1

Relasi-Kuasa dalam Dangdut (Studi Kasus Dangdut untuk Media

Kampanye Politik)

Oleh Aris Setyawan

Korespondensi: arisgrungies@gmail.com, twitter: @arissetyawan

Mahasiswa jurusan Etnomusikologi ISI Yogyakarta angkatan 2010. NIM

1010373015. Peminat kajian seni dan politik.

Abstract

Dangdut is one of Indonesian notably-admired and most popular musics.

However, since 1970s to current days, dangdut still holds stigma related to lower-

middle class society audiences. This stigma makes dangdut used by politicians or

any political party to hold their campaigns along. Dangdut is utilized as mass

mobilization tool, gathering people to where politicians will conduct their

speeches.

This research aims to comprehend how power relation occurs on dangdut

usage as political campaign media. The locus will be hold in Yogyakarta, which

focus is laid on dangdut group titled Gilas OBB which once asked by one political

party to be on stage along with the party campaign.

The result of this research concludes that the power-relation occurred in

this matter, is, as the matter of fact, suitable with Michel Foucault theory about

how the power walks along in two paths which eventually results its own counter.

Dangduts characteristics of simplicity and easily-understood by its audiences

eventually have been seen merely as mass mobilization tool which has nothing to

do with initiating ideology to society. This has been proved when power (political

party) holds campaign involving society (dangdut spectator) while the people

dont relate partys ideology with dangdut of which they experience and see it

only as sole entertainment. Accordingly, Gilas OBB as the performer didnt

amenably follow the ideology of political party which paid them, and instead, they

carry on and declare their neutrality and apathy approach in this matter.

Keyword: dangdut, politics, power relation.

2

Abstrak

Dangdut adalah salah satu musik yang paling populer dan paling digemari

masyarakat Indonesia. Namun semenjak tahun 70-an hingga sekarang dangdut

tetap mendapatkan stigma sebagai musiknya rakyat atau musik kalangan

menengah kebawah. Stigma yang melekat ini yang menjadikan dangdut kemudian

dimanfaatkan oleh politisi maupun partai politik untuk menjadi media kampanye

politik. Dangdut digunakan sebagai alat mobilisasi massa, untuk mengumpulkan

sebanyak mungkin orang ke sebuah titik lalu para politisi akan menyampaikan

orasi politiknya.

Penelitian ini bertujuan mencari bagaimana relasi-kuasa yang terjadi

dalam penggunaan musik dangdut sebagai media kampanye politik. Locus atau

lokasi penelitian berada di Yogyakarta dengan focus sebuah grup dangdut

bernama Gilas OBB yang disewa oleh salah satu parpol untuk bermain di

kampanye terbuka mereka.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata relasi-kuasa yang

terjadi dalam kasus ini persis seperti yang diungkapkan Michel Foucault bahwa

kuasa berjalan dalam dua arah, setiap ada kuasa pasti ada perlawanan. Bahwa

musik dangdut sebagai sebuah musik dengan bentuk yang sederhana dan mudah

dipahami penikmatnya ternyata hanya sebatas sebuah alat mobilisasi massa dalam

kampanye politik, tidak serta merta memengaruhi ideologi masyarakat. Ini

terbukti saat kuasa (partai politik) mengadakan kampanye, masyarakat yang hadir

dalam kampanye (para penikmat dangdut) tidak serta merta mengikuti ideologi

partai dan menganggap musik dangdut yang dihadirkan sebatas sebagai hiburan.

Begitu juga dengan Gilas OBB yang tidak serta merta mengikuti ideologi partai

yang menyewanya, mereka melawan dengan menyatakan diri sebagai netral dan

apatis.

Kata kunci: dangdut, politik, relasi kuasa.

3

Pendahuluan

Dangdut is the music of my country adalah judul lagu dari sebuah grup

musik pop bernama Project Pop yang sempat populer di Indonesia pada dekade

tahun 2003. Frasa dalam lagu tersebut seolah menegaskan sebuah pernyataan

bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural, dangdut adalah musik

asli Indonesia yang dapat menyatukan segala perbedaan tersebut menjadi satu

identitas kebangsaan Indonesia yang tunggal.

Pada awal 1970-an, musik berbasis India yang dimainkan orkes Melayu---

mengkristal menjadi dangdut. Anggapan tentang dangdut sebagai musik "rakyat"

muncul di era ini. Dan semenjak itu menjadi tema yang tak pernah pudar.1

Dangdut kemudian mendapat stigma sebagai musik rakyat, dalam

perkembangannya hal ini menjurus pada cap dangdut sebagai musik asli

Indonesia. Cap tersebut muncul dengan pertimbangan sebagian besar penikmat

musik dangdut adalah golongan menengah-kebawah yang sering mendapat cap

sebagai rakyat. Seperti dikatakan Ariel Heryanto bahwa betapa pun, pemahaman

populer tentang rakyat masih bertahan: rakyat sebagai "sosok-sosok lugu yang

unggul secara moral, lemah secara ekonomi, tapi berdaulat secara politis, yang

sering menderita ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kaum kaya dan berkuasa."2

Pernyataan di atas menegaskan bahwa semenjak dilahirkan pada dekade

1970 sebagai musik sintesis dari India, Melayu, dan unsur rock seperti yang

1Andrew Weintraub. Dangdut: Musik, Identitas, Dan Budaya Indonesia. (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama. 2012), 90. 2Ariel Heryanto. The Years of Living Luxoriosly: Identity Politics of Indonesias New

Rich. Dalam M. Pinches, ed. Culture and Privilege In Capitalist Asia. (London: Routledge.

1999), 162.

4

dimainkan Rhoma Irama dan Soneta, dangdut bukan lagi sekadar sebuah musik

dan identitas kultural kebangsaan persis yang dikatakan Project Pop. Dalam

dangdut terdapat berbagai aspek lain seperti politik dan ekonomi.

Gambar 1; Evie Tamala dalam kampanye PDIP (Foto Andrew Weintraub)

Andrew Weintraub misalnya menemukan bahwa dangdut dapat menjadi

media komunikasi politik yang mumpuni untuk memobilisasi massa atau rakyat.

Ia mencatat pada dekade 1990-an dangdut sudah mulai digunakan sebagai media

kampanye politik oleh partai yang berkuasa saat itu. Dan praktek komunikasi

politik menggunakan dangdut tersebut akhirnya bertahan sampai sekarang. Walau

sebenarnya beberapa pakar ilmu politik menyatakan bahwa pengaruhnya bukan

pada elektabilitas melainkan pada mobilisasi massa di area kampanye.--- itu bisa

jadi daya tarik, karena mampu memobilisasi masyarakat akar rumput atau kelas

bawah untuk datang.3

3Gun Gun Heryanto. Masyarakat Lebih Tertarik Dangdut Ketimbang Program Partai.

(Detik.com. Diakses 30 januari 2014)

5

Gilas OBB adalah sebuah grup dangdut asal Yogyakarta yang sebagian

besar anggotanya adalah anak muda. Adalah Candra (gitar satu), Iyan (gitar dua),

Wisnu Penjol (suling), Irawan (bass), Julian (keyboard satu), Umam (drum),

Agung (keyboard dua), Gendut (kendang), dan Kingkin (MC). Pada tahun 2009

sekelompok anak muda ini menyukai musik genre dangdut dan akhirnya

memutuskan untuk membentuk grup dangdut.

Gambar 2; Gilas OBB. (Foto Moch Khatibul Umam)

Pada mulanya Gilas OBB memainkan musik yang mereka sebut sebagai

rockdut atau rock dangdut. Yakni perpaduan antara musik rock dengan adanya

instrumen konvensional seperti gitar, bass, drum dan keyboard yang memainkan

riff-riff ala musik rock. Serta dipadukan dengan unsur musik dangdut berupa

hentakan ketipung, tiupan suling, serta vokal dengan cengkok dangdut yang khas.

Namun seiring perkembangan semakin ke sini Gilas OBB mengakui

bahwa musik mereka semakin berubah condong ke dangdut koplo, varian terbaru

dari dangdut yang lebih dulu populer di kawasan Jawa Timur maupun Pantura.

6

Dangdut koplo dengan tempo yang lebih cepat inilah yang sekarang banyak

digemari oleh para penikmat dangdut. Meskipun Rhoma Irama sebagai raja

dangdut yang dianggap peletak pertama pondasi musik dangdut menganggap

koplo bukanlah bagian dari dangdut dan tidak bisa disebut sebagai dangdut karena

sudah keluar dari pakem dangdut,4 namun faktanya penggemar dangdut jaman

sekarang banyak yang menggemari dangdut koplo. Hal ini memaksa Gilas OBB

juga mengubah konsep musiknya dari rockdut menjadi dangdut koplo agar dapat

diterima penonton.

