang terdeteksi di pelabuhan dan bandara

dengan kegiatan meliputi : Penanganan Emergency Call sebanyak 9 kali (37,5%),

Pengawasan Lalu Lintas Orang Sakit sebanyak 1703 orang (98,12%), Pengawasan

Pengangkutan Jenazah sebanyak 221 orang (689,71%) karena mulai terpenuhinya

SDM dan peningkatan kegiatan sureilans di wilker bandara. 3) Laporan Surveilans

Epidemiologi yang Memenuhi Ketepatan dan Kelengkapan dengan kegiatan meliputi :

Surveilans Epidemiologi Penyakit di Sarana Kesehatan di Wilayah Pelabuhan

sebanyak 12 kegiatan (100%), Pelatihan dan Pertemuan Peningkatan SDM sebanyak

6 orang dan Penerbitan Dokumen ICV sebanyak 17.116 dokumen.

Hasil surveilans epidemiologi melalui pengawasan faktor risiko pada

kedatangan kapal, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan selama

periode tersebut tidak ditemukan suspek dan atau kasus Public Health

Emergency of International Concern (PHEIC) yang berarti keseluruhan kapal

yang datang dari luar negeri tidak ditemukan faktor risiko PHEIC meskipun

sejak bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Oktober 2010 terjadi pandemi

penyakit Flu A Baru H1N1.

b. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang


Meningkatnya kinerja pengendalian risiko lingkungan dengan indikator kinerja

kegiatan yang telah dicapai adalah Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit di

Perimeter dan Buffer Area di Lingkungan Pelabuhan dan Bandara dengan kegiatan

meliputi : Pengamatan dan Pengendalian Tikus dengan pemasangan perangkap

sebanyak 16.000 ekor (117,6%). Pengamatan dan Pengendalian Vektor Pinjal


KKP BANJARMASIN 6

dengan indeks pinjal sebesar 0-0,55 (91,4%). Pengamatan dan Pengendalian

Nyamuk Aedes Agyptie dengan house indeks pada parameter area sebesar 0,

sedangkan buffer area sebesar < 04,6-3,11 atau 43,2% dari luas wilayah.

Pengamatan dan Pengendalian Nyamuk Anopheles masih berstatus tidak bebas

vector atau 25,7% dari luas wilayah. Pengamatan dan Pengendalian Lalat masih

dengan tingkat kepadatan tinggi atau 8,6% dari luas wilayah.

c. Pengendalian Penyakit Menular Langsung


Meningkatnya kinerja upaya kesehatan lintas wilayah dengan indikator kinerja

kegiatan yang telah dicapai adalah laporan pengendalian penyakit menular langsung

di pelabuhan/bandara dengan kegiatan meliputi : Screening penyakit menular

langsung di pelabuhan / bandara terutama pada penyakit HIV AIDS, TB Paru dan

Typhoid dengan sasaran kegiatan para kelompok khusus (TKBM), ABK, dan

masyarakat pelabuhan yang terlaksana 100%.

d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular


Meningkatnya kinerja upaya kesehatan lintas wilayah dengan indikator kinerja

kegiatan yang telah dicapai adalah a) Persentase Pelaksanaan Pembinaan

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Screening dan KIE) dengan kegiatan

meliputi : Pengawasan obat dan P3K alat angkut sebanyak 2073 kapal (138,2%).

Pengujian kesehatan nakhoda, ABK, penjamah makanan sebesar 100% sasaran.

Screening penyakit tidak menular. Sebesar 100% sasaran. Pelayanan kesehatan

terbatas sebesar 100% sasaran. Pelayanan Laboratorium Klinik sebesar 100%

sasaran. Pengembangan Program Kawasan Tanpa Rokok belum optimal

dilaksanakan karena terbatasnya SDM untuk pelaksanaan program kegiatan.

b) Persentase Terlaksananya Penanggulangan Faktor Risiko dan Pelayanan

Kesehatan pada Situasi Matra dengan kegiatan meliputi : Penerbitan surat ijin angkut

orang sakit sebanyak 1703 orang (98%). Penerbitan surat ijin angkut jenazah

sebanyak 491 orang (491%) karena mulai terpenuhinya SDM dan peningkatan

kegiatan sureilans di wilker bandara. Pelayanan kesehatan matra dan situasi khusus

terlaksana 100% di lokasi pelabuhan/bandara. Pelayanan Vaksinasi dan penerbitan

ICV sebanyak 17.116 orang (114%). c) Persentase Setiap Kejadian PHEIC di


KKP BANJARMASIN 7

Wilayah Episenter Pandemic dilakukan Tindakan Karantina ≤ 24 jam setelah

ditetapkan oleh pemerintah dengan kegiatan meliputi : Penanganan emergency call

sebesar 47% kegiatan. Jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pencegahan dan

pelayanan kesehatan terlaksana 100%.

e. Penyehatan Lingkungan


Meningkatnya kinerja pengendalian risiko lingkungan dengan indikator kinerja

kegiatan yang telah dicapai adalah Persentase Sanitasi Alat Angkut, TPM, TTU yang

Memenuhi Syarat di Lingkungan Pelabuhan dan Bandara dengan kegiatan meliputi :

Pengawasan dan pelaksanaan tindakan penyehatan (fumigasi, disinseksi dan

disinfeksi) alat angkut sebanyak 11 kapal (78,6%). Pengawasan Sanitasi Kapal

dalam rangka penerbitan dokumen SSCEC sebanyak 2991 kapal (149,6%).

Penyuluhan Pengusaha dan Penjamah Makanan terlaksana 100%. Pengawasan

Sanitasi Pesawat terlaksana 100%. Pengawasan Kualitas Makanan dan Usap Alat

sebanyak 149 sampel (95,5%). Pengawasan dan Pembinaan TPM/ Jasaboga

sebanyak 471 buah (101,3%) dengan hasil TPM memenuhi syarat kesehatan

sebesar 100%. Pembinaan Pengelola dan Penjamah Makanan terlaksana 100%

dengan hasil kualitas makanan yang memenuhi syarat sebesar 135 sampel (97,1%).

Pembinaan Penyelenggaraan Pelabuhan Sehat terlaksana 100%. Pengamanan

Kualitas Udara (Kebisingan) terlaksana 100%. Pengawasan Kadar Polutan / Debu

tidak dilaksanakan pengambilan sampel karena telah dilakukan oleh BBTKL PP

Banjarbaru. Pengadaan Peralatan Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi

terlaksana 100%. Pengawasan Sanitasi Alat Angkut sebanyak 4474 kapal (133,2%).

Pengawasan Sanitasi Gedung/ bangunan dan TTU sebanyak 106 buah (126,2%).

Pemantapan Kapasitas SDM Pengelola Sanitasi Lingkungan terlaksana 100%.

Mengikuti Pelatihan Teknis bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terlaksana 100%

dan Pengawasan penyediaan Air Bersih / Minum sebanyak 103 sampel (87,8%)

dengan hasil air besih / air minum yang memenuhi syarat sebanyak 62 sampel

(43,06%), kualitas fisik air bersih sebesar 100%, dan kualitas bakteriologis air bersih

sebanyak 30 sampel (29,12%) yang memenuhi syarat kesehatan.


KKP BANJARMASIN 8

f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


Meningkatnya dukungan administrasi dan manajemen dengan indikator kinerja

kegiatan yang telah dicapai adalah Terlaksananya Dukungan Manajemen,

Administrasi, Sarana dan Prasarana Untuk Pelaksanaan Tugas Teknis Sesuai

Tupoksi dengan kegiatan meliputi : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran,

Pengelolaan Data dan Informasi. Pengelolaan dan Laporan Keuangan dan BMN.

Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana. Pengelolaan Kepegawaian dan

Peningkatan Kapasitas .SDM. terlaksana 100%. Adanya peningkatan sarana

prasarana penunjang kegiatan seperti kendaraan bermotor sebanyak 5 unit,

kendaraan khusus sebanyak 6 unit, perangkat pengolah data dan komunikasi

sebanyak 45 unit serta peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 140 unit.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung seluruh pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin.

2. POTENSI

Pemberlakuan perdagangan bebas maka arus globalisasi semakin

meningkat, hal ini ditandai dengan banyaknya barang-barang luar negeri yang

masuk, meningkatnya arus alat angkut dan penumpang dari dan ke luar

negeri, ditambah dengan semakin majunya perkembangan IPTEK terutama

dalam transportasi dan telekomunikasi sehingga seolah-olah dunia makin

sempit dan tanpa batas. Namun dengan meningkatnya berbagai kemajuan dan

perkembangan tersebut disatu sisi membawa dampak yang positif, disisi

lain membawa dampak yang negatif dalam bidang kesehatan masyarakat

terutama dalam penularan penyakit dan meningkatnya kasus penyakit tidak

menular serta menurunnya kualitas lingkungan.

