rangkuman hukum pembuktian

8/12/2019 Rangkuman Hukum Pembuktian

1/11

RANGKUMAN

HUKUM PEMBUKTIAN

Penyusun:

Daya Perwira Dalimi

Kelas Karyawan

Fakultas HukumUniversitas Pancasila


2/11

Rangkuman Materi Hukum Pembuktian youre never too old to set another goal or to dream a new dream

Daya Perwira Dalimi3010 215 021 (Kelas Karyawan)

1

1. DEFINISI PEMBUKTIANAdalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur proses Pembuktian yang harus dilakukan didepanpengadilan, berdasarkan Alat bukti yang sah menurut UUdan barang bukti yang ada

Penjelasan:

a. Ketentuan hukum:baik hukum yang tertulis (UU) maupun hukum tidak tertulis (Kebiasaan)b.Didepan Pengadilan: terbukti atau tidak terbuktinya suatu kasus hanya dapat dilakukan di Pengadilan c. Alat Bukti yang sah menurut UU:

- Keterangan Saksi- Keterangan Ahli- Surat- Petunjuk- Keterangan Terdakwa

d.Barang Bukti yang ada: Barang bukti ini hanya sebagai penunjang dan tidak mutlak dibutuhkan untukmengadili suatu perkara tindak pidana. Jika barang buktinya ada, maka akan sangat menunjang bagi alatbuktinya, tetapi kalaupun tidak ada atau tidak ditemukan, maka perkara tetap harus dijalankan dan

kemudian dicantumkan pada BAP-nya bahwa barang bukti tidak diketemukan)

2. MACAM PUTUSAN PENGADILAN1) MenghukumKetika segala sesuatu yang didakwakan oleh Jaksa terbukti di muka pengadilan

2) MembebaskanKetika segala sesuatu yang didakwakan oleh Jaksa tidak terbukti di muka pengadilan

3) MelepaskanKetika segala sesuatu yang didakwakan oleh Jaksa terbukti di muka pengadilan, tetapi tindak terdakwanya

tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terdakwanya terbukti sakit jiwa pada saat melakukan tindakpidananya tersebut

3. PENANGANAN PELAKU YANG SAKIT JIWAa. Jika seorang pelaku tindak pidana melakukan tindak pidananya dalam kondisi sakit jiwa, maka tersangkatersebut akan bebas dari jeratan hukum atau dilepaskanb. Jika seorang pelaku tindak pidana melakukan tindak pidananya dalam kondisi yang sehat, tetapi kemudian

menjadi stress dan akhirnya sakit jiwa dalam proses-proses selanjutnya, maka pelaku tersebut akandisembuhkan terlebih dahulu (dibantarkan) dalam waktu yang tidak ditentukan atau dibatasi. Prosespembantaran tersebut tidak menghitung jangka waktu penahanan sebagaimana yang diatur dalam

KUHAP.

4. ISTILAH-ISTILAHA.Testimonium De Auditum

Keterangan yang diberikan saksi bukanlah keterangan yang asalnya dari peristiwa/kejadian yang didengar,

dilihat atau dialami sendiri oleh saksi tersebut, namun merupakan keterangan yang diperoleh saksi dariorang lain

B.Unus Testi s Null us Testi sSecara harfiah, ungkapan tersebut berarti Satu Orang Saksi bukanlah seorang saksi, dimanamempunyai pengertian bahwa keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti lain atau tidak didukung

dengan bukti atau saksi lainnya, maka keterangan tersebut tidak dapat dipercaya di muka pengadilan.

Sehingga, dalam suatu pemeriksaan perkara pidana harus ada lebih dari seorang saksi, sehingga jika hanyaada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima.


3/11



2

5. BARANG BUKTI SECARA UMUMA. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti adalah segala barang yang terkait dan ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi,dimana dengan barang bukti dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas dan terang tentangtindak pidana tersebut.