Tahun 2014 adalah tahun politik karena pada tahun inilah digelar pemilu

atau pemilihan umum. Semua partai politik (parpol) dan politisi berlomba-lomba

mencari cara untuk menarik simpati rakyat agar mendekat kepada mereka.

Kemudian menyumbangkan suaranya pada saat pemilihan sehingga politisi

tersebut dapat memegang tampuk kuasa di pemerintahan. Salah satu yang

digunakan untuk menarik massa oleh parpol dan politisi dalah musik dangdut.

Andrew Weintraub mencatat bahwa sejak tahun 1970-an, para politisi telah

menggunakan dangdut, sebentuk musik rakyat, untuk menggalang massa dalam

kampanye. Rhoma irama menduduki posisi istimewa dalam kampanye-kampanye

politik karena ia sejak lama diidentikkan dengan rakyat. Rhoma sudah lama

terjun di kancah politik nasional, mula-mula sebagai kader Partai Persatuan

pembangunan (PPP), kemudian banting setir menjadi anggota partai Golongan

Karya (Golkar).5

4http://okezone.com/read/2012/03/05/386/587017/rhoma-irama-koplo-bukan-musik-

dangdut (diakses 16 mei 2014) 5Weintraub, 2012, 3.

7

Penelitian ini berusaha mencari relasi-kuasa atau power-relations seperti

apa yang berkelindan di balik penggunaan musik dangdut sebagai media

kampanye politik ini? Berkacamata pada kacamata etnomusikologi yang mengkaji

aspek budaya dalam musik, serta dengan paradigma post-strukturalisme Michel

Foucault.

Pembahasan

Gilas OBB dan Panggung Politik

Gilas OBB sebagai sebuah grup dangdut yang cukup diperhitungkan di

Yogyakarta akhirnya juga ikut bermain di kampanye politik. Adalah Partai

Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang mengundang Gilas OBB untuk bermain di

kampanye terbuka partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

Kampanye terbuka untuk putaran pemilu legislatif tersebut digelar di lapangan

Denggung Sleman pada tanggal 25 maret 2014. Gilas OBB dibayar sekitar lima

belas juta untuk sekali manggung, menghibur massa yang datang dalam

kampanye terbuka tersebut.

8

Gambar 3; Gilas OBB di kampanye PDIP (Foto Slamet Riyadi)

Namun selain bermain untuk kampanye pileg tersebut, sebelumnya Gilas

OBB juga sering diundang untuk bermain di kampanye Pilkada atau para caleg

tingkat kabupaten. Sudah sejak 2010 PDIP cabang Sleman mengundang Gilas

OBB untuk bermain di kampanye (Pilkada) maupun event internal partai. Akan

tetapi agak berbeda dalam penampilan dimana untuk panggung besar seperti

kampanye PDIP tersebut mereka bermain dalam bentuk full band atau personil

lengkap. Sementara untuk kampanye tingkat kabupaten lebih seringnya mereka

tampil dalam format mini (electone) dengan personil yang lebih sedikit. Biasanya

pertimbangannya adalah harga sewa yang lebih murah maka Gilas OBB hanya

menampilkan electone yang lebih efisien secara harga. Berbeda dengan full set

band.

9

Memahami Relasi-Kuasa

Sebelum kita dapat mencari relasi-kuasa seperti apa yang berkelindan

dibalik penggunaan musik dangdut sebagai media kampanye politik ini, ada

baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu relasi-kuasa atau power-relations.

Konsep ini dikenalkan oleh filsuf dan ilmuwan Perancis Michel Foucault sebagai

sebuah kritik pada konsep kuasa yang sebelumnya banyak digunakan oleh para

pemikir Marxist. Sebelumnya banyak pemikir Marxist seperti Louis Althusser

beranggapan bahwa kuasa itu selalu berjalan satu arah dari atas menuju bawah,

dari yang berkuasa menuju yang dikuasai. Implementasinya dalam kehidupan

politik dalam masyarakat maka pemerintah adalah penguasa dan rakyat atau

masyarakat adalah obyek atau boneka yang dikuasai dan bisa digerakkan sesuka-

hati.6 Untuk lebih mudah memahami kuasa dalam kacamata Althusser dapat

diperhatikan pada gambar berikut ini:

Gambar 4; Kuasa menurut Louis Althusser.

