kebijakan pemerintahan mustafa kemal ...sampai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari...

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MUSTAFA KEMAL

ATATURK TERHADAP SUKU KURDI DI TURKI

TAHUN 1923-1938 M

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

Disusun oleh:

ELA HIKMAH HAYATI

1110022000017

SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MUSTAFA KEMALATATURK TERHADAP SUKU KURDI DI TURKI

TAHUN 1923.1938 M

Slaipsi

Diajukan untuk memenuhLi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora

(S. Hum)

Oleh:

EIa Hikmah Havati1110022000017

Awalia Rahma. MANIP: 19710621200112 2 001

SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM

F'AKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF' HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

Pembimbing II

--t/

Pembimbing I

NIP: 19541010 198803 1 001

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

skripsi yang berjudul KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MUSTAFA KEMALATATURK TERHADAP SUKU KURDI DI TURKI TAHUN 1923.1938 M,telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Adab dan HumanioraUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakartapada, Kamis 12 Maret 2015.Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar SarjanaHumaniora (s. Hum) pada Program studi Sejarah dan Kebudayaanlslam.

Iakarta, 12Maret2015

Sidang Munaqasyah

Sekretaris Merangkap Anggota

Anggota

Penguji II

=-D/J-{,N' \

Drs. Azi-ar Saleh. M. AqNIP: 19581012 199203 1 004

Pembimbing

Pembimbing II

Awalia Rahma, MANIP: 1971 0621 200112 2 001

001

.-.N.--b

NIP: 19690724199703 1 001 197s0417 200s01 2 007

Penguji I

Dr.NIP: 19670119 199403

Pembimbing I

NIP: 19541010 198803 1 001

Dengan

1.

LEMBAR PERNYATAAN

ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I di Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah J akarta.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 12 Maret 2015

2.

1J.

i

ABSTRAK

Studi ini menjawab satu pertanyaan yaitu mengapa ditetapkan kebijakan

baru oleh pemerintahan Mustafa Kemal terhadap suku Kurdi di Turki tahun 1923-

1938 M. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode

deskriptif analisis melalui sumber tertulis dengan menggunakan pendekatan

politik. Dari berbagai sumber tertulis menyatakan bahwa ditetapkannya kebijakan

baru karena adanya kesenjangan ideologi dan agama yang sangat kuat antara suku

Kurdi dan pemerintahan Mustafa Kemal sehingga dapat menghambat eksistensi

suku Kurdi baik dalam bidang sosial, ekonomi, agama, budaya dan politik.

Temuan penulis adalah ketika suatu suku dan bangsa dihambat eksistensinya dia

akan melakukan perlawanan pada orang yang berkuasa.

Kata Kunci: Kebijakan, Mustafa Kemal Ataturk, suku Kurdi, Turki

ii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas karunia Allah SWT yang

selalu melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi

Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai

zaman penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Pada penulisan Skripsi yang penulis angkat dengan Judul “KEBIJAKAN

PEMERINTAHAN MUSTAFA KEMAL TERHADAP SUKU KURDI DI

TURKI TAHUN 1923-1938 M”, merupakan salah satu syarat untuk

menyelesaikan studi dan mencapai gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari

semua pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan

banyak terimakasih kepada semua pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan

tugas akhir ini tanpa kendala yang berarti.

Untuk itu penulis persembahkan ucapan terimakasih tersebut kepada:

1. Prof. Dr. Syukron Kamil, MA yaitu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan jasanya dalam

membantu mengujikan Skripsi ini.

2. Seluruh civitas akademik Fakultas Adab dan Humaniora, kepada Ketua

Jurusan (SKI) yaitu bapak H. Nurhasan, MA dan sekertaris Jurusan (SKI)

ibu Sholikatus Sa’diyah, M. Pd, serta Pembimbing Akademik Drs. Saidun

iii

Derani MA, yang selalu bersedia meluangkan waktu bagi penulis untuk

bertanya dan meminta solusi atas beberapa kendala yang penulis hadapi.

3. Dosen pembimbing Prof. Dr. H. Budi Sulistiono, M.Hum dan Awalia

Rahma, MA yang dengan sabar dan penuh dedikasi tinggi selalu

membimbing penulis dalam menyelesaikan materi skripsi ini.

4. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu

Dosen yang selalu memberikan bimbingan dan pelajaran selama penulis

mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir.

5. Segenap karyawan perpustakaan utama dan perpustakaan Fakultas Adab

dan Humaniora yang sudah menjaga dan menambahkan buku-buku yang

digunakan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

6. Ayahku tersayang bapak Johadi dan ibu Mutamimmah yang telah

memberikan dukungan penuh yaitu dengan mendoakan, membimbing,

merawat anaknya tercinta, agar selalu dimudahkan dalam urusannya dan

dilancarkan sehingga penulis mampu berjuang keras dalam menyelesaikan

penulisan Skripsi ini.

7. Tetehku tersayang Ema Mahdiyah, terimakasih atas doa dan dukungannya

sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.

8. Keluarga besar Umayyah penulis haturkan terimakasih yang sedalam-

dalamnya, tanpa dukungan dari kalian semua penulis tidak akan

menyelesaikan Skripsi ini dengan cepat.

9. Keluarga Pesantren Daar El-Falaah dan juga kakak-kakak senior yang

sudah lulus dari UIN yaitu kakak sepupuku Rian Indra Gunawan, S. Pd,

Kak Yogi dan juga temanku Deri terimakasih atas semangat dan

iv

bantuannya, semoga kalian semua diberikan kebaikan selalu dan diberikan

kemudahan serta kelancaran dalam menjalani kehidupan mataforgana ini.

10. Sahabat-sahabatku yaitu Tati Rohayati.S. Hum, Siti Uswatun Hasanah, S.

Hum, Endi Aulia Garadian, S. Hum, Anto Langgeng Prayoga, S. Hum,

Irna Agustiani, S. Hum, Syawalia Turrahmah, S. Sy dan Neneng

Maghfiroh dan tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabti

Zaitun Awaliyah yang telah meminjamkan fasilitas Modemnya selama

penulis mengerjakan Skripsi ini. Terimakasih yang sedalam-dalamnya

penulis ucapkan atas dukungan dan bantuannya dalam penulisan Skripsi

ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

11. Anggota dan Kader PMII yang telah memberikan dukungan kepada

penulis agar segera menyelesaikan Skripsi ini, terutama kepada kak Umi

Rifdah, Hasyim Asy’ari, Siti Maulida, Darojatunnisa, kakak ku tersayang

Nur Aini.

12. Para senior Sejarah dan Kebudayaan Islam, para senior BEM Fakultas

Adab dan Humaniora, teman-teman KKN SOS, serta teman-teman SKI

angkatan 2010, Firman, Dede, Okta, Rina, Wulan, Nurjannah, Dian, Hana

Hanifah, Hana Nurrahmah, Fitri, Lidya yang tak hentinya memberikan

dukungan, semangat, doa dan tawa sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini dalam hangatnya ikatan keluarga.

13. Kepada segenap keluarga besar Bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

angkatan 2010, 2011 dan 2012. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita

semua untuk mampu melanjutkan studi kalian ke jenjang yang lebih

tinggi. “Study Now or Stupid forever” !!!

v

14. Dan tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya

kepada Iwan Restandi, S. Hum selaku sahabat, teman seperjuangan, teman

cerita duka dan cita yang dengan sabar memberikan dukungan penuh

kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Semoga

kebaikanmu di balas oleh Allah SWT, amiiin.

Semoga semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini

mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi

kita semua yang menjadikan tulisan ini sebagai bahan bacaan dan sebagai

referensi dikemudian hari.

Jakarta, 02 Maret 2015

Ela Hikmah Hayati

vi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ……………………………………………………………...

KATA PENGANTAR ………………………………………………….

DAFTAR ISI …………………………………………………………...

i

ii

vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..........................................................

B. Permasalahan ...........................................................................

1. Identifikasi Masalah ..........................................................

2. Pembatasan Masalah .........................................................

3. Perumusan Masalah ...........................................................

C. Tujuan Penelitian .....................................................................

D. Manfaat Penelitian ...................................................................

E. Metode Penelitian ....................................................................

F. Survei Pustaka .........................................................................

G. Sistematika Penulisan ..............................................................

1

1

5

5

5

6

7

7

8

10

14

BAB II SUKU KURDI SEBELUM PEMERINTAHAN MUSTAFA

KEMAL ATATURK

A. Asal Usul Suku Kurdi ...............................................................

B. Keadaan Sosial Ekonomi Suku Kurdi ......................................

C. Keadaan Agama dan Budaya Suku Kurdi ................................

D. Keadaan Politik Suku Kurdi ......................................................

16

16

18

21

25

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH MUSTAFA KEMAL

TERHADAP SUKU KURDI

36

vii

A. Sistem Pemerintahan Mustafa Kemal

B. Kebijakan

1. Kebijakan Umum ..............................................................

a) Penghapusan Kekhalifahan Turki Utsmani ...........

b) Pemberlakuan Sistem Sekulerisme ........................

2. Kebijakan Khusus .............................................................

a) Kewarganegaraan Turki (Turkifikasi) ...................

b) Pembatasan Ruang Gerak Suku Kurdi ...................

36

44

44

44

45

48

49

50

BAB IV RESPON SUKU KURDI TERHADAP MUSTAFA KEMAL

ATATURK

A. Perlawanan ........................................................................

1) Perang Fisik .........................................................................

2) Non Fisik.............................................................................

B. Dampak Perlawanan Suku Kurdi .............................................

1) Pemerintahan .......................................................................

2) Sosial ...................................................................................

3) Agama .................................................................................

53

54

54

58

63

63

64

65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..............................................................................

B. Saran..........................................................................................

66

66

67

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

LAMPIRAN....................................................................................................

68

73

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Turki (bahasa Turki: Turkiye) merupakan pusat kekuasaan Islam terbesar

masa Kekhalifahan Utsmani pada abad ke 12 sampai abad ke 20 M (1299-1922

M).1 Di akhir abad ke 18 M, Turki Utsmani mengalami fase kemunduran yang

diakibatkan oleh revolusi Prancis, saat itu Khilafah Utsmani yang secara garis

besar terdiri atas beberapa wilayah diantaranya: Anatolia, Arab, Syria, Libanon,

Balkan, Yordania, Israel, Irak, Kuwait, beberapa bagian Saudi Arabia, Mesir,

Libya, Tunisia dan Aljazair.2

Setelah kemunduran Khilafah Utsmani berakhir pada tahun 1922 M,

kemudian Turki mengalami fase peralihan (transisi) pada tahun 1923 M. Ketika

itu (1923), Turki dinyatakan sebagai negara Republik yang telah diakui

kemerdekaannya oleh masyarakat internasional di bawah pimpinan Mustafa

Kemal Ataturk,3 dengan memiliki letak geografis yang strategis yaitu di antara

1Menurut informasi yang penulis dapatkan dari sumber Syafiq A. Mughni di dalam

bukunya yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam di Turki menjelaskan bahwa sejarah Islam

Khilafah Utsmani terbagi dalam lima periode diantaranya dari periode pertama sampai periode

ketiga (1299-1699 M) dimulai dengan berdirinya Khilafah, kemudian kemajuan yang pesat dalam

segala bidang sampai mampunya Khilafah Utsmani dalam mempertahankan Kekhalifahan. Dari

periode keempat sampai kelima (1699-1922 M), ditandai dengan surutnya Kekhalifahan Utsmani

sampai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide Barat.

Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Turki, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), h. 54-66.

Adapun faktor yang menyebabkan Khilafah Utsmani mundur yaitu munculnya kekuatan baru

Eropa yang disebabkan oleh beberapa penemuan dalam bidang teknologi dengan mendorong

bangkitnya bidang ekonomi dan juga militer di Turki. Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan

Islam di Turki, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), h. 92-119. 2Erik J. Zurcher, Sejarah Modern Turki, Ed. Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2003), h. 3. 3Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, penerjamah: Ghufron A. Mas’adi, Ed. I,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Cet I, h. 88. R. R. Kasliwal, The Foreign Policy Of

Turkey Since 1919, The Indian Journal of Political Science, Vol. 7, No. 1-2, (Indian Political

Science Association, 1945), h. 390, diakses: 17/09/2014 23:46.

2

dua benua Asia dan Eropa, yang terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia

Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara.4

Sejak dinyatakannya kemerdekaan Republik Turki tahun 1923 M,

komposisi masyarakat Turki terdiri atas berbagai suku5, agama, dan budaya yang

heterogen. Dari sekian banyak suku yang berada di bawah pemerintahan Republik

Turki, suku Kurdi6 merupakan suku yang paling berpengaruh di dalamnya,

dikarenakan suku Kurdi telah membantu Mustafa Kemal untuk memperjuangkan

kemerdekaan Republik Turki dengan mengerahkan seluruh balatentara Kurdi

guna mencegah sekutu (Inggris, Prancis,Yunani, Itali dan Rusia) menjajah tanah

air mereka, pencegahan yang dilakukan suku Kurdi yaitu dengan melakukan

penyerangan terhadap Sekutu di bawah kendali Mustafa Kemal, hal inilah yang

membuat suku Kurdi dapat menjalin hubungan baik dengan pemerintah Republik

Turki (Mustafa Kemal).

Akan tetapi hubungan baik di antara keduanya tidak berlangsung lama,

dikarenakan suku Kurdi dan pemerintah Republik Turki memiliki tujuan yang

berbeda yaitu dapat dilihat dari perbedaan ideologi keduanya, yang mana suku

Kurdi memiliki ideologi nasionalisme yang menginginkan untuk berpisah dari

pemerintahan Mustafa Kemal dan bersatu dengan suku Kurdi yang berada di

4Feroz Ahmad, “Turki” Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, John L. Esposito;

penerjemah: Eva Y. N., at all, Cet. I, (Bandung: Mizan, 2001), h. 63. 5Definisi suku di sini bermacam-macam, akan tetapi penulis mengambil salah satu arti yang

berkaitan pada pembahasan ini. Suku adalah golongan orang-orang yang seturunan dalam arti

masih dalam satu nenek moyangnya. Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1099. 6Suku Kurdi merupakan suku yang berasal dari penduduk asli Arab yang datang ke Persia

dengan membawa berbagai pengaruh didalamnya yaitu pengaruh agama dan budaya yang sangat

kuat. Suku Kurdi pindah ke Persia dikarenakan adanya perselisihan antar suku yaitu suku Ghassani

dengan suku Semit Arab yang menyebabkan mereka hijrah ke daerah pegunungan Zagros yang

berada di Persia dan kemudian mereka bercampur dengan penduduk yang ada disana. Kemudian

suku Kurdi mulai melebur di Persia dan bertahan cukup lama disana, sampai akhirnya suku Kurdi

dinyatakan sebagai suku yang berasal dari rumpun bangsa Indo-Eropa yang memiliki hubungan

baik dengan bangsa Iran. TH. Bois, “Kurds, Kurdistan” The Encyclopaedia of Islam, New Edition;

Vol. V, KHE-MAHI, (Leiden: Tuta Sub Aegide Pallas. E.J. Brill, 1986), h. 449.

3

beberapa negara yaitu negara Irak, Iran dan Suriah yang bertempat di wilayah

Kurdistan7 untuk membentuk negara terpisah seperti negara-negara yang lainnya.

Selain itu, suku Kurdi juga sangat kuat dengan praktek-praktek agamanya di

negara Turki. Adapun ideologi Mustafa Kemal yaitu menetapkan republikalisme,

sekulerisme, nasionalisme, populisme dan etatisme dengan tujuan untuk

membangun perekonomian dan memodernisasikan kultural yang ada di negara

Turki dengan ide-ide Barat.8

Dengan perbedaan ideologi tersebut, pemerintahan Mustafa Kemal

kemudian menetapkan kebijakan baru yang bermula dari dihapuskannya sistem

Kekhalifahan dan Kesultanan, kemudian digantikan dengan sistem Sekuler di

Turki. Sistem Sekuler ini merupakan sistem negara yang mampu memisahkan

urusan negara dengan agama dan sistem ini pula dengan perlahan-lahan

menghapuskan nilai-nilai kegamaan di Turki serta merubah seluruh kebijakan

terdahulu menjadi kebijakan yang modernis seperti: dalam berpakaian gaya Kurdi

diganti dengan pakaian gaya Eropa, bahasa Kurdi juga diganti dengan bahasa

Turki, hukum syari’at Islam diganti dengan hukum Swiss dan Italia, kemudian

melarang keturunan Kurdi untuk tidak bersekolah dan memaksa perempuan Kurdi

untuk menjadi selir dari pejabat-pejabat yang berada di pemerintahan Turki.

7Kurdistan merupakan daerah perbatasan empat wilayah yang di tempati oleh suku Kurdi

seperti Turki, Iran, Irak dan Suriah, selain itu Kurdistan juga merupakan jembatan awal Timur

Tengah yaitu antara Asia Tengah dan pegunungan Caucasus, jembatan inilah yang

menghubungkan interaksi masyarakat Kurdi dengan suku-suku lainnya seperti; suku Iran, suku

Arab, suku Yunani, suku Yahudi, suku Berber, suku Assyria dan suku Turki. David McDowall, A

Modern History of The Kurds, Revised Edition, (London,: I.B. Tauris, 2005), h. 6. 8Suna Kili, Kemalism in Contemporary Turkey, International Political Science Review /

Revue internationale de science politique, Vol. 1, No. 3, Political Ideology: Its Impact on

Contemporary Political Transformations (1980), h. 386-390 diakses: 17/09/2014 23:49.

4

Kebijakan tersebut secara tidak langsung, telah menghambat eksistensi suku

Kurdi baik dalam bidang agama, budaya, ekonomi, sosial dan juga politik.9

Setelah kebijakan baru ditetapkan oleh pemerintahan Mustafa Kemal,

kemudian suku Kurdi merespon pemerintahan dengan melakukan perlawanan

yang dianggap sebagai bentuk protesnya terhadap pemerintah. Sebelum berbicara

mengenai bentuk maupun protes dari perlawanan suku Kurdi, terlebih dahulu

mengetahui arti dari kata perlawanan itu sendiri. Perlawanan dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti: bentuk, proses, cara, perbuatan melawan,

usaha mencegah (menangkis, bertahan), berusaha mengadakan pertentangan.

Mengenai hal ini, suku Kurdi berusaha mempertahankan identitasnya yang

diperkuat dengan nilai-nilai keagamaan.10

Adapun perlawanan yang dilakukan oleh suku Kurdi berupa perang fisik

dan non fisik. Dari perang ini kemudian timbullah dampak yang menyebabkan

kehidupan sosial baik dari kehidupan suku Kurdi dan pemerintahan mengalami

perubahan. Adapun bentuk perlawanan yang dilakukan suku Kurdi terhadap

pemerintahan akan dijelaskan secara detail pada bab selanjutnya.11

Dengan mencermati latar belakang di atas, timbullah pertanyaan-pertanyaan

yang menjadi masalah diantaranya sebagai berikut: Bagaimana keadaan suku

Kurdi di Turki dalam segi politik, sosial, agama dan budaya sebelum masa

pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk? Apa motif dari pemerintahan mustafa

Kemal menetapkan kebijakan baru terhadap suku Kurdi? Apa bentuk kebijakan

9Erik J. Zurcher, Sejarah Modern Turki, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.

220-222. 10

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, (Jakarta:

Balai Pustaka, 2005), Cet. 3, h. 645. 11

David McDowall, A Modern History of The Kurds, Ed. Revisi, (London,: I.B. Tauris,

1997), h. 184.

5

yang ditetapkan oleh pemerintahan Mustafa Kemal terhadap suku Kurdi di Turki?

Bagaimana respon suku Kurdi terhadap pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk

setelah ditetapkan kebijakan baru?

