rekonstruksi regulasi penyadapan dalam penegakan hukum...
TRANSCRIPT
REKONSTRUKSI REGULASI PENYADAPAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA
(Ditinjau Melalui Prinsip Negara Hukum dan Hak Konstitusional Warga Negara)
PENULISAN HUKUM
Oleh:
FEBRIANSYAH RAMADHAN
201410110311057
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2018
ii
PENULISAN HUKUM
REKONSTRUKSI REGULASI PENYADAPAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA
(Ditinjau Melalui Prinsip Negara Hukum dan Hak Konstitusional Warga Negara)
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum
Oleh:
FEBRIANSYAH RAMADHAN
201410110311057
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2018
iii
iv
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulilahirabbil’alamin Maha besar Allah SWT, Sang pemilik Segala
Ilmu dan Semesta Alam, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sesusungguhnya hidup, mati, dan ibadahku
hanya untuk-Nya. Sholawat dan Salam tercurahkan baginda Rosulullah SAW yang
selalu penulis rindukan, beliau sebagai suri tauladan contoh kehidupan bagi umat
muslim. hingga sampai saat ini juga, penulis bisa merasakan indahnya islam dan
manisnya iman.
Proses menyelesaikan tugas akhir ini mengajarkan penulis tentang banyak hal.
Tentang perjuangan, mimpi-mimpi, dan tentang maha luasnya Ilmu Tuhan.
Menyelesaikan tugas akhir ini adalah hal yang membanggakan bagi penulis, karena
menjadi pertanggung jawaban penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang.
Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak
yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus
ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:
1. Papa, Mama, Kakak, Citra, dan seluruh keluarga besar Ismail Cusuma.
Terimakasih yang tidak ada hentinya, penulis ucapkan kepada keluarga,
yang telah memberikan support secara materil dan immateril dari awal
kuliah hingga detik ini. Seluruh Prestasi yang di peroleh saat bangku
perkuliahan, penulis persembahkan untuk keluarga;
2. Trimurti Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor: K.H. Zainuddin
Fanani (alm), K.H. Ahmad Sahal (alm), K.H. Imam Zarkasyi (alm) yang
telah berjuang mendirikan dan meletekkan nilai-nilai dasar, prinsip untuk
pondok, sehingga penulis bisa menerima nilai-nilai yang ditanamkan
tersebut, dan bermanfaat dalam kehidupan penulis sebagai pedoman;
3. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, ayahanda Dr. K.H.
Abdullah Syukri Zarkasyi, K.H. Hasan Abdullah Sahal dan K.H. Syamsul
Hadi Abdan, yang telah mendidik penulis ketika di bangku sekolah
menengah, memberikan nilai-nilai keagamaan, menanamkan prinsip-
prinsip kehidupan, serta memberik bekal yang amat berharga untuk dunia
dan akhirat. Penulis menyadari, merupakan pribadi yang nakal,
pembangkang dan pemalas ketika di pondok dahulu hingga harus
menunda kelulusan. Tiada kata lain selain maaf. Berkat doa dan ridho
pimpinan, di bangku kuliah penulis sudah membalas semua keburukan
yang dilakukan ketika di pondok dulu;
4. Drs. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor baru UMM, yang menjadi motivator
dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta
beserta jajarannya. Semoga dapat membawa UMM menjadi lebih baik;
5. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, selaku mantan Rektor UMM yang
mengukuhkan penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum UMM pada
tahun 2014. Penulis bangga pernah dipimpin bapak di kampus putih,
semoga amanah dengan tugas yang baru sebagai Menteri Pendidikan RI;
vi
6. Ratri Novita, SH,.MH. Sebagai dosen wali sekaligus inspirasi penulis.
Penulis sadari betul, penulis adalah mahasiswa perwalian yang amat
“teledor”, hingga setiap menjelang UTS dan UAS selama 4 tahun selalu
mendapat teguran dari dosen wali akibat terlambat meminta tanda tangan.
Tiada kata lain, selain maaf dan terimakasih pada dosen wali penulis.
7. Dr. Sulardi, SH., M. Si dan Dr. Tongat, S.H., M. Hum selaku dosen
pembimbing penulis, yang telah memberikan arahan serta pengetahuan
baru pada penulis.
8. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, , Catur Wido
Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum. (Pembantu Dekan I), Dr. Haris, S.H.,M.Hum
(Pembantu Dekan II), Said Noor P, S.H.,M.H (Pembantu Dekan III), dan
Bayu Dwi Widdy Djatmiko, S.H., M.Hum Selaku Kepala Laboratorium
Fakultas Hukum, terimakasih telah menjadi motivator penulis;
9. Gurnita Ning Kusumawati, sebagai sahabat, saudara, kakak, adik, partner,
dan teman sejawat. Terimakasih telah memberikan dukungan selama
kuliah 8 semester ini. Terimakasih telah menjadi partner, dan malaikat
yang diturunkan tuhan, untuk mengantarkan penulis mengenal, hingga
masuk ke dalam wilayah nasional, tentang berbagai event dan kompetisi
hukum.
10. Rnd Calon SH.com, beserta seluruh personil yang ada di dalamnya. Mas
Gilar (founder), Mas Joshua, Mbak Aurel, Widya, Isak, dan seluruh tim
CSH lainnya. Terimakasih telah menjadi media penulis, untuk berproses
menjadi seorang juris yang ideal.
11. Kawan-kawan se-Ideologi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang
Malang Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tempat
penulis belajar berorganisasi. Banyak “hak” atas penulis yang dimiliki
organisasi ini teramputasi, akibat padatnya kegiatan dan kelemahan
penulis dalam mengatur waktu.
12. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
angkatan 2014, penulis bangga pernah belajar dan berjuang bersama
kalian.
13. Seluruh kelas B-2014. Kelas yang menjadi batu loncatan paling utama
penulis, untuk belajar berbicara, menulis, berdiskusi sebelum masuk pada
panggung nasional. Kelas dengan teman-teman yang luar biasa.
Terimakasih telah menjadi pendukung penulis. See you on top.
14. Seluruh teman-teman penulis, ketika di Lampung, Gontor 9, Gontor 1,
Gontor 5 dan Malang. Terimakasih telah menjadi bagian dari kisah hidup
penulis.
Akhir kata, al-insanu mahallul khata’ wan nisyan Segala bentuk kekurangan
dalam tugas akhir ini adalah semata-mata karena keterbatasan penulis. Sehingga
kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan untuk perbaikan Tugas Akhir
ini dimasa mendatang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfat untuk kita
semua.
DAFTAR ISI
vii
COVER DALAM ......................................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................... iii
SURAT PERNYATAAN ............................................................................. iv
PERSEMBAHAN ......................................................................................... v
ABSTRAKSI ................................................................................................. vi
ABSTRACT .................................................................................................. vii
KATA PENGANTAR .................................................................................. viii
DAFTAR ISI ................................................................................................. x
DAFTAR TABEL ........................................................................................ xii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................. 14
C. Tujuan ............................................................................................... 15
D. Manfaat dan Kegunaan ..................................................................... 16
E. Metode Penelitian ............................................................................. 17
1. Metode Pendekatan ..................................................................... 17
2. Jenis Bahan Hukum .................................................................... 17
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .......................................... 19
4. Teknik Analisa Bahan Hukum .................................................... 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 20
A. Negara Hukum ................................................................................... 20
1. Konsep Negara Hukum ................................................................ 20
2. Tipe Negara Hukum ..................................................................... 23
3. Unsur Negara Hukum .................................................................. 26
4. Negara Hukum Sebagai Satu Kesatuan Sistem ............................ 30
B. Hak Asasi Manusia ............................................................................ 33
1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia................................... 33
2. Tinjauan Hak dan Hukum..................... ....................................... 36
3. Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara ....... 42
4. Hak Konstitusional Warga Negara dan Pembatasan Hak dalam UUD
dan UU ......................................................................................... 44
C. Tindakan Penyadapan ........................................................................ 48
1. Tindakan Penyadapan dan Hukum Acara Pidana ........................ 48
2. Arti Penting Tindakan Penyadapan dalam Pembuktian Tindak Pidana
................................................................................................... ... 51
3. Pengaturan Tindakan Penyadapan dalam Undang-Undang di Indonesia
..................................................................................................... . 58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 64
viii
A. Tinjauan Yuridis atas Tindakan dan Izin Penyadapan, ditinjau dari Prinsip
Negara Hukum dan Hak Konstitusional Warga Negara .................... 64
1. Due Process of Law dan Hukum Sebagai Satu Kesatuan Sistem Sebagai
Unsur dari Negara Hukum ........................................................... 64
2. Penyadapan ditinjau melalu Aspek Regulasi Hak Asasi Manusia beserta
Pembatasannya ............................................................................. 69
3. Pendapat Hukum atas Pelanggaran Prosedural Penyadapan dalam
Prespektif Ius Constitutum ........................................................... 78
B. Konstruksi Ideal Regulasi Penyadapan dalam Penegakan Hukum di Masa
Mendatang .......................................................................................... 81
1. Regulasi Penyadapan di Berbagai Negara ................................... 81
2. Analisa terhadap Regulasi Penyadapan di Berbagai Negara ....... 94
3. Konstruksi Ideal Regulasi tentang Penyadapan ........................... 101
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 109
A. Simpulan ............................................................................................ 109
B. Saran ................................................................................................... 111
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Beberapa regulasi yang memberi kewenangan penyadapan bagi aparat
penegak hukum ....................................................................................... ...... 3
Tabel 2 : Perkembangan terhadap substansi HAM........................................... 40
Tabel 3 : Ketentuan tentang tindakan penyadapan yang tersebar dalam peraturan
perundang-undangan......................................................................................... 59
Tabel 4 : Regulasi Internasional tentang perlindungan hak privasi................ 70
Tabel 5 : Hukum Positif tentang perlindungan hak privasi.............................. 72
Tabel 6 : Persmaaan dan Perbedaan Regulasi Penyadapan di Amerika Serikat,
Australia, Inggris, Jerman, dan Belanda........................................................... 97
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1: Surat Tugas
Lampiran 2: Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir
xi
DAFTAR PUSTAKA
Adnan Buyung Nasuiton, 2011, Demokrasi Konstitusional. Jakarta. Kompas.
Agen Nia Dara, 2017. Tesis: Penyadapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi. Program Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum
Universitas Airlangga.
American Convention on Human Rights
Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Perkembangan Hukum Indonesia Dalam
Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hokum.Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2
September 2015.
Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana. Jakarta, Sinar Grafika.
Andi Hamzah. 2012. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara Edisi Ketiga.
Jakarta, Sinar Grafika.
A.V. Dicey, 2004. Pengantar Studi Hukum Konstitusi. Jakarta. Nusa media
Bagir Manan. 2012. Membedah UUD 1945. Malang, UB Press.
Barda Nawawi Arief. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta,
Prenamedia Group.
Bernar Arief Shidarta, 2014, Penemuan Hukum dalam Kajian Filsafat Hukum.
Yogyakarta, Genta Publishing.
Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2013, Teori Hukum
Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta. Genta
Publishing.
Bernard. Arief Sidharta, 2004 Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam
Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
(PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125. Dalam
(dikutip oleh) Jimly Asshiddiqie. Makalah: Gagasan Negara Hukum
Indonesia. http://www.jimly.com/ /Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
Brewer – Caria dari J. J Rousseau, 1972, Due Contract Social, Book I, ch. IV
Ronald Grimsley, Oxford. Hlm 37. Dalam (dikutip oleh) Marwan Effendy,
2014. Teori Hokum Dari prespektif kebijakan, perbandingan dan
harmonisasi hukum pidana. Jakarta, Referensi.
C.F Strong, 2014. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan
tentang Sejarah dan Bentuk. Bandung. Nusa Media
xii
Chairul Huda dalam Supriyadi W. Eddyono, Wahyudi Djafar. 2012. Menata
(kembali) Hukum Penyadapan di Indonesia. Jakarta, Institute for Criminal
Justice Reform.
Claude Frederic Bastiat, 2010, Hukum Rancangan Klasik Untuk Membangun
Masyarakat Merdeka. Jakarta. Freedom Institute dan Akademi Merdeka.
Constantijn Kelk, 2012. Tahapan kritikal dalam pengembangan sistem hukum
pidana yang beradab. dalam Buku: Hukum Pidana Dalam Perspektif. Bali,
Pustaka Larasan.
Draft usulan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi di tahun 2015 dan 2016
Draft usulan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi di tahun 2012.
Eddy O. S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta, Cahaya
Atma Pustaka.
Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta, Penerbit
Erlangga.
Effendi, Masyur dan Evandri, 2014. HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum,
Politik, Ekonomi, dan Sosial. Bogor. Ghalia Indonesia
Frans Magnis Suseno, 2016, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
George P. Fletcher, 1996, Basic Concepts of Legal Thought. London, Oxford
University Press. Hlm. 11-12. Dalam (dikutip oleh) I Dewa Gede Palgunna.
Hanafi Amrani, Masalah Pengaturan Penyadapan di Indonesia, makalah
disampaikan pada Focus Group Discussion dalam rangka penelitian tentang
“Pengaturan Penyadapan di Indonesia”, Fakultas Hukum UII, 22 Mei 2014.
Hans Kelsen, 1961, General Theory of Law, and State, trasnleted by: Anders
Wedberg, New York;Russel & Russel.
Hwian Christianto. Tindakan Penyadapan ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana.
http://repository.ubaya.ac.id/28472.
I Dewa Gede Palguna, 2013. Pengaduan Konstritusional (Constitutional
Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional
Warga Negara. Jakarta, Sinar Grafika.
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
xiii
Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Bayumedia.
Jimly Asshiddiqie, 2014, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta.
Sinar Grafika.
Jimly Asshiddiqie. Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia.
http://www.jimly.com/ /Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
Jimly Assidiqy, 2015. Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegeraan Bermartabat dan
Demokratis. Malang, Setara Press.
Jimly Assidiqy. 2006. Teori Hans Kelsen. Jakarta, Sekretariat Jendral dan
Mahkamah Konstitusi RI. Hlm. 109, dalam (dikutip oleh) Gurnita Ning
Kusumawati, Anita Diar Farukhi, Ach Faisol Triwijaya, 2017. Makalah:
Legal Problem Solving atas Kesenjangan Ekonomi Sebagai Upaya
Implementasi Prinsip Ekonomi Kerakyatan. Makalah disampaikan dalam
Forum NLSC, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada Bulan Oktober
2017.
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Knut S, Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, 2008, Hukum Hak Asasi
Manusia. Yogyakarta, PUSHAM UII, Yogyakata.
Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental
Manusia (1950)
Luhut M.O. Pangaribuan. 2017. Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad hoc : Suatu
Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta, Papas
Sinar Sinanti.
Luhut. M. P. Pangaribuan. Hakim pemeriksa pendahuluan (HPP) Dalam
Rancangan Sistem Peradilan Pidana di indonesia. Hlm 14. Jurnal teropong,
Volume 1- 2014.
Martin Moerings, 2012. Apakah Pidana Penjara Efektif dalam Buku: Hukum
Pidana Dalam Perspektif. Bali, Pustaka Larasan.
Moeljatno, 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. PT Rineka Cipta.
Mokhammad Najih, 2014, Politik Hokum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum
Pidana dalam Cita Negara Hukum.. Malang, Setara Press.
Montesque, 1914, The Spirit of The laws, Transleted by Thomas Nugent, London:
G Bell and Sons, Ltd, 1914, Part XI, Chapter 67. Dalam (dikutip oleh) Jimly
Assidiqy.
xiv
Muladi, 2009. Hak Asasi Manusia – Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam
prespektif Hukum dan Masyarakat. Bandung. Refika Aditama
Nitralia Prameswari, Samirah. Kedudukan alat bukti petunjuk diranah hukum acara
pidana. http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/viewFile/689/643.
Oemar Seno Adji, 1980. Peradilan Bebas, Negara Hukum. Jakarta, Erlangga Press.
Hlm. 23. Dalam (dikutip oleh) Hamdan Zoelva, 2011. Pemakzulan Presiden
di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 11/ PERM.KOMINFO./
02/2006 Tentang teknis Penyadapan Terhadap Informasi.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2012.
Peter Mahmud Marzuki. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Prenamedia
Group.
Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djamiati. 2014. Argumentasi Hukum. Yogyakarta,
Gadjah Mada University Press.
Puteri Hikmawati, 2015, Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia: Perspektif Ius
Constitutum dan Ius Constituendum. Jakarta. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan
Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
R. Subekti. 1978. Hukum Pembuktian. Jakarta, Pradnya Paramitha.
Reda Manthovani, 2015. Penyadapan vs Privasi Tinjauan Yuridis, Kasus, dan
Komparatif, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
Reda Manthovani, 2016, Penyadapan dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta.
Pustaka Kemang.
Reda Mantovani, 2017. Penyadapan VS Privasi. Jakarta, Gramedia Digital.
Remmelink, Jan, 2003. Hukum Pidana. Jakarta. PT Gramedia Pusaka Utama
Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta.
Rita Triana Budiarti. 2013. Kontroversi Mahfud MD di balik Putusan Mahkamah
Konstitusi Jilid II. Jakarta, KonPress.
Romli Atmamasasmita, Opini: Legalitas Penyadapan. Dalam Harian Seputar
Indonesia. Hari Selasa, 16 september 2008.
xv
Romli Atmasasmita, 2017. Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.
Jakarta, PT. Gramedia.
Sahal. Ahmad, 2004. Four Essays on Liberty. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia
Sampfor, Charlles, dalam Artidjo Alkautsar, 2015. Korupsi Politik di Negara
Modern. Yogyakarta. UII Press.
Satjipto Rahardjo, 2014. Ilmu Hukum. Bandung, Citra Aditya Bakti.
Shinta Agustina. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam
Sistem Peradilan Pidana. https:// media. neliti. com/ media/ publications/
179264-ID-implementasi-asas-lex-specialis-derogat.pdf.
Sundari, 2014. Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum. Yogyakarta.
Cahaya Atma Pustaka.
Supriyadi W. Eddyono, Wahyudi Djafar. 2012. Menata (kembali) Hukum
Penyadapan di Indonesia. Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.
Supriyadi Widodo Eddyono. Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan
KUHAP. Jurnal teropong, Volume 1- 2014.
Thomas Wang, Regulation of Interception of Communication in Selected
Jurisdictions. Dalam Supriyadi Widodo Eddyono. Mengurai Pengaturan
Penyadapan dalam Rancangan KUHAP. Jurnal teropong, Volume 1- 2014.
Triyanto. 2013. Negara Hukum dan HAM. Yogyakarta, Penerbit Ombak.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
xvi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang
Universal Declaration of Human Rights