Barang bukti ini hanya sebagai penunjang dan tidak mutlak dibutuhkan untuk mengadili suatu perkaratindak pidana. Jika barang buktinya ada, maka akan sangat menunjang bagi alat buktinya, tetapi kalaupun

tidak ada atau tidak ditemukan, maka perkara tetap harus dijalankan dan kemudian dicantumkan padaBAP-nya bahwa barang bukti tidak diketemukan)

Seorang korban yang telah meninggal akibat pembunuhan, maka mayatnya tersebut akan termasukkategori BARANG BUKTI. Jika korban masih hidup, maka akan korban tersebut bukan menjadi barangbukti, melainkan alat bukti sebagai keterangan saksi korban.

B. Cara Menemukan Barang Bukti1) Menemukannya barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Dari barang bukti yang ditemukan, ternyata bisa saja ditemukan alat bukti.Contoh: ketika menemukan barang bukti di TKP, ternyata juga ditemukan di TKP saksi-saksi yang

ternyata mengetahui tentang tindak pidananya, oleh karena itu saksi tersebut dapat dijadikan sebagaialat bukti Keterangan Saksi

2) Diperoleh barang bukti dari proses penggeledahan, yang disusul dengan Penyitaan 3) Diserahkan langsung oleh Saksi Pelapor atau Tersangka sendiri (menyerahkan sendiri)4) Diambil atau Ditemukan oleh pihak ketiga

- Diambil maksudnya adalah diambil oleh Polisi berdasarkan keterangan dari pihak ketiga yangmengetahui tentang lokasi barang bukti tersebut

- Ditemukan secara kebetulan oleh Pihak KetigaContoh: seseorang dititipkan barang yang merupakan hasil kejahatan oleh pelaku kejahatan.Seseorang tersebut atau pihak ketiga jika sama sekali tidak mengetahui bahwa barang yangdititipkannya tersebut adalah barang curian, maka seseorang tersebut akan dibebaskan. Dan ituakan melalui proses investigasi dari Polisi.

5) Ditemukan secara kebetulanContoh: seorang korban pencurian mobil menemukan secara tidak sengaja mobilnya yang dicuri dansudah mengalami perubahan yang cukup radikal. Meski sudah dimodifikasi, korban tersebut masihdapat mengenali mobilnya karena masih ada tanda khusus yang hanya diketahui oleh korban

6. ALAT BUKTI SECARA UMUMA. Macam Alat Bukti Pasal 184 KUHAP

a.Keterangan Saksib.Keterangan Ahlic.Suratd.Petunjuke.Keterangan Terdakwa

B. Syarat Minimal Pembuktian Pasal 183 KUHAPDalam menjatuhkan pidana, Hakim minimal membutuhkan 2 Alat Bukti yang sah. Dan dari kedua alat

bukti yang dipersyaratkan tersebut, Keterangan Terdakwa adalah ALAT BUKTI YANG MUTLAKdibutuhkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa adanya alat bukti Keterangan Terdakwa (meski terdapatalat bukti lainnya yang berjumlah lebih dari 2), maka perkara pidana tidak dapat diteruskan, dan harusdihentikan proses penyidikannya. Jika dikemudian hari Tersangka/Terdakwa ditemukan, maka perkara

dapat dibuka kembali, selama tindak pidana tersebut belum daluwarsa.


4/11



3

7. KETERANGAN SAKSI PASAL 185 KUHAPA. Definisi Pasal 1 (27) KUHAP

Keterangan saksiadalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksimengenai suatu peristiwa pidana yang ia DENGAR sendiri, Ia LIHAT sendiri dan ia ALAMI sendiridengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Meski secara teori, yang dapat menjadi saksi adalah yang seseorang yang mendengar, melihat danmengalaminya sendiri. Tetapi dalam prakteknya, seseorang yang tidak mendengar, melihat dan

mengalami juga dapat menjadi saksi, seperti halnya orang yang melaporkan suatu tindak pidana atau yangdapat sebagai Saksi Pelapor.Contoh: korban perkosaan mengadukan perkosaan yang dialaminya keibunya. Sang ibu melaporkan hal

tersebut ke Ketua RT. Korban, ibunya dan ketua RT kemudian melapor kekantor. Ketua RT tersebut dapatmenjadi saksi pelapor, karena ikut serta melapor, meski sebenarnya Ketua RT tersebut tidak mendengar,melihat atau mengalami tindak pidana yang dialami korban. Jika Ketua RT tersebut tidak datang kekantor polisi untuk melapor, maka Ketua RT tersebut tidak dapat menjadi saksi.