Ancaman global yang kita hadapi yaitu penyakit yang ada di negara lain

dan bepotensi masuk ke Indonesia (New Emerging Diseases) antara lain

SARS, Avian Influenza, HFMD, H1N1 A New. Penyakit yang masih merupakan

masalah, kemudian berkembang (Emerging Diseases) yaitu munculnya strain

mikroba baru sebagai akibat resistensi antibiotika, serta perilaku

masyarakat yang tidak mendukung pola hidup sehat, antara lain

HIV/AIDS, IMS, DHF, Japanese B Encepalitis. Penyakit yang dianggap


KKP BANJARMASIN 9

bukan masalah lagi, saat ini muncul atau berpotensi muncul kembali (Re-

Emerging Diseases) diantaranya, Pes, TBC, Scrub-Typus. Penyakit-penyakit

tersebut yang disebabkan oleh perubahan lingkungan dapat menimbulkan

keresahan/gangguan terhadap masyarakat internasional (PHEIC). Disamping

penyakit-penyakit tersebut dunia juga kemungkinan terancam dengan

terjadinya bioterorisme akibat perkembangan politik dan kerusakan lingkungan

yang semakin parah.

Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai salah satu institusi pemerintah

yang berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan, keamanan

dan keselamatan bangsa Indonesia dari segi kesehatan masyarakat yang

keberadaannya di pintu masuk negara perlu meningkatkan kapasitas dan

kompetensinya serta profesionalisme.

Semakin pesatnya perkembangan transportasi, penularan penyakit semakin

cepat.Kemungkinan terjadinya Public Health Emergency of International Concern

(PHEIC) semakin besar. Kasus yang terjadi akhir – akhir ini adalah semakin

merebaknya Mers Corona Virus dan Ebola Disease. KKP sebagai petugas kesehatan

yang berada di pintu masuk Negara harus memiliki kesiapsiagaan dan kemampuan

dalam detect dan respons penyakit menular potensial wabah dan PHEIC.

Keberadaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin pada posisi sebagai pintu

masuk (show window) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap alat angkut,

ABK dan penumpang melalui pelabuhan laut serta pesawat, awak cabin dan

penumpang melalui bandar udara baik di Pelabuhan Laut Banjarmasin, Pelabuhan

Laut Kotabaru, Pelabuhan Laut Satui, Pelabuhan Laut Batulicin, Pelabuhan Laut

Kintap/Tanipah, Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru dan Bandara Syamsir Alam

Kotabaru.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

Banjarmasin dipintu masuk negara dengan potensi yang dimiliki sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang merupakan kekuatan personil sampai dengan

awal Bulan Tahun 2015 di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi terdiri atas : PNS berjumlah 68 orang,

CPNS berjumlah 6 orang.Komposisi pegawai di lingkungan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Banjarmasin meliputi Jabatan struktural terdiri atas Eselon III


KKP BANJARMASIN 10

sebanyak 1 orang dan Eselon IV sebanyak 4 orang.Jabatan Fungsional tertentu

terdiri atas Epidemiolog Kesehatan sebanyak 9 orang, Sanitarian sebanyak 6

orang, Entomolog Kesehatan sebanyak 1 orang, Pranata Laboratorium

Kesehatan sebanyak 1 orang. Sedangkan Jabatan Fungsional Umum terdiri atas

Dokter sebanyak 4 orang, Epidemilog Kesehatan sebanyak 7 orang, Sanitarian

sebanyak 12 orang, Perawat sebanyak 10 orang, Entomolog Kesehatan

sebanyak 2 orang, Pranata Laboratorium Kesehatan sebanyak 2 orang, Asisten

Apoteker sebanyak 1 orang, Perencana sebanyak 1 orang, Bendahara sebanyak

2 orang, Pranata Laporan Keuangan sebanyak 1 orang, Pengolah Data

sebanyak 1 orang, Verifikator Keuangan sebanyak 2 orang, Analis Kepegawaian

sebanyak 1 orang, Arsiparis sebanyak 1 orang, Pengadministrasi Umum

sebanyak 1 orang, Caraka sebanyak 1 orang dan Pengemudi sebanyak 1 orang.

Kapasitas SDM yang dimiliki yaitu S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 32

orang, D3 sebanyak 28 orang, SLTA sebanyak 3 orang dan SLTP sebanya 2

orang. Telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan antara lain Diklat

Teknis Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi, Pelatihan Karantina Laut,

Pelatihan Fumigasi, Pelatihan Pengendalian Vektor, Pelatihan Food Security¸

Pelatihan Pengawasan Air Bersih dan Pengambilan Sampel, Pelatihan Jabatan

Fungsional Epidemiolog, Entomolog, dan Sanitarian, Pelatihan Penerbitan

Dokumen dan Sistem Informasi Kesehatan Pelabuhan, Pelatihan ATCLS dan

BTCLS, Pelatihan Pengoperasian Rontgen, dan Thermal Scanner, Pelatihan

Radio Komunikasi dan Keselamatan Pelayaran, Pelatihan GIS serta Pelatihan

terkait pelaksanaan dukungan manajemen.

b. Sarana dan Prasarana

Selain itu, dari sisi sarana prasarana yang dimiliki telah mulai ditingkatkan.

Sampai dengan Tahun 2015, Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin telah

memiliki Aset Bergerak antara lain Mobil Quarantine Boarding sebanyak 3 unit,

Mobil Ambulance sebanyak 4 unit, Mobil Vector Control sebanyak 3 unit, Mobil

Operasional sebanyak 2 unit, dan Motor Roda 2 sebanyak 8 unit, serta Motor

Roda 3 sebanyak 3 unit. Sedangkan, Aset tidak bergerak telah ada tanah dan

bangunan Kantor Induk dan Wilayah Kerja.


KKP BANJARMASIN 11

Walaupun masih terdapat bangunan diatas lahan hak guna pakai di lahan

PT. Pelindo dan berstatus sewa. Dari sisi peralatan dengan kondisi baik yang

dimiliki saat ini antara lain Peralatan Thermal Scanner sebanyak 1 unit, Hand

Thermal Scanner sebanyak 14 unit, Swing Fog sebanyak 4 unit, Spray Can

sebanyak 2 unit, Missblower sebanyak 1 unit, Radio Pratique sebanyak 1 unit,

Mikroskop Entomolog sebanyak 2 unit, Inkubator Mikrobiologi sebanyak 1 unit,

Kulkas Penyimpanan Vaksin sebanyak 1 unit, Cold Chain sebanyak 2 unit dan

Peralatan Pelayanan Kesehatan lainnya. Selain itu, dilengkapi peralatan dan

bahan-bahan pengendalian risiko lingkungan, pelayanan kesehatan dan

pengendalian karantina kesehatan dan surveilans epidemiologi.

c. Lingkungan Kerja

Kerjasama dengan lintas sector terjalin dengan baik melalui kerjasama

yang baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan kota Banjarmasin dalam

penanganan Embarkasi / Debarkasi Haji. Kerjasama yang baik dengan Dinas

Kesehatan Kota dan Kabupaten di Wilayah kerja dalam penanganan vaksinasi

bagi calon jamaah haji dan umrah. Kerjasama dengan lintas sector di pelabuhan

dan bandara.

Kesadaran yang semakin tinggi dari operator bandara dan pelabuhan

dalam menciptakan wilayah bebas vektor pes. Kesadaran masyarakat semakin

tinggi dalam ikut serta pencegahan penyakit DBD.

Bandara dan pelabuhan merupakan tempat-tempat umum yang potensial

untuk transfer vektor dan penyakit malaria dari berbagai daerah. Kesadaran

yang tinggi dari masyarakat dalam upaya pengawasan dan pemberantasan

vector.

Semakin bertambahnya jumlah TPM di pelabuhan dan bandara. Isu

keamanan pangan masih menjadi masalah kesehatan. Belum semua penjamah

makanan mendapatkan pelatihan higiene sanitasi.

Kebutuhan terhadap air bersih/air minum semakin meningkat seiring

dengan meningkatnya aktifitas di pelabuhan dan bandara. Tuntutan terhadap

kualitas air bersih/air minum semakin meningkat.


KKP BANJARMASIN 12

TTU yang memenuhi syarat sanitasi kesehatan dapat menciptakan rasa

nyaman dan menjamin bebasnya TTU dari media penularan penyakit. Tuntutan

yang semakin tinggi bagi pengguna pelabuhan / bandara akan terciptanya TTU

yang memenuhi syarat sanitasi kesehatan. Isu tentang pencapaian pelabuhan

dan bandara sehat sudah menjadi isu bersama dan bukan hanya masalah

kesehataan saja. Adanya dukungan dari lintas sektor terkait lainnya dalam

menciptakan kawasan pelabuhan dan bandara sehat.

Pengembangan Sistem Informasi sebagai bentuk keterbukaan public

dengan adanya website www.kkpbanjarmasin.or.id yang berguna sebagai

media informasi ke publik.

d. Sumber Anggaran

Dari sisi anggaran, komposisi pagu anggaran Kantor Kesehatan

Pelabuhan Banjarmasin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Baik

belanja pegawai karena adanya penambahan jumlah pegawai, belanja

operasional karena peningkatan jumlah asset dan operasional perkantoran, serta

belanja modal untuk pemenuhan sarana prasarana penunjang tugas pokok dan

fungsi. Hal ini menunjukan aktifitas dan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Banjarmasin semakin meningkat setiap tahunnya.

Pada Tahun 2014, anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin

telah mencapai Rp. 11.850.988.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 10.472.504.871,- (88,44%). Meningkat jauh dari Tahun 2013 yang hanya

sebesar 45,76%.

3. PERMASALAHAN

a. Belum diperbaharuinya Undang-Undang RI. Nomor 1 tentang Karantina

Laut dan Undang-undang RI Nomor 2 tentang Karantina Udara sehingga

belum selaras dengan International Health Regulation tahun 2005 yang

secara esensial banyak mengalami perubahan .

b. Belum optimalnya pengawasan terhadap alat angkut di pintu masuk baik

pelabuhan ataupun bandar udara disebabkan keterbatasan jumlah tenaga

dibandingkan dengan program kegiatan yang harus dilaksanakan.


KKP BANJARMASIN 13

c. Belum adanya pemeliharaan secara rutin terhadap peralatan dan

perlengkapan kekarantinaan seperti thermal scanner diakibatkan karena

keterbatasan teknisi lokal yang dapat memperbaiki alat tersebut sehingga

harus mendatangkan teknisi dari luar daerah atau pusat.

d. Belum seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin

khususnya yang bertugas di pintu masuk (point of entry) baik di pelabuhan

ataupun bandara yang mempunyai kompetensi teknis kekarantinaan dan

surveilans epidemiologi.

e. Belum adanya standarisasi rekruitmen pegawai khususnya petugas

pemeriksa kesehatan kapal yang mempersyaratkan secara khusus pada

keadaan fisik dan kesehatan jasmani sehingga dapat mengurangi risiko

terjadinya kecelakaan kerja pada saat melaksanakan tugas.

f. Belum seluruhnya pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan

mengetahui dan memahami peraturan – peraturan yang berlaku baik

secara teknis ataupun yang berkaitan dengan penegakan hukum yang

berhubungan dengan kekarantinaan khususnya yang bertugas pada pintu

masuk pelabuhan dan bandar udara.

g. Belum optimalnya evaluasi terhadap penataan organisasi Kantor

Kesehatan Pelabuhan melalui tingkat pusat untuk lebih memfokuskan

kegiatan cegah tangkal.

h. Belum adanya keseragaman tindakan dalam pelaksanaan fumigasi,

disinseksi, dan disinfeksi, utamanya pada pesawat udara pada setiap

bandara.

i. Sumber daya manusia belum semuanya mendapatkan pelatihan.

j. Keterbatasan SDM pada setiap wilayah kerja.

k. Belum semua petugas teknis yang menduduki jabatan fungsional

tertentu.

l. Informasi survey vektor pes belum disosialisasikan ke lintas sektor dengan

baik.

m. Kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah kerja.

n. Perlu waktu untuk dapat melaksanakan pembinaan secara kontinyu.

o. Perbedaan latar belakang pendidikan kader sehingga menyulitkan

penyampaian materi.


KKP BANJARMASIN 14

p. Pengetahuan pemilik dan penjamah makanan masih perlu

ditingkatkan.

q. Kurangnya sosialisasi hasil pengawasan TPM di pelabuhan dan bandara

kepada stake holder terkait.

r. Belum semua penjamah makanan memiliki pengetahuan tentang higiene

sanitasi tentang pengelolaan makanan yang dibuktikan dengan sertifikat

penjamah makanan.

s. Pengelola pelabuhan dan bandara masih perlu menciptakan tempat-tempat

umum yang memenuhi syarat sanitasi.

t. Penyelenggara pelabuhan/bandara masih perlu meningkatkan

penyediaan air minum baik dalam kualitas maupun kuantitas.

u. Pengawasan secara eksternal oleh KKP belum tersosialisasi kepada stake

holder terkait..

v. Peran KKP adalah sebagai fasilitator dalam pembentukan forum untuk

mencapai pelabuhan / bandara sehat dan diharapkan pengelola pelabuhan /

bandara mengambil peran yang lebih besar.

w. Keterbatasan persediaan vaksin meningitis dan yellow fever, dan proses

permintaan yang cukup memerlukan waktu.

x. Perkembangan pasar global terutama bidang pertambangan telah mengalami

penurunan sehingga lalu lintas kapal yang melakukan bongkar muat terkait

produk tambang mengalami penurunan.

C. LINGKUNGAN STARTEGIS

1. LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL

Dengan akan berakhirnya agenda Millennium Development Goals (MDGs)

pada tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai

pendorong tindakan- tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan

pembangunan masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan politik. Kelanjutan

program ini disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang meliputi 17 goals.

Dalam bidang kesehatan fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki

kemampuan fisik dan daya pikir yang lebih kuat, sehingga dapat berkontribusi

secara produktif dalam pembangunan masyarakatnya.

Pemberantasan malaria telah berhasil memenuhi indikator MDG’s yaitu


KKP BANJARMASIN 15

API < 1 pada tahun 2015. Pada SDG’s pemberantasan malaria masuk dalam goals

ke 3.3 yaitu Menghentikan epidemi AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit

Terabaikan serta Hepatitis, Water Borne Diseases dan Penyakit menular lainnya.

Aksesi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Framework

Convention on Tobacco Control (FCTC) merupakan respon global yang paling kuat

terhadap tembakau dan produk tembakau (rokok), yang merupakan penyebab

berbagai penyakit fatal. Sampai saat ini telah ada sebanyak 179 negara di dunia

yang meratifikasi FCTC tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara

penggagas dan bahkan turut merumuskan FCTC. Akan tetapi sampai kini justru

Indonesia belum mengaksesinya. Sudah banyak desakan dari berbagai pihak

kepada Pemerintah untuk segera mengaksesi FCTC. Selain alasan manfaatnya bagi

kesehatan masyarakat, juga demi menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.

Di Helsinki, GHSA membahas rancangan GHSA Action Packagesand

Commitments yang diharapkan dapat dijadikan rujukan bersama di tingkat global

dalam mengatasi ancaman penyebaran penyakit infeksi. Komitmen ini antara

lain juga dimaksudkan untuk memperkuat implementasi International Health

Regulation-IHR yang telah dicanangkan WHO sebelumnya.

Agenda Ketahanan Kesehatan Global (Global Health Securty

Agenda/GHSA) juga sebagai bentuk komitmen dunia yang telah mengalami dan

belajar banyak dalam menghadapi musibah wabah penyakit menular berbahaya

seperti wabah Ebola yang telah melanda beberapa negara Afrika, Middle East

Respiratory Syndrome (MERS-Cov) di beberapa negara Timur Tengah, flu H7N9

khsusunya di Tiongkok, flu babi di Meksiko, flu burung yang melanda di berbagai

negara, dan wabah flu Spanyol tahun 1918. Rangkaian kejadian tersebut seakan

menegaskan bahwa wabah penyakit menular berbahaya tidak hanya mengancam

negara yang bersangkutan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat negara

lainnya termasuk dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.

Termasuk elemen penting dari GHSA adalah zoonosis. Sebagai

bentuk dari perwujudan atas elemen penting (komitmen) tersebut, Pemerintah

Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian

membahas lebih jauh berbagai aspek dari penyakit zoonosis dalam kaitan

pencegahan, pendeteksian lebih dini, dan upaya merespon atas munculnya

ancaman dari penyakit tersebut.


KKP BANJARMASIN 16

2. LINGKUNGAN STRATEGIS REGIONAL

Saat mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif

pada tanggal 1 Januari 2016. Pemberlakukan ASEAN Community yang mencakup

total populasi lebih dari 560 juta jiwa, akan memberikan peluang (akses pasar)

sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia. Implementasi ASEAN Economic

Community, yang mencakup liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta

investasi sektor kesehatan. Perlu dilakukan upaya meningkatkan daya saing

(competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri.

Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik dari segi

sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari segi

manajemennya perlu digalakkan. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah

Sakit, Puskesmas, dan lain-lain) harus dilakukan secara serius, terencana, dan

dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Hal ini berkaitan dengan perjanjian pengakuan bersama (Mutual

Recognition Agreement - MRA) tentang jenis-jenis profesi yang menjadi cakupan

dari mobilitas. Dalam MRA tersebut, selain insinyur, akuntan, dan lain-lain, juga

tercakup tenaga medis/dokter, dokter gigi, dan perawat. Tidak tertutup

kemungkinan di masa mendatang, akan dicakupi pula jenis-jenis tenaga kesehatan

lain. Betapa pun, daya saing tenaga kesehatan dalam negeri juga harus

ditingkatkan.

3. LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL

Perkembangan Penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai

dengan adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu

jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif,

yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun

2015 adalah 256.461.700 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,19%

pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2019 naik menjadi 268.074.600

orang. Jumlah wanita usia subur akan meningkat dari tahun 2015 yang

diperkirakan sebanyak 68,1 juta menjadi 71,2 juta pada tahun 2019.

Masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah

penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin bertambah, dan ini menyebabkan

permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka.


KKP BANJARMASIN 17

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator yang

menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping kesehatan, pendidikan

memegang porsi yang besar bagi terwujudnya kualitas SDM Indonesia. Namun

demikian, walaupun rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat,

tetapi angka ini belum memenuhi tujuan program wajib belajar 9 tahun.

Disparitas Status Kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan

masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat

sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi.

4. LINGKUNGAN STRATEGIS LOKAL

Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin sebagai salah satu institusi

yang keberadaannya di lingkungan Bandara dan Pelabuhan. Dimana kedua

lingkungan tersebut merupakan pintu masuk ke suatu negara/wilayah. Dalam

melaksanaan kegiatan dan tupoksi untuk melindungi Iingkungan tersebut

sebagai tempat masuk dan keluarnya penyakit PHEIC, Kantor Kesehatan Pelabuhan

Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan jejaring kerja

dengan lintas program dan sektor terkait, baik dari stakeholder, masyarakat

pelabuhan, dunia usaha maupun mitra kerja lainnya. Dengan adanya kerjasama dan

jejaring kerja tersebut diharapkan tercipta koordinasi yang sinergis, berkelanjutan

dan harmonis. Disamping dukungan dan kerjasama dengan unsur terkait di

lingkungan pelabuhan dan bandara juga perlu adanya dukungan, kerjasama dan

koordinasi dari institusi di luar bandara dan pelabuhan. Karena terjadinya

penularan penyakit dapat terjadi dari luar negeri, daerah lain maupun dari sekitar

lingkungan pelabuhan dan bandara. Pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan di pintu gerbang negara sebagai salah satu pilar pembangunan

bidang kesehatan, perlu mencermati isu-isu stratregis, dinamika wilayah, pola

penyebaran penyakit serta kecenderungan menurunnya kualitas kesehatan

lingkungan. Beberapa isu strategis tersebut antara lain : perubahan lingkungan,

KLB, Bencana alam, pencemaran lingkungan, dinamika kependudukan,

keterbatasan aksesibilitas, keterbatasan IPTEK dan legal aspek.


KKP BANJARMASIN 18

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 visi dan misi

mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Upaya

untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan

demokratis berlandaskan negara hokum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati

diri sebagai negara maritime.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejantera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA

CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan


KKP BANJARMASIN 19

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social lndonesia.

Visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin adalah : “Pelabuhan

Banjarmasin Sehat sebagai bagian Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Untuk mencapai Visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin ditempuh melalui

Misi sebagai berikut :

1. Memelihara dan menghasilkan pelayanan kesehatan pelabuhan yang

bermutu, merata dan memadai.

2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu masyarakat pelabuhan dan

lingkungan SEHAT pelabuhan dan bandara, kapal laut dan pesawat terbang.

3. Mendorong kemandirian masyarakat pelabuhan dan bandara untuk hidup sehat.

4. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang professional.

5. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya.

B. TUJUAN

1. TUJUAN UMUM

Terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu

masuk negara.

2. TUJUAN KHUSUS

a. Terselenggaranya pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi

b. Terselenggaranya pengendalian rlsiko lingkungan

c. Terselenggaranya upaya kesehatan dan lintas wilayah

d. Terselenggaranya dukungan manajemen dan ketatausahaan


KKP BANJARMASIN 20

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan dalam Rencana Aksi Program PP dan PL merupakan sasaran strategis

dalam Renstra Kemenkes yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen PP

dan PL. Sasaran tersebut adalah meningkatnya pengendalian penyakit pada akhir tahun

2019. Sedangkan, sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin sampai

dengan akhir tahun 2017 adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Program

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Pintu Masuk Negara yang

ditandai dengan :

a. Persentase alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

sebesar 100%.

b. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon

KKM dalam rangka kekarantinaan di pintu masuk negara sebesar 100%.

c. Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada pelabuhan / bandara dengan

kondisi matra sebesar 100%.

d. Persentase Pelabuhan/Bandara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar

100%.

e. Persentase Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu

sebesar 100%.

f. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit

menular langsung sebesar 100%.

g. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM sebesar

100%.

h. Persentase Wilayah Kerja yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) sebesar 100%.

i. Persentase tempat pengelolaan makanan yang menenuhi syarat kesehatan di

pelabuhan dan bandara sebesar 100%.

j. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan di pelabuhan dan bandara

sebesar 100%.

k. Persentase pelabuhan/bandara sehat sebesar 100%.

l. Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di pelabuhan

dan bandara sebesar 100%.


KKP BANJARMASIN 21

m. Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran disusun sesuai standar sebesar

100%.

n. Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan disusun sesuai standar sebesar

100%.

o. Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar sebesar 100%.

p. Persentase Layanan Perkantoran yang dilaksanakan sebesar 100%.

q. Persentase Sarana Prasarana untuk memenuhi standar sebesar 69%.

Namun, pada tahun 2018 hingga 2019 terdapat revisi sasaran strategis Kantor Kesehatan

Pelabuhan Banjarmasin pada akhir tahun 2017 menjadi :

1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi

kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap

sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB yang ditandai dengan :

a. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebanyak

68,415 sertifikat.

b. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah layanan KKP sebesar 100 %.

c. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

sebanyak 3,354,500 sertifikat.

d. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 8 posko.

e. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi

wabah sebanyak 8 pelabuhan / bandara.

f. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

sebanyak 22.960 sertifikat.

g. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

sebanyak 8 pelabuhan / bandara.

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan

zoonotic yang ditandai dengan : Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor

pada wilayah perimeter dan buffer area sebanyak 8 pelabuhan / bandara.

3. Menurunnya penyakit menular langsung yang ditandai dengan : Jumlah orang

yang melakukan skrining penyakit menular langsung sebanyak 480 orang.


KKP BANJARMASIN 22

4. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang ditandai dengan :

a. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebanyak 40

dokumen.

b. Jumlah pengadaan sarana prasarana sebanyak 51 unit.

c. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P sebanyak 2 pelatihan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, sinergi dan semangat bagi seluruh

pegawai di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin, telah dicanangkan

Motto sejak Tahun 2014 yaitu : “Tahun Prestasi Tahun Kinerja, Bersama Kita Luar

Biasa”


KKP BANJARMASIN 23

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan

(RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara

Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam

lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan

yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya di seluruh wilayah Republik lndonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025

adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya

Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian

Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi

pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan

kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3)pengembangan upaya dan

pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan dan pemberdayaan sumber daya

manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN PP DAN PL

Arah Kebijakan Ditjen PP dan PL untuk mendukung arah kebijakan Kementerian

Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit

2. Peningkatan perlindungan kelompok berisiko

3. Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan

4. Pencegahan dan penanggulangan KLB/Wabah termasuk yang

berdimensi internasional


KKP BANJARMASIN 24

5. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pencegahan dan pengendalian

penyakit

6. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat

7. Pelayanan kesehatan jiwa

8. Peningkatan keterpaduan program promotif & preventif dlm pengendalian penyakit &

penyehatan lingkungan

Arah Kebijakan tersebut didukung melalui 10 strategi yaitu :

1. Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal

2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi

3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi dan inovasi program

4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

5. Memperkuat Jejaring kerja dan kemitraan

6. Memperkuat manajemen logistik

7. Meningkatkan Surveilans dan aplikasi teknologi pendukung (SKDR)

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis

9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program

10. Meningkatkan pengembangan teknologi preventif

Arah kebijakan dan strategi Ditjen PP dan PL didasarkan pada arah kebijakan dan

strategi Kementerian Kesehatan yang mendukung arah kebijakan dan strategi

nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019. Arah kebijakan Ditjen PP dan PL didasarkan pada arah

kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni :

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).

3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KKP BANJARMASIN

Arah kebijakan yang ditempuh oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan

Banjarmasin dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan visi dan misinya adalah :


KKP BANJARMASIN 25

1. Meningkatkan Kinerja Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi

Menurut IHR Tahun 2005 Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan

Port Health Autority yang artinya bahwa segala urusan mengenai

kesehatan di Pelabuhan dan Bandara menjadi tanggung jawab Kantor

Kesehatan Pelabuhan. Sejalan dengan IHR tersebut salah satu fungsi Kantor

Kesehatan Pelabuhan adalah menyelenggarakan pengawasan kekarantinaan

dan surveilans epidemiologi. Objek yang diawasi dalam program kekarantinaan

dan surveilans epidemiologi adalah alat angkut, barang dan orang. Dengan

meningkatnya perkembangan teknologi alat angkut membuat jarak antar

negara seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat

sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa

inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko

penularan penyakit secara global.

Ancaman global yang kita hadapi yaitu timbulnya kembali penyakit

menu/ar yang sudah pemah terjadi (re-emerging disease), penyakit yang masih

merupakan masalah (Emerging disease), penyakit baru yang muncul (new

emerging disease) dan kemungkinan bioterorisme. Untuk mengantisipasi masuk

dan keluarnya ancaman global tersebut sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin maka perlu adanya peningkatan

kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi. Salah satu upaya yang

perlu dilakukan adalah meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD).

