rapat koordinasi penyuluhan kp tahun 2018...
TRANSCRIPT
RAPAT KOORDINASI PENYULUHAN KP
TAHUN 2018
REGIONAL SATMINKAL BRPBAPPP MAROS M A R O S , 2 9 A G U S T U S 2 0 1 8
1
2
KEBIJAKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3
Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018
Disampaikan oleh: Sekretaris BRSDM KP / Plt. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP BRSDM KP pada Rapat Koordinasi Penyuluhan KP Tahun 2018 Satminkal Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros, Sulawesi Selatan
Maros, 29 Agustus 2018
Arahan Presiden
SASARAN RPJMN 2015-2019
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Nawacita 1: Memperkuat jati diri sebagai negara maritim
Nawacita 4: Pemberantasan IUU Fishing Nawacita 6: Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional
Nawacita 7: Kedaulatan Pangan dan Pengembangan
Ekonomi Maritim dan Kelautan
Untuk mewujudkan perlu Insan KKP yang Berintegritas
“LAUT
ADALAH
MASA
DEPAN
BANGSA”
Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan
berbasis kepentingan nasional
VISI KKP
TARGET IKU KKP: 1. Peningkatan Produksi (33,53 Juta Ton) 2. Peningkatan Konsumsi Ikan dalam Negeri
(50,65 kg/kap/thn) 3. Nilai Ekspor Hasil Perikanan
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS LATLUH KP TAHUN 2018
PRIORITAS
KKP
1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) UU
No 39/2009 ttg KEK
2. Kawasan Industri Prioritas (KIP) Perpres No
58/2017 ttg Perubahan atas Perpres No.3/2016 ttg
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
3.Daerah Tertinggal Perpres No131/2015 ttg Penetapan Daerah Tertinggal
Tahun 2015-2019
1. SKPT 2. Proses Produksi
Garam Berkualitas 3. Alat Tangkap
Ramah Lingkungan pengganti Cantrang
4. Biofloc, Minapadi
5. Pakan mandiri 6. Pelatihan Pelaku
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
7. Dll
DASAR PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN
1. UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU No.31/2004 tentang Perikanan Juncto UU No. 45 Tahun 2009
3. UU No 16/2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
4. UU No 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
5. UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. UU No 7/2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
7. Inpres Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
8. PP Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Perikanan
371 Pengelola Pelatihan
3.092 Penyuluh PNS &
2.384PPB
SDM (6,067)
70 Instruktur & 77 Widyaiswara
Kelembagaan &
Sarpras
(1 Kantor Pusat, 10 Kantor Daerah,
413 P2MKP)
82 Pegawai pusat
SIMLATLUH & Video
Conference
Anggaran
Peningkatan
Kompetensi Pelaku Utama
Penumbuhan & Peningkatan
Kelas Kelompok
Penguatan Sarana
Prasarana &
Kelembagaan
Pembentukan
Pelatihan oleh
Masyarakat
Penguatan Kurikulum & Modul
Pelatihan
Penguatan Materi,
Metode & Programa
Penyuluhan
Penguatan &
Perluasan Jaringan
Kerjasama
Transfer Inovasi &
Teknologi Tepat
Guna
Terlatih
12.000
418.000
SDM KP 14.200
Pelaku Utama & Usaha
yang meningkat
produksinya
7.560 Koperasi & UMKM KP
Kemandian pelaku
utama dan usaha KP
meningkatkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat KP dalam
mendayagunakan dan
mengoptimalkan potensi
sumber daya ekonomi,
sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan
masyarakat KP
STRATEGI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP TAHUN 2018
Meningkat
kelas
1.000
Tersertifikasi
6.000
Tersuluh
400.000
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Juncto UU No 45 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 5. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
LANDASAN HUKUM PENYULUHAN PERIKANAN
1. Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut dan Penyuluhan, Gondol, Buleleng Bali
2. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Palembang Sumsel
3. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Maros Sulsel
4. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan, Perikanan Bogor, Jawa Barat
BRSDMKP
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
(5 Balai)
PUSLATLUH
KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERIKANAN
BALAI RISET DAN PENYULUHAN
(4 Balai)
1. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Sumut
2. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan , Tegal, Jawa Tengah
3. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Banyuwangi, Jawa Timur
4. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Bitung, Sulawesi Utara
5. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Ambon, Maluku
DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA
Keterangan: 1 : Kelembagaan Penyuluhan Perikanan di Pusat 2 : Satminkal Penyuluh Perikanan (UPT BRSDM KP yang menangani pernyuluhan KP) 3 : Penugasan Penyuluh Perikanan di Dinas yang membidangi urusan perikanan Kabupaten/Kota
11
KERAGAAN PENYULUH PERIKANAN PNS PER SATMINKAL
NO SATMINKAL JUMLAH PENYULUH PERIKANAN (orang)
1 BPPP MEDAN 337
2 BRPPUPP PALEMBANG 373
3 BRPBATPP BOGOR 225
4 BPPP TEGAL 445
5 BPPP BANYUWANGI 371
6 BBRBLPP BALI 351
7 BRPBAPP MAROS 423
8 BPPP BITUNG 264
9 BPPP AMBON 303
Jumlah 3.092
Keterangan: Data per tanggal 27 Agustus 2018
WILAYAH KERJA SATMINKAL BRPBAPPP MAROS
12
1. Sulsel : 24 kab/kota 2. Sulbar : 5 kab/kota 3. Sultra : 16 kab/kota Jumlah : 45 kab/kota
Tugas Penyuluh Perikanan
Penyuluh Perikanan Landasan Hukum
1. UU No. 31/2004 Junto UU No. 45/2009 2. UU No. 16/2006 3. UU No. 7/2016 4. UU No. 18/2012
Kelompok
Individu
Isu-isu (Benih, pakan, hama penyakit,
alat tangkap tidak ramah lingkungan dan Illegal Fishing)
Pendataan Listing/Kusuka dan sampling Data Produksi, Saprokan dll)
Pendampingan Akses (Teknologi, Modal, Pasar, dan Sumberdaya lainnya
Penumbuhan Usaha Mikro dan Kecil Sektor KP
Pendirian Koperasi Sektor KP
Sosialisasi Per. UU Terkait KP
Penumbuhan Kelompok dan Peningkatan Kelas Kelompok
Peningkatan kesadaran dalam pelestarian Lingkungan Sumberdaya
Pendampingan Bantuan Pemerintah
Pelaporan
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN
Pelaku Utama/Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan
Koperasi
Kelompok
Perorangan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan Petambak garam
Mikro
Kecil
Menengah
Besar
KELEMBAGAAN SKALA USAHA
POLA PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN
DASAR HUKUM:
1. UU No 31/2004 tentang Perikanan Juncto UU No 45 /2009
2. UU No. 16/2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
3. UU No. 20/ 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. UU No.23 /2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No. 7 /2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam
PEMULA MADYA UTAMA
15
Surat Mendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota Nomor: 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 perihal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pusat, dst
Lanjutan…
16
17
Lanjutan…
18
Surat MKP Nomor: B.236/SJ/KP.530/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pembinaan Kinerja Penyuluh Perikanan pada Dinas yang Membidangi
Urusan Perikanan
19
KODE ETIK PENYULUH PERIKANAN
20
21
Lanjutan...
22
Tujuan
1
2
Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tim
RB Kemenpan RB untuk melakukan asesmen
terhadap seluruh pegawai KKP
Memanfaatkan hasil asesmen sebagai dasar
pengembangan kompetensi penyuluh
perikanan
Mendapatkan profil Penyuluh Perikanan
sebagai dasar pengembangan karir
3
ASSESMENT PENYULUH PERIKANAN
SASARAN Penyuluh Perikanan PNS 2.550 Orang (yang memenuhi persyaratan)
PERSYARATAN
Penyuluh
Perikanan PNS
Memiliki Batas
Usia Pensiun
(BUP) lebih dari
2 Tahun
Tidak sedang
mengikuti
tugas belajar
Tidak sedang
mengajukan
mutasi ke
pemerintah
daerah atau
instansi lain
Tidak sedang
menjalani
hukuman
disiplin
1
2
3
4
5
LOKASI PELAKSANAAN
SUPM Ladong (115 orang)
SUPM Pariaman (139 orang) SUPM Pontianak (104 orang) SUPM Sorong (104 orang)
Loka PRL Pekanbaru (88 orang)
KKP(111 orang)
BPPP Tegal (277 Orang)
BPPP Banyuwangi (220 Orang)
BPPP Bitung (137 Orang)
BPPP Ambon(139 Orang)
BKIPM Denpasar (245 orang) BKIPM Balikpapan (74 orang) BKIPM Jayapura (74 orang)
BBAT Mandiangin(216 orang) Dinas KP Kota Palu (78 orang) BRBAPP Maros (324 orang) PPS Kendari (123 orang)
Keterangan:
Pelaksanaan asesment
dilaksanakan pada
minggu ke-II
September 2018
PESAN KEPADA PENYULUH PERIKANAN
1. Tugas Penyuluh Perikanan adalah mendampingi pelaku utama di bidang perikanan yang berada di kecamatan.
2. Berperan aktif dalam mensosialisasikan kebijakan KKP (Alat tangkap ramah lingkungan, larangan menangkap kepiting & rajungan yang masih kecil dll).
3. Mengajak pelaku utama untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melakukan usaha perikanan yang berkelanjutan.
4. Menjadi Problem solver bagi pelaku utama dan usaha KP. 5. Berkontribusi untuk mengawal program-program KKP , terutama bantuan-
bantuan yang telah diberikan KKP harus terus dikawal dan didampingi. 6. Dapat mencari peluang usaha bagi pelaku utama dan usaha KP 7. Senantiasa bekerja dengan penuh integritas tinggi , menghindari gratifikasi,
KKN, conflict of interest dan selalu siap menerima tugas lain yang dibebankan oleh KKP.
8. Tidak terlibat dan tidak ikut dengan urusan politik praktis. 9. Melaksanakan tugas penyuluhan sesuai target dan beban kerja berdasarkan
Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditandatangani.
TERIMA KASIH