rancangan undang-undang tentang perlindungan …
TRANSCRIPT
KETERANGAN PEMERINTAH DI HADAPAN SIDANG PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT-REPUBLIK INDONESIA
Mengenai
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN V ARIETAS T ANAMAN
Tanggal: 14Juni2000
DEPARTEMEN PERTANIAN JAKARTA
KETERANGAN PEMERINTAH
DI HADAPAN SIDANG PARIPURNA DEWAN PERWAKllAN RAKYAT
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
Assalamu' alaikum WarohmatuJlahi Wabarakatuh
Saudara Plmplnan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Pertama-tama izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan puji
syukur kita kepada Allah SWT, yang karena rakhmat dan karunia-Nya telah
memungkinkan kita semua bertemu dalam sidang yang mulia lni. Atas nama
Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk
menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang
Perlindungan Varietas Tanaman (RUU PVT). RUU PVT ini telah disampaikan oleh
Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor R.10/PU/IV/2000
tanggal 10 April 2000
Saudara Pimplnan dan para Anggota Dewan yang terhonnat,
Perkenankanlah kami menjeJaskan dasar pertimbangan dari penyusunan PVT ini.
Pemerintah Indonesia, telah meratifikasi berbagai kesepakatan intemasional seperti
GAIT, 1R/Ps, dan WTO, sehingga Indonesia telah membuka selebar-Iebarnya pasar
dalam negeri bagi produk luar negeri dan sebaliknya juga memberikan peluang
sebesar-besamya kepada kita untuk menjual produk berbagai komoditl dalam negeri,
termasuk produk pertanian dan olahannya, ke pasar intemasional. Apabila kita tidak
berhasil meningkatkan daya saing produk pertanian kita pasar dalam negeri,
khususnya untuk komoditi pertanian, akan dibanjiri produk-produk luar negeri yang
dapat menggeser dengan cepat berbagai produk pertanian hasil dalam negeri. Hal
tersebut dapat terjadi karen~ produk-produk Juar negeri diproduksi sedemikian rupa
sehingga memiliki daya saing yang tinggi, antara lain karena memiliki standar mutu
tinggi, memenuhi selera konsumen dalam negeri dan harga yang relatif rendah.
Kondisi itu dapat merugikan pertanian, petani, dan negara. Hal ini bertolak belakang
dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor non-migas.
Kondisi pasar bebas yang demikian, mengharuskan kita menata kembali sistem
agribisnis secara komprehensif agar produk-produk berbagai komoditi pertanjan Jdta
mampu bersaing baik di pasar dalam negeri maupun di pasar Iuar negeri. Salah satu
komponen penting dalam budidaya pertanian, dalam sistem agribisnis adalal'\ varietas
unggul tanaman yang mempunyai potensi produkstivltas 1 nilai tambah tinggi bagi
kesejahteraan petani.
Kita harus mampu menghasilkan varietas-varietas unggul baru tanaman dengan
memanfaatkan keunggulan komparatif dari lingkungan tropik dan menjarnin
ketersediaannya di setiap waktu dengan kualitas tinggi dan harga bersaing. lndustri
perbenihan kita harus terus berupaya meningkatkan kemampuannya dalam
menghasilkan berbagai varietas-varietas unggul tanaman yang memiliki nilai tambah
tinggi. Melalui penggunan varietas unggul dan didukung dengan pengembangan
sistem agribisnis yang kondusif, kita akan mampu menghasilkan komoditi pertanian
berdaya saing tinggi baik di pasar domestik maupun pasar intemasional. Upaya ke
arah itu harus cepat dilaksanakan dengan mengevaluasi dan menggali potensi
sumber daya alam dan sumberdaya manusia dan variabilitas biogeofisik yang besar.
Salah satu bagian dari konvensi WTO yang telah diratifikasi dengan undang-undang
No. 7 tahun 1997 adalah Persetujuan TRIPs atau hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan perdagangan. Khusus untuk
benih varietas tanaman, ketentuan TRIPs mewajibkan bahwa varietas dan benih
bahan tanaman yang diperdagangkan harus dilindungi dalam sui generis system, yaitu
memberi perlindungan kepemilikan, penggunaan dan pemasaran bahan tan~an
kepada lembaga, perusahaan, atau perorangan yang berhak atasnya. Selanjutnya
TR/Ps menyatakan bahwa semua negara peserta persetujuan Jtu harus menyusun dan
menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mereka di bidang HaKI agar
sesuai dengan ketentuan konvensi-konvensi intemasional yang telah disepakati,
selambat-lambatnya 1 Januari 2000. PVf merupakan bagian integral dari HaKI.
