rencana aksi kegiatan - e-renggar.kemkes.go.id · 6 s1 kep / div keperawatan 1 1 2 7 diii kesehatan...
TRANSCRIPT
1
TAHUN 2020 - 2024
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II SAMARINDA
Jalan Kapten Soedjono AJ No. 247 Samarinda, 75114
Telp : (0541) 742564 Fax : (0541) 7778376
Email : [email protected]
RENCANA AKSI KEGIATAN
i |
iv |
KATA PENGANTAR
Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan
Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Samarinda tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan
Pelayanan Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara dengan menjabarkan
tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.
Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-
2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan
data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis
situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan
akan terus disempurnakan dan direvisi sesuai dengan perkembangan isu kesehatan
dan kegiatan kekarantinaan kesehatan dipintu masuk negara. Diharapkan program
dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam
melaksanakan upaya cegah tangkal masuk keluarnya penyakit. RAK 2020-2024
diharapkan dapat digunakan oleh para Kepala Seksi / Sub Bagian tata Usaha di
satuan kerja sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja
Pegawai.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama yang dijadikan acuan
dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dan semoga bermanfaat bagi kita
semua.
Samarinda, Agustus 2020 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Samainda
H. Sabilal Rasyad, S.K.M, M.Kes. NIP 196512101989031003
v |
DAFTAR ISI
Halaman Judul ......................................................................................................... i
Surat Keputusan Rencana Aksi Kegiatan ................................................................. ii
Kata Pengantar ........................................................................................................ iv
Daftar Isi .................................................................................................................. v
Daftar Tabel ............................................................................................................. vi
Daftar Grafik ............................................................................................................ vii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Kondisi Umum .............................................................................................. 2
C. Potensi dan Permasalahan ........................................................................... 11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ....... 15
A. Visi dan Misi ................................................................................................. 15
B. Tujuan .......................................................................................................... 16
C. Sasaran Strategis ......................................................................................... 16
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI ................ 18
A. Arah Kebijakan ............................................................................................. 18
B. Strategi ......................................................................................................... 18
C. Kerangka Regulasi ....................................................................................... 19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KEGIATAN .......................................................... 22
A. Target Kinerja ............................................................................................... 22
B. Kegiatan ....................................................................................................... 23
C. Kerangka Pendanaan ................................................................................... 26
BAB V PENUTUP ................................................................................................... 28
vi |
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Distribusi Pegawai Negeri Sipil di KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan
Jenis Pendidikan Tahun 2020 ................................................................ 3
Tabel 2 Distribusi Pegawai Honorer KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan Jenis
Pendidikan Tahun 2020 ......................................................................... 4
Tabel 3 Distribusi Pegawai Honorer KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan
Penempatan Tahun 2020 ...................................................................... 4
Tabel 4 Distribusi Pegawai KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan Jenis Jabatan
Tahun 2020 ........................................................................................... 5
Tabel 5 Distribusi Pegawai KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan Golongan Usia
dan Jenis Kelamin Tahun 2020 .............................................................. 7
Tabel 6 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang KKP Kelas II
Samarinda Tahun 2020 ........................................................................ 8
Tabel 7 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis
RAK KKP Kelas II Samarinda 2020-2024 ............................................. 22
Tabel 8 Kerangka Pendanaan KKP Kelas II Samarinda Tahun 2020-2024 ........ 26
Tabel 9 Penanggung Jawab Kegiatan ............................................................... 29
Tabel 10 Matriks Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 ................................ 30
vii |
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Distribusi Pegawai Negeri Sipil KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan Jenis
Kelamin Tahun 2020 ..................................................................................................... 7
Grafik 2. Distribusi Pegawai Negeri Sipil di KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan
Golongan Ruang Tahun 2020 ....................................................................................... 8
Grafik 3. Kunjungan Poliklinik KKP Samarinda Tahun 2014 ......................................... 9
Grafik 4. Penyakit Di Poliklinik KKP Samarinda Tahun 2014 ......................................... 9
1 |
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga
merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan
strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target
pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan
mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan
menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur,
kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang
lebih baik.
Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia
menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah,
terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan
program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan
dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu
masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan
Undang Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga
menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan
Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan ke dalam
2 |
Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan ke
dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK).
B. KONDISI UMUM
1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda Telah
berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan. Pada tahun 2019
terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indicator kinerja yang
ditetapkan.
Hasil capaian indicator kinerja tahun 2019 untuk sasaran strategis
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi
kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap
sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB yaitu 134% Jumlah alat angkut
sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan, 100% Persentase respon
Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP,
117,6% Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit, 100% Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus, 100%
Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah, 317,5% Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah
yang diterbitkan, dan 100% Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD yang memenuhi
syarat-syarat sanitasi.
