relasi negara, bisnis, dan masyarakat (implementasi … · 2019. 5. 11. · iv pengesahan skripsi...

RELASI NEGARA, BISNIS, DAN MASYARAKAT

(IMPLEMENTASI PROGRAM TERPADU PENGEMBANGAN

MASYARAKAT PT. VALE INDONESIA TBK DI DESA

MALILI KAB. LUWU TIMUR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Politik Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, Dan Politik

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

HADY RANGGA LOLEH

NIM : 30600112009

FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Relasi Negara, Bisnis dan Masyarakat

(Implementasi Program Terpadu pengembangan Masyarakat PT. Vale

Indonesia TBK Di Desa Malili Kab. Luwu Timur”, yang disusun oleh saudara,

Hady Rangga Loleh NIM: 30600112009, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada

Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan

dipertahankan dalam siding Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis,

tanggal 25 Agustus 2016, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 5 September 2016

DEWAN PENGUJI

1. Ketua :Dr. Tasmin, M.Ag (………..…....……)

2. Sekretaris : Syahrir Karim, M.Si. Ph.D (..…...….....………)

3. Munaqisy I :Prof. Dr. H. Muhammad Ramli,M.Si (.........….…………)

4. Munaqisy II :Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A (……..……………)

5. Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A(.….……....………)

6. Pembimbing II : Ismah Tita Ruslin, S.Ip.,M.Si (…….…....………)

Mengetahui,

DekanFakultasUshuluddinfilsafatdanpolitik

UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A

Nip. 19590704 198903 1 003

ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini

menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian

hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain,

sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal

demi hukum.

Makassar, 5 September 2016

Yang Menyatakan,

Hady Rangga Loleh

Nim. 30600112009

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara HADY RANGGA LOLEH, NIM: 30600112009

Mahasiswa jurusan ILMU POLITIK, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin

Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan

judul :”RELASI NEGARA, BISNIS dan MASYARAKAT” (Implementasi program terpadu

pengembangan masyarakat PT. Vale Indonesia Tbk di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur).

Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah dan dapat disetujui

untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 24 Agustus 2016

Pembimbing I

Prof. Dr. Muh. Saleh Tajuddin, MA

NIP : 196811101993031006

Pembimbing II

Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si

NIP :197804282009122002

v

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya serta

shalawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW yang

telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kecerdasan sehingga kita

bisa membedakan antara yang haq dan yang bathil. Berkat Ridha-Nya dan doa

yang disertai dengan usaha yang maksimal, setelah melalui proses yang panjang

dan melelahkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan

tepat.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa

untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah

pengembangan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dan merupakan

kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Sejalan dengan

ini, penulis memilih judul “Relasi Negara, Bisnis, dan Masyarakat”

(Implementasi Program Terpadu Pengembangan Masyarakat PT. Vale

Indonesia Tbk di Desa Malili Kab. Luwu Timur)”. Semoga dengan kehadiran

skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-

pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Teristimewa dan yang utama sekali penulis sampaikan terima kasih yang

paling tulus kepada Alm. Ayahanda Ronny Loleh dan Ibunda A. Hamna serta

saudara-saudaraku Rida Pungky Loleh, Muhammad Fahrul, Muh Adhy

vi

Iqraam Djuanda S.E, Andi Andini Dimas Dani S.Sos, Athaya Anindya

Mecca, yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan

kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa restu demi

keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka

korbankan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di akhirat.

Selama mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah

banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, terasa sangat bijaksana bila penulis menghaturkan terima kasih yang

tak terhingga kepada yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan,

dorongan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis untuk itu patut kiranya

diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin

Makassar, serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan

karyawannya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA selaku Dekan Fakultas

Ushuluddin, Filsafat Dan Politik serta para Wakil Dekan beserta

seluruh staf fakultas.

3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik

dan Syahrir Karim, M.Si. Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik.

4. Bapak Prof. Saleh Tajuddin, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Ismah

Tita Ruslin, S.Ip.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah sabar dan

banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran, dan mengarahkan

penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.

vii

5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin,

Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan

pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas

Ushuluddin, Filsafat Dan Politik.

6. Teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2012 Fakultas Ushuluddin,

Filsafat dan Politik dan teman–teman KKNP Angkatan 6 Samata yang

selalu memberikan semangat kala jenuh dan lelah, serta memberikan

motivasi untuk terus berjuang dalam situasi apapun.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran

dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian,

penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam

penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan

segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun

dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Makassar, Juli 2016

Penulis

Hady Rangga Loleh

30600112009

ix

Absrtak

Penelitian ini mengkaji tentang relasi negara dan bisnis dalam CSR PT. Vale

Indonesia Tbk, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini

memfokuskan pada dua hal yaitu: Analisis implementasi kerja-sama program terpadu

pengembangan masyarakat (PTPM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan

Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk dalam kerangka relasi negara dan bisnis dan

respon masyarakat petani terhadap program terpadu pengembangan masyarakat

(PTPM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malili Kabupaten

Luwu Timur. Dengan obyek lokasi di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kerja-sama program PTPM

antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk,

serta respon masyarakat petani terhadap program PTPM dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini

bersifat kualitatif, metode pengumpulan data primer diperoleh dari observasi,

wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan, buku-

buku, jurnal, hasil penelitian, internet dan laporan yang tersusun dalam arsip, analisis

data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis

permasalahan tersebut, penulis mennggunakan empat teori yaitu Negara dan Pasar,

Teori Negara Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Implementasi

Kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis implementasi kerja-sama

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk,

memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat seperti memberikan bantuan

pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat petani, serta bantuan pupuk, traktor

dan memfasilitasi masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan juga

pendidikan. dan relasi negara dan bisnis dalam hal ini pemerintah dan Perusahaan PT.

Vale sama-sama saling menguntungkan dimana PT. Vale mendukung program-

program pemerintah dan PT. Vale membutuhkan pemerintah untuk legitimasi dalam

melakukan aktivitas penambangan.

Adapun respon masyarakat petani terhadap program PTPM dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur, ada

respon positif dan ada juga respon negatif, dalam respon positif masyarakat di berikan

bantuan berupa pelatihan-pelatihan khusus kepada para petani dan memfasilitasi

masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. dan adapun

respon masyarakat negatif dikarena kan masih ada sebagian masyarakat petani yang

belum puas terhadap kebijakan Pemerintah dan PT. Vale karena kebijakan tersebut

dininai hanya membuang waktu dan anggaran dalam melakukan pelatihan-pelatihan

yang kurang diminati dari sebagian masyarakat. PTPM yang merupakan Program

CSR PT. Vale belum bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Luwu

Timur akan tetapi Program PTPM tersebut memberikan banyak kemajuan dan

dampak positif bagi masyarakat di wilayah Luwu Timur.

viii

DAFTAR ISI

JUDUL ..........................................................................................................................................i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ......................................................................................ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...............................................................................................iii

PENGESAHAN SKRIPSI ...........................................................................................................iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................v

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................viii

ABSTRAK ...................................................................................................................................ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....................................................................................1

B. Rumusan Masalah ...............................................................................................8

C. Tujuan dan Manfaat penelitian ...........................................................................9

D. Tinjauan Pustaka ................................................................................................10

E. Landasan Teori ...................................................................................................12

F. Metode Penelitian ...............................................................................................12

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Luwu Timur .............................................................................................25

B. Profil Desa Malili ...............................................................................................27

C. Gambaran Umum PT. Vale ................................................................................39

D. Gambaran Umum Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM)........41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Kerja-Sama PTPM antara Pemkab Lutim dan

PT.Vale………………………………………………………………………...44

B. Respon Masyarakat Petani Terhadap Program PTPM Di Desa Malili Kab. Luwu

Timur ..................................................................................................................52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................................63

B. Saran ..................................................................................................................63

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................65

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................................67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.......................................................................................70

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para penganut „state-centred approach‟ berpandangan bahwa negara memiliki

peran yang sangat penting di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui

kekuasaan yang dimilikinya, negara bisa membuat kebijakan-kebijakan yang

berkaitan dengan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang menjadi jangkauanya, bahkan

tidak sekedar kebijakan makro seperti kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan-

kebijakan industri, seperti pemberian bunga rendah dan tax holiday kepada para

indutrialis, pengembangan sektor industri tertentu dan di wilayah tertentu, juga

menjadi perhatian di dalam negara bercorak demikian. Selain itu, Negara juga

menjadi bagian dari pemegang peran di dalam kegiatan ekonomi.1

Dalam pandangan list, bangsa-bangsa yang mengalami keterlambatan di

dalam pembangunan membutuhkan negara untuk mengejar ketertinggalan dari

negara-negara maju dalam rangka untuk mencapai pembangunan suatu negara yang

lebih ekomonis dan menyiapkan negara untuk memasuki sebuah masyarakat yang

lebih universal di masa mendatang. Lebih lanjut list menjelaskan bahwa industri

manufaktur dan yang terkait dengannya itu hanya dapat diperoleh melalui jalur

kekuasaan negara.

1Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Dari Relasi Bisnis dan Politik, (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group,2010) hal 264-265

2

Berangkat dari gagasan-gagasan seperti itu argumen pokok dari teori negara

pembangunan (TNP) kemudian adalah negara itu memiliki peran dan posisi yang

sangat menentukan di dalam pembangunan. Peran dan posisi seperti ini terjadi karena

negara memiliki otonomi dan kemampuan untuk melakukannya. Peran dan posisi

yang sangat menentukan itu, paling tidak terlihat dari batasan „developmental state‟

yang oleh Andrian Leftwich digambarkan sebagai nsegara-negara yang memiliki

kekuasaan yang terkonsentrasi secara cukup, otonomi dan kapasitas untuk

membentuk, mencapai, dan mendorong tercapainya tujuan-tujuan eksplisit dari

pembangunan, apakah hal itu dicapai melalui pembentukan dan promosi keadaan-

keadaan dan arah pertumbuhan ekonomi, ataukah melalui pengorganisasian

pertumbuhan ekomoni itu secara langsung, ataukah melalui berbagai kombinasi.2

Secara prinsip perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan

keuntungan yang sebesar-besarnya. Usaha pokok dari sebuah perusahaan adalah

kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang dan kegiatan penawaran

berupa produk jasa. Garis besar sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan

ekonomi secara maksimal dan sedapat mungkin mencegah kerugian atau menekan

kerugian seminimal mungkin.

Namun di sisi lain aktifitas perusahaan khususnya di bidang industri telah

menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian

masyarakat yang berjarak dalam sutu wilayah. Keadaan ini diperparah dengan kurang

2 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Dari Relasi Bisnis dan Politik, (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2010) hal 266

3

tanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan,

kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain lain oleh perusahaan.

Perusahaan yang didirikan di suatu wilayah dan berada di tengah-tengah

masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan

seharusnya saat ini merubah cara berpikir tersebut. Perusahaan bukan lagi sebagai

etnisitas yang hanya mementingkan diri sendiri (selfish) atau ekslusivitas dari

lingkungan masyarakat. tetapi sebagai sebuah etnisitas badan hukum yang wajib

melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan dimana ia berada, serta dapat

dimintai pertanggung jawaban layaknya subjek hukum pada umumnya.3

Perusahaan sebagai etnisitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial

perusahaan (Corporate Social Responsibility) CSR. Dalam praktiknya selama ini

masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab

sosial perusahaan (CSR) hanya bersifat sukarela (voluntary) yang tidak memilki

komitmen berkelanjutan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lebih menunjukkan kepedulian

perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih luas (stakeholders) dari

pada hanya sekedar mementingkan perusahaan sendiri. Tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR) berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan

3Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility:Dari Voluntary Menjadi Mandatory,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 3

4

pelanggan, karyawan, pemasok, investor, komunitas masyarakat, pemerintah, dan

juga kompetitornya.4

Kepedulian perusahaan sebagai tanggung jawab Sosial (CSR) terwujud dalam

komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak-dampak dari

kegiatan usaha yang dijalankan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang

sejalan dengan konsep Triple Bottom Line, maksudnya jika sebuah perusahaan ingin

memepertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut juga harus

memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus

memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan (people) dan turut

berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR) dibagi menjadi dua yaitu kedalam perusahaan itu sendiri (internal)

contohnya terhadap karyawan dan keluar lingkungan perusahaan (eksternal),

contonhya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.5

Tujuan tanggung jawab perusahaan (CSR) yang di atur dalam pasal 1 butir 3

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah untuk

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermafaat bagi perseroan itu

sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.6 CSR merupakan index

4Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility:Dari Voluntary Menjadi Mandatory,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 4 5Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hal 138.