Dengan demikian, sebagai negara yang telah menandatangani persetujuan TR/Ps,
Indonesia wajib menyusun Undang-undang (UU) mengenai PVT.
Pembangunan sektor pertanian diarahkan agar landasan perekonomian nasional
kokoh. Kenyataan selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa pada kondisi
perekonomian yang rentan terhadap perubahan lingkungan strategis global sektor
pertanian masih tumbuh positif. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian
dapat dijadikan tumpuan untuk memulihkan perekonomian nasional. Kita menyadari
bahwa guna mencapai sistem pertanian yang maju, efisieq dan menguntungkan
dalam usaha pertanian berwawasan agribisnis, perlu ketersediaan varietas tanaman
yang mempunyai sifat-sifat unggul. Dengan demikian upaya peningkatan
produktivitas dan kualitas komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh keberhasilan
dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman menjadi varietas unggul.
Saudara Plmplnan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Selama ini hampir seluruh penelitian yang menyangkut perakitan vaiietas unggul
tanaman atau lazimnya disebut "pemuliaan tanaman", dilakukan oleh Iembaga
lembaga penelitian Pemerintah serta oleh industri benih swasta. Varietas unggul yang
dihasilkan pada saat ini menjadi milik seluruh masyarakat, sehingga siapapun dapat
memperbanyak benihnya, baik untuk diperdagangkan atau untuk keperluan sendiri.
Kondisi demikian temyata justru kurang kondusif untuk perkembangan industri
perbenihan kita.
Dengan cara yang berlaku sekarang industri perbenihan kurang mendapatkan insentif
dalam menghasilkan varietas yang lebih unggul untuk dipasarkan, karena setiap
orang dapat memperbanyak, menyediakan dan memperdagangkan benih varietas
yang sama, dengan kualitas yang sangat beragam. Tanpa adanya perlindungan
terhadap hak intelektual atas varietas unggul ini dalam sistem perbenihan dapat
mengakibatkan disinsentif terhadap industri perbenihan. Perlindungan akan
mendorong lembaga penelitian, individu dan badan usaha berupaya menghasilkan
varietas tanaman unggul yang mampu memberikan nilai tambah komersial. Makin
banyak varietas unggul tertentu digunakan oleh petani/produsen, berarti akan
memberikan keuntungan lebih besar bagi industri benih dan selanjutnya mendorong
upaya menghasilkan varietas yang lebih unggul lagi. Petani/produsen bersedia
menggunakan suatu varietas apabila memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata.
Melalui penggunaan varietas unggul tersebut diharapkan proses produksi menjadi
lebih efisien serta produktivitas dan mutu basil menjadi Jebih baik. Dengan demikian
produk pertanian dalam negeri memiliki daya saing intemasional yang tinggi. Dewasa
ini temuan-temuan varietas unggul baru relatif masih terbatas jumlahnya yang antara
lain disebabkan oleh:
1. Jumlah tenaga pemulia masih sedikit.
2. Persepsi tentang penghargaan pada penemu varietas baru masih sangat rendah.
3. Industri perbenihan swasta belum cukup berpartisipasi dalam proses pemuliaan
4. Terbatasnya dana penelitian, yang sebagian besar masih berasal dari pemerintah.
5. Pentingnya pemuliaan dalam perekonomian masih belum memasyarakat.
6. Jaminan perlindungan hukum terhadap temuan dan pengembangan varietas baru belum cukup.
Dalam era kesejagadan keunggulan tidak hanya diartikan dari segf kuantitas, tetapi
juga dari segi kualitas, sehingga keduanya akan menghasilkan keunggulan kompetitif
yang tinggi. Melihat dan memperhatikan haJ-hal tersebut, maka upaya menghasilkan
varietas unggul yang bennutu tinggi harus menjadi landasan kerja yang utama.
Artinya, bagaimana mendorong agar kegiatan ke arah itu dapat terwujud, antara lain
dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya membuat dan
mengembangkan varietas unggul baru.