B. Syarat Saksi1) Syarat Formil

a. Jelas identitasnyaSeorang saksi yang diajukan kedalam suatu perkara harus mempunyai identitas yang jelas.

Sehingga bagi seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, atau sifat menetapnyaadalah hanya musiman saja, maka tidak dapat dijadikan sebagai saksi.

b. Umurnya harus DewasaPermasalahan kedewasaan di Indonesia sangat rancu, karena banyak aturan yang mengatur haltersebut, seperti menurut KUHP: 16 tahun; Hukum Islam: Baligh (tidak jelas); Perdata: 19;

Kependudukan: 17; Peradilan Anak: 18 tahun. Saat ini yang dipergunakan sebagai umur Dewasa

adalah 18 tahun.

Dengan demikian, seseorang yang dapat dijadikan sebagai saksi dan dijadikan sebagai alat buktiyang sah sebagai keterangan saksi adalah seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih. Sedangkan

bagi orang yang dibawah umur 18 tahun (dibawah umur), tidak dapat dijadikan sebagai saksi danbukan alat bukti yang sah, melainkan hanya dapat diambil keterangannya saja dan dianggap

sebagai keterangan biasa.

c. Harus Disumpah atau Janji - Pasal 160 (3) KUHAPUntuk menjadikan keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka saksi tersebut

harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan atau dapat dikatakan sebagaiketerangan yang dibawah sumpah.

Jika saksi tersebut tidak disumpah atau memang belum bisa disumpah karena belum cukup umur

atau dewasa, maka keterangan saksi tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah,melainkan hanya dianggap sebagai keterangan biasasaja.

Dengan demikian, SUMPAH ini adalah hal yang mutlak dibutuhkan dalam menjadikan keterangan

saksi sebagai alat bukti yang sah.

d. Memberikan keterangan di Muka Persidangan - Pasal 185 (1) KUHAPUntuk menjadikan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, saksi tersebut harus

memberikan keterangannya di muka persidangan.

Jika saksi tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan dan hanya sempat memberikan

keterangannya yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik, makaketerangan saksi dalam BAP tersebut dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, yaitu sebagaiAlat Bukti Surat, selama keterangan yang diberikan kepada penyidik telah disumpah olehpenyidiknya.

Sedangkan jika keterangan saksi dalam BAP tidak disumpah, maka itu hanya akan dianggap

sebagai keterangan biasa, sama halnya dengan keterangan saksi yang tidak disumpah atau

keterangan biasa.Saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya di muka persidangan


5/11



4

2) Syarat Materiila. Harus mendengar, melihat, mengalami dan dapat memberikan alasan pengetahuannya

Secara teori ini bersifat komulatif yang berarti harus dipenuhi seluruhnya untuk seseorang dapatmenjadi saksi. Tetapi dalam prakteknya, bisa secara alternative saja, yang berarti cukup salahsatunya saja, seseorang sudah dapat menjadi seorang saksi.

b. Sehat RohaniYang dapat dijadikan sebagai saksi adalah orang yang sehat secara rohani. Dengan demikian, bagi

orang yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat), tapi sehat secara rohani, maka orang tersebutdapat turut menjadi saksi. Sedangkan seseorang yang mempunyai gangguan mental (gila/tidakwaras) sudah pasti tidak dapat dijadikan sebagai saksi.

C. Macam Saksi1) Saksi Korban: seseorang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana yang terjadi pada dirinya

sendiri.

2) Saksi: seseorang yang mendengar, melihat, dan mengalami suatu tindak pidana yang terjadi.3) Saksi Pelapor: seseorang yang turut melaporkan suatu tindak pidana, meski seseorang ini tidak

mendengar, melihat, dan mengalami suatu tindak pidana yang terjadi, melainkan hanya turut datangke kantor polisi untuk melaporkan suatu tindak pidana, yang diketahuinya dari orang lain.

4) Saksi Mahkota: Saksi yang turut melakukan tindakan pidana yang sedang diadili, dan tidak adapengurangan hukuman bagi saksi mahkota tersebut, meski dia memberikan keterangan saksi bagiterdakwa lainnya.