6 UUD No. 40 Tahun 2007

5

tanggung jawab sosial yang telah diisikan dengan nilai-nilai ekonomi islam. Status

kepatuhan syariah dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba serta aspek sosial

seperti shadaqah, waqof, qordul hasan, serta pengungkapan peribadahan dilingkungan

perusahaan. Jauh sebelum adanya CSR, zakat, infak, dan shadaqah sudah ada. karena

islam sudah mengatur sedemikian rupa untuk dimanfaatkan, sebagaimana termakhtub

dalam Al-Qur‟an surah At-Taubah ayat 60:

دقات للفقزاء وال مساكيه والعامليه عليها والمؤلفة قلىبهم وفي إوما الص

عليم والل بيل فزيضة مه الل وابه الس قاب والغارميه وفي سبيل الل الز

حكيم

Terjemahan:

“Seseungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,

amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya,

untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada dijalan Allah dan

untuk orang yang sedang didalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah

mengetahui lagi Maha Bijaksana. [At-Taubah.60]7

Pelaksanaan CSR dapat memangkas mata rantai kemiskinan, mampu

mangangkat taraf kesejahteraan masyarakat, demikan halnya peran perusahaan

masyarakat ditingkatkan dengan cara tidak melakukan perusakan lingkungan dan

perlakuan tidak layak terhadap karyawan dan cacat produksi. Apabila hak itu tidak

diberikan, harta itu bercampur dengan yang tidak halal dan jiwanya menjadi tidak

7 K.H. Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, Gema Insani

Jakarta hal 33

6

bersih dan suci yang membuat orang kaya tidak bisa tenang jiwanya. Dalam Al-

Qur‟an disebutkan sebagai berikut:

يهم بها وصل عليهم إن صلتك سكه خذ مه أمىالهم صدقة تطهزهم وتزك

سميع عليم لهم والل

Terjemahan:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya

doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar

lagi Maha Mengetahui.8

Sebagaimana juga terdapat dalam hadis prinsip CSR sejalan dengan islam

Rasulullah SAW bersabda, lllllklloo

عت إلمعرور بن سوي ثنا وإصل إلحدب قال س ثنا شعبة حد يس حدثنا آدم بن آب إ د قال حد

عنه وعل غ رآيت آب ذر إلغفاري رض إلل ن ساببت وعليه حل فسألناه عن ذل فقال إ لمه حل

عليه وسل فقال ل إلنب صل إلل عليه وسل ل إلنب صل إلل قال رجلا فشكن إ ه ثه بأمم آع

خوإنك خول ن إ

ا يأك وليلبسه م إ ت يده فليطعمه مم ت آيديك فمن كن آخوه ت ت ا ك جعلهم إلل م

ن كفتموه ما يغلبم فأعينوه فوه ما يغلبم فا يلبس ول تك

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan

kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Washil AL Ahdab berkata, aku

mendengar Al Ma'rur bin Suwaid berkata; Aku pernah melihat Abu Dzar Al Ghifari

radliallahu 'anhu yang ketika itu dia memakai pakaian yang sama (seragam) dengan

budak kecilnya, kami pun bertanya kepadanya tentang masalahnya itu. Maka dia

8K.H. Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, Gema Insani

Jakarta hal 33

7

berkata: "Aku pernah menawan seorang laki-laki lalu hal ini aku adukan kepada

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata

kepadaku: "Apakah kamu menjelek-jelekkkannya karena ibunya?" Beliau bersabda:

"Sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah

menjadikan mereka dibawah tangan kalian, maka siapa yang saudaranya berada di

tangannya hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan dan memberi

pakaian dari pakaian yang ia pakai dan janganlah kalian membebani mereka dengan

apa yang mereka tidak sanggup. Jika kalian membebani mereka denagn apa yang

mereka tidak sanggup maka bantulah mereka". (H.R.Buhkari)

Hadist Rasulullah SAW diatas memberikan penegasan bahwa program CSR

untuk lingkungan luas tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan harus terus

dilakukan. Namun agar hal itu tidak sekedar menjadi kamuflase dari sebuah praktek

penindasan, maka alangkah lebih etisnya jika perusahaan memulai tanggung jawab

sosialnya dengan mensejahterakan masyarakat.9

Salah satu perusahaan yang menggunakan tanggung jawab perusahaan (CSR)

adalah PT Vale Indonesia Tbk. Yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur Provinsi

Sulawesi Selatan. Fokus penelitian ini pada tanggung jawab perusahaan (CSR) pada

PT. Vale Indonesia Tbk, dalam bentuk kerja-sama dengan Pemerintah Luwu Timur,

khususnya pada Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM).

Kerja-sama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale

Indonesia Tbk, dalam Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) menjadi

suatu kerja-sama yang menarik untuk di teliti lebih lanjut dalam perspektif ekonomi

politik khususnya dalam relasi negara dan bisnis oleh karena itu penulis tertarik untuk

melaksanakan penelitian dengan judul: “Relasi Negara, Bisnis, dan Masyarakat”

9K.H. Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, Gema Insani

Jakarta hal 33-34

8

(Implementasi Program Terpadu Pengembangan Masyarakat PT. Vale

Indonesia Tbk di Desa Malili Kab. Luwu Timur)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kerja-sama Program Terpadu Pengembangan

Masyarakat (PTPM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT.

Vale Indonesia Tbk dalam kerangka relasi Negara, Bisnis, dan

Masyarakat?

2. Bagaimana Respon masyarakat petani terhadap Program Terpadu

Pengembangan Masyarakat tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di Desa Malili kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kerja-sama program PTPM pemerintah

kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale dalam kerangka relasi

Negara, Bisnis, dan Masyarakat.

2. Untuk mengetahui respon masyarakat petani terhadap program PTPM

tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malili

Kab. Luwu Timur.

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

9

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai bahan

masukan pemerintah Kab Luwu Timur dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat

2. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini diharapkan berguna dalam

memberikan nilai tanbah bagi penelitian selanjutnya dengan pokok

pembahasan yang sama.

3. Kegunaan Metodologis

Kegunaan metodologis hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan

rujukan bagi para peneliti lain yang tertarik mengambil judul dan topik

yang sejenis.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat peneliti terdahulu tentang implementasi CSR terhadap kesejahteraan

hidup masyarakat antara lain:

Tabel ringkasan hasil penelitian terdahulu

No Peneliti Terdahulu

(Tahun)

Hasil Penelitian

1. Nur Afni Khafsoh

(2013)

Melakukan penelitian tentang, Program kerja

pemerintah dan PT. Djarum dalam

meningkatkan produktivitas masyarakat,

dengan hasil penelitiannya bahwa program

10

pemerintah dan pt. djarum yang selama ini

pengrajin bamboo masih kurang maksimal

karena terhambatnya kebutuhan alat proses

produksi lebih cepat yang selama ini dilakukan

secara manual.

2. Yustisia Ditya Sari

(2011)

Melakukan penelitian tentang, implementasi

CSR terhadap sikap komunitas pada program

perusahan, dengan hasil penelitiannya statistic

menunjukkan bahwa implementasi CSR

Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap komunitas.

3. Hariyani

(2010)

Melakukan penelitian tentang, pengaruh

implementasi CSR terhadap profitabilitas PT.

Unilever Indonesia Tbk. Membuktikan bahwa

profit yang diperoleh perusahaan setelah

melakukan CSR lebih profitable dibandingkan

sebelum melakukan CSR. Hal ini berarti

bahwa setelah perusahaan melakukan

implementasi CSR lebih mampu dalam

memanfaatkan seluruh kekayaan untuk

menghasilkan laba dibandingkan sebelum

11

melakukan implementasi CSR.

4. Fauziyah

(2008)

Melakukan penelitian tentang, pengaruh CSR

terhadap kesejahteraan masyarakat. penelitian

dilakukan di PT. Ledo Lestari CSR sebagai

variable independen dan kesejahteraan

masyarakat sebagai variable dipenden, hasil

penelitian menunjukkan bahwa CSR

memberikan dampak pengaruh yang positif

terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar

PT. Ledo Lestari.

5. Anggraini

(2008)

Melakukan penelitian tentang, penerapan CSR

terhadap kesejahteraan masyarakat di PT.

Inalum, penelitian tersebut membuktikan

bahwa ketiga variable terbukti positif dan

signifikan secara serempak mempengaruhi

kesejahteraan masyarakat.

6. Hady Rangga Loleh

(2016)

Melakukan penelitian tentang, implementasi

CSR PT. Vale Indonesia dalam program

PTPM bentuk kerja-sama Pemerintah

Kabupaten Luwu Timur dan PT. Vale

Indonesia Tbk dalam relasi negara dan bisnis,

12

dengan hasil penelitiannya memberikan

dampak postif bagi masyrakat setempat dalam

memberikan bantuan seperti pelatihan-

pelatihan khusus kepada para petani.

Walaupun masyarakat tersebut belum bisa di

kataka sejahtera karena program ini baru

berjalan beberapa tahun tetapi program ini

memberi dampak postif bagi masyarakat

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk

menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagian besar untuk memberi

jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), dan

penyusunan instrument penelitian.10

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Negara dan Pasar

Sejarah kebijakan ekonomi politik pembangunan orde baru pada dasarnya

adalah sejarah persaingan antara pendukung pendekatan Politik sebagai panglima

(PSP) yang menekan persoalan pembinaan basis materil bagi kekuatan Negara

dengan pendukung pendekatan Ekonomi sebagai panglima (ESP), yang menekankan

10Hadi.S .Yunus.Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2010) hal 29

13

pembangunan ekonomi sebagai proses akumulasi dan reproduksi kapital dengan

pemeran utama aktor bisnis swasta.

Dalam perspektif teori ekonomi klasik, pasar merupakan salah satu sistem

besar yang bisa dijalankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan

ekonominya yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Pasar dengan

mekanismenya mampu berjalan sendiri dengan mengikuti logika hukumnya,

permintaan dan penawaran. “Invisible hand”, pasar diatur oleh tangan yang tidak

terlihat, mengatur sendiri. Pasar dianggap sebagai mekanisme otomatis (self-

regulating) yang selalu mengarah pada neraca keseimbangan, equilibrium,sehingga

terwujud alokasi sumberdaya dengan cara yang paling efektif dan efisien.11

Keynesian juga melihat bahwa pasar tidak beroperasi sesuai asumsi

persaingan sempurna seperti yang di katakana kaum Klasik. Namun,

ketidsempurnaan pasar yang dilihat Keynesian jauh lebih parah dari yang dilihat

kaum Neoklasik. Kritik dari kubu Keynesian terhadap sistem ekonomi pasar

persaingan sempurna membuat dipertanyakan peran otoritas publik.

Sejak Keynes, campur tangan pemerintah tidak terbatas untuk mengatasi

kegagalan pasar sesuai anjuran pakar-pakar Neoklasik. Adanya berbagai kelemahan

sistem pasar persaingan sempurna seperti kecenderungan ke arah monopoli,

kurangnya perhatian terhadap kelompok-kelompok yang kurang beruntung, serta

tidak adanya perhatian terhadap pemerataan menyebabkan diperlukannya campur

11

Mohtar Mas‟oed, Politik Birokrasi dan Pembangunan: Dari Ekonomi Politik

Pemberdayaan Rakyat,(Pustaka Pelajar,2010) hal 34-37

14

tangan pemerintah. Keperluan akan campur tangan pemerintah semakin kuat pada

tahun 60-an di negara-negara berkembang yang baru memerdekakan diri dari

penjajah dan ingin mengejar ketertinggalan ekonominya dari negara-negara maju. Di

negara-negara berkembang tersebut, pemerintah diharapkan mampu berperan sebagai

agen pembangunan.12

2. Teori Pembangunan

Dalam sistem ekonomi kapitalistis, seperti halnya pembangunan di Indonesia

sekarang, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan ekonomi sendirian,

melainkan harus dibantu oleh sektor swasta. Maka mau tak mau, proses

pembangunan itu sendiri akan melahirkan semacam kelompok pengusaha swasta,

yang mau tak mau merupakan kekuatan politik baru.