Dari pertanyaan yang telah disebutkan di atas, penulis memiliki tujuan yang

berkaitan dengan permasalahan ini yaitu ingin mengetahui faktor penyebab dari

adanya kebijakan sehingga memicu suku Kurdi untuk merespon pemerintahan

Mustafa Kemal Ataturk. Maka dari itu, penulis berusaha mengkaji kebijakan

pemerintahan Mustafa Kemal terhadap suku Kurdi di Turki tahun 1923-1938 M

untuk diajukan sebagai karya ilmiah skripsi. Dengan alasan, sejauh ini penulis

belum menemukan sumber tertulis mengenai tema yang penulis angkat yaitu

“kebijakan pemerintahan Mustafa Kemal terhadap suku Kurdi di Turki tahun

1923-1938 M”, hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk membahas dan

menjelaskan secara rinci adanya motif ditetapkannya kebijakan pemerintahan

Mustafa Kemal terhadap suku Kurdi di Turki yang mengakibatkan suku Kurdi

terdiskriminasi.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, muncul masalah yang dapat diidentifikasikan

antara lain persoalan “kebijakan pemerintahan Mustafa Kemal terhadap suku

Kurdi tahun 1923-1938 M”.

2. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah pada studi ini adalah kebijakan pemerintahan

Mustafa Kemal terhadap suku Kurdi tahun 1923-1938 M. Secara terperinci

sebagai berikut; dari tema yang diambil oleh penulis, skripsi ini mengkaji sejarah

6

politik yang ditandai tahun 1923-1938 M, merupakan tahun penting dikarenakan

adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk terhadap suku

Kurdi. Di samping itu pula diskriminasi ini terjadi sejalan dengan adanya masa

transisi Khilafah Utsmani menjadi Turki Modern. Dipilihnya suku Kurdi sebagai

objek penelitian Skripsi ini, dikarenakan suku Kurdi mempunyai peran penting

dalam perang kemerdekaan Republik Turki sehingga Mustafa Kemal

menginginkan tentara Kurdi untuk membantu menghadapi musuh dalam

peperangan tersebut.

Selain itu pula, suku Kurdi mampu mempertahankan etnisitasnya.

Dipilihnya tahun 1923-1938 M, karena pada tahun ini adanya kebijakan Mustafa

Kemal Ataturk yang menyamaratakan suku Kurdi ke dalam rakyat Turki

(Turkifikasi). Di samping itu pula kondisi Turki sedang mengalami masa

peralihan dari Khilafah Utsmani menjadi Turki Modern,12

yang menyebabkan

Kurdi kehilangan haknya sebagai warga negara (otonom). Selain itu, peran suku

Kurdi dalam bidang kemiliteran untuk pemerintahan Turki sangat besar, di mana

pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk tidak akan berjalan tanpa adanya peran

tentara suku Kurdi (Kavaleri) yang seharusnya mereka lindungi.

3. Perumusan Masalah

Masalah pokok dalam penulisan penelitian ini adalah mengapa ditetapkan

kebijakan baru oleh pemerintahan Mustafa Kemal terhadap suku Kurdi di Turki

tahun 1923-1938 M. Dalam studi ini, penulis ingin menjelaskan pertanyaan di atas

melalui sumber tertulis yaitu sebagai berikut:

12

Mustafa Kemal Ataturk adalah orang yang pertama menjadi pemimpin Turki modern dan

menyelamatkan Turki Utsmani dari kehancuran total serta bangsa Turki dari penjajahan Eropa.

Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan), (Jakarta: PT

Bulan Bintang, 1992), h. 142.

7

1) Bagaimana kondisi suku Kurdi masa pemerintahan Mustafa Kemal

Ataturk?

2) Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Mustafa Kemal

Ataturk terhadap suku Kurdi?

3) Bagaimana respon suku Kurdi terhadap pemerintahan Mustafa Kemal

Ataturk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ingin melihat faktor penyebab dan

respon masyarakat Kurdi di Turki terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh

pemerintahan Mustafa Kemal tahun 1923-1938 M.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini melengkapi studi-studi yang sudah ada,

dalam arti studi ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi yang mengambil kajian

Turki dan terfokus pada masalah suku-suku yang merasa dirinya terdiskriminasi

oleh pemerintahan, dengan alasan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang

bertentangan dengan ideologi suku tersebut.

Selain itu, manfaat dari penelitian ini juga memberikan sumbangan bagi

perpustakaan lembaga Turki yang ada di Indonesia sebagai batu loncatan bagi

penulis untuk meneruskan jenjang studi selanjutnya yang mengkaji sejarah suku

yang terdiskriminasikan, penulis juga ingin memberi inspirasi kepada generasi

sejarawan selanjutnya yang akan mengkaji sejarah Suku Kurdi yang ada di Turki

masa Mustafa Kemal Ataturk.

8

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian sejarah,

dengan menggunakan pendekatan bersifat deskriptif analisis. Dari pakar sejarah

Indonesia yang bernama Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa terjadinya

peristiwa sejarah dilatarbelakangi dari beberapa faktor penyebab, jadi ada banyak

aspek yang perlu dilihat mengapa suatu peristiwa itu terjadi.13

Penulis menggunakan pendekatan ilmu sejarah digunakan untuk

memaparkan tiap proses dalam peristiwa sejarah berdasarkan kronologis waktu.

Selain itu, pendekatan sosiologi yang penulis gunakan untuk melihat segi sosial

yang berperan aktif dalam suatu peristiwa dan memiliki hubungan dengan pihak

yang lain yang berdasarkan kepentingan masing-masing pihak. Selanjutnya,

penulis menggunakan pendekatan antropologi untuk memahami nilai-nilai yang

mempengaruhi perilaku atau tingkah laku sejarah dilihat dengan cara gaya hidup,

kedudukan dan sistem kepercayaan yang mendasari kehidupan dari pelaku

sejarah.14

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan

data yang meliputi 4 tahapan yaitu15

:

1. Heuristik

Dengan teknik mencari atau mengumpulkan data atau sumber sejarah.

Adapun sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan

metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca,

mempelajari serta menelaah buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan

13

Sartono Kartodirdjo, Pendekatan llmu Sosial dalam Metodelogi Sejarah, (Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 4-5 dan 144-156. 14

Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media), h. 64. 15

Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media), h. 43.

9

pembahasan yang penulis teliti. Adapun sumber yang merujuk dengan tema

skripsi ini, yaitu: sumber primer dan sekunder yang bersifat tertulis, berupa

sumber yang diterbitkan seperti, buku dan jurnal, Skripsi, tesis, disertasi dan juga

website.

Mengenai hal ini penulis melakukan kunjungan ke beberapa perpustakaan

antara lain: Perpustakaan Umum dan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas

Indonesia, Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Arsip Nasional, Perpustakaan

Imam Jama ataupun tempat-tempat lain yang dapat penulis manfaatkan untuk

mencari sumber-sumber yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

2. Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber tersebut diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah

kritik sumber. Penulis membandingkan, menganalisis dan mengkritisi beberapa

sumber yang penulis dapat, guna mendapatkan sumber yang valid dan relevan

dengan tema yang penulis kaji.

3. Interpretasi Data

Pada interpretasi data ini, penulis melakukan analisa sejarah dengan

menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan konteks, pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah politik. Hal ini dilakukan

untuk mengungkapkan masalah yang ada, penulis berusaha melihat fakta dari

pengumpulan data dan kritik sumber yang penulis dapatkan sehingga mampu

memecahkan masalah yang ditulis.

10

4. Historiografi

Dari hasil keseluruhan yang penulis temukan yaitu dengan melakukan

pengumpulan data, kemudian kritik sumber dan interpretasi data, penulis

memaparkan dan menuliskan hasil pemikiran dari penelitian sejarah secara

sistematik dibantu oleh buku pedoman penulisan skripsi, sehingga dalam

penelitian ini menghasilkan karya yang baik dalam segi isi dan juga metode

penulisannya.16

Adapun buku yang penulis pakai untuk dijadikan pedoman dalam

penulisan Skripsi yaitu terbitan CeQDA yang berjudul “Pedoman Penulisan

Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”,

(Ciputat: CeQDA, 2007).

F. Survei Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis mengenai suku Kurdi, sebenarnya sudah

banyak karya yang ditulis oleh para sejarawan, akan tetapi karya-karya yang ada

terbatas pada pembahasan aspek ekonomi dan sosial. Untuk politik sendiri ada

yang mengkaji tapi tidak terfokus pada suku Kurdi. Maka dari itu penulis sangat

tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya.

Adapun sebagian kajian terdahulu mengenai suku Kurdi antara lain :

Pertama, tulisan dari Zarar Sedigh Tofigh, Kurdish Tribes in The Middle

Age, diterjemahkan oleh Idris Abdullah Mustafa, (@‹ ŽïÜìóè, 2010).

www.mukiryani.com.17

Kedua, Jaffer Sheyholislami, Kurdish Identity, Discourse, and New Media,

(New York: Palgrave Macmillan, 2011).18

16

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Jakarta:

CeQDA, 2013/14). 17

Zarar Sedigh Tofigh, Kurdish Tribes in The Middle Age, diterjemahkan oleh Idris

Abdullah Mustafa, (@‹ ŽïÜìóè, 2010).

http://www.mukiryani.com/

11

Ketiga, Martin Van Bruinessen dengan tulisannya yang berjudul The Kurds

and Islam, menjelaskan tentang pertama kali suku Kurdi masuk ke wilayah Turki

dan ketika itu suku Kurdi telah memeluk agama Islam yang faham Sunni. Di

dalam tulisannya juga disebutkan kondisi suku Kurdi yang dapat dilihat dari segi

politik, sosial, ekonomi, agama, dan budaya.19

Keempat, adapun buku yang menjelaskan lebih dalam tentang bentuk

kebijakan pemerintahan Mustafa Kemal terhadap suku Kurdi sehngga suku Kurdi

merespon kebijakan tersebut dengan melakukan perlawanan, hal ini dibahas

dalam buku A Modern History of The Kurds karya David McDowall.20

Kelima, kemudian tulisan David McDowall yang berjudul The Kurds (A

Contemporary Overview), menjelaskan kondisi suku Kurdi di Turki masa Mustafa

Kemal Ataturk.21

Keenam, dari tulisan Memet Uludag di dalam karyanya yang berjudul The

long struggle of the Kurds, menjelaskan perjuangan suku Kurdi dalam

mempertahankan etnisitasnya yang disertai timbulnya pemberontakan Kurdi di

beberapa tempat yaitu Irak, Iran dan Turki.22

Ketujuh, didukung dengan tulisan Jenny. B. White di dalam jurnalnya yang

berjudul “Islam and Politics in Contemporary Turkey” dan tulisan Hamit

Bozarslan yang berjudul “ Kurds and The Turkish State” di dalam kumpulan

jurnal The Cambridge History of Turkey, menjelaskan masalah-masalah yang ada

18

Jaffer Sheyholislami, Kurdish Identity, Discourse, and New Media, (New York: Palgrave

Macmillan, 2011). 19

Martin van Bruinessen, The Kurds and Islam, Working Paper no. 13, Islamic Area Studies

Project, Tokyo, Japan, 1999, (Les Annales de l'Autre Islam , No.5), (Paris: INALCO, 1998). 20

David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London, New York: I. B. Tauris,

1997). 21

David McDowall, The Kurds (A Contemporary Overview), edited by Philip

G.Kreyenbroek and Stefan Sperl, (London and New York: Routledge, 1992). 22

Memet Uludag, The long struggle of the Kurds,

http://www.irishmarxistreview.net/index.php/imr/article/view/96/98, diakses: 06/07/2014 13:20.

http://www.irishmarxistreview.net/index.php/imr/article/view/96/98

12

di Turki yang membuat suku Kurdi melakukan perlawanan terhadap pemerintah

Republik Turki dan menjelaskan tokoh-tokoh Kurdi yang berperan dalam

perlawanan tersebut.23

Kedelapan, tulisan TH. Bois yang berjudul Kurds, Kurdistan di dalam buku

The Encyclopaedia of Islam, menjelaskan tentang sejarah suku Kurdi sebelum dan

masa pemerintahan Republik Turki.24

Kesembilan, selain harus mengetahui munculnya perlawanan suku Kurdi

terhadap pemerintah Turki masa 1923-1938, kita juga harus mengetahui terlebih

dahulu sejarah pemerintahan Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal

di dalam buku yang berjudul Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan

Gerakan) yang ditulis oleh sejarawan kita yaitu Harun Nasution menjelaskan

tentang perjuangan Mustafa Kemal Ataturk menjadi presiden Repulik dan

menjelaskan sistem pemerintahan yang disertai dengan memproklamasikan

kebijakan-kebijakan baru kepada rakyatnya.25

Kesepuluh, didukung oleh R. R. Kasliwal di dalam jurnalnya yang berjudul

The Foreign Policy Of Turkey Since 1919, menjelaskan tentang sistem

pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk di Turki yang disertai dengan ideologi-

ideologinya dan juga menjelaskan adanya kebijakan baru di dalam sistem

pemerintahan itu.26

23

Jenny. B. White and Hamit Bozarslan, “Islam and Politics in Contemporary Turkey” and

“Kurds and the Turkish State” in The Cambridge History of Turkey,Editted by: Resat Kasaba, Vol.

4, Turkey in The Modern World, (New York: The Cambridge University Press, 2008). 24

TH. Bois, “Kurds-Kurdistan” The Encyclopaedia of Islam, New Edition; Vol. V, KHE-

MAHI, (Leiden: Tuta Sub Aegide Pallas. EJB/ E. J. Brill, 1986). 25

Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan), (Jakarta:

PT Bulan Bintang, 1992). 26

R. R. Kasliwal, The Foreign Policy Of Turkey Since 1919, The Indian Journal of Political

Science, Vol. 7, No. 1-2, (Indian Political Science Association, 1945), diakses: 17/09/2014 23:46.

13

Kesebelas, Erik J. Zurcher, Sejarah Modern Turki (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 2003). Untuk pembahasan suku Kurdi, buku ini hanya

menjelaskan sistem pemerintahan Mustafa Kemal, bentuk kebijakan baru yang

ditetapkan oleh Mustafa Kemal serta respon suku Kurdi untuk melakukan

perlawanan terhadap kebijakan tersebut.27

Keduabelas, kemudian tulisan Ira. M. Lapidus di dalam bukunya yang

berjudul Sejarah Sosial Ummat Islam dan diterjamahkan oleh Ghufron A.

Mas’adi, Ed, menceritakan masa pemerintah Republik Turki yang dipimpin oleh

Mustafa Kemal Ataturk dan di dalam buku ini juga tidak lain hanya menjelaskan

adanya kebijakan-kebijakan baru yang memicu rakyatnya melakukan

perlawanan.28

Ketigabelas, adapun tulisan Suna Kili yang berjudul Kemalism in

Contemporary Turkey, menjelaskan tentang tujuan Mustafa Kemal Ataturk dalam

sistem pemerintahan Turki menurut ideologi kemalis.29

Keempatbelas, diambil dari website suku Kurdi yaitu

http://www.kurdipedia.org/documents/88606/0001.PDF.

Adapun sebagai sumber pembanding dalam penulisan skripsi ini adalah

karya Umair Shiddiq Yahsy, Identitas Etnis Kurdi di Turki, (Jakarta: Universitas

Indonesia, 2010) di dalam skripsinya banyak informasi yang saya dapatkan

mengenai suku Kurdi di Turki,30

tidak hanya itu, di dalam tesis karya Ully

Nuzulian dengan Tema Kebijakan Pemerintah Turki terhadap Etnis Kurdi (studi

27

Erik J. Zurcher, Sejarah Modern Turki, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). 28

Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, penerjamah: Ghufron A. Mas’adi, Ed. I.,

Cet I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999). 29

Suna Kili, Kemalism in Contemporary Turkey, International Political Science Review /


Contemporary Political Transformations (1980), diakses: 17/09/2014 23:49. 30

Umair Shiddiq Yahsy, Identitas Etnis Kurdi di Turki, (Jakarta: Universitas Indonesia,

2010).

http://www.kurdipedia.org/documents/88606/0001.PDF

14

kasus Perjanjian Sevres tahun 1920), menjelaskan kebijakan pemerintahan Turki

setelah Perjanjian sevres terhadap suku Kurdi,31

dari tesis ini saya telah

mengetahui lebih banyak lagi informasi mengenai pemerintahan Mustafa Kemal

Ataturk, selanjutnya Tesis yang ditulis oleh Fahmi Jamaludin dengan Tema

Kebijakan Luar Negeri Turki dalam Mengatasi masalah Konflik Etnis dengan

Suku Kurdi, menjelaskan tentang perkembangan suku Kurdi yang berkaitan

dengan kebijakan Luar Negeri. Sumber-sumber inilah yang bisa membantu

penulis untuk meneliti lebih dalam tentang tema yang penulis ambil dengan judul

Kebijakan pemerintahan Mustafa Kemal terhadap Suku Kurdi di Turki tahun

1923-1938 M.32

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi ke dalam lima bab

penulisan, termasuk di dalamnya dari bab pendahuluan sampai bab penutup, yang

ditulis secara singkat dan jelas dari bab I sampai bab V beserta sub-babnya yaitu:

Bab pertama membahas tentang Pendahuluan, berisi mengenai latar

belakang masalah, permasalahan (identifikasi, pembatasan dan perumusan

masalah), tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, survei pustaka dan

sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang suku Kurdi sebelum Mustafa Kemal Ataturk

yang menggambarkan secara umum asal usul suku Kurdi, keadaan sosial ekonomi

Suku Kurdi, kemudian keadaan agama dan budaya suku Kurdi serta keadaan

Politik Suku Kurdi di Turki. Sebelum membahas inti dari masalah yang ada di

31

Ully Nuzulian, Kebijakan Pemerintahan Turki Terhadap Etnis Kurdi (studi kasus setelah

perjanjian Sevres tahun 1920), (Jakarta: Universitas indonesia, 2008). 32

Fahmi Jamaludin, Kebijakan Luar Negeri Turki dalam Mengatasi Masalah Konflik Etnis

dengan Bangsa Kurdi, (Jakarta: Universitas indonesia, 2010).

15

dalam penulisan ini, alangkah baiknya mengetahui lebih awal gambaran tentang

keadaan suku Kurdi di Turki sebelum Mustafa Kemal menjabat menjadi presiden

Turki.

Bab ketiga lebih terfokuskan pada sekilas pemerintahan Mustafa Kemal,

dari sistem pemerintahan Mustafa Kemal kemudian telah ditetapkan kebijakan

baru yang terbagi ke dalam dua bagian yaitu kebijakan umum dan kebijakan

khusus. Kebijakan inilah yang memicu adanya respon suku Kurdi terhadap

pemerintahan Mustafa Kemal yang akan dibahas pada bab empat.

Bab keempat membahas respon Suku Kurdi terhadap kebijakan Mustafa

Kemal Ataturk dengan beberapa sub bab diantaranya perlawanan (perang fisik

dan non fisik), dampak kebijakan pemerintahan Mustafa Kemal (pemerintahan,

sosial dan agama).