5) Saksi a de Charge: Saksi yang diajukan oleh seorang terdakwa dalam persidangan pidana, yangdiharapkan dapat memberikan keterangan yangmenguntungkanbagi dirinya

6) Saksi a charge: Saksi yang keterangannya dapat memberatkan terdakwadalam proses persidanganperkara pidana

D. Pengunduran Sebagai Saksi - Pasal 168 KUHAPSeseorang dapat mengundurkan diri menjadi saksi dari seorang Terdakwa, jika diantara seseorang tersebutdan terdakwanya terdapat hubungan sebagai berikut:dengan kondisi sebagai berikut:

1) hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajatketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwaContohnya:

- hubungan Iparan- Hubungan Paman dan keponakan, artinya seorang keponakan dapat menolak sebagai saksi bagi

terdakwa yang mana adalah pamannya

- Seorang anak dan ibunya secara bersama-sama melakukan pembunuhan. Ketika ibunyadisidangkan, si anak yang sesama terdakwa, dapat menolak atau mengundurkan diri menjadisaksi, karena ada hubungan darah dengan ibunya.

- Bagi semenda yang telah putus perkawinan, TIDAK BISA Mengundurkan diri menjadi saksi2) Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak,

juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampaiderajat ketiga

3) Suami atau istri terdakwa, meskipun sudah berceraiatau yang bersama-sama sebagai terdakwaContoh: seorang istri dapat mengundurkan diri menjadi saksi bagi suaminya yang menjadi terdakwa,dan ketika sudah berceraipun sang mantan istri juga dapat mengundurkan dirinya untuk mantansuaminya yang menjadi terdakwa

Jika seseorang yang sebenarnya dapat mengundurkan diri sebagai saksi tersebut sebagaimana yang

dijelaskan sebelumnya, tetapi ternyata MAU MENJADI SAKSI, maka seseorang tersebut harus terlebihdahulu mendapat IZIN dari Jaksa Penuntut Umum (Pasal 169 (1) KUHAP).

Dengan izin dari JPU, keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dan jika tidak

mendapat ijin dari JPU, maka keterangan saksi tersebut hanya dianggap sebagai keterangan biasa saja,yaitu keterangan dibawah sumpah (Pasal 169 (2) KUHAP).


6/11



5

4) Seseorang yang karena pekerjaan dan jabatannya diwajibkan untuk merahasiakan, dapatmeminta untuk dibebaskan untuk memberikan keterangan sebagai saksiPasal 170 KUHAPContoh:- seorang pastur yang menerima pengakuan dosa dari seorang pelaku pidana, dapat menolak untuk

menjadi saksi, karena seorang pastur diwajibkan untuk menjaga rahasia dari para umat yangmelakukan pengakuan dosa

- seorang notaris yang harus merahasiakan pekerjaannya- Pegawai bank yang harus merahasiakan rekening nasabahnya

E. PIHAK YANG TIDAK DAPAT MENJADI SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN TANPASUMPAH Pasal 171 KUHAP1) Anak-anak atau yang belum dewasa2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa, meski sakitnya kambuhan

8. SKEMA SEMENDA DAN SEMENDA DERAJAT KETIGA PASAL KUHAPA B

C D E F

G H I J

1) Jika E adalah Terdakwa, maka C dapat menolak menjadi saksi karena C adalah semenda dari E2) Jika E adalah Terdakwa, maka G dapat menolak/mengundurkan diri menjadi saksi, karena G adalah

Semenda derajat ketiga dari E

9. KETERANGAN AHLI PASAL 186 KUHAPA. Definisi Pasal 1 (28) KUHAP

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusustentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

B. Saksi Ahli Sebagai Alat BuktiSaksi Ahli dapat menghasilkan 2 alat bukti yang sah, yaitu:A. Sebagai Alat Bukti KETERANGAN AHLI, jika Saksi Ahli tersebut datang dan memberikan

kesaksiannya berdasarkan keahliannya di dalam Persidangan (Pasal 186 KUHAP)

B. Sebagai Alat Bukti SURAT, yaitu jika Saksi Ahli tidak hadir dan memberikan kesaksiannya di dalampengadilan, melainkan hanya menyerahkan keterangannya atau hasil pemeriksaannya dalam bentuksurat.Contoh: seorang dokter yang memberikan keterangannya berdasarkan keahliannya dalam bentukVisum Et Repertum

Yang perlu dicatat bahwa seorang Saksi Ahli ini hanya dapat memilih salah satu perannya sebagai alatbukti, tidak bisa memilih keduanya. Jadi jika Saksi Ahli sudah memberikan keterangan tertulis (AlatBukti Surat), maka Saksi Ahli tersebut tidak dapat hadir ke persidangan dan mengajukan diri sebagai alatbukti Keterangan Ahli, dan sebaliknya.

Derajat 3

Derajat 2

Derajat 1


7/11



6

C. Saksi Ahli MUTLAK dibutuhkan dalam Perkara terkait dengan Tubuh ManusiaDalam tindak pidana yang terkait dengan Tubuh manusia, seperti Pembunuhan, perkosaan,

penganiyaan dan lain sebagainya, MUTLAK membutuhkan Saksi Ahli, sehingga dalam prosespenyidikan dengan sendirinya Saksi Ahli tersebut akan otomatis diikutsertakan sebagai salah satu AlatBukti, baik sebagai Alat Bukti Surat ataupun Keterangan Ahli.

Dalam prakteknya, Saksi Ahli terkait dengan Tubuh Manusia, biasanya seorang Dokter, tidak perludisumpah dalam memberikan keterangannya baik dalam bentuk Surat atau keterangan langsung di

Persidangan, karena Dokter sudah terikat dengan Sumpah dirinya sebagai dokter.

D. Saksi Ahli di bidang selain Tubuh Manusia, Seperti TekhnologiUntuk saksi ahli selain Tubuh Manusia, seperti ahli Tekhnologi, tidak wajib atau tidak mutlakuntukdiikutsertakan dalam suatu perkara tindak pidana. Dan jikapun Saksi Ahli selain Tubuh Manusiadiikutsertakan dalam suatu perkara, maka Saksi Ahli tersebut dalam prakteknya HANYA DAPAT

dijadikan Alat Bukti yang sah sebagai Keterangan Ahli saja, yang mana artinya Saksi Ahli tersebutHARUS DATANG dan memberikan keterangannya ke dalam persidangan dan tidak dapat jika hanyamenyediakan keterangannya dalam bukti Surat.

10. ALAT BUKTI SURAT PASAL 187 KUHAPA.

Definisi & Macam

Pasal 187 KUHAP

Alat Bukti Surat pada prinsipnya adalah Suatu Keterangan yang dibuat atas Sumpah Jabatan ataudikuatkan dengan Sumpah, yang terdiri dari:

A. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)Berita acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuatdihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atauyang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya

Contoh: BAP Polisi, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa atau Saksi

B. Akta OtentikSurat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan atau dibuat oleh Pejabat

mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanan yang menjadi tanggung jawabnya

Contoh: Surat Akta Notaris

C. Pendapat Ahli Atas Hasil PemeriksaanSurat Keterangan yang dibuat oleh Ahli berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaanyang diminta secara resmi kepadanya

Contoh: Visum Et Repertum

D.Surat Lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lainIni merupakan Surat Keterangan yang dibuat oleh ahli terhadap barang bukti, selama memang adahubungannya antara satu dengan lainnya. Contohnya dapat dil ihat pada Poin B dibawah in i.