Pada gambar tersebut dapat dilihat terjadi sebuah proses represi satu arah.

Ada dua kotak berisi kuasa pada posisi atas yang menekan sebuah lingkaran berisi

pihak lemah di bagian bawah. Proses represi ini terjadi satu arah, pihak kuasa baik

6Cf. L. Althusser. Essays on Ideology, (London, Verso. 1984)

10

berjumlah satu maupun banyak selalu berada di atas dan menekan pihak lemah

yang berada di bawah. Pihak kuasa adalah subjek yang aktif dan mampu

melakukan apapun sesuai keinginannya, sementara pihak yang lemah adalah

objek yang pasif dan tidak bisa melakukan apapun sesuai keinginannya. Pihak

lemah sebagai objek yang pasif harus menurut pada apapun kehendak pihak kuasa

yang aktif.

Sementara Foucault menolak konsep kuasa seperti itu. Alih-alih Foucault

menjabarkan bahwa a) Kuasa adalah sebuah sistem, jaringan relasional yang

meliputi seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar relasi antara 'yang berkuasa'

dan yang ,dikuasai'; b) individu bukan hanya sekadar objek dari kuasa, tapi

mereka adalah locus (lokasi) dimana kuasa dan perlawanan digunakan.7 Untuk

lebih mudah memahami kuasa dalam kacamata Foucault dapat diperhatikan pada

gambar berikut ini:

Gambar 5; Kuasa menurut Foucault.

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebuah kotak berisi kuasa

berada di atas. Sementara dua kotak berisi pihak lemah berada di bawah.

Kondisinya kurang lebih sama dengan yang dipaparkan Althusser bahwa pihak

7Sara Mills. Michel Foucault (London, Routledge, 2003), 35.

11

kuasa menekan atau merepresi pihak lemah. Namun bedanya adalah adanya

keyakinan Foucault bahwa pihak lemah sebagai sebuah individu bukan sekadar

objek yang pasif. Individu adalah sebuah subjek aktif organik, dalam artian subjek

ini berhubungan dengan subjek yang lain dan berorganisasi. Dapat dilihat dalam

gambar bahwa satu pihak lemah ternyata berhubungan dengan pihak lemah

lainnya. Jadi saat pihak kuasa merepresi mereka, maka pihak lemah ini

berhubungan dengan pihak lemah lain lalu memunculkan perlawanan kepada

pihak kuasa. Ini dapat dilihat dalam gambar bahwa ada panah yang kembali

menuju atas, panah dari pihak lemah kembali menuju pihak kuasa. Ini adalah

panah perlawanan.

Setelah memahami apa itu relasi-kuasa baru kita dapat membaca relasi-

kuasa seperti apa yang terjadi dalam fenomena dangdut sebagai media kampanye

politik. Barangkali dalam kehidupan politik di Indonesia selama ini kita lebih

mengamini konsep kuasa yang pertama, bahwa pemerintah (kuasa) selalu

menjadikan rakyat sebagai objek atau boneka yang selalu bisa disetir dengan

berbagai kebijakan. Dengan keyakinan pada konsep itu kita bisa saja yakin bahwa

dangdut adalah sebuah media yang digunakan oleh pemerintah untuk menyetir

rakyat agar mengikuti agenda politiknya. Mungkin ini bisa terjadi pada era tahun

1970-an, saat dangdut mulai digunakan untuk kampanye politik. Saat dimana

Rhoma Irama menjadi juru kampanye untuk Golkar dan berhasil menyeret opini

masyarakat agar mengikuti agenda politik Golkar.8 Hasilnya, Golkar menjadi

partai berkuasa selama tiga puluh dua tahun. Naif memang jika menganggap

8Weintraub, 2012, 3-4.

12

Rhoma Irama dan dangdut yang membuat Golkar berkuasa, namun andilnya

dalam menggiring masyarakat agar mengikuti agenda partai tak dapat dipungkiri

cukup besar.