2. Meningkatkan Kinerja Pengendalian Risiko Lingkungan

Untuk mengantisipasi ancaman penyakit global serta permasalahan

kesehatan masyarakat yang merupakan masalah darurat yang menjadi perhatian

dunia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin dituntut mampu menangkal risiko

kesehatan yang mungkin masuk melalui alat angkut, orang dan barang termasuk

kontainer dari negara lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat

perjalanan dan perdagangan.

Kegiatan pengendalian risiko lingkungan merupakan salah satu upaya

mencegah penyebaran Penyakit PHEIC melalui pemutusan mata rantai penularan

penyakit. Upaya pengendalian risiko lingkungan bertujuan untuk membuat

wilayah pelabuhan dan alat angkut tidak menjadi sumber penularan ataupun

habitat yang subur bagi perkembangbiakan kuman / vektor penyakit.


KKP BANJARMASIN 26

3. Meningkatkan Kinerja Upaya Kesehatan Lintas Wilayah

Salah satu tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan

Pelabuhan Banjarmasin adalah menyelenggaran pelayanan kesehatan

terbatas di wilayah Pelabuhan dan Bandara. Kegiatan pelayanan tersebut

juga dalam rangka cegah tangkal penyakit menular dan potensial wabah.

Kegiatan pelayanan kesehatan antara lain pelaksanaan kegiatan matra,

pelayanan vaksinasi yang bersifat internasional, pengawasan kesehatan kerja,

pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan haji dan poliklinik. Sebagai

salah satu aspek fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka perlu dituntut

peningkatan kinerja dari upaya kesehatan melalui kegiatan-kegiatan tersebut.

4. Meningkatkan Dukungan Administrasi dan Manajemen

Untuk memperlancar kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin perlu adanya dukungan

administrasi dan manajemen. Dukungan tersebut sangat diperlukan agar

pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan

memiliki daya ungkit. Dukungan administrasi dan manajemen dapat berupa

dukungan dana, SDM, sarana dan prasarana serta pelatihan. Disamping itu,

dukungan dapat dari instansi vertikal maupun horisontal.

Sedangkan, strategi yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan

Banjarmasin untuk mencapai visi dan misi yaitu :

1. Melaksanakan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria)

2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi

3. Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi.

4. Melaksanakan supervise / bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.

5. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi

program

6. Mengembangkan (investasi) sumber daya manusia

7. Memperkuat jejaring kerja

8. Memperkuat logistik, distribusi dan manaiemen

9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan


KKP BANJARMASIN 27

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara

berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif

selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019.

Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin sampai dengan akhir

tahun 2015 adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pengendalian Penyakit

dan Penyehatan Lingkungan di Pintu Masuk Negara.

Sehubungan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2015 tentang Kementerian Kesehatan; Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3130/M.PAN-RB/09/2015

Tanggal 23 September 2015; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64Tahun 2015

Tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,

maka Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berubah nomenklatur

menjadi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah perumusan kebijakan dan penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan

pelaporan serta pelaksanaan administrasi bidang :

1. Surveilans dan Karantina Kesehatan;

2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zonotik

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

5. Upaya Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika,dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Akibat perubanan tersebut sehingga mempengaruhi nomenklatur Rencana Aksi

Kegiatan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian / Lembaga, sehingga

Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin pada akhir tahun 2015

adalah mengalami perubahan nomenklatur karena perubahan program. Awalnya

Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan di Pintu Masuk Negara berubah menjadi Meningkatnya Penyelenggaraan


KKP BANJARMASIN 28

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara yang

ditandai dengan :

1. Persentase alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

sebesar 100%.

2. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon

KKM dalam rangka kekarantinaan di pintu masuk negara sebesar 100%.

3. Persentase Pelabuhan / Bandara yang melaksanakan pengendalian faktor risiko

dengan kondisi matra sebesar 100%.

4. Persentase Pelabuhan/Bandara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar

100%.

5. Persentase Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu

sebesar 100%.

6. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit

menular langsung sebesar 100%.

7. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM sebesar

100%.

8. Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) sebesar 100%.

9. Persentase tempat pengelolaan makanan yang menenuhi syarat kesehatan di

pelabuhan dan bandara sebesar 100%.

10. Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan di pelabuhan dan

bandara sebesar 100%.

11. Persentase Pelabuhan/Bandara sehat sebesar 100%.

12. Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan di pelabuhan

dan bandara sebesar 100%.

13. Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran disusun sesuai standar sebesar

100%.

14. Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan disusun sesuai standar sebesar

100%.

15. Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar sebesar 100%.

16. Persentase Layanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan

sebesar 100%.

17. Persentase Sarana Prasarana untuk memenuhi standar sebesar 69%.


KKP BANJARMASIN 29

Untuk mencapai target tersebut sampai dengan Tahun 2017, kegiatan yang telah

dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Surveilans dan Karantina Kesehatan

Perubahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan

Penyehatan Lingkungan menjadi bagian kegiatan Surveilans dan karantina

Kesehatan :

a. Pengawasan kedatangan kapal dalam karantina sebanyak ≥ 400 kapal.

b. Pengawasan tindakan sanitasi dan penerbitan dokumen sanitasi sebanyak ≤ 14

kapal.

c. Pengawasan dan penerbitan dokumen sanitasi kapal sebanyak ≥ 400 kapal.

d. Pengawasan Obat dan Alat P3K Kapal sebanyak ≥ 800 kapal.

e. Pengembangan dan peningkatan kualitas program karantina dan kesehatan

pelabuhan :

1) Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Pelabuhan selama setiap bulan.

2) Surveilans Epidemiologi dan Respon Faktor Risiko KKM di Pintu Masuk

Negara sebanyak 2 lokasi.

3) Peningkatan Kemampuan Teknis Kekarantinaan Kesehatan sebanyak ≥ 10

orang.

f. Pengadaan Bahan Kesehatan dalam rangka pengawasan dan penerbitan

dokumen sebanyak 2 paket.

g. Pelayanan rujukan orang sakit sebanyak 30 orang.

h. Surveilans epidemiologi di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 12 dokumen.

i. Pelayanana kesehatan haji embarkasi haji luar kota selama 14 hari.

j. Pelayanan kesehatan haji debarkasi haji luar kota selama 14 hari.

k. Pelayanan kesehatan haji di terminal haji luar kota selama 3 hari.

l. Penanganan kesehatan pada situasi khusus hari raya dan tahun baru di

pelabuhan dan bandara

1) Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat/Dokumen ICV Buku

Kesehatan Haji sebanyak 13 Kab/Kota.

2) Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Haji sebanyak ≥ 30

orang.

3) Koordinasi Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebanayk 1 kali setahun

4) Pelayanan Vaksinasi International dan penerbitan Dokumen ICV sebanyak ≥

17.000 orang


KKP BANJARMASIN 30

5) Pengawasan dan Pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah

sebanyak ≥ 400 orang.

m. Pelayanan kesehatan dalam pengendalian faktor risiko pada kondisi matra di

pelabuhan dan bandara sebanyak ≥ 3 lokasi.

n. Penyusunan rencana kontijensi dan simulasi penanggulangan KKM di wilayah

Bandara sebanyak 5 lokasi.

o. Peningkatan Kapasitas SDM Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan di

Pelabuhan/Bandara sebanyak ≥ 30 orang :

1) Pelatihan karantina kesehatan

2) Pelatihan fumigasi

3) Pemantapan SDM kekantinaan dan surveilans epidemiologi

4) Pelatihan ATCLS dan BTCLS

5) Pelatihan Flight Nurse

6) Peningkatan kapasitas petugas situasi khusus

p. Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa di Pelabuhan dan Bandara :

1) Jejaring Surveilans dan Kemitraan

2) Refreshing Tim Gerak Cepat

3) Monitoring Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Respon KLB

q. Advokasi dan Sosialisasi Surveilans, Karantina Kesehatan dan Kesehatan

Pelabuhan

a. Pembinaan dan pengawasan tempat pengelolaan makanan di pelabuhan dan

bandara.

b. Tenaga terlatih bidang penyehatan tempat pengelolaan makanan di pelabuhan

dan bandara.

c. Pengawasan air bersih / air minum di pelabuhan dan bandara

d. Pembinaan penyelenggaraan pelabuhan dan bandara sehat

e. Pengawasan kualitas udara dan pengelolaan limbah di pelabuhan dan bandara.

f. Pengawasan faktor risiko dan sanitasi lingkungan di embarkasi dan debarkasi

g. Pembinaan dan pengawasan sanitasi lingkungan, tempat-tempat umum dan

bangunan di pelabuhan dan bandara.

h. Peningkatan Kapasitas SDM Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa di

Pelabuhan/Bandara :

1) Pelatihan pengendalian risiko lingkungan sebanyak ≥ 8 orang.

2) Pertemuan evaluasi dan peningkatan SDM pelaksana kegiatan PRL


KKP BANJARMASIN 31

3) Pemantapan higiene sanitasi pangan dan pengusaha dan penjamah

makanan di pelabuhan dan bandara.

