rangkuman hukum acara pidana

RANGKUMAN

HUKUM ACARA PIDANA

Penyusun: Daya Perwira Dalimi

Kelas Karyawan

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Rangkuman Materi Hukum Acara Pidana youre never too old to set another goal or to dream a new dream Daya Perwira Dalimi 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

1

TAHAPAN I: LIDIK, SIDIK, TUNTUT, PRAPERADILAN, PRAPENUNTUTAN

1. Dugaan terjadinya Tindak Pidana:

LAPORAN (DELIK LAPORAN) Pasal 1(24) KUHAP Pemberitahuan oleh seseorang karena Hak dan Kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat berwenang mengenai sesuatu yang telah, sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana

PENGADUAN (DELIK ADUAN) Pasal 1(25) KUHAP Pemberitahuan kepada Pejabat berwenang yang disertai permintaan untuk menindak seseorang menurut hukum yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya (Ps.1(25) KUHAP )

TERTANGKAP TANGAN Pasal 1(19) KUHAP Ketika mendapati seseorang atau menemui peristiwa: a) sedang melakukan tindak pidana;

b) segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan;

c) Diserukan oleh khlayak ramai; dan d) sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

2. Tindakan PENYELIDIKAN Penyelidikan adalah serangkaian tindakan PENYELIDIK untuk MENCARI dan MENEMUKAN PERISTIWA yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan atau

diteruskan ke dalam proses penyidikan (Ps.1(5) KUHAP )

3. Wewenang PENYELIDIK (Ps.5(1).b KUHAP): a. Menerima laporan dan aduan; b. Mencari keterangan dan bukti ; c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa identitas dan d. Tindakan lain yang bertanggung jawab, tapi dapat juga melakukan Penangkapan, Penggeledahan,

Penyitaan dan lain2 jika mendapat perintah dari Penyidik

4. PENANGKAPAN: Ps. 16 19 KUHAP a. Dilakukan oleh pihak yang berwenang: PENYELIDIK atas perintah penyidik, penyidik & penyidik

pembantu

b. Jangka waktu penangkapan HANYA 1x24 Jam (Ps.19 KUHAP)

c. Alasan penangkapan: karena seseorang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Ps.17 KUHAP)

d. Prosedurnya: dilakukan oleh Polisi dengan menggunakan surat perintah yang mencantumkan nama dan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatannya, dan surat penangkapan tersebut harus diberikan juga kepada keluarganya segera setelah ditangkap.

5. Serangkaian tindakan PENYIDIKAN Penyidikan: serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya

Penyidikan DIMULAI ketika sudah dilakukan pemberitahuan kepada Penuntut Umum (Ps.109 KUHAP) dan

keluarnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

Penyidikan dianggap selesai ketika dalam waktu 14 hari, PU tidak mengembalikan berkas perkara atau PU

sudah memberitahukan kepada Penyidik bahwa berkas sudah lengkap (Ps. 110(4) KUHAP)

6. Wewenang Penyidik: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana b. Melakukan tindakan pertama pada TKP c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa identitas tersangka d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi h. Menghentikan penyidikan (SP3) i. Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan perkara j. Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab


2

UPAYA HUKUM LANJUTAN

7. PENAHANAN: Ps. 20-31 KUHAP

A. PIHAK BERWENANG YANG MELAKUKAN PENAHANAN Dilakukan oleh pihak yang berwenang (Ps.20 KUHAP),yaitu:

- PENYIDIK atau penyidik pembantu untuk kepentingan penyidikan; - JPU untuk kepentingan penuntutan; dan - Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan (Ps.20)

B. DASAR Penahanan: Tingkatan Delik (unsur perumusan delik) 1) Unsur Objektif / Yuridis

a. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih b. Tindak pidana tertentu yang tercantum pada KUHP

2) Unsur Subjektif Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran Tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak

atau menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan akan mengulangi Tindak Pidana (Ps.21(1))

C. PROSEDUR Penahanan (Ps.21(2) KUHAP) 1. Dengan surat perintah penahanan dari penyidik atau Penuntut Umum atau Surat Penetapan

Hakim, yang berisi Identitas, Alasan, uraian singkat dan menyebut dg jelas tempat dimana

Tersangka ditahan

2. Menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Tersangka/terdakwa

D. JENIS Penahanan (Ps. 22(1) KUHAP)

1) Penahanan RUTAN a. Dilaksanakan di Rutan b. Dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalankan

2) Penahanan RUMAH a. Dilaksanakan di rumah tempat kediamana tersangka/terdakwa dengan pengawasan b. Dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan yang telah dijalankan

3) Penahanan KOTA a. Dilaksanakan di Kota tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan kewajiban melapor pada waktu

yang ditentukan b. Dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan yang telah dijalankan

E. BATAS WAKTU PENAHANAN

PENAHANAN NORMAL PENAHANAN TAMBAHAN

Penyidik

Diperpanjang PU

20 hari

40 hari

Ps.24(1)

Ps.24(2)

Penyidikan

Diperpanjang KPN

30 hari

30 hari

Ps.29(2)

Ayat 3a

PU Diperpanjang KPN

20 hari 30 hari

Ps.25(1) Ps.25(2)

Penuntutan Diperpanjang KPN

30 hari 30 hari

Ps.29(2) Ayat 3a

Hakim

Diperpanjang KPN

30 hari

60 hari

Ps.26(1)

Ps.26(2)

Pengadilan Negeri

Diperpanjang KPT

30 hari

30 hari

Ps.29(2)

Ayat 3b

Hakim PT

Ketua PT

30 hari

60 hari

Ps.27(1)

Ps.27(2)

Proses Banding

MA

30 hari

30 hari

Ps.29(2)

Ayat 3c

Hakim MA Ketua MA

50 hari 60 hari

Ps.28(1) Ps.28(2)

Proses Kasasi Ketua MA

30 hari 30 hari

Ps.29(2) Ayat 3d

Syarat:

b. adanya gangguan fisik, mental berat yang dibuktikan dengan surat dokter; atau

c. diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih


3

8. PENGGELEDAHAN (Ps. 32-37 KUHAP)

1) Pejabat Berwenang : Penyidik Polri dan Penyidik PNS

2) Dalam keadaan Biasa a. Harus ada Surat Ijin KPN setempat b. Didampingi oleh 2 orang saksi dari warga setempat c. Buat Berita Acara Penggeledahan, paling lambat 2 hari setelah penggeledahan d. Dilarang dilakukan pada malam hari

3) Dalam Keadaan Mendesak a. Dapat dilakukan tanpa Surat Ijin KPN:

- pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada diatasnya - setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal - tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya - tempat penginapan atau tempat umum lainnya

b. Dapat dilakukan malam hari

4) Dilarang, kecuali tertangkap tangan a. Tempat sedang berlangsung sidang DPR, MPR atau DPRD b. Tempat sedang berlangsung ibadahDidampingi oleh 2 orang saksi dari warga setempat c. Tempat sedang berlangsung sidang pengadilan

9. PENYITAAN (Ps. 38-46 KUHAP)

1) Pejabat Berwenang : Penyidik Polri dan Penyidik PNS

2) Dalam keadaan Biasa: dilakukan terhadap benda tidak bergerak dan harus mendapat ijin dari KPN setempat (Ps.38)

3) Dalam Keadaan Mendesak a. Dapat menyita benda bergerak dan wajib melaporkan kepada KPN untuk mendapatkan

persetujuannya

b. Benda yang dikenakan penyitaan: (Ps.39) - Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana - Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindakan pidana - Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana - Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana - Benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana

c. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata/pailit juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan

10. PEMERIKSAAN SURAT (Ps.47-49) 1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat jika dicurigai mempunyai hubungan dengan

perkara pidana

2) Prosedur - Ijin dari KPN - Jika setelah diperiksa ada hubungan dengan perkara, maka surat tersebut dilampirkan dalam BP - Jika tidak ada hubungan dengan perkara, maka surat tersebut ditutup kembali dengan tertulis telah

dibuka oleh penyidik

11. Proses penyerahan Berkas Perkara (BP) dari Penyidik ke JPU a. BP adalah kumpulan berita acara yang terdiri dari Pemeriksaan tersangka, saksi, penangkapan dan

upaya paksa lainnya, pemeriksaan di tempat kejadian, dll

b. Setelah BP sudah siap, BP diserahkan oleh Penyidik ke JPU, dan harus dipelajari, JPU wajib dalam 7 hari memberitahukan kepada penyidik sudah lengkap atau belum

c. Jika JPU merasa penyidikan dalam BP belum lengkap (P-18), JPU mengembalikan BP ke Penyidik sambil memberikan petunjuk yang harus dilengkapi (P-19) dan ini disebut Pra-Penuntutan (Ps.110(2&3))

d. Ketika BP dikembalikan lagi oleh Penyidik ke JPU, dan JPU merasa sudah cukup (P-21), maka JPU bisa melanjutkan dengan proses pembuatan SURAT DAKWAAN


4

12. PRA PENUNTUTAN Pra-Penuntutan adalah Proses pengembalian berkas perkara dari seorang JPU kepada Penyidik, karena dinilai oleh JPU bahwa Berkas Perkaranya masih Kurang sempurna atau Kurang Lengkap dan memberikan

petunjuk kepada Penyidik hal-hal apa saja yang harus disempurnakan/dilengkapi.

Keputusan JPU yang MENYATAKAN bahwa Berkas Perkara tidak lengkap ini disebut dengan

KODE P-18.

Tindakan JPU pada saat mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik dikenal dengan KODE P-19

Tindakan Penyidik yang akhirnya memberikan kembali Berkas Perkara yang sudah disempurnakan kepada

JPU dikenal dengan KODE P-20

Tindakan JPU yang akhirnya menilai bahwa Berkas Perkaranya telah lengkap dan sempurna, dikenal dengan

KODE P-21

Perlu dicatat, bahwa Proses Pra-Penuntutan ini adalah bukan HAL YANG MUTLAK HARUS

DILAKSANAKAN dalam setiap perkara Pidana, karena sangat dimungkinkan bagi seorang Penyidik ketika menyerahkan Berkas Perkara kepada JPU, sudah langsung dinilai SEMPURNA oleh JPU, sehingga JPU

langsung menyatakan Berkas Perkara sudah SEMPURNA (KODE P-21) dan tidak perlu dikembalikan ke Penyidik

13. JPU mempunyai 2 azas yaitu: a. Azas Legalitas (Ps.137 KUHAP): JPU WAJIB MENUNTUT tiap orang (SIAPAPUN) yang melakukan

tindak pidana, TANPA KECUALI

b. Azas Oportunitas (Ps.14(h) KUHAP): JPU berwenang MENUTUP PERKARA demi kepentingan UMUM, bukan HUKUM:

Dengan demikian, JPU tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana JIKA menurut

pertimbangan akan merugikan KEPENTINGAN UMUM (Deponering/Peti es) ini harus sesuai persetujuan Jaksa Agung, Pemerintah dan DPR

14. Wewenang JPU (Ps.14 KUHAP) a. Menerima dan memeriksa berkas perkara dari Penyidik b. Mengadakan Pra-Penuntutan c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau

mengubah status tahana setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik

d. Membuat surat dakwaan e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan f. Menyampaikan pemberitahuan dengan disertai surat panggilan kepada tersangka dan saksi tentang

ketentuan hari dan waktu sidang

g. Melakukan penuntutan h. Menutup perkara demi kepentingan umum (Deponeriing) i. Tindakan lain j. Melaksanakan penetapan atau putusan hakim

15. Fungsi Surat Dakwaan a. Bagi HAKIM: merupakan dasar dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan putusan di pengadilan

b. Bagi JPU: merupakan Dasar pembuktian atau analisa Yuridis yang digunakan

c. Bagi TERDAKWA: merupakan dasar untuk mempersiapkan Pembelaan

16. Syarat Surat Dakwaan 1) Syarat Formal (Ps.143(2.a)) TIDAK MENYEBABKAN Surat Dakwaan Batal

a. Memuat tanggal, dan ditandatangani oleh PU b. Memuat identitas tersangka, i.e. Nama lengkap, TTL, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,

agama, pekerjaan

2) Syarat Materi (Ps.143 (2.b)) menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan b. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti)


5

17. Muatan Surat Dakwaan JST WBA MK 1) Jenis tindak pidana yang dilakukan 2) Siapa yang melakukan 3) Tempat tindak pidana dilakukan 4) Waktu atau kapan dilakukan 5) Bagaimana tindak pidana dilakukan 6) Akibat yang ditimbulkan 7) Motivasi tindak pidana dilakukan 8) Ketentuan pidana yang diterapkan

18. BENTUK Surat Dakwaan a. Surat Dakwaan Tunggal: hanya berisi satu dakwaan saja. Ini digunakan jika Jaksa SUDAH SANGAT

YAKIN atas perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

b. Surat Dakwaan BERTINGKAT (Primer Subsidair): terdiri dari dua atau lebih yang disusun secara berurutan, mulai dari dakwaan yang terberat sampai kepada dakwaan yang teringan

Ini diberikan untuk suatu Perbuatan yang sejenis, hanya saja mempunyai bobot hukuman yang berbeda,

yang mana bertujuan untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan Dakwaan

Subsider bisa terdiri lebih dari 1 dakwaan.

