BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGANNOMOR: TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGASBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan;

b. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Nomor 12 Tahun 2008, telah dilakukan perubahan atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimabangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);

9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Kuningan.3. Bupati adalah Bupati Kuningan.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Kuningan.5. Badan adalah Badan Perencanaan pembangunan

Daerah Kabupaten Kuningan.6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan.

2

7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan.

8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah.

BAB IIORGANISASI

Bagian PertamaUnsur Organisasi

Pasal 2

Unsur organisasi Badan terdiri atas :a. Pimpinan adalah Kepala Badan.b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat.c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok

Jabatan Fungsional.

Bagian KeduaSusunan Organisasi

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :a. Kepala Badan;b. Sekretaris, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum;2) Sub Bagian Keuangan;3) Sub Bagian Program.

c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan :

1) Sub Bidang Sosial Budaya;2) Sub Bidang Pemerintahan.

d. Bidang Ekonomi, membawahkan :1) Sub Bidang Ekonomi Hulu;2) Sub Bidang Ekonomi Hilir.

d. Bidang Fisik dan Lingkungan Hidup, membawahkan :1) Sub Bidang Fisik;2) Sub Bidang Lingkungan Hidup.

3

e. Bidang Penelitian, Pelaporan dan Evaluasi, membawahkan :

1) Sub Bidang Penelitian;2) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian KetigaTugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Paragraf 1Kepala Badan

Pasal 4

(1)Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;b. pengoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan;c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan pembangunan daerah;d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas :a. Menyusun rencana dan program kerja badan;b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di

bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya;

c. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan;

d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

e. Membina dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

4

f. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;

g. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis di bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya;

h. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan badan;

i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;

j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam pelaksnaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;

k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2Sekretariat

Pasal 5

(1)Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, penyusunan program serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum,

keuangan dan kepegawaian;b. Pemberian dukungan administratif bagi unit

organisasi di lingkungan Badan;c. Penyusunan program;d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi

di lingkungan Badan;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.(3)Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas :a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat;b. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan

administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan;

c. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan;

d. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan Badan;

5

e. Mengoordinasikan penyusunan program, anggaran serta pelaporan kegiatan Badan;

f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Badan;

g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Badan;

i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

(4)Sekretariat, membawahkan :a. Sub Bagian Umum ;b. Sub Bagian Keuangan;c. Sub Bidang Program.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumahtangga serta kepegawaian di lingkungan Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi

ketatausahaan dan kearsipan Badan;b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi

perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan;c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi

kepegawaian Badan;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas :a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian

Umum;b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi

ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;

c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis,

6

serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Badan;

d. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor;

e. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan Badan;

f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan Badan;

g. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Badan;

h. Memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengurusan tabungan perumahan, askes, korpri dan pembuatan karis/karsu;

i. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Badan;

j. Mengoordinasikan pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan;

k. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan Badan;

l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;

m.Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Badan;b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Badan;c. Penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Badan;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian

Keuangan;b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana angaran

Badan;

7

c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, penerimaan dan penyetoran PAD sesuai kewenangan Badan serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;

d. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

e. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pemegang kas di lingkungan Badan;

g. Menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;

h. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Badan;

i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;

j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :a. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis

Badan;b. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan

di lingkungan Badan;c. Penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatan Badan;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas :a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian

Program;b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis

dinas sesuai dengan Rencana Strategis Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;

d. Menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan tahunan Badan;

e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;

8

f. Mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Badan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

g. Menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

h. Menyiapkan bahan dan menyusun pelaporan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja Badan;

i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;

j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3Pasal 9

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

(1) Bidang Sosial, Budaya & Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan urusan agama, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendididikan, kependudukan dan pemerintahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi :a. Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial, Budaya

dan Pemerintahan;b. Pengkoordinasian perencanaan Bidang Sosial,

Budaya dan Pemerintahan;c. Pengendalian dan evaluasi perencanaan di Bidang

Sosial, Budaya dan Pemerintahan. (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

ayat (2), Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai uraian tugas:a. Merencanakan kegiatan di Bidang Sosial, Budaya

dan Pemerintahan, dengan berpedoman kepada program kerja Badan sebagaimana pedoman kerja;

b. Mengkoordinasikan perencanaan urusan agama, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendididikan, kependudukan, dan pemerintahan yang diajukan oleh SKPD yang terkait dan pihak lain;

c. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

d. Menyelenggarakan inventarisasi permasalahan di Bidang Sosial, Budaya & Pemerintahan, melakukan analisis serta merumuskan alternatif solusi untuk bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Badan lebih lanjut;

9

e. Melakukan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(4) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:a. Sub Bidang Sosial Budaya;b. Sub Bidang Pemerintahan.