Menurut Immanuel Wallerstein mengatakan bahwa setiap negara mampu

untuk melepaskan diri dari status sebelumnya, tetapi barangkali negara tersebut tidak

bisa melepaskan diri dari kekuatan kapitalis. Hal ini terjadi karena setelah beberapa

lama masuk dalam sistem kapitalis.

Di negara perkembangan lainnya, kelompok pengusaha (yang sering

dihubungkan dengan kelas menengah) sering cukup kuat untuk bersaing dengan

kekuatan pemerintah. sering juga kelompok pengusaha yang kuat ini sudah terbentuk

sebelum pemerintah nasional lahir.

12 Drs. Deliarnov, M.Sc. Ekonomi Politik Neoklasik: Dari Ekonomi Politik, (Erlangga, 2005)

hal 58

15

Keadaan di Indonesia berlainan sejak. dulu negara merupakan pusat

kekuasaan. Tidak terbentuk kelas tuan tanah yang kuat di kalangan pribumi, sehingga

ketika kemerdekaan di Indonesia tercapai pada 1949, tak ada kelas pengusaha yang

dapat menyaingi pemerintah. bahkan kelas pengusaha ini diusahakan dibentuk oleh

pemerintah melalui “politik banteng” yakni dengan memberikan kemudahan bagi

pengusaha pribumi untuk memulai usahanya, tapi politik ini mengalami kegagalan.

Sebenarnya tidak terlalu tepat untuk mengatakan tidak ada kelas pengusaha di

Indonesia. Ada, yakni dari kelompok orang Indonesia keturunan Cina, yang dikenal

dengan istilah nonpri. Bagaimanapun juga secara sosiologis, kelompok nonpri ini

harus dibedakan dari kelompok pri, karena sifat-sifat dari kelompok yang lahir akibat

berkembangnya sejarah bangsa ini. Salah satu sifat yang terpenting adalah bahwa

kelompok nonpri tidak dapat berperan secara penuh dalam bidang politik. Terutama

sejak pemerintahan Orde Baru.

Maka apa yang terjadi sungguh menarik. Di satu pihak ada pemerintah yang

kuat, yang menguasai kekuatan militer maupun sumber daya ekonomi, di lain pihak

ada semacam kelas pengusaha/menengah yang juga kuat, tapi hanya secara ekonomis

tidak politis. Kelas pengusaha yang kebanyakan terdiri dari orang nonpri ini

merupakan sektor swasta yang menjalankan roda pembangunan ekonomi tanpa (atau

sedikit sekali) punya pengaruh dalam proses politik. Dengan demikian, kekuasaan

pemerintah sekarang tidak tersaingi oleh munculnya kelas pengusaha swasta.

Bagaimana dengan kelas pengusaha pribumi? Bukankah sekarang mereka

mulai bermunculan dengan ukuran yang makin lama makin besar? Kenyataan ini

16

memang tak dapat diingkari. Tapi menurut pengamatan saya, paling sedikit sampai

dengan saat ini, pengusaha pribumi yang ada sekarang, masih terlalu erat kaitannya

dengan pejabat pemerintah, kalau tidak mau dikatakan bahwa pengusaha pribumi

sekarang sebagian besar merupakan perpanjangan dari usaha pejabat pemerintah di

sektor swasta. Dengan perkataan lain, ketergantungan pada pejabat pemerintah masih

terlalu besar. Dengan demikian, sulit bagi pengusaha pribumi yang ada sekarang

untuk menjadi mandiri sehingga dapat memperjuangkan kepentingan dirinya melalui

kegiatan politik. 13

Alasan mengapa peran negara dalam pembangunan menjadi menarik untuk

dibahas di era globalisasi sekarang ini,

Pertama, globalisasi dalam praktiknya, tidak serta-merta membawa

kemakmuran sebagaimana keyakinan kaum neoliberal. Sebaliknya,

globalisasi juga membawa akibat-akibat dalam bentuk semakin

besarnya jumlah penganggura, meluasnya kemiskinan, kepentingan

sosial dan ekonomi, dan krisis ekonomi. Jika akibat-akibat merusak ini

tidak dicari alternative pemecahannya, dan kelompok-kelompok yang

kalah. Dalam kompetisi global ini tidak memperoleh jaminan sosial,

maka mereka akan menjadi penghalang bagi berlangsungnya proses

globalisasi itu sendiri.

13 Arief Budiman, Kebebasan, Negara, Pembangunan: Dari Demokrasi danPembangunan

(Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006) hal 4-5

17

Kedua, dalam realitasnya globalisasi tidak memarjinalkan peran

Negara sebagaimana keyakinan para pendukung neoliberal. Namun

sebaliknya, berlakunya globalisasi dan liberalisasi ekomoni hanya

mungkin dilakukan jika Negara melakukan intervensi terhadap system

tersebut.

Ketiga, berangkat dari pandangan kedua dengan demikian peran

Negara-bangsa tetap dibutuhkan dan pembahasan mengenainya tetap

relevan. Bagaimana Negara-bangsa tetap menjadi sumber pembuatan

keputusan tertinggi dalam batas teritorianlya. Untuk itu intervensi

Negara diperlukan dalam rangka menjamin berlakunya pasar yang

senpurna dan berjalan secara efektif dan efisien meskipun hal tersebut

barangkali tidak selalu berhasil. 14

3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Walter Friedlander kesejahteraan sosial adalah sistem yang

terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu

individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.

dan menurut Gertrude Wilson kesejahteraan sosial adalah kekahwatiran yang

diselenggarakan dari semua orang untuk semua orang.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan pada

beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya

14

Budi Winarno, Melawan Gurita Neoliberalisme: Dari Meletakkan Kembali Peran Negara,

(Erlangga,2010) hal 70

18

pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk

berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi

keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.

Selain dari pembangunannya, upaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat

untuk mencapai kesejahteraan hidup salah satunya dengan berwirausaha ataupun

mendirikan industri kecil. Tujuan dari berwirausaha ini akan menciptakan masyarakat

yang mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan

bisa tercapainya kesejahteraan hidup.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat juga dilakukan

melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pembangunan, dengan

membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memacu pertumbuhan.

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Melakukan pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menanggulangi

kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan sosial masyarakat dalam segala aspek jasmani, rohani, dan sosial oleh

karena itu, pemberdayaan masyarakat selain dilakukan melalui subsidi, pendidikan,

dan penyuluhan, juga harus diiringi dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti

penyediaan pemukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta prasarana pendukung

19

yang harus tersedia seperti jalan dan alat transportasi, dengan sumber daya yang

tersedia dilingkungannya. 15

Terdapat banyak upaya pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan

Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Semua warga bisa berpartisipasi langsung

dalam membangun daerahnya, sehingga setiap warga bisa merasakan proses dalam

pencapaian kesejahteraan yang direncanakan.

4. Implementasi Kebijakan

Menurut Jones mengatakan bahwa “Implementasi sebagai Getting the job

done and doing it.” Selanjutnya menurut Joko widodo implementasi adalah suatu

proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia dana dan

kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintahan maupun swasta

(individu atau kelompok).” Sehingga dapat dikatakan implementasi adalah suatu

proses mengerjakan dan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan

oleh pihak swasta atau pemerintah.

Implementasi kebijakan sendiri merupakan menurut William N Dunn

implementasi adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun

waktu tertentu. Menurut Joko Widodo mengemukakan bahwa implementasi

kebijakan merupakan proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih

bersifat abstrak kedalam realita nyata. “jadi implementasi kebijakan merupakan suatu

15 Gunawan Sumoningrat: Membangun perekonomian rakyat (Yogyakarta, IDEA 1998), hal

146

20

wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan.16

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif,

penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk

mengungkap sebuah fakta empirist secara objektif ilmiah dengan

berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur, dan didukung oleh metodologi

dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. Penelitian

deskriptif kualitatif hanya untuk memaparkan bagian permukaan dari sebuah

realitas empirist.Penelitian deskriptif kualitatif “meaning full” yakni

penelitian deskriptif yang selain mengungkap permukaan dari luar sebuah

realitas sosial, tapi juga hingga bagian dalam.17

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di desa Malili Kab, Luwu Timur.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan

adalah:

16Jurnal penelitian Niken Elvok Widyasari, Dalam Implementasi kebijakan Pembangunan

berkelanjutan, 2012 17

Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif. Penerbit Referensi(GP Press

Group): Jakarta Selatan, februari 2013. hal 29-30

21

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli

(tidak melalui perantara). Data primer juga berupa opini secara

individual atau kelompok. Metode yang digunakan untuk mendapatkan

data primer yaitu:

1. a. Wawancara

Wawancara tatap muka disebut juga dengan wawancara

personal, dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat

kerja atau tempat tinggal responden atau mengundang

responden ke tempat peneliti. Tipe wawancara tatap muka

yang diambil adalah wawancara tatapmuka tidak terstruktur

artinya pewawancara memiliki kebebasan luas dalam

mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh

informasi yang diinginkan.

b. Wawancara mendalam (Indepth interview)

Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam

agar penulislebih memahami data yang diinginkan

mengenai fenomena yang terjadi dilapangan.Pedoman

wawancara cukup membantu penulis dalam sistematis

pertanyaan, namun penulis sering menciptakan pertanyaan

baru sesuai jawaban dari informan. Dalam hal ini, penulis

membiarkan informan mengutarakan hal-hal yang tidak

terfokus pada satu topik saja melainkan hal lain yang masih

22

berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, hal ini dapat

memudahkan penulis untuk membangun report dengan

informan agar wawancara ini tidak berkesan kaku.Dengan

membangun report yang baik juga memudahkan penulis

memperoleh informan dari arahan informan sebelumnya.

b. Subyek pada peneliian ini adalah aparatur Pemerintah dan

Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, dalam hal ini Lurah

beserta aparat Pemerintah dan Perusahaan. Maka informan

yang akan dimiliki pengetahuan, pengalaman dan

kompeten terhadap masalah-masalah yang akan di telilti.

Oleh karena itu informan yang akan dipilih adalah:

1. Lurah Kelurahan Malili 1 Orang

2. Penanggung Jawab CSR PT. Vale 1 Orang

3. Staf BP4K Kelurahan Malili 2 Orang

4. Wakil Ketua DPRD 1 Orang

5. Masyarakat 4 Orang

Jumlah 9 Orang

2. Observasi

Sebuah pengamatan atau pemantauan secara khusus akan

sebuah objek untuk mendapatkan kesimpulan tertentu.

Observasi dilakukan dengan pengamatan yang detail dan

23

cermat dalam kurun waktu yang lama selama pengamatan

berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

misalnya catatan harian, atau biografi, dokumen yang

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan

lain-lain.

c. Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain) data sekunder merupakan bukti, catatan, buku-buku, jurnal, hasil

penelitian, internet atau laporan yang telah tersusun dalam arsip.

4. Tehnik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian ini, maka

data yang didapatkan dilapangan akan diolah dan dianalisa secara deskriptif,

yaitu dengan menjelaskan hasil-hasil penelitian dari sejumlah data yang telah

diperoleh dilapangan selama penelitian berlangsung, kemudian diolah dan

dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang umum.

24

G. Garis Besar Isi Skripsi

Secara garis besar Skripsi di bagi menjadi tiga bagian, yaitu awal, isi, dan

akhir. Berikut adalah garis besar skripsi secara umum.

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan

daftar lampiran.

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran awal mengenai penelitian,

maka akan di jelaskan sekilas hal-hal yang paling mendasar. Bagian isi skripsi terdiri

dari empat bab yaitu:

Pada Bab I, Terdapat pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang yang

mendasari penelitian tersebut, rumusan masalah yaitu sebuah dasar yang di gunakan

dalam meneliti, tujuan dan kegunaan penelitian di adakan, tinjauan pustaka, landasan

teori, metode yang di gunakan, dan Garis besar isi skripsi.