Upaya menghasilkan varietas unggul tanaman harus didorong melalui pemberlan
insentif bagi penemu yang bergerak di bidang pemuliaan. Lebih dari itu yang ttdak
kalah pentingnya adalah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk PVT bagi
penemu varietas unggul tanaman untuk memperoleh manfaat ekonomis atas haknya.
Disamping itu, PVT diberikan dalam rangka pemberian penghargaan atas
pengorbanan tenaga, biaya dan waktu serta kesediaannya untuk mengambil reslko
atas kegiatan penelitiannya, dan sekaligus sebagai pengakuan terhadap hak moral
dan terhadap integritasnya, dan koinitmennya sebagai pemulia. Pemberian
penghargaan ini juga merupakan perwujudan pelaksanaan ketentuan Pasal 55
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman.
Pemberian perlindungan dan pengakuan hak terhadap penemu varietas unggul
tanaman baru diharapkan dapat menciptakan ik1im yang lebih mendorong penemu
untuk melakukan pemuliaan tanaman.
Para pemulia telah bekerja dengan tekun dan penuh dedikasi dalam menghasilkan
varietas unggul baru yang menjadikan Indonesia mampu meningkatkan produksi,
patut dihargai setinggi-setingginya, sekalipun kehidupan ekonomi pribadi mereka
masih jauh di bawah rekan-rekannya di luar negeri. Sebagai contoh, pada tanaman
sayuran dan tanaman hias kebutuhan benih unggul bermutu sangat dirasakan. Impor
produk tanaman sayuran unggul dan buah-buahan berm4tu menunjukkan
kecenderungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan
bahwa varietas unggul tanaman yang dihasilkan di dalam negeri masih kalah bersaing
dan terbatas, atau dengan perkataan lain keunggulan kompetitif varietas unggul
sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan di dalam negeri masih belum cukup tinggi.
Penggunaan benih varietas unggul bennutu mutlak diperlukan kalau kita ingin
mencapai usaha pertanian beiwawasan agribisnis yang maju, efisien, dan modem.
Pada saat ini penggunaan benih bersertifikat oleh petani masih tergolong rendah,
yakni sekitar 300.l<t pada tanaman padi, 15% pada tanaman jagung, 8% pada tanaman
kedelai, 2% pada tanaman kacang tanah dan kacang hijau. Pada tanaman
hortikultura, penggunaan benih varietas unggul sudah cukup tinggi, terutama untuk
tanaman sayuran dataran tinggi dan tanaman hias. Akan tetapi untuk tanaman buah
buahan masih kurang dari 50%. Industri benih nasional belum dapat berkembang di
Indonesia, sehingga kebutuhan benih terutama sayuran, masih dipenuhi dari impor.
Untuk memfasilitasi berkembangnya agribisnis, pertumbuhan industri perbenihan
perlu didorong. Dunia usaha nasional perlu didorong untuk bergerak di bidang
pemuliaan menghasilkan benih unggul bermutu. Pemerintah dalam hal ini bertindak
sebagai pembina dalam menjaga mutu benih yang akan diperdagangkan.
Walaupun PVf merupakan hak keperdataan yang melekat pada pemulia/pemegang
PVT, dalam RUU PVT, petanl maslh mempunyai halt untulc: menggunaltan benih
dari basil tanamannya sendiri, yang berasal dari varietas yang dillndungl PVf
selama tidak untuk diperdagangkan. Hal ini dimaksudkan agar petani tidak selalu
membayar royalti bila mereka dapat memproduksi sendiri benih yang diperlukan.
Indonesia diberi rakhmat oleh Allah SWT berupa sumberdaya alam hayati yang
sangat kaya keaneka ragamannya sehingga sering dinyatakan sebagai negara yang
memiliki "mega bio-diversity". Indonesia merupakan sumber plasma nutfah sebagai
sumberdaya genetik berbagai jenis tanaman. Plasma nutfah tersebut harus dilindungi
agar tidak dengan mudah dieksplorasi dan dieksploitasi negara Jain yang mempunyai
kemampuan dan penguasaan teknologi yang lebih canggih, baik melaJui cara-cara
yang legal maupun melalui cara-cara ilegal. Pemerintah menyadari sepenuhnya
bahwa perlindungan varietas tanaman tidak hanya memberikan perlindungan dan
pengakuan hak para pemulia tanaman, tetapi juga perlindungan terhadap potensi
sumberdaya genetik yang ada dalam plasma nutfah asli Indonesia.