Bab kelima yaitu penutup berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

16

BAB II

SUKU KURDI SEBELUM PEMERINTAHAN MUSTAFA KEMAL

ATTATURK

A. Asal Usul Suku Kurdi

Suku Kurdi1 merupakan suku yang berasal dari penduduk asli Arab yang

datang ke Persia pada abad ke 7 M setelah datangnya Islam, suku Kurdi datang ke

Persia dengan membawa berbagai pengaruh didalamnya yaitu pengaruh agama

dan budaya yang sangat kuat. Suku Kurdi pindah ke Persia dikarenakan adanya

perselisihan antar suku yaitu suku Gassan (Ghassani)2 dengan suku Semit Arab

3

yang menyebabkan mereka hijrah ke daerah pegunungan Zagros yang berada di

Persia dan kemudian mereka bercampur dengan penduduk yang ada disana dan

mulai melebur di Persia dan bertahan cukup lama disana, sampai akhirnya suku

1Sebutan nama Kurdi berasal dari sebuah prasasti milik bangsa Sumerian pada tahun 2000

sebelum masehi, prasasti tersebut disebut dengan menggunakan kata Kar-da-ka. Akan tetapi,

setelah melakukan peperangan pada akhir abad 1000 sebelum masehi penyebutan Kurdi diganti

oleh bangsa Assiria menjadi Kur-ti-e. Penyebutan nama Kurdi dari setiap penguasa yang berbeda

menjadi indikasi bahwa penamaan suku Kurdi disesuaikan dengan bahasa yang digunakan serta

wilayah yang suku Kurdi tempati dengan suatu pemerintahan. TH. Bois, “Kurds, Kurdistan” The

Encyclopaedia of Islam, New Edition; Vol. V, KHE-MAHI, (Leiden: Tuta Sub Aegide Pallas. E.J.

Brill, 1986), h. 447. 2Suku Gassan merupakan suku yang mengaku sebagai keturunan Arab Selatan Kuno, yang

mana bangsanya telah melarikan diri ke Yaman dan menggantikan keturunan Salih. Kemudian

mendirikan kerajaan di Suriah, dan mengembangkan kerajaannya di Damaskus sebelah ujung

Utara yang dekat dengan Ma’rib. Keturunan dari suku Gassan menganut agama Kristen dan

menjadi bangsa Suriah, kemudian mereka mengadopsi bahasa Aramatik yang merupakan bahasa

bangsa Suriah tanpa meninggalkan bahasa Arab yaitu bahasa asli mereka. Philip K. Hitti, History

of The Arabs, diterjemahkan oleh: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT

Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 96-97. 3Semit Arab merupakan keturunan Arab yang jumlahnya lebih banyak ketimbang

keturunan Yahudi yang mempunyai ciri khas fisik dan mental. Philip K. Hitti, History of The

Arabs, diterjemahkan oleh: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT

Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 9.

17

Kurdi dinyatakan sebagai suku yang berasal dari rumpun bangsa Indo-Eropa yang

memiliki hubungan baik dengan bangsa Iran.4

Setelah peleburan itu terjadi di Persia, sebagian dari penduduk Kurdi

memutuskan untuk pindah ke beberapa wilayah yaitu salah satunya adalah

wilayah Turki. Keberadaan suku Kurdi di Turki bermula dari diberikannya hibah

tanah oleh Khilafah Utsmani pada abad ke 15 M yang berada di daerah

Diyarbakir5. Ketika itu, Khilafah Utsmani dan Khilafah Safawiyah berada pada

perang Chaldiran, yang mana diantara dua Kekhalifahan tersebut telah

memperebutkan beberapa wilayah yang ingin dikuasainya. Perang ini terjadi pada

tahun 1514 M, Khilafah Utsmani telah memberikan sebuah perjanjian kepada

suku Kurdi untuk memberikan sebagian kekuasaannya asalkan suku Kurdi mau

membantu Khilafah Utsmani mengalahkan Khilafah Safawiyah, perjanjian

tersebut dinamakan sebagai perjanjian “Qasr-e Shirin” untuk membentuk

perbatasan Iran dan Turki secara resmi dan membuat partisi Kurdi dari masa ke

masa. Disini suku Kurdi dan Mesopotamia terbagi pada batas-batas pemerintahan

Khilafah Usmani.6

Tidak lama setelah perjanjian terjadi, Khilafah Utsmani memenangkan

perang tersebut dan menepati janji yang sudah disepakati dengan pihak suku

Kurdi, sebagai imbalannya suku Kurdi diperbolehkan untuk memegang sistem

pemerintah yang berada di pusat kota dan daerah-daerah seperti mengurus urusan

4TH. Bois, “Kurds, Kurdistan” The Encyclopaedia of Islam, New Edition; Vol. V, KHE-

MAHI, (Leiden: Tuta Sub Aegide Pallas. E.J. Brill, 1986), h. 449. 5Diyarbakir merupakan salah satu daerah yang di tempati oleh suku Kurdi, letaknya berada

di tenggara Turki di dataran Basaltic. Nama lamanya yaitu Amida hitam yang berasal dari tembok

hitam Basalt, disekeliling kota Diyarbakir merupakan kota sangat tua yang berdiri sejak 5000

tahun yang lalu. T. Isikozlu-E.F. Isikozlu, “Diyarbakir” Encyclopedia Of Modern Asia, New

Edition; Vol. III, H-IRAM, (Leiden: Tuta Sub Aegide Pallas. EJB, 1971), h. 280. 6Abdullah Ocalan, War an Peace In Kurdistan (Perspektives For a Political Solution of The

Kurdish Question), (International Initative: 2008), h 14-15.

18

agama yang ada di pemerintahan maupun di daerah-daerah dan di utus untuk

menjabat sebagai Gubernur seperti di daerah Diyarbakir, Anatolia, Erzerum, Van.7

Adapun keadaan sosial ekonomi suku Kurdi di Turki akan dijelaskan lebih

lanjut pada sub babnya.

B. Keadaan Sosial Ekonomi Suku Kurdi

Sebelum membahas keadaan sosial ekonomi suku Kurdi di Turki, terlebih

dahulu kita mengetahui pengertian sosial dan ekonomi. Pengertian sosial menurut

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar yang

menyebutkan bahwa ilmu-ilmu sosial yang menunjuk pada objeknya yaitu

masyarakat. Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai

makhluk sosial.8 Di dukung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai arti

dari kata sosial yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat.9

Sementara pengertian dari ekonomi sendiri adalah ilmu mengenai asas-asas

produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan sesuai dengan

kebutuhan manusia.10

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan

bahwa sosial ekonomi saling berkaitan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan

hidup bermasyarakat, begitupun dengan keadaan sosial ekonomi suku Kurdi di

Turki yang sedang dikaji oleh penulis pada bab II ini.

Suku Kurdi pertama kali datang berbondong-bondong ke wilayah Turki

sebelum masa Khilafah Utsmani, suku Kurdi hidup bermasyarakat dengan

7David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B. Tauris, 2005), h. 6.

8Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Ed. Baru 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002), Cet. 34, h. 14. 9Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, (Jakarta:

Balai Pustaka, 2007), Cet. 4, h. 1085. 10

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 287.

19

penduduk lainnya yang tinggal di Turki, saat itu suku Kurdi belum diakui

keberadaannya oleh pemerintah setempat. Setelah Khilafah Utsmani berkuasa di

Turki, suku Kurdi baru diakui keberadaannya sejak usainya perang Chaldiran11

tahun 1514 M. Hal ini menunjukan bahwa suku Kurdi memerlukan tempat tinggal

yang secara resmi mendapat pengakuan dari Khilafah, karena suku Kurdi

merupakan penduduk baru yang tinggal di Turki. Pengakuan tersebut dilakukan

dengan diberikannya hibah tanah yang berada di daerah Diyarbakir kepada suku

Kurdi, selain itu Khilafah Utsmani juga memberikan kebebasan untuk membentuk

kekuasaan secara terpisah dengan pemerintah pusat.12

Semua ini dilakukan karena suku Kurdi sangat berperan penting bagi

Khilafah Utsmani, adapun gambaran terpentingnya ialah ketika Kurdi terdaftar

sebagai tentara berdiri Kavaleri (pasukan berkuda) di Kekhalifahan Utsmani, suku

Kurdi membuat kontribusi khusus untuk memberontak dan bertempur dalam

formasi suku melawan Khilafah Safawiyah yang berakhir pada kemenangan

Utsmani.13

Berakhirnya perang Chaldiran telah memberikan dampak negatif bagi suku

Kurdi, karena selain dari sarana dan pra sarana Kurdi yang telah hancur, banyak

pejuang Kurdi yang mati dalam perang tersebut. Untuk mengatasi hal ini,

pemerintah Turki Utsmani membantu suku Kurdi memperbaiki sarana dan pra

11

Perang Chaldiran merupakan perang dua kekuasaan Islam terbesar yaitu masa Turki

Utsmani dan Safawiyah, pada perang ini suku Kurdi dijadikan tiang utama dalam persaingan

antara Turki Utsmani dan kekuasaan Safawiyah. David McDowall, “The Kurdish Question: a

historical review” The Kurds: A Contemporary Overview, edited by Philip G.Kreyenbroek and

Stefan Sperl, (London and New York: Routladge, Taylor and francis group, 1992), h. 11. 12

Abdullah Ocalan, War an Peace In Kurdistan (Perspektives For a Political Solution of

The Kurdish Question), (International Initative: 2008), h 14-15. 13

David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. 29.

20

sarananya. Meskipun suku Kurdi bukan bagian dari wilayah Turki, akan tetapi

suku Kurdi telah dianggap penting olehnya.14

Seiring berjalannya waktu setelah perang Chaldiran berakhir, kehidupan

suku Kurdi mulai membaik dari abad ke 16 sampai abad ke 18 M. Ketika itu suku

Kurdi telah mengalami persebaran penduduk ke berbagai daerah seperti daerah

Anatolia, Diyarbakir, sungai Araxes, Van, Kars, Erzerum, Istanbul dan juga

Ankara.

Di dalam persebaran ini, kehidupan suku Kurdi di Turki terbagi menjadi dua

golongan yaitu:

Pertama, sebagian dari penduduk Kurdi tinggal di kota seperti kota Istanbul

dan Ankara. Kehidupan suku Kurdi yang tinggal di kota berbeda dengan yang

tinggal di desa, hal ini dikarenakan dapat dilihat dari cara hidup mereka yaitu

mayoritasnya yang tinggal di kota lemah dari segi agama, kekerabatannya pun

berkurang dibandingkan dengan di desa. Akan tetapi dalam segi ekonomi, di kota

lebih maju dibandingkan dengan di desa. Mayoritas penduduk Kurdi yang tinggal

di kota bekerja sebagai buruh tenun dan besi yang dapat menghasilkan tikar,

sajadah, kain sarung serta alat-alat berperang yang terbuat dari besi seperti:

pedang, perisai, tambak dan lain sebagainya. Selain itu juga, suku Kurdi

diwajibkan untuk mengikuti pelatihan militer oleh pemerintahan.15

Kedua, selain di perkotaan sebagian penduduk Kurdi juga tinggal di

pedesaan yang meliputi daerah pegunungan dan perbukitan seperti daerah

Diyarbakir, Van, Anatolia, sungai Araxes dan lain sebagainya. Suku Kurdi yang

14

David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. 27. 15

G. R. Driver, Studies in Kurdish History, “Bulletin of the School of Oriental Studies,

University of London”, Vol. 2, No. 3, (Cambridge University Press on behalf of the School of

Oriental and African Studies, 1922), h. 497-500. diakses: 06/04/2014 23:33.

21

tinggal di pedesaan ini memanfaatkan alam sekitarnya yaitu dengan bertani,

menggembala, berkebun, yang dapat menghasilkan panen setiap tahunnya yang

kemudian hasilnya dapat di jual di perkotaan. Adapun hasil panen yang

didapatkan oleh suku Kurdi berupa gandum, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-

buahan, daging hewan dan lain sebagainya. Selain hasil pertanian yang diandalkan

oleh suku Kurdi, di pedesaan sangat kuat tradisi keagamaannya.16

Walaupun suku Kurdi di Turki mengalami persebaran penduduk, akan tetapi

hal ini tidak dapat mengurangi jumlah penduduk Kurdi yang tinggal disana.

Menurut Quatre’mere di dalam tulisan G. R. Driver yang berjudul Studies in

Kurdish History menyebutkan bahwa jumlah penduduk suku Kurdi yang berada di

Turki pada tahun 1884 M berkisar 1.650.000 penduduk.17

Rata-rata dari penduduk Kurdi di Turki bertempat tinggal di daerah

Diyarbakir dan Anatolia Timur. Diyarbakir adalah kota terbesar Kurdistan yang

memiliki perbatasan antara Irak, Iran dan juga Suriah. Diyarbakir merupakan

pusat perdagangan Turki yang dapat memberikan keuntungan besar bagi Khilafah

Utsmani, selain itu Diyarbakir telah menjadi produsen yang signifikan dari dua

tanamannya yaitu kapas dan tembakau.

Selain itu juga daerah Anatolia merupakan daerah pegunungan dan

pedesaan yang dapat menghasilkan panen dan ternak dan dapat dikirim ke

beberapa wilayah.18

16

TH. Bois, “Kurds-Kurdistan” The Encyclopaedia of Islam, New Edition; Vol. V, KHE-

MAHI, (Leiden: Tuta Sub Aegide Pallas. EJB/ E. J. Brill, 1986), h. 280. 17

G. R. Driver, Studies in Kurdish History, “Bulletin of the School of Oriental Studies,

University of London”, Vol. 2, No. 3 (1922), Cambridge University Press on behalf of the School

of Oriental and African Studies, h. 494. diakses: 06/04/2014 23:33. 18


22

C. Keadaan Agama dan Budaya Suku Kurdi

Setelah penulis menjelaskan keadaan sosial ekonomi suku Kurdi di Turki,

selanjutnya akan dijelaskan keadaan agama dan budaya suku Kurdi yang

merupakan dua hal yang sangat dekat dalam kehidupan masyarakat. Terkadang

banyak orang yang salah dalam mengartikannya, bahkan agama dan budaya

dinilai sebagai satu kesatuan yang utuh. Padahal arti dari agama dan budaya

sendiri memiliki kedudukan yang tidak dapat disatukan, karena kedudukan agama

lebih tinggi dibandingkan dengan budaya.

Hal ini dapat diketahui dari pengertian agama dan budaya sendiri. Agama

ialah kebutuhan dasar setiap manusia sebagai makhluk sosial dan manusia

menerima agama sebagai suatu nilai kebenaran yang membantunya menjalani

kehidupan.19

Agama juga dianggap yang mempunyai wujud sebagai sistem

keyakinan dan gagasan tentang Tuhan, dewa, roh halus, neraka, surga dan

sebagainya. Selain itu agama juga memiliki wujud yang berupa pelaksanaan

upacara, baik yang bersifat musiman maupun yang kadangkala.20

Sedangkan budaya adalah tindakan dan hasil kerja manusia dalam

kehidupan masyarakat melalui proses belajar, seperti belajar untuk mengerti

adanya bahasa, belajar untuk memahami keagamaan, belajar untuk mengetahui

ilmu pengetahuan. Ini semua merupakan unsur-unsur kebudayaan yang harus

dipelajari oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, agar suatu nanti

manusia mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidupnya.21

19

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 12. 20

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Ed. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),

h. 164-165. 21

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Ed. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),

h. 144.

23

Di dalam kehidupan bermasyarakat agama merupakan wujud sebagai sistem

keyakinan dan gagasan yang berkenaan dengan Tuhan, dari wujud tersebut

kemudian menghasilkan suatu budaya yang dipelajari oleh setiap individu.

Adapun bentuk budaya yang dapat dipelajari bagi setiap individu yaitu bahasa,

adat istiadat dan lain sebagainya. Hal ini juga berkaitan dengan keadaan agama

dan budaya suku Kurdi di Turki.

Perlu diketahui suku Kurdi merupakan suatu kelompok bermasyarakat yang

memiliki agama serta budaya yang satu sama lainnya berdampingan. Adapun

agama yang dianut oleh suku Kurdi berbeda-beda, akan tetapi mayoritas dari suku

Kurdi sendiri menganut agama Islam yang faham Sunni dan bermazhab Syafi’i.

Hal ini didukung oleh David McDowall di dalam bukunya yang berjudul A

Modern History of The Kurds, menyebutkan bahwa sebagian suku Kurdi yang

tinggal di Turki sekitar 75 persennya adalah menganut agama Islam yang faham

Sunni dan sebagiannya lagi agama Alevi22

(Qizilbash) yang berpusat di Anatolia

dan Dersim.23

Suku Kurdi memang menganut agama Islam Sunni, akan tetapi mereka

mempunyai cara tersendiri untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, yaitu

melalui tarekat-tarekat yang ada. Adapun tarekat24

yang dianut oleh suku Kurdi

yaitu tarekat Naqshabandiyah. Tarekat Naqshabandiyah merupakan pemahaman

hakikat dan tasawuf yang mengandung unsur-unsur pemahaman rohani yang

spesifik, seperti tentang rasa atau “zok”. Tarekat Naqshabandiyah muncul ketika

22

Agama Alevi (Qizilbash) merupakan agama campuran dari pra-Islam yaitu Zoroaster.



Tarekat adalah jalan menuju kebenaran biasa disebut Tasawuf atau cara aturan hidup

dalam keagamaan (ilmu kebatinan). Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, h. 1899.

24

suku Kurdi datang ke negara Turki pada abad ke 14 M dan berkembang di daerah

Diyarbakir pada abad ke 17 M, dari perkembangannya itu munculah rasa ikatan

kekerabatan antar suku.25

Ikatan tersebut dikatakan sebagai kekuatan persaudaraan dan kekhasan

agama Kurdi yang dapat meningkatkan solidaritas kelompok. Selain dari

meningkatkan kekerabatan, tarekat Naqshabandiyah juga masih mempercayai hal-

hal yang berbaur mistis. Karena dari ajaran terdahulunya suku Kurdi masih

terpengaruh pada ajaran agama Zoroaster yang merupakan agama keturunan dari

nenek moyangnya. Akan tetapi pengaruh tersebut telah hilang seriring dengan

kemajuan zaman dan berkembangnya agama Islam.26

Biasanya tarekat

Naqshabandiyah dipercayai oleh masyarakat Kurdi yang tinggal di pedesaan yang

di pimpin oleh seorang Syaikh, pemimpin Kurdi mempunyai ambisi sangat kuat

terhadap kemampuan politik yang ada di pemerintahan pusat dan pemerintahan

daerah.27

Adapun bahasa yang dipakai oleh suku Kurdi yaitu bahasa Kurmanji yang

berdialek Zaza. Bahasa ini merupakan budaya dari turun tenurun yang kemudian

dikembangkan oleh para penerusnya sehingga dapat bertahan sampai saat ini

juga.28

Selain dari bahasa, suku Kurdi juga mampu mengembangkan karyanya

dengan berbentuk tulisan, tulisan itu berupa sejarah, puisi dan lain sebagainya.

Bahkan suku Kurdi memiliki penerus dari kalangan terpelajar untuk belajar

25

David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. 49-50. 26

Martin van Bruinessen, “Kurdish society, ethnicity, nationalism and refugee problems”

The Kurds: A Contemporary Overview, (London and New York: Routladge, Taylor and Francis

Group, 1992), h. 28. 27



25

menjadi penulis seperti penyair nasional yaitu yang bernama Akhmad Khani dan

Mulla Ahmad Jaziri, keduanya terkenal pada abad ke 17 M. Penerus tersebut

berasal dari orang-orang Kurdi yang terpelajar di madrasah tradisional yang dapat

menghasilkan karya seni berupa puisi.29

Selain itu juga terdapat tulisan puisi yang populer dari suku Kurdi yaitu

Memuzin, Memuzin adalah bagian dari tradisi lisan yang panjang sampai berabad-

abad seperti bahasa yang dipakai oleh suku Kurdi sendiri diantaranya bahasa

Kurmanji, Gurani dan Sorani.30

Jika bahasa tidak dianggap sebagai dasar nyata dari kesatuan suku Kurdi,

agama bukanlah merupakan faktor pemersatu utama dengan bahasa. Sebagian

besar suku Kurdi yang tinggal di Turki memang benar menganut agama Islam

yang faham Sunni yang berpegang pada madzhab Syafi’i dan memakai dialek

Zaza. Tetapi ada banyak orang Kurdi dari keyakinan agama lainnya juga yang

tinggal disana dan memakai bahasa yang sama. Bahasa dan agama dari keduanya

memiliki keterkaitan tersendiri yang tidak dapat bersatu utuh.31

D. Keadaan Politik Suku Kurdi

Setelah mendapat pengakuan etnis dari Khilafah Utsmani dan juga

mendapatkan kepercayaan untuk memegang provinsi di beberapa daerah, keadaan

politik suku Kurdi dengan Kekhalifahan berjalan dengan baik. Bahkan Khilafah

Utsmani telah mengerahkan kepada suku Kurdi untuk mengatur masalah-masalah

29

Puisi yang dibuat oleh Akhmad Khan akan di tampilkan di lampiran-lampiran skripsi ini

dengan tulisan bahasa Inggris. David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B.