Pasal 10

(1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyusun bahan koordinasi kegiatan perencanaan urusan agama, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pendididikan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :a. Penyusunan bahan perencanaan di bidang

Sosial dan Budaya;b. Penyusunan bahan pengkoordinasian

perencanaan di bidang Sosial dan Budaya;c. Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi

perencanaan di bidang Sosial dan Budaya;

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai uraian tugas:a. Merencanakan kegiatan di Bidang Sosial dan Budaya

dengan berpedoman kepada program kerja Badan;b. Menyusun bahan koordinasi perencanaan urusan

Agama, Kesehatan, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Olah Raga dan Pendididikan yang diajukan oleh SKPD terkait dan pihak lain;

c. Menyusun bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Sosial dan Budaya ;

d. Melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Sosial dan Budaya melakukan analisis serta merumuskan alternatif solusi untuk bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Badan lebih lanjut;

e. Melaksanakan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

10

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyusun bahan koordinasi kegiatan perencanaan urusan kependudukan dan pemerintahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :a. Penyusunan bahan Perencanaan Bidang

Pemerintahan ;b. Penyusunan bahan pengkoordinasian Perencanaan

Bidang Pemerintahan;c. Penyusunan bahan pengendalian perencanaan di

Bidang Pemerintahan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai uraian tugas :a. Merencanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan,

dengan berpedoman kepada program kerja Badan sebagaimana pedoman kerja;

b. Menyusun bahan koordinasi perencanaan urusan pemerintahan dan kependudukan yang diajukan oleh SKPD terkait dan pihak lain;

c. Menyusun bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan;

d. Melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Pemerintahan, melakukan analisis serta merumuskan alternatif solusi untuk bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Badan lebih lanjut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

e. Melaksanakan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberkan oleh Kepala Badan.

Paragraf 4Pasal 12

Bidang Ekonomi

(5) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan urusan agribisnis, agroindustri, perdagangan, koperasi, dunia usaha, pariwisata dan investasi.

11

(6) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :d. Penyusunan Perencanaan bidang Ekonomi;e. Pengkoordinasian perencanaan Bidang Ekonomi;f. Pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang

Ekonomi.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas:h. Merencanakan kegiatan di Bidang Ekonomi, dengan

berpedoman kepada program kerja Badan sebagaimana pedoman kerja;

i. Mengkoordinasikan perencanaan urusan ketenagakerjaan, kedunia usahaan dan kepariwisataan, perindustrian, perdagangan dan koperasi, agribisnis dan agroindustri yang diajukan oleh SKPD yang terkait dan pihak lain;

j. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi;

k. Menyelenggarakan inventarisasi permasalahan di Bidang ekonomi, melakukan analisis serta merumuskan alternatif solusi untuk bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Badan lebih lanjut;

l. Melakukan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(4) Bidang Ekonomi, terdiri dari:a. Sub Bidang Ekonomi Hulu;b. Sub Bidang Ekonomi Hilir

Pasal 13

(1) Sub Bidang Ekonomi Hulu mempunyai tugas pokok menyusun bahan koordinasi kegiatan perencanaan urusan budidaya pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Ekonomi Hulu mempunyai fungsi :a. Penyusunan bahan perencanaan di bidang Ekonomi

Hulu.b. Penyusunan bahan pengkoordinasian perencanaan di

bidang Ekonomi Hulu;c. Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi

perencanan di bidang Ekonomi Hulu.

12

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Sub Bidang Ekonomi Hulu mempunyai uraian tugas:h. Merencanakan kegiatan di Bidang Ekonomi Hulu,

dengan berpedoman kepada program kerja Badan sebagaimana pedoman kerja;

i. Menyusun bahan koordinasi perencanaan urusan budidaya pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan yang diajukan oleh SKPD yang terkait dan pihak lain;

j. Menyusun bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Ekonomi Hulu;

k. Melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Ekonomi Hulu, melakukan analisis serta merumuskan alternatif solusi untuk bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Badan lebih lanjut;

l. Melaksanakan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberkan oleh Kepala Badan.

Pasal 14(1) Sub Bidang Ekonomi Hilir mempunyai tugas pokok

menyusun bahan koordinasi kegiatan perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, kepariwisataan, ketenagakerjaan dan investasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :c. Penyusunan bahan Perencanaan Bidang Ekonomi Hilir;d. Penyusunan bahan pengkoordinasian Perencanaan

Bidang Ekonomi Hilir;e. Penyusunan bahan pengendalian perencanaan di

Bidang Ekonomi Hilir.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Sub Bidang Ekonomi Hilir mempunyai uraian tugas :h. Merencanakan kegiatan di Bidang Ekonomi Hulu,

dengan berpedoman kepada program kerja Badan sebagaimana pedoman kerja;

i. Menyusun bahan koordinasi perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, kepariwisataan, ketenagakerjaan dan investasi yang diajukan oleh SKPD yang terkait dan pihak lain;

j. Menyusun bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Ekonomi Hulu;

k. Melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Ekonomi Hulu, melakukan analisis serta merumuskan alternatif solusi untuk bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Badan lebih lanjut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

13

l. Melaksanakan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberkan oleh Kepala Badan.