Contoh: JPU ingin mendakwa seseorang yang telah melakukan suatu Pembunuhan. Dakwaannya Primernya

adalah menggunakan Pasal Pembunuhan Berencana (Ps.340 KUHP) yang mana mempunyai hukuman yang

paling berat, karena JPU menduga sudah ada perencanaan. Kemudian, untuk Dakwaan Subsider nya, JPU menggunakan Pasal Pembuhan biasa (Ps.338 KUHP)

c. Surat Dakwaan ALTERNATIF: memberikan alternatif kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti, isi antara keduanya saling mengecualikan.

Ciri-cirinya dalam Dakwaannya menggunakan kata ATAU dan JPU hanya wajib membuktikan SALAH SATU dari Dakwaannya saja (Jika sudah terbukti satu dakwaan, maka tidak perlu membuktikan dakwaan yang lainnya).

Idealnya, Dakwaan Alternatif ini adalah untuk Perbuatan yang berbeda, tetapi tidak terlalu jauh

perbedaannya (Tipis sekali perbedaannya), dimana Perbuatan Pidana tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari beberapa Pasal Pidana.

Contoh: JPU mendakwa Terdakwa dengan Pasal Penipuan atau Penggelapan, karena JPU menilai

Perbuatan Dakwaan dapat dikenai Pasal Penipuan atau Penggelapan

d. Surat Dakwaan KOMULATIF: dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran sekaligus.

Ciri-ciri dalam dakwaannya adalah menggunakan kata DAN, dan JPU wajib membuktikan SELURUH dari Dakwaannya.

Contoh: JPU mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal Pembunuhan (Ps.338 KUHP) dan Pencurian (Ps.362 KUHP), karena Terdakwa diduga telah melakukan Pembunuhan dan Pencurian

e. Surat Dakwaan GABUNGAN/KOMBINASI: Dakwaan yang digabungkan antara Dakwaan Komulatif dengan Dakwaan Alternatif atau Bertingkat


6

19. PRA-PERADILAN Pasal 77 KUHAP 1) Definisi & ALASAN

Pra-Peradilan adalah WEWENANG Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai dari alasan-alasan sebagai berikut:

a. Sah atau tidaknya penangkapan b. Sah atau tidaknya penahanan c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan e. Ganti rugi dan rehabilitasi

2) PIHAK yang mengajukan (Ps.79&80 KUHAP) a. Tersangka, keluarga dan Penasihat Hukum b. JPU dan pihak ketiga c. Penyidik dan pihak ketiga

3) CARA mengajukan a. Membuat permohonan b. Ditujukan kepada KPN c. Memuat alasan d. Apa yang diminta dalam permohonan

20. Penyidik dan JPU dapat MENGHENTIKAN suatu Penyidikan (Ps. 109 (2)KUHAP) atau Penuntutan

(Ps. 140 (2).a KUHAP) dengan salah dari beberapa alasan, yaitu:

a. Kurang cukup bukti

b. Peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana

c. Dihentikan demi hukum:

- Ne Bis in Idem - Tersangka meninggal dunia

- Kadaluwarsa


7

TAHAPAN II: PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

21. Pemeriksaan Persidangan 1) Acara Pemeriksaan Biasa (Ps.152-202 KUHAP)

- sistem pembuktian rumit - ancaman hukuman lebih dari 1 tahun

2) Acara Pemeriksaan Singkat (203-204 KUHAP) Apabila dalam waktu 14 hari tidak selesai, maka beralih menjadi acara pemeriksaan biasa

3) Acara Pemeriksaan Cepat a. acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Ps.205-210 KUHAP) b. acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas (Ps. 211 216 KUHAP)

22. Asas pemeriksaan Persidangan: (tidak dipenuhi di PN, maka putusan hakim batal) 1) Pemeriksaan dilakukan secara lisan 2) Pemeriksaan dilakukan dengan bahasa indonesia 3) Pemeriksaan dilakukan secara langsung/tidak boleh diwakili 4) Pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum

23. ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PIDANA: 1) Hakim membuka sidang, dengan sidang dinyatakan dibuka untuk umum

2) Hakim menanyakan identitas terdakwa, dan mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan sidang

3) Hakim meminta JPU untuk membacakan DAKWAAN (*Substansial Pertama)

4) Hakim menanyakan terdakwa apakah sudah mengerti mengenai dakwaannya, jika belum hakim meminta JPU untuk membacakan dakwaan kembali, khususnya bagian yang tidak dimengerti oleh terdakwa

5) Terdakwa/penasehat umum mengajukan KEBERATAN/EKSEPSI (*Substansial Kedua) mengenai: - Kompetensi Pengadilan (Pengadilan tidak berwenang mengadili). Terhadap Eksepsi ini, Hakim akan

mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum masuk ke Pokok Perkara

- Dakwaan tidak dapat diterima : diputus bersamaan dengan putusan akhir - Surat dakwaan harus dibatalkan : diputus bersamaan dengan putusan akhir

6) Acara PEMBUKTIAN (*Substansial Ketiga)

7) Acara pemeriksaan selesei, dilanjutkan dengan pengajuan TUNTUTAN (*Substansial Keempat) dari JPU

8) Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan PLEDOI/PEMBELAAN (*Substansial Kelima)

9) PUTUSAN Hakim (*Substansial Keenam) - Putusan BEBAS / Vrijspraak - Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum - putusan pemidanaan

10) Setelah pembacaan putusan, hakim wajib memberitahukan hak2 terdakwa - hak untuk menerima - hak menolak putusan - hak untuk pikir2 (dalam waktu 7 hari)

24. Substansial Kedua: Upaya Hukum KEBERATAN/EKSEPSI (Ps.156 KUHAP)

Diajukan oleh terdakwa/Kuasanya, karena - pengadilan yang tidak berwenang menangani perkaranya, atau - dakwaan tidak dapat diterima : diputus bersamaan dengan putusan akhir; atau - surat dakwaan harus dibatalkan : diputus bersamaan dengan putusan akhir

Jika hakim menerima keberatan khususnya karena pengadilan tidak berwenang, maka hakim akan mengeluarkan putusan sela dan perkara dihentikan pada saat itu juga

Jika Hakim menolak keberatan tersebut, terdakwa/kuasanya dalam melakukan perlawanan ke PT


8

25. Substansial Ketiga: PEMBUKTIAN A. Menggunakan sistem pembuktian negatif, yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang,

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar2 terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa

B. Macam2 Alat Bukti (Ps. 184 KUHAP) 1) Keterangan Saksi

- apa2 yang dilihatnya sendiri - apa2 yang didengarnya sendiri - apa2 yang dialaminya sendiri - menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya, sehubungan dengan peristiwa dan

keadaa pengetahuannya, sehubungan dengan perisitiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya dan

dialaminya

2) Keterangan Ahli: apa yang seorang ahli nyatakan di Pengadilan - Saksi ahli mengandung 2 alat bukti, jika Saksi ahli datang ke Pengadilan - Keterangan ahli dapat berupa Bukti Surat, jika Ahli tersebut tidak datang ke Pengadilan

3) Surat

4) Petunjuk: perbuatan kejadian atau keadaan baik antara yang sau dengan yang lai menandakan bahwa telah terjadi suatu Tindak pidana dan siapa pelakunya

5) Keterangan terdakwa - yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan, diketahui atau yang

dialaminya sendiri - keterangan yang diberikan diluar persidangan, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti

pada persidangan

- keterangan terdakwa hanya digunakan untuk dirinya sendiri - keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah, namun harus disertai alat bukti

yang lain

26. Substansial Keempat: TUNTUTAN Diajukan oleh JPU, yang memuat: 1) Hal-hal yang terbukti dan tidak terbukti dalam persidangan 2) Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa 3) Pasal dakwaan yang dianggap terbukti 4) Hukuman yang dituntut kepada terdakwa

27. Substansial Kelima: PEMBELAAN Diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum, yang berisi:

1) Pendahuluan, berisi ucapan terima kasih karena telah menerapkan prinsip praduga tidak bersalah 2) Ringkasan Surat Dakwaan dan tuntutan beserta tanggapannya 3) Fakta-fakta dipersidangan 4) Analisis fakta dan analisis yuridis (kecocokan perbuatan yang didakwakan dengan pasal yang dituduhkan) 5) Kesimpulan, berisi permohonan agar terdakwa dibebaskan atau dihukum seringan-ringannya 6) Penutup

28. Substansial Ke enam: PUTUSAN Macam2 Putusan PN

1) Putusan Pemidanaan: terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwaakannya 2) Putusan Bebas (Vrijspraak): Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan atas perbuatan yang didakwakannya

3) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan: Jika terdakwa terbukti atas perbuatan yang didakwakannya, tetapi

perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana


9

TAHAPAN III:UPAYA HUKUM (BIASA&LUAR BIASA); EKSEKUSI

29. Upaya Hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para Pihak (Terdakwa atau JPU) yang tidak puas terhadap putusan dari Pengadilan Negeri (PN).

Upaya Hukum ini terbagi menjadi 2, yaitu

a. Upaya Hukum Biasa - BANDING: dilakukan oleh Pengadilan Tinggi (PT) - KASASI: dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA)

b. Upaya Hukum Luar Biasa - PENINJAUAN KEMBALI (PK): dilakukan oleh MA

- KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM

30. Upaya Hukum Biasa BANDING (Ps. 233 243 KUHAP) A. JENIS PUTUSAN YANG DIBOLEHKAN UNTUK BANDING

Para pihak hanya dapat melakukan Upaya Banding terhadap Putusan PN yang mengenai Putusan

Pemidanaan.

Putusan BEBAS dan Lepas Dari Segala Tuntutan HANYA BISA dilakukan melalui Upaya KASASI (Ps. 67 KUHAP)

B. PEMERIKSAAN - Upaya banding ini akan diperiksa dan diputuskan oleh PT - Yang diperiksa pada Pengadilan Tinggi adalah sama dengan pemeriksaan di PN, yaitu POKOK

PERKARANYA, sehingga hakimnya disebut JUDEX FACTI - PT memeriksa perkara, HANYA berdasarkan Dokumen (Berkas Perkara) yang diperoleh dari

Pengadilan Negeri saja, PT tidak melakukan pemeriksaan lainnya, seperti Pemanggilan Terdakwa dll

C. PIHAK YANG BERHAK Yang berhak melakukan banding adalah Terdakwa/kuasanya atau JPU.

D. BATAS WAKTU Batas waktu untuk menyatakan banding adalah 7 hari setelah putusan dibacakan atau 7 hari setelah pemberitahuan putusan diterima oleh terdakwa yang tidak hadir pada persidangan. (7 hari kerja)

E. MEMORI BANDING - Bagi para pihak yang memohon Upaya Banding (Pemohon Banding) dapat mengajukan MEMORI

BANDING yang berisi mengenai alasan-alasan keberatan terdapat Putusan PN.

- Memori Banding sifatnya adalah TIDAK WAJIB untuk DIAJUKAN, artinya Pemohon Banding tidak wajib untuk mengajukan Memori Banding, meskipun telah mengajukan Permohonan Banding. Karena dengan tanpa adanya Memori Banding, PT tetap dapat memeriksa perkaranya, dimana PT akan

memeriksa dari awal perkara yang sudah diputuskan oleh PN, terlepas dengan ada atau tidak adanya Memori Banding.

F. TEKNIS PELAKSANAAN

JPU biasanya mempunyai STANDART atau DASAR untuk melakukan Banding yaitu jika putusan hakim ternyata dibawah 2/3 dari tuntutannya. Contoh: JPU menuntut Terdakwa selama 9 tahun Penjara, maka JPU mempunyai patokan untuk tidak

melakukan banding (Puas terhadap Putusan), jika Hakim memberikan Putusannya minimal 6 tahun

Penjara (memenuhi 2/3 dari Tuntutan JPU). Tapi jika ternyata Hakim memutuskan kurang dari 6 tahun, seperti 3 tahun misalnya, maka JPU akan melakukan Banding

Upaya Banding ini dilakukan melalui perantara PN, yang nantinya akan dikirim ke PT. Artinya, para Pihak harus mengajukan Banding dan menyerahkan memori banding kepada PN, dan nantinya PN yang

akan mengirimkan segala Berkas Perkara dan Memori Banding (jika ada) kepada PT.

Setelah perkaranya diputuskan oleh PT, selanjutnya putusan PT tersebut akan dikirimkan kembali ke PN, dan PN lah yang nantinya akan menyampaikan Putusan PT kepada Para Pihak (Terdakwa&JPU).

Wewenang untuk penahanan akan beralih dari PN ke PT, sejak kasus tersebut dinyatakan banding

Putusan PT berisi Menguatkan Putusan PN, Membatalkan Putusan PN dengan mengadili sendiri


10

31. Upaya Hukum Biasa KASASI (Ps.244 258 KUHAP) A. BATAS WAKTU

- Untuk Upaya Kasasi ini mempunyai batas waktu yang sangat ketat dalam hal Pengajuan Permohonan Kasasi dan Pengajuan Memori/Kontra Memori Kasasi

- Batas waktu untuk menyatakan kasasi di PN adalah 14 hari setelah Para pihak (Terdakwa/JPU) menerima Surat Pemberitahuan Putusan PT (RELAAS) dari PN.

- Setelah Para Pihak Menyatakan Ingin Kasasi, dimana pihak tersebut akan disebut sebagai PEMOHON KASASI, hanya mempunyai waktu 14 hari untuk mengajukan MEMORI KASASInya

- Setelah Termohon Kasasi menerima Pemberitahuan Memori Kasasi (Relaas) dan Copy Memori Kasasi yang disampaikan oleh PN, Termohon Kasasi hanya memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan

Kontra Memori Kasasi

- Jika para Pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) LALAI dalam mengajukan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi (tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, 14 hari), maka Para Pihak tersebut akan kehilangan Haknya dalam mengajukan Memori dan Kontra Memori Kasasi.

- Jika Pemohon Kasasi LALAI dalam Mengajukan Memori Kasasinya (Terlambat mengajukan, lebih dari 14 hari), maka Upaya Kasasi akan dibatalkan (GUGUR) dengan sendirinya.

- Jika Termohon Kasasi yang LALAI dalam mengajukan Kontra Memori Kasasinya, maka Upaya Kasasi akan tetap berjalan, hanya hak Termohon Kasasi saja yang hilang dalam megajukan Kontra Memori Kasasi tersebutt

B. ALASAN KASASI Pada Pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi, Hakim MA tidak memeriksa Pokok Perkaranya, tetapi memeriksa

dari alasan-alasan sebagai berikut:

- apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya - apakah benar cara mengadili dilaksanakan tidak sesuai dengan UU - apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

C. PEMERIKSAAN KASASI

Pada pemeriksaan Kasasi di MA, Hakim MA tidak mengadili Pokok Perkara, sehingga Hakim MA disebut sebagai JUDEX JURIS

Upaya Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung, yang mana Permohonan Kasasinya akan diajukan melalui PN yang mana nantinya akan disampaikan kepada MA.

Setelah perkaranya diputuskan oleh MA, selanjutnya putusan MA tersebut akan dikirimkan kembali ke PN, dan PN lah yang nantinya akan menyampaikan Putusan MA kepada Para Pihak.

Hakim MA wajib untuk memutuskan tetap atau tidaknya dilakukan penahanan bagi terdakwa, setelah 3 hari menerima berkas perkara, baik karena wewenang jabatan maupun atas permintaan terdakwa. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 hari setelah penetapan penahanan

MA, Hakim MA wajib untuk memulai pemeriksaan.

Wewenang untuk penahanan akan beralih dari PT ke MA, sejak kasus tersebut dinyatakan kasasi

D. PUTUSAN KASASI

Putusan MA berisi Menguatkan Putusan PT, Membatalkan Putusan PT dengan mengadili sendiri

Putusan (255 KUHAP): - dalam hal putusan dibatalkan karena peraturan tidak diterapkan, atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya, maka Hakim MA akan memutuskan untuk mengadili sendiri

- dalam hal Putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak sesuai dengan UU, maka Hakim MA akan menetapkan/menunjuk Pengadilan asal untuk memeriksa lagi bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu menunjuk Pengadilan lainnya yang setingkat

- dalam hal putusan dibatalkan karena Pengadilan/Hakim tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Hakim MA akan menetapkan pengadilan atau hakim lain yang berwenang mengadili perkara tersebut


11

32. Upaya Hukum Luar Biasa PENINJAUAN KEMBALI (PK) (Pasal 263 269 KUHAP) A. KETENTUAN KHUSUS

Ketua PN harus memeriksa terlebih dahulu (disidangkan) apakah suatu perkara dapat untuk diajukan PK atau tidak, dengan menghadirkan para Pihak (Terdakwa & Jaksa)