B. Peralihan dari Barang Bukti menjadi Alat Bukti/Timbulnya Alat Bukti Surat dari Barang BuktiSuratDalam praktek sering terjadi peralihan di suatu Perkara Pidana dari Barang Bukti Surat menjadi Alat

Bukti Surat, dimana yang tadinya hanya sebagai penunjang dari suatu perkara, tetapi bisa menjadi AlatBukti Surat setelah ditambahi keterangan atau hasil pemeriksaan dari seorang yang ahli.Contoh: Ketika ada seseorang yang meninggal akibat bunuh diri, ternyata ditemukan didekat korbansepucuk surat yang didalamnya mengatakan wasiat dari korban tersebut yang menjelaskan mengenaialasannya untuk bunuh diri dan surat tersebut berupa tulis tangan. Surat tersebut awalnya adalahBarang Bukti Surat, dimana merupakan penunjang dari suatu perkara. Tetapi kemudian, polisi curigadan menganggap ada yang janggal dalam proses bunuh diri tersebut, sehingga polisi tersebut

memeriksakan Barang Bukti Surat wasiat tersebut kepada ahlinya (forensik tulisan). Berdasarkanketerangan ahli forensik tulisan, ternyata diketahui bahwa surat wasiat tersebut tidak ditulis oleh korban,

melainnkan orang lain. Dan kemudian ahli tersebut menambahkan Surat Keterangan Hasil

Pemeriksaannya terhadap Barang Bukti Surat tersebut yang mana Surat Keterangan tersebut akhirnyamenjadi Alat Bukti Surat


8/11



7

11. PETUNJUK Pasal 188 KUHAPA. Definisi Pasal 188 (1) KUHAP

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satudengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakpidana dan siapa pelakunya

B. Sumber Pasal 188 (1) KUHAPPetunjuk ini hanya dapat diperoleh dari persesuaian alat-alat bukti lainnya oleh Hakim, yaitu:

1)Keterangan Saksi2) Surat

3) Keterangan TerdakwaC. Syarat Penemuan Petunjuk

Petunjuk ini hanya bisa didapatkan oleh Hakim selama persidangan saja (di muka pengadilan) denganmempertimbangkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa dalam tahapan selain persidangan, yaitu pada tahapan Penyelidikan dan Penyidikan TIDAKMUNGKIN ditemukan alat bukti Petunjuk ini atau mustahil didapati 5 alat bukti selama proses

penyelidikan dan penyidikan.

12. KETERANGAN TERDAKWAPada intinya Keterangan adalah menghormati Hak Asasi Manusia, yaitu dalam hal ini adalah Hak Asasi

Terdakwa untuk dapat membela dirinya di hadapan hukum.

Secara teori, Terdakwa ini dapat didampingi oleh Kuasa Hukum pada saat Penyidikan atau semenjak

Terdakwa ini ditetapkan sebagai Tersangka. Tetapi dalam Prakteknya, pada saat Terdakwa masih menjadiSaksi, belum menjadi Tersangkan, Terdakwa sudah didampingi oleh Kuasa Hukum.

13. LARANGAN PERTANYAAN MENJERAT PASAL 166 KUHAPPasal 166 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim, JPU dan Kuasa hukum tidak boleh memberikan pertanyaanyang menjerat kepada Terdakwa dan saksi, yaitu antara lain:

1) Pertanyaan yang menjebakContoh:oooh kamu itu karena dihina yah, makanya kamu akhirnya memukul korban?

2) Pertanyaan sugestiContoh: sudah kamu ngaku saja, nanti kalo kamu ngaku hukumannya akan saya kurangi deh..

3) Pertanyaan yang tidak sopanContoh: apakah pekerjaan anda sebagai pelacur?

4) Pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidanaContoh:menanyakan gaji suami dari terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mencuri

14. BEBAN PEMBUKTIANBeban pembuktian adalah kewajiban dari pihak yang harus membuktikan

A.

Beban Pembuktian berada pada Jaksa Penuntut UmumSeorang JPU yang mengajukan surat dakwaan siap dengan bukti-bukti atas dakwaannya. Tugas utamanya

adalah harus membuktian bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan suatu tindak pidana

B. Beban Pembuktian TerbalikTersangka atau terdakwa harus membuktikan dakwaan JPU itu salah

Contoh: seorang polisi lalu lintas dapat memiliki rumah dan mobil mewah, padahal gaji PNS adalahsangat kecil dan tidak sebanding dengan asset yang dimiliki tersebut. Sehingga ketika seseorang

melaporkan kepada pihak yang berwenang dan diduga telah ada tindak pidana korupsi, maka PNStersebut harus membuktikan bahwa tuduhan dari pihak berwenang adalah tidak benar, denganmembuktikan dari mana PNS tersebut mendapatkan assetnya.

