Secara Etimologi : Pajak = Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Daerah : Lingkungan, wilayah atau kawasan. Secara Umum : Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dasar Hukum PDRD meliputi : UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Dasar Hukun Tarif Pajak Provinsi termasuk dalam PP No. 65 Tahun 2001 Jenis Jenis Pajak Daerah Provinsi : 1. Pajak kendaraan bermotor Objek pajaknya yaitu pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor. 2. Pajak kendaraan di atas air

Objek pajaknya yaitu atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan di atas air. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan di atas air. . Bea balik nama kendaraan bermotor Objek pajaknya yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. 4. Bea balik nama kendaraan di atas air Objek pajaknya yaitu kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M3 atau kurang dari GT7. Subjek pajak bea balik nama kendaraan di atas air yakni orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di atas air. 5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Objek pajaknya yakni bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Subjek pajaknya yaitu konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. 6. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan Objek pajaknya yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan. Subjek pajaknya yaitu bagi orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah / air permukaan

Jenis Pajak Provinsi bermotor dan kendaraan di Pajak kendaraan atas air Bea balik nama kendaraan bermotor dan di atas air kendaraan

Tarif 5%

10 %

bahan bakar kendaraan bermotor Pajak Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

5% 20 %

BAB 2 Pajak Dati II (Ps. 2:2) terdiri atas : Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Objek Pajak ( ps 32:1 ) Pelayanan yang di sediakan oleh hotel dengan pembayaran Subjek Pajak ( ps 33:1 ) Orang Pribadi atau badan yg melakukan pembayaran kpd pribadi atau badan yg mengusahakan hotel Wajib Pajak ( ps 33:2 ) Orang Pribadi Atau Badan yg Mengusahakan Hotel

Tarif ( ps 35:1 ) Paling tinggi sebesar 10%

Objek Pajak ( ps 37:1 ) Pelayanan yang di sediakan oleh Restoran Subjek Pajak ( ps 38:1 ) Orang Pribadi atau Badan yg membeli makanan dan/atau minuman dari restoran Wajib Pajak ( ps 38:2 ) Orang Pribadi atau Badan yang Mengusahakan Restoran Tarif ( ps 40:1 ) Paling tinggi sebesar 10%

Objek Pajak ( ps 42:1 ) Jasa Penyelanggaraan hiburan dengan di pungut bayaran. Subjek Pajak ( ps 43:1 ) Orang Pribadi atau Badan yg menikmati hiburan Wajib Pajak ( ps 43:2 ) Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan Tarif ( ps 45:1 ) Paling tinggi sebesar 35%

Objek Pajak ( ps 47:1 ) Semua Penyelenggaraan Reklame Subjek Pajak ( ps 48:1 )

Orang Pribadi atau Badan yg meggunakan Reklame Wajib Pajak ( ps 43:2 ) Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan Tarif ( ps 45:1 ) Paling tinggi sebesar 35%

Objek Pajak ( ps 52:1 ) Penggunaan tenaga listrik, baik yg di hasilkan sendiri maupun yg diperoleh dari sumber lain Subjek Pajak ( ps 53:1 ) Orang Pribadi atau Badan yg dapat menggunakan Tenaga Listrik Tarif ( ps 55 ) Paling tinggi 10%(ay 1) Penggunaan dari sumber lain paling tinggi 3%(ay 2) Penggunaan yg dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%(ay 3)

Objek Pajak ( ps 57:1 ) Kegiatan pengambilan Mineral bukam logam dan batuan meliputi : asbes,batu tulis,batu apung,batu marmer dll Subjek Pajak ( ps 58:1 ) Orang Pribadi atau Badan yg dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan Wajib Pajak ( ps 58:2 ) Orang Pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan Tarif ( ps 60:1 )

Paling tinggi sebesar 25% Objek Pajak ( ps 62:1 ) Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,baik yg di sediakan berkaitan dgn pokok usaha maupun yg disediakan sbg suatu usaha,trmasuk penitipan kendaraan bermotor Subjek Pajak ( ps 63:1 ) Orang Pribadi atau Badan yg melakukan parkir kendaraan bermotor Wajib Pajak ( ps 63:2 ) Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir Tarif ( ps 65:1 ) Paling tinggi sebesar 30%

Objek Pajak ( ps 67:1 ) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Subjek Pajak ( ps 68:1 ) Orang Pribadi atau Badan yg melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Wajib Pajak ( ps 68:2 ) Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Tarif ( ps 70:1 ) Paling tinggi sebesar 20%

Objek Pajak ( ps 72:1 ) Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet Subjek Pajak ( ps 73:1 )

Orang Pribadi atau Badan yg melakukan pengambilan dan/atau mengusahaan Sarang Burung Walet Wajib Pajak ( ps 73:2 ) Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet Tarif ( ps 75:1 ) Paling tinggi sebesar 10%

Objek Pajak ( ps 77:1 ) Bumi dan/atau bangunan yg dimiliki, dikuasai, dan/atau di manfaatkan oleh orang pribadi/badan,kecuali kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,dan pertambangan Subjek Pajak & Wajib Pajak ( ps 78:1-2 ) Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,dan/atau memiliki,menguasai,dan/atau memperoleh manfaaat atas bangunan Tarif ( ps 75:1 ) Paling tinggi sebesar 10%

Objek Pajak ( ps 85:1 ) Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Subjek Pajak ( ps 86:1 ) Orang Pribadi atau Badan yg memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Wajib Pajak ( ps 86:2 ) Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Tarif ( ps 88:1 )

Paling tinggi sebesar 5%

KELOMPOK 3 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Tarif Pajak Kendaraan bermotor , sesuai dengan tabel yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri : a). b). 1,5% untuk kendaraan 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum bermotor umum bermotor alat-alat berat dan alat-

c). 0,5 untuk kendaraan alat besar PAJAK BAHAN BAKAR BERMOTOR

Kalo tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi 10% , khusus tarif PBBKB untuk kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah daripada tarif PBBKB , untuk kendaraan pribadi Tarif dijelaskan di pasal 19 ,UU PDRD Pajak ini adalah jenis pajak yang ditalangi oleh penyalur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Ketika SPBU membayar DO bahan bakar ke pertamina, SPBU telah menalangi pajak ini ke Pertamina sebesar 10% dari harga jual. Misalnya, dengan harga premium yang berlaku sekarang sebesar Rp 4.500 per liter telah termasuk PPN sebesar 10% dan PBBKB sebesar 10%. Soal : Pak Kadir seorang konsumen bahan bakar kendaraan bermotor . Ia membeli 70 liter minyak solar dengan harga Rp. 4.500,- per liternya . Harga bahan bakar tersebut sudah termasuk PPN 10%

dan PBBKB 10% . Berapa besar PBBKB yang harus dibayar Pak Kadir ? Harga sebelum PPN dan PBBKB = 100/120 x Rp.4.500= Rp. 3.750 PBBKB yang harus dibayar Pak Kadir 10% x ( 70 x Rp. 3.750 ) =

10% x Rp. 262.500 = Rp. 26.250 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tarif bea balik nama kendaraan bermotor Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : 1). Tarif BBNKB atas penyerahan pertama 10% untuk kendaraan bermotor umum & bukan umum 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar ditetapkan Peraturan

2). Tarif BBNKB atas kedua dan seterusnya 1% untuk kendaraan bermotor umum & bukan umum 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar

3). Tarif BBNKB atas warisan 0,1% untuk kendaraan bermotor umum & bukan umum 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar

Pak Hj. Sabeni menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sebuah kendaraan bermotor Honda CRV buatan tahun 2006. Berdasarkan tabel yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri dasar pengenaan dari kendaraan bermotor tersebut adalah sebesar Rp. 200.000.000,- . Berapa PBBN yang harus di bayar oleh Bapak Hj. Sabeni ? Karena Pak Hj. Sabeni menerima warisan jadi Tarifnya adalah 0,3 % BBN kendaraan Bermotor = Dasar Pengenaan x Tarif

Rp. 200.000.000 x 0,3 % = Rp. 600.000.,TARIF PAJAK AIR PERMUKAAN & AIR BAWAH TANAH Tarif Pajak Air Permukaan paling tinggi 10% & Air Bawah Tanah paling tinggi 20% telah ditetapkan oleh UU NO 28 TAHUN 2009 di pasal 24 Sebuah perusahaan tambang batubara membuat membuat sumur artesis dengan kedalaman 100 meter . Berdasarkan tujuan pengambilan air , volume air yang diambil, luas areal pengambilan air dan kerusakan lingkungan lingkungan yang terjadi maka Nilai Perolehan Air tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.0000 Pertanyaannya!!! Berapa besar pajak yang harus dibayar ? Saya tahu jawabannya pak! Tarifnya kan jelas 10 % Jadi 10% x Rp. 50.000.000 = Rp. 5.000.000 Saya punya beberapa contoh,dari non niaga,niaga dan industri tentang Pajak ABT/AP a. Non-Niaga : Pemakaian Air Bawah Tanah 51-500 m (ABT) Volume Pemakaian Air : 500 m

Nilai Perolehan Air : Rp7100,Tarif Pajak Pajak yang harus volume pemakaian Dibayarkan untuk 1 (satu) bulan Takwim : 20%xRp7100x500m : Rp710.000,b. Niaga : Pemakaian Air Permukaan 1001-2500m (AP)

: 20% : Tarif x Nilai perolehan x

Volume Pemakaian Air

: 2450 m3

Nilai Perolehan Air : Rp5800,Tarif Pajak Pajak yang harus volume pemakaian Dibayarkan untuk 1 (satu) bulan Takwim : 10%xRp5800x2450m3 : Rp4.472.000,c. Industri : Pemakaian Air Bawah Tanah >2500 m3 (ABT) Volume Pemakaian Air Nilai Perolehan Air Tarif Pajak Pajak yang harus volume pemakaian Dibayarkan untuk 1 (satu) bulan Takwim : 20%xRp8600x2600m3 : Rp4.472.000,: 2600 m3 : Rp8600,: 20% : Tarif x Nilai perolehan x : 10% : Tarif x Nilai perolehan x

KELOMPOK 4 PERHITUNGAN PAJAK KABUPATEN PAJAK HOTEL A. DASAR HUKUM Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel B. DASAR PENGENAAN, TARIF dan CARA PERHITUNGAN 1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak a. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diberikan.

konsumen kepada Hotel; b. Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwim.

2. Cara perhitungan

TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN Tarif Pajak : 10%

Dasar Pengenaan : Jumlah pembayaran yang dilakukan konsumen kepada Hotel / (Omzet). CONTOH PERHITUNGAN PAJAK HOTEL a. Sebuah Hotel Bintang 1, pada bulan Januari 2005 melaporkan omzet pendapatan yang diterima dari tamu adalah sebesar Rp. 125.000.000,00. Berapakah pajak yang harus disetorkan oleh WP tersebut? Cara Perhitungan Pajak-nya : Pajak = tarif Pajak x Omzet Tarif Pajak Omzet = 10% = Rp. 125.000.000,00

Maka pajak yang harus dibayar pd bulan tsb adalah 10% x Rp. 125.000.000,00= Rp. 12.500.000,00 b. Sebuah Villa, pada bulan yag sama (Januari) melaporkan omzet pendapatan yang diterima dari tamu adalah sebesar Rp. 1.500.000,00. Berapakah pajak yang harus disetorkan oleh WP tersebut? Cara Perhitungan Pajak-nya : Pajak = tarif Pajak x Omzet Tarif Pajak = 10%

Omzet

= Rp. 1.500.000,00

Maka pajak yang harus dibayar pd bulan tsb adalah 10% x Rp. 1.500.000,00 = Rp. 150.000,00 PAJAK RESTORAN A. Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran

B.

DASAR PENGENAAN, TARIF dan CARA PERHITUNGAN 1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diberikan konsumen Kepada Restoran; Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwim. 2. Cara perhitungan TARIF PAJAK x CARA PENGENAAN Tarif Pajak : 10% pembayaran yang dilakukan

Dasar Pengenaan : Jumlah konsumen kepada Restoran (Omzet)

a. Sebuah Restoran menyediakan makanan dan minuman di tempat. sekaligus melayani pesanan. Berdasarkan laporan perusahaan,selama 1 bulan restoran tersebut memperoleh pendapatan dari konsumen yang makan di restorannya sebesar Rp. 64.000.000,-

dan dari pesanan (dus) sebesar Rp. 15.000.000,00. Berapakah Pajak Restoran yang harus dibayar oleh Restoran tersebut ? Cara Perhitungan Pajak : TARIF PAJAK x CARA PENGENAAN Tarif Pajak = 10%

Dasar Pengenaan Pajak = Omzet Omzet = Rp. 64.000.000,00 + Rp. 15.000.000,00 = Rp. 79.000.000,00 Maka Pajak yang harud dibayarkan adalah 10% x Rp. 79.000.000,00 = Rp. 7.900.000,00 PAJAK HIBURAN A. Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan B. DASAR PENGENAAN, TARIF dan CARA PERHITUNGAN 1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak a. Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. b. Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwim. c. Tarif pajak ditetapkan sebesar : c. 1) Pertunjukan Film

Film Nasional

Kelas Bioskop AI BII BI CI Film Import Kelas Bioskop AI BII BI CIc.2) Pertunjukan atau Hiburan Lain

No

Jenis Hiburan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pertunjukkan Kesenian Karaoke & Billyard Billyard (Bola sodok) Permainan Ketangkasan Pertandingan Olah Raga Objek Wisata & Taman Rekreasi Objek Wisata Konservasi Alam Kolam Renang Rental VCD & Sejenisnya Pemancingan Usaha Kebugaran Jasmani Bowling & SejenisnyaCONTOH PERHITUNGAN PAJAK HIBURAN 1. Sebuah Objek Wisata Konservasi Alam, selama 1 bulan mendapat pemasukan dari pengunjung sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Berapa pajak yang harus dibayar oleh objek wisata ybs? Cara Perhitungan Pajak :

TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN

Pajak

= tarif Pajak x Omzet

Tarif Pajak untuk jenis hiburan objek wisata dan konservasi alam = 10% Omzet = Rp. 1.500.000.000,-

Maka pajak yang harus dibayar pada bulan tsb adalah = 10% x Rp. 1.500.000.000,= Rp. 150.000.000,2. Sebuah tempat Billyard, selama 1 bulan mendapat pemasukan dari pengunjung sebesar Rp. 2.000.000,00 Berapa pajak yang harus dibayar oleh pengusaha bilyard ybs? Cara Perhitungan Pajak : Pajak = tarif Pajak x Omzet

Tarif Pajak untuk jenis hiburan bilyard = 15% Omzet = Rp. 2.000.000,-

Maka pajak yang harus dibayar pada bulan tsb adalah = 10% x Rp. 2.000.000,= Rp. 300.000,3. Sebuah objek hiburan kolam renang, selama 1 bulan mendapat pemasukan dari pengunjung sebesar Rp. 4.000.000,00. Berapa pajak yang harus dibayar oleh WP tersebut ? Cara Perhitungan Pajak : Pajak = tarif Pajak x Omzet

Tarif Pajak untuk jenis hiburan Kolam Renang = 10% Omzet = Rp. 4.000.000,-

Maka pajak yang harus dibayar pada bulan tsb

adalah = 10% x Rp. 4.000.000,= Rp. 400.000,Pajak RekLame A. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame 2. Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2003 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) B. DASAR PENGENAAN, TARIF dan CARA PERHITUNGAN 1. Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame, yang dihitung berdasarkan : a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) b. Nilai Strategis Lokasi (NSL) 2. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) ditetapkan dalam harga jual berdasarkan faktor-faktor: a. Biaya Pemasangan b. Biaya Pemeliharaan c. Jangka waktu pemasangan d. Jenis yang dipasang e. Luas,Ukuran atau Jumlah 3. 25% 4. lokasi NJOPR untuk iklan minuman beralkohol dan rokok ditambah NJOPR untuk reklame nama atau identitas perusahaan di

perusahaan serta lembaga pendidikan 25% 5. swasta

swasta dikurangi

NJOPR untuk reklame praktek dokter/RS/Poliklinik/Apotik dikurangi 50%

6.

Bagi wajib pajak yang merubah materi dan visual reklame meskipun masa ijin/pajak reklame belum habis diharuskan membayar kembali pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku.

7.

Nilai Strategis Lokasi (NSL) ditetapkan dengan prosentase berdasarkan faktor-faktor : a. Lokasi b. Frekwensi lalu lintas orang atau kendaraan c. Kelas Jalan

8. 9.

Tarif Pajak : 25% Cara Perhitungan Pajak a. Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame b. Nilai Sewa Reklame = NJOPR + NSL c. Nilai Strategis Lokasi = Nilai Strategis x NJOPR

Nilai Jual Pajak Objek Reklame (Luar Ruangan))Luar Ruangan.doc Nilai Jual Objek Pajak Reklame (Dalam Ruangan) PAJAK PARKIR A. Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun2002 tentang Pajak Parkir

B.

Masa pajak dan tarif pajak

1. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. 2. Tarif Pajak 20% C. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PARKIR Sebuah Rumah Makan yang memiliki area parkir yang dikomersilkan (setiap kendaraan yang parkir dikenai bayaran), selama 1 bulan mendapat penghasilan dari parkir pengunjungnya sebesar Rp. 2.500.000,00. Berapakah pajak parkir yang harus dibayar untuk bulan tsb? Cara perhitungan Pajak Tarif Pajak : = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan = 20% = Omzet

Dasar Pengenaan Pajak

Maka Pajak yang harus dibayarkan adalah = 20% x Rp. 2.500.000,00= Rp. 500.000,00 Pajak Burung Walet A. Dasar Hukum 1. Sarang Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Burung Walet 2. Keputusan Bupati Nomor Sarang Burung Walet B. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN 3 Tahun 2003 tentang Nilai Jual

1. walet.

Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual sarang burung

2.

Nilai Jual merupakan hasil perkalian antara volume produksi dengan harga standar yang ditetapkan Bupati;

3. bulan

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)

takwim atau paling lama 4 (empat) bulan takwim. Cara Perhitungan :

TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN Tarif Pajak : 10%

Dasar Pengenaan : nilai jual sarang burung walet No . Jenis Sarang Harga per KG

Walet Alam (Goa dan Sejenisnya) 1. Sarang Sriti Rp. 1.000.000,-

2.

Sarang walet

Rp. 3.000.000,-

Walet Rumahan (Budidaya)

1.

Sarang Sriti

Rp. 1.750.000,-

2.

Sarang Walet Putih

Rp. 14.000.000,-

3.

Sarang Walet Merah

Rp. 17.000.000,-

Harga Standar Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai berikut :

KELOMPOK 5 RETRIBUSI DAERAH PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH Menurut UU No : 34, Thn 2000,

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

PERBEDAAN PAJAK & RETRIBUSI Pajak a. Iuran dengan imbalan yang tidak langsung dari negara. b. Dapat dipaksakan c. Berlaku untuk seluruh rakyat tanpa terkecualid. Prestasi (imbalan) diterima oleh seluruh rakyat

Retribusi a. Iuran dengan imbalan yang langsung dari negara.

b. Tidak ada unsur paksakan c. Pengenaan terbatas pada mereka orang-orang tertentud. Prestasi (imbalan) diterima oleh orang-orang tertentu

OBJEK RETRIBUSI JASA UMUM Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang di sediakan / di berikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi / badan (psl 109 bag II) JENIS-JENIS RETRIBUSI JASA UMUM (psl 110(1)) a) Retribusi pelayanan kesehatan b) Retribusi pelayanan kebersihan c) Retribusi penggantian KTP & akta catatan sipil d) Retribusi pelayanan pemakaman e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum f) Retri busi pelayanan pasar g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran I) Retribusi penggantian biaya cetak peta

Retribusi (psl 126 tahun 2009)

jasa

usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang di sediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi ; a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang blm di manfaatkan secara optimal b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum di sediakan secara memadai oleh pihak swasta

Jenis-jenis retribusi (Psl 127 tahun 2009) a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah b. Retribusi pasar grosir/pertokoan c. Retribusi tempat pelelangan d. Retribusi terminal e. Retribusi tempat khusus parkir f. Retribusi tempat penginapan g. Retribusi rumah pemotongan hewan h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan i. Retribusi tempat rekreasi & olah raga j. Retribusi penyeberangan di air k. Retribusi penjualan usaha daerah

jasa

usaha

Retribusi (psl 140 tahun 2009)

perizinan

tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yg di maksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam,barang,prasarana,sarana/fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Jenis retribusi (psl 141 tahun 2009) Retribusi izin mendirikan bangunan

perizinan

tertentu

Retribusi izin gangguan Retribusi izin trayek Retribusi izin usaha perikanan

Kelompok 6 PEMBAGIAN,PENAGIHAN,PEMUNGUTAN KEBERATAN & BANDING PAJAK DAERAH

Berdasarakan undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hasil penerimaan Pajak Propinsi sebagian diperuntukan bagi Daerah Kabupaten / Kota di Wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 77 Hasil penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 30%. Hasil Penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 70%. Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 70%. Hasil penerimaan pajak dari Pajak Air Perukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sebesar 50%. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada satu wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaannnya diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%. Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:

No. Jenis Pajak Provinsi Kab/Kota 1). Pajak Kendaraan Bermotor 70% 30% 2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 70% 30% 3). Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor 30% 70% 4). Pajak Air Permukaan 50% 50% 5 ).Pajak Rokok 30% 70% 6). Earmarking Earmarking Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan earmarking tersebut adalah: a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum. b. 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. c. Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan. Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik,

iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerahyang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Gubernur berwenang mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah kab/kota dalam Propinsi yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan terkonsentrasi pada suatu daerah kab/kota adalah apabila hasil penerimaan pajak tertentu lebih besar daripada total penerimaan pajak sejenis diseluruh kab/kota lain dalam propinsi bersangkutan. Dalam hal objek pajak kab/kota dalam satu propinsi yanng bersifat lintas daerah kab/kota, Gubernur berwenang merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada daerah kab/kota yang terkait. Yang dimaksut dengan objek pajak yang bersifat lintas daerah kab/kota adalah objek pajak yg memberikan manfaat bagi beberapa daerah kab/kota saja. Realokasi hasil penerimaan pajak tsb dilakukan oleh Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar daerah kab/kota yang terkait dengan persetujuan Daerah Dewa perwakilan Rakyat Daerah kab/kota yang bersangkutan. BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN KEPADA DESA Pasal 78

Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukan paling sedikit 10 % bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa. Penggunaan bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sepenuhunya oleh desa yang bersangkutan.

Hasil Penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan aturan pembagian sebagai berikut : Pemerintah Pusat sebesar 10 % dari penerimaan PBB Pemerintah Daerah sebesar 90%, dengan ketentuan : Biaya pemungutan PBB = 9% Bagian Pemerintah Propinsi = 16,2% Bagian Kabupaten/Kota = 64,8% PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. Pasal 1

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Pasal 2 (1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat;

b. 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.