Pada Bab II, Terdapat Gambaran umum lokasi penelitian meliputi, Profil

Luwu Timur, Profil Desa Malili, Gambaran umum PT. Vale Indonesia Tbk, serta

Gambaran umum Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) dan

mendeskripsikan lokasi baik letak geografis dan jumlah penduduk di lokasi itu.

Pada Bab III, Akan membahas tentang hasil-hasil penelitian mengenail

analisis implementasi kerja-sama PTPM anatara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

dan PT. Vale Indonesia Tbk, dan Bagaimana respon masyarakat petani terhadap

program PTPM di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur.

25

Pada Bab IV, Membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang akan

menguraikan inti dari hasil pokok yang di dapatkan dari penelitian yang di

laksanakan, kemudian di lanjutkan dengan saran atau masukan dari penulis.

Bagian akhir Skripsi terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran.18

18

Mukhtar.Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif. Penerbit Referensi(GP Press

Group): Jakarta Selatan, februari 2013. hal 44

26

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi

Sulawesi selatan Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu

Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 februari 2003.

Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur, yang terletak di ujung utara

Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km2. Kabupaten ini

terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan

Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalena, Kecamatan Towuti,

Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Wotu, Kecamatan Burau, dan

Kecamatan Mangkutana. Di kabupaten ini terletak Sorowako, tambang nikel yang

dikelola oleh INCO, sebuah perusahaan Kanada, yang sekarang berubah nama

menjadi PT. Vale Indonesia Tbk. pada tahun 2008, Pendapatan Asli Daerahnya

sebesar Rp38,190 Miliar.

Kerinduan masyarakat di wilayah Malili atau bekas kewedanan Malili, untuk

membentuk suatu daerah otonom sendiri telah terwujud. Kabupaten Luwu Timur

yang terbentang dari Kecamatan Burau di sebelah barat, hingga Kecamatan Towuti di

27

sebelah timur, membujur dari Kecamatan Mangkutana di sebelah utara hingga

Kecamatan Malili disebelah selatan, diresmikan berdiri pada tanggal 3 Mei 2003.19

Dalam perjalanan panjang pembentukan Kabupaten Luwu Timur ini,

terangkai suka dan duka bagi para penggagas dan penginisiatif yang akan menjadi

kenangan yang tak akan terlupakan sepanjang masa. Peristiwa ini, secara langsung

melahirkan semangat heroisme yang membara, khususnya dikalangan para pemuda

waktu itu, untuk berjuang keras dengan tujuan membangun kembali wilayah eks

kewedanan Malili yang porak poranda.

Gagasan pembentukan pun merebak dan diperjuangkan secara bersungguh-

sungguh. Sebagian dasar utamanya, secara sangat jelas termaktub dalam Undang-

undang No 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi

selatan (L.N. 1959 Nomor 74 TLN Nomor 1822) yang mengamanatkan bahwa semua

daerah eks onder-afdeling di Sulawesi selatan, termasuk diantaranya bekas

kewedanan Malili akan ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten. Namun pada

realitasnya, ternyata terdapat 3 Daerah ex onder-afdeling yakni Malili, Masamba dan

Mamasa belum dapat diwujudkan pembentukannya, terutama disebabkan karena alas

an situasi keamanan yang belum memungkinkan pada waktu itu.

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun

2002 tanggal 24 Mei 2002 tentang persetujuan usul pemekaran Luwu Utara.

Gubernur Sulawesi Selatan menidaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan

19 http//www.luwutimurkab.go.id-sejarah-luwu-timur diakses tanggal 4 mei 2016, pukul 08.37

WITA

28

Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Surat Nomor 130/2172/ Otoda tanggal 30 Mei 2002. Akhirnya, aspirasi persejuangan

Masyarakat Luwu Timur yang diperjuangkan selama 44 Tahun telah mencapai titik

kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia dan President Republik Indonesia dengan disahkannya Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 februari 2003 tentang

pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi

Selatan.20

B. Profil Desa Malili

Desa Malili merupakan salah satu desa dari tiga belas desa yang ada di

kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur. Desa Malili terdiri atas empat Dusun yakni

Dusun Malili, Waru, Puncak dan Batu Merah. Desa Malili adalah Desa niaga dan jasa

serta menjadi pusat pemerintahan kecamatan Malili dan juga kabupaten Luwu Timur.

Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa ini.

Tabel Kondisi Desa Malili dari Tahun 1940 sampai sekarang

Tahun Peristiwa

1940 – 1960an Malili terdiri atas dua kampung.

Kampung Malili dan kampung Kore-

korea. Kampung Malili dikepalai

oleh Abd Rahman Daeng Manaba

20 http//www.luwutimurkab.go.id-sejarah-luwu-timur diakses tanggal 4 mei 2016, pukul 08.37

WITA

29

sedangkan Kore-korea oleh Kasida.

Sejak zaman pemerintahan Belanda

sampai paska kemerdekaan, Malili

menjadi daerah transit berbagai

komoditas perdagangan seperti

damar, kayu dan rotan. Komoditas

ini berasal dari Nuha, Sulawesi

Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Komoditas ini ditransitkan dan

diperdagangkan di Malili sebelum

dibawah ke Malili dan Makassar.

1959 Gerombolan DI/ TII dan Permesta

membumihanguskan Malili. Rumah-

rumah kantor dan bangunan

peninggalan Belanda di bakar. Hanya

Mesjid Raya saja yang tersisa.

Sebagian penduduk mengungsi ke

palopo dan sebagian lagi ke hutan

dan gunung-gunung. Selama dua

tahun, Malili dikuasai gerombolan

dan mirip daerah tak berpenghuni.

30

1961 Ketertiban dan keamanan dapat

dipulihkan. TNI berhasil menguasai

Malili dan pemberontak telah

meninggalkan Malili. Warga yang

mengungsi di Palopo dan hutan-

hutan kembali ke Malili.

Pembangunan perlahan-lahan mulai

dilakukan.

1967 Sesuai dengan aturan pemerintah

pusat yang menghendaki adanya

keseragaman administrasi

pemerintahan, kampung Malili

akhirnya di ubah menjadi desa

Malili. Saat itu, desa Malili terdiri

atas beberapa Dusun diantaranya

Kore-korea, Patande, Balantang,

Malili, Balambano, dan langgaru.

Kepala desa pertama adalah Mansyur

Kasim.

1968 Kepala desa Malili Mansyur Kasim

mundur dari jabatannya dan

31

digantikan oleh pegawai camat

Malili bersama Usman.

1969 Usman meninggal dunia

1970 -1974 Setelah Usman meninggal, pegawai

camat Malili bernama M. Amin Said

ditunjuk sebagai kepala Desa Malili.

M. Amin Said menjabat selama lima

tahun.

1974 – 1977 m. Amin Said berhenti dan

digantikan oleh Habir. Habir

menjabat kepala Desa selama tiga

tahun.

1970 -1980 Perusahaan Inco dan Bethel datang

dan membangun dua basecamp

(Bunker dan Kamp) di Malili sebagai

tempat tinggal karyawan yang akan

membangun pabrik Nikel Sorowako.

Selain Basecamp, perusahaan ini

juga membangun sarana dan jalan-

jalan desa. Selama tahun tersebut,

Desa Malili diramaikan oleh

32

banyaknya pendatang dari luar.

1977 – 1994 Habir berhenti sebagai kepala Desa

dan digantikan oleh Jamali.

1990 Desa Malili dimekarkan. Dusun

Balantang menjadi Desa Balantang,

Dusun Langgaru menjadi Desa

Baruga sedangkan Dusun Kore-

korea dan Patande bergabung

menjadi Desa Wewangriu.

1994 – 1995 Kepala Desa Jamali berhenti dan

digantikan oleh Ramli Temme

1995 – 1996 Ramli Temme digantikan oleh Andi

Haerul

1996 -2007 Andi Haerul digantikan oleh Hadits

Tenri Gili. Hadits Tneri Gili

menjabat kepala desa selama sepuluh

tahun.

2000 Dusun Balambano terpisah dan

menjadi Desa tersendiri bernama

Desa Puncak Indah.

2003 Kabupaten Luwu Timur terbentuk

33

dengan Ibukota Kecamatan Malili.

Desa Malili yang menjadi pusat

kecamatan bahkan kabupaten ikut

berubah. Pembangunan dan

pembenahan dilakukan. Jalan desa

diperlebar,drainase, lampu – lampu

jalan, tanggul sungai dan berbagai

infrastruktur lainnya di bangun.

2007 – sekarang Hadits Tenri Gili mengakhiri

jabatannya. Kepala desa dijabat

sementara oleh Rostati Attas.

2008 Kantor Desa Malilidi pinggir sungai

Malili di pindahkan ke kantor baru di

jalan Harapan. Tahun ini wacana

perubahan status Desa Malili

menjadi kelurahan Malili juga mulai

di gulirkan.

Sumber : Wawancara dengan M. Amin Samad (Mantan kepala desa Malili tahun 1970 – 1974) dalam

RPJMDes Tahun 2011-2015

Dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi Desa Malili dari tahun

1940 sampai sekarang telah banyak mengalami perkembangan yang dulunya Desa

Malili sekarang sudah menjadi Kelurahan Malili, itu karena Kabupaten Luwu Timur

34

terbentuk dengan Kecamatan Malili yang menjadi pusat kecamatan bahkan Desanya

pun juga ikut berubah.

1. Demografi Desa Malili

a. Keadaan Geografis Desa Malili

- Sebelah Timur : Desa Puncak Indah

- Sebelah Utara : Desa Puncak Indah

- Sebelah Barat : Desa Baruga

- Sebelah Selatan : Desa Wewangriu

2. Luas Wilayah Desa Malili

Luas Desa Malili sekitar 12,6 km2. Sebagai pusat pemerintahan kecamatan

dan kabupaten , sebagian besar lahan di desa Malili digunakan sebagai tempat

tinggal, lokasi kantor pemerintahan daerah dan tempat perniagaan. Ada juga sebagian

kecil penduduk berkebun dan beternak, namun luas penggunaan lahan tak begitu

signifikan, hanya disekitar rumah saja.

3. Keadaan Topografi Desa Malili

Secara umum keadaan topografi desa Malili adalah daerah dataran rendah dan

daerah perbukitan. Wilayah dusun Malili dan sebagian Dusun Puncak berada di

daerah dataran rendah ( pinggir sungai Malili) sedangakn sebagian Dusun Puncak,

Dusu Batu Merah, dan Waru adalah daerah perbukitan.

35

4. Iklim

Iklim Desa Malili sebagaimana Desa –desa lain diwilayah Indonesia beriklim

tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

5. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Malili terdiri atas 1.097 KK dengan total jumlah jiwa 4.454

orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki – laki.

Laki laki Perempuan Jumlah

2.250 jiwa 2.204 jiwa 4.454 jiwa

Sumber: RPJMDes Tahun 2011-2015

b. Tingkat Pendidikan

Tidak tamat SD SD SMP SMU D1 –D3 S1

53 793 630 1.617 123 370

Sumber: RPJDes Tahun 2011-2015

Dalam tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan sosial Desa Malili jumlah

penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan dan dalam tingkat pendidikan

rata-rata penduduk di Desa Malili sebagian besar hanya tamatan SMU saja.

6. Keadaan Ekonomi Masyarakat

a. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Berikut perbandingan jumlah KK sejahtera dan Pra sejahtera di Desa Malili.

36

Mampu Sedang Jumlah

712 KK 237 KK 949


Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di

Desa Malili sebagian besar masyarakatnya tergolong mmpu.

b. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian Persentase

Petani 0,5%

Nelayan 1%

Peternak 0,5%

Wiraswasta 20%

PNS 28%

Karyawan 17%

Pengrajin 18%

Lain –lain 15%


Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa

Malili sebagian besar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil mungkin karena menjadi

pusat pemerintahan Kecamatan sekaligus Kabupaten.

e. Pola Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan Persentase

Perumahan 73%

37

Perkantoran 7%

Perdagangan 15%

Peribadatan 5%

Lahan 7%


Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan di Desa Malili

sebagian besar diperuntukkan untuk lahan perumahan (permukiman) dan fasilitas

umum.

6. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Malili terdiri atas empat Dusun yakni Dusun Malili, Dusun Puncak,

Dusun Batu Merah dan Dusun Waru dcengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak

sebelas (11) buah. Berikut daftar nama dusun dan jumlah RT-nya.

Nama Dusun RW Jumlah RT

Malili - 3

Waru - 2

Puncak - 4

Batu Merah - 2


38

2. Sarana dan Prasarana Desa

Berikut gambaran sarana dan prasarana Desa Malili

Sarana Umum.

SARANA JUMLAH

Kantor Desa 1

Posyandu 3

Terminal 1

Sumber RPJMDes Tahun 2011-2015

Sarana Pendidikan

SARANA JUMLAH

SMU/ ALIYAH 2

SLTP/ MTS 2

SD 4

TK 4


Sarana Keagamaan

SARANA JUMLAH

Mesjid 4

Mushallah 5

Gereja 4


39

Prasarana Transportasi

SARANA JUMLAH

Jalan Propinsi 4 KM

Jalan Kabupaten 10 KM

Jalan Desa 15 KM


Kualitas Jalan

SARANA JUMLAH

Jalan Aspal 14,5 KM

Jalan Rabat 0,25 KM

Jalan tanah 1,7 KM

Jalan setapak 3,05 KM


Dari tabel di atas Desa Malili terdiri dari beberapa Dusun, terdapat beberapa

sarana umum, pendidikan, keagamaan, transportasi dengan kualitas jalan yang baik,

Desa Malili tergolong Maju dari beberapa Desa yang terdapat di Kabupaten Luwu

Timur lainnya.

7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

1. Jumlah Dusun : 4 Dusun

2. Jumlah RT : 11 RT

3. Perangkat Desa : 5 Orang

- Kepala Desa : 1 Orang

40

- Sekretaris Desa : 1 Orang

- Kepala Urusan : 1 Orang

- Bendahara Desa : 1 Orang

- Kepala Dusun : 4 Orang

4. BPD : 7 Orang 21

C. Gambaran Umum PT. Vale

1. Sejarah PT. Inco

PT. Inco (International Nickel Indonesia Tbk) didirikan tanggal 25 Juli 1968

dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Kantor pusat INCO

terletak di The Energy Building Lt. 31, SCBD Lot 11 A, Jl Jend Sudirman Kav. 52-

53 Jakarta 12190. Pabrik INCO berlokasi di Soroako, Sulawesi Selatan.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Vale Indonesia Tbk

(31/05/1015). Vale Canada Limited merupakan induk usaha INCO sedangkan Vale

S.A, sebuah perusahaan yang didirikan di Brazil merupakan pengendali utama INCO.

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan INCO adalah

dalam eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan

pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. Saat ini INCO menambang

bijih nikel dan memprosesnya menjadi nikel dalam matte (produk yang digunakan

dalam pembuatan nikel rafinasi) dengan penambangan dan pengolahan terpadu di

Soroako-Sulawesi.

21 RPJMDesa Tahun 2011-2015 Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur

41

Pada tahun 1990, INCO memperoleh pernyataan efektif Bapepam-LK untuk

melakukan penawaran umum perdana saham INCO (IPO) kepada masyarakat

sebanyak 49.681.694. dengan nilai nominal Rp.1000- per saham dengan harga

penawaran Rp 9.800- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek

Indonesia (BEI) pada tanggal 16 mei 1990.

Tabel Pencatatan Saham PT. INCO

Jenis Pencatatan Saham Tanggal Pencatatan

Saham Perdana @ Rp 9800,- 49.681.694 16 Mei 1990

Pencatatan Saham Pendiri

(company Listing)

198.726.774 31 Jan 2001

Pemecahan Saham (Stock Split) 745.225.404 03 Agts 2004

Pemecahan Saham (Stock Split) 8.942.704.848 15 Jan 2008

Tabel Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. INCO

Nama Jabatan

Jennifer Anne Maki President Komisaris

Mark James Travers Wakil President Komisaris

Stuart Alan Harshaw Komisaris

Nobuhiro Matsumoto Komisaris

Mikinobu Ogata Komisaris

Andrea Marques De Almeida Komisaris

42

Irwandy Arif Komisaris Independent

Idrus Paturusi Komisaris Independent

Nicholas D. Kanter President Direktur

Bernardus Irmanto Wakil President Direktur

Febriany Eddy Direktur

Lovro Paulic Direktur

PT. Inco menjalankan operasinya berdasarkan kontrak karya (sebuah

perjanjian internasional yang mengikat para pihak terkait, yaitu Pemerintah Republik

Indonesia dan PT. Inco). Kontrak karya yang ada telah di perpanjang hingga ke tahun

2025. Pada tanggal 25 Juli 1968: PT. Inco didirikan berdasarkan ketentuan hukum

Indonesia dalam bidang Penanaman Modal Asing, No.1 tahun 1967, 27 Juli 1969:

Penandatanganan kontrak karya untuk jangka waktu 30 Tahun sejak dimulainya

produksi komersial tanggal 1 April 1978 hingga 31 Maret 2008, dan 15 Januari 1996:

Modifiasi dan perpanjangan kontrak karya selama 30 tahun berikutnya sampai tahun

2025.

2. Sejarah PT. Vale Indonesia Tbk

PT. International Nickel Indonesia Tbk (INCO) mengganti nama

perusahannya menjadi PT. Vale Indonesia Tbk. Keputusan ini disepakati dalam rapat

umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diselenggarakan pada Selasa, 27

43

September 2011. Pergantian nama perusahaan telah di sepakati Wakil Direktur utama

INCO Bernandus Irmanto di Jakarta Selasa, 27 September 2011.

Setelah disepekati di rapat pemegang saham, menurut bernandus, perseroan

harus segera persetujuan dari sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral, kementerial Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Bursa Efek

Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Proses itu

harus sesuai kontrak karya dan ketentuan yang ada di Indonesia.

Perubahan nama INCO menjadi PT. VALE Indonesia Tbk, disebabkan Vale

Canada Limited serta menguasai 58,73% saham yang di miliki perseroan. Sementara

itu, 20,09% saham di kuasai Sumitomo Metal Mining Co Ltd dan 21,18% di miliki

publik. Pada rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Vale Indonesia Tbk,

pemegang saham perseroa telah menyetujui pengangkatan Ibu Andrea Marques De

Almeida sebagai komisaris perseroanuntuk mengisi posisi jabatan yang kosong di

tinggalkan oleh Bapak Peter Poppinga. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Poppinga atas dedikasi dan

komitmen beliau kepada perseroan selama masa baktinya.

Berdasarkan hal tersebut maka susunan Dewan Komisaris Perseroan PT. Vale

Indonesia Tbk, saat ini adalah sebagai berikut:

President Komisaris : Ibu Jennifer Maki

Wakil President Komisaris : Bapak Arief T. Surowidjojo

Komisaris : Bapak Stuart Harshaw

44

Komisaris : Bapak Kelvin Graham

Komisaris : Bapak Mark Travers

Komisaris : Ibu Andrea Marques De Almeida

Komisaris : Bapak Mikinobu Ogata

Komisaris : Bapak Nobohiro Matsumoto

Komisaris : Bapak Irwandy Arif

Komisaris Independent : Bapak Idrus Paturussi 22

PT. Vale Indonesia Tbk, merupakan anak perusahaan dari vale, sebuah

pertambahan global yang berkantor pusat di Brazil. Sebelumnya bernama PT.

International Nickel Indonesia Tbk. (PT. INCO), perusahaan kami mengoperasikan

tambang nikel open pit dan pabrik pengolahan di sorowako, Sulawesi, sejak tahun

1968. Saat ini menjadi produsen nikel terbesar di Indonesia dan menyumbang 5%

pasokan nikel dunia.

PT Vale Indonesia Tbk, sebelumnya dikenal sebagai PT International Nickel

Indonesia (PT. INCO). Perusahaan ini adalah perusahaan penanaman modal asing

yang mendapat izin usaha dari pemrintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi,

kegiatan penambangan, pengelohan dan produksi nikel. Perusahaan ini berjarak 590

kilometer dari makassr ibu kota provinsi Sulawesi selatan yaitu soroako. Soroako

adalah pusat operasional vale Indonesia dan kawasan permukiman karyawan.

22 http//www.vale.com/Indonesia.go.id-sejarah-pt-vale-indonesia. Diakses tanggal 10 Agustus

2016, pukul 18.49 WITA

45

Merupakan satu dari 11 kecamatan di Luwu Timur, soroako memiliki populasi

penduduk sebanyak 25.537 jiwa (2011).

PT. Vale Indonesia Tbk berupaya untuk mengitegrasikan seluruh tahapan

kegiatan operasi dengan pengelolaan lingkungan serta memperhitungkan dampak

lingkungan. Upaya memulihkan dan melestarikan lingkungan dilakukan dengan jalan

menyediakan biaya lingkungan yang ada pada tahun 2010 mencapai 6.432 juta dollar

AS. Dana tersebut digunakan dalam program pengurangan emisi sulfur dan proyek

pembangkit tenaga air (PLTA) karebbe dan melakukan reboisasi lahan tambang

tersebut.

PT Vale Indonesia mempunyai program tanggung jawab sosialnya (CSR)

yaitu dalam bidang pendidikan memberikan beasiswa dengan pendidikan gratis

sampai di bangku kuliah kepada murid berprestasi di wilayah Luwu Timur,

memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada keluarga yang kurang mampu berada

di wilayah luwu timur dengan melengkapi persyaratan aturan yang telah ditetapkan

oleh PT Vale Indonesia Tbk.23

Lini produksi kami beroperasi dengan energi terbarukan yang dihasilkan oleh

tiga pembangkit listrik tenaga air, yang secara keseluruhan menghasilkan 365 mega

watt tenaga listrik. Saat ini tingkat produksi tahunan kami mencapai rata-rata 75.000

metrik ton nickel matte. Dengan investasi lanjutan sebesar AS$2 miliar. Kami

menargetkan peningkatan produksi tahunan menjadi 120 ribu metric ton nikel matte

23 http//www.luwutimurkab.go.id-pemkab-luwu-timur-dan-pt-vale diakses tanggal 10 januari


46

dalam lima tahun kedepan. PT. Vale Indonesia Tbk berkomitmen untuk memberi

nilai tambah dan mengembangkan warisan yang positif bagi generasi selanjutnya.

Berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT. Vale

Indonesia Tbk, adalah dalam eksplorasi dan penambangan, pengolahan,

penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait

lainnya. Saat ini, PT. Vale Indonesia Tbk menambang bijih nikel dan memprosesnya

menjadi nikel dan prosesnya menjadi nikel dalam matte (produk yang digunakan

dalam pembuatan nikel rafinasi) dengan penambangan dan pengolahan terpadu di

Sorowako- Sulawesi.

Pada tahun 1990, PT. Vale Indonesia Tbk, memperoleh pernyatvaan efektif

dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham PT. Vale

Indonesia Tbk, kepada masyarakat sebanyak 49.681.694 dengan nilai nominal Rp

1000- per saham dengan harga penawaran Rp 9800 per-saham. Saham-saham tersebut

dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 mei 1990.24

D. Gambaran Umum Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM)

PTPM adalah program pemberdayaan PT. Vale yang diperuntukkan terutama

bagi masyarakat miskin yang ada disekitar area operasi PT. Vale. PTPM dilakukan

dalam siklus waktu lima tahunan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat desa

mandiri dibidang kesehatan, pengembangan ekonomi, peningkatan kapasitas

24

http//www.luwutimurkab.go.id-pemkab-luwu-timur-dan-pt-vale diakses tanggal 10 januari


47

institusional yang melingkupi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya,

serta konstribusi strategis lain berupa tanggap darurat, sosial, budaya dan donasi.

Pada Selasa 21 januari 2014, pemerintah kabupaten Luwu Timur bersama PT

Vale Indonesia Tbk meluncurkan program baru yaitu PTPM (Program Terpadu

Pengembangan Masyarakat). Program PTPM dilakukan melalui penandatanganan

nota kesepahaman (MoU) Momerandum Of Understanding antara Bupati Luwu

Timur, ketua DPRD, dan President Direktur PT. Vale Indonesia Tbk, PTPM

merupakan program CSR dari PT Vale Indonesia Tbk yang ditunjukkan untuk

mendorong penigkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah

pemberdayaan dan masyarakat luwu timur pada umumnya. Dimana program PTPM

ini diharapkan dapat membantu Pemkab Luwu Timur dalam mewujudkan Luwu

Timur sebagai Kabupaten agro industri, yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai

bahan baku, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.

