PEDOMAN

SISTEM INFORMASI KEANGGOTAAN (SIM-K)

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL IDONESIA

PENYUSUN

Bidang Organisasi Pengurus Pusat

Persatuan Perawat Nasional Indonesiahttp://inna-ppni.or.id

http://simk.inna-ppni.or.id

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIASekretariat: Jl. Jaya Mandala Raya No. 15 Patra Kuningan Jakarta 12870 Jakarta

Tahun 2012

Pedoman SIMK PPNI 1

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan

hidayah-Nya, penyusunan buku pedoman system Informasi Manajemen Keanggotaan

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (SIMK PPNI) telah melalui beberapa proses

penyempurnaan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis komputer

online semakin pesat sangatlah bermanfaat bagi kemajuan dan kelancaran organisasi

dalam pengemabilan keputusan. Pengembangan Sistim Informasi Manajemen

Keanggotaan PPNI (SIMK PPNI) bertujuan agar PPNI mempunyai data base

keanggotaan yang handal dan up to date sehingga data base ini dapat menjadi pedoman

dalam pengelolaan organisasi lebih lanjut, serta mendukung kebijakan nasional tentang

perkembangan keperawatan.

Buku Pedoman SIMK PPNI tahun 2011 ini merupakan pengembangan dan

penyempurnaan buku pedoman pada periode sebelumnya, buku pedoman ini diharapkan

dapat menjelaskan mekanisme pengumpulan data, jalur informasi, koordinasi dan

penggunaan data secara terintegrasi melalui system dan software terbaru yang berbasis

online.

Demikian semoga buku pedoman ini dapat menjadi pedoman segenap aktifitas

manajemen operasional, pengawasan, strategis perencanaan organisasi terselenggara

secara efektif dan efisien.

Jakarta, Januari 2012Penyusun,

Bidang Organisasi PP – PPNI

Pedoman SIMK PPNI 2

SAMBUTAN KETUA UMUM

Pedoman SIMK PPNI 3

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR 1

TIM PENYUSUN 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 4-5

B. Pengertian – pengertian 5-6

C. Tujuan Umum

D. Ruang Lingkup

E. Sasaran Pendataan SIMK PPNI 7

F. Informasi yang dapat dihasilkan 7-8

BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI DAN POKOK – POKOK KEGIATAN

A. Kebijakan 8

B. Strategi 8

C. Pokok – pokok kegiatan 9

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN SIM-K PPNI

A. Landasan dan Dasar Sistem 10

B. Arus Data 10

C. Konfigurasi Jaringan Komputer 10

D. Keanggotaan dan mekanisme pendaftaran anggota 12-15

E. Alur Mekanisme Pendaftaran anggota 16-17

F. Penomoran / Kodifikasi 18

G. Ketentuan Peralihan 18-21

H. Sistem Pelaporan dan Sistem Penyimpanan Data 21- 23

BAB IV PENUTUP 22

LAMPIRAN – LAMPIRAN 23

Pedoman SIMK PPNI 4

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangBesarnya jumlah perawat di Indonesia yang diperkirakan berjumlah 600.000 orang tidak lagi dapat dimonitor dan diberdayakan tanpa dukungan sumber data yang akurat. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan satu-satunya organisasi profesi keperawatan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi berkaitan dengan perawat di Indonesia, terutama bagi perawat yang menjadi anggota PPNI.

Data tersebut tidak saja diperlukan dalam membuat kebijakan dan pengembangan bidang keperawatan dimasa akan datang, tetapi juga bermanfaat memberikan informasi berkaitan dengan segala aktifitas praktek perawat.

Kompleksitas kebutuhan data bagi organisasi (PPNI) maupun pengembangan tenaga keperawatan membutuhkan suatu dukungan system informasi yang lebih efektif, efisien, handal dan up to date. Sehingga mendukung pengambilan keputusan-keputusan organisasi yang lebih tepat, cepat dari tingkat pusat sampai daerah. System Manajemen Informasi Keanggotaan (SIM-K) yang berjalan saat ini perlu ditata kembali secara bertahap dan menyeluruh sesuai dengan kecepatan perkembangan tehnologi informasi dan kebutuhan organisasi PPNI.

Masalah lain berkaitan keanggotaan PPNI saat ini adalah tidak adanya data jumlah anggota yang uptodate, iuran anggota yang sulit dikontrol dan tidak sinkron dan harmonis dalam mengelola anggota, sehingga PPNI sebagai organisasi profesi perawat Indonesia sulit mengembangkan anggota dan keperawatan di Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan hasil MUNAS PPNI VIII tahun 2010, AD/ART dan salah satunya adalah penguatan pelaksanaan istem informasi manajemen keanggotaan (SIM-K) secara komputerisasi, maka PPNI dalam hal ini Pengurus Pusat mengembangkan dan menyempurnakan SIM-K yang berbasis web-online. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu suatu penyusunan ulang segala hal yang berkaitan dengan data keanggotaan, mulai dari system jaringan, software dan data pendukung lainnya. Atas situasi tersebut perlu adanya upaya proses pengembangan Sistem informasi yang mengintegrasikan semua bagian atau departemen dalam PPNI.