Untuk sasaran strategis Meningkatnya pencegahan dan pengendalian
penyakit tular vector dan zoonotic dengan indicator kinerja Jumlah
pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
dengan capaian 100%. Sedangkan untuk sasaran strategis Menurunnya
penyakit meular langsung dengan indicator kinerja Jumlah orang yang
melakukan skrining penyakit menular langsung dengan capaian 137,9%.
Sasaran strategis Meningkatnya Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan
3 |
Pengendalian Penyakit dengan hasil capaian 100% Jumlah dokumen dukungan
manajemen dan tugas teknis lainnya, 127% Jumlah peningkatan kapasitas
SDM bidang P2P, dan 157% Jumlah pengadaan sarana dan prasarana.
Capaian sasaran strategis pada tahun 2019 masih lebih dari seratus
persen yaitu sebesar 124%, dan lebih besar dari capaian tahun 2018 yang juga
mencapai 111%, capaian tahun 2017 yaitu sebesar 119,71%, dan capaian
tahun 2015 yaitu sebesar (101,7%) tetapi lebih rendah dari tahun 2016 yaitu
sebesar 150,14%.
2. SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda sekarang (Agustus 2020) adalah 86
orang terdiri dari 59 orang ASN dan 27 orang Non ASN yang tersebar baik di
induk maupun wilayah kerja. Penempatan ASN di Induk berjumlah 39 orang dan
di wilker sejumlah 20 orang.
Distribusi ASN berdasarkan pendidikan di lingkungan KKP Kelas II
Samarinda sampai dengan Agustus 2020 sebagai berikut :
Tabel 1 Distribusi Pegawai Negeri Sipil di KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2020
No Jenis Pendidikan Unit Kerja / Wilker
Jumlah IDK APT TST TL LTN SGT SKL
1 S2 Kesehatan 7 1 8
2 S2 Umum 2 2
3 Dokter Umum 2 1 1 1 5
4 S1 Kesehatan Masyarakat 14 1 2 2 2 1 22
5 S1 Ekonomi 3 3
6 S1 Kep / DIV Keperawatan 1 1 2
7 DIII Kesehatan Lingkungan 1 2 1 1 1 6
8 DIII Keperawatan 5 1 6
9 DIII Farmasi 1 1
10 DIII AnalisKesehatan 1 1
11 DIII Komputer 1 1
4 |
No Jenis Pendidikan Unit Kerja / Wilker
Jumlah IDK APT TST TL LTN SGT SKL
12 DIII Akutansi 0
13 DI Kesehatan 1 1
14 SMEA / SMK / SMA / SPK 1 1
Jumlah 39 4 2 4 4 4 2 59
Keterangan : IDK = Induk, APT = Bandara APT Pranoto,TST = Tanjung Santan, TL = Tanjung Laut, LTN = Lhok Tuan, SGT = Sangatta, SKL = Sangkulirang
Distribusi tenaga honorer berdasarkan pendidikan sebagai berikut :
Tabel 2 Distribusi Pegawai Honorer KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2020
No Jenis Pendidikan Unit Kerja / Wilker
Jumlah IDK APT TST TL LTN SGT SKL
1 S1 Kesehatan - 1 - 1 - - - 2
2 S1 Umum 6 1 - - - - - 7
3 DIII Keperawatan - 2 - - 1 1 4
4 DIII Akutansi 1 - - - - - - 1
5 DIII Analis Kesehatan 1 - - - - - - 1
6 SMEA / SMK / SMA 10 1 - 1 - - - 12
7 SMP 0 - - - - - - 0
Jumlah 18 5 0 2 0 1 1 27
Keterangan : IDK = Induk, APT = Bandara APT Pranoto, TST = Tanjung Santan, TL = Tanjung Laut, LTN = Lhok Tuan, SGT = Sangatta, SKL = Sangkulirang
Tabel 3 Distribusi Pegawai Honorer KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan Penempatan Tahun 2020
No Unit Kerja / Wilker
Jumlah IDK APT TST TL LTN SGT SKL
1 Pramubakti (Teknis/ Administrasi)
8 3 - 1 - 1 1 14
2 Cleaning Service 4 - - 1 - - - 5
3 Petugas Keamanan/Satpam 5 - - - 5
4 Pengemudi 2 2 - - - - - 3
Jumlah 19 4 - 2 - 1 1 27
Keterangan : IDK = Induk, APT = Bandara APT Pranoto, TST = Tanjung Santan, TL = Tanjung Laut, LTN = Lhok Tuan, SGT = Sangatta, SKL = Sangkulirang
5 |
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tenaga pramubakti paling
banyak terdapat di kantor induk, yaitu sebanyak 8 orang dan sisanya berada di
wilayah kerja sebanyak 6 orang.
a. Jabatan
Berdasarkan kelompok jabatan, dibagi menjadi jabatan Struktural,
sebanyak 5 orang, jabatan fungsional tertentu / teknis (JFT) sebanyak 32
orang, dan jabatan fungsional umum (JFU) sebanyak 22 orang, seperti pada
tabel berikut di bawah ini :
Tabel 4 Distribusi Pegawai KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2020
No Jenis jabatan Jumlah
I. Struktural 5
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
1 Dokter Muda 1
2 Entomolog Kesehatan Ahli Muda 1
3 Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda 5
4 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 7
5 Entomolog Kesehatan Ahli Pertama 6
6 Entomolog Kesehatan Mahir 1
7 Sanitarian Ahli Muda 2
8 Sanitarian Ahli Pertama 3
9 Perawat Mahir 2
11 Perawat Terampil 1
12 Sanitarian Mahir 1
13 Pranata Komputer Mahir 0
14 Sanitarian Terampil 2
Jumlah 37
No Jenis jabatan Jumlah
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
1 Dokter 5
2 Epidemiolog 1
3 Analis Keuangan 1
4 Analis Sumber Daya Manusia Apartur (Analis Manajemen Kepegawaian)
1
5 Bendahara 2
6 Pengelola Keperawatan 4
7 Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan 1
8 Pengelola Penyehatan Lingkungan 3
9 Pranata Kearsipan 1
10 Pengelola BMN 1
11 Pengelola Kefarmasian 1
6 |
12 Pranata Laboratorium Kesehatan 1
Jumlah 22
Total ( Struktural, JFT dan JFU) 59
Sumber: Data Primer KKP Samarinda, 2019
b. Golongan Usia Dan Jenis Kelamin
Berdasarkan golongan usia dan jenis kelamin, KKP Kelas II Samarinda
memiliki jumlah personil laki-laki sebanyak 30 orang atau 51 % dan perempuan 29
orang atau 49 %.
Grafik 1 Distribusi Pegawai Negeri Sipil KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020
Sedangkan dari golongan usia yang terbesar adalah mayoritas
termasuk golongan produktif, seperti pada tabel berikut di bawah ini :
51%
49%
PERSENTASE PEGAWAI DI LINGKUNGAN KKP KELAS II SAMARINDA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
laki laki
Perempuan
7 |
Tabel 5
Distribusi Pegawai KKP Kelas II Samarinda
Berdasarkan Golongan Usia dan Jenis Kelamin
Tahun 2020
No Golongan
Usia
Unit Kerja / Wilker Dan Jenis Kelamin Jumlah Jenis
Kelamin Jumlah IDK APT TST TL LTN SGT SKL
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 20 – 30 4 5 1 1 5 6 11
2 31 – 40 6 11 1 1 2 1 2 2 2 2 1 15 16 31
3 41 – 50 5 7 1 6 7 13
4 51 – 57 3 1 4 4
Jumlah 18 23 2 0 2 0 2 1 2 3 2 2 2 0 30 29 59 Keterangan : IDK = Induk, APT = Bandara APT Pranoto,TST = Tanjung Santan, TL = Tanjung Laut, LTN = Lhok Tuan, SGT = Sangatta, SKL = Sangkulirang
c. Pangkat dan Golongan Ruang
Berdasarkan Pangkat dan golongan secara garis besar jumlah pegawai yang
menempati golongan ruang IV adalah sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 45
orang dan golongan II sebanyak 10 orang.
Grafik 2 Distribusi Pegawai Negeri Sipil di KKP Kelas II Samarinda Berdasarkan
Golongan Ruang Tahun 2020
Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai berdasarkan
golongan ruang paling banya berada pada golongan ruang III dengan
persentase sebesar 76.27 %. Secara detail yaitu Golongan Pembina Tk.I
6.73%
76.27 %
17 %
Gol. IV
Gol. III
Gol. II
8 |
/IVb sebanyak 1 orang atau 1 %, Pembina /IVa sebanyak 3 orang 5,04 %,
Penata Tk.I / IIId sebanyak 3 orang atau 5,04 %, Penata / IIIc sebanyak 11
orang atau 18,64 %, Penata Muda Tk.I / IIIb sebanyak 19 orang atau 32,20
%, Penata Muda / IIIa sebanyak 13 orang atau 22,03 %, Pengatur Tk.I / IId
sebanyak 10 orang atau 16,94 %, Pengatur / IIc sebanyak 2 orang atau
3,3%.
Tabel 6
Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
KKP Kelas II Samarinda Tahun 2020
No Pangkat / Golongan
Ruang
Wilayah Kerja Jumlah
IDK APT TST TL LTN SGT SKL
1 Pembina Tk.I / IVb 1 1
2 Pembina / IVa 3 3
3 Penata Tk.I / IIId 3 3
4 Penata / IIIc 9 1 1 11
5 Penata Muda TK.I / IIIb 9 2 3 2 3 19
6 Penata Muda / IIIa 10 1 1 1 13
7 Pengatur Tk.I / IId 7 2 1 9
8 Pengatur / IIc 1 1
Jumlah 42 2 2 4 4 4 1 59 Keterangan : IDK = Induk, APT = Bandara APT Pranoto,TST = Tanjung Santan, TL = Tanjung Laut, LTN = Lhok Tuan, SGT = Sangatta, SKL = Sangkulirang
d. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi KKP Kelas II Samarinda sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah
melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit
potensial, wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian
dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan
OMKABA serta pengamatan terhadap penyakit baru dan penyakit yang
muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi
di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
9 |
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas KKP Kelas II Samarinda
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kekarantinaan,
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan,
c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan
lintas batas,
d. Pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit penular
potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali.
e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan
kimia.
f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai dengan
penyakit yang berkaitan dengan lalulintas, nasional, regional dan
internasional.
g. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan
kejadian luar biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan
matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan
penduduk.
h. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan
pelabuhan, bandara dan lintas batas negara
i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika,
alat kesehatan serta bahan aditif (OMKABA) ekspor dan mengawasi
persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja
pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara
l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan
pelabuhan, bandara dan lintas batas negara
m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di pelabuhan,
bandara dan lintas batas darat negara
n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan
surveilans kesehatan pelabuhan.
10 |
o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan pelabuhan, bandara dan
lintas batas darat negara.
p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
Tugas Pokok dan Fungsi dilaksanakan melalui sub-sub unit kegiatan
yakni :
a. Sub Bagian Tata Usaha, melakukan koordinasi dan penyusunan
program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha,
keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan
dan rumah tangga.
b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi,
melakukan penyiapan bahan perancanaan, pemantauan, evaluasi,
penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan
surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru,
dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan
muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta
pengembangan teknologi, dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan
surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandar, pelabuhan, dan lintas
batas darat negara.
c. Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan, melakukan penyiapan bahan
perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi
pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit,
pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, dan kajian
pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian
risiko lingkungan di wilayah kerja pelabuhan, bandara, dan lintas batas
darat negara.
d. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, melakukan penyiapan
bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan
koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan
matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana,
vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian
11 |
dan teknologi serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah
kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
e. Instalasi, merupakan fasilitas penunjang peyelenggaraaan operasional
KKP dan penunjang administrasi. Instalasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Samarinda terdiri dari PPID dan Laboratorium.
f. Wilayah Kerja, merupakan unit kerja pelaksana tugas pokok dan fungsi di
lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP.
g. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok jabatan fungsional
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya, serta dikoordinir oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala KKP. Jabatan Fungsional di
Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda terdiri dari Epidemiolog
Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Dokter dan Perawat.
C. Potensi dan Permasalahan
1. Kegiatan Deteksi Dini berupa Monitoring Sistem Kewaspadaan Dini dan
Respon (SKDR) berdasarkan Puskesmas yang bersinggungan dengan
wilayah kerja KKP Kelas II Samatinda, belum berjalan optimal. Disebabkan
oleh SDM Epidemiolog yang ada di wilayah kerja belum terpenuhi semua
wilker serta beban kerja yang cukup tinggi dalam pemeriksaan alat angkut di
pintu masuk negara. Potensi menyelesaikan masalah melalui pemerataan dan
monitoring evaluasi kegiatan deteksi dini SKDR yang bisa dilakukan secara
online atau aplikasi.
2. Keterbatasan SDM baik teknis maupun administrasi
Disebabkan oleh belum terpenuhinya pemintaan CPNS yang diusulkan
berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan KKP Kelas II
Samarinda.Potensi menyelesaikan masalah yaitu dengan mengusulkan
12 |
kebutuhan pegawai setiap tahun sesuai dengan analisis beban kerja ke unit
utama.
3. Penurunan capaian vaksinasi internasional dan ICV
Disebabkan oleh adanya pandemic COVID19 di tahun 2020 dan masih
ditutupnya izin masuk kegiatan umroh di Arab Saudi yang mempengaruhi
jumlah jamaah umroh yang melaksanakan vaksinasi internasional (meningitis).
Potensi menyelesaikan masalah yaitu diharapkan pandemic covid19 segera
berakhir sehingga kegiatan ibadah umroh kembali dapat dilaksanakan.
4. Belum semua pelabuhan memiliki dokumen rencana kontijensi PHEIC di pintu
masuk negara Disebabkan oleh kurangnya dukungan anggaran yang tersedia
di DIPA KKP Kelas II Samarinda. Potensi menyelesaikan masalah yaitu
dengan menyediakan dukungan anggaran untuk penyusunan dokumen
rencana kontijensi PHEIC di setiap pelabuhan.
5. Lingkungan sekitar Pelabuhan belum terbebas dari kehidupan vector
Disebabkan oleh kurangnya peran serta masyarakat dan pengelola pelabuhan
dalam upaya pengendalian risiko lingkungan dan menjaga sanitasi lingkungan
terutama di Pelabuhan. Potensi menyelesaikan masalah yaitu upaya
peningkatan peran serta masyarakat dan pengelola pelabuhan melalui
advokasi dan edukasi.
6. Belum semua Pelabuhan melaksanakan pengawasan vector dan sanitasi
lingkungan secara mandiri. Disebabkan oleh kurangnya komitmen pengelola
Pelabuhan terhadap pelaksanaan pengawasan vector dan sanitasi lingkungan
Potensi menyelesaikan masalah yaitu koordinasi dengan Pihak Pengelola
Pelabuhan.
7. Belum optimalnya pengawasan kedatangan dan keberangkatan penumpang
kapal Disebabkan karena kondisi Pelabuhan Samarinda yang tidak
representative. Potensi menyeleaikan masalah yaitu dengan koordinasi
dengan lintas sector terkait.
8. Pengawasan factor resiko barang belum optimal
Disebabkan oleh kurangnya petunjuk teknis dalam hal pengawasan barang
dan regulasi lainnya mengenai pengawasan barang di pintu masuk negara.
13 |
Potensi menyelesaikan masalah yaitu diharapkan adanya pedoman atau
petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengawasan.
9. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
Disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran yang ada di DIPA KKP Kelas
II Samarinda. Potensi penyelesaian masalah yaitu dengan meminta
penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
10. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberian dan pengawasan kartu
kewaspadaan Kesehatan secara elektronik (eHAC) Disebabkan oleh
kurangnya dukungan dari stakeholder setempat dan kurangnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya eHAC, Tidak semua penumpang memiliki
fasilitas (HP) yang support untuk pembuatan eHAC, sering terjadi gangguan
jaringan dan gangguan server aplikasi eHAC. Potensi menyelesaikan masalah
yaitu dengan koordinasi dan advokasi ke stake holder serta edukasi kepada
masyarakat, penguatan server yang ada di pusat.
11. Pandemic covid19 meningkatkan risiko terpaparnya petugas KKP yang
melaksanakan pengawasan di pintu masuk Pelabuhan/bandara. Disebabkan
oleh petugas KKP yang bersinggungan langsung dengan pelaku perjalanan
saat kegiatan screening dan tracing dengan beban kerja yang cukup tinggi.
Potensi penyelesaian masalah yaitu penyediaan alat pelindung diri yang
memenuhi standar dan pelaksanaan protocol kesehatan dengan ketat serta
pengaturan jam kerja.
12. Sarana dan prasarana yang tersedia belum sesuai dengan ketentuan yang
dipersyaratkan (Kepmenkes No. 1314 tahun 2010) Disebabkan oleh
keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana
tersebut. Potensi penyelesaian masalah yaitu dengan penyediaan anggaran
secara bertahap untuk pemenuhan sarana prasarana tersebut sesuai prioritas.
13. Penguatan penegakan hukum bidang kekarantinaan kesehatan belum optimal
dilaksanakan.Disebabkan oleh keterbatasan sdm yang kompeten di setiap
wilayah kerja dalam penanganan pelanggaran hukum bidang kekarantinaan
kesehatan.Potensi penyelesaian masalah yaitu menambah sdm yang
kompeten dalam penegakan hukum di setiap wilker.
14 |
14. Tidak semua pegawai KKP Kelas II Samarinda memahami sepenuhnya
terhadap akuntabiltas kinerja.Disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan
pemahaman pegawai tentang akuntabilatas kinerja. Potensi penyelesaian
masalah yaitu peningkatan pengetahun pegawai tentang Akuntabilitas kinerja.
15. Kompetensi SDM Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda baik teknis
maupun administrasi belum optimal untuk menjalankan tusi KKP secara
optimal sesuai dengan ketentuan. Disebabkan oleh keterbatasan anggaran
untuk peningkatan kapasitas SDM dan tempat pelatihan yang terakrerditasi
masih terbatas. Potensi penyelesaian masalah yaitu Penyediaan anggaran
yang memadai untuk peningkatan kapasitas SDM dan mencari tempat
alternative dan terakreditasi untuk tempat peningkatan kapasitas SDM
16. Pengembangan inovasi dalam meningkatkan kinerja yang belum optimal
Disebabkan oleh Sebagian pegawai belum berorientasi pada inovasi dalam
memberikan pelayanan.Potensi penyelesaian masalah yaitu dengan
memberikan pemahaman, konsep dan edukasi tentang inovasi pelayanan.
17. Terbatasnya ketersedian sistem teknologi informasi di lingkungan KKP Kelas
II Samarinda Disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan pemahaman
pegawai tentang teknologi informasi masih terbatas. Potensi pemecahan
masalah Pengembangan teknologi informasi dan support anggaran untuk
penyediaan system teknologi informasi.
18. Belum tersedianya regulasi penunjang pelaksanaan kegiatan kekarantinaan
kesehatan yang memadai (regulasi tuurunan UU No. 6 Tahun 2018).
Disebabkan oleh Keterlambatan dalam penyusunan regulasi tersebut. Potensi
penyelesaian masalah yaitu Percepatan penerbitan regualasi yang menunjang
kegiatan tusi KKP.
19. Jejaring kerja lintas sector dan lintas program belum optimal terutama di
wilayah kerja Disebabkan oleh kekurangan sdm di Wilker dan beban kerja di
wilker cukup tinggi. Potensi penyelesaian masalah yaitu perlu dibangun
mekanisme dan inovasi system jejaring kerja lintas sector dan lintas program.
15 |
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. VISI DAN MISI
Visi dan misi Kementerian Kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan 2020-2024 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia.
Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong
Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia,
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing,
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan,
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa,
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya,
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga,
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan
menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang
sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan
struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan
telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024 sebagai berikut :
1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi,
2. Menurunkan angka stunting pada balita,
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan
dalam negeri.
16 |
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda adalah Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Kementerian Kesehatan yang bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi
misi Presiden RI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
B. TUJUAN
Guna mendukung tercapainya tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan
pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat maka
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda, memiliki tujuan strategis tahun 2020
– 2024 yaitu Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk
Negara dan Wilayah.
C. SASARAN STRATEGIS
Dalam rangka mencapai tujuan strategis di atas maka ditetapkan sasaran
strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda 2020 – 2024 sebagai
berikut:
1. Meningkatnya jumlah pengawasan kekarantinaan kesehatan yang sesuai
standar terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan di pintu masuk
negara dan wilayah sebesar 1.250.000 pemeriksaan.
2. Meningkatnya prosentase pengendalian factor resiko penyakit pada orang, alat
angkut, barang dan lingkungan di pintu masuk masuk negara dan wilayah
sebesar 100%.
3. Meningkatnya indeks pengendalian factor resiko di pintuk masuk negara dan
wilayah sebesar 85%.
4. Meningkatnya nilai kinerja anggaran satuan kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Samarinda dengan nilai 80.
5. Meningkatnya prosentase tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan
keuangan sebesar 80%.
17 |
6. Meningkatnya kinerja implementasi WBK satker Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Samarinda dengan nilai 80.
7. Meningkatnya prosentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL di
lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda sebesar 80%.
18 |
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGAKA REGULASI
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
II Samarinda adalah mendukung kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kementerian Kesehatan yang
didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi Arah kebijakan Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai
berikut :
1. Penguatan deteksi dini, prevent dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
di pintu masuk negara
2. Penguatan kapasitas upaya penegakan hukum di bidang kekarantinaan
kesehatan
3. Penguatan akuntabilatas dan pengawasan dalam upaya mewujudkan reformasi
birokrasi.
4. Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik
5. Penguatan regulasi di bidang kekarantinaan
6. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
7. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program
8. Pemenuhan sarana prasarana penunjang kegiatan tusi
9. Peningkatan sistem teknologi informasi.
B. STRATEGI
Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda telah menetapkan tujuan strategis yang
mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun
2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian
dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:
19 |
1. Peningkatan cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan jejaring kerja lintas sector dan lintas program
6. Penguatan akuntabilitas dan pengawasan
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
8. Penguatan upaya penegakan hukum di bidang kekarantinaan kesehatan.
9. Peningkatan penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar.
10. Peningkatan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja
11. Penguatan system teknologi informasi
C. KERANGKA REGULASI
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan
kekarantinaan kesehatan, KKP Kelas II Samarinda sebagai pelaksana
pemerintahan di wilayah pelabuhan/bandara berkewajiban menyediakan
pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya
membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum
sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.
