rencana 1 ripp malang
DESCRIPTION
RIPPTRANSCRIPT
R E N C A N A
1.1 Latar Belakang
Penetapan Otonomi Daerah menjadi pintu gerbang bagi setiap Pemerintah Daerah
untuk berlomba-lomba dalam mengelola, memacu dan mengembangkan potensi daerah
yang ada untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan wilayah yang menyeluruh,
serasi, dan selaras. Berbagai potensi yang dapat dikembangkan antara lain dari sektor
perdagangan, industri, pariwisata dan lain-lain. Potensi-potensi tersebut dikembangkan
untuk menambah pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pengembangan potensi daerah dengan melibatkan masyarakat setempat sehingga
hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara merata.
Diantara potensi daerah yang dapat dikembangkan demi berlangsungnya otonomi
daerah tersebut adalah sektor pariwisata, selain sebagai alat pengembangan potensi
daerah juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan
kepuasan terhadap hal-hal yang bersifat batiniah. Dalam proses perencanaan suatu
kawasan wilayah, aspek manusia (dalam ini masyarakat) juga menjadi perhatian utama
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 1
BAB IPENDAHULUAN
R E N C A N A
selain aspek keruangan wilayah itu sendiri. Manusia merupakan subyek sekaligus
menjadi obyek dari proses perencanaan sehingga pemenuhan kebutuhan manusia
adalah faktor penting dalam proses perencanaan tersebut.
Pariwisata merupakan sarana yang digunakan masyarakat dalam mengurangi
perasaan jenuh, lelah, dan stress yang diakibatkan oleh kegiatan/rutinitas sehari-hari.
Perkembangan pariwisata terjadi sejak adanya revolusi industri dimana jarak dan ruang
bukan merupakan penghalang bagi masyarakat untuk berpindah atau mengunjungi
daerah/tempat yang jauh. Pariwisata merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang
berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan
sementara dari tempat tinggal, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan
tempat tinggal yang didorong beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk mencari
nafkah tetap.
Unsur yang sangat penting dalam pengembangan kepariwisataan adalah
pengembangan obyek wisata yang sesuai dengan keinginan atau preferensi dari
para wisatawan tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas obyek wisata adalah
sesuatu yang dikonsumsikan oleh wisatawan, mulai dari saat wisatawan mening-
galkan tempat tinggalnya, selama diperjalanan, di obyek hingga kembali ke
tempat tinggalnya.
Pengembangan obyek wisata yang akan dilakukan harus melihat semua
potensi yang ada dilingkungan sendiri maupun faktor Iingkungan eksternal yang ada.
Oleh karena itu perlu diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai seberapa besar
potensi dan prospek yang dimiliki oleh masing-masing obyek wisata tersebut.
Pengembangan daerah wisata tersebut, di samping akan menunjang program
pariwisata daerah Kabupaten Malang, juga diharapkan dapat memberikan keuntungan
bagi pemasukan pendapatan daerah dalam sektor pariwisata atau juga dimaksudkan agar
subdivisi pariwisata ini minimal dapat membiayai diri sendiri. Dengan kemampuan
untuk membiayai diri sendiri ini, berarti unit usaha ini tidak disubsidi dari hasil unit usaha
lain.
Pada kenyataanya perkembangan kepariwisataan ini selain ditopang oleh daya
tarik obyek dan ketersediaan prasarana penunjang juga sangat dipengaruhi oleh
kondisi ekonomi dunia dan nasional dan stabilitas sosial - politik. Fakta yang ada
menunjukkan bahwa ketidakstabilan sosial - ekonomi dan politik ternyata sangat
berpengaruh pada kunjungan wisata di Indonesia. Hal serupa juga berpengaruh pada
Kabupaten Pamekasan. Penurunan wisatawan yang cukup tajam akibat ketidakstabilan
sosial - ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia ini akan memerlukan waktu yang
relatif panjang untuk pemulihan kepercayaan dari luar negeri.
Untuk mencapai hal tersebut diatas maka, mutu obyek dan pelayanan
kepariwisataan diberbagai hal terutama yang berbentuk pelayanan yang bertujuan memberikan
kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan perlu ditingkatkan. Hal ini karena belum
terpadu dan terarahnya antar sektor-sektor pembangunan balk pemerintah, swasta dan
masyarakat umum. Dengan pengembangan-pengembangan tersebut dan dikaitkan
dengan kuatnya keinginan pemerintah untuk lebih mengembangkan pariwisata
nusantara, maka usaha-usaha pengembangan obyek wisata yang sesuai kebutuhan
wisatawan nusantara perlu dilakukan.
Di samping itu selama ini dalam pengembangan kepariwisataan kurang adanya
keterpaduan pembangunan komponen obyek wisata. Kurangnya keserasian ini
diakibatkan kurang terpadu serta koordinasi baik dikalangan pemerintah
sendiri, maupun antara pemerintah dengan industri pariwisata.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu adanya usaha untuk menata
kembali potensi-potensi obyek pariwisata dan komponen penunjangnya, agar
pengembangan obyek wisata yang akan datang dapat lebih terarah dan sesuai
dengan permintaan wisatawan.
1.2 Tujuan dan Sasaran
1.2.1. Tujuan
Dalam Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang
(RIPPKA) ini tujuannya adalah untuk memberikan evaluasi dan arahan pengembangan
sektor pengembangan sektor pariwisata secara akurat sehingga dapat meningkatkan
kesejarhteraan Kabupaten Malang pada umumnya dan meningkatkan pendapatan Asli
Daerah serta untuk merencanakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan. Dengan
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 2
R E N C A N A
demikian, pemahaman tujuan dari penyusunan Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Kabupaten Malang sebagai berikut:
1. Memberikan evaluasi dan arahan pengembangan sektor pariwisata secara
akurat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Malang pada
umumnya dan meningkatkan pendapatan Asli Daerah;
2. Merencanakan kawasan potensial untuk dikembangkan;
3. Menetapkan kawasan wisata prioritas berdasarkan spesifikasi dan
keunikan yang dimiliki;
4. Mempopulerkan kesenian dan budaya daerah serta kekayaan dan
keindahan alam yang ada;
5. Mempertahankan kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
6. Memupuk kesadaran dan rasa cinta tanah air bagi generasi muda, dengan
mengenalkan budayanya dan keindahan alam yang dimiliki; serta
7. Membuat sistem manajemen pengembangan wisata berdasarkan potensi
dan prioritas pengembangan.
1.2.2. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dalam Penyusunan Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Kabupaten Malang adalah:
1. Identifikasi kawasan wisata di Kabupaten Malang meliputi; jenis wisata,
potensi serta kendala pada masing-masing kawasan wisata;
2. Identifikasi potensi wisata dalam kontribusinya terhadap peningkatan PAD
dan upaya peningkatan;
3. Pengembangan masing-masing obyek wisata menurut jenisnya didasarkan
pada potensi dan atraksi yang mungkin dikembangkan;
4. Penetapan wisata prioritas pada masing-masing kawasan berdasarkan
potensi obyek yang dimiliki dan jangkauan pasar sehingga dapat menjadi
landasan dalam peningkatan PAD dari sektor wisata berkaitan dengan otonomi
daerah;
5. Penetapan zona, jalur dan paket wisata potensial yang didasarkan pada
kawasan wisata prioritas;
6. Pengaturan zona wisata berkaitan dengan kawasan wisata prioritas;
7. Management pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata prioritas serta
dampak makro pengembangan wisata terhadap peningkatan PAD; serta
8. Manajemen pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
berkaitan dengan promosi dan peran swasta dalam investasi pengembangan wisata
di Kabupaten Malang
1.3. Dasar Hukum
Dasar hukum yang merupakan acuan di dalam penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang adalah :
1. Undang-undang No 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur junto
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Tentang Mengadakan perubahan dalam
Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan
Republik Indonesia;
7. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
9. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya;
10. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
11. Undang-undang No. 12 Tahun 1990 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
12. Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
13. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 3
R E N C A N A
14. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
17. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
18. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL);
20. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di
Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
21. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan;
22. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam;
23. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan
Industri;
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Budidaya;
27. Keputusan Presiden RI Nomor 60 Tahun 1992 tentang Dekade Kunjungan
Pariwisata;
28. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
29. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1996 tentang Kebijaksanaan
Pengembangan Pariwisata;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kota;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kota;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
36. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan
Retribusi Di Bidang Usaha Pariwisata;
37. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tahun Kunjungan wisata
Indonesia;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
lindung di Daerah;
39. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70. PW.105. MPPT
Tahun 1989 tentang Penyelenggraan Sapta Pesona;
40. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1986 tentang
Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan di Jawa Timur;
41. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pengaturan
Usaha Perkemahan di Jawa Timur;
42. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1986 tentang Usaha Rumah
Makan dan Bar di Jawa Timur;
43. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada
Daerah Tingkat II;
44. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 1998 tentang Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Jawa Timur;
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 4
R E N C A N A
45. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1999 tentang Usaha
Pariwisata Di Propinsi Jawa Timur; dan
46. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas
Pariwisata Propinsi Jawa Timur.
1.4 Ruang Lingkup Perencanaan
1.4.1. Lingkup Wilayah Perencanaan
Lingkup wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana
Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang adalah seluruh wilayah
administrasi Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten
Mojokerto
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kediri
Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
Untuk lebih jelasnya lihat pada peta 1.1
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 5
R E N C A N A
Lingkup lokasi yang menjadi sasaran adalah seluruh wilayah Kabupaten Malang
yang meliputi 8 Sub Satuan Wilayah Pengembangan baru yang terdiri dari 33
kecamatan, yaitu:
1. Wilayah Pengembangan Ngantang, meliputi kecamatan :
Kasembon
Ngantang
Pujon
2. Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang, meliputi kecamatan :
Dau
Karangploso
Singosari
Wagir
Pakisaji
Tajinan
Bululawang
Pakis
3. Wilayah Pengembangan Lawang, meliputi kecamatan :
Lawang
4. Wilayah Pengembangan Tumpang dan Sekitarnya, meliputi kecamatan :
Tumpang
Jabung
Poncokusumo
Wajak
5. Wilayah Pengembangan Kepanjen, meliputi kecamatan :
Kepanjen
Ngajum
Wonosari
Kromengan
Sumberpucung
Pagak
Kalipare
6. Wilayah Pengembangan Donomulyo, meliputi kecamatan :
Donomulyo
7. Wilayah Pengembangan Gondanglegi, meliputi kecamatan :
Gondanglegi
Pagelaran
Gedangan
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 6
R E N C A N A
Bantur
8. Wilayah Pengembangan Dampit dan Sekitarnya, meliputi kecamatan
Dampit
Turen
Sumbermanjing Wetan
Tirtoyudo
Ampelgading
Pembagian wilayah pengembangan, secara jelas dapat dilihat pada peta 1.2
1.4.2. Lingkup Wilayah Amatan
Lingkup wilayah amatan selain wilayah Kabupaten Malang, juga akan dikaji pola
kepariwisataan nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Malang. Pertimbangan dari
pengamatan tersebut adalah:
1. Spesifikasi/keunikan atau kekhususan obyek wisata serta sarana dan prasarana
pendukung wisata yang ada di dalam skala nasional dan internasional.
2. Pola perjalanan wisatawan terhadap obyek wisata yang ada baik mengenai linkage
system obyek wisata yang dikunjungi maupun linkage system perjalanannya (darat,
laut).
3. Program-program pengembangan pariwisata terutama pada obyek wisata unggulan
serta sarana dan prasarana pendukungnya.
Dari ketiga tolok ukur tersebut dan dari pola kepariwisataan skala mikro sampai
makro akan diketahui dampak dan posisi pariwisara Kabupaten Malang.
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 7
R E N C A N A
1.4.3. Lingkup Materi Perencanaan
Materi dari Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang
adalah semua elemen-elemen dari kepariwisataan yang terdiri dari :
1. Tinjauan kebijaksanaan mengenai program - program pariwisata secara
nasional, regional sampai tingkat lokal (kabupaten).
2. Tinjauan mengenai kepariwisataan internasional, nasional dan regional.
3. Karakteristik kawasan atau obyek serta sarana dan prasarana pendukung di
kawasan atau obyek wisata beserta potensi untuk pengembangan.
4. Karaktersitik wisatawan mengenai jumlah dan jenis wisatawan,
perkembangannya selama lima tahun terakhir, pola perjalanan wisatawan, motif
perjalanan wisatawan, serta perilaku wisatawan dalam berwisata di Kabupaten
Malang.
5. Karaktersitik sarana dan prasarana pendukung wisata yang berada di
kawasan maupun diluar kawasan yaitu pada usaha sarana dan jasa wisata antara lain
meliputi akomodasi, restauran, biro perjalanan, jasa pariwisata dan lain sebagainya.
6. Karakteristik infrastruktur pada sarana dan prasarana transportasi (darat dan
udara) terutama mengenai akses pencapaian ke kawasan atau obyek.
Kelembagaan atau institusi baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat yang
terlibat dalam perencanaan, pengembangan dan pemasaran pariwisata di Kabupaten
Malang.
1.5. Perencanaan Pariwisata
1.5.1. Pendekatan Rencana
Konsep pendekatan perencanaan wilayah perencanaan menganut pada pariwisata
berlanjut dan berwawasan lingkungan, dimana manifestasi strategi implementasinya bisa
ke dalam berbagai tingkatan, nasional, regional atau pada level kawasan. Konsep
pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Kabupaten Malang selain terkandung pengertian-pengertian suatu perencanaan pariwisata
dan perencanaan wilayah kabupaten yang bersifat komprehensif, strategis dan dinamis,
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 8
R E N C A N A
juga terkandung perencanaan yang sifatnya lebih khusus, fungsional dan operasional,
walaupun dalam pelaksanaannya masih memerlukan perincian yang lebih tegas
a. Pendekatan Keterpaduan Perencanaan dari Bawah dan dari
Atas (Top Down and Bottom Up Planning)
Pendekatan perencanaan ini merangkum 2 arah pendekatan: yang pertama
perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) sebagai penurunan kebijakan
pembangunan pada tingkat nasional yang bersumber pada garis Besar Haluan
Negara, maupun pada tingkat regional. Arah pendekatan kedua adalah pendekatan
perencanaan pembangunan dari bawah, yang mengakomodasikan aspirasi dari
bawah, termasuk mengembangkan potensi keseluruhan sumber daya lokal yang
tersedia, setelah dianalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (bottom up
planning).
b. Pendekatan Intersektoral Holistik
Perencanaan pembangunan pariwisata akan selalu terkait dengan sektor-sektor lain
serta wilayah dengan skala lebih luas lagi, secara regional atau nasional pendekatan
intersektoral dan holistik atau disebut juga metode perencanaan secara
komprehensif.
Pada metode pendekatan ini, awal dari perencanaan dimulai dengan tahapan
diagnosis secara umum diwilayah perencanaan maupun wilayah amatan ekstensif
(regional, nasional, internasional). Pada tahapan diangnosis ini, sisi permintaan
(pangsa dan kecenderungan pasar internasional) baik secara mikro maupun makro
(internasional) dianalisis untuk disusun pemetaannya termasuk kategori segmen
pasar dan besaran pergerakan pada waktu yang akan datang. Pada sisi penawaran,
segenap sumber daya pariwisata kedua wilayah perencanaan dianalisis mengenai
aspek - aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada (SWOT
analysis/ strength, weakness, oportunity, dan threat). Pada tahap pertama diagnosis
ini akan dapat dirumuskan konteks dan kerangka makro pengembangan
kepraiwisataan wilayah perencanaan .
Tahap selanjutnya adalah analisis dan diagnosis pada setiap rencana sektoral terkait
yang ada. Tahapan ini sangat menentukan mengenai daya dukung dan daya saing
sektor lain pada pengembangan pariwisata diwilayah perencanaan. Sehingga pada
tahap berikutnya, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi rencana pengembangan
pariwisata dengan sektor-sektor yang lain dapat dilakukan.
c. Pendekatan Pariwisata Berkelanjutan
Wawasan baru pembangunan nasional menyiratkan, bahwa pengembangan
kepariwisataan nasional nantinya harus bertumpu pada kekuatan sendiri dan bermuara
pada terciptnya kemandirian bangsa Indonesia dalam mewujudkan ketahanan untuk
menghadapi semua tantangan dari dalam maupun luar, menkonsolidasi semua hasil
pembangunan yang telah dicapai selama ini, serta mengembangkan pertumbuhan dan
perkembangan secara berlanjut dimasa mendatang.
Dalam konteks wawasan baru pengembangan seperti diatas, pengembangan sektor
pariwisata dituntut untuk mengarah pada terwujudnya tahapan pengembangan
pariwisata berkelanjutan (sustainability of tourism development), yang mensyaratkan
ketaatan pada :
Prinsip pengembangan yang berpijak pada keseimbangan aspek pelestarian
dan pengembangan serta berorientasi ke depan (jangka panjang).
Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.
Prinsip pengeloaan aset/sumber daya yang tidak merusak namun
berkelanjutan untuk jangka panjang baik secara sosial, budaya, ekonomi.
Adanya keselarasan senergis antara kebutuhan wisatawan, lingkungan
hidup dan masyarakat lokal. Antisipasi dan monitoring terhadap proses
perubahan yang terjadi kegiatan pengembagan pariwisata.
Pengembangan pariwisata harus mampu mengembangan apresiasi yang lebih peka
dari masyarakat terhadap warisan budaya dan lingkungan hidup.
d. Pendekatan Masyarakat (Community Approach)
Pariwisata merupakan fenomena yang kompleks, bukan sekedar kegiatan dengan
obyek utama industri pelayanan yang melibatkan management produk dan pasar, tetapi
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 9
R E N C A N A
lebih dari itu merupakan proses dialog antara wisatawan sebagai tamu dan
masyarakat sebagai tuan rumah. Kegiatan pengembangan yang terkait dengan
karakteristik masyarakat lokal namun hanya menggunakan pendekatan sepihak dari
sisi pasar merupakan konsep yang tidak proporsional. Suatu kegiatan
pengembangan terhadap suatu lokasi kominitas tertentu, dimana karakter
masyarakat lokal secara fisik dan sosial budaya merupakan sumber daya utama,
maka pendekatan pengembangan perlu memandang masyarakat lokal sebagai
sumber daya yang berkembang dinamis untuk berperan sebagai subyek, dan bukan
sekedar obyek.
Dalam kaitan ini pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan
masyarakat dan wilayah dan yang selanjutnya perlu didasarkan pada kriteria sebagai
berikut :
Mamajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas
budaya dan tradisi lokal.
Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus
mendistribusikan merata pada penduduk lokal.
Berorientasi pada pada pengembangan wirausaha berskala kecil dan
menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada
teknologi kooperatif.
Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi
budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.
e. Pendekatan lingkungan
Pengembangan obyek wisata ini tidak semata-mata dikembangkan untuk mencari
keuntungan semaksimal mungkin, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek
Iingkungan. Pendekatan ini dilakukan karena sebagian besar lokasi wisata yang
ada di Kabupaten Malang berada di kawasan lindung, yang harus dilindungi.
Kesalahan penanganan pada obyek - obyek wisata tersebut akan mengakibatkan
kerusakan lingkungan yang sangat berarti. Untuk itu pengembangan obyek wisata ini
disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang yang
didalamnya telah diatur pengembangan pada seluruh kawasan di Kabupaten Malang,
termasuk diantaranya adalah lokasi-lokasi dimana obyek wisata tersebut berada.
Diharapkan dengan pendekatan perencanaan yang dilakukan di atas, dapat mengembangkan
obyek wisata secara optimal, dimana dapat diraih keuntungan yang maksimal, dengan
seminimal mungkin kerusakan pada lingkungan.
1.5.2. Kajian Kepariwisataan
Dalam kajian kepariwisataan ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai variabel-
variabel dari kepariwisataan yang meliputi:
1. Pariwisata
Berdasarkan pendapat para ahli pariwisata adalah:
Suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat
lain di luar tempat tinggalnya, dan biasanya kepergian ini untuk mendapatkan
kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu.
Fenomena banyak bidang yang meliputi perpindahan ke dan di tempat tujuan di
luar tempat tinggal sehari - hari.
Keseluruhan kegiatan, proses dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan
perjalanan dan persinggahan dari orang-orang di luar tempat tinggalnya serta
tidak dengan maksud mencari nafkah.
Segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.
Jadi yang dimaksud dengan pariwisata berdasarkan para pendapat ahli pariwisata
di atas, adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan seseorang di
luar tempat tinggalnya dengan maksud dan tujuan tertentu, maka kegiatan-kegiatan
tersebut merupakan bagian daripada pariwisata (seperti obyek wisata, sarana
transportasi, sarana dan prasarana pendukung: akomodasi, hiburan, biro
perjalanan, dan lain-lain).
2. Wisatawan
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 10
R E N C A N A
Hal-hal yang berkaitan dengan wisatawan berdasarkan pendapat ahli pariwisata
adalah:
Definisi wisatawan:
Menurut Orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa
menetap di tempat yang didatangi, atau hanya untuk sementara waktu tinggal
di tempat yang didatangi.
Berdasarkan Liga Bangsa - Bangsa adalah:
- Orang yang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang
(Pleasure), karena alasan keluarga, kesehatan, dan sebagainya.
- Orang yang mengadakan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-
pertemuan atau sebagai utusan (ilmiah, atletik, dan lain sebagainya).
- Orang yang mengadakan perjalanan bisnis.
- Orang yang datang dalam rangka pelayaran pesiar, juga kalau ia tinggal
kurang dari 24 jam.
Berdasarkan Intruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1996, adalah setiap orang
yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain
dengan menikmati perjalanan dan kunjungan itu.
Untuk perjalanan wisatawan diklasifikasikan sebagai berikut:
Dari segi jumlahnya, dibedakan atas:
Individual Tour (wisatawan perorangan)
Family Group Tour (wisata keluarga)
Group Tour (wisata rombongan)
Dari segi kepengaturannya, dibedakan:
Pre-arranged Tour (wisata berencana)
Package Tour (wisata paket atau paket wisata)
Coach Tour (wisata terpimpin)
Special Arranged Tour (wisata khusus)
Optional Tour (wisata tambahan/manasuka)
Dari Segi maksud dan tujuannnya, dibedakan:
Holiday Tour (wisata liburan)
Familiarization Tour (wisata pengenalan)
Educational Tour (wisata pendidikan)
Scientific Tour (wisata pengetahuan)
Pileimage Tour (wisata keagamaan)
Special Programe Tour (wisata program khusus)
Hunting Tour (wisata perburuan)
Dari segi penyelenggaraanya, dibedakan:
Ekskursi (wisata pendidikan)
Safari Tour (Wisata dari satu tempat ketempat lain)
Cruize Tour (wisata petualangan)
Youth Tour (wisata remaja)
Marine Tour (wisata bahari)
Dari uraian di atas, bahwasanya motivasi yang mendorong wisatawan untuk
pengadakan perjalanan wisata adalah sebagai berikut:
- Dorongan kebutuhan untuk berlibur dan berekreasi
- Dorongan kebutuhan pendidikan dan penelitian
- Dorongan kebutuhan keagamaan
- Dorongan kebutuhan kesehatan
- Dorongan atas minat terhadap kebudayaan dan kesenian
- Dorongan kepentingan hubungan keluarga
- Dorongan kepentingan politik
Berdasarkan motif wisatawan atau tipe wisatanya yang sering disebut-sebut
dibedakan:
Motif bersenang-senang atau tamasya
Motif rekreasi
Motif kebudayaan
Motif olah raga
Motif bisnis
Motif kovensi
Motif spritual
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 11
R E N C A N A
Motif interpersonal
Motif kesehatan
Motivasi wisatawan untuk berwisata dibedahkan atas:
Motivasi Fisik
Menyegarkan kembali badan dan jiwa
Istirahat karena kesehatan
Olah raga
Rekreasi: bersenang-senang, berbelanja, dan lain sebagainya
Motivasi Kebudayaan
Ingin mengetahui budaya, seni, musik, arsitektur, sejarah negara lain
Peristiwa penting (olah raga, pekan perdagangan, peristiwa lain bertaraf
nasional/internasional)
Motivasi Individu
Mengunjungi keluarga, teman atau mencari teman baru
Perjalanan bersenang - senang
Kunjungan spritual
Mencari pengalaman baru pada lingkungan baru (fisik dan sosial)
Motivasi Prestasi dan Status
Penyaluran hoby
Melanjutkan belajar
Komperensi, seminar
Pertemuan untuk menjalin hubungan personal
Menghadiri konferensi dan seminar
Kebutuhan wisatawan dalam sarana dan prasarana wisata yaitu:
Kebutuhan akan transportasi dari dan ke negara yang dikunjungi, baik yang
berupa angkutan darat, udara, maupun laut. Untuk memenuhi kebutuhan
tersebut diperlukan fasilitas/sarana jasa angkutan nasional/internasional.
Kebutuhan akan penginapan dari berbagai jenis dengan tarif dan pelayanan
yang sesuai dengan budgetnya. Fasilitas yang diperlukan adalah jasa
akomodasi yang variable, antara lain hotel, losmen dan jenis penginapan
lainnya.
Kebutuhan akan makanan/minuman. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut
wisatawan memerlukan jasa pangan yang menyediahkan pelayanan makan -
minum, baik berupa makanan spesifik daerah setempat (local food) maupun
makanan ala negara wisatawan. Sarana yang harus tersedia antara lain bar dan
restaurant, rumah makan, dan lain - lain.
Kebutuhan untuk melihat dan menikmati obyek wisata, atraksi wisata serta tour
ke tempat-tempat yang menarik. Kunjungan wisatawan disuatu daerah terutama
adalah karena adanya atraksi vwisata yang menarik, di samping karena
dorongan rasa ingin tahu (curiousity). Fasilitas yang diperlukan adalah jasa
angkutan dan pelayanan perjalanan seperti biro perjalanan, guide dan angkutan
wisata.
Kebutuhan akan hiburan dan kegiatan rekreasi di waktu senggang. Fasilitas
yang mereka perlukan adalah tempat-tempat hiburan, amuaementpark,
etertainment, tempat golf, kolam renang dan lain-lain.
Kebutuhan akan barang-barang cindera mata yang spesifik dan khas buatan
masyarakat setempat, yang dapat dijadikan kenang - kenangan perjalanan atau
untuk oleh-oleh. Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan toko-toko cindera
mata (Souvenir Shop) sebagai penyalur produk kreasi seni para pengrajin
setempat.
Kebutuhan untuk mendapatkan barang-barang konsumsi/keperluan pribadi yang
didorong oleh keinginan berbelanja barang-barang yang harganya relatif lebih
murah dibanding apabila dibeli di negara tempat tinggal wisatawan. Fasilitas
yang diperlukan adalah tersediahnya toko-toko serba ada atau toko biasa
dengan harga yang bersaing.
3. Obyek Wisata
Sesuatu yang berkaitan dengan obyek wisata ini berdasarkan pendapat para ahli
adalah:
a. Definisi Obyek Wisata:
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 12
R E N C A N A
Perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta
sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya
tarik untuk dikunjugi wisatawan
Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1979 tentang bentuk wisata adalah
sebagai perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta
sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya
tarik kunjungan wisatawan
Obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran
wisatawan ke suatu daerah tujuan tujuan wisata
b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dikelompokan dalam:
Obyek dan daya tarik wisata alam
Obyek dan daya tarik wisata budaya
Obyek dan daya tarik wisata minat khusus
Sedangkan jenis obyek wisata dari alam dan budaya ini antara lain berupa:
a. Daya Tarik Wisata Alam
Obyek wisata alam di dalam kawasan konservasi
Taman Nasional
Kawasan pelestarian alam yang terdiri atas zona inti dan zona-zona lain
yang dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
Zona inti adalah zona dikhususkan bagi perlindungan dan pengawetan
sumber alam dan penelitian untuk sarana pengelolaan Taman Nasional
itu sendiri maupun untuk kegiatan rekreasi yang optimal disebut zona
pemanfaatan intensif.
Taman Wisata
Hutan wisata yang memiliki keindahan baik tumbuhan maupun
satwanya, atau keindahan alam itu sendiri mempuyai corak khas untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.
Taman Buru
Hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan
diselenggarakannya perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.
Taman Laut
Laut atau lautan yang mempuyai ciri khas berupa keindahan dan atau
keunikan yang diperuntukan secara khusus sebagai kawasan konservasi
laut untuk dibina dan dipelihara guna perlindungan plasma nutfah,
rekreasi, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan.
Taman Hutan Raya
Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk koleksi
tumbuhan atau satwa, alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli untuk
tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan
rekreasi.
Cagar Alam
Kawasan suaka alam yang mempuyai ciri berupa tumbuhan, satwa dan
ekosistem yang khas dengan perkembangannya diserahkan kepada alam.
Suaka Margasatwa
Kawasan suaka alam yang mempuyai ciri khas berupa keragaman dan
atau keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan
untuk pembinaan terhadap habitatnya.
Obyek wisata alam di luar kawasan konservasi
Wisata Perairan atau Wisata Bahari
Berupa kegiatan berenang, snorkling, menyelam, berlayar, berselancar,
memancing, berjemur, rekreasi pantai, photografi bawah air, dan lain
sebagainya.
Wisata Daratan
Berupa kegiatan lintas alam, mendaki gunung, penelusuran gua, berburu,
berkemah, photografi, jalan santai, penelitian, terbang layang, dan lain-lain.
b. Daya Tarik Wisata dari Kebudayaan
Semua act dan artifact (tingkah laku dan hasil karya) sesuatu masyarakat, dan
tidak hanya kebudayaan yang masih hidup, akan tetapi juga kebudayaan yang
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 13
R E N C A N A
berupa peningggalan-peninggalan atau tempat-tempat bersejarah. Klasifikasi
kebudayaan ini dapat diwujudkan sebagai berikut:
1. Kebudayaan Warisan (tourist heritage)
Semua berwujud artifact yaitu:
Ada yang terdapat diluar museum
Ada yang terdapat didalam situs arkeologi yang meliputi peninggalan-
peninggalan dari zaman prasejarah, pengaruh India, pengaruh islam,
pengaruh barat, dan lain sebagainya.
2. Kebudayaan Hidup
Kebudayaan tradisional yang dibedakan:
Sebagian berupa artifact dan terdapat di museum
Sebagian berupa act dan berupa:
a. Adat kebiasaan
b. Kesenian dan kerajinan tradisional
Kebudayaan kontemporer:
Sebagian berupa artifact dan terdapat di museum modern serta di
tengah- tengah masyarakat
Sebagian berupa act dan berupa: tata cara kehidupan modern
dan kesenian dan kerajinan kontemporer
c. Syarat - syarat atraksi wisata (daya tarik wisata):
Kegiatan (act) dan obyek (artifact) yang merupakan atraksi itu sendiri
harus dalam keadaan baik.
Karena atraksi wisata harus disajikan dan dihadapan wisatawan, maka
cara penyajiannya (presentasinya) harus tepat.
Atraksi wisata adalah terminal dari suatu mobilitas spatial, suatu
perjalanan. Oleh karena itu, juga harus memenuhi determinan mobilitas
spasial, yaitu akomodasi, transportasi, promosi serta pemasaran.
Keadaan di tempat atraksi harus dapat menahan wisatawan cukup
lama.
Kesan yang diperoleh wisatawan waktu menyaksikan atraksi wisata harus
diusahakan supaya bertahan selama mungkin.
4. Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata
Menurut Gamal Suwantoro, unsur pokok menunjang pengembangan pariwisata
selain pada obyek wisatanya adalah:
a. Prasarana Wisata
Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia
yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, seperti jalan,
listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan
objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata,
prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan
kondisi objek wisata yang bersangkutan.
Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi
akan meningkatkan aksesbilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan
dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Disamping berbagai
kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga
perlu disediakan di daerah tujuan wisata, seperti bank, apotik, rumah sakit, pom
bensin, pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya.
Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlukan koordinasi
yang mantap antara instansi terkait bersama dengan instansi pariwisata di
berbagai tingkat. Dukungan instansi terkait dalam membangun prasarana wisata
sangat diperlukan bagi pengembangan pariwisata daerah. Koordinasi ditingkat
perencanaan yang dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan
merupakan modal utama suksesnya pembangunan pariwisata.
Dalam pembangunan prasarana pariwisata pemerintah lebih dominan karena
pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti
untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilitasi
manusia antara daerah, dan sebagainya, yang tentu saja dapat meningkatkan
kesempatan berusaha dan bekerja masyarakat.
b. Sarana Wisata
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 14
R E N C A N A
Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang
diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan
wisatanya. Pembangunan sarana wisata tertentu harus disesuaikan dengan
kebutuhan wisatawan baik secara kuantitas maupun kualitas. Lebih dari itu
selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Berbagai
sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata yaitu hotel, biro
perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana
pendukung lainnya. Tak semua obyek wisata memerlukan sarana yang sama
atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan
kebutuhan wisatawan.
Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang
harus disediakan, dan secara kualitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan
yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh
pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana
wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standar wisata yang baku,
baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata
tinggal memilih atau menentukan jenis kualitas yang akan disediakannya. Untuk
sarana wisata dapat dibagi dalam tiga unsur pokok yaitu:
1. Sarana pokok kepariwisataan (main tourism superstricture):
Biro perjalanan umum dan agen perjalanan
Transportasi wisata baik darat, laut, maupun udara
Restorant (catering trades)
2. Sarana pelengkap kepariwisataan (supplementing tourism superstructure):
Fasilitas rekreasi dan olah raga, seperti gold court, tennis court,
pemandian, kuda tunggangan, photography, dan lain - lain
Prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, listrik, lapangan udara,
telekomunikasi, air bersih, pelabuhan dan lain – lain
3. Sarana penunjang kepariwisataan (supporting tourism superstructure):
Nightclub dan steambath; merupakan sarana penunjang wisata berupa
tempat hiburan pada malam hari
Casino dan entertainment; merupakan sarana penunjang wisata berupa
areal hiburan
Souvenir shop, mailing service; merupakan sarana penunjang wisata
berupa toko cinderamata.
c. Tata Laksana/Infrastruktur
Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana
wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas
permukaan tanah dan di bawah tanah seperti:
Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang
membantu sarana perhotelan/restoran
Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian
vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai
Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan
memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata
Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapat
informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat
Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di
berbagai sektor bagi para wisatawan. Keamanan di terminal, di perjalanan, dan di
objek-objek wisata, di pusat-pusat perbelanjaan, akan meningkatkan daya tarik
suatu objek wisata maupun daerah tujuan wisata. Disini perlu ada kerja sama yang
mantap antara petugas keamanan, baik swasta maupun pemerintah, karena
dengan banyaknya orang di daerah tujuan wisata dan mobilitas manusia yang
begitu cepat membutuhkan sistem keamanan yang ketat dengan para petugas
yang selalu siap setiap saat. Infrastruktur yang memadai dan terlaksana dengan
baik di daerah tertentu tujuan wisata akan membantu meningkatkan sarana wisata,
sekaligus membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
d. Masyarakat dan Lingkungan
Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata
akan mengundang kehadiran wisatawan.
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 15
R E N C A N A
a. Masyarakat
Masyarakat di sekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran
wisatawan tersebut sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan
oleh para wisatawan. Untuk ini masyarakat di sekitar objek wisata perlu
mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para
wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah
menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Salah
satunya adalah dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata. Dengan
terbinanya masyarakat yang sadar wisata akan berdampak positif karena
mereka akan memperoleh keuntungan dari para wisatawan yang
membelanjakan uangnnya. Para wisatawanpun akan untung karena
mendapat pelayanan yang memadai dan juga mendapatkan berbagai
kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya.
b. Lingkungan
Selain masyarakat di sekitar objek wisata, lingkungan alam di sekitar objek
wisatapun perlu diperhatikan dengan seksama agar tak rusak dan tercemar.
Lalu-lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat
mengakibatkan rusaknya ekosistem dari fauna dan flora disekitar objek
wisata. Oleh sebab itu perlu ada upaya menjaga kelestarian lingkungan
melalui penegakan berbagai aturan dan prsayaratan dalam pengelolaan
suatu objek wisata.
c. Budaya
Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu objek wisata
merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan
hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu lingkungan budaya inipun
kelestariannya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus
ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang
mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung. Masyarakat yang
memahami, menghayati, dan mengamalkan Sapta Pesona Wisata di daerah
tujuan wisata menjadi harapan semua pihak untuk mendorong
pengembangan pariwisata yang pada akhirnya akan meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Promosi dan Publikasi
Promosi
Promosi dibedakan dua macam, yaitu:
1. Promosi langsung, yaitu dilakukan oleh semua lembaga yang bersangkutan
dengan pemasaran: produsen komponen pariwisata, biro perjalanan umum
dan cabang-cabangnya, agen perjalanan, melalui:
- Peragaan (display), misalnya rumah adat, pakaian tradisional, gambar-
gambar
- Barang cetakan (prospectus, leaflet, folder, booklet atau brochure) yang
disebarkan ke pasar. Berbagai informasi dan imbauan dapat dicamtumkan
di dalamnya
- Pameran khusus, berupa benda - benda kebudayaan, pertunjukan
kesenian dan sebagainya, yang dapat ditingkatkan menjadi Pekan atau
bulan pariwisata, yang dapat diadakan di daerah pasar maupun didaerah
tujuan wisata
- Pemberian rabat selama jangka waktu tertentu, biasanya diberikan selama
waktu promosi
- Pemberian hadiah, khusus selama promosi kepada konsumen/wisatawan,
misalnya tas perjalanan, karcis bebas untuk atraksi di daerah pariwisata
2. Promosi tidak langsung, yaitu pertama ditujukan kepada penyalur produk
pariwisata, seperti biro perjalanan umum dan cabang-cabangnya, agen
perjalanan, organisasi-organisasi perjalanan dan sebagainya. Promosi ini
dapat berupa:
- Pemberian informasi dalam bentuk barang cetakan
- Publikasi dalam majalah-majalah profesi yang beredar didaerah
perusahaan penyalur
- Kunjungan kepada perusahaan-perusahaan penyalur
- Menyelenggarakan temu-karya (workshop)
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 16
R E N C A N A
- Mengundang wakil-wakil perusahaan penyalur untuk mengunjungi
daerah tujuan wisata
Publikasi
Publikasi ini berbeda dengan promosi, yaitu lebih menyesuaikan produk
dengan permintaan pasar, maka publikasi sering berusaha menciptakan
permintaan atau mempengaruhi permintaan dengan cara menonjolkan
kesesuaian produk wisata dengan permintaan.
Di dalam publikasi dapat dilihat adanya tiga tahapan pokok, yaitu:
- Penyebaran informasi
- Penanaman kepercayaan dan keyakinan,
- Penjualan
Adapun bentuk publikasi ini adalah:
a. Publikasi langsung, dalam bentuk:
Leaflet dan folder yaitu publikasi berisi pesan-pesan (message) yang
mengelitik konsumen potensial agar timbul keinginannya membeli
produk tertentu
Brosur perjalanan wisata yaitu memberikan data dan uraian yang
menarik tentang perjalanan wisata yang ditawarkan, lengkap dengan
rutenya, atraksinya, hotelnya, kendaraan yang digunakan, harganya,
dan sebagainya
Lain-lain yang dapat berupa pameran, pekan pariwisata, laporan
perjalanan, dan sebagainya
b. Publikasi dalam media masa, yaitu dengan memanfaatkan media masa
publikasi sekaligus dapat menyampaikan pesannya kepada sebagian besar
dari pasar. Media masa ini ada yang berupa media cetak, yang berupa
harian dan majalah (mingguan, bulanan, berkala). Poster dapat digolongkan
dalam media cetak, sedang radio adalah media suara (audio), sedang
bioskop dan televisi adalah media gambar bersuara (audio visual)
c. Publikasi Intern, yaitu publikasi yang didapatkan dari orang-orang yang pernah
berpariwisata ke daerah tertentu, dan menyampaikan pengalamannya pada
keluaraga, teman dan lainya
1.6 Sistematika Penyusunan Rencana
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang ini disusun dalam
sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tujuan dan
sasaran, ruang lingkup perencanaan, tinjauan perencanaan pariwisata yang terdiri
dari kajian teoritis kepariwisataan, pendekatan perencanaan pariwisata, dan analisa
yang dilakukan pada penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Kabupaten Malang
Bab II Strategi dan Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata Regional
Bab ini akan membahas mengenai Kebijaksanaan Pariwisata Regional, mulai
dari Nasional, Propinsi sampai dengan Kabupaten. Hal ini merupakan
pertimbangan dasar bagi penyusunan rencana induk pariwisata ini.
Bab III Potensi dan Masalah Pariwisata di Kabupaten Malang
Pada bab ini akan dibahas mengenai potensi dan masalah pariwisata di
Kabupaten Malang, yang berisi uraian tentang kondisi fisik dasar, fasilitas dan utilitas
yang telah ada, jarak dari ibukota kabupaten, sistem transportasi, budaya
setempat, serta perkembangan wisatawan yang mengunjungi obyek. Hal ini
menjadi dasar untuk menilai potensi setiap obyek dan juga bahan untuk
pengembangan obyek-obyek wisata di Kabupaten Malang.
Bab IV Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 17
R E N C A N A
Pada bagian ini pertama-tama akan dibahas mengenai Strategi Pengembangan
Obyek Wisata; kemudian Ketentuan Umum Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata; Rencana Pengembangan Obyek (yaitu merupakan rencana atraksi
apa saja yang mungkin dikembangkan di setiap lokasi wisata); Rencana Prioritas
Pengembangan Obyek (merupakan rencana yang menentukan obyek mana yang
harus diprioritaskan berdasarkan jangkauan-pasar dan obyek yang mungkin
dikembangkan); Rencana Zona, Jalur dan Paket Pariwisata Potensial
(merupakan rencana zona-zona wisala, jalur-jalur wisata dan paket wisata yang
mungkin dikembangkan di Kabupaten Malang); Ketentuan Pemanfaatan dan
Pengendalian Ruang (digunakan untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan
perlu direncanakan ketentuan pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk
setiap zona wisata); dan Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Manusia.
Bab V Rencana Pengaturan Kawasan Wisata Prioritas
Merupakan rencana terhadap pengaturan setiap zona wisata prioritas, yang lebih
merupakan rencana spasial untuk memudahkan pengembangan Iebih lanjut pada
setiap zona.
Bab VI Perkiraan Dampak Makro Pengembangan Kegiatan Pariwisata
Merupakan perkiraan kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari
pengembangan obyek wisata di Kabupaten Malang, meliputi Dampak Fisik;
Dampak Sosial dan Dampak Ekonomi.
Bab VII Aspek Pengelolaan dan Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata
Berisi kemungkinan pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan pariwisata,
terutama oleh instansi terkait ataupun para investor. Materi pada bab ini
meliputi Prioritas Pelaksanaan Pembangunan; Indikasi Program dan Proyek
serta Pendanaan; Aspek Kelembagaan Pembangunan; Aspek Hukum
dalam Perencanaan; Aspek Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan;
dan Kerjasama dengan Pihak Swasta.
Bab VIII Penutup
Studi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Malang I - 18