Oleh karena itu Implementasi program PTPM ini diharapkan berkontribusi

besar, tidak hanya untuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan tetapi juga dalam

skala yang lebih besar yaitu pembangunan daerah. Program PTPM ini merupakan

salah satu bentuk kontribusi PT Vale dalam mendorong peningkatan kesejahteraan

masyarakat, pengaruh bagi masyarakat terhadap program PTPM ini dimana seluruh

anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses

48

perencanaan, pengambilan keputusan, dalam penggunaan dana sesuai dengan

prioritasnya desanya.25

PTPM dijiwai oleh prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu

pasrtisipasi, kemitraan, transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Dalam

perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. PTPM dilakukan dengan tiga

pilar antara Masyarakat, Pemerintah, dan Perusahaan.

Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) PT. Vale telah

memasuki babak baru yang penting. PTPM merupakan upaya kongkret memadukan

sesuai namanya dengan program pembangunan pemerintah daerah ini pun resmi

diluncurkan pada 21 januari 2014 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur,

DPRD, mewakili masyarakat PT. Vale.

PTPM adalah program yang disinergikan dengan rencana pembangunan

jangka menengah desa (RPJMdes). Lewat RPJMdes inilah kebutuhan pembangunan

desa menjadi patokan kerja. PTPM sendiri mengacu pada UUD No 25 tahun 2004

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Semangat UUD ini adalah

mensinergikan upaya pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat dengan

program-program pengentasan kemiskinan lainnya.

Dengan PTPM, posisi masyarakat diharapkan semakin kuat, kelembagaan

lokal semakin berkembang mendorong pembangunan partisipatif, dan membuat

fungsi serta peren pemerintah lokal. Direktur external Relation Corporate Affairs PT.

25

http//www.luwutimurkab.go.id-pemkab-luwu-timur-dan-pt-vale diakses tanggal 19 januari


49

Vale Basire Kamba mengatakan, PTPM merupakan babak baru untuk melihat sesuatu

yang lebih baik dari pada sebelumnya. Inilah yang dinamakan sinergi tiga pilar

Pemerintah, Perusahaan, dan masyarakat.

Di Kabupaten Luwu Timur, sektor pertanian salah satu penyumbang terbesar

pendapatan daerah di luar sektor tambang. Pengembangan agroindustri memiliki

peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi setempat.

Untuk mengembangkan komoditas unggulan di Luwu Timur, diperlukan

kesadaran dari pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan untuk menata

regulasi, sistem produksi, akses pasar, dan memperkuat kelembagaan petani. Untuk

itu diperlukan program pertanian berkelanjutan.

Program pertanian berkelanjutan dalam program pengembangan masyarakat

yang dilakukan oleh PT. Vale memiliki tujuan jangka panjang. Salah satu pencapaian

strategis dalam kerangka pertanian berkelanjutan yaitu tercapainya perbaikan

budidaya pertanian pada komoditas unggulan kabupaten Luwu Timur dengan

menerapkan atau mendorong tehknologi budidaya yang maju dan ramah

lingkungan.26

26 Tabloid Verbeek PT. Vale Indonesia Tbk, PTPM Perlu Aktivitas Berkelanjutan, (Edisi

Verbeek , 18/2015) hal 16

50

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kerja-Sama PTPM antara Pemkab Lutim dan PT. Vale

Di Indonesia, konsep kerja-sama Pemerintah dan Perusahaan swasta di pilih

sebagai alternatif oleh pemerintah dalam membantu perekonomian di daerahnya.

Kerja-sama dengan PT. Vale Indonesia Tbk, yang notabennya adalah perusahaan

dengan mayoritas milik perusahaan asing, memang betul secara ekonomi

memberikan kontribusi kepada Indonesia dalam bentuk bayar pajak, pembangunan

beberapa infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Namun kontribusi

ekonomi tersebut haruslah sebanding dengan dampak terhadap lingkungan dan

masyarakat dalam jangka panjang.

Dari segi perekonomian, Indonesia memang menganut sistem ekonomi

campuran, namun lebih cenderung dan dominan kepada sistem ekonomi liberal

(kapitalisme), sehingga yang di utamakan adalah kepentingan pemilik modal.

Pemerintah Indonesia memang mendapat berbagai manfaat, namun pihak asing pun

lebih besar mendapatkan manfaatnya.

Sorowako merupakan salah satu daerah di Kabupaten Luwu Timur Provinsi

Sulawesi Selatan yang memiliki peursahaan tambang nikel. Perusahaan tambang

nikel tersebut inilah yang kemudian dikenal dengan nama PT. Vale Indonesia Tbk.

Perusahaan inilah yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat

Kabupaten Luwu Timur mengingat banyaknya anggaran yang dikeluarkan PT. Vale

51

Indonesia Tbk dalam membantu program-program pemerintah pemerintah Sulawesi

Selatan untuk mengembangkan masyarakat di sekitarnya.27

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Perusahaan PT. Vale Indonesia

Tbk, meluncurkan Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) yang di

lakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Luwu

Timur, H. Andi Hatta Marakarma, Ketua DPRD, Sukman Sadike, dan President

Direktur PT. Vale Indonesia Tbk, Nico Kanter yang berlangsung di baruga terbuka

Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (BP4K) Malili.

PT. Vale Indonesia Tbk berkomitmen membangun perekonomian daerah

melalui berbagai dukungan sarana dan prasarana serta program bersama masyarakat

dan pemerintah kabupaten, khususnya pada wilayah terdampak operasi, dengan

mengektifkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Community Social

Responsibility) melalui Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM), yang

dijalankan dengan pendekatan kemitraan tiga pihak, antara Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur, bersama Masyarakat Sipil, dan PT. Vale Indonesia Tbk.

PTPM dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskin, dan kelompok rentan, dengan fokus dukungan pada sektor pertanian,

pendidikan, kesehatan, ekonomi pada wilayah terdampak operasi pada empat

kecamatan Sorowako, Towuti, Wasuponda, dan Malili.28

Peneliti mewancarai Bapak

27 http//www.vale.com/Indonesia.go.id-Dampak-keberadaan-pt-vale-indonesia. Diakses

tanggal 11 mei 2016, pukul 22.31 WITA 28 Tabloid Verbeek PT. Vale Indonesia Tbk, PTPM Perlu Aktivitas Berkelanjutan, (Edisi


52

I Ketut. R. Budiarta sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, beliau selaku Lurah

di kelurahan Malili menyatakan bahwa:

“Program PTPM sudah berjalan dari tahun 2012 sampai dengan sekarang,

keuntungan yang didapat oleh pemerintah banyak kami merasa terbantu sekali

dengan adanya program ini. Kelurahan memfasilitasi masyarakat yang ingin

berwirausaha dan juga seperti masyarakat petani mendapatkan pelatihan khusus

kepada petani serta kekurangan pupuk kami yang memfasilitasi, kepada para petani

khusunya untuk pertanian di kelurahan malili. Setelah adanya program ini

masyarakat malili memiliki kemajuan dan mempunyai dampak positif. Melalui

program PTPM ini sampai sekarang masyarakat mampu memaksimalkan bantuan

yang ada.29

Pernyataan diatas, menekankan bahwa negara telah berupaya dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. beberapa pelaksanaan kebijakan program

telah di jalankan di anataranya kelurahan memfasilitasi masyarakat yang ingin

berwirausaha, masyarakat petani mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus sehingga

dapat merubah masyarakat petani untuk jadi lebih mandiri.

Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, secara ekonomi memberikan kontribusi

kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam membentuk program PTPM, dan

pembangunan beberapa infrastruktur, dengan peningkatan masyarakat lokal, dan

penyerapan tenaga masyarakat lokal.

Sementara itu, koordinator fungsional BP4K di kelurahan Malili Bapak Sabil,

ST, menjelaskan tentang kerja-sama Program Terpadu Pengembangan Masyarakat

(PTPM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT. Vale mengatakan bahwa:

29 Wawancara dengan Lurah I Ketut. R. Budiarta, di kantor Keluarahan Malili, tanggal 23

Maret 2016, pukul 10.20 WITA

53

Program PTPM merupakan program pembangunan daerah yang disinergikan

dengan rencana pembangunan jangka menengah desa, dalam bidang kesehatan,

pengembangan ekonomi, pendidikan, dan pertanian. Dalam pelaksanaanya

pemerintah menujuk masyarakat untuk mengembangkan daerahnya masing-masing

dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti partisipasi, kemitraan, transparansi,

akuntabilitas, dan kemandirian.30

Dari penjelasan tersebut bahwa program PTPM merupakan sebuah nama

untuk program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di peruntukkan

bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu dan rentan yakni ibu hamil, ibu

menyusui, anak-anak, lansia, penyandang cacat, dan fakir miskin yang di tanggung

oleh Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk.31

PTPM merupakan salah satu mekanisme kontribusi PT. Vale dengan

mendorong keterlibatan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait lainnya.

PTPM memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, termasuk

kelompok yang selama ini belum mendapatkan pelayanan dasar, dengan memberikan

sumbangan pikiran, tenaga, dana, maupun barang yang dimiliki guna membangun

masa depan yang lebih baik.

Pada tataran implementasinya di Kecamatan Malili Kelurahan Malili

Kabupaten Luwu Timur, peneliti mewancarai perwakilan dari masyarakat petani

beliau bernama Ibu Suriyana Makmur mengatakan:

30 Wawancara dengan koordinator fungsional BP4K Sabil. ST, di kantor BP4K Malil, tanggal

28 Maret 2016, pukul 10.30 WITA 31

Tabloid Verbeek PT. Vale Indonesia Tbk, PTPM Perlu Aktivitas Berkelanjutan, (Edisi


54

“Dengan adanya Program PTPM bentuk kerja-sama Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. ini Alhamdulillah kami merasa

terbantu sekali bantuan pelatihan pebuatan pupuk organik yang yang kami dapatkan

dari fasilitator program PTPM mempunyai dampak positif bagi kami”32

Dari pernyataan di atas ditemukan kenyataan bahwa implementasi kerja-sama

Program PTPM antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale

Indonesia Tbk, memberikan kemajuan atau dampak positif bagi masyarakat setempat.

PT. Vale Indonesia Tbk, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui koordinasi

dalam implementasi PTPM dengan menerapkan prinsip System Of Rice

Intensification (SRI) atau sistem intensifikasi padi Organik.

SRI Organik merupakan metode intensifikasi pertanian yang mempraktikkan

teknologi ramah lingkungan. Penerapan SRI Organik bukan hanya bermanfaat bagi

keseimbangan alam, melainkan juga membawa dampak positif bagi kesehatan petani

dan masyarakat umum.

SRI Organik juga merupakan bagian dari program pertanian berkelanjutan

yang menjadi bagian dari Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) PT.

Vale Indoesia Tbk, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Tujuan jangka

panjangnya adalah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga

petani disuatu wilayah yang terdampak operasi perusahaan.33

32 Wawancara dengan Ibu Suriyana Makmur, di kantor Keluarahan Malili, tanggal 23 Maret

2016, pukul 11.00 WITA 33 Tabloid Verbeek PT. Vale Indonesia Tbk, PTPM Perlu Aktivitas Berkelanjutan, (Edisi


55

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten Luwu

Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, membuat program baru yang

dinamakan program PTPM, seperti yang dikatakan Bapak Idham, beliau selaku

penanggung jawab CSR PT. Vale Indonesia Tbk, dalam bidang pertanian

mengatakan bahwa:

“PTPM merupakan program CSR PT. Vale Indonesia Tbk, yang di tujukan

untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

PTPM punya sistem yang 180 derajat lebih bagus di banding sistem sebelumnya.

Dulunya program sosial PT. Vale hanya milik sebagian orang, lebih banyak

masyarakat yang tidak menerima manfaat. Sekarang ini karena banyak masyarakat

yang merasakan manfaatnya, kehadiran PT. Vale jadi sangat berarti bagi mereka.