Dasar hukum yang saat ini digunakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah kerja
pelabuhan/bandara yang antara lain sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit menular.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Penngelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
20 |
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan
10. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Pedoman
Penanggulangan Wabah Penyakit menular.
13. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
15. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian
Kesehatan
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
18. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2348 tahun 2011 Perubahan dari
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
21 |
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
22. International Health Regulation 2005
23. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda
Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Kementerian
Kesehastan maka KKP Kelas II Samarinda membutuhkan beberapa regulasi yang
antara lain :
1. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang merupakan turunan dari UU
RI No. 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
2. Regulasi tentang pengawasan kesehatan terhadap OMKABA di pintu masuk
negara.
3. Regulasi tentang Pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.
22 |
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN
Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan
Pengendalan Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan
Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target
kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas II Samarinda 2020-
2024.
A. TARGET KINERJA
Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur
secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara
kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.
Tabel 7
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK KKP
Kelas II Samarinda 2020-2024
No Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator
Meningkatnya
Pelayanan
Kekarantinaan di
Pintu Masuk Negara
dan Wilayah
Meningkatnya faktor resiko
penyakit di pintu masuk
yang dikendalikan
1. Jumlah pemeriksaan
orang, alat angkut,
barang dan lingkungan
sesuai standar
kekarantinaan Kesehatan
dengan target kumulatif
6.154.478 pemeriksaan
2. Persentase faktor risiko
penyakit dipintu masuk
yang dikendalikan pada
orang, alat angkut,
barang dan lingkungan
sebesar 100 %
23 |
3. Indeks Pengendalian
Faktor Risiko di pintu
masuk negara sebesar
85%
4. Nilai kinerja anggaran
sebesar 80%
5. Persentase tingkat
kepatuhan penyampaian
laporan keuangan
sebesar 80%
6. Kinerja implementasi
WBK satker sebesar 80%
7. Persentase Peningkatan
kapasitas ASN sebanyak
20 JPL sebesar 80%
B. KEGIATAN
Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis,
dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja
Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan
2020-2024.
Sasaran Kantor Kesesehatan Pelabuhan Kelas II Samarindaa adalah
Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan. Untuk
mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar
kekarantinaan kesehatan Kegiatan yang dilakukan :
a. Pemeriksaan/ Penapisan dan pengawasan lalu lintas pelaku perjalanan dan
masyarakat Pelabuhan.
b. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar kekarantinaan kesehatan
c. Pemeriksaan Barang
24 |
d. Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM}
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan
lingkungan Kegiatan yang dilakukan:
i. Pengendalian Faktor Risiko pada orang
ii. Pengendalian Faktor Risiko pada Barang
iii. Pengendalian Faktor Risiko pada Alat Angkut
iv. Pengendalian Faktor Risiko pada Lingkungan {TTU, TPM}
3. Indeks Pengandalian Faktor risiko di pintu masuk negara
Kegiatan yang dilakukan:
a. Surveilans Epidemiologi (pengumpulan, pengolahan, analisis dan pelaporan)
b. Respon kurang dari 24 jam terhadap adanya sinyal SKD KLB dan Bencana
c. Penyusunan rencana kontigensi
d. Pengawasan tikus dan pinjal dengan Indeks pinjal ≤ 1
e. Pengawasan vector DBD dengan HI perimeter = 0
f. Pengawasan larva anopheles
g. Pengawasan kepadatan kecoa
h. Pengawasan kepadatan lalat
i. Pengawasan Tempat-tempat Umum (TTU)
j. Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
k. Pengawasan Kualitas Air Bersih
4. Nilai kinerja anggaran
Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian,
dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran
sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja
anggaran. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran
Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Aplikasi E-monev
DJA adalah merupakan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang
25 |
dilaksanakan pada tingkat Satuan Kerja, Unit Eselon I/Program,
Kementerian/Lembaga, dan yang dilaksanakan pada Kementerian Keuangan c.q
Direktorat Jenderal Anggaran. Untuk memperoleah nilei kinerja anggaran, maka
input E-Monev DJA dilaksanakan tiap bulan selama tahun anggaran berjalan.
5. Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan
Kegiatan yang dilakukan adalah rekonsiliasi laporan keuangan setiap bulan melalui
aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web yang disebut
e-Rekon&LK. Sedangkan yang perlu diperhatikan dalam penyampaian rekonsiliasi
laporan keuangan bulanan adalah ketepatan waktu upload, status rekonsiliasi, hasil
rekonsiliasi, rekonsiliasi internal SAK dengan SIMAK-BMN dan jumlah upload
laporan keuangan.
