raya arifin ahmad no.03 kel. sidomulyo, kec. marpoyan ... penilikan phpl... · damai, kota...

Lampiran Surat No. 656.1/EQ.S/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

PENILAIAN KINERJA PHPL

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan

Kedua), sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA

Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722, 7157103

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : PT RIAU INDO AGROPALMA

No. SK IUPHHK-HT : SK.61/Menhut-II/2006

Luas : ±9.570 Ha

Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Alamat Kantor : Jl. Raya Arifin Ahmad No.03 Kel. Sidomulyo, Kec. Marpoyan

Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

III. Waktu Pelaksanaan : 5 – 9 Oktober 2015

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT

LULUS SEHINGGA PT RIAU INDO AGROPALMA

BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 28 Oktober 2015

PT EQUALITY INDONESIA

Amin Muchakim, S.Hut

Direktur Sertifikasi Hutan

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor: 018/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/X/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)

PT RIAU INDO AGROPALMA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.61/MENHUT-II/2006 TANGGAL 22 MARET 2006

DENGAN LUAS ±9.570 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi

dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT RIAU INDO

AGROPALMA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 18

Oktober 2015;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor: 095/EQI-F037 tanggal 18 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 073.2/EQI-F039 tanggal 21 Oktober

2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT RIAU INDO

AGROPALMA sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 100.2 tanggal 21 Oktober 2015 menunjukkan

total nilai kinerja akhir 19 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 3 indikator bernilai

SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap

Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;

e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT RIAU INDO

AGROPALMA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang

telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;

4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam

Kerangka Indonesia National single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi

Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

Halaman 2 dari 4


8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga

Produk, Proses dan Jasa.

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan

Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014

tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan

Hak;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda

V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi

Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014

Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari

Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014

Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari

Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam

kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember

2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;

22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

dan perubahannya;

23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2

September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian

Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem

Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku

sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2

September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal

18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for

bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus

2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012

Halaman 3 dari 4


tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal

17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman

dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK);

27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 02/SP-PHPL/RIA-EQI/LA/X/2013 tanggal 04

Oktober 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT RIAU INDO AGROPALMA

DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.61/MENHUT-

II/2006 TANGGAL 22 MARET 2006 DENGAN LUAS ±9.570 HEKTAR

PERTAMA : PT RIAU INDO AGROPALMA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan

Sertifikat Nomor: 016.1/EQC-PHPL/XI/2014 dinyatakan “LULUS” karena tidak

terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap

Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur

Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli

2014.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-

PHPL) nomor 016.1/EQC-PHPL/XI/2014 yang berlaku mulai 28 November

2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 selama PT RIAU INDO

AGROPALMA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar

sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-

BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.

KETIGA : Sertifikat nomor 016.1/EQC-PHPL/XI/2014 direvisi menjadi nomor

016.2/EQC-PHPL/X/2015 dengan masa berlaku mulai 21 Oktober 2015

sampai dengan 20 Desember 2018 karena adanya perubahan peraturan baru

dari Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 menjadi

Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-

BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEEMPAT : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat

dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di

media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem

yang ditetapkan.

KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda

V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-

Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban

dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila

terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas

kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan

struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

Halaman 4 dari 4


KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi

persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila:

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan

penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi

Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan

dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal: 21 Oktober 2015

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT RIAU INDO AGROPALMA;

2. Direktur Jenderal Pengeloaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di

Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

DENGAN PREDIKAT :

B A I KDITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 21 DESEMBER 2013 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 DESEMBER 2018TANGGAL REVISI : 21 OKTOBER 2015

Ir. AGUSTRI WARSONODirektur Utama

NOMOR : 016.2/EQC-PHPL/X/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT RIAU INDO AGROPALMA

SK IUPHHK-HT : 61/Menhut-II/2006TANGGAL : 22 Maret 2006LUAS : ± 9.570 HektarLOKASI A. KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR

B. PROVINSI : RIAUALAMAT PERUSAHAAN : Jalan Arifin Ahmad No.03 Kel. Sidomulyo, Kec. Marpoyan Damai

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIADINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

PT EQUALITY INDONESIA

Jl. Raya Sukaraja No.72, Bogor-16710

Telp : (0251) 7550722; Fax : (0251) 7550724

Website : http://www.equalityindonesia.com

Email : [email protected]

EQI-F084.3.2/20140813

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARILP-PHPL – 013 – IDN

EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 13

(1) Identitas LPPHPL :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN

c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550324

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Agustri Warsono

f. Tim Audit : Amin Muchakim (Lead Auditor/Auditor Prasyarat dan VLK)

Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi)

M Tri Cahyo (Auditor Ekologi)

Amir Fadhillah (Auditor Sosial)

g. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi)

Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)

Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. RIAU INDO AGROPALMA

b. Nomor & Tanggal SK : SK.61/Menhut-II/2006, 22 Maret 2006

c. Luas dan Lokasi : 9.570 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

d. Alamat kantor : 1. Jl. Arifin Ahmad No.3 Pekanbaru, Provinsi Riau

2. Plaza BII Tower II Lantai 32 Jalan Thamrin Kav. 51

Jakarta

e. Nomor telepon : (0761) 23332, 32509, (021) 39834473

Nomor Fax : (0761) 24071, (021) 39834707

E-mail :

f. Pengurus :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Saptony Tandjung

Komisaris : Rudy

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL


Dewan Direktur :

Direktur Utama : Isra Meddy

Direktur : Kiat Wijaya

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

30 September 2015 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi

Riau yang diwakili oleh Kasi Pemanfaatan

Hutan Tanaman

Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang

diwakili oleh Kasi STT.

Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan

rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT

RIA (Auditee) dan minta masukan terkait

dengan kinerja Auditee selama ini

Pertemuan Pembukaan 5 Oktober 2015 Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT RIA

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian,serta mengkonfirmasikan kepada

Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan

peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen

danObservasi Lapangan

5-7 Oktober 2015 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada

Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit

melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,

dan menganalisis menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran

2.1Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Pertemuan Penutupan 7 Oktober 2015 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Auditee atas bantuan dan kerjasamanya

selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.

Memberitahukan temuan observasi dan

ketidaksesuaian.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian.

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan 21 Oktober 2015 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

penilaianyang diajukan untuk menjamin bahwa

penilaian dilakukan secara efektif dan efisien


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan

Pemegang IUPHHK

BAIK

(93.33%)

Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa

Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta

dokumen legal lainnya (SIUP, SITU, TDP). Auditee

memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) dari Kementerian Kehutanan melalui SK

Nomor : SK.61/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret

2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Riau Indo

Agropalma atas areal hutan produksi seluas ± 9.570

Ha. SK tersebut merupakan tindak lanjut dari

Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor:

17.b/TP/VI/2002 tanggal 3 Juni 2002 tentang

pemberian IUPHHK;HT kepada PT RIA seluas ± 7.820

Ha. Dokumen tata batas tersedia lengkap dilapangan.

Auditee telah melaksanakan tata batas luarnya (tata

batas sudah temu gelang) yang dibuktikan dengan

adanya Laporan TBT No. 3/2014.

Di areal kerja Auditee terdapat konflik batas dengan

masyarakat Desa Tanjung Simpang Kecamatan

Plangiran dan tumpang tindah dengan perkebunan PT

MGI, akan tetapi sudah ada upaya untuk

menyelesaikan konflik batas tersebut serta ada

penurunan tingkat konflik dari waktu kewaktu

Sesuai dengan SK IUPHHK No. SK.61/Menhut-II/2006

tanggal 22 Maret 2006, seluruh areal kerja Auditee

seluas 9.750 Ha masuk kedalam fungsi kawasan Hutan

Produksi Tetap (HP). Hasil overlay peta SK IUPHHK

dengan peta lampiran SK Menteri Kehutanan No

SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014

tentang Penunjukan Kawasan hutan Provinsi Riau

menunjukan bahwa tidak ada perubahan fungsi hutan

diareal kerja Auditee dimana seluruh areal kerja tetap

masuk kedalam fungsi Hutan Produksi Tetap (HP).