Upaya PK ini tidak dapat menunda pelaksanaan/eksekusi putusan Kasasi, karena Putusan Kasasi sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)

Putusan yang dapat diajukan upaya PK adalah hanya Putusan Pemidanaan

B. ALASAN PK (Ps. 263 (2) KUHAP): PK ini hanya dapat diajukan oleh salah satu dari Para Pihak (Terdakwa atau JPU), jika memenuhi salah satu atau beberapa alasan sebagai berikut:

- Adanya BUKTI BARU/keadaan baru (Novum) - DASAR dan ALASAN dari suatu pernyataan yang terbukti dalam Putusan ternyata saling bertentangan - Putusan itu dengan jelas memperlihatkan KEKHILAFAN HAKIM atau suatu KEKELIRUAN YANG

NYATA

C. BATAS WAKTU Dalam hal pengajuan Permohonan PK, tidak ada batas waktu bagi para Pihak untuk mengajukan PK. Yang

artinya selama perkara belum Kadaluarsa, para pihak dapat untuk mengajukan PK ke MA

D. PUTUSAN PK

Putusan PK: - Putusan bebas - Putusan lepas dari segala tuntutan JPU - Putusan tidak dapat menerima tuntutan JPU - Putusan dengan menerapkan ketetapan pidana yang lebih ringan

Pidana yang dijatuhkan dalam Putusan PK, TIDAK BOLEH melebihi hukuman pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (Putusan Kasasi)

33. Upaya Hukum Luar Biasa KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM (Ps.259 262 KUHAP)

Untuk putusan yang sudah Inkracht (berkekuatan hukum tetap) ternyata MASIH DAPAT untuk diajukan upaya Kasasi, jika Putusan Kasasi tersebut ternyata akan berakibat yang tidak baik terhadap kepentingan

hukum.

Maksud dari Kepentingan Hukum adalah jika Hakim MA mengeluarkan Putusan Kasasi yang tidak tepat, misalnya seperti memutuskan bebas bagi terdakwa yang sebenarnya terbukti Membunuh, dan untuk

menghindari terjadinya Yurisprudensi yang tidak tepat, yaitu membebaskan seorang yang terbukti Pembunuh, maka demi Kepentingan Hukum tersebut, Putusan Kasasi yang salah tersebut, dapat diajukan KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM

Hasil dari Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tersebut tidak boleh MERUGIKAN pihak yang berkepentingan, artinya Terdakwa yang tadinya telah dibebaskan dari dakwaan pembunuh berdasarkan Putusan Kasasi yang salah tersebut, harus tetap dibebaskan, yang berubah hanya Putusannya saja

Kasasi Demi Kepentingan Hukum HANYA DAPAT DIAJUKAN oleh JAKSA AGUNG


12

LAIN LAIN

34. Gugatan Ganti Rugi

Tersangka dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melaui Pra-Peradilan

Seorang Terdakwa dapat menuntut ganti rugi akibat penahanannya dengan digabungkan dengan pemeriksaan pidananya jika masih diperiksa di Pengadilan Negeri

Jika seorang Terpidana akhirnya mendapat putusan Bebas atau lepas dari segala tuntutan dari PT atau MA, maka bisa mengajukan gugatan ganti rugi melalui gugatan perdata

Putusannya berupa PENETAPAN

35. Penggabungan Perkara Pidana dengan Ganti Rugi

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang lain itu atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang digabungkan kepada perkara pidana tersebut.

Sebelum digabungkan, gugatan ganti rugi tersebut akan diperiksa oleh Hakim, mengenai dasar gugatan, biaya, dll, sampai akhirnya menetapkan adanya penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi

Diajukan paling lambat sebelum JPU mengajukan tuntutan pidana atau sebelum Hakim menjatuhkan putusan

Gugatan Ganti Rugi mengikuti/tergantung kepada Perkara Pidananya. Jika pada perkara pidananya tidak diajukan banding, maka putusan ganti ruginya pun tidak akan bisa mengajukan banding

36. Pengertian KONEKSITAS: suatu perkara/tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang

termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (Pasal 89(1))

Pemeriksaan Perkara Koneksitas a. Majelis Hakim PN : Ketua dari PN, anggota dari PN dan Militer b. Majelis Hakim PM: Ketua dari PM, anggota dari PN dan Militer

rangkuman hukum acara pidana

Documents