Namun seperti diyakini Foucault bahwa sejarah tidak berjalan linear,

bahwa perubahan zaman akan mengubah kondisi sosial suatu masyarakat. Maka

kondisi tahun 70-an tentu berbeda dengan tahun 2000-an ke atas. Dengan

menggunakan analisa relasi-kuasa Foucault dapat dibaca bahwa dangdut tak

selamanya benar-benar dapat menggiring opini masyarakat untuk secara

konsensus menyepakati kekuatan politik tertentu. Masyarakat bukanlah objek

yang dapat disetir oleh kuasa (dengan musik dangdut) agar mengikuti setiap

agenda mereka. Masyarakat adalah subjek, sebuah individu yang mandiri dan

dapat berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. 9

Dengan konsep relasi-kuasa ala Foucault kita dapat mengamati bahwa

dalam hubungan antara Gilas OBB dan partai politik yang menyewanya. Ada

relasi yang begitu kompleks dan lebih dari sekedar hubungan antara yang

berkuasa dan yang dikuasai. Hal ini terbukti dengan kondisi saat Gilas OBB

bermain untuk kampanye PDIP pada bulan maret 2014, sekalipun dua puluh lima

ribu orang yang datang ke kampanye terbuka itu begitu banyak dan begitu riang

berjoget dan bernyanyi saat Gilas OBB membawakan lagu-lagu dangdut, namun

belum tentu mereka yang datang benar-benar memilih PDIP saat tiba waktu

pemilihan suara. Dangdut sekadar menjadi penarik massa agar mereka bisa datang

ke tempat itu karena ada hiburannya. Yang penting adalah menarik massa dulu,

9Sergiu Bllan. M. Foucaults View On Power Relations.

Http://cogito.ucdc.ro/nr_2v2/M.%20FOUCAULT'S%20VIEW%20ON%20POWER%20RELATI

ONS.pdf (Diakses pada 24 mei 2014)

13

mengumpulkannya ke sebuah titik. Walau kenyataannya setelah hiburan dangdut

biasanya orang-orang pada pergi meninggalkan parpol atau politisi yang sedang

berorasi. Hal ini diamini pihak PDIP bahwa musik dangdut digunakan sebagai

media kampanye karena musik ini memasyarakat. Ini adalah semacam political

branding dari partai tersebut, dengan menghadirkan musik yang merakyat pada

kampanyenya maka partai tersebut ingin menunjukkan pada konstituen bahwa

mereka dekat dengan rakyat.

Perlawanan dalam Relasi-Kuasa Dangdut dan Kampanye Politik

Masyarakat ternyata sudah lebih mengerti bahwa dangdut adalah sebuah

media yang tengah dimanfaatkan kuasa untuk menyetir mereka sebagai

masyarakat agar mengikuti agenda politik parpol. Seperti dijelaskan Foucault

dalam An Introduction. Vol. 1 of The History of Sexuality bahwa selama ada

kuasa, maka akan ada perlawanan.10

Maka massa yang hadir di kampanye parpol

dengan asyik bergoyang dan bernyanyi saat ada grup dangdut bermain di

panggung, namun saat dangdut selesai dan politisi mulai berorasi, massa biasanya

sudah malas mendengarkan orasi politik dan sebagian besar akan pergi

meninggalkan lokasi kampanye. Ini bisa dibaca sebagai sebuah bentuk

perlawanan pada kuasa. Bahwa dibalik segala janji-janji manis politik ala orasi,

masyarakat sudah sulit mempercayainya lagi sehingga mereka melawan dengan

meninggalkan lokasi kampanye.

Gilas OBB sebagai artist dangdut yang didaulat oleh parpol untuk

berkampanye pun rupanya melontarkan perlawanan yang sama. Mereka tidak

10Bllan, 2014.

14

pernah menganggap diri sebagai bagian dari parpol yang menyewa mereka. Gilas

OBB tidak secara ideologis mengamini setiap program parpol yang menyewanya.