Tauris, 1997), h. 5. 30

Sejauh ini penulis belum menemukan tulisan Memuzin dalam sumber-sumber tertulis

yang menyatakan sebagai tulisan dari suku Kurdi sendiri. Bruce Master, “Kurds” Encyclopedia of

the Ottoman Empire, Facts on File Library of World History, Edited by: Gabor Agoston dan Bruce

Masters, (New York: Facts on File, 2009), h. 320. 31

Martin van Bruinessen, “Kurdish society, ethnicity, nationalism and

refugee problems” The Kurds: A Contemporary Overview, (London and New York:

Routladge, Taylor and Francis Group, 1992), h. 27.

26

politik yang ada di beberapa provinsi dengan melakukan persebaran penguasa

Kurdi di bawah pengawasannya, akan tetapi keadaan seperti ini tidak bertahan

lama, karena pada akhir abad ke 18 M Khilafah Utsmani telah mengalami fase

kemunduran. Saat itu, yang menjadi pemimpin Khilafah Utsmani adalah Sultan

Salim III (1789-1807 M).32

Dari masa kemunduran Khilafah Utsmani, kemudian Sultan Salim III

memutuskan untuk melakukan pembaharuan. Akan tetapi pembaharuan yang

diajukan oleh Sultan Salim III tidak disetujui oleh para Ulama, dan pada akhirnya

pembaharuan yang dilakukan olehnya pun tidak berjalan sesuai rencana.33

Masa kemunduran Khilafah Utsmani yang dialami oleh masa

kepemimpinan Sultan Salim III merupakan hal yang tersulit untuk dihadapi,

karena fase kemunduran ini berasal dari masalah-masalah internal yang tidak

mudah untuk diatasi. Masalah tersebut salah satunya yaitu muncul dari pemimpin

Kurdi dan pemuka agama yang ada di provinsi pada tahun 1807 M, yang

memaksa Sultan Salim III untuk mengakui secara resmi status suku Kurdi sebagai

penguasa yang bebas dari jangkauan pemerintahan pusat, agar suku Kurdi dapat

membangun wilayah terpisah dan pemerintahan secara terpisah dari pemerintahan

pusat yang berada di daerah Anatolia Timur di wilayah Turki. Akan tetapi hal ini

telah dihiraukan oleh Sultan Salim, karena Sultan lebih memfokuskan urusan

Kekhalifahan daripada urusan Kurdi.34

Tidak lama dari kejadian tersebut, Sultan Salim III pun lengser dari

kepemimpinannya. Kemudian digantikan oleh Sultan Mahmud II (1808-1839 M),

32


Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Turki, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), h.

91-121. 34


27

ketika itu Sultan Mahmud II memutuskan untuk meneruskan keinginan Sultan

Salim III untuk melakukan kembali pembaharuan yang tidak terealisasikan itu.35

Pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II bermula dari masalah-

masalah yang ada di provinsi pada tahun 1820 M. Karena ketika Sultan Salim III

masih menjabat sebagai pemimpin Khilafah Utsmani, masalah tersebut belum

terselesaikan olehnya, sehingga masalah-masalah yang dahulu ditinggalkan oleh

Sultan Salim III diatasi oleh Sultan Mahmud II dengan melakukan penekanan

terhadap tokoh lokal yang berpotensi untuk mengkompensasi Khilafah Utsmani.36

Akibat dari penekanan tersebut, kemudian terjadi konflik antar pemimpin

Kurdi yang ada di Anatolia (Mir. Muhammad) dengan pemimpin Kurdi yang

berada di Tur Abdin sebelah barat Mosul (Mir. Said) tahun 1823 M, dimana

pemimpin Mir Muhammad telah memporak-porandakan beberapa daerah yang

berada di wilayah Turki untuk memperluas wilayahnya dan menjadikan dirinya

sebagai pemimpin Kurdi yang paling berkuasa diantara pemimpin yang lain.

Kemudian Kekhalifahan Utsmani melakukan kesepakatan antara pemimpin lokal

dengan Kekhalifahan pusat, dengan tujuan untuk menghindari bertambahnya

korban dan selain itu Kekhalifahan dapat dipertahankan dengan seutuhnya.

Kesepakatan tersebut kemudian disetujui oleh Mir Muhammad dan

Kekhalifahan.37

Setelah permasalahannya dapat teratasi dengan baik, kemudian Sultan

Mahmud II melakukan perombakan terhadap angkatan bersenjata Jenissari dengan

menjadikannya angkatan militer yang serupa dengan model Eropa. Hal ini

dilakukan olehnya, karena kekuatan militer Jenissari terlihat lemah di mata Sultan.

35

Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Turki, (Jakarta: Logos, 1997), h. 91-121. 36


David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. 42-43.

28

Selain itu, pembaharuan ini dilakukan untuk mempertahankan sistem Khilafah

Utsmani yang telah mengalami fase kemunduran. Keputusan yang dilakukan

Sultan kemudian ditolak oleh pihak Jenissari dan Jenissari memutuskan untuk

melakukan pemberontakan terhadap Sultan, pemberontakan ini dikenal sebagai

kejadian yang menguntungkan (The Auspicious Incident) dalam sejarah Turki. Di

dalam pemberontakan ini, sistem militer Jenissari telah lenyap secara total oleh

Sultan (1831 M) dan Sultan Mahmud II dianggap sebagai musuh permanen oleh

Jenissari. Sebenarnya Sultan melakukan ini semua semata-mata untuk

mengkonsolidasi seluruh potensi lokal dengan membangun kembali kekuatan

militer Khilafah Utsmani.38

Lenyapnya Jenissari, memicu Rusia Utara melakukan penghinaan militer

dan politik terhadap Sultan. Penghinaan ini membuat Sultan marah, kemudian

diputuskan olehnya untuk melakukan penyerangan terhadap Rusia tahun 1827 M.

Tidak lama dari serangan tersebut, pihak Rusia pun membalas serangan Sultan

pada 1828 M yang bertempat di pinggiran Khilafah Utsmani yaitu di Anatolia

Timur, Erzerum dan Kars. Saat itu, penguasa dari suku Kurdi ikut serta dalam

penyerangan tersebut dengan memihak pada Rusia. Hal ini dilakukan karena

Kekhalifahan memutuskan untuk mengirimkan seseorang agar mengambil alih

kekuasaan pemimpin Kurdi dibawah pengawasan Sultan.39

Satu persatu masalah-masalah yang ada di Kekhalifahan pun dapat diatasi

oleh Sultan. Hal yang tersulit untuk mengatasi masalah yang ada di Kekhalifahan

yaitu masalah perekonomian. Masalah ini muncul ketika pedagang Eropa datang

menembus Kekhalifahan, sebagai potensi untuk mengekspor produk-produk dari

38

David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. 122-

123. 39


29

revolusi industri Eropa. Kemudian Sultan Mahmud II memutuskan untuk

menindaklanjuti permasalahn ini (1831 M), dengan melakukan sensus penduduk

dan survei kepemilikan tanah yang ada di Kurdistan (Kadaster) dengan tujuan

untuk membangun kembali potensi ekonomi Khilafah.40

Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran yang serius pada Khilafah

Utsmani, karena fase kemunduran Kekhalifahan sudah terlihat diambang pintu

kehancuran. Masalah yang serius dari perekonomian ini telah membuat Sultan

Mahmud II merasa sulit untuk memperbaikinya, kemudian Sultan Mahmud II

memutuskan untuk melakukan pembaharuan kembali yaitu dengan menyerahkan

kewenangan Kekhalifahan pusat kepada daerah-daerah (desentralisasi) yang

dibantu oleh kekuatan politik dan komersial Eropa. Keputusan ini sangat tidak

disetujui oleh pemimpin Kurdi yang berada di daerah-daerah, karena secara tidak

langsung Sultan Mahmud II tidak mempercakan sistem Kekhalifahan Utsmani

berada di tangan Kurdi. Hal ini membuat suku Kurdi protes terhadap Sultan

Mahmud II dengan melakukan pemberontakan terhadapnya. Akan tetapi Sultan

Mahmud II tidak mempedulikannya, karena suku Kurdi bukanlah salah satu

kepercayaannya lagi, hal ini berbeda dengan dahulu kala sejak Kurdi pertama kali

datang ke wilayah Turki.41

Perbuatan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II sangatlah beresiko besar

pada suku Kurdi. Sultan Mahmud II mempunyai ambisi yang sangat kuat dalam

memperbaiki sistem Kekhalifahan Utsmani terutama pada masalah

40


Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, penerjamah: Ghufron A. Mas’adi, Ed. I,

Cet I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 65. Pada periode ini terjadi krisis

pemerintahan yang ada di Mesir, ketika itu Mesir memisahkan diri dari kekuasaan Utsmani yang

berpusat di Istambul. Mesir memutuskan untuk menjadi otonom daerah, kemudian para Sultan

mengirim seorang Pasya Turki untuk menjadi wakil mereka dan memerintah disana. Syafiq A.

Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Turki, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), h. 92-108.

30

perekonomiannya, kemudian Sultan Mahmud II memutuskan untuk

memberlakukan pajak pada rakyatnya. Akan tetapi hal ini di tolak keras oleh

rakyatnya, penolakan tersebut dibesar-besarkan dengan adanya pemberontakan

terhadap Khilafah. Mayoritas yang melakukan pemberontakan ini yaitu dari

kalangan suku Kurdi, karena pusat perdagangan Turki Utsmani berada di

perbatasan Kurdistan yaitu Diyarbakir, Diyarbakir merupakan tempat yang di

tinggali oleh suku Kurdi.42

Sejak pemberontakan itu terjadi, Kekhalifahan memutuskan untuk tidak

berhubungan lagi dengan penguasa lokal (suku Kurdi). Karena setiap kali

melakukan pembaharuan yang menurut Sultan itu baik demi kepentingan

Khilafah, suku Kurdi selalu mengecohkannya dengan melakukan pemberontakan

yang disengaja maupun tidak disengaja. Setelah itu Kekhalifahan memutuskan

untuk melakukan pengusiran paksa terhadap suku Kurdi dan pemipinnya,

Kekhalifahan juga merampas hasil pertanian serta peternakannya yang berada di

Anatolia Timur guna membantu meringankan beban Khilafah. Sejak saat itu,

beberapa petani memutuskan untuk meninggalkan desanya, kemudian menetap di

tempat lain dan kembali setelah krisis ini mereda.43

Pada akhir abad inilah keadaan sosial, ekonomi, politik dan agama suku

Kurdi terlihat tidak baik, hal ini dikarenakan pembaharuan yang ditetapkan oleh

Sultan Mahmud II bertolak belakang dengan ideologi suku Kurdi sehingga suku

Kurdi sering melakukan pemberontakan terhadapnya. Keinginan Sultan Mahmud

II untuk mempertahankan Khilafah Utsmani berujung pada kematian tahun 1839

42

Erik J. Zurcher, Sejarah Modern Turki, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.

38-43. 43


3.

31

M, Sultan wafat karena penyakit TBC. Kemudian Sultan Mahmud II digantikan

oleh putra sulungnya Abdul Majid yang memerintah tahun 1839-1861 M.

Masa pemerintahannya merupakan masa reformasi yang bermaslahat, masa

ini bisa dikatakan sebagai Tanzimat. Tanzimat atau dalam bahasa Turki dikenal

dengan Tanzimat-i Khairiye yaitu gerakan pembaharuan yang dapat mengatur,

menyusun dan memperbaiki. Periode inilah yang memberikan perubahan besar

terhadap sistem Kekhalifahan secara drastis, karena dalam periode ini terdapat

tekanan ekternal berkelanjutan yang mendorongnya untuk melakukan Reformasi

internal di bidang hukum dan pemerintahan. Pembaharuan Tanzimat ini sama

halnya dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II, dengan

mengatasi masalah pada angkatan bersenjata, birokrasi pusat, pemerintahan

provinsi, perpajakan, pendidikan dan komunikasi. Bedanya, Sultan Abdul Majid

lebih memperhatikan dan memperbaiki masalah-masalah ekonomi dan hukum dan

merubah itu semua secara drastis.44

Selain itu, periode ini juga telah melahirkan bibit-bibit nasionalisme yang

memandang program tersebut secara kritis. Adapun bibit-bibit tersebut yaitu

gerakan Utsmani Muda (1860-1870 M)45

dan Turki Muda (1889 M)46

, keduanya

44


57-66. 45

Utsmani muda merupakan golongan intelegensia Kekhalifahan Utsmani yang menentang

kekuasaan Sultan dengan tujuan untuk merubah pemerintahan absolut Kekhalifahan Utsmani

menjadi pemerintahan konstitusional (yang di atur oleh negara). Salah satu dari pemikir Utsmani

Muda yaitu Ziya Pasya (1825-1880 M) yaitu anak seorang pegawai Kantor Cukai di Istanbul dan

Namik Kemal (1840-1888 M) seorang akademisi yang berasal dari keluarga golongan atas dan

oleh karena itu orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya di rumah. Harun

Nasution, Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan), (Jakarta: PT Bulan

Bintang, 1992), h. 105. 46

Setelah Utsmani Muda runtuh kemudian di bentuk oposisi baru yang dikenal dengan

Turki Muda. Ide perjuangan Turki Muda berasal dari pemikiran-pemikiran Ahmet Riza (1859-

1931 M), Mehmed Murad (1853-1912 M) dan Pangeran Sabahuddin (1877-1948 M). dari ketiga

pemikiran ini mempunyai tujuan yang sama yaitu merubah pemerintahan Kekhalifahan Utsmani

sebagai pemerintahan konstitusional. Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam (Sejarah

Pemikiran dan Gerakan), (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), h. 118-121.

32

merupakan kelompok intelektual yang memberikan kritik secara lebih baik dan

juga terdominasi oleh ide-ide Barat dari berbagai pelatihan birokrasi. Sebenarnya

faham politik keduanya dipengaruhi oleh faham sekuler dan revolusioner terhadap

ajaran Islam tradisional.47

Ide nasionalisme yang diterapkan pada gerakan Utsmani Muda dan Turki

Muda dipelopori oleh Mustafa Kemal. Di dalam idenya dikatakan, kemunduran

Khilafah Utsmani terdapat pada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya

yang dapat menyebabkan runtuhnya sistem Khilafah. Maka dari itu, gerakan

Utsmani Muda dan Turki Muda ingin merubah itu semua dengan sistem revolusi

dan menjadikan wilayah Turki sebagai negara sekuler.48

Akan tetapi, pemimpin

dan suku Kurdi tidak menginginkan adanya perpisahan antara agama dan negara,

karena agama adalah satu-satunya ikatan antara Kurdi dan Turki.49

Dari situlah munculnya Mustafa Kemal di Turki, keberadaannya disana

tidak lain hanyalah berpartisipasi untuk memberikan kritis terhadap sistem

Khilafah yang mulai runtuh, kritis tersebut dikemukakan oleh Mustafa Kemal

melalui gerakan Turki Muda (1880 M). Hal inilah yang menambah kekacauan

pada sistem Kekhalifahan, orang-orang penting di dalamnya terdapat orang-orang

penghianat terhadap Kekhalifahan, karena mereka telah dipengaruhi oleh ide-ide

Barat. Kehadiran dari Mustafa Kemal sendiri yaitu berniat untuk mengusir orang-

orang Eropa dari Turki, karena para Sultan dan jajarannya telah terpengaruh

47


125-131. 48


141-144. 49

Zharmukhamed Zardykhan, Ottoman Kurds of the First World War Era: Reflections in

Russian Sources, Vol. 42, No. 1, (Middle Eastern Studies, 2006), h. 73.

33

dengan janji-janji Eropa, selain itu para Sultan sudah tidak mempedulikan

kebutuhan rakyatnya lagi.

Ketegangan pada tubuh politik Khilafah kini terus berlanjut sampai tahun

1900 M, hal ini dikarenakan semua sistem Kekhalifahan diubah secara drastis dan

perubahan tersebut telah membuat suku Kurdi menderita. Dengan adanya

pengungsian internal untuk individu dan kelompok masyarakat demi keamanan

setempat, sebagian dari rakyat Turki termasuk suku Kurdi membentuk kelompok-

kelompok yang didedikasikan untuk mengubah sistem atau bahkan

menggulingkan Sultan dengan cara extralegal.50

Tahun 1902 M, telah terjadi desentralisasi Partai dimana pembelotan sudah

mengahncurkan politik Kurdi sejak tahun 1900 M. Sejak adanya gerakan

nasionalisme Kurdi yang dipelopori oleh Sayyid Nihri atau Badr Khan, suku

Kurdi telah memisahkan diri dari Utsmani. Gerakan nasionalisme ini telah

membawa suku Kurdi untuk mengungkapkan kritisnya terhadap Sultan. Sehingga

Sultan Abd Hamid yang telah menjadi pemimpin Khilafah ini merasakan

benyaknya lawan yang menyerangnya, terutama dikalangan birokrasi dan

intelektual yang begitu menyambut konstitusi. Hal ini dilakukan oleh rakyatnya

karena para Sultan ingin memodernisasikan Khilafah Utsmani dengan mengikuti

sistem pemerintahan Eropa. Tahun 1908 M, Sultan merencanakan wilayah Turki

sebagai negara sekuerisme, diawali dengan penutupan sekolah-sekolah Islam dan

pidato-pidato dari kalangan agama yaitu tarekat Sufi, identitas nasional harus

berada di bawah pengawasan Kekhalifahan, hal ini sangat bertentangan dengan

50

David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. 87-88.

34

suku Kurdi yang mayoritasnya menganut agama Islam. Kemudian suku Kurdi dan

rakyat Turki yang beragama menolak sistem tersebut.51

Pada tahun yang sama (1908 M), suku Kurdi yang ada di ibu kota

memutuskan untuk membentuk perhimpunan dari para intelektual Kurdi yang

dinamakan dengan Perhimpunan bagi Dukungan dan Kemajuan Rakyat Kurdi

(Kurt Teavun ve Terakki Cemiyeti) diantara pendirinya adalah Amin Ali Khan

Badr, Syaikh Abd al-Qadir dari Nihri dan Muhammad Sharif Pasha, dimana Said

Nursi (seorang reformis religius) adalah salah satu anggotanya. Perhimpunan ini

memiliki tujuan-tujuan sosial, dan bukan untuk politik. Pada tahun ini juga (1908

M), Turki Muda memiliki kesempatan untuk melakukan Revolusi pada Khilafah

Utsmani.52

Pembentukan dari perhimpunan suku Kurdi ini berada di beberapa daerah,

diantaranya Diyarbakir, Bitlis dan Mosul. Pada perhimpunan ini memiliki

hubungan atau pertalian budaya di Istanbul, masyarakat Kurdi yang sebagian

tinggal disana memperbanyak pendidikan dengan didirikannya sekolah dibawah

arahan Abd al-Rahman Badr Khan, Abd al Rahman ini mendidik anak-anak di

sekolah dengan jumlah 30.000 dan pengajarnya ialah Sayyid Nursi Bitlis. Hal ini

dikarenakan agama dan etnis di Turki menjadi tumpang tindih, Said sudah

memutuskan untuk mendukung identitas Kurdi di istanbul. Dengan perlakuannya

Said Nursi Bitlis terhadap penekanan Kurdi telah menimbulkan kecurigaan Sultan

Hamid kepadanya. Tujuan Said Nursi hanya ingin menumbuhkan rasa identitas

muslim yang akan melampaui jaringan kekerabatan dalam masyarakat, dengan

mengajukan surat permohanannya kepada Sultan untuk memperpanjang

51



219.