C. Beban Pembuktian BerimbangPada saat yang bersamaan, JPU harus mempunyai bahan-bahan pembuktian, begitu juga denganTerdakwa


9/11



8

15. TEORI PEMBUKTIANA.Teori Pembuktian Negatif - negatif wetteli jk bewijs theori e

Yaitu yang mengartikan bahwa alat bukti yang sudah ada ternyata masih dianggap kurang, sehinggaharus ditambah dengan keyakinan hakim. Sehingga terdapat 2 alat bukti dan keyakinan hakim.

B.Teori Pembuktian Positif (Lengkap) positi f wetteli jk bewijs theoriYaitu alat bukti dan barang bukti telah lengkap memenuhi persyaratan formal. Pembuktian yangmenyandarkan pada alat bukti yang selalu ditentukan oleh UU, sehingga keyakinan hakim tidak diperlukan.

Pembuktian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis.C.Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka Conviction in Time

Teori ini menekankan pada keyakinan hakim, pengamatan selama sidang-sidang berlangsung yangakhirnya memberikan keyakinan kepada hakim dengan alat bukti bebas

D.Teori yang mendasarkan kepada keyakinan hakim yang didasarkan pada hal-hal yang rasional conviction rasionneeTeori ini walaupun disandarkan kepada keyakinan hakim dan tidak terikat pula pada alat-alat bukti yang

ditetapkan UU , Hakim dapat menggunakan alat bukti lain yang diluar ketentuan UU, tetapi sesuatu yangharus masuk akal dan dapat memberikan alasan-alasan dari putusan yang dijatuhkan

16. METODE PENCARIAN BARANG BUKTI1) Metode ZonaMetode ini dapat dikatakan juga sebagai system pembagian bidang, sehingga TKP dibagi menjadi bidang-

bidang tertentu yang lebih kecil, sehingga membuat pencarian menjadi lebih kecil dan mudah.

2) Metode SpiralMetode ini memulai dari tengah yang kemudian berputas seperti jalannya jarum jam dan membesar sepertispiral, hingga akhirnya semua tempat terkena giliran pencarian

3) Metode Strip & Metode Strip GandaMetode ini dimulai dari satu sisi kemudian menuju ketengah, dan memulai kembali dari sisi sebelah darisisi awal yang menuju ketengah, dan terus hingga semua sisi

4) Metode RodaMetode dimulai dari tengah ruangan lalu menyisir berjalan ke tepi ruangan seperti jari-jari roda

5) Metode TransekPencarian dimulai dari suatu titik, kemudian dimulai pencarian dengan menyisir tempat yang

mencurigakan, seperti got, semak-semak, dan lain lain

6) Metode StripMetode ini digunakan pada tempat yang lapang, seperti lapangan sepak bola. Caranya adalah penyidikberbaris dan secara serempak berjalan kearah seberang lapangan sambil mencari barang bukti. Dan inidilakukan berulang kali hingga yakin tidak ada barang bukti ditempat tersebut


10/11



9

17. ILMU PEMBANTU DALAM HUKUM PEMBUKTIANA. ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA

Ilmu yang mempelajari tentang latar belakang terbentuknya hukum pidana, kemudian berusahamenghasilkan konsep-konsep pemecahan tentang masalah-masalah yang merupakan problema dalampelaksanaan hukum pidana itu sendiri

B. ILMU PSIKOLOGIIlmu yang mempelajarijiwa seseorang dari tingkah laku yang dihubungkan dengan tiga faktoratau

unsur pokok:a. Bakat/bawaanseseorangb. Pendidikan formildan non formilc. Unsur lingkungandimana seseorang lahir dan dibesarkan

C. ILMU PSIKIATRIIlmu yang mempelajari tentang gangguan terhadap seseorang yang diakibatkan oleh adanyagangguan pada anatomi orang tersebut

D. KRIMINOLOGIIlmu yang mempelajari latar belakang terjadinya suatu kejahatan dan kemudian berusaha untuk

melakukan konsep menanggulangi tindak pidana tersebut

E. KRIMINALISTIK TUKEF PADA FOBASebuah pengetahuan tekhnis untuk merekonstruksiatas suatu kejadian tindak pidana dengan bantuandari berbagai ilmu pengetahuan:1) Ilmu Tentang Tulisan: ilmu yang mempelajari tentang bentuk atau garis tulisan tangan seseorang

untuk mengetahui mana yang asli atau yang palsu

2) Ilmu Urai: ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan sel-sel organic dan non-organik denganjalan menguraikan sampai bagian terkecil

3) Ilmu tentang Keracunan: ilmu yang mempelajari tentang penyebab dan gejala keracunan bagimakhluk hidup

4) Fisiologi: ilmu yang mempelajari tentang penyebab atau gangguan fisik pada seseorang ataumakhluk hidup lainnya.

5) Patologi Anatomi: ilmu yang mempelajari gangguan unsur-unsur dari anatomi seseorang,contohya kanker

6) Daktioskopi:ilmu yang mempelajari mengenai sidik jari manusia7) Ilmu Forensik: Ilmu yang mempelajari sebab akibat kematian seseorangyang biasanya dituangkan

dalam Visum E t Repertum(VER) oleh dokter yang telah disumpah oleh Departemen Hukum danHAM.

VERini berisi:

a. Uraiansecara jelas mengenai sebab-sebab kematianb. Intiyang ditemukan dari bedah mayat tersebutc. Komentar dari Dokter, yang sangat tergantung dari keahlian Dokter (Subjektif). Sifat subjektif

dokter tersebut dipengaruhi oleh 3 unsur pokok, yaitu:i. Tingkat intelegensianya

ii. Pendidikan yang disertai pengalaman-pengalamannyaiii. Lingkungandimana dokter tersebut berada

8) Ilmu Balistik: ilmu yang mempelajari arah jalannya suatu benda dari daerah asal ke sasaran yangdituju

F. LOGIKA: Rasio tertinggi yang dimiliki oleh seseorang.Logika ini harus melalui 3 fase, yaitu:

1) Orientasi:Usaha untuk mengarahkan jalan pikiran kesasaran tertentu2) Hipotesa:dugaan-dugaan yang harus dipakaidalam bidang ilmu pengetahuan dari hasil orientasi3) Verifikasi: melakukan seleksi dari data-data yang masuk kemudian diseleksi, dan inilah yangakhirnya disebut sebagai logika


11/11



10

18. Surat Penghentian Penyidikan (SP 3)Penyidik maupun Penuntut dapat menghentikan Penyidikan dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur

dalam KUHAP maupun sumber lainnya, yaitu:1) Kurang cukup bukti2) Peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana3) Dihentikan demi hukum:

a. Ne Bis in Idemb. Tersangka meninggal duniac. Kadaluwarsa

4) Ketika suatu perkara delik aduan, tetapi dilaporkan kepolisi dengan delik laporan. Pada delik aduan, yangharus melaporkan adalah korban, yaitu seseorang yang mengalami kerugian secara langsung. Sedangkanpada delik laporan, yang dapat melaporkan ke polisi adalah siapapun yang mengetahui tindak pidana

tersebut, meski pelapor tidak mengalami secara langsung tindak pidananya tersebut. Pelapor ini dapatdikategorkan sebagai SAKSI PELAPOR.

Contoh: Ketika seorang anak mencuri perhiasan milik ibunya, dan kebetulan tetangganya melihat haltersebut dan kemudian melaporkannya ke polisi. Dalam polisi, perkara tersebut akan masuk ke DelikLaporan, karena berdasarkan laporan dari seseorang. Jika ternyata kasus ini sudah terlanjut berjalan,maka kasus ini dapat/harus dihentikan (SP3), karena tindak pidana yang terjadi adalah perkara dengandelik aduan, dimana sebenarnya HANYA ibu dari pelaku (anaknya) inilah yang dapat melaporkantindakan anaknya kepolisi. Logikanya, bisa saja ibunya tersebut karena kasihan kepada anaknya,mengatakan kepada polisi bahwa anaknya tidak mencuri, melainkan memang diberikan perhiasan

tersebut. Maka polisi harus membebaskan anak tersebut dan menghentikan perkaranya.

rangkuman hukum pembuktian

Documents