Dalam RUU Paten yang terbaru sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 8
tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Pa~en, varietas
tanaman tidak diberikan perlindungan paten. Dengan demikian, apabila tidak ada UU
PVT, maka tidak ada perlindungan terhadap varietas unggul baru. Padahal
perlindungan itu sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan dalam menghasilkan
varietas unggul baru yang sangat diperlukan pembangunan pertanian. Dilain pihak
pemberian perlindungan varietas unggul tanaman melalui sistem paten akan banyak
menghadapi kesulitan terutama untuk mendiskripsikan prosesnya. Dalam bidang
bioteknologi, prosesnya tidak sama dengan perakitan varietas dengan pemullaan
tradisional yang dilakukan berdasarkan prinsip alamiah, sedangkan dengan
bioteknologi tidak lagi diperlukan pembuatan persilangan antar tetua tetapi langsung
memasukkan gen kedalam sel inang.
Persyaratan bagi pemberian paten adalah kebaruan, adanya langkah-langkah inventif
(proses) dan dapat diaplikasikan dalam industri. Sedangkan PVT mensyaratkan
adanya kebaruan (B), keunikan (U), seragam (S) dan stabil (S), disingkat BUSS, atau
istilah lainnya adalah NOUS: Novelty (kebaruan), Distinctive (beda atau unik),
Uniformity (seragam), dan Stable (stabil).
Saudara Plmpinan dan paraAnaota Dewan yang terhormat,
Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan riwayat penyusunan Rancangan
Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman 1ni. Pengajuan RUU PVf ini
diprioritaskan oleh Pemerintah seirama dengan pengajuan 3 (tiga) RUU di bidang
HaKI, yaitu RUU tentang Desain Industri, RUU tentang Desain Tata Letak Sirldt
Terpadu, dan RUU tentang Rahasia Dagang yang dewasa ini sedang dalarn
pembahasan sidang-sidang Dewan, disamping perubahan terhadap Undang-undang
HaKI yang telah ada. Prinsip-prinsip pokok Article 65 persetqjuan TRIPs, antara lain
adalah:
I~ Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HaKI
di negara-negara peserta. Dengan demlldan, negara peserta dapat menetapkan
standar yang lebih linggi selama hak tersebut tidak bertentangan dengcm prinsp
prinsip persetujuan TRIPs.
2. Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HaKI yang sama,
baik kepada warga negaranya sendiri maupun kepada warga negara penanda
tangan TRIPs lainnya. Maksudnya, hak apapun yang diberikan kepada warga
negaranya, harus pula diberikan kepada warga negara peserta yang lain.
3. RUU PVT ini mengacu dan diselaraskan dengan ketentuan TRIPs tersebut
RUU PVT lni teJah dipersiapkan sejak tahun 1995 oleh Tim kerja Departemen
Pertanian, yang diawali dengan penyebaran daftar pertanyaan yang disusun oleh
Wakil Sekretaris Kabinet selaku Selaetaris Tun Keputusan Presiden Nomor 34 tahlDl
1986 jo Keppres No.3 Tahon 1989. Dari basil penyebaran daftar pertanyaan
selanjutnya dlolah oleh Departemen Pertanian, dan dlsUSWl dalam bentuk RUU.
Untuk mempertajam rumusannya, Departemen Pertanlan menyelenggarakan
seminar dan lokakalya yang melibatkan para pakar dan para peJaku ekonomi dalarn
bidang perbenlhan, tennasuk asosiasi-asosiasi yang ada di dalarnnya.
RUU PVT selanfutnya dibahas bersama Instansi/Departemen terkait untuk leblh
memperkaya dan mena)amkan nunusannya. Untuk mendapalkan masukan dari ah1i
secara intemasional, RUU PVT karDi ldrlmkan ke Sekretarlat Perserlkatan
lntemasional Perlindungan Varietas Tanaman (UPOV). Dari UPOV kami
mendapatkan banyak masukan dan saran penyelarasan dengan Undang-undang PVT
dari negara-negara lain yang telah terlebih dahulu mempunyai UU PVf. Kemudian
~ lakukan perbaikan sebagaimana meslinya. Setelah dipandang cukup, kamJ
masih merasa perlu untuk mendapat tanggapan secara khusus dari Saudara Menteri
Huktnn dan Perundang-undangan agar ada penyelarasan dan penyerasian dengan
undang-undang di bidang HaKI lainnya. Kami menyadari UU PVT merupakan bentuk
khusus perlindungan hukmn di bidang HaKI, yaitu bentuk. sui generis dari Indusl1ial
Property Rights.
Saudara Plmplnan dan para Anatola Dewan,... terbormat,
Perkenankanlah kami akan menjeJaskan pokok-pokok pengaturan RUU PVT lni.
I. Keranska RUU PVT
Rancangan Undang-undang inl terdlri atas 6 torudderan menhnhanl yang
memuat esensi, urgensi dan argwnentasi perlunya pengaturan mengenal
perlindungan varietas tanaman dalam undang-undang; 8 konsldenm meqlnpt
sebagai dasar hukum penetapan Undang-undang PVT; batang tobub yang tenliri
atas 12 Bab, dan 76 Pasal; disertai dengan penjelasan umum dan penjelasan
pasal demi pasal. Kerangka sistematika dari RUU PVT ini adalah sebagai berikut
(1 ). Ketentuan Umum. (2). Ungkup Perlindungan Varietas Tanaman. (3). Pennintaan Perlindungan Varietas Tanaman. (4). Pemeriksaan. (S). Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman. (6). Pembatalan dan Alabat Pembatalan Perlindungan Varietas Tanaman. (7). Biaya. (8). Pengelolaan Pertindungan Varietas Tanaman. (9). Hak Menuntut (10). Penyidikan. (II). Ketentuan Pidana. ( 12). Ketentuan Penutup.
2. KetenlUan Umum
Ketentuan umum berisi pengertian dan definisi berbagai istilah yang sering
digunakan dan penting artinya tmtuk mencegah kesimpang-siuran makna,
sehingga dapat diperoleh pengertian dan penafsiran yang seragam dalam bahasa
dan istilah yang dipergunakan. RUU PVf ini memberikan pengertian:
a. PVf adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan
atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untulc selama
waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada orang atau badan hukum lain untuk
menggunakannya.
b. Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu iei:tis yang clitandal oleh
bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji clan sifat. Yang
dimaksud dengan "sifat" yaitu sifat lain yang dapat dlbedakan dari jenis yang
sama. Definisi ini sama pengertiannya dengan varietas yang dirumuskan
dalaJn Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya
Tanaman. Dengan demUdan varietas tanaman yang dilindungi harus memlHld
ciri-dri baru, unik, serasam dan stabll (BUSS), dengan pengertian sebagaJ
berikut:
I) Baro, artinya varietas tersebut.belum dikenal secara luas oleh masyarak8t, baik di dalam maupun luar negeri
2) Unik, artinya dapat dlbedakan dengan varietas lain yang telah ada
3) Seragam, artinya penampakan dari luar (exterior)nya seragam
4) Stabil, artinya ditanam di manapun di agro-ekologi yang direkomendasikan akan mempunyai ciri-ciri yang sama.
c. Varietas yang dltindungi adaJah varietas tanaman yang dirakit melalui metode
ilmiah pemuliaan tanaman.
3. Ungkup Pengaturan PVT
PVT diberikan untuk varietas tanaman yang memiliki ciri-ciri BUSS, dengan
jangka waktu 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman
tahunan. Varietas tanaman yang tidak memenuhi ciri BUSS tidak dapat diberikan
PVT. PVT dJberikan kepada pemuHa atau pihak yang menerima hak dari pemulla
dengan hak untuk memperbanyak benih, menyiapkan untuk perbanyakan benih,
menjual atau memperdagangkan, mempromosikan atau menawarkan,
mengekspor, mengimpor dan membuat cadangan, serta mendapatkan lmbalan.
Kewajiban pemegang hak PVT adalah melaksanakan PVT di Indonesia,
membayar biaya tahunan PVT, menyediakan dan menunjukkan contoh benih
varietas tanaman yang telah mendapatkan PVf di Indonesia.
4. Perrnintaan PVT
Permintaan PVT dapat diajukan oleh pemulia, ahli waris atau konsultan PVT
kepada kantor PVf dengan menerangkan identitas pemulia, ahli waris atau
konsultan PVT untuk setiap jenis varietas tanaman. Dalam permintaan PVf harus
dijelaskan mengenai nama varietas tanaman yang dimintakan PVT, deskripsi
varietas yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, sifat-sifat
penting lainnya, gambar dan atau foto, serta wajib membayar biaya administrasi.
Dalam hal varietas tanaman yang dirakit dengan rekayasa genetik, disamping
penjelasan tersebut, deskripsinya juga harus mencakup uraian mengenai
penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan, stabilitas genetik dari sifat yang
diusulkan, sistim reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat Jiarnya, kandungan
senyawa yang dapat mengganggu kesehatan dan ingkungan, dan cara
pemusnahannya apabiJa terjadi penyimpangan, serta disertai surat persyaratan
aman dari instansi yang berwenang.
PVf dianggap telah diajukan pada tangg~l penerimaan di Kantor PVf, apabila
persyaratan permintaan termasuk biaya pendaftaran diterima secara Jengkap.
Permintaan dapat diubah sebelum dan selama pemeriksaan, dan apabila
dikehendaki permintaan dapat ditarik kembali. Pegawai kantor PVf dan orang
yang karena penugasan bekerja untuk dan atas nama kantor PVf diwajibkan
menjaga kerahasiaan varietas beserta seluruh dokumennya.
5. Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan setelah pennintan PVf diumumkan selama 6 (enam)
bulan, di suatu tempat di kantor PVf dengan keterangan yang jelas, untuk
memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan keberatan alas
varietas tanaman yang dimintakan PVf. Pemeriksaan substantif dilakukan
terhadap ciri-ciri "BUSS" dari varietas tanaman yang dimintakan PVf.
Pemeriksaan selambat-lambatnya 24 bulan harus sudah dapat menetapkan
apakah memberikan atau menolak permintaan PVf. Terhadap penolakan PVf
kepada pemulia, ahli waris atau konsultan PVT dapat mengajukan permintaan
banding kepada Komisi Banding PVT dengan memberikan a1asannya.
Permintaaan banding selambat-lambatnya diajukan 3 (tiga) bulan sejak
penolakan permintaan PVT. Ketua dan anggota Komisi Banding diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri.
6. Pengalihan PVT
a. PVT dapat bera1ih atau dia1ihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, atau
perjanjian notariil. Penga1ihan PVT mela1ui perjanjian Iisensi hap.is dicatatkan
pada kantor PVT.
b. Usensi-wajib dapat dilakukan apabila PVT tidak digunakqn di Indonesia oleh
pemegang PVT dan atau PVT digunakan dalam bentuk dan cara yang
merugikan kepentingan masyarakat. Llsensi-wajib diberikan kepada badan
hukum atau orang perorangan oleh Pengadilan Negeri. Orang atau badan
hukum tersebut harus mempunyai kemampuan untuk menggunakan PVT
secara penuh, mempunyai fasilitas sendiri untuk menggunakan sendiri PVT.
Di samping itu orang atau badan hukum tersebut telah mengambil langkah
langkah dalam jangka waktu cukup untuk mendapatkan lisensi dari
pemegang PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak
· memperoleh hasil.
c. Pelaksanaan lisensi-wajib disertai dengan pembayaran imbalan kepada
pemegang PVT yang besamya dan cara pembayarannya ditetapkan oleh
Pengadilan Negeri.
7. Pembatalan dan Akibat Pembatalan PVT
a. PVT pada dasamya adalah hak yang diterima oleh pemulia dari negara untuk
selama jangka waktu tertentu melaksanakan haknya tersebut. PVT dapat
dibatalkan berdasarkan alasan demi hukum, atas pennintaan atau karena
gugatan.
b. PVT batal demi hukum apabila:
I) Pemulia atau pemegang PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan
2) Syaratlciri-ciri dari varietas tanaman yang dilindungi sudah berubah dan tidak sesuai dengan syarat BUSS
3) Pemegang PVT tidak mampu menyediakan dan menunjukkan contoh varietas tanaman yang telah mendapat PVf; dan atau
4) Pemegang PVT tidak menyediakan benih varietas tanaman untuk mendapatkan PVT di Indonesia.
PVf dibatalkan atas permintaan pemulia atau pemegang PVT secara tertulis
kepada Kantor PVT dengan disertai alasan-alasannya. PVf juga dapat dibatalkan
apabila ada gugatan yang dibenarkan oleh Pengadilan Negeri. Akibat hukum dari
pembatalan yang berkaitan dengan PVT dan hak-haknya dimulai pada tanggal
putusan pengadilan, kecuali dalam putusan itu ditetapkan tanggal yang lain.
Dalam hal pemegang lisensi wajib telah membayar imbalan secara sekaligus
kepada pemegang PVT, maka pemegang PVT berkewajiban mengembalikan
imbalan tersebut yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu lisensi
sesuai dengan perjanjian.
8. Biaya
Dalam RUU PVT ini disebutkan biaya tahunan, yaitu biaya untuk pengelolaan
kelangsungan berlakunya PVT dan pencatatan lisensi yang merupakan kewajlban
pemegang PVT atau pemegang lisensi suatu PVT. Biaya tahunan dibayarkan
kepada Kantor PVT, dan oleh Kantor PVf disetor ke Kas Negara.
9. Pengelolaan PVT
a. Untuk menyelenggarakan administrasi PVT dibentuk Kantor PVT dengan
tugas:
1) menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan infonnasi PVT,
2) membentuk suatu sistim dokumentasi dan jaringan inforrnasi PVT yang bersifat nasional, sehingga mampu menyediakan infonnasi kepada masyarakat mengenai varietas tanaman yang mendapat PVf, dan
3) melakukan pemeriksaan varietas tanaman yang dimintakan PVf.
b. Pelaksanaan tugas tersebut memiliki segi-segi yang sangat luas di bidang
sosial ekonomi maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu Kantor PVT wajib
bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan swasta terkait, dan Kantor PVf
dibina secara teknis dan administrasi oleh Menteri.
. I 0. Hak Menuntut
Apabila suatu PVf diberikan kepada pemulia atau pemegang PVf lain selain dari
pada pemulia atau pemegang PVf yang berhak atas PVf tersebut, maka pemulia
atau pemegang PVf dapat menuntut ke Pengadilan Negeri supaya PVf yang
dituntut, berikut hak-hak yang melekat pada PVf diserahkan kepadanya.
11. Penyidikan
Dalam RUU PVT ini diatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
disamping POLRI untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang PVf.
PPNS tersebut mempunyai wewenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang PVT;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang PVf;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang PVT;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap basil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang PVT;
f. meminta bantuan ahli dalarn rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang PVT.
12. Ketentuan Pidana
Tindak pidana dirumuskan dalarn RUU PVf ini meliputi 4 hal, yaitu:
a. Tindak pidana melakukan perbuatan hukum tanpa hak akan diberikan sanksi
pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,
(limaratus juta rupiah). Perbuatan hokum tanpa hak mencakup kegiatan
yang dilakukan dengan tidak memperoleh persetujuan pemegang PVT,
dalarn hal sebagai berikut:
1) memperbanyak benih;
2) menyiapkan untuk perbanyakan benih;
3) menjual atau memperdagangkan;
4) mengiklankan atau menawarkan;
5) mengekspor;
6) mengimpor;
7) membuat cadangan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1), 2), 3), 4), dan 5).
b. Tindak pidana dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dalam:
(1). melaksanakan PVI'nya di Indonesia, membayar biaya tahunan PVf serta
menyediakan contoh benih varietas tanaman yang telah mendapatkan PVT,
dan (2). menjaga kerahasiaan varietas serta seluruh dokumentasi permintaan
PVf sampai tanggal penetapan, akan diberikan sanksi pidana penjara paling
lama 5 Olma) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus
Hrna puluh juta rupiah).
c. Tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan tujuan
komersial dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh .iuta rupiah).
Kegiatan di bawah ini tidak termasuk pelanggaran PVT :
1) Penggunaan sebagian basil panen dari varietas tanaman yang dilindungi
Pvr, untuk keperluan sendirl dan tidak untuk tujuan komersial;
2) Penggunaan varietas tanaman yang dilindungi untuk kegiatan penelitian
atau perakitan varietas baru;
3) Penggunaan oleh Pemerintah terhadap varietas tanaman yang dllindungi
PVT dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
d. Tindak pidana bagi Pemeriksa PVT dan Pejabat Kantor PVT dengan sengaja
tidak memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksa
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Demikian keterangan Pemerintah mengenai pokok-pokok ketentuan dalam RUU Pvr
yang dapat kami sampaikan. Ketentuan lainnya, kiranya telah cukup jelas diuraikan.
Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada
Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhonnat atas segala kesabaran
dan perhatian untuk mengikuti keterangan Pemerintah ini.
Semoga Allah SWf selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita
semua, sehingga dapat menyelesaikan tugas yang berat tetapi muJia ini.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 14 Juni 2000
ATAS NAMA PEMERINTAH TERI PERTANIAN,