35

pendidikan sekuler Utsmani agar menghasilkan kader yang berpendidikan yang

dapat mengubah suku Kurdi menjadi warga negara yang lebih baik. Keinginan

Said Nursi untuk memajukan anak-anak dari keturunan Kurdi begitu kuat, bahkan

Said Nursi memperbaiki madrasah dan memberikan pelajaran tentang keagamaan

dan kenegaraan, serta mendirikan Universitas Al-Azhar untuk menyediakan

pendidikan yang lebih tinggi.53

Setelah beberapa tahun didirkannya perhimpunan Kurdi, kemudian Syaikh

Abd al-Qadir melakukan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa suku Kurdi

menginginkan pemerintahan daerah secara terpisah (1910 M), dengan

menyelenggarakan kelompok baru yaitu kelompok Harapan Masyarakat Kurdi

(Hiviya Kurdi Jamiyati), kelompok ini merupakan bentuk ekspresi identitas Kurdi

yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari komposisi kelompok tokoh muda

yang sebagian besar dari mereka menyambut Revolusi tahun 1908 M, suku Kurdi

dapat mengekspresikan keingininannya lewat surat kabar mingguan. Begitulah

keadaan politik suku Kurdi di Turki, dengan lika-liku perjuangan suku Kurdi

dalam mempertahankan identitasnya disana, suku Kurdi rela mati-matian untuk

mempertahankan keetnisannya. Keinginan suku Kurdi untuk otonomi daerah ini

akan dibahas pada bab selanjutnya.54

53



36

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH MUSTAFA KEMAL TERHADAP SUKU

KURDI

A. Sistem Pemerintahan Mustafa Kemal

Seperti yang telah dipaparkan sekilas pada bab sebelumnya mengenai

keadaan suku Kurdi sebelum pemerintahan Mustafa Kemal Attatturk, dimana saat

itu merupakan masa kemunduran Khilafah Utsmani yang didominasi oleh Eropa

(abad ke 19 M). Kemunduran Khilafah ini telah membawa suku Kurdi untuk

menuntut haknya sebagai penduduk yang merdeka. Akan tetapi setiap kali suku

Kurdi menuntut haknya, Kekhalifahan Utsmani selalu menghiraukan tuntutannya

tersebut. Sampai pada akhirnya, kemunduran Khilafah Utsmani dilengkapi dengan

terjadinya perang Dunia I tahun 1914 M. Usainya perang Dunia I ini telah

membawa wilayah Timur Tengah pada perpecahan wilayah, yang terbagi pada

perjanjian Sykes-Picot1 tahun 1916 M.

2

Isi dari perjanjian Sykes-Picot yaitu wilayah-wilayah yang telah dikuasai

oleh Khilafah Utsmani diambil alih oleh Sekutu diantaranya; Perancis kebagian

pengaruh di wilayah Libanon, bagian barat laut Turki, Syria utara dan Iraq utara.

Sedangkan Inggris kebagian wilayah Irak, Arabia yang berbatasan dengan Teluk

Persia dan Transjordan, Palestina ditujukan menjadi rezim internasional, Rusia

kebagian Istanbul dan beberapa bagian timur Anatolia. Italia dijanjikan kebagian

1Menurut Ira. M. Lapidus di dalam bukunya yang berjudul Sejarah Sosial Ummat Islam

menyebutkan bahwa perjanjian Sykes-Picot merupakan janji-janji Eropa terhadap kekuasaan

Khilafah Utsmani yang berisikan pembagian wilayah Utsmani dalam beberapa provinsi Utsmani.

Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, penerjamah: Ghufron A. Mas’adi, Ed. I., Cet I,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 70-71. 2Michael M. Gunter, The Kurdish Question in Perspective, Vol. 166, World Affairs, Spring

2004, http://www.kurdipedia.org/documents/88606/0001.PDF, h. 197, diakses: 03/01/2015 22:56.


37

wilayah selatan Anatolia. Di dalam pembagian wilayah tersebut, telah berdampak

buruk pada suku Kurdi yang tinggal di Kurdistan3, suku Kurdi yang tinggal disana

ikut terbagi dalam perpecahan wilayah, diantaranya adalah wilayah Turki sekitar

43%, Iran sekitar 31%, Irak 18% dan bekas Uni Soviet (sekarang ini menjadi

negara Armenia dan Azerbaijan) 2%. Dari pembagian wilayah tersebut menjadi

keuntungan besar bagi Eropa, keuntungan yang didapatkan oleh Eropa berupa

pajak yang dihasilkan dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan suku

Kurdi. Hal ini dikarenakan wilayah yang di tempati oleh suku Kurdi (Kurdistan)

merupakan sumber perekonomian utama dari Kekhalifahan Utsmani.4

Ketika kehancuran Khilafah Utsmani tidak dapat ditoleransi kembali,

setelah perang Dunia I upaya kemerdekaan suku Kurdi di Turki secara konsisten

telah ditekan oleh Kemalis5, tekanan tersebut telah menghancurkan gerakan Kurdi

pada tahun 1919 M. Kejadian tersebut telah membuat para pemimpin Kurdi untuk

membujuk Mustafa Kemal dengan kuat agar mempertimbangkan kembali

permintaan Kurdi. Setelah mempertimbangkannya, Mustafa Kemal mengajukan

kebijakan khusus (dalam bentuk proposal) untuk membela persaudaraan Turki dan

Kurdi yang berunsur Islam. Isi dari proposal yang diajukan oleh Mustafa Kemal

selain dari perlindungannya terhadap rakyat Turki dan Kurdi yaitu pengajuan

3Kurdistan merupakan daerah perbatasan empat wilayah yang di tempati oleh suku Kurdi

seperti Turki, Iran, Irak dan Suriah, selain itu Kurdistan juga merupakan jembatan awal Timur

Tengah yaitu antara Asia Tengah dan pegunungan Caucasus, jembatan inilah yang

menghubungkan interaksi masyarakat Kurdi dengan suku-suku lainnya seperti; suku Iran, suku

Arab, suku Yunani, suku Yahudi, suku Berber, suku Assyria dan suku Turki. David McDowall, A

Modern History of The Kurds, Revised Edition, (London,: I.B. Tauris, 2005), h. 6. 4Hamit Bozarslan, “Kurds and The Turkish State” The Cambridge History of Turkey,

Editted by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern World, (New York: The Cambridge

University Press, 2008), h. 334. 5Kemalis merupakan seorang perwira militer yang ahli politik di Turki yang bergabung

dengan gerakan Turki Muda dan telah membentuk “Commite For Union and Progress” C. U. P

tahun 1907, yang bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan pusat agar tidak jatuh ketangan

Sekutu. Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999),

h. 80.

38

dirinya untuk menjadi ketua baru dari Majlis Nasional Agung. Pada akhirnya

proposal yang diajukan oleh Mustafa Kemal disepakati oleh beberapa golongan

seperti gerakan Utsmani Muda dan Turki Muda yang mempunyai peran penting di

dalamnya. Selain itu, proposal tersebut juga telah disetujui oleh para pejabat yang

telah membantu para Sultan dalam mengatasi sistem pemerintahan yang telah

hancur.6

Dari proposal yang diajukan oleh Mustafa Kemal, keinginan suku Kurdi

dalam mendirikan kemandirian lokal telah tercapai. Akan tetapi dengan syarat

bahwa kemandirian lokal yang diajukan oleh suku Kurdi masih dibawah

pengawasan pemerintahan pusat. Mengenai hal ini, suku Kurdi masih merasa

tidak puas dengan pengakuan tersebut, karena merasa sukunya belum diakui oleh

masyarakat internasional sehingga suku Kurdi mengajukan tuntutan kembali

kepada Sekutu (Inggris, Rusia, Italia, Prancis dan Amerika Serikat) untuk

mengadakan perundingan khusus tanpa diketahui oleh Mustafa Kemal yang saat

ini menjabat sebagai ketua Majlis Nasional Agung, hal ini dikarenakan Mustafa

Kemal tidak akan menyetujui keputusan dari suku Kurdi dan dikhawatirkan

Mustafa Kemal akan melakukan tindakan di luar dugaan seperti: menekan

kembali pada suku Kurdi sehingga suku Kurdi tidak mampu bertindak lebih jauh.7

Tuntutan suku Kurdi untuk mendapatkan kemandirian lokal telah di dukung

oleh Presiden Amerika yang bernama Woodrow Wilson tahun 1917 M, dengan

menyatakan bahwa minoritas dari kelompok sosial yang bukan dari rakyat Turki

masa kekhalifahan Utsmani harus yakin dengan kesempatan mereka untuk

6George S. Harris, Ethnic Conflict and The Kurds, Annals of the American Academy of

Political and Social Science, Vol. 433, Ethnic Conflict in the World Today (1977), h. 112. 7http://www.aljazeera.com/news/europe/2007/10/2008525183331270946.html.

http://www.aljazeera.com/news/europe/2007/10/2008525183331270946.html

39

membangun otonomi daerah tanpa ada gangguan dari bangsa lain.8 Perundingan

khusus antara Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Rusia dan Prancis) dan pemimpin

Kurdi serta Muhammad VI (cucu dari Sultan Mahmud II) dilakukan melalui

perjanjian Sevres tahun 1920 M. Pada perjanjian Sevres ini, suku Kurdi berhasil

menjadikan wilayahnya sebagai wilayah merdeka yang menyatakan bahwa

“autonomy was granted to Khurdistan (terwujudnya otonomi di Kurdistan)”.9

Akan tetapi sebagian dari masyarakat Turki dan gerakan nasionalisme

(Turki Muda) tidak menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dengan alasan apabila

masyarakat Kurdi dibebaskan dari Turki maka sebagian yang tinggal di wilayah

tetangga seperti Irak, Iran, Suriah, Armenia, dan Azerbaijan akan menuntut hak

mereka masing-masing sehingga menimbulkan pemberontakan antar wilayah.

Tidak hanya itu, apabila suku Kurdi di Turki dipisahkan dengan negara Turki

maka kekuasaan populasi yang ada di wilayah Turki menjadi sedikit.10

Kenyataannya, hal ini tidak dapat dihindari lagi. Dikarenakan isi dari

perjanjian Sevres tersebut telah terlaksana oleh suku Kurdi yang ada di Turki.

Kejadian tersebut telah menimbulkan pemberontakan yang dilakukan oleh

8David McDowall, “The Kurdish Question: a historical review” The Kurds: A

Contemporary Overview, edited by Philip G.Kreyenbroek and Stefan Sperl, (London and New

York: Routladge, Taylor and francis group, 1992), h. 13. 9R. R. Kasliwal, The Foreign Policy Of Turkey Since 1919, The Indian Journal of Political

Science, Vol. 7, No. 1-2, (Indian Political Science Association, 1945), h. 389, diakses: 17/09/2014

23:46. 10

Isi dari perjanjian Sevres tersebut diantaranya: pertama, banyaknya beberapa wilayah

yang diotonomkan dalam perjanjian ini diantaranya: wilayah Armenia diberikan status merdeka

dibawah pengawasan Internasional, jaminan otonom telah diberikan kepada Kurdistan, pulau-

pulau Mediterania dilepaskan dari kekuasaan Turki Utsmani dan Mesir. Di Asia, Turki

memerdekakan Medopotamia (Irak) dan Palestina termasuk Transjordan menjadi mandat Inggris.

Suriah dan Hijaz menjadi mandat Perancis. Kedua, Tarakia (Smyrna) harus diserahkan kepada

Yunani dan Azmir dan berada dibawah administrasi Yunani sampai diselenggarakan perundingan

selanjutnya. Ketiga, wilayah Anatolia Selatan menjadi milik Italia dan negara Sekutu yang berhak

mengawasi perekonomian Turki. keempat, daerah penduduknya bukan Turki harus dilepaskan.

Ahmad Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki Utsmani, Cet. I, (Jakarta: Kalam

Mulia, 1988), h. 78-79. R. R. Kasliwal, The Foreign Policy Of Turkey Since 1919, The Indian

Journal of Political Science, Vol. 7, No. 1-2, (Indian Political Science Association, 1945), h. 388-

389, diakses: 17/09/2014 23:46.

40

Mustafa Kemal terhadap Sultan Muhammad IV dan Sekutu. Hal ini terjadi karena

tidak adanya persetujuan pada kedua pihak. Menurut Parker Moon di dalam

penelitian R. R. Kasliwal yang berjudul The Foreign Policy of Turkey Since 1919

menyatakan bahwa:“On 24th April, 1920, the Allies published to the Sultan and

his Government the terms of the treaty of Sevres. This treaty was purely one-sided

arrangement. Parker Moon calls it "a mosaic of secret treaties, a document in

which imperialism was writ large (Pada 24 April 1920, Sekutu mempublikasikan

kepada Sultan dan pemerintahannya mengenai ketentuan perjanjian Sevres.

Perjanjian ini adalah pengaturan murni sepihak saja. Bahkan Parker Moon

menyebutnya "mosaik perjanjian rahasia” yaitu dokumen yang tertulis besar

imperialismenya)”.11

Turki yang mulanya mempunyai cakupan wilayah yang luas, akhir dari

perjanjian Sevres ini wilayah Turki dijadikan sebagai wilayah kecil oleh Sekutu.

Bahkan wilayah Turki dijadikan sasaran menghancurkan utang dan ekonomi yang

dapat dikendalikan oleh Sekutu. Dari perjanjian ini, Ankara (Mustafa Kemal dan

gerakan Turki Muda) tidak menyetujuinya karena hal ini bertentangan dengan

tujuan-tujuan politik dan ekonomi yang mendasar dari gerakan kemerdekaan yang

dipimpin oleh Turki Muda. Dengan demikian perjanjian terhadap pendudukan

membawa dualisme kepemimpinan politik. Di dalam perjanjian Sevres, perjanjian

ini telah mati akibat dari kurangnya penandatangan yang berkeinginan untuk

melaksanakan ketentuan tersebut.12

11



23:46. 12

Hasan Kayali, “The Struggle for Independence” The Cambridge History of Turkey,


University Press, 2008), h. 131.

41

Mengenai hal ini, Mustafa Kemal memiliki hak untuk mengikuti

penandatanganan perjanjian Sevres. Karena ketika itu, Mustafa Kemal telah

menjadi pemimpin militer di Turki yang membantu mengurus Khilafah Utsmani

dalam mengatasi masalah-masalah politik, yang seharusnya Mustafa Kemal

mengetahui masalah perjanjian Sevres tersebut. Selain itu pula, Mustafa Kemal

merupakan orang yang ahli dalam urusan politik dan Mustafa tidak menginginkan

Turki sepenuhnya dibawah kendali Sultan dan Sekutu.13

Akibatnya Mustafa Kemal mengajukan tuntutan terhadap pemerintah yang

berisikan tentang “pemerintah dapat pulih kembali dengan keutuhan dan kesatuan

di Anatolia”. Tetapi pemerintah tidak menyetujuinya, kemudian pihak pemerintah

dan Eropa melakukan penyerbuan terhadap Turki dan menduduki Konstatinopel.

Setelah itu, Eropa memberikan hukuman mati kepada Mustafa Kemal. Namun

Mustafa Kemal tidak pernah peduli akan hal itu, bahkan dia terus melakukan aksi

militernya dan dengan gemilang bersama pasukannya ia berhasil memenangkan

pertempuran di Anatolia yang terjadi pada bulan Januari 1921 M. Usainya

kejadian tersebut, kemudian diadakannya sidang Majlis Nasional Agung pada

bulan April 1921 M yang bertempat di Ankara. Di dalam sidang ini memutuskan

untuk memilih Mustafa Kemal sebagai pemimpin dari Majlis Nasional Agung

(Grand National Assembly).14

13



23:46. 14

Terlihat jelas bahwa dijadikannya Mustafa Kemal sebagai ketua Majlis Nasional Agung

merupakan keputusan yang tepat bagi rakyatnya, karena diantara mereka mendukung Mustafa

Kemal sebagai pendiri Turki Modern yang bebas dari jajahan Sekutu. Tidak hanya itu ia telah

berhasil mengambil alih sistem pemerintahan Sultan yang berkedudukan di Istanbul pada tanggal

29 Oktober 1923 dan menjadikan Turki sebagai negara Sekuler tahun 1924, kemudian Turki

dinyatakan merdeka oleh internasional dengan presiden pertamanya yaitu Mustafa Kemal. Dari

situlah Mustafa Kemal diberi gelar oleh rakyatnya sebagai bapaknya Turki (Attaturk). Adapun isi

dalam sidang Majlis nasional Agung tersebut ialah, suatu keputusan yang diambil oleh Mustafa

42

Terpilihnya Mustafa Kemal menjadi pemimpin Majlis Nasional Agung

bermula dari gerakan perjuangan Nasional (Turki Muda) yang telah membuat

paten batas-batas politik dan hukum di Turki untuk membebaskan Turki dari

dominasi asing, dan meletakkan dasar-dasar sebuah negara yang merdeka. Semua

peristiwa ini berperan dalam mendefinisikan identitas nasional Turki.15

Setelah dinyatakan sebagai ketua dari Majlis Nasional Agung, Mustafa

Kemal memutuskan untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Turki pada

tanggal 29 Oktober 1923 M, yang bertujuan untuk membangun struktur politik

abadi menjadi karakteristik dominan.16

Saat itu suku Kurdi masih menuntut

haknya agar diberikan otonom. Keambisiusan suku Kurdi akan diberikannya

otonom terpupuskan setelah perjanjian Sevres, dikarenakan saat itu Mustafa

Kemal telah meratifikasinya pada perjanjian damai Lausanne tahun 1923 M.

Perjanjian damai Lausanne merupakan perjanjian damai setelah meredanya

permusuhan antara pihak Sekutu (Inggris, Perancis, Italia, Amerika Serikat, Rusia

dan Yunani) dan Turki yang dilaksanakan di Lausanne. Pada perjanjian damai

Lausanne ini Ismet Pasha (Inonu) yang memimpin delegasi Turki di Lausanne.

Inonu dipilih oleh Mustafa Kemal karena ia adalah orang yang bisa diandalkan,

Inonu juga merupakan salah satu pendukung Mustafa Kemal di Turki. Dalam

pandangan mereka, konferensi ini dimaksud untuk menyesuaikan syarat-syarat

dari perjanjian Sevres dengan situasi baru. Di dalam perjanjian ini, masalah yang

Kemal dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, Majlis Nasional Agung berfungsi

sebagai badan legislatif sekaligus eksekutif. Majlis negara yang anggotanya dipilih dari Majlis

Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintah, ketua Majlis Nasional Agung merangkap

sebagai ketua Majlis Negara. Ahmad Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki

Utsmani, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988), h. 79-81. 15



Contemporary Political Transformations (1980), h. 384, diakses: 17/09/2014 23:49. 16

J. Zurcher, Sejarah Modern Turki, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 215.

43

dirundingkan dibagi ke dalam tiga pokok bahasan: pertama, masalah teritorial dan

militer. Kedua, perekonomian dan keuangan dan terakhir posisi orang-orang asing

serta kaum minoritas.17

Setelah perjanjian damai Lausanne berjalan dengan baik, kemudian Mustafa

Kemal melakukan perubahan besar pada awal pemerintahannya. Perubahan

tersebut dilakukan berdasarkan pada ideologi Kemalis18

yang diterapkan dalam

sistem pemerintahannya di Turki, dengan tujuan utamanya yaitu ingin

membangun perekonomian dan memodernisasikan kultural yang ada di negara

Turki dengan ide-ide Barat.19

Perubahan sistem pemerintahan di Turki telah menjadikan suku Kurdi

dibawah keputusasaan. Karena selama ini suku Kurdi telah membantu negara

Turki dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Selama sepuluh tahun

perjuangan bersenjata Kurdi secara efektif dapat mengimbangi tindakan

pemerintahan Turki yang mengedepankan penyelesaian secara militer. Namun

secara politis, pemerintahan Turki belum menerima keberadaan identitas suku

Kurdi hingga saat ini. Sampai pada akhirnya keputusan Mustafa Kemal dalam

melakukan perubahan tersebut telah bulat.