Meskipun awalnya tidak mudah menerapkan sistem baru ini tapi mindset masyarakat

sudah banyak berubah.”34

Dari pernyataan tersebut lebih menegaskan kembali bahwa Program PTPM

yang di buat oleh Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, dan Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur memberikan kemajuan bagi masyarakat Luwu Timur dan dapat

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini tidak pula di pungkiri oleh salah satu staf BP4K di kelurahan Malili

Ibu Damaris S. Sos. yang menjelaskan bahwa:

“Saya melihat gotong-royong di tengah masyarakat lebih meningkat. Mereka

jadi berpikir sama-sama untuk memecahkan masalah. Yang dulunya kan mereka

terima bantuan untuk individu jadi ya berpikirnya untuk kepentingan sendiri saja.”35

34 Wawancara dengan Bapak Idham Penanggung jawab CSR PT. Vale, di kantor CSR PT.

Vale, tanggal 28 Maret 2016, pukul 14.29 WITA 35 Wawancara dengan Ibu Damaris, S.Sos, Staf BP4K Malili, di Kantor BP4K Malili, tanggal

28 Maret 2016, pukul 10.30 WITA

56

Anggaran PTPM sekitar Rp40-50 Miliar per-tahun, tergantung harga nikel.

Khusus untuk dana pembangunan desa atau dana untuk melaksanakan kegiatan

tertentu sebesar Rp17 Miliar per-tahun. Ini terdiri dari Rp350 Juta per-desa dan

Rp400 Juta per- kecamatan pada periode pelaksanaan 2014. Sedangkan untuk tahun

2015 menjadi Rp400 Juta per-desa dan Rp450 Juta per-kecamatan.

Sementara itu Bapak I Ketut. R. Budiarta salah satu informan peneliti kembali

memberikan saran sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di

Kelurahan Malili, mengatakan bahwa:

“Saya berharap setelah adanya program ini masyarakat di keluarahan Malili

ini memiliki kemajuan dan dapat menjadikan daerah ini menjadi sebagai daerah

agro industri. Dan menurut saya, sebagus-bagusnya sistem kalau tidak di imbangi

dengan pelaku program yang bagus juga akan percuma.”36

Hal itu senada dengan pernyataan Bapak Idham selaku perwakilan dari

Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, yang juga memberikan saran, mengatakan

bahwa:

“Saya berharap dalam Program PTPM ini bentuk kerja-sama Perusahaan

PT. Vale Indonesia Tbk, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini, membuat

masyarakat di ajak untuk kreatif dalam program yang memang bertujuan

meningkatkan dan menciptakan ekonomi mandiri. Perusahaan PT. Vale, kan

perusahaan tambang. Suatu hari kegiatan penambangan pasti akan habis di tempat

ini, maka dari itulah kita berharap masyarakat di sekitar wilayah tambang sudah

bisa mandiri.”37

36 Wawancara dengan Lurah I Ketut. R. Budiarta, di kantor Keluarahan Malili, tanggal 23

Maret 2016, pukul 10.20 WITA 37 Wawancara dengan Bapak Idham Penanggung jawab CSR PT. Vale, di kantor CSR PT.

Vale, tanggal 28 Maret 2016, pukul 14.29 WITA

57

Dari pernyataan tersebut dilihat dari segi negara dan bisnis pada umumnya

memiliki pengaruh. Peran negara dalam perekonomian adalah membantu

perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat,

membantu kelompok ekonomi yang lemah dan sebagai penyeimbang. Dalam

perekonomian suatu negara pemerintah mempunyai peranan untuk megatur,

memperbaiki atau mengalahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun swasta.

Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu negara tergantung

pada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah

perekonomian. Hal ini jelas sekali terlihat dalam perenan pemerintah di bidang

ekonomi dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: “bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pada ayat 2 tersebut di tegaskan bahwa

cabang-cabang produksi yang penting, dalam arti dari segi strategis maunpun

finansial di kuasai sepenuhnya oleh negara.

Dalam pembangunan sebuah negara, program pemerintah yang di pilih

sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan desa tersebut tercermin penerapan

nilai-nilai demokrasi, yaitu melalui lembaga musyawarah desa atau pun usulan-

usulan dari kelurahan sebagai hasil musyawarah yang di dasarkan atas evaluasi hasil

pembangunan sebelumnya atau pun kebutuhan yang ada, dan dapat pula karena

adanya permasalahan baru yang di hadapi. Dalam pembangunan berkelanjutan secara

resmi di gunakan dalam tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, sedangkan

istilah berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di gunakan dalam UUD No

58

23 tahun 1997 tentang pengelolalaan lingkungan hidup. Selain itu juga di kenal ada

lingkungan dan pembangunan.

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, di butuhkan program-

program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah dalam

Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM). Program PTPM ini

merupakan program bentuk kerja-sama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

dan Perusahaan Luwu Timur yang di sinergikan dengan rencana pembangunan

jangka menengah desa (RPJMdes). Lewat RPJMdes inilah kebutuhan pembangunan

menjadi patokan kerja, yang di peruntukkan bagi masyarakat miskin yang ada di

sekitar area operasi PT. Vale Indonesia Tbk, PTPM sendiri mengacu pada UUD No

25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Semangat UUD

ini adalah mensinergikan upaya pemerintah dalam program pemberdayaan

masyarakat dengan program-program pengentasan kemiskinan lainnya.

Program PTPM sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan

Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, yang di luncurkan sebagai perwujudan dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang penyelenggaraannya bergantung pada

ketersediaan anggaran dari Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. Program PTPM telah

di persiapkan cukup matang dan atas pertimbangan berbagai faktor, dimana hal

tersebut telah tertuang dalam peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 02 tahun

2005 tentang rencana pembangunan jangka pendek daerah kabupaten luwu timur

tahun 2005-2025 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2011-2015.

59

Berdasarkan informasi yang telah peneliti uraikan bahwa dalam implementasi

kera-sama Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) antara Pemerintah

Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, di yakini

berkontribusi besar, tidak hanya untuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan

sekitar tetapi juga dalam skala yang lebih besar yaitu pembangunan daerah. dan

hubungan kerja-sama di anatara kedua bela pihak Negara dalam hal ini Pemerintah

Kabupaten Luwu Timur dan Pasar dalam hal ini Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk,

saling ketergantungan atau sama-sama saling membutuhkan, yang dimana Perusahaan

PT. Vale Indonesia Tbk, mendukung Program-program Pemerintah Kabupaten Luwu

Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, membutuhkan Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur untuk legitimasi dalam melakukan aktivitas ekonomi (Penambangan).

B. Respon Masyarakat Petani Terhadap Program PTPM Di Desa Malili Kab.

Luwu Timur

Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama,

bekerja-sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan

kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati lingkungannya. Kaitannya

dengan implementasi CSR PT. Vale Indonesia Tbk, dalam program PTPM,

masyarakatlah yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumber

daya yang ada di daerah tersebut. Sehingga memudahkan dalam proses perencanaan

pembangunan daerah dalam implementasi CSR PT. Vale Indonesia Tbk, dengan

adanya partisipasi masyarakat maka hasil dari pelaksanaan CSR PT. Vale Indonesia

60

Tbk, yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan kebutuhan

dari masyarakat.

PTPM adalah program yang dilaksanakan bersama tiga pilar yaitu Pemerintah

Daerah, Masyarakat, dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, programnya mengacu

pada upaya pengembangan. Tim merancang sangat baik dan tertib. Dilakukan usulan

masyarakat yang berbasis dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten. Semua usulan

kegiatan dirembuhkan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah

Daerah) dari tingkat desa hingga kabupaten.

Jadi pembangunan yang diharapkan pemerintah daerah berjalan bersama, ada

benang merahnya. Salah satu Visi Luwu Timur menjadi wilayah agroindustry . maka

dibentuklah sekolah lapang atau pelatihan UMKM untuk masyarakat, dan pelatihan

koperasi.

PTPM dilaksanakan untuk membentuk suatu wilayah yang mandiri, dengan

kualitas SDM yang baik. Maka dari itu selalu disampaikan kepada masyarakat, jika

konsep pengembangan masyarakat tidak hanya memberikan bantuan uang, melainkan

yang paling utama adalah pelatihan khusus dan peningkatan pengetahuan bagi

masyarakat.38

Bedasarkan hasil wawancara di beberapa masyarakat mengenai respon

masyarakat petani terhadap program PTPM di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur,

peneliti mengambil beberapa sampel informan yang mewakili dari suara dari

38 Tabloid Verbeek PT. Vale Indonesia Tbk, PTPM Adalah Konsep Terbaik Untuk Luwu

Timur, (Edisi Verbeek , 7 April/2014) hal 5

61

masyarakat petani yang di nilai penting untuk di angkat pada tulisan ini. Adapun

informan yang merespon menolak mengenai implementasi kerja-sama Program

PTPM antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale

Indonesia Tbk, yaitu Bapak Majid salah satu masyarakat petani di kelurahan Malili

yang mengatakan bahwa:

“Program PTPM yang di terapkan oleh Pemda dan PT. Vale itu sebenarnya

sangat bagus, tetapi saya kurang setuju. Program pertanian organik yang di

terapkan oleh Pemda dan PT. Vale, karena minimnya masyarakat petani yang

berkompeten dalam bidang pertanian organik, walaupu ada pelatihan-pelatihan

khusus untuk para petani tetapi hanya sebagian petani-petani yang masih mudah

umurnya mungkin cepat memahami, tapi kalau sudah tua kayak saya mungkin susah

untuk bisa, dan juga belum banyak tersedia pestisida organik untuk hama. Dalam

program yang di buat oleh Pemda dan PT. Vale, menurut saya bantuan CSR PT.

Vale dan Pemerintah bagusnya lebih meningkatkan pelayanan bantuan kepada para

petani saja.”39

Selain itu, ada pula informan di lapangan bernama Ibu Sharmawati istri

seorang petani di kelurahan Malili mengatakan bahwa:

“Saya melihat bantuan CSR PT. Vale kerja-sama dengan Pemerintah daerah

dalam Program PTPM di bidang pertanian hanya memberikan pelatihan-pelatihan

saja bagi masyarakat. dan saya juga kurang setuju dalam pertanian organik ini

karena tempat pemasaran produk masih sedikit, hanya ada di wiliyah tertentu saja.

Belum menyebar secara merata di setiap wilayah.”40

Pernyataan masyarakat di atas mempertegas adanya ketidakpuasan dan

menolak keberadaan Program PTPM betuk kerja-sama Pemerintah Kabupaten Luwu

39 Wawancara dengan Bapak Majid, warga kelurahan Malili, tanggal 29 Maret 2016, pukul

10.07 WITA 40 Wawancara dengan Ibu Sharmawati, warga kelurahan Malili, tanggal 29 Maret 2016, pukul

13.21 WITA

62

Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, yang idealnya diperuntukkan dalam

masyarakat petani yang mengelola lahan persawahan mereka dengan baik tetapi

dalam kenyataanya masih ada yang tidak terealisasikan dengan baik, jauh dari yang di

harapkan oleh masyarakat.

Melaksanakan tanggung jawab sosial secara normatif merupakan kewajiban

moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru

melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk

melakukan adaptasi, dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah

memberikan dampak baik positif maupun negatif.

Fokus PTPM adalah perubahan paradigma dan pola pikir. Untuk

menggunakan mindset masyarakat dari bagi-bagi uang menjadi program

pemberdayaan, diperlukan keterbukaan informasi atau transparansi dan pertanggung

jawaban program.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip pelaksanaan PTPM. Setiap

tahapan program harus dikelola benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Masyarakat pun memiliki akses terhadap seluruh informasi dan pengambilan

keputusan secara terbuka terkait PTPM.

Program pembelajaran pertanian organik ini dilakukan dengan mengahdirkan

praktisi organik dari yayasan ALIKSA organik yang difasilitasi oleh PT. Vale

Indonesia Tbk, melalui program PTPM. Program pertanian organik ini dan

perencanaan kegiatan program pertanian berkelanjutan disusun bersama Perusahaan

PT. Vale Indonesia Tbk, dan SKPD terkait. Tindak lanjut dari kegiatan ini para

63

penyuluh akan melakukan aplikasi bersama kelompk tani selama satu musim tanam

dilanjutkan.