2. Meningkatkan Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Tular Vektor dan

Zoonotik

a. Pengamatan dan pengendalian vektor pes dengan luas bebas vector sebanyak

4 hektar dan IP < 1.

b. Pengamatan dan pengendalian vektor DBD dengan luas bebas vector sebanyak

12 hektar dan HI : PA=0 ; BA <1.

c. Pengamatan dan pengendalian vektor diare dengan luas bebas vector sebanyak

4 hektar dan tingkat kepadatan rendah.

d. Pengendalian vektor malaria dan binatang pengganggu di wilayah kerja di

wilayah kerja Kotabaru dan Batulicin.

e. Peningkatan SDM Pengendalian Malaria dan Arbovirosis di Pelabuhan dan

Bandara.

f. Pengendalian Malaria di Pelabuhan dan Bandara :

1) Pengamatan kejadian malaria/surveilans migrasi di pelabuhan dan bandara

2) Monitoring evaluasi pengendalian penyakit malaria di wilayah kerja

3) Mass Fever Survey pada penumpang dari daerah endemis tinggi malaria di

wilayah pelabuhan dan bandara

3. Meningkatkan Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung dan Penyakit Tidak Menular

a. Layanan HIV AIDS di Wilayah Pelabuhan sebanyak ≥ 2 wilayah kerja.

b. Pelaksanaan skrining TB terhadap kelompok khusus di wilayah kerja sebanyak

≥30 orang.

c. Pemantauan tifoid pada kelompok berisiko sebanyak ≥ 50 orang.

d. Monitoring faktor risiko PTM pada kelompok masyarakat khusus di wilayah

pelabuhan dan bandara sebanyak 5kelompok khusus.

e. Pengendalian dampak rokok bagi masyarakat pelabuhan dan bandara sebanyak

50 orang usia 15 tahun ke atas.

f. Peningkatan kapasitas pengelola program pengendalian HIV AIDS dan ISPA

g. Advokasi dan Sosialisasi Penyakit Menular Langsung

h. Advokasi dan Sosialisasi Business Contiunuity Plan (BCP)


KKP BANJARMASIN 32

i. Peningkatan kapasitas pengelola program pengendalian penyakit jantung dan

pembuluh darah, diabetes mellitus dan metabolic lainya

4. Meningkatkan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

b. Penyusunan profil KKP Banjarmasin

c. Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Program

d. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dan Laporan Tahunan

e. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Program

f. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja

g. Penyusunan Target dan Pagu PNBP

h. Pengelolaan dan Penyusunan Laporan BMN

i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

j. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

k. Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kepegawaian

l. Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Capacity Building

m. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka peningkatan jejaring kerja

n. Advokasi dan Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi KKP

o. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

p. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

q. Pengadaan ambulance pelayanan kesehatan

r. Pengadaan kendaraan operasional perkantoran

s. Perkantoran Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran

t. Pembangunan dan Renovasi Bangunan Kantor KKP Kelas II Banjarmasin

u. Pengadaan tanah untuk lahan bangunan kantor wilayah kerja

Namun, pada tahun 2018 hingga 2019 terdapat revisi sasaran strategis Kantor

Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin pada akhir tahun 2017 menjadi :

1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi

kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap

sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB yang ditandai dengan :

a. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebanyak

68,415 sertifikat.


KKP BANJARMASIN 33

b. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah layanan KKP sebesar 100 %.

c. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

sebanyak 3,354,500 sertifikat.

d. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 8 posko.

e. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi

wabah sebanyak 8 pelabuhan / bandara.

f. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

sebanyak 22.960 sertifikat.

g. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

sebanyak 8 pelabuhan / bandara.

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan

zoonotic yang ditandai dengan : Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor

pada wilayah perimeter dan buffer area sebanyak 8 pelabuhan / bandara.

3. Menurunnya penyakit menular langsung yang ditandai dengan : Jumlah orang

yang melakukan skrining penyakit menular langsung sebanyak 480 orang.

4. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang ditandai dengan :

a. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebanyak 40

dokumen.

b. Jumlah pengadaan sarana prasarana sebanyak 51 unit.

c. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P sebanyak 2 pelatihan.

Untuk mencapai target tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi

a. Refreshing Petugas TGC dalam Pengendalian Penyakit Menular Berbahaya di

Pintu Masuk Negara melalui Workshop Petugas KKP dalam Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit Berpotensi KLB di Pintu Masuk Negara sebanyak 1

kegiatan.

b. Jejaring Surveilans dan Kemitraan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah melalui


KKP BANJARMASIN 34

Pertemuan Koordinasi Surveilans Kewaspadaan Dini dan KLB lintas Program,

Lintas Sektor dan Wilayah Kerja sebanyak 1 kegiatan.

c. Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan Penyakit Menular Berbahaya di

Pintu Masuk Negara melalui Investigasi dan Penanggulangan Penyakit Menular

Berpotensi KLB di Pintu Masuk Negara sebanyak 2 kegiatan.

d. Pengawasan Arus Mudik pada Situasi Khusus sebanyak 4 pelabuhan / bandara.

e. Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel melalui Pelatihan

Simkespel / Konsultasi ke Pengelola Program Pusat sebanyak 1 kegiatan.

f. Pelatihan / Workshop Bagi Petugas KKP :

1) Peningkatan Kapasitas Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan sebanyak

4 orang.

2) Pemantapan Hygiene Sanitasi Pangan Pengusaha dan Penjamah Makanan

Catering Haji sebanyak 1 kegiatan.

3) Pelatihan / Pertemuan Karantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi

sebanyak 4 orang.

4) Pelatihan GELS / BTCLS sebanyak 4 orang.

g. Pengawasan lalu Lintas Orang, Barang, Alat Angkut :

1) Gendec sebanyak 12 sertifikat.

2) Pengawasan dan pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah sebanyak

144 surat izin.

3) Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat / Dokumen ICV Buku

Kesehatan Haji sebanyak 13 Kab / Kota.

h. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan,

Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah melalui Sosialisasi Program Kekarantinaan

Kesehatan dengan LS dan LP sebanyak 6 lokasi.

i. Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN

dan Wilayah :

1) Konsultasi Teknis ke Pusat sebanyak 1 kegiatan.

2) Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebanyak 1

kegiatan.

3) Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebanyak 1 kegiatan.

j. Pelayanan Kesehatan :

1) Surveilans Factor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Embarkasi Haji

sebanyak 17 kloter.


KKP BANJARMASIN 35

2) Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Pesawat dan

Asrama Haji sebanyak 30 orang.

3) Pelayanan Vaksinasi International dan Penerbitan Dokumen ICV sebanyak

20.000 orang / sertifikat.

4) Pendampingan Vaksinasi International di Wilayah Kerja sebanyak 2

kegiatan.

k. Bimtek ke Wilayah Kerja sebanyak 6 lokasi.

l. Monitoring dan Evaluasi sebanyak 1 kegiatan.

m. Pengadaan Media KIE Karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara, dan

PLBDN sebanyak 1 paket.

n. Pelaksanaan Table Top Exercise / Simulasi Penanggulangan KKM melalui

Pelaksanaan Table Top Exercise penanggulangan KKM di Wilayah Kerja

Kotabaru

o. Pelaksanaan Surveilans KKM Terintegrasi Antara Pintu Masuk dan Wilayah

melalui Surveilans Aktif sebanyak 7 kali.

p. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal sebanyak 1000 sertifikat.

q. Layanan Kesehatan Rujukan sebanyak 12 kali.

r. Penerbitan COP (Certificate Of Pratique) sebanyak 400 sertifikat.

s. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan sebanyak 90

kali.

t. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara sebanyak 16 kali.

u. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port

Health Quarantine Clearance) sebanyak 365 sertifikat.

v. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut dalam Rangka Penerbitan

SSCC/SSCEC (Ship Sanitation Control Certificate / Ship Sanitation Control

Exemption Certificate) sebanyak 490 sertifikat.

w. Layanan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut sebanyak 80 sertifikat.

2. Meningkatkan Kinerja Pengendalian Risiko Lingkungan

a. Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan :

1) Pengawasan Kualitas Air Bersih / Minum Untuk Alat Angkut, Penumpang

dan Pekerja di Pelabuhan / Bandara sebanyak 120 sampel.

2) Survei Pendahuluan Sanitasi Asrama Haji / Terminal Haji sebanyak 4 kali.


KKP BANJARMASIN 36

3) Fogging Tempat Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji Sebelum

Keberangkatan sebanyak 2 kali.

4) Pemantauan Kualitas Udara / Tingkat Kebisingan di Kawasan Pelabuhan /

Bandara sebanyak 12 bulan.

5) Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 di Kawasan Pelabuhan ke Wilayah

Kerja sebanyak 2 lokasi.

6) Pendataan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Wilayah Pelabuhan

sebanyak 12 bulan.

7) Uji Petik Kualitas TPM di Pelabuhan / Bandara sebanyak 120 sampel.