17


206-208. 18

Ideologi Kemalis merupakan ideologi Mustafa kemal yang ia terapkan terhadap

pemerintahan Turki karena ia adalah penggemar dari pemikiran orang Barat. sebelumnya juga ia

bersekolah di Barat dan mempelajari pemikiran-pemikiran orang Barat. Maka dari itu

ketertarikannya terhadap pemikiran Barat ia terapkan di negara Turki. adapun ideologi Kemalis

yaitu Republikanisme (kemerdekaan pada suatu negara), Sekulerisme (pemisahan agama dengan

negara), Nasionalisme (berkebangsaan), populisme (pengambil alihan pemerintahan oleh rakyat),

etatisme (mementingkan negara daripada rakyat). Suna Kili, Kemalism in Contemporary Turkey,

International Political Science Review / Revue internationale de science politique, Vol. 1, No. 3,

Political Ideology: Its Impact on Contemporary Political Transformations (1980), h. 386-390,

diakses: 17/09/2014 23:49. 19

Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999),

h. 89.

44

Setelah terpilihnya Mustafa Kemal sebagai presiden Turki, kemudian

Mustafa Kemal memberlakukan bentuk-bentuk kebijakan yang terbagi ke dalam

dua bagian diantaranya kebijakan umum dan khusus:

B. Kebijakan

1. Kebijakan Umum

Di dalam kebijakan umum ini terdapat beberapa keputusan Mustafa Kemal

yang sengaja dibuat demi perbaikan sistem pemerintahan Republik Turki, setelah

mengalami kehancuran total dari Kekhalifahan Utsmani. Kebijakan umum ini

berlaku bagi seluruh rakyat yang ada di Turki tanpa terkecuali. Adapun bentuk

kebijakan yang diproklamasikan oleh Mustafa Kemal diantaranya;

a) Penghapusan Kesultanan dan Kekhalifahan Turki Utsmani

Penghapusan kesultanan Utsmani terjadi setahun sebelum Turki

memproklamasikan kemerdekaannya yaitu tahun 1922 M. Ketika itu, Turki di

pimpin oleh Majlis Nasional Agung, yang mana hubungan Kekhalifahan dan

Majlis Nasional memiliki tujuan yang berbeda. Jika dilihat dari keduanya, secara

resmi merupakan satu fungsi keagamaan yang sama.20

Setelah Republik Turki didirikan, kemudian Mustafa Kemal mengambil

keputusan untuk melakukan reformasi dan mulai menetapkan ideologi Kemalis di

Turki. Reformasi itu dilakukan karena Mustafa Kemal memiliki tujuan untuk

memperkuat otoritas pembangunan bangsa yang sekuler dan mewujudkan

partisipasi politik untuk membawa perubahan dalam struktur sosial ekonomi

negara. Tujuan langsung dari reformasi Kemal dan ideologi Kemalisme adalah


214.

45

terwujudnya sebuah negara Turki modern dan masyarakat modern dengan

membawa Turki ke tingkat peradaban kontemporer.21

Demi pembangunan bangsa yang sekuler, kemudian Mustafa Kemal

memutuskan untuk memberlakukan kebijakan baru yaitu penghapusan

Kekhalifahan Utsmani, Kekhalifahan ini dihapuskan semata-mata untuk

kepentingan negara Turki yang menginginkan perubahan besar dalam sistem

pemerintahannya. Kemudian Mustafa Kemal menetapkan kebijakan pada lembaga

wakaf dan Ulama untuk dialihkan kuasanya kepada kantor urusan agama. Selain

itu, pelarangan pada thariqat Sufi untuk melakukan prosesi keagamaannya di

negara Turki dan Mustafa Kemal memutuskan untuk menghancurkannya pada

tahun 1925 M.22

b) Pemberlakuan Sistem Sekuler

Pemberlakukan sistem sekulerisme sebenarnya sudah sejak lama diinginkan

oleh gerakan nasionalisme yang anggotanya adalah Mustafa Kemal sendiri, hal ini

baru terwujudkan setelah Turki memproklamasikan kemerdekaan. Sistem

sekulerisme merupakan pemisahan agama dengan negara, sekulerisme ini

ditetapkan bersamaan dengan penghapusan Kekhalifahan Utsmani dengan

menghilangkan nilai-nilai Islam yang ada di Turki. Selain itu sistem sekuler ini

sudah direncanakan sejak Mustafa Kemal bergabung dengan Turki Muda, karena

menurutnya agama adalah salah satu faktor penghambat kemajuan negara.

21



Contemporary Political Transformations (1980), h. 385-387. diakses: 17/09/2014 23:49. 22

Jenny B. White, “ Islam and Politics in Contemporary Turkey” The Cambridge History of

Turkey, Editted by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern World, (New York: The

Cambridge University Press, 2008), h. 360.

46

Sedangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di Turki mayoritasnya adalah

menganut agama Islam.

Adapun dorongan sistem sekuler yang paling menonjol dari reformasi

Kemalis sebagai berikut: Pertama, sekularisasi di Turki terbagi dalam bentuk

negara, pendidikan, dan hukum yaitu dengan cara menyerang pusat-pusat kegiatan

tradisional dan para ulama yang melembaga. Mengenai hal ini, sistem sekuler

dalam bentuk negara menghapus kesultanan dan Kekhalifahan, kemudian

diproklamasikannya Republik Turki dan pemberlakuan ketatanegaraan baru di

tahun 1922-1924 M. Selain itu, peranan syari’at, hukum suci, secara eksklusif

dibatasi pada hukum keluarga dan diberlakukannya undang-undang Perdata Swiss

serta undang-undang Pidana Italia pada tahun 1926 M, dengan berisikan tentang

pelarangan dalam pembentukan organisasi yang berbasis agama. Lain halnya

dengan sistem sekulerisasi dalam bentuk pendidikan yaitu secara langsung berada

di bawah kontrol kementrian pendidikan dengan pemberlakuan penyatuan sekolah-

sekolah agama dan sekolah negeri.23

Kedua, tidak diperbolehkan mengangkat simbol-simbol religius dengan cara

menggantikan simbol-simbol keagamaan dengan simbol-simbol peradaban Eropa,

seperti; penggantian tutup kepala (turbus) dengan topi Eropa tahun 1925 M dan

pelarangan dalam menggunakan cadar. Hal ini berlaku bagi kaum wanita dan laki-

laki yang ada di Turki. Ketika itu, wanita dilarang memakai kerudung dan

digantikan dengan memakai rambut palsu. Kemudian laki-laki yang memakai tutup

kepala seperti peci digantikan dengan topi Eropa. Wanita yang memakai cadar mau

23


242.

47

tidak mau harus dilepas, apabila rakyatnya melakukan protes terhadap

pemerintahan, maka mereka akan diungsikan ke negara tetangga.24

Pelarangan simbol-simbol religius ini juga diberlakukan oleh Mustafa Kemal

pada jam dan kalender yang diganti dengan jam Eropa.25

Selain itu, tahun 1928 M

Mustafa Kemal memberlakukan tulisan latin dengan menggantikan tulisan Arab

dan juga mulai dilancarkannya pemurnian bahasa Turki dari muatan bahasa Arab

dan Persi. Bilangan dan angka-angka juga mengikuti gaya tulisan Eropa. Pada

tahun yang sama, Mustafa Kemal mewajibkan warga Turki untuk menggunakan

nama panggilan kecil (marga) sebagaimana yang berlaku dengan nama yang ada di

Eropa.26

Tahun 1931 M, pemberlakuan ukuran takaran dan neraca, hal ini dilakukan

untuk membuat komunikasi dunia Eropa menjadi lebih mudah. Hal ini juga

merupakan sebuah langkah lain untuk memutuskan keterikatan dengan dunia

Islam. Selain itu, tahun 1934 M pemberlakuan nama keluarga dengan hukum Swiss

yang menggantikan hukum syari’ah dan tahun 1935 hukum waris laki-laki serta

perempuan disamaratakan.27

Ketiga, pemerintah melakukan serangan terhadap agama Islam yang dianut

oleh rakyat dalam bentuk pembatasan hukum. Pembatasan ini dilakukan pada

masjid-masjid dan pengurangan khatib (orang yang menyampaikan khotbah)

24

Jenny B. White, “Islam and Politics in Contemporary Turkey” The Cambridge History of

Turkey, Editted by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern World, (New York: The

Cambridge University Press, 2008), h. 360. 25


243. 26

Ahmad Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki Utsmani, (Jakarta:

Kalam Mulia, 1988), h. 83-84. 27


243.

48

karena sebagian dari mereka diangkat oleh pemerintah. Seorang khutbah Jum’at di

dalam penyampaian keagamaan diwajibkan untuk menyampaikan masalah-masalah

pertanian dan perdagangan kepada rakyat. Selain itu, rakyat yang menganut agama

Islam yang biasanya beribadah di masjid-masjid seperti di masjid Istanbul tidak

diperbolehkan oleh pemerintah, kemudian pemerintah Mustafa Kemal melakukan

perubahan pada masjid Aya Sophia untuk dijadikan sebagai Musium dan masjid

raya Al-Fatih dijadikan sebagai gudang.28

Dari perubahan inilah keputusasaan suku Kurdi dalam memperjuangkan

identitasnya di negara Turki, apalagi mayoritas dari suku Kurdi menganut agama

Islam faham Sunni. Disini mereka dijadikan sebagai alat tawar menawar guna

mencapai keberhasilan negara Turki dalam mempertahankan sistem

pemerintahannya. Wajar saja apabila suku Kurdi kontra dengan keputusan Mustafa

Kemal, yang akhirnya pihak dari suku Kurdi melakukan perlawanan. Selain

kebijakan umum, sistem pemerintahan juga memberlakukan kebijakan khusus

untuk suku Kurdi yang akan dipaparkan pada sub babnya.

2. Kebijakan Khusus

Kebijakan umum yang telah dipaparkan di atas, jelas bahwa di dalam

kebijakan tersebut suku Kurdi dan bangsa lain yang tinggal di Turki kontra

terhadap keputusan Mustafa Kemal. Hal ini dikarenakan nilai-nilai agama Islam di

Turki secara perlahan telah terhapus dengan sendirinya. Meskipun pemerintah

tidak mempedulikan kepentingan rakyatnya, akan tetapi masyarakat Turki

menginginkan kepedulian dari seorang pemerintah yang berkuasa. Tidak hanya

28

Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999),

h. 91.

49

kebijakan umum yang diberlakukan, akan tetapi kebijakan kebijakan khusus pun

berlaku bagi suku Kurdi diantaranya:

1) Kewarganegaraan Turki (Turkifikasi)

Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa masalah yang dinyatakan bahwa

suku Kurdi sebagai calon warga negara Turki, yang artinya secara tidak langsung

suku Kurdi telah diakui keberadaannya oleh pemerintah Republik Turki. Akan

tetapi, status Kurdi sebagai negara Turki tidak mudah bagi mereka. Karena status

Kurdi dalam komunitas nasional politik Turki telah menimbulkan keraguan bagi

rakyat Kurdi. Keraguan tersebut timbul dari hukum-hukum yang telah diubah oleh

pemerintah Republik Turki. Maka dari itu, suku Kurdi merasa dirinya telah tertipu

dengan hukum-hukum tersebut. Hukum yang diberlakukan oleh pemerintah

Republik Turki diantaranya:

Pemberlakuan hukum kewarganegaraan sebagai penanda keturkian dengan

menggunakan bahasa Turki secara keseluruhan tanpa terkecuali, diwajibkan

seluruh rakyat yang tinggal di Turki memakai hukum Swiss yang telah diterapkan

oleh Mustafa Kemal. Mengenai hal ini, rakyat Kurdi yang menganut agam Islam

maupun non-Islam merasa dirinya terasimilasi dengan adanya praktek-praktek

diskriminatif kewarganegaraan dan pemerintahan tidaklah menganggap serius suku

Kurdi sebagai warga negara Turki, karena suku Kurdi masih dianggap sebagai luar

lingkaran keturkian yang diharuskan untuk tunduk pada pemerintahan Turki.29

29

Mesut Yegen, Prospective-Turks or Pseudo-Citizens: Kurds in Turkey, Middle East

Journal, Vol. 63, No. 4 (Autumn, 2009), h. 598, diakses: 06/04/2014 23:04.

50

Hal ini dapat dilihat melalui pasal Pasal 88 dari Konstitusi 1924 yang

menyatakan : "Rakyat Turki terlepas dari agama dan ras mereka yang dianggap

akan kewarganegaraannya di Turki”.30

Sebenarnya tujuan utama Republik Turki mengasimilasi suku Kurdi adalah

tidak ingin dirugikan oleh pihak Kurdi yang memanfaatkan fasilitas sebagai warga

negara Turki tanpa pengabdiannya kepada pemerintah Republik Turki. Oleh karena

itu, pemerintahan membuat undang-undang baru tahun 1934 M yang terbagi ke

dalam tiga zona yaitu:

a) Pemisahan daerah yang dianggap sebagai populasi budaya Turki

b) Daerah pemisahan untuk migrasi dan pemukiman penduduk dianggap

berasimilasi ke dalam budaya Turki

c) Daerah yang dilarang untuk bermukim dengan alasan mementingkan

kesehatan rakyat, ekonomi, budaya, politik, militer dan keamanaan di

Turki

Dideklarasikannya hukum undang-undang tersebut, berdampak buruk bagi

populasi rakyat Turki. Sehingga data yang diperoleh menunjukan adanya jumlah

dari keseluruhan dari rakyat Turki yaitu 25. 381 dan jumlah rakyat Kurdi sekitar

5.074 yang berumah tangga di provinsi Kurdi seperti di Tunceli, Erzincan, Bitlis,

Siirt, Van, Diyarbakir, Ago, Mus, Erzurum, Elazig, Kars, Malatya, dan Mardin.

Suku Kurdi di Turki mulai mengungsi dan menetap dibagian Barat Turki.31

30

Mesut Yegen, Prospective-Turks or Pseudo-Citizens,Kurds in Turkey, Middle East

Journal, Vol. 63, No. 4 (Autumn, 2009), h. 606, diakses: 06/04/2014 23:04. 31



51

2) Pembatasan Ruang Gerak Suku Kurdi

Adapun praktek-praktek diskriminasi pemerintah Republik Turki terhadap

suku Kurdi yaitu membatasi ruang gerak Kurdi di Turki, dengan memaksa rakyat

Kurdi untuk dijadikan sebagai buruh dan menjadikan wanita dari keturunan Kurdi

sebagai selir di pemerintahan. Selain itu, anak-anak dari keturunan Kurdi tidak

diperbolehkan untuk bersekolah di sana.32

Walau bagaimanapun, kehidupan suku Kurdi di Turki harus dipertahankan.

Karena keinginan untuk menuntut haknya menjadi negara yang merdeka akan sia-

sia. Meskipun pemerintah telah berlaku keras terhadap agama dan rakyatnya, akan

tetapi suku Kurdi harus dengan sabar mengahadapi masalah ini. Setelah bertahun-

tahun suku Kurdi menuntut haknya, hal ini telah ditolak oleh pemerintahan berkali-

kali, kemudian Mustafa Kemal mendeklarasikan Undang-undang baru yaitu dengan

menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban untuk menekan pers dan menutup

partai politik oposisi dan partai Republik progresif. Jika hal ini dilakukan oleh

Mustafa Kemal, otomatis sangat kecil kemungkinan suku Kurdi untuk meminta

otonom.33

Ketidakmampuannya suku Kurdi untuk mendirikan negara sendiri

mencerminkan sifat lawan mereka terhadap pemerintahan. Situasi nasional yang

kusut akan dihadapi oleh Kurdi pada abad ke dua puluh ini. Mungkin saja reputasi

suku Kurdi sebagai prajurit yang berani akan melawan pemerintah Turki dengan

32

David Bradshaw, After the Gulf War: The Kurds, The Middle East Journal, (Published by:

Royal Institute of International Affairs), (Middle East: 1991), h. 79. 33

Jenny B. White, “Islam and Politics in Contemporary Turkey” The Cambridge History of

Turkey,Editted by: Resat Kesaba, Vol. 4, Turkey in Modern World, (New York: Cambridge


52

semampu mereka, walaupun terdapat hambatan yang dilalui oleh Kurdi dalam

perpecahan organisasi politik mereka sendiri.34

34

George S. Harris, Ethnic Conflict and the Kurds, Annals of the American Academy of

Political and Social Science, Vol. 433, Ethnic Conflict in the World Today (Sep., 1977), Sage

Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science, h.

112, diakses: 06/04/2014 23:26.

53

BAB IV

PRESPON SUKU KURDI TERHADAP PEMERINTAHAN MUSTAFA

KEMAL

Sistem pemerintahan Mustafa Kemal merupakan sebuah rezim satu partai

yang otoriter, dengan ditetapkannya hukum undang-undang pemeliharaan

ketertiban yang diberlakukan sampai tahun 1936 M. Hal ini dikarenakan,

pemerintahan merasa aman untuk menggunakan hukum undang-undang tersebut

sebagai tujuan dan maksud tertentu. Adapun tujuan dan maksud itu ialah untuk

melindungi negara yang utuh dengan tidak ada gangguan dari berbagai kalangan

yang mampu melawannya di bawah hukum undang-undang.1

Hukum undang-undang tersebut diantaranya hukum seluarisasi, Swiss dan

Itali, dimana hukum tersebut ditetapkan sesuai dengan ideologi Kemalis

(Republikanisme, Sekularisme, Nasionalisme, Populisme, Etatisme). Selain itu,

Mustafa Kemal juga menetapkan hukum kewarganegaraaan di Turki (Turkifikasi),

dikarenakan Mustafa Kemal menghindari timbulnya perselisihan dengan suku-

suku yang menginginkan pengakuan nasionalisme dari pemerintahan. Bahkan hal

ini telah dilakukan oleh suku Kurdi sebagai suku yang menginginkan pengakuan

nasionalismenya. Akan tetapi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan

Mustafa Kemal berdampak buruk, pemberlakuan kebijakan tersebut dengan

sengaja mengasimilasi suku Kurdi ke dalam budaya Turki.2


228. 2Mesut Yegen, Prospective-Turks or Pseudo-Citizens: Kurds in Turkey, Middle East


54

Dengan begitu, suku Kurdi dengan terpaksa merespon kebijakan tersebut

dengan melakukan perlawanan.