(2) Jumlah 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas

realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:

a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruhdaerah kabupaten dan kota; dan

b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. (3) Jumlah 90% (sembilan puluh persen) bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut:

16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;

64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;

9% (sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah. (4) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 90% (sembilan puluh persen) dari hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan bagian Daerah yang dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Provinsi, yang dibagi dengan imbangan:

1. 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan;

2. 70% (tujuh puluh persen) untuk Daerah Provinsi dan disalurkan melalui rekening Kas Daerah Provinsi;

64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang dibagi dengan imbangan:

1. 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan;

2. 70% (tujuh puluh persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota dan disalurkan melalui rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota;

9% (sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah. BAGI HASIL BPHTB pasal 23 Untuk Pemerintah Pusat sebesar 20% Untuk Pemerintah Daerah sebesar 80% dengan ketentuan : 1).Daerah propinsi : 16% (20%x80%). 2).Daerahkabupaten/Kota:64% (80%x80%). 3).Bagian Pemerintah Pusat sebesar dibagikan dengan porsi yang sama besar kabupaten dan kota. 20% akan ke seluruh

Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Kepada Desa pasal 15 Hasil penerimaan jenis retribiusi teertentu Daerah Kab sebagian diperuntukan kepada Desa. Bagian Desa sebagaimana dimaksut dlm ayat 1 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kab dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyidikan layanan terseebut. Penggunaan bagian Desa sebagaimana dimaksut dalam ayat 1 ditetapkan sepenuhnya oleh Desa. AZAS-AZAS PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT Adam Smith yang bernama The Four Maxims Azas Equ Azas Certainly Azas Certainly Azas Convenient TEORI PEMUNGUTAN PAJAK (Brotodihardjo,1993:30-35) Teori Asuransi. Teori Kepentingan. Teori Gaya pikul. Teori kewajiban Mutlak atau Teori Bakti. Teori Azas Gaya Beli. Pemungutan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kpd WP serta pengawasan penyetoranya. Sistem pemungutan yg berlaku di Negara kita saat ini adalah self assessment dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

Berdasarkan ketentuannya pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan dalam arti bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tida dapat diwakilkan pada pihak ketiga . kegiatan yang tidak dapat diwakilkan oleh pihak ketiga tsb yaitu kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh WP. Penetapan pajak oelh Kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) yaitu surat keputusan yg diterbitkan oleh Kepala Daerah yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar oleh WP. Disamping SKPD, WP juga dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan menggunakan dokumen lain yaitu karcis, nota perhitungan dll. Pajak daerah menganut system self assessment, apabila WP yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan,membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat ditetapakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Dawrah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan. SKPDKB suatu surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala daerah yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrassi dan jumlah yang masih harus dibayar oleh WP. Sedangkan SKPDKBT adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah yang menetukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. PENAGIHAN PAJAK DAERAH Kepala daerah bisa menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada WP apabila :

Pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang dibayar oleh WP

Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang diterima dari WP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. WP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak daerah diterbitkan baik terhadap WP yg melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap WP yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Jumlah kekurangan pajak yg terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah ditambhakan dgn sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan saat terutangnya pajak. Apabila Surat Keputusan Pajak Daerah yang tidak dibayar atau kurang dibayar oleh WP setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak. Saksi adminitratif berupa bunga dikenakan kepada WP yang tidak membayar atau kurang bayar yg teruttang, sedangkan sanksi administratif berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, mis tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPPD. Masa pemberian bunga untuk pajak daerah dalam STP dibandingkan dengan pajak-pajak terutama pajak pusat agak berbeda,dimana pemberian bunga utk pajak pusat paling lama 24bln,sdgkn untuk pajak daerah paling lama 15 bln.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun teitung saat terutangnya pajak, kecuali apabila WP melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksut pada ayat 1 tertangguh apabila : 1).Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa,atau 2).Ada pengakuan utang pjak dari WP baik langsung maupun tidak langsung.

KEBERATAN Pasal 25 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a).Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b).Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c).Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d).Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e).pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.

BANDING Pasal 105 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2) (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Pasal 106 (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran

pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.