8) Pengawasan Higiene dan Sanitasi Kapal Laut sebanyak 6 lokasi.

b. Penyelenggaraan Pelabuhan / Bandar Udara Sehat melalui Pertemuan

Sosialisasi Pembentukan Forum Pelabuhan Sehat (Pelabuhan Batulicin)

c. Pengamatan Faktor Risiko Pencegahan dan Pengendalian Malaria :

1) Survei Pengamatan Faktor Risiko P2 Malaria sebanyak 4 lokasi.

2) Pemetaan Wilayah Pengawasan Vektor Malaria dengan Sistem GPS

(Update Peta Wilker) sebanyak 4 lokasi.

d. Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever Survey) Penumpang di Pelabuhan

dan Bandara melalui Survei Demam Darah Massal Terpadu di Lingkungan

Pelabuhan dan Bandara sebanyak 2 kali.

e. Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, Termasuk Malaria Cross Border

1) Survei Pengamatan Kejadian / Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara

sebanyak 8 lokasi.

2) Monitoring Evaluasi Surveilans Migrasi dalam Rangka Cegah Tangkal

Penularan Malaria sebanyak 5 kali.

3) Konsultasi Program ke Pusat sebanyak 3 kali.

f. Pengadaan Media Promosi dan KIE Malaria melalui Pembuatan Media KIE

sebanyak 1 paket.

g. Pengendalian Vektor (Fogging, IRS, Larvasida dan PSM) sebanyak 12 bulan.

h. Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog,

Spaycan, Insektisida Perangkap Tikus, Entomologi Kit, dll) sebanyak 1 paket.

i. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP

melalui Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pengendalian Vektor sebanyak 2

kegiatan.


KKP BANJARMASIN 37

j. Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Jabfung Entomologi dan Pengendalian

Vektor melalui Seminar, Diklat, Kursus Tentang Pengendalian Vektor untuk

jabfung Entomolog Kesehatan sebanyak 9 orang.

k. Layanan Pengendalian Vektor DBD :

1) Survei dan Larvasida sebanyak 70 hektar.

2) Larvasida sebanyak 70 hektar.

3) Fogging sebanyak 70 hektar.

l. Layanan Pengendalian Vektor Pes :

1) Pemetaan sebanyak 70 hektar.

2) Persiapan Bahan dan Alat sebanyak 70 hektar.

3) Pemasangan Perangkap sebanyak 70 hektar.

4) Identifikasi Tikus dan Pinjal sebanyak 70 hektar.

m. Layanan Pengendalian Vektor Diare :

1) Survei sebanyak 70 hektar.

2) Spraying sebanyak 70 hektar.

n. Layanan Pengendalian Vektor Malaria :

1) Survei Jentik sebanyak 70 hektar.

2) Survei Nyamuk sebanyak 70 hektar.

3) Larvasida sebanyak 70 hektar.

4) Spraying (IRS) sebanyak 70 hektar.

3. Meningkatkan Kinerja Upaya Kesehatan Lintas Wilayah

a. Deteksi Dini HIV AIDS dengan Pelaksanaan Mobile VCT (KKP) :

1) Sosialisasi HIV di Wilker KKP sebanyak 1 kegiatan.

2) Deteksi Dini HIV di Wilker KKP sebanyak 4 kali.

b. Layanan Tes HIV dan IMS di KKP dengan Kegiatan VCT Mobile melalui

Penyediaan Alat Habis Pakai sebanyak 30 orang.

c. Layanan Deteksi Dini Terduga TB (UPT) dengan Pelaksanaan Deteksi Dini

Terduga TB :

1) Sosialisasi Pengendalian TB di Wilker KKP (Batulicin) sebanyak 1 kegiatan.

2) Deteksi Dini Terduga TB sebanyak 16 kali

d. Layanan Deteksi Dini Terduga TB di Wilayah Kerja KKP dengan Deteksi Dini

Terduga TB melalui Penyediaan Alat Habis Pakai sebanyak 80 orang.


KKP BANJARMASIN 38

4. Meningkatkan Dukungan Administrasi dan Manajemen Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

a. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran :

1) Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran sebanyak 29 unit.

2) Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control sebanyak 1 unit

b. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan :

1) Pembangunan Kantor Wilker Satui sebanyak 1 unit

2) Renovasi tahap III Bangunan Kantor Induk KKP Banjarmasin sebanyak 1 unit.

c. Penyusunan Rencana Program sebanyak 1 dokumen :

1) Penyusunan Revisi RAK

2) Penyusunan E-Planning

d. Penyusunan Rencana Anggaran sebanyak 1 dokumen :

1) Penyusunan Dokumen RKAKL

2) Pembahasan, Penajaman, Penelahaan Usulan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran

e. Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi 19 Dokumen :

1) Penyusunan Laporan Pelaksana Program

2) Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran

3) Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas / PP 39 tahun 2006

4) Penyusunan Laporan Tahunan Satker

5) Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja

6) Evaluasi SAKIP

7) Penyusunan Profil dan Media KIE

8) Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program P2P

f. Penyusunan Laporan Keuangan sebanyak 2 dokumen :

1) Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker

2) Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan

3) Rekonsiliasi LK UAPPA Eselon I Laporan Keuangan Satker tahun 2017 dan

Semester I TA. 2018

4) Rekonsiliasi Pengelolaan PNBP

g. Pengelolaan Perbendaharaan sebanyak 1 dokumen :

1) Upaya Penyelesaian LHP / tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Satker

2) Menyusun RPK dan RPD


KKP BANJARMASIN 39

h. Pengelolaan Kepegawaian sebanyak 2 dokumen :

1) Pertemuan / Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

2) Perencanaan dan Evaluasi Pegawai

3) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

4) Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building

i. Pelayanan Umum dan Perlengkapan melalui Inventarisasi dan Penyusutan Arsip

j. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi :

1) Rapat Penyusunan ABK dan Peta dan Informasi jabatan

2) Rapat Pemahaman Indikator, Persiapan Dokumen Pengungkit dan Persiapan

Assessment Penilaian Satker WBK/ WBMM

3) Maintenance / Manajemen Mutu Pelayanan (Sertifikat ISO)

4) Penyusunan Bisnis Proses UPT

k. Pengelolaan Barang Milik Negara sebanyak 2 dokumen :

1) Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN

2) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

3) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa

4) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

l. Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebanyak 1 layanan :

1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2) Pembayaran Tunjangan Kinerja

m. Operasional dan Pemeliharaan Kantor :

1) Pelaksanaan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran

2) Langganan Daya dan Jasa

3) Pemeliharaan Perkantoran

4) Pelaksanaan Operasional Perkantoran

B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan Program PP dan PL diarahkan untuk memenuhi kebutuhan

pembiayaan (anggaran) untuk mencapai target indikator program PP dan PL yang

ditetapkan. Pengalokasian anggaran program dilakukan pada tingkat pusat, daerah dan

UPT dengan memperhatikan kewajiban dan kewenangan masing masing serta

memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi penganggaran.

Pendanaan kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin dibebankan


KKP BANJARMASIN 40

pada DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin yang bersumber dari APBN baik

Rupiah Murni maupun PNBP dan dialokasikan berdasarkan kegiatan yaitu : 1) Surveilans

dan Karantina Kesehatan 2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan

Zoonotik 3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 4) Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan sebagaimana data terlampir.


KKP BANJARMASIN 41

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses

kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera

agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian

yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan,

kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya.

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan

Banjarmasin bertujuan untuk menilai keberhasilan Penyelenggaraan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara.

Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil

yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan

keputusan apakah suatu kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat.

Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifiktas dan efisensi pengelolaan

program.

Penilaian kinerja kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin dalam

rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di

Pintu Masuk Negara dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.


KKP BANJARMASIN 42

BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin periode

2015-2019 disusun untuk dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk

menjawab dan memfokuskan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pada

Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin dalam menghadapi tantangan strategis di

masa depan, sehingga Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin mempunyai target

kinerja yang telah ditetapkan dan telah dievaluasi pada pertengahan Tahun 2015

sampai dengan 2017, dan saat ini telah memasuki Tahun 2018 yang merupakan tahun

3 dari periode Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Pada akhir Tahun 2016 terdapat perubahan numenklatur kegiatan dan indikator

kinerja kegiatan sampai dengan akhir periode 5 tahun (2019) sesuai ketentuan yang

berlaku.

.Selain itu, Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin

dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan agar lebih dapat terukur, efisien

dan efektif sesuai dengan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara Kementerian Kesehatan RI.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Banjarmasin ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna

dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam cegah tangkal penyakit

berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi

Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin 2015-2019, maka akan dilakukan

penyempurnaan sebagaimana mestinya.

43

RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

TAHUN 2015 – 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

1 Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan, dan kesehatan matra

Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebesar 100 %.

80 85 90 95 100

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 65 70 75 80 90

Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100 %

29 46 64 82 100

2 Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu sebesar 100 %

100 100 100 100 100

3 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung sebesar 100 %

100 100 100 100 100

4 Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan skrining PTM sebesar 100 %

100 100 100 100 100

5 Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

8 14 20 26 32

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan 30 35 40 45 50

Persentase pelabuhan/bandara/PLBDN sehat sebesar 100 % 100 100 100 100 100

Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

50 52 54 56 58

6 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program P2P

Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA 35 40 55 70 85

Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar

50 55 60 64 69

Keterangan : Indikator Kinerja Program yang belum dilakukan revisi, tetapi masih relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

44

REVISI RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

TAHUN 2015 – 2017

1. Semula (Versi Revisi 2)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

1

Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara.