A. Perlawanan

Adapun perlawanan yang dilakukan oleh suku Kurdi yaitu berbentuk

perang, dimana perang tersebut adalah sebuah aksi fisik dan non fisik dalam arti

sempit misalnya dengan melakukan kekerasan antara dua kelompok masyarakat

atau lebih untuk melakukan dominasi wilayah yang dipertentangkan.3

I. Perang Fisik

Yang dimaksud dengan perang fisik yaitu dimaknai sebagai pertikaian

bersenjata, seperti yang dilakukan oleh suku Kurdi ketika melakukan perlawanan

terhadap pemerintahan Mustafa Kemal. Ketika itu, suku Kurdi mengerahkan

tentara dan perhimpunan Kurdi untuk berperang melawan pemerintahan Mustafa

Kemal. Sebenarnya perang yang dilakukan oleh suku Kurdi bermula dari

perhimpunan Azadi (Bahasa Turki; Kebebasan) yang mengaku sebagai

perhimpunan orang-orang Kurdi yang berasal dari para mantan perwira milisi

Kurdi tahun 1924 M, dipimpin oleh Syaikh Said dari Palu.4

Perhimpuna Azadi didirikan oleh beberapa orang yang merasa bahwa

kelompok sosialnya sendiri terdiskriminasi dengan adanya pergantian sistem

pemerintahan yang di pimpin oleh Mustafa Kemal, apalagi Mustafa Kemal

dengan sengaja menetapkan kebijakan sekuler yang dapat memisahkan urusan

agama dan negara. Hal ini membuat para pemimpin yang dulunya ikut berperan

dalam sistem pemerintahan Utsmani tersingkirkan dari jabatan dan hak mereka,

3Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Ed. Ketiga,

(Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1253. 4David McDowall, A Modern History of The Kurds, Revised Edition, (London,: I.B. Tauris,

2005), h. 192.

55

kemudian para pendiri Azadi tersebut memutuskan untuk memberontak kepada

pemerintahan Mustafa Kemal dengan mengumpulkan beberapa rakyat Kurdi yang

ikut serta dalam perhimpunannya. Di antara para pendiri perhimpunan Azadi yaitu

Yusuf Zia Bey, Khalid Beg Jibran seorang anggota pendiri, yang pada masanya

telah memerintahkan dua resimen Hamidiya, kemudian Syaikh Said dari palu

sebagai Syaikh Naqshabandiyah terkemuka, kapten Ihsan Nuri dan saudara Yusuf

Zia Riza dari angkatan darat ketujuh Corps bermarkas di Diyarbakir dan terakhir

seorang kepala cabang lokal Akram Beg Jamilzada.5

Adapun awal mula kemarahan suku Kurdi pada pemerintahan Mustafa

Kemal yaitu dari dihapuskannya sistem Kekhalifahan dan Kesultanan Utsmani di

ganti menjadi sistem pemerintahan sekuler. Penetapan kebijakan sekuler ini telah

menghambat eksistensi suku Kurdi baik dalam bidang agama, ekonomi, politik

dan sosial, apalagi suku Kurdi di kenal sebagai suatu suku yang kuat dengan

keagamaannya. Maka dari itu, pemerintahan Mustafa Kemal dengan sengaja

menetapkan kebijakan sekuler agar urusan negara tidak terganggu dengan urusan

agama.6

Perang yang dilakukan oleh suku Kurdi sebenarnya tidak dilakukan hanya

sekali saja, bahkan perang ini dikatakan sebagai perang abortif7 yang dilancarkan

kembali oleh angkatan bersenjata suku Kurdi di sebelah Tenggara pada bulan

Agustus 1924 M, akan tetapi perang ini dinyatakan gagal karena pemerintah

5David McDowall, A Modern History of The Kurds, Revised Edition, (London,: I.B. Tauris,

2005), h. 192. 6Syaikh Said merupakan tokoh agama yang memiliki pengaruh politik yang besar di

Kurdistan. Dilihat dari pengalamannya ketika Syaikh Said menjadi penengah atau yang mampu

mengatasi perselisihan di antara suku-suku yang sering kali diminta untuk menyelesaikan

perselisihan di antara suku-suku yang berlainan dan hal ini memberikan prestise, koneksi. Syaikh

Said adalah anggota aliran Naksabandiyyah yang berpengaruh. Erik J. Zurcher, Sejarah Modern

Turki, h. 220. 7Abortif: terhenti dalam perkembangan (Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan

Nasional, KBBI, ed.3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 3.

56

Republik Turki telah menangkap pendiri perhimpunan Azadi diantaranya; Yusuf

Zia Bey dan dua kepala Hamidiya, Khalid Beg Jibran dan Haji Musa Beg Mutki

Bitlis.8

Penangkapan pendiri Azadi ini telah memicu para anggotanya untuk

melakukan perlawanan kembali terhadap pemerintahan Mustafa Kemal dengan

melakukan perang bersenjata pada tahun 1925 M di daerah Diyarbakir, yang

merupakan bentuk kebencian suku Kurdi terhadap pemerintahan.9 Selain itu,

alasan lain dari perang ini adalah ditetapkan kebijakan untuk melarang pemuka

agama memberikan pengajaran yang bercorak Islami terhadap generasi Kurdi,

dengan begitu pemerintahan menutup semua akses pembelajaran seperti

madrasah, universitas Islam dan masjid di daerah Diyarbakir, Anatolia Timur,

Ankara dan Istanbul. Kemudian perang yang dilakukan suku Kurdi segera di

tumpas oleh pemerintahan dengan mengerahkan 50.000 tentaranya untuk

menekan perang Kurdi dengan menghabiskan sepertiga anggaran tahunan guna

mendapatkan penggunaan kereta api milik Perancis.10

Dari perang yang digencarkan oleh pemerintahan yang mengerahkan

tentaranya di daerah Diyarbakir pada tahun 1925 M, kemudian suku Kurdi

membalas perang tersebut pada tahun 1926 M di lereng gunung Ararat sebelah

Anatolia Timur yang memakan waktu selama empat tahun lamanya dan di

8David McDowall, A Modern History of The Kurds, Revised Edition, (London,: I.B. Tauris,

2005), h. 193. 9Erik J. Zurcher, Sejarah Modern Turki, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.

218. 10

Jenny. B. White, The Cambridge History of Turkey, Vol. 4, Turkey in The Modern World,

(New York: The Cambridge University Press, 2008), h. 360.

57

pandang sebagai perang lanjutan Syaikh Said dengan memakan banyak korban

termasuk pemimpin Kurdi yang dihukum mati.11

Setelah menerima kematian Syaikh Said, kemudian perhimpunan Azadi

digantikan oleh adiknya Syaikh Said yaitu Syaikh Abdurrahman dari Piran.

Syaikh Abdurrahman dipercayakan untuk memimpin perang lanjutan suku Kurdi

pada tahun 1927 M. Perang pertamanya Syaikh Abdurrahman dilakukan atas

dasar membalas kematian kakanya dan perang ini pula dilakukan karena adanya

bentuk kebijakan yang melarang nilai-nilai budaya suku Kurdi seperti; melarang

pemakaian penutup kepala (Turbus) yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan

(kerudung), kemudian pakaian yang biasa di pakai sehari-hari oleh suku Kurdi di

ganti dengan pakaian yang serupa dengan orang Eropa.12

Sayangnya, perang yang

dilakukan oleh Syaikh Abdurrahman telah gagal. Hal ini dikarenakan, para

anggota suku Kurdi telah di tekan oleh pemerintahan Mustafa Kemal dengan

menggunakan kekutan udara dan darat yang terjadi di gunung Ararat sebelah

Anatolia Timur pada tahun 1930 M.13

Mengenai perang suku Kurdi melawan pemerintahan Mustafa Kemal tidak

ada satu pun di antara keduanya untuk berdamai, sampai pada akhirnya perang

terakhir suku Kurdi dilanjutkan secara besar-besaran di daerah Dersim bagian

Timur Turki yang dekat dengan Elazig yang di pimpin oleh Sayyid Riza, perang

ini disebut sebagai perang Dersim. Terjadinya perang Dersim dikarenakan

pemerintahan Mustafa Kemal terus-menerus mengeluarkan kebijakan baru yaitu

11


222. 12


(New York: The Cambridge University Press, 2008), h. 360. 13

Hamit Bozarslan, “Kurds and The Turkish State” The Cambridge History of Turkey,



58

pemberlakuan hukum Swiss dan Itali seperti; melarang generasi Kurdi untuk

bersekolah di madrasah atau sekolah yang bercorak Islam. Selain itu, memaksa

gadis remaja Kurdi untuk menjadi selir dan laki-laki dari keturunan Kurdi

dijadikan sebagai buruh di pemerintahan. Akan tetapi, perang tersebut di tumpas

dengan sangat kejam oleh pemerintahan dan lagi-lagi puluhan ribu warga Kurdi

terpaksa dimukimkan kembali di bagian Barat Turki. Setelah penumpasan itu

terjadi, kemudian suku Kurdi melakukan protes kembali dengan melancarkan

perlawanannya dalam bentuk pamflet-pamflet dan terbitan seperti: majalah, koran,

artikel berkala yang tidak berbobot.14

Sebenarnya, perang dari aksi fisik ini telah di sadari oleh pemerintahan

Mustafa Kemal mengenai keinginan dari suku Kurdi sebagai etnis yang kontra

terhadapnya. Akan tetapi, pemerintahan mengabaikannya melalui perjanjian-

perjanjian, hal ini dikarenakan pemerintah menyadari akan adanya bahaya dari

perang tersebut.15

Maka dari itu, Mustafa Kemal mengumumkan perang kembali

di provinsi-provinsi timur seperti: daerah Diyarbakir, Van, Erzerum, Mosul,

Dersim, gunung Ararat sebelah Timur Anatolia selama sebulan dan Mustafa

Kemal juga mengumumkan Undang-undang Pengkhianatan Tinggi diamandemen

agar mencantumkan pemanfaatan agama demi politik sebagai pengkhianatan.16

II. Perang Non Fisik

a) Diplomasi

Adapun perang non fisik yang dilakukan suku Kurdi yaitu berupa Diplomasi

yang merupakan penyelenggaraan perhubungan resmi antar satu negara dengan

14


229. 15



59

negara lain,17

seperti yang dilakukan oleh suku Kurdi dan pemerintahan Mustafa

Kemal dengan di dampingi oleh Liga Bangsa-bangsa yang dilaksanakan tanggal 1

Agustus 1924 M.18

Dari rasa ketidakpuasan suku Kurdi setelah perang bersenjata itu berakhir

dengan kegagalan, kemudian suku Kurdi memutuskan untuk mendatangi Liga

Bangsa-bangsa untuk dijadikan sebagai penengah dari permasalahan antara suku

Kurdi dan pemerintahan Mustafa Kemal di Mosul. Keduanya telah mengatur

pertemuan di daerah Diyarbakir, dengan dihadiri oleh pemimpin Kurdi dan

pemerintahan Mustafa Kemal yang telah berjanji untuk mempertimbangkan

sebuah rezim khusus, dimana keduanya harus mengikuti aturan dari perjanjian

yang telah di buat oleh Liga Bangsa-bangsa, yaitu bermula dari permintaan

pemimpin suku Kurdi kepada pihak pemerintahan Mustafa Kemal yang

diwajibkan menyediakan dana untuk pemulihan daerah, penangguhan wajib

militer selama lima tahun, pemulihan pengadilan Syari’ah, penghapusan

komandan Turki dan penghapusan hukum yang diberikan oleh presiden terhadap

suku Kurdi dan pelepasan orang-orang Kurdi yang dipenjarakan. Adapun timbal

balik dari pemerintahan terhadap pemimpin Kurdi yaitu diwajibkan untuk

mendukung klaim Turki kepada pemerintah Mosul.19

b) Aliansi

Setelah dilakukannya diplomasi antara suku Kurdi dan pemerintahan yang

tidak lain hanyalah mendapatkan merugikan bagi keduanya karena penyerangan

yang terus dilakukan oleh suku Kurdi kepada pemerintahan. Kemudian

17

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Ed. Ketiga,

(Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 357. 18



60

diadakanlah aliansi20

Kurdi dengan pemerintahan Mustafa Kemal. Aliansi tersebut

guna mengancam pemerintah agar memenuhi keinginan suku Kurdi untuk terpisah

dari pemerintahan Turki. Maka dari itu, suku Kurdi mengumpulkan tiga dari

pimpinan perang bersenjata Kurdi yaitu Syaikh Said (1925-1930 M), Syaikh

Abdurrahman (1927 M) dan Sayyid Reza Dersimi (1936-1938 M). Dari aliansi

yang dilakukan suku Kurdi telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam

sejarah nasionalisme Kurdi dan Republik Turki.21

Jejak mendalam tersebut telah melahirkan hukum kewarganegaraan

(Turkifikasi) yang ditetapkan oleh pemerintahan Mustafa Kemal dengan melalui

asimilasi budaya terhadap suku Kurdi. Dimana Kurdi telah diundang untuk

menjadi warga negara Turki melalui proses asimilasi budaya secara paksa tahun

1925 M. Demi menghentikan pertentangan suku Kurdi terhadap pemerintahan

Mustafa Kemal, dengan melalui hukum undang-undang kewarganegaraan yang

dapat dilihat pada pasal 88 tahun 1924 dengan menyatakan: “rakyat Turki terlepas

dari agama dan ras mereka dalam hal kewarganegaraan”. Dalam pandangan pasal

ini memberikan kesan bahwa keturkian (Turkifikasi) terbuka untuk semua

penduduk negara terlepas dari asal-usul etnis dan agama.22

Praktek asimilasi suku Kurdi secara paksa ini telah membuat kekhawatiran

pada rakyat Kurdi, sehingga ketakutan akan kehilangan etnis mereka semakin

tinggi. Praktek asimilasi budaya ini dimulai dengan pelarangan berbicara bahasa

asli Kurdi dan diwajibkan untuk memakai bahasa Turki, penulisan pun demikian

20

Ikatan atau gabungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan politik. Peter Salim dan

Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Ed. Ketiga, (Jakarta: Modern English Press,

2002), h. 43. 21



University Press, 2008), h. 339. 22


Journal, Vol. 63, No. 4 (Autumn, 2009), h. 600-601, diakses: 06/04/2014 23:04.

61

sama halnya dengan diwajibkan memakai tulisan Turki, adat istiadat Kurdi tidak

boleh dipraktekan dalam budaya Turki, pemakaian pakaian Kurdi pun di larang

dengan tegas dan diganti dengan pakaian yang serupa dengan gaya Eropa.

Mengenai hal ini, pihak pemerintah Republik Turki tidak mau dirugikan oleh

pihak suku Kurdi, dengan begitu seluruh fasilitas yang telah disediakan oleh

pemerintahan diperbolehkan untuk digunakan oleh rakyat Kurdi dengan syarat

suku Kurdi mengakui pengabdiannya kepada bendera Turki.23

c) Hukum Undang-undang

Asimilasi suku Kurdi telah membuat suku Kurdi diungsikan oleh

pemerintahan yang bertempat di daerah Anatolia Barat bersama dengan

keluarganya. Mengenai hal ini, tercantum dalam hukum undang-undang 1204

tahun 1927 M yang menyatakan “1.500 orang dan 80 keluarga telah dipindahkan

ke Anatolia Barat”. Dari hukum undang-undang tersebut kemudian pemerintahan

juga melarang keturunan dari suku Kurdi untuk menggunakan nama marga dan

digantikan dengan nama keluarga di Turki. Hal ini tercantum pada pasal tiga di

dalam hukum undang-undang Republik Turki dengan melarang penggunaan nama

asli tahun 1934 M. Asimilasi ini telah mengancam identitas suku Kurdi secara

tidak langsung.24

Walaupun suku Kurdi telah melakukan perlawanan dengan cara berperang,

dalam periode ini pemerintahan memiliki dampak yang luar biasa. Bahkan dengan

cara apapun pemerintah berusaha menghentikan perlawanan suku Kurdi sebelum

keadaan semakin memburuk. Maka dari itu, pemerintahan telah memutuskan

23





62

untuk menetapkan hukum undang-undang pemeliharaan ketertiban (Takrir-i

Sukun) yang menandai akhir dari konflik di antara keduanya.25

Undang-undang ini diberlakukan agar pihak dari suku Kurdi tidak

melakukan perlawanan kembali, hukum undang-undang ini bertahan sampai dua

tahun lamanya.26

Walaupun hukum undang-undang Pemeliharaan Ketertiban yang

ditetapkan oleh pemerintah tidak bertahan lama, pemerintah memutuskan untuk

berusaha menghentikan bentuk perlawanan kembali yang dilakukan oleh suku

Kurdi melalui serangkaian hukum undang-undang yang disebut penyelesaian

(Iskan Kanunu) tahun 1934 M, secara terbuka ditujukan untuk perpindahan

populasi dari kelompok-kelompok yang tidak memiliki budaya Turki dengan

mengirim suku Kurdi ke Anatolia.27

Dari aksi perang yang dipaparkan di atas, ada dua alasan yang menyebabkan

suku Kurdi untuk melakukan perang terhadap pemerintah yaitu:

1) Diberlakukannya ideologi resmi nasionalisme Turki tahun 1923 M yaitu

ideologi Kemalis untuk merubah kekhalifahan menjadi negara yang

sekuler dan modern.

2) Adanya penghapusan Khilafah yang merupakan simbol penting yang

berhubungan dengan masa lalu Utsmani, yang mengakibatkan pemuka

agama Kurdi bereaksi keras terhadap penghapusan khilafah Utsmani.28

25





221-222. 27







63

Dari hasil perlawanan suku Kurdi terhadap pemerintahan dapat diketahui

dengan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh suku Kurdi dan pemerintahan

Republik Turki menurut Hamit Bozarslan di dalam tulisannya yang berjudul

“Kurds and The Turkish State” The Cambridge History of Turkey diantaranya:

1. Pemerintah Republik menunujukan kemampuan negara dengan menekan

dan memanfaatkan suku, hal ini dikarenakan para pemimpin suku telah

dikooptasi untuk memimpin pasukan militer Turki.

2. Meskipun mayoritas dari daerah Kurdi militer, pemerintah Mustafa Kemal

merampasnya dalam satu waktu, sehingga Kurdi melakukan perlawanan.

Perlawanan yang dilakukan suku Kurdi tidak mampu memobilisasi seluruh

penduduk pedesaan dan perkotaan untuk melawan pemerintah Republik.

3. Meskipun mereka terkandung dalam salah satu bagian dari provinsi Kurdi,

hampir semua perlawanan Kurdi meluas keluar dari jalur Turki.29

B. Dampak Perlawanan Suku Kurdi

Respon suku Kurdi terhadap kebijakan baru yang telah dibuat oleh Mustafa

Kemal yaitu berdampak pada pemerintahan, sosial dan agama. Mengenai hal ini,

akan dijelaskan secara detail pada sub-babnya.

1) Pemerintah

Adapun dampak dari perlawanan suku Kurdi terhadap pemerintah Republik

yaitu terdapat kerugian besar yang dialami oleh administrasi pusat. Dimana

pemerintahan telah menekan perlawanan suku Kurdi dengan mengerahkan 50.000

tentara untuk menumpas perlawanan tersebut, dengan menghabiskan sepertiga

29




64

anggaran tahunan guna mendapatkan bantuan penggunaan kereta api milik

Perancis.30

2) Sosial

Selain konflik ini berdampak pada pemerintahan, hal ini juga berdampak

pada kehidupan sosial yang berasal dari pihak Kurdi dan pihak rakyat Turki.

Perlawanan yang berlangsung lamanya sejak tahun 1924-1936 M, membuat suku

Kurdi dan rakyat Turki memakan korban jiwa yaitu salah satunya para pemimpin

Kurdi yang dihukum mati dan 20.000 orang dideportasi dari Tenggara kemudian

dipaksa untuk tinggal di bagian Barat negara. Pemerintahan Turki pada masa ini

memperlakukan orang Kurdi sangat kejam melalui pejabat Militer dan

pengadilan-pengadilan kemerdekaan. Karena setiap kali melakukan perlawanan,

suku Kurdi melangsungkan perlawanannya secara besar-besaran.31

Selain memakan korban jiwa, perlawanan suku Kurdi juga berdampak pada

hasil perkebunannya, dimana pemerintah telah menyita perkebunan tersebut di

beberapa daerah yang di tempati oleh suku Kurdi dengan terpaksa suku Kurdi

yang tinggal di Diyarbakir, Van, Erzerum dipindahkan ke Anatolia Barat dalam

sepuluh tahun lamanya. Disana suku Kurdi mengungsi bersama dengan keluarga

mereka, yang berjumlah sekitar 1.500 orang dan 80 keluarga (1925-1934 M).