6. Kinerja implementasi WBK satker
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengetahui kinerja implementasi satker
WBK adalah dengan melaksanakan penilaian mandiri/ self assessment dengan
mengisi Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menggunakan aplikasi SIPINAL
WBK/WBBM Kemenkes RI.
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan peningkatan kapasitas ASN
sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, baik melalui peningkatan SDM
internal maupun eksternal.
26 |
C. KERANGKA PENDANAAN
Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan
sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan
Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Tabel 8 Kerangka Pendanaan KKP Kelas II Samarinda Tahun 2020-2024
No
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (000)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
KKP Kelas II Samarinda ………. …….. …….. ….. …….
1
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
1.214.478 1.220.000 1.230.000 1.240.000 1.250.000 1.082.744 1.191.018 1.299.293 1.407.567 1.515.842
2
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
90% 92% 93% 94% 95% 220.829 242.912 264.995 287.078 309.161
3 Indeks Pengandalian Faktor risiko di pintu masuk negara
80% 81% 82% 84% 86% 319.635 351.599 383.562 415.526 447.489
4 Nilai kinerja anggaran
80 81 82 83 85 914.860
1.006.346 1.097.832 1.189.318 1.280.804
27 |
No
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator
Target Alokasi (000)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
5
Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan
80% 81% 82% 83% 85% 10.766.817 11.843.499 12.920.180 13.996.862 15.073.544
6 Kinerja implementasi WBK satker
70 75 77 80 85 8.019
8.821 9.623 10.425 11.227
7
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
45% 55% 65% 75% 80%
238.305
262.136 285.966 309.797 333.627
28 |
BAB V
P E N U T U P
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda
Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda dalam kurun
waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi di
lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda mempunyai target
kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan
akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyusunan dokumen ini melibatkan Sub Bagian Tata Usaha dan semua seksi
di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda. Oleh karena itu
kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih yang sebesar-besarnya.
Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda, upaya dukungan manajemen memberikan
kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya
dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian,
kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program
berdasarkan komitmen nasional dan internasional.
Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini,
maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
29 |
Tabel 9
Penanggung Jawab Kegiatan
No SASARAN NO INDIKATOR PENANGGUNGJAWAB
SINERGITAS
1 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan
Kasi PKSE
Kasi UKLW, Kasi PRL
2 Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Kasi PKSE
Kasi UKLW, Kasi PRL
3 Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara
Kasi PRL Kasi PKSE, Kasi UKLW
4 Nilai kinerja anggaran Kasubbag TU
Kasi PKSE, Kasi UKLW, Kasi PRL
5 Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan
Kasubbag TU Kasi PKSE, Kasi UKLW, Kasi PRL
6 Kinerja implementasi WBK satker
Kasubbag TU Kasi PKSE, Kasi UKLW, Kasi PRL
7 Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
Kasubbag TU Kasi PKSE, Kasi UKLW, Kasi PRL
30 |
TABEL 10
MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2020 – 2024
NO INDIKATOR DO CARA PERHITUNGAN
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan
Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang
dilakukan
Penjumlahan dari Pemeriksaan/ Penapisan orang, alat angkut sesua standar karantina, barang dan lingkungan (TTU dan TPM)
1.214.478 1.220.000 1.230.000 1.240.000 1.250.000
2 Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan
temuan pada indikator no.1
Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan (TTU dan TPM) dibagi factor resiko yang ditemukan pada indicator 1 dikali 100%
90% 92% 93% 94% 95%
3 Indeks Pengandalian Faktor risiko di pintu masuk negra
didapat penghitungan rata-rata beberapa capaian yang
berdasarkan pintu masuk (point of entry)
Penjumlahan Prosentase dari masing-masing kegiatan dibagi Jumalah Kegiatan
80% 81% 82% 84% 86%
4 Nilai kinerja anggaran E Monev DJA Nilai Evaluasi Kinerja pada Aplikasi E-Monev DJA
80% 81% 82% 83% 85
5 Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan
Persentase rekonsiliasi LK Bulanan dilihat dari Ketepatan waktu upload, status rekonsiliasi, hasil rekonsilasi, rekonsiliasi internal SAK >< SIMAK-BMN dan jumlah upload
jumlah total skor pada tiap parameter yang di nilai dibagi dengan jumlah parameternya dikalikan dengan prosentase maksimal 100%
80% 81% 82% 83% 85%
6 Kinerja implementasi WBK satker
Dinilai dari self Assesment Hasil Self Assesment dari Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas
70% 75% 77% 80% 85%
7 Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
Jumlah ASN yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%
45% 55% 65% 75% 80%