Persentase alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 100 100 100 100 100

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan di pintu masuk negara

50 60 70 80 100

Persentase pelabuhan / bandara yang melaksanakan pengendalian faktor risiko dengan kondisi matra

100 100 100 100 100

Persentase Pelabuhan/Bandara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

30 45 60 80 100

Persentase Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu 100 100 100 100 100

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

100 100 100 100 100

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM 100 100 100 100 100

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

15 45 75 100 100

Persentase tempat pengelolaan makanan yang menenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara

70 75 80 90 100

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan di pelabuhan dan bandara 100 100 100 100 100

Persentase pelabuhan/bandara sehat 100 100 100 100 100

Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara

60 70 80 90 100

Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran disusun sesuai standar 100 100 100 100 100

Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan disusun sesuai standar 100 100 100 100 100

Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar 100 100 100 100 100

Persentase Layanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan 100 100 100 100 100

Persentase Sarana Prasarana untuk memenuhi standar 50 55 60 64 69

45

2. Menjadi (Versi Revisi 3)


2015 2016 2017

1 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara.

Persentase alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 100 100 100

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan di pintu masuk negara

50 60 70

Persentase pelabuhan / bandara yang melaksanakan pengendalian faktor risiko dengan kondisi matra 100 100 100


30 45 60

Persentase Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu 100 100 100

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung 100 100 100

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM 100 100 100

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 15 45 75


70 75 80

46


2015 2016 2017

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan di pelabuhan dan bandara 100 100 100

Persentase pelabuhan/bandara sehat 100 100 100

Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara 60 70 80

Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran disusun sesuai standar 100 100 100

Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan disusun sesuai standar 100 100 100

Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar 100 100 100

Persentase Layanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan 100 100 100

Persentase Sarana Prasarana untuk memenuhi standar 50 55 60

47

REVISI RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN


TAHUN 2018 – 2019


2018 2019

1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 67,215

Sertifikat

68,415

Sertifikat

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

100

Persen

100

Persen

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit 3,254,200

Sertifikat

3,354,500

Sertifikat

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus 8

Posko

8

Posko

5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

7

Pelabuhan / Bandara

8

Pelabuhan / Bandara

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan 21,330

Sertifikat / Surat Ijin

22,960

Sertifikat / Surat Ijin

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi 8

Pelabuhan / Bandara

8

Pelabuhan / Bandara

2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

8

Pelabuhan / Bandara

8

Pelabuhan / Bandara

48


2018 2019

3 Menurunnya penyakit menular langsung 9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

340

Orang

480

Orang

4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 40

Dokumen

40

Dokumen

11. Jumlah pengadaan sarana prasarana 32

Unit

51

Unit

12. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 2

Pelatihan

2

Pelatihan

49

RENCANA ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DAN KEGIATAN


TAHUN 2015 – 2019

No Sasaran Strategis Kegiatan Alokasi Anggaran Kegiatan Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019


Meningkatkan kinerja surveilans dan karantina kesehatan

2.083.712.000 4.009.176.000 2.732.295.000 2.733.832.000 3.054.904.000

Meningkatkan kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

300.000.000 595.430.000 761.190.000 1.009.000.000 1.100.000.000

Meningkatkan kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung

75.600.000 735.640.000 483.421.000 160.200.000 234.480.000

Meningkatkan kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

369.740.000 493.030.000 292.082,000

Meningkatkan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya

10.791.406.000 14.716.039.000 16.202.053.000 15.571.104.000 15.743.760.000

Total 13.620.458.000 20.549.315.000 20.471.041.000 19.474.136.000 20,133,144,000

Keterangan :

1. Alokasi anggaran Tahun 2015 - 2017 mengalami pengurangan alokasi anggaran akibat kebijakan efisiensi perjalan dinas dan refocusing anggaran efisiensi perjalanan dinas.

2. Alokasi anggaran Tahun 2018 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular tidak mendapatkan alokasi anggaran dan diperkirakan hingga Tahun 2019.

3. Alokasi Anggaran dapat mengalami perubahan mengacu pada perkembangan kebijakan program Kementerian Kesehatan dan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga setiap

tahunnya.

50

REVISI RENCANA ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN


TAHUN 2015 – 2017

1. Semula (Versi Revisi 2)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Alokasi Anggaran (Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019


Persentase alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

677.508.000 1,159,643,000 1,317,320,000 928,149,000 982,909,000

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan di pintu masuk Negara

23.160.000 1,063,063,000 569,650,000 603,014,000 638,343,000

Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada pelabuhan / bandara dengan kondisi matra

903.669.000 884,215,000 837,645,000 887,066,000 939,402,000


148.370.000 35,240,000 147,650,000 156,360,000 165,586,000

Persentase Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu

300.000.000 562,830,000 761,190,000 801,964,000 844,987,000


75.600.000 453,834,000 483,421,000 508,287,000 534,480,000

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM

342.490.000 396,785,000 255,382,000 270,449,000 286,405,000

Persentase Wilayah Kerja yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

27.250.000 23,910,000 36,700,000 38,865,000 41,157,000


46.250.000 217.548.000 38,655,000 39,713,000 40,833,000

51


2015 2016 2017 2018 2019

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan di pelabuhan dan bandara

92.100.000 275.512.000 39,205,000 40,263,000 41,383,000

Persentase pelabuhan/bandara sehat 59.250.000 52,525,000 39,500,000 41,830,000 44,298,000

Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara

133.405.000 119,810,000 47,670,000 52,960,000 58,563,000

Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran disusun sesuai standar

116.500.000 116,943,000 130,090,000 137,765,000 145,893,000

Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan disusun sesuai standar

733.653.000 485,236,000 335,572,000 355,368,000 376,335,000

Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar 280.674.000 52,598,000 270,750,000 286,724,000 303,640,000

Persentase Layanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan

5.910.999.000 6,199,801,000 10,331,950,000 10,430,677,000 10,533,773,000

Persentase Sarana Prasarana untuk memenuhi standar 3.749.580.000 5,573,446,000 5,500,000,000 5,795,487,000 5,730,012,000

Keterangan :

1. Alokasi anggaran kegiatan Tahun 2016 sesuai dengan DIPA KKP Kelas II Banjarmasin yang telah ditetapkan pada tanggal 07 Desember 2015 dan mengalami efisiensi sebesar

Rp. 1.985.467.000,-

2. Tahun 2018 – 2019 berdasarkan alokasi anggaran KPJM.

3. Alokasi Anggaran dapat mengalami perubahan mengacu pada perkembangan kebijakan program Kementerian Kesehatan dan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga setiap

tahunnya.

52

2. Menjadi (Versi Revisi 3)


2015 2016 2017


Persentase alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 677.508.000 1,159,643,000 967,310,000

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan di pintu masuk Negara

23.160.000 1,063,063,000 606,030,000

Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada pelabuhan / bandara dengan kondisi matra 903.669.000 884,215,000 830,845,000


148.370.000 35,240,000 178,200,000

Persentase Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu 300.000.000 562,830,000 761,190,000


75.600.000 453,834,000 483,421,000

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM 342.490.000 396,785,000 255,382,000

Persentase Wilayah Kerja yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 27.250.000 23,910,000 36,700,000


46.250.000 217.548.000 38,655,000

53


2015 2016 2017

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan di pelabuhan dan bandara 92.100.000 275.512.000 39,205,000

Persentase pelabuhan/bandara sehat 59.250.000 52,525,000 39,500,000

Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara 133.405.000 119,810,000 47,670,000

Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran disusun sesuai standar 116.500.000 116,943,000 120,345,000

Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan disusun sesuai standar 733.653.000 485,236,000 232,861,000

Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar 280.674.000 52,598,000 318,627,000

Persentase Layanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan 5.910.999.000 6,199,801,000 10,025,740,000

Persentase Sarana Prasarana untuk memenuhi standar 3.749.580.000 5,573,446,000 5,504,500,000

54

REVISI RENCANA ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN


TAHUN 2018 – 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan

Rencana Alokasi Anggaran (Rupiah)

2018 2019

1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 532,720,000 577,404,000

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP 350,946,000 402,505,000

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit 291,076,000 338,343,000

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus 1,153,071,000 1,239,402,000

5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 99,674,000 165,586,000

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan 99,170,000 105,150,000

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi 207,175,000 226,514,000

2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area 1,009,000,000 1.100.000.000

3 Menurunnya penyakit menular langsung

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung 160,200,000 234.480.000

4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 11,724,939,000 11,851,598,000

11. Jumlah pengadaan sarana prasarana 3,794,405,000 3,830,012,000

12. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 51,760,000 62,150,000

rencana aksi kegiatan - e-renggar.kemkes.go.id · kantor kesehatan pelabuhan masuk dalam...

Documents