Hal ini ditunjukan dalam undang-undang penyelesaian tahun 1934 M,

dimana di dalam undang-undang tersebut menyatakan adanya perpindahan

penduduk suku Kurdi ke Anatolia Barat hanya 25. 381 warga, 5.074 rumah tangga

30


(New York: The Cambridge University Press, 2008), h. 360. 31


222.

65

dari beberapa provinsi yaitu Tunceli, Erzincan, Bitlis, Van, Diyarbakir, Erzurum,

Elazig, Kars, Malatya dan Mardin.32

Akan tetapi pemukiman ini diberhentikan oleh pemerintahan pada tahun

1940 M setelah Mustafa Kemal lengser dari jabatannya. Alasan diberhentikannya

pemukiman yaitu untuk pengembangan lingkungan yang lebih demokratis di

Turki. Selain itu, setelah penindasan perlawanan suku Kurdi yang ditekan oleh

pemerintah pada tahun 1925, 1930 dan 1938 M Kurdi di Turki tidak lagi

menimbulkan masalah besarnya. Pada tahun 1950 M, akhirnya penduduk suku

Kurdi dipindahkan ke kota-kota besar dengan begitu suku Kurdi di Turki tidak

lagi terasimilasi secara paksa.33

3) Agama

Adapun dari perlawanan suku Kurdi berdampak buruk terhadap agama,

karena ketika itu pemerintahan Republik menutup peribadatan di Turki. Selain itu,

sekolah-sekolah keagamaan di daerah-daerah di tutup rata dan publikasi seperti

tulisan berita (pers) dilarang oleh pemerintah Republik Turki. Hal ini tercantum

pada pasal 42 yang menyatakan “konstitusi saat ini melarang instruksi bahasa lain

selain Turki sebagai bahasa negara yang berlaku bagi seluruh rakyatnya.34

32

Mesut Yegen, "Prospective-Turks" or "Pseudo-Citizens:" Kurds in Turkey, Middle East

Journal, Vol. 63, No. 4 (Autumn, 2009), h. 601-602, diakses: 06/04/2014 23:04. 33

Mesut Yegen, "Prospective-Turks" or "Pseudo-Citizens:" Kurds in Turkey, Middle East




66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui sumber tertulis, maka hasil

kesimpulannya yaitu:

Pertama, karena adanya kesenjangan ideologi dan agama yang sangat kuat

antara suku Kurdi dan pemerintahan Mustafa Kemal sehingga dapat menghambat

eksistensi suku Kurdi baik dalam bidang sosial, ekonomi, agama, budaya dan

politik.

Kedua, adapun kondisi suku Kurdi masa pemerintahan Mustafa Kemal yaitu

merasa dirinya terdiskriminasi dengan adanya pergantian pemerintahan dari masa

Khilafah Utsmani ke masa pemerintahan Republik Turki yang bertolak belakang,

baik dalam segi politik, ekonomi, sosial, dan agama. Selain itu, pemerintahan

Mustafa Kemal telah menetapkan kebijakan baru yang dapat menghambat

eksistensi suku Kurdi di Turki sehingga suku Kurdi merasa terancam identitas

etnisnya.

Ketiga, bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Mustafa

Kemal yaitu penghapusan sistem Kekhalifahan Utsmani di ganti dengan sistem

sekularisasi, dari sistem sekularisasi ini hukum Syari’ah Islam di ganti dengan

hukum Swiss dan Itali, peleburan etnis yang tinggal di Turki menjadi rakyat Turki

(kewarganegaraan Turki). Akibat adanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh

pemerintahan Mustafa Kemal, kemudian ruang gerak suku Kurdi di Turki dibatasi

di Turki.

67

Keempat, dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Mustafa

Kemal terhadap suku Kurdi di Turki, kemudian suku Kurdi merespon kebijakan

tersebut dengan melakukan perlawanan. Adapun perlawanan yang suku Kurdi

lakukan berupa perang fisik dan non fisik yang dilakukan oleh perhimpunan

Azadi dengan para pendiri dan anggotanya, dari perlawanan tersebut kemudian

berdampak buruk bagi pemerintahan, sosial dan agama.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian ini, disadari bahwa pada tulisan ini

akan mendapatkan kritik dan saran dari para pembaca. Karena itu, diharapkan

untuk ke depannya akan diteliti kembali melalui penelitian lapangan ataupun

pustaka. Saran dari penulis dalam penelitian ini untuk mengatasi kebijakan

pemerintahan Mustafa Kemal terhadap suku Kurdi di Turki alangkah baiknya

lebih hati-hati dalam menuntut hak kepada yang berkuasa, karena bisa jadi

pemerintahan akan melakukan lebih kejam lagi dari biasanya.

68

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer:

Jaffer Sheyholislami, Kurdish Identity, Discourse, and New Media, (New York:

Palgrave Macmillan, 2011).

Zarar Sedigh Tofigh, Kurdish Tribes in The Middle Age, diterjemahkan oleh Idris

Abdullah Mustafa, (@‹ ŽïÜìóè, 2010). www.mukiryani.com

Sumber Sekunder:

A Syafiq, Mughni. Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. Jakarta: Logos, 1997.

Abdullah, Ocalan. War an Peace In Kurdistan (Perspektives For a Political

Solution of The Kurdish Question). International Initative: 2008.

Bruce, Master. “Kurds” Encyclopedia of the Ottoman Empire. Facts on File

Library of World History, Edited by: Gabor Agoston dan Bruce Masters,

New York: Facts on File, 2009.

David, McDowall. A Modern History of The Kurds. London: I.B. Tauris, 2005.

David, McDowall. The Kurds (A Contemporary Overview), edited by Philip G.

Kreyenbroek and Stefan Sperl. London: Routledge, 1992.

Dudung, Abdurahman. Metodologi Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ar Ruzz

Media.

Erik J. Zurcher. Sejarah Modern Turki. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2003.

Fahmi, Jamaludin. Kebijakan Luar Negeri Turki dalam Mengatasi Masalah

Konflik Etnis dengan Bangsa Kurdi. Jakarta: Universitas indonesia, 2010.

http://www.mukiryani.com/

69

Feroz, Ahmad. “Turki” Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. Bandung:

Mizan, 2001.

Hakan Ozoglu, Kurdish Notables and The Ottoman State: Evolving Identities

Competing Loyalties and Shifting Boundaries, (New York: State University

of New york, 2004).

Harun, Nasution. Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan).

Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.

Ira M. Lapidus. Sejarah Sosial Ummat Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1999.

Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Martin, Van Bruinessen. The Kurds and Islam. Working Paper no. 13, Islamic

Area Studies Project, Tokyo, Japan, 1999, (Les Annales de l'Autre Islam ,

No.5), (Paris: INALCO, 1998).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. KBBI. Jakarta : Balai Pustaka,

2005.

Sartono, Kartodirdjo. Pendekatan llmu Sosial dalam Metodelogi Sejarah. Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Soerjono, Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002.

TH, Bois. “Kurds” The Encyclopaedia of Islam. Leiden: Tuta Sub Aegide Pallas.

EJB/ E. J. Brill, 1986.

Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:

Balai Pustaka, 2007.

70

Tim, Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Jakarta: CeQDA, 2013/14.

Ully, Nuzulian. Kebijakan Pemerintahan Turki Terhadap Etnis Kurdi (studi kasus

setelah perjanjian Sevres tahun 1920). Jakarta: Universitas indonesia, 2008.

Umair Shiddiq, Yahsy. Identitas Etnis Kurdi di Turki. Jakarta: Universitas

Indonesia, 2010.

Jurnal:

David, Bradshaw. After the Gulf War: The Kurds. The Middle East Journal,

(Published by: Royal Institute of International Affairs). Middle East: 1991.

G. R Driver. Studies in Kurdish History. “Bulletin of the School of Oriental

Studies, University of London”. Cambridge University Press on behalf of

the School of Oriental and African Studies, 1922.

George S. Harris. Ethnic Conflict and The Kurds, Annals of the American

Academy of Political and Social Science, Vol. 433, Ethnic Conflict in the

World Today 1977.

Hamit, Bozarslan. “Kurds and the Turkish State” The Cambridge History of

Turkey, Editted by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern World,

New York: The Cambridge University Press, 2008.

Hasan, Kayali. “The Struggle for Independence” The Cambridge History of

Turkey, Editted by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern World.

New York: The Cambridge University Press, 2008.

Jenny. B, White. “Islam and Politics in Contemporary” The Cambridge History of

Turkey. New York: The Cambridge University Press, 2008.

71

Martin van Bruinessen, The Kurds in Turkey, Middle East Research and

Information Project (MERIP) Reports, No. 121, State Terror in Turkey

(Feb., 1984).

Michael M. Gunter. The Kurdish Question in Perspective, Vol. 166, World

Affairs, Spring 2004,

http://www.kurdipedia.org/documents/88606/0001.PDF.

R. R, Kasliwal. The Foreign Policy Of Turkey Since 1919. The Indian Journal of

Political Science, Vol. 7, No. 1-2, (Indian Political Science Association,

1945.

Sibel Bozdogan, “Art and architecture in modern Turkey” in The Cambridge

History of Turkey,Editted by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern

World, (New York: The Cambridge University Press, 2008).

Suna, Kili. Kemalism in Contemporary Turkey. International Political Science

Review / Revue internationale de science politique, Vol. 1, No. 3, Political

Ideology: Its Impact on Contemporary Political Transformations 1980.

Zharmukhamed, Zardykhan. Ottoman Kurds of the First World War Era:

Reflections in Russian Sources. Middle Eastern Studies, 2006.

Internet:

http://www.aljazeera.com/news/europe/2007/10/2008525183331270946.html.

http://www.britannica.com/EBchecked/media/136499/Carrying-a-banner-

depicting-the-image-of-the-founder-of?topicId=40411

http://www.britannica.com/EBchecked/media/601/Mustafa-Kemal-in-

1923?topicId=40411

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/22897/Anatolia


http://www.aljazeera.com/news/europe/2007/10/2008525183331270946.html

http://www.britannica.com/EBchecked/media/136499/Carrying-a-banner-depicting-the-image-of-the-founder-of?topicId=40411


http://www.britannica.com/EBchecked/media/601/Mustafa-Kemal-in-1923?topicId=40411



72



http://www.britannica.com/EBchecked/topic/325191/Kurd

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/325241/Kurdistan



http://www.britannica.com/EBchecked/topic/434995/Ottoman-court-carpet

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/471291/portolan-chart

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/582207/tanbur

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/609790/Turkey

https://istihbaratsahasi.wordpress.com/2013/08/01/doc-dr-hakan-ozoglu-ataturk-

ozerklik-vaat-etmedi-oyle-anlasilsin-istedi/

https://istihbaratsahasi.wordpress.com/2013/08/01/doc-dr-hakan-ozoglu-ataturk-

ozerklik-vaat-etmedi-oyle-anlasilsin-istedi/

Uludag, Memet. The long struggle of the Kurds.

http://www.irishmarxistreview.net/index.php/imr/article/view/96/98,








http://www.britannica.com/EBchecked/topic/471291/portolan-chart


http://www.britannica.com/EBchecked/topic/609790/Turkey

https://istihbaratsahasi.wordpress.com/2013/08/01/doc-dr-hakan-ozoglu-ataturk-ozerklik-vaat-etmedi-oyle-anlasilsin-istedi/




http://www.irishmarxistreview.net/index.php/imr/article/view/96/98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 11

Suku Kurdi sebelum kendali Khilafah Utsmani

Gambar 2. 22

Suku Kurdi di bawah kendali Khilafah Utsmani yaitu delegasi (wewenang)

kekuasaan, kepatuhan dan ukuran kelompok.

1Hakan Ozoglu, Kurdish Notables and The Ottoman State: Evolving Identities Competing

Loyalties and Shifting Boundaries, (New York: State University of New york, 2004), h. 55. 2Hakan Ozoglu, Kurdish Notables and The Ottoman State: Evolving Identities Competing

Loyalties and Shifting Boundaries, (New York: State University of New york, 2004), h. 55.

Gambar 2. 33

Perbatasan Khilafah Safawi dan suku Kurdi sebelum 1514 M

Gambar 2. 44

Peta Kurdi tahun 1860 M


Loyalties and Shifting Boundaries, (New York: State University of New york, 2004), h. 50. 4Jaffer Sheyholislami, Kurdish Identity, Discourse, and New Media, (New York: Palgrave

Macmillan, 2011), h. 49.

Gambar 2. 55

Daftar Gubernur suku Kurdi masa Khilafah Utsmani dari tahun 1847-1867 M

Gambar 2, 66

Peninggalan Khilafah Utsmani di Turki


Loyalties and Shifting Boundaries, (New York: State University of New york, 2004), h. 62-63. 6http://www.britannica.com/EBchecked/topic/22897/Anatolia


Gambar 2. 77

Data rakyat Kurdi yang tinggal di wilayah Kurdistan

Gambar 2. 88

Kelompok dialek Kurdi ditunjukan dalam jumlah besar di wilayah Kurdistan

7David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. xiii.

8Jaffer Sheyholislami, Kurdish Identity, Discourse, and New Media, (New York: Palgrave


Gambar 2. 99

Data distribusi suku Kurdi di beberapa wilayah seperti Turki, Iran dan Irak

Gambar 2. 1010

Kekuasaan daerah yang dipegang alih oleh suku Kurdi di Turki

9David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. xiv

10David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. xv.

Gambar 2. 1111

Rakyat yang memakai bahasa Kurdi

Gambar 2. 1212

Ahmed-i Hani (Ehmed Xani 1651 M) seorang penyair dan pemuka agama Kurdi

menunjukan kesadaran kelompok yang jelas ketika ia membedakan Kurdi dari

Arab, Turki dan Iran dengan judul “Derde Me” terkenal dengan sebutan Mem-u

Zin diselesaikan olehnya tahun 1695 M.

11

David McDowall, A Modern History of The Kurds, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. xvi. 12

Hakan Ozoglu, Kurdish Notables and The Ottoman State: Evolving Identities Competing

Loyalties and Shifting Boundaries, (New York: State University of New york, 2004), h. 31-32.

Gambar 2. 1313

Puisi Mem-u Zin yang di tulis oleh Ahmed-i Hani

Gambar 2. 1414

Rakyat petani suku Kurdi di pemerintahan daerah

13

Memuzin adalah bagian dari tradisi lisan yang panjang sampai berabad-abad seperti

bahasa yang dipakai oleh suku Kurdi sendiri diantaranya bahasa Kurmanji, Gurani dan Sorani.


Martin van Bruinessen, The Kurds in Turkey, Middle East Research and Information

Project (MERIP) Reports, No. 121, State Terror in Turkey (Feb., 1984), h. 7, diakses: 17/09/2014

23:41.

Gambar 2. 1515

Penggembala dari suku Kurdi

Gambar 2. 1616

Hasil karya suku Kurdi yang tinggal di kota yaitu Karpet Permadani

15

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/325241/Kurdistan 16




Gambar 2. 1717

Seni musik suku Kurdi bernama Tanbur

Gambar 2. 1818

Wanita seniman

17http://www.britannica.com/EBchecked/topic/582207/tanbur

18Sibel Bozdogan, “Art and architecture in modern Turkey” in The Cambridge History of

Turkey,Editted by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern World, (New York: The



Gambar 2. 1919

Perempuan dan anak dari keturunan suku Kurdi, disebelah kirinya adalah laki-laki

dari keturunan Kurdi yang akan bekerja.

Gambar 2. 2020

Kavaleri (pasukan berkuda) suku Kurdi

19



23:41. 20



Gambar 2. 2121

Keadaan kota Bitlisi

Gambar 3. 122

Perpecahan wilayah pada perjanjian Sykes-Picot

21



23:41. 22


Gambar 3. 223

Rangkaian reformasi kemerdekaan Turki tahun 1920 yang diarahkan oleh Mustafa

Kemal Attaturk, dengan menyatakan negara Turki menjadi negara sekulerisasi

yang menghilangkan nilai-nilai keagamaan di Turki.

Gambar 3. 324

Sebelah Kiri: Mustafa Kemal Attaturk dan kanan: Sultan Vahidettin. Sultan

Vahidettin ditugaskan oleh Mustafa Kemal selama perjuangan kemerdekaan Turki

untuk menerima dukungan dari kepala suku Kurdi yang meluas di beberapa

daerah.

23

Sibel Bozdogan, “Art and architecture in modern Turkey” in The Cambridge History of



https://istihbaratsahasi.wordpress.com/2013/08/01/doc-dr-hakan-ozoglu-ataturk-ozerklik-

vaat-etmedi-oyle-anlasilsin-istedi/



Gambar 3. 425

Mustafa Kemal (Atatürk) in 1923

Gambar 3. 526

Sejumlah intelektual Kurdi berpartisipasi dalam gerakan nasionalis dalam

pembentukan Republik pada akhir abad ke 20.

25

http://www.britannica.com/EBchecked/media/601/Mustafa-Kemal-in-

1923?topicId=40411 26

https://istihbaratsahasi.wordpress.com/2013/08/01/doc-dr-hakan-ozoglu-ataturk-ozerklik-

vaat-etmedi-oyle-anlasilsin-istedi/





Gambar 3. 627

Peta negara Turki tahun 1924 M

Gambar 3. 728

Bangunan peninggalan Mustafa Kemal yaitu Cubuk Dam, taman umum dan

restoran di luar Ankara (tahun 1930-1936 M)

27

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/22897/Anatolia 28





Gambar 3. 829

Bangunan dari Ankara sebagai ibu kota baru dengan Exhibition Hall yang baru

(Sergi Evi) yang dirancang oleh Sevki Balmumcu ke kanan (1933).

Gambar 4. 130

Spanduk Mustafa Kemal saat terjadinya perlawanan.

29




http://www.britannica.com/EBchecked/media/136499/Carrying-a-banner-depicting-the-

image-of-the-founder-of?topicId=40411



Gambar 4. 231

Pembukaan stasiun kereta api Ankara (1937) yang dirancang oleh Sekip akalin.

Gambar 4. 332

Anıtkabir, makam Ataturk (1942 -55), yang dirancang oleh Emin Onat dan Orhan

Arda - monumen nasionalis utama Turki modern.

31







Gambar 4. 433

Taslik Coffee House (1948) oleh Sedad Hakki Eldem, yang diperkuat replika

beton modern rumah kayu abad ketujuh belas, yang Amcazade Huseyin Pasa

Yalisi di Bosporus; contoh kanonik Kedua Style Nasional dalam arsitektur.

Gambar 4. 534

Para pemimpin Kurdi dari seluruh bagian Kurdistan dan era yang berbeda.

33




Jaffer Sheyholislami, Kurdish Identity, Discourse, and New Media, (New York: Palgrave


Gambar 4. 635

Dokumen ini adalah kontrak pernikahan di mana 'Republik Kurdistan dua kali

disebut, dan pasangan menikah yang mengaku memiliki 'kewarganegaraan

Republik Kurdistan. Hassan Ghazi itu.

Gambar 4. 36

Pembantaian suku Kurdi di Turki

35

http://www.weneykk.blogspot.com 36


http://www.weneykk.blogspot.com/


kebijakan pemerintahan mustafa kemal ...sampai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari...

Documents