Sementara itu di temui oleh peneliti salah satu warga kelurahan Malili yang

berprofesi juga sebagai petani yang beralih dari pola konvesional ke pertanian

organik Bapak Hasriadi mengatakan bahwa:

“Banyak kendala yang kami hadapi dalam Program PTPM pertanian organik

ini contonhya tekhnologi penyediaan sarana produksi belum tersedia dengan mudah.

dalam membuat kompos kami sulit menemukan kotoran hewan yang akan di jadikan

pupuk, dan menurut saya, saya melihat banyak petani lain yang kurang memahami

dalam pelatihan tersebut dan beralih kembali ke pertanian konvensional.”41

Dari informasi di atas menjelaskan bahwa minat masyarakat petani dalam

Program PTPM di bidang pertanian dalam membuat pertanian organik belum mampu

membuat masyarakat di keluarahan Malili ini merasa terbantu dengan adanya

Program PTPM yang di buat oleh Perusahann PT. Vale Indonesia Tbk, dan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Hal ini juga di perjelas oleh tanggapan salah satu informan Ibu Parti seorang

wanita petani di kelurahan Malili yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak tertarik mengikuti pelatihan yang di selenggarakan oleh PT. Vale

dan Pemda, menurut saya bantuan dengan pelatihan-pelatihan tersebut tidak terlalu

membantu kami sebagian petani. Kami petani hanya ingin di fasilitasi oleh

pemerintah, memberikan apa yang dibutuhkan oleh petani. Pelatihan-pelatihan yang

diberikan kepada petani saya rasa belum cukup mensejahterahkan masyarakat petani

di Luwu Timur.”42

41 Wawancara dengan Bapak Hasriadi, warga kelurahan Malili, tanggal 29 Maret 2016, pukul

11.03 WITA 42 Wawancara dengan Ibu Parti, warga kelurahan Malili, tanggal 29 Maret 2016, pukul 19.34

WITA

64

Permasalahan program PTPM sebagai upaya negara dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat, menunjuk bahwa masih ada warga negara yang belum

terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum merasakan dampak

positif dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

mengamanatkan bahwa, “Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang

terlantar, mengembangkan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesejahteraan yang

layak yang di atur dengan undang-undang.” Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2, pasal

28H ayat 2 dan pasal 34 UUD 1945, UUD No 39 tahun 1999, UUD No 11 tahun

2009 merupakan pedoman dan acuan bahwa warga negara berhak atas berbagai

kesejahteraan sosial yang menggambarkan prinsip umum.

Dalam implementasi kebijakan yang belum maksimal, jika tidak dilakukan

evaluasi terhadap kebijakan tersebut, demikian halnya PTPM, seperti yang

dikemukakan oleh Bapak Aris Situmorang, SE, selaku Wakil Ketua II DPRD Luwu

Timur, yang mengatakan:

“Saya melihat Program yang dilakukan oleh PT. Vale dalam membantu

pemerintah ini cukup bagus cuman masih harus ada evaluasi supaya program ini

betul-betul membantu masyarakat, tugas kami selaku perwakilan rakyat yaitu

mengawasi jalannya program-program yang dilaksanakan oleh Perusahaan PT. Vale

65

dalam menerapkan CSR nya dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam

memakmurkan rakyatnya.”43

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Program

PTPM bentuk kerja-sama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT.

Vale Indonesia Tbk, masih harus ada evaluasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,

Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, dan Masyarakat harus bekerja-sama dalam

menyukseskan program ini sehingga apapun yang di bangun dari tripartit ini menjadi

milik bersama. Akan tumbuh rasa memiliki, dan apa yang sudah di jalankan akan di

jaga bersama.

Negara idealnya menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat

terpenuhi, masalah-masalah mereka di tangani, mereka mempunyai kesempatan

untuk meningkatkan diri. Negara juga memperluas program-program sosial untuk

menjamin hak-hak sosial bagi semua.

CSR PT. Vale Indonesia Tbk, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam

Program PTPM pertanian organik berkelanjutan, belum mampu menarik minat

sebagian masyarakat petani di kelurahan malili kab. luwu timur untuk beralih ke

sistem pertanian organik meskipun program tersebut memberikan dampak positif

bagi sebagian masyarakat setempat.

Program PTPM yang merupakan salah satu mekanisme kontribusi PT. Vale

Indonesia Tbk, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam implementasi CSR PT.

43 Wawancara dengan Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur Bapak Aris Situmorang, SE, di

Kantor DPRD Luwu Timur, tanggal 11 April 2016, pukul 14.48 WITA

66

Vale Indonesia Tbk, dengan mendorong keterlibatan masyarakat belum berjalan

maksimal dan juga masih belum menyakinkan.

Berdasarkan pernyataan di atas tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa

masih ada sebagian masyarkat yang belum puas terhadap Kebijakan Pemerintah

Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk dalam Program

Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) karena ada sebagian masyarakat yang

menolak kebijakan tersebut yang di nilai hanya membuang waktu dan anggaran

dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan yang kurang di minati oleh sebagian

masyarakat tersebut.

67

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Analisis implementasi kerja-sama Program Terpadu Pengembangan

Masyarakat (PTPM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan

Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, memberikan dampak positif bagi

masyarakat setempat seperti memberikan bantuan pelatihan-pelatihan

khusus kepada masyarakat petani, serta bantuan pupuk, traktor, dan

memfasilitasi masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan juga

pendidikan. walaupun masyarakat di Luwu Timur belum bisa di katakan

sejahtera karena program ini baru berjalan beberapa tahun, tetapi program

ini di harapkan kedepannya bisa berkontribusi besar, tidak hanya untuk

pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar tetapi juga dalam skala

yang lebih besar yaitu dalam pembangunan daerah, dan relasi negara dan

bisnis dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan

PT. Vale Indonesia Tbk, sama-sama saling menguntungkan dimana

Perusahaan PT. Vale mendukung atau membantu program-program

Pemerintah dan Perusahaan PT. Vale membutuhkan Pemerintah untuk

legitimasi dalam melakukan aktifitas ekonomi penambangan.

68

2. respon masyarakat petani terhadap Program Terpadu Pengembangan

Masyarakat (PTPM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

Desa Malili Kabupaten Luwu Timur, menganggap bahwa Kebijakan

Program PTPM bentuk kerja-sama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk tersebut bermanfaat bagi

masyarakat, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat petani yang belum

puas terhadap kebijakan Pemerintah dan Perusahaan PT. Vale Indonesia

Tbk, dalam Program PTPM karena ada sebagian masyarakat yang

menolak kebijakan tersebut yang di nilainya hanya membuang waktu dan

anggaran dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan khusus yang kurang di

minati dari sebagian masyarakat, Program PTPM yang merupakan

program CSR PT. Vale Indonesia Tbk, sampai saat ini belum bisa

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masyarakat

Luwu Timur. Akan tetapi Program PTPM yang di luncurkan Perusahaan

PT. Vale Indonesia Tbk, dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

memberikan banyak kemajuan atau dampak positif bukan hanya dalam

bidang pertanian tetapi dalam semua Program CSR PT. Vale Indonesia

Tbk.

69

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kesiapan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan

PT. Vale Indonesia Tbk, dalam mengimplementasikan Program PTPM

lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang telah memberikan

dampak positif bagi sebagian masyarakat. Aparatur pemerintah yang di

berikan kewenangan di tuntut lebih bekerja-keras dalam membuat

program-program yang baik untuk masyarakat di mana program ini

bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.

2. Pentingnya komunikasi yang baik anatara Pemerintah kabupaten Luwu

Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, dalam memberikan

informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Program PTPM

dimana Program tersebut efektif dilakukan dan menarik minat masyarakat

setempat guna mencapai tujuan bersama.

70

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur‟an, K.H. Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah,

Gema Insani, 2010

Anggraini, Dalam Penerapan CSR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di PT.

Inalum, 2006

Azheri, Busyra, Corporate Social Responsibility Voluntary Menjadi

Mandatory,Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Ditya, Sari Yustisia,Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)

Terhadap Sikap Komunitas Pada Program Perusahaan, 2013

Deliarnov, Ekonomi Politik Neoklasik: Dari Ekonomi Politik, Erlangga, 2005

Fauziyah, Dalam Pengaruh CSR PT. Ledo Lestari Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat, 2008

Hafidhuddin,Didin,Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, Gema Insani

Jakarta, 2010

Hariyani, Dalam Pengaruh Implementasi CSR Terhadap Profitabilitas PT. Unilever

Indonesia Tbk, 2011

Khafsoh,Nur Afni,Dalam ProgramKerja Pemerintah dan PT. Djarum dalam

meningkatkan produktivitas masyarakat desa sodo paliyan gunung kidul

Yograkarta, 2013

Marijan, Kacung, Sistem Politik Indonesia, Relasi Bisnis dan Politik, Jakarta Kencana

Prenada Media Group, 2010

71

Mas‟oed, Mohtar, Politik Birokrasi dan Pembangunan, Penerbit Pustaka Pelajar,

2010

Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif. Penerbit Referensi(GP

Press Group): Jakarta Selatan, februari 2013

Nadapdap, Binoto Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Permata Aksara, 2012

RPJMDesa Tahun 2011-2015 Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu

Timur

Sumoningrat, Gunawan, Membangun Perekonomian rakyat, Yogyakarta, IDEA, 1998

Tabloid Verbeek PT. Vale Indonesia Tbk, PTPM Adalah Konsep Terbaik Untuk

Luwu Timur, Edisi Verbeek , 7 April 2014

Winarno, Budi, Melawan Gurita Neoliberalisme, Penerbit Erlangga, 2010

Yunus, S. Hadi, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2010

http//www.luwutimurkab.go.id-pemkab-luwu-timur-dan-pt-vale

http//www.vale.com/Indonesia.go.id-Dampak-keberadaan-pt-vale-indonesia. Diakses

tanggal 11 mei 2016, pukul 22.31

http//www.implementasi-kebijakan-pengelolaan-indonesia.go.id. diakses tanggal 11

mei 2016, pukul 20.41

72

L

A

M

P

I

R

A

N

73

Wawancara dengan Bapak I Ketut. R. Budiarta selaku Lurah di Kelurahan Malili

74

Wawancara dengan Bapak Idham selaku penanggung jawab CSR PT. Vale

75

Wawancara dengan Bapak Aris Situmorang, SE Wakit Ketua II DPRD Luwu Timur

76

Wawancara dengan Bapak Sabil, ST, beserta Staf BP4K Kelurahan Malili

77

Wawancara dengan Ibu Suriyana Makmur salah satu Masyarakat yang menerima

dampak Program PTPM

78

Wawancara dengan Bapak Majid, salah satu Maysarakat petani yang kurang setuju

dengan adanya Program PTPM

79

Wawancara dengan Sharmawati salah satu istri masyarakat petani yang menolak

keras keberadaan Program PTPM.

80

Wawancara dengan Bapak Hasriadi salah satu petani yang beralih dari pola

konvensional ke pertanian organik.

DAFTAR RIWAYAT HIUP

Penulis bernama lengkap Hady Rangga Loleh, lahir di

Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi-selatan pada

tanggal 18 September 1993. Merupakan anak pertama dari

dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak

Ronny Loleh dan Ibu Andi Hamna. Penulis sekarang

bertempat tinggal di Makassar di Jalan Hertasning Baru perumahan Graha Lestari

Makassar Blok A2 Nomor 22 Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di

SD Negeri 229 Waru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur lulus pada tahun

2004, SMP Negeri 1 Malili Kabupaten Luwu Timur lulus pada tahun 2007, SMA

Negeri 1 Malili Kabupaten Luwu Timur lulus pada tahun 2010, dan S1 ILMU

POLITIK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar lulus pada tahun 2016 dan

setelah menjadi pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin selama empat

tahun, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam

Negeri Alauddin pada tahun 2016, dengan predikat IPK yang memuaskan.

relasi negara, bisnis, dan masyarakat (implementasi … · 2019. 5. 11. · iv pengesahan skripsi...

Documents