Dengan demikian verifier 1.1.4 masuk kategori tidak

dapat diterapkan atau Not Aplicable (NA).

Terdapat bukti upaya PT Riau Indo Agropalma untuk

mendata penggunaan kawasan di luar sektor

kehutanan tetapi belum dituangkan dalam bentuk

laporan yang disampaikan kepada Instansi terkait.

1.2. Komitmen Pemegang

IUPHHK

BAIK

(91.67%)

Auditee memiliki dokumen visi misi dan kebijakan

perusahaan secara legal dan sesuai dengan kerangka

PHPL

Auditee secara konsisten melakukan sosialisasi visi

misi dan kebijakan perusahaan kepada karyawan,

mitra kerja dan masyarakat desa sekitar areal kerja

namun tata waktunya tidak terencana. Uji petak di



Dusun Sinar Danau, sebagian besar masyarakat tidak

mengetahui kegiatan sosialisasi visi misi dan

kebijakan perusahan.

Implementasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) seluruhnya sesuai dengan visi misi dan

kebijakan lingkungan.

1.3. Jumlah dan kecukupan

tenaga profesional terlatih dan

tenaga teknis pada seluruh

tingkatan untuk mendukung

pemanfaatan implementasi

penelitian, pendidikan dan

Latihan

SEDANG

(80.00%)

Keberadaan Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL

belum sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan

Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga

Teknis PHPL dan Peraturan Direktur Jenderal Bina

Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-SET/2009.

Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-

BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan

GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1

Januari 2016.

Sepanjang tahun 2015, Auditee telah merealisasikan

kegiatan training dari rencana tahunannya > 70%,

namun terkait dengan kekurangan Ganis PHPL belum

dibuat rencana trainingnya

Dokumen ketenagakerjaan yang bersifat internal

tersedia lengkap di Kantor Unit sedangkan dokumen

ketenagakerjaan yang bersifat eksternal tersedia di

Kantor Perawang.

1.4. Kapasitas dan mekanisme

untuk perencanaan

pelaksanaan pemantauan

periodik, evaluasi dan penyajian

umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian

(kegiatan) IUPHHK

BAIK

(88.89%)

Auditee memiliki struktur organisasi sesuai dengan

kerangka PHPL yang ditetapkan melalui Keputusan

Direktur No. 028/RIA/X/2014 tanggal 6 Oktober

2014 karena telah memperhatikan aspek

pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek

produksi, ekologi, dan aspek sosial.

Auditee telah memiliki perangkat SIM berupa SOP, IK,

dan Job Description dengan tenaga pelaksana

tersedia di Kantor Unit.

Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor yang

langsung bertanggungjawab kepada Direksi.

Meskipun fungsi-fungsi pengawasan sudah berjalan

cukup efektif untuk mengontrol seluruh tahapan

kegiatan dilapangan, namun pelaksanaan kegiatan

audit internal belum sesuai dengan SOP yang

dibangun.

Audit Internal belum dilaksanakan sesuai dengan SOP

sehingga tindakan koreksi yang dilaksanakan Auditee

juga menyesuaikan dengan hasil kegiatan Audit

Internalnya. Namun demikian untuk operasional

kegiatan nursery dan platantion, Auditee masih

konsisten melaksanakan tindakan koreksi

berdasarkan kegiatan Plantation Assesment Team

(PAT) dan Nursery Assesment Team (NAT) yang

dilaksanakan oleh Tim dari Kantor Perawang.

1.5. Persetujuan Atas Dasar

Informasi Awal Tanpa Paksaan

(PADIATAPA).

BAIK

(83.33%)

Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT

2015 kepada masyarakat Desa Tanjung Simpang dan

Dusun Sinar Danau, namun tidak terdapat BAP

Persetujuan RKT 2015.

Tata batas telah dilaksanakan 100% (Temu Gelang)

sesuai dengan Laporan TBT No. 3/2014. Dengan



demikian menunjukan bahwa dalam proses tata batas

PT RIA sudah dapat persetujuan dari Para Pihak yang

terkait dengan tata batas.

Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi

Program CD/CSR tahun 2015 kepada masyarakat

Desa Tanjung Simpang dan Dusun Sinar Danau,

namun tidak terdapat BAP Persetujuan Program

CD/CSR tahun 2015.

Secara administrasi kawasan lindung di areal kerja

Auditee telah diketahui dan disetujui Para Pihak.

Keberadaan dan batas-batas kawasan lindung juga

selalui disosialisasikan kepada masyarakat sekitar

areal kerja.

2. Produksi

2.1. Penataan areal kerja jangka

panjang dalam pengelolaan

hutan lestari

SEDANG

(80.00%)

Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi)

PT RIA periode 2008 s/d 2017 yang disahkan melalui

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.141/VI-

BUHT/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dengan

mempertimbangkan hasil deliniasi mikro dan tidak

dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.

Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2015 di lapangan

berupa kanal-kanal dan parit collector yang telah

membagi seluruh blok RKT 2015 kedalam petak-petak

hanya sebagian besar (>50%) yang sesuai dengan

RKU. Hal ini dikarenakan terdapat luncuran RKT 2010

dan RKT 2012

Kegiatan penataan areal kerja berupa pemasangan

tanda batas blok dan petak kerja RKT 2015 terealisasi

sebesar 77.7%, dan hasil uji petik ditemukan

menunjukkan tanda batas petak dan blok terlihat

dengan jelas di lapangan.

2.2. Tingkat pemanenan lestari

untuk setiap jenis hasil hutan

kayu utama dan nir kayu pada

setiap tipe ekosistem

BAIK

(91.67%)

Auditee telah memiliki data potensi berdasarkan hasil

IHMB beserta peta pendukungnya

Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan

dari hasil pengukuran untuk tipe ekosistem yang ada

(Gambut) dan telah dilakukan analisa riap dari hasil

pengukuran PSP tersebut.

Auditee telah melakukan analisis data potensi dan

riap, namun laporan analisa tersebut belum

disampaikan ke Litbang. Auditee pun belum

memanfaatkan hasil analisa data potensi dan riap

untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

2.3. Pelaksanaan penerapan

tahapan sistem silvikultur untuk

menjamin regenerasi hutan

BAIK

(85.71%)

Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan

seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan

isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang

berlaku.

Auditee telah melaksanakan implementasi kegiatan

tahapan THPB sebesar 88.89% dari keseluruhan

tahapan THPB. Kegiatan pemanenan tidak dilakukan

karena tidak direncanakan dalam RKT 2015.

Rata-rata Potensi tegakan sebelum masak tebang

berdasarkan hasil PHI RKT 2015 sebesar 136.68

m3/ha. Artinya potensi tegakan dalam jumlah yang

mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan



hasil (> 120 m3/ha)

Potensi permudaan tanaman PT RIA sebesar 87.08%

(75-89%) dari jumlah tanaman per hektar sehingga

masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil.

2.4. Ketersediaan dan

penerapan teknologi tepat guna

untuk pemanfaatan hutan

BAIK

(100 %)

Auditee telah mengembangkan SOP mengenai

pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya

sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.

Di areal kerja Auditee belum ada kegiatan pemanenan,

yaitu perencanaan pemanenan, pelaksanaan

pemananen, maupun monitoring dan evaluasi

pemanenan. Dengan demikian, implementasi RIL

belum dapat diverifikasi (Verifier 2.4.2 Not

Applicable).

Di PT RIA belum ada kegiatan penebangan

sehingga faktor eksploitasi belum dapat dihitung.

(Verifier 2.4.3 Not Applicable).

2.5. Realisasi penebangan

sesuai dengan rencana kerja

penebangan/ pemanenan/

pemanfaatan pada areal

kerjanya

BAIK

(86.67% )

Auditee telah memiliki dokumen RKT 2015 secara

lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun

berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval.

Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang

boleh ditebang/dipanen/

dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai

dengaan peta RKT dan peta RKU.

Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan

pada sebagian (minimal 50%) batas blok

tebangan/ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/d

ipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai

kawasan lindung.

Pada saat Penilikan II 2015 belum ada kegiatan

penebangan sehingga lokasi maupun realisasi volume

tidak dapat dilihat. (Verifier 2.5.4 Not Applicable).

2.6. Kondisi kesehatan finansial

dan Tingkat investasi dan

reinvestasi yang memadai dan

memenuhi kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian dan

pengembangan, serta

peningkatan kemampuan

sumber daya manusia

SEDANG

(66.67%)

Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh

bahwa likuiditas dan solvabilitas <100% serta

rentabilitas negatif. Catatan akuntan publik terhadap

Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember

2014 dan 2013 adalah Wajar.

Realisasi alokasi dana mencapai 105% (>80%) dari

kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan

laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan

Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan

Produksi (yang telah di audit akuntan publik)

Perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2015

sebesar 23.66 %, hal ini berarti alokasi dana untuk

seluruh bidang kegiatan kurang proporsional

(perbedaan 20%-50%).

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan

berjalan lancer namun belum sesuai tata waktu.

Auditee telah melakukan kegiatan penanaman sebesar

98% namun belum seluruhnya.

Realisasi tanaman pokok, tanaman kehidupan dan

tanaman unggulan pada hingga bulan Agustus 2015

secara keseluruhan mencapai 98% (>70%).



3. Ekologi

3.1. Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasan dilindungi

pada setiap tipe hutan

BAIK

(100%)

Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen

perencanaan yang ada seperti AMDAL maupun RKU

dan seluruhhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.

Kawasan lindung yang sdah ditata batas di lapangan

mencapai > 90 %

Kawasan lindung dalam keadaan berhutan dan masih

berfungsi dengan baik mencakup 82,93% dari luas

total kawasan lindung (≥ 80%).

Terdapat pengakuan dan persetujuan terhadap

Kawasan Lindung. Hasil identifikasi pengakuan para

pihak terhadap kawasan lindung mencakup 66,59%

atau lebih dari 50% para pihak mengakui keberadaan

kawasan lindung).

Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan

ketentuan terhadap hasil tata ruang areal/Land

scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada

di dalam RKU.

3.2. Perlindungan dan

pengamanan hutan

BAIK

(100%)

Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan

dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis

gangguan yang ada.

Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai

dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik

Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan

kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan

ketentuan

Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan

melalui tindakan preemptif dan preventif dengan

mempertimbangkan seluruh gangguan yang ada.

3.3. Pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap

tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan

BAIK

(91.67%)

Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan

mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air

akibat pemanfaatan hutan

Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan

pemantauan yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan

(AMDAL, dll.) dan berfungsi dengan baik

Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan

dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

dengan kualifikasi yang memadai namun jumlahnya

belum sesuai dengan ketentuan

Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat

perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan

air. Auditee telah mengimplementasikan sesuai

dengan ketentuan

Auditee telah memiliki dokumen RPL yang memuat

perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan

air. Auditee telah mengimplementasikan sesuai dengan

ketentuan.

Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan

penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya

pengelolaan dampak sesuai ketentuan

3.4. Identifikasi spesies flora

dan fauna yang dilindungi

BAIK

(100%)

Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah



dan/atau langka (endangered),

jarang (rare), terancam punah

(threatened) dan endemik

dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin

Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang

izin

3.5. Pengelolaan flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap

species flora dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan

endemic

BAIK

(91.67%)

Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh

jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

pemegang izin

Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh



pemegang izin

Terdapat gangguan terhadap kondisi sebgaian spesies

flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam

punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang

izin

3.6. Pengelolaan fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap

species fauna dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan

endemik

BAIK

(91.67%)

Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh



pemegang izin

Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk

seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,


pemegang izin

Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan

gangguan oleh pemegang izin.

4. Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/unit manajemen

dengan kawasan masyarakat

hukum adat dan/atau

masyarakat setempat

BAIK

(85.19%)

Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan

dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak

dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH

oleh pemegang izin dengan lengkap.

Auditee telah memiliki dokumen yang memuat

mekanisme pembuatan batas kawasan secara

partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas

kawasan yang telah disepakati para pihak.

Auditee telah memiliki mekanisme mengenai

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan

masyarakat setempat dalam perencanaan

pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.

Auditiee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas

kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat

hukum adat/setempat, dan masih terjadi kalim lahan

oleh masyarakat.

Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian

para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih

ada konflik lahan dengan masyarakat setempat.

4.2. Implementasi

tanggungjawab sosial

perusahaan sesuai dengan

peraturan perundangan yang

BAIK

(85.19%)

Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut

tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan

peraturan

Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan



berlaku legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang

izin terhadap masyarakat

Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan

kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya

terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun

hanya sebagian, dan belum didukung rencana

sosialisasi seluruh bidang

Auditiee memiliki sebagian bukti tentang realisasi

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap

masyarakat, karena program kemitraan dalam

pengelolaan tanaman kehidupan belum berjalan

optimal.

Auditee telah memiliki memiliki laporan/ dokumen

yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab

social masyarakat termasuk dokumen tentang ganti

rugi..

4.3. Ketersediaan mekanisme

dan implementasi distribusi

manfaat yang adil antar para

Pihak

BAIK

(91.67%)

Auditee telah memiliki data dan informasi yang

lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/

atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.

Auditiee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan

jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat

Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang

izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui

program kelola sosial, yang lengkap dan jelas

Auditee memiliki bukti implementasi sebagian (71,5%)

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat oleh pemegang izin

Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak,

yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik

4.4. Keberadaan mekanisme

resolusi konflik yang handal

BAIK

(83.33%)

Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang

lengkap dan jelas

Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap

dan jelas

Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya

manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam

mengelola konflik, khususnya terkait dengan

keterlibatan lembaga/ instansi terkait dalam

penyelesaian konflik yang terjadi

Auditee memiliki dokumen penangan konflik, namun

belum lengkap dan jelas penyelesaiannya, karena

belum dilengkapi dengan laporan/berita acara pada

setiap pertemuan penyelesaian konflik

4.5. Perlindungan,

pengembangan dan

peningkatan kesejahteraan

tenaga kerja

BAIK

(83.33%)

Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan

industrial dengan seluruh karyawan

Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana

pengembangan kompetensi bagi karyawan, yaitu

sekitar 85,71%

Auditee memiliki dokumen standar jenjang karir dan



baru sebagian dilaksanakan

Auditee telah memiliki dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan

seluruhnya

B. Verifikasi Legalitas Kayu

1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak di kawasan hutan

produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan mampu

menunjukkan keabsahan Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK)

Memenuhi Auditee memperoleh IUPHHK pada Hutan Tanaman

melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.61/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006

tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Riau Indo

Agropalma atas areal hutan produksi seluas ± 9.570

Ha di Provinsi Riau. SK tersebut merupakan tindak

lanjut dari Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor:

17.b/TP/VI/2002 tanggal 3 Juni 2002 tentang Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada

Hutan Tanaman seluas ± 7.820 Ha di Provinsi Riau.

Auditee telah melakukan pembayaran atau setoran

IUPH sesuai dengan SPP melalui Aplikasi Transfer via

Bank Mandiri Kantor Cabang Manggala Wana Bhakti

Auditee memiliki data dan informasi terkait dengan

penggunaan kawasan yang sah diluar Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yaitu PT

Multi Gambut Industri yang bergerak di bidang

Perkebunan Kelapa Sawit.

2.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan memiliki rencana

penebangan pada areal

tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan

Rencana Kerja Tahunan

(RKT/Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang

Memenuhi Auditee memiliki RKUPHHK Revisi Periode 2008-2017

yang disyahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan

SK.141/VI- BUHT/2011 tanggal 19 Oktober 2011,

Dokumen RKT UPHHK-HTI Tahun 2014 telah disyahkan

melalui Keputusan Direktur Utama PT RIA No.

SK.01/RIA/V/2014 dan Dokumen RKT UPHHK-HTI Tahun

2015 disyahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT RIA

Nomor SK.01/RIA/V/2015 tanggal 13 Mei 2015.

Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh

ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran

RKUPHHK/RKT dan Peta Lampiran SK Direksi. Peta

dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah

ditandatangani oleh Direktur Utama PT RIA. Hasil uji petik

menunjukan keberadaan kawasan lindung terbukti di

lapangan.

Penandaan lokasi blok tebangan pada peta RKT jelas

berupa bloking berwarna Merah yang batasnya berupa

garis tebal putus-putus warna hitam dan coklat muda.

Hasil uji petik dilapangan menunjukan bahwa Blok RKT di

Peta RKT terbukti dilapangan Penandaan batas blok

berupa kanal, sedangkan batas petak berupa parit



kolektor.

2.2. Adanya Rencana Kerja yang

sah


Pengelolaan mempunyai

rencana kerja yang sah sesuai

dengan peraturan yang berlaku

Memenuhi Dokumen RKUPHHK Revisi Periode 2008-2017 telah

disyahkan sesuai dengan Keputusan Menteri

Kehutanan SK.141/VI-BUHT/2011 tanggal 19 Oktober

2011. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran

Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap

Sebagaimana diketahui bahwa sejak diumumkan pada

tanggal 5 Juni 2012, Sinarmas Forestry berkomitmen

untuk mematuhi prinsip-prinsip HCV (Hight

Conservation Value) dimana salah satu persyaratannya

adalah penghentian sementara kegiatan penebangan

pada hutan alam sampai dengan adanya hasil

identifikasi HCVF. Untuk menunjukan komitmen

tersebut sejak bulan Pebruari 2013 perusahaan

lingkup Sinamas Forestry ataupun mitra kerjanya tidak

lagi melakukan tebangan pada sisa hutan alamnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Verifier

2.2.1.b masuk kategori tidak dapat diterapkan (Not

Applicable)


Pengelolaan menjamin bahwa

semua kayu yang diangkut dari

Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari

TPK Antara ke industri primer

hasil hutan(IPHH)/pasar

mempunyai identitas fisik dan

dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang

ditebang/dipanen atau yang

dipanen/dimanfaatkan telah di–

LHP-kan

Not

Applicable

Berdasarkan Dokumen RKT yang telah disyahkan, Auditee

tidak merencanakan kegiatan penebangan terhadap kayu

hasil tanamannya karena belum masak tebang, Yang

adalah adalah rencana kegiatan perawatan/

pemeliharaan tanaman dan perlindungan hutan. Karena

tidak ada kegiatan penebangan pada periode Oktober

2014 sd. September 2015, sehingga verifier ini masuk

kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not

Aplicable (NA).

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar areal izin

dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan

Not

Applicable

Seperti telah diuraikan pada verifier pada Indikator 3.1.1

diatas bahwa selama periode bulan Oktober 2014 sd.

September 2015, Auditee tidak melakukan kegiatan

penebangan maupun pengangkutan kayu hasil

penebangan, sehingga verifier ini masuk kategori tidak


3.1.3. Pembuktian asal usul

kayu bulat (KB) dari Pemegang

Izin/Hak Pengelolaan

IUPHHKHA/ IUPHHK-

HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak

Pengelolaan

Not

Applicable

Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana

sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem

Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Meskipun

masih tersisa hutan alam bekas tebangan namun untuk

menunjukan komitmen akan prinsip-prinsip HCVF,

Auditee telah menghentikan penebangan pada areal sisa

hutan alamnya. Dengan demikian verifier 3.1.3.ai masuk

kategori “Not Applicable”.




Pengelolaan mampu

membuktikan adanya catatan

angkutan kayu ke luar TPK

Not

Applicable








Pengelolaan telah melunasi

kewajiban pungutan pemerintah

yang terkait dengan kayu


Pengelolaan menunjukkan bukti

pelunasan Dana Reboisasi (DR)

dan/atau Provisi Sumberdaya

Hutan (PSDH)

Not

Applicable







3.3. Pengangkutan dan

perdagangan antar pulau


Pengelolaan yang mengirim

kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT).

Memenuhi Auditee memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang di terbitkan oleh

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,

dengan Nomor PKAPT : 14.13.1.03414 yang berlaku

sampai dengan tanggal 22 Maret 2016.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat

yang menggunakan kapal harus

kapal yang berbendera

Indonesia dan memiliki izin yang

sah

Not

Applicable







3.4 Pemenuhan penggunaan

tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-

Legal

Not

Applicable








Pengelolaan telah memiliki

AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &

melaksanakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tersebut


Pengelolaan telah memiliki

dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL meliputi ANDAL, RKL dan

RPL yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi

seluruh areal kerjanya

Memenuhi Auditee memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan

telah disahkan oleh Bupati Indragiri Hilir d e n g a n

S K Nomor : Kpts.17/I//HK-2011 tanggal 20 Januari

2011.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Memenuhi Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap



Pengelolaan memiliki laporan

pelaksanaan RKL dan RPL yang

menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi

dampak lingkungan dan

menyediakan manfaat sosial

semester dan dilaporkan kepada Kantor Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten INHIL dengan tembusan

disampaikan kepada instansi terkait. Laporan

pelaksanaan RKL/RPL disusun mengacu pada

dokumen AMDAL dengan sistematika penyusunan

laporan sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor : 45 tahun 2005.

Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan

dampak penting yang terjadi di lapangan yang disajikan

dalam Laporan pelaksanaan RKL/RPL

5.1. Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

Memenuhi Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan tim

yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(P2K3). Auditee juga memiliki Ahli K3 Umum yang

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi RI Nomor : Kep. KEP..1084/M/DJPPK

/V/2013 tanggal 03 Mei 2013.

Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan

berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam

kondisi baik.

Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan

kerja meskipun tidak ada kejadian kecelakaan kerja

(NIHIL). Auditee juga membuat dan merealisasi

program K3 untuk menekan kecelakaan kerja.

5..2. Pemenuhan hak-hak

tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat

bagi pekerja

Memenuhi Karyawan Auditee telah tergabung dalam Serikat Pekerja

Mitra Abadi Riau yang telah tercatat di Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak tanggal

30 Oktober 2013 dengan nomor bukti pencatatan No.

568/DSTKT/X/2013/46. Kepengurusan Unit Kerja (PUK)

RIA Masa Bakti 2013 s/d 2015 telah terbentuk melalui

Surat Keputusan SP-MAR No. 015/SK/KU/SP-

MAR/VIII/10/2013 tanggal 11 Oktober 2013

5.2.2. Adanya Kesepakatan

Kerja Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi Auditee mempunyai dokumen Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) Periode 2014 – 2016 yang telah tercatat melalui

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Kependudukan Propinsi Riau Nomor : Kpts.21/I/2014

pada tanggal 07 Januari 2014.

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan anak di bawah

umur

Memenuhi Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di

bawah umur karena karyawan yang ada baik karyawan

tetap maupun karyawan kontraktor berumur diatas 18

tahun.

raya arifin ahmad no.03 kel. sidomulyo, kec. marpoyan ... penilikan phpl... · damai, kota...

Documents