Bagi Gilas OBB mereka adalah seniman yang ora nggagas politik11

fleksibel dan

malas mengikuti tetek bengek program politik. Mereka menganggap pertunjukan

mereka di panggung kampanye tersebut hanya sebagai bentuk komersil atau

mencari uang. Hubungan mereka dengan PDIP dianggap sebatas hubungan client

yang professional tanpa ikatan ideologis. Jadi seandainya ada partai politik lain

yang menyewa Gilas OBB untuk bermain di kampanye mereka, undangan

bermain tersebut akan tetap diterima selama ada nominal yang layak dan kontrak

yang menyatakan bahwa mereka hanya bermain musik, tidak terikat program

ideologi partai. Inilah bentuk perlawanan, Gilas OBB melawan dengan

menyatakan diri sebagai seniman yang netral, apatis, tidak memihak satupun

partai yang menyewanya.

Penutup

Jika Rhoma Irama sebagai raja dangdut saja sudah berkampanye dalam

panggung politik sejak tahun 70-an, maka sudah dapat ditebak bahwa para artist

penerusnya, mereka yang memainkan musik dangdut, juga bakal dimanfaatkan

oleh para politisi untuk media kampanye. Gilas OBB sebagai salah satu grup

dangdut yang cukup diperhitungkan di Yogyakarta akhirnya juga masuk dalam

ranah panggung politik ini. Saat mereka diundang oleh salah satu partai politik

besar untuk bermain di kampanye mereka.

11

Tidak peduli politik (Jawa)

15

Yang kemudian menarik adalah sikap politik dari Gilas OBB. Berbeda

dengan Rhoma Irama yang dulu berkampanye untuk PPP dan Golkar dengan

ideologi yang benar-benar ada. Dalam artian saat Rhoma berkampanye dalam

kedua partai itu, maka secara ideologis Rhoma juga mendukung apapun program

partai. Dengan lugas Rhoma Irama mendeklarasikan bahwa Rhoma Irama

mendukung penuh partai tersebut. Sementara Gilas OBB ternyata berbeda, saat

bermain untuk kampanye politik, mereka menanggalkan nama Gilas OBB.

Mereka bermain sebagai grup tanpa nama. Penghilangan nama tersebut dapat

dibaca sebagai sikap politik mereka. Mereka menganggap diri mereka sekadar

sebagai seniman yang diundang untuk bermusik. Jadi Gilas OBB tidak secara

ideologis mengikuti program partai yang mengundang mereka bermain di

kampanye. Mereka tidak lantas dengan bangga menyatakan Gilas OBB

mendukung penuh PDIP. Gilas OBB hanya datang sebagai artist yang diundang

untuk bermain. Dan cukup demikian. Maka seandainya ada parpol lain yang

mengundang bermain sekalipun Gilas OBB tetap akan melayaninya karena tujuan

mereka hanya ingin bermusik sebagai seniman. Mengabaikan sama sekali unsur

politis dari panggung kampanye itu.

Dengan relasi-kuasa yang telah terbaca seperti di atas, seharusnya politisi

dan parpol segera memulai berpolitik gagasan atau ide. Menjual gagasan dan ide

tersebut kepada rakyat selama masa kampanye. Tidak lagi menggunakan dangdut

sebagai political branding karena kenyataannya rakyat bukan sekadar objek,

mereka adalah subjek organik yang bisa berpikir sendiri dan menyadari dangdut

hanya sebatas alat mobilisasi massa. Dangdut harus mendapat sebuah tempat

16

terhormat sebagai bentuk kesenian bangsa, sama seperti saat gamelan atau musik

Indonesia lainnya mendapat tempat sebagai kesenian bangsa yang adiluhung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Althusser, Louis. 1984. Essays on Ideology,. London, Verso.

Heryanto, Ariel. 1999. The Years of Living Luxoriosly: Identity Politics of

Indonesias New Rich. Dalam M. Pinches, ed. Culture and Privilege In Capitalist Asia. London: Routledge.

Mills, Sara. 2003 Michel Foucault. London, Routledge.

Weintraub, Andrew. 2012. Dangdut: Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Internet

Bllan, Sergiu. M. Foucaults View On Power Relations. Http://cogito.ucdc.ro/nr_2v2/M.%20FOUCAULT'S%20VIEW%20ON%20POW

ER%20RELATIONS.pdf (Diakses pada 24 mei 2014)

Heryanto, Gun Gun. Masyarakat Lebih Tertarik Dangdut Ketimbang Program

Partai. (Detik.com. Diakses 30 januari 2014)

http://okezone.com/read/2012/03/05/386/587017/rhoma-irama-koplo-bukan-

musik-dangdut (diakses 16 mei 2014)