Paragraf 5Bidang Fisik dan Lingkungan Hidup

Pasal 15

(1) Bidang Fisik dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pengkoordinasian dan pengendalian perencanaan dibidang fisik dan lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :a. pelaksanaan perencanaan bidang fisik dan

lingkungan hidup;b. pengkoordinasian perencanaan bidang fisik dan

lingkungan hidup;c. pelaksanaan pengendalian bidang fisik dan

lingkungan hidup.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Fisik dan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :a. Merencanakan kegiatan dibidang fisik dan lingkungan

hidup dengan berpedoman kepada program kerja Badan sebagai pedoman kerja;

b. Memberi petunjuk dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dibidang fisik dan lingkungan hidup yang diajukan oleh Dinas/Unit Kerja terkait dan pihak lain;

c. Menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya untuk dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Badan lebih lanjut;

d. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

(1) Bidang Fisik dan Lingkungan Hidup membawahkan :a. Sub Bidang Fisik;b. Sub Bidang Lingkungan Hidup.

14

Pasal 16

(1) Sub Bidang Fisik mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan perencanaan dibidang tata ruang dan infrastruktur daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fisik mempunyai fungsi :a. pelaksanaan perencanaan bidang tata ruang dan

infrastruktur daerah;b. pelaksanaan pengendalian bidang tata ruang dan

infrastruktur daerah.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Fisik mempunyai uraian tugas :a. Merencanakan langkah-langkah kegiatan

berdasarkan rencana kerja Bidang Fisik dan Lingkungan Hidup sebagai pedoman kerja;

b. Menyusun konsep perencanaan jangka panjang, perencanaan tahunan daerah dalam hal tata ruang dan infrastruktur daerah;

c. Menyusun konsep bahan rapat koordinasi perencanaan mengenai tata ruang dan infrastruktur daerah;

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan perencanaan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaskud pada ayat (1), Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :a. pelaksanaan penyusunan perencanaan pemanfaatan

dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;

b. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :a. Merencanakan langkah-langkah kegiatan

berdasarkan rencana kerja Bidang Fisik dan Lingkungan Hidup sebagai pedoman kerja;

15

b. Menyusun konsep perencanaan jangka panjang, pembangunan tahunan daerah dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;

c. Menyusun konsep bahan rapat koordinasi pembangunan dalam hal sumber daya alam dan lingkungan hidup;

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 6Bidang Penelitian, Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 18

(1) Bidang Penelitian, Evaluasi Pelaporan dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data, dokumentasi, serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;b. pengelolaan dan pemeliharaan data dan

dokumentasi;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil

pembangunan;

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :a. Merencanakan langkah-langkah kegiatan

berdasarkan rencana kerja Badan sebagai pedoman kerja;

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data dari dinas/badan/lembaga/unit kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai bahan penentuan langkah-langkah kebijakan rencana daerah;

b. Membuat dan menyusun data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga/Kantor;

c. Memelihara dan mengembangkan sarana prasarana program sistem informasi data;

d. Menyajikan data sebagai bahan penyusunan expose Bupati dan Kepala Badan;

e. Menyusun konsep pelaporan hasil monitoring dan analisis/evaluasi serta pengendalian pembangunan yang dilaksanakan Dinas/Badan/Lembaga/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

16

f. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban Bupati setiap tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan Bupati;

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

(4) Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan :a. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data, dokumentasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi :a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;b. pengelolaan dan pemeliharaan data dan

dokumentasi;c. pelaksanaan pelaporan hasil pembangunan;

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :a. Merencanakan langkah-langkah kegiatan

berdasarkan rencana kerja Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman kerja;

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data dari dinas/badan/lembaga/unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai bahan penentuan langkah-langkah kebijakan rencana daerah;

c. Membuat dan menyusun data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga/Kantor;

d. Memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana program sistem informasi data;

e. Menyusun konsep laporan pelaksanaan pembangunan daerah setiap triwulan dan disampaikan ke instansi/unit kerja terkait serta ketingkat propinsi;

f. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban Bupati setiap tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan Bupati;

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

17

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring, analisis data dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :a. pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan;b. pelaksanaan evaluasi hasil pembangunan;c. penyiapan bahan dalam penyusunan perencanaan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai uraian tugas :a. Merencanakan langkah-langkah kegiatan

berdasarkan rencana kerja Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman kerja;

b. Merekapitulasi hasil monitoring dan pengendalian pembangunan yang dilaksanakan Dinas/Badan/Lembaga/ Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

c. Membuat konsep analisis/evaluasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas/Badan/ Lembaga/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

d. Menyiapkan bahan konsep penyusunan perencanaan;e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada

pimpinan;f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

pimpinan;g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan.

Paragraf 7Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan mempunyai tugas menunjang tugas pokok Badan sesuai dengan keahliannya masing-masing.

18

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 22Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di KuninganPada tanggal

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KUNINGAN,

19

YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012, NOMOR

20