SIMK PPNI yang dapat menjamin kecepatan aksesibilitas data. sehinga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengumpulan data dan dapat mengontrol keberadaan, jumla dan aktifitas anggota PPNI, yang tergambar dari output informasi data sesuai kebutuhan organisasi.

Pelaksanaan SIM-K PPNI yang terintegrasi berbasis web-online perlu suatu dukungan bersama dari semua pihak sehingga terjadi sinkronisasi harmonisasi mulai dari tingkat komisariat, kabupaten/kota, propinsi.

Pedoman SIMK PPNI 5

B. Pengertian–pengertian

1. Sistem adalah suatu kesatuan dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan (goal) yang sama (Moscove & Simkin).

2. Informasi adalah data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna, yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan (Gary & Burch).

3. Sistem Informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusikan akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi (Lucas).

4. SIM adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional terpadu yang mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara, guna meningkatkan produktifitas sesuai dengan kriteria mutu yang telah diterapkan

5. SIMK adalah sistem informasi managemen keanggotaan yang berfungsi untuk memonitor jumlah dan perkembangan anggota PPNI untuk menjamin kelancaran arus data dari tingkat komisariat hingga pengurus pusat PPNI melalui mekanisme terstandar dalam pemrosesan dan penyajian data.

6. Integrasi sistem informasi, merupakan suatu hubungan dua atau lebih sistem yang dapat berlangsung baik antara data dari satu sistem dengan data sistem yang lain, maupun secara fungsional di mana sistem yang satu mendukung sistem yang lainnya (Pudakes).

7. Tenaga Kesehatan, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuann dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Sesuai UU No.23/1992).

8. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbetuk pelayanan bio-psiko-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.

9. Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer lokal yang menghubungkan beberapa kompuetr pada beberapa tempat dalam radius 200-300 meter, melalui kabel atau jenis penghubung lainnya, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi data di tempat-tempat tersebut.

10. Wide Area Network (WAN) adalah jaringan komputer jarak jauh yang menghubungkan beberapa komputer dan atau jaringan komputer pada beberapa tempat yang letaknya berjauhan, kota lain, pulau lain bahkan negara lain melalui peralatan komunikasi komputer yang disebut modem serta dihubungkan dengan jaringan telepon, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi data pada tempat-tempat tersebut.

11. Modem (Modulator – demolator), suatu peralatan komunikasi komputer yang berfungsi mengubah gelombang amplitudo digital menjadi anolog dan sebaliknya, melalui proses encoder dan decoder sehingga terjadi transmisi pesan dari suatu

Pedoman SIMK PPNI 6

tempat ke tempat lain. Pada WAN, masing-masing komputer di tempat yang berbeda dipasangi modem dan dihubungkan dengan saluran telepon.

12. One gate policy, strategi kebijakan satu pintu yang menetapkan publikasi suatu informasi hanya melalui pintu yang sama, walaupun perolehan data dapat dikumpulkan dari mana saja, dengan demikian dapat dihindari adanya in-konsistensi informasi dan memudahkan pengawasan kesimpangsiuran jalur informasi yang sangat beragam.

13. Komputerisasi adalah suatu proses pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan fasilitas komputer yang terdiri dari komponen piranti keras (hardware), piranti lunak (software) dan didukung oleh sumber daya manusia (brainware) yang menguasai teknis komputerisasi.

14. Hardware adalah piranti keras komputerisasi yang terdiri dari CPU (central processing unit) merupakan pusat pengolah data yang dilengkapi dengan fasilitas penghitungan. Monitor adalah alat untuk menampilkan informasi pada layar (screen). Printer adalah alat mencetak informasi, peralatan komunikasi data, peralatan pembacaan input, penghasil suara, dll.

15. Software adalah piranti lunak yang berisikan kumpulan intruksi komputer bagi pelaksanaan proses pengolahan data, penyajian, analisis dll.

16. Keanggotaan PPNI adalah warga negara Indonesia yang telah lulus pendidikan formal dalam bidang keperawatan yang telah disahkan oleh pemerintah dan menyatakan diri menjadi anggota PPNI melalui proses pencalonan anggota pada organisasi (terdaftar), serta sanggup aktif mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh organisasi.

17. Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah kartu sebagai tanda bahwa seseorang menjadi anggota PPNI

18. Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) adalah nomor identitas anggota di KTA yang diberikan oleh PPNI Pusat terdiri dari 6 (enam) digit angka dan nomor tersebut merupakan nomor selama menjadi anggota. Dan 2 digit angka merupaan kode propinsi.

19. Bar code adalah nomor induk anggota dalam kode bar/garis yang dapat dideteksi dengan system khusus bar code

20. Nomor Seri adalah nomor yang tertera dalam KTA sebagai identitas kartu tanda anggota PPNI yang sah.

21. Nomor data adalah nomor urutan data yang diberikan oleh komisariat dan kabupaten/kota di form pendaftaran sesuai urutan data file di komisariat dan atau kabupaten/kota.

C. TUJUAN

1. Tujuan UmumTerwujudnya suatu sistem informasi manajemen keanggotaan yang terintegrasi berbasis komputer dan web-online, yang mampu memberikan informasi data yang sinkron, harmonis, handal, dan up to date.

Pedoman SIMK PPNI 7

2. Tujuan Khusus1) Terkumpulnya data keanggotaan PPNI, yang diperoleh secara tepat, cepat

mulai ditingkat Kab/Kota, propinsi, pusat.2) Terolahnya data keanggotaan PPNI yang diperlukan untuk menunjang

manajemen kebijakan PPNI guna pengembangan profesionalisme anggota.3) Terinformasikannya data keanggotaan (Jumlah anggota) yang sesuai dengan

sistem informasi yang dibutuhkan bagi organisasi pada semua tingkat dari komisariat, kab/kota, propinsi dan pusat secara konsisten, akurat, dan lengkap.

4) Terbentuknya infrastruktur pangkalan data, jaringan computer dalam sistem informasi manajemen keanggotaan yang berbasis web-online.

5) Terpeliharanya data base keanggotaan organisasi PPNI yang selalu dapat dimuhtahirkan dari tingkat pusat, propinsi, dan kab/kota sesuai dengan kebutuhan.

6) Termonitornya jumlah anggota, iuran anggota secara periodic, berkelanjutan pada semua jenjang organisasi daerah dan pusat.

D. Ruang LingkupLingkup dari Sistem Informasi Keanggotaan ini meliputi:1. Sasaran Pendataan SIM keanggotaan PPNI

1) Pengurus PPNI : Komisariat, Kab/Kota, Propinsi dan Pengurus Pusat2) Anggota PPNI: Lama, Baru .3) Anggota Himpunan/Ikatan seminat sebagai organisasi kelengkapan PPNI4) Anggota Kolegiuan keperawatan Indonesia5) Peserta didik/Mahasiswa keperawatan sebagai calon anggota

2. Informasi yang dapat dihasilkanSIM Keanggotaan PPNI diharapkan dapat menghasilkan informasi dari aspek:1) Bidang organisasi

a. Jumlah anggota PPNI per wilayahb. Jumlah propinsi dan Kab/Kota, Komisariat PPNIc. Jumlah keanggotaan dari tiap propinsi (Lama/baru)d. Jumlah Anggota aktif atau tidak berdasarkan pembayaran iurane. Komposisi gender/jenis kelamin, agama anggota PPNIf. Komposisi status kepegawaian berdasarkan institusi anggota

PPNIg. Komposisi status dan jenis keanggotaan PPNIh. Komposisi anggota yang telah mengikuti uji kompetensi dan

kepemilikan SIP atau STR2) Bidang pendidikan dan latihan

a. Komposisi status pendidikan anggota PPNIb. Komposisi jenis peminatan dan spesialisasi anggota PPNIc. Jenis Pelatihan yang diikuti oleh anggota PPNId. Perolehan SKP setiap anggota PPNIe. Komposisi anggota yang sedang dalam melanjutkan pendidikan

formal

Pedoman SIMK PPNI 8

f. Kesinambungan pelatihan teknis anggota PPNI.3) Bidang pelayanan keperawatan

a. Komposisi anggota dipelayanan RS,Puskesmas dan klinik non pemerintah.

b. Perolehan Tingkatan Kompetensi anggota dibidang masing-masing

c. Catatan etik setiap anggota4) Sistem informasi keuangan organisasi PPNI

a. Distribusi anggota dan kelancaran pembayaran iuran secara berkelanjutan

b. Memprediksi keuangan yang masuk dari anggota PPNI berdasarkan jumlah iuran

c. Memprediksi kebutuhan (budget) organisasi (budget planning) untuk pengembangan organisasi

d. Acuan dalam penyusunan RAB dan kegiatan organisasi PPNI

Pedoman SIMK PPNI 9

BAB IIKEBIJAKAN, STRATEGI DAN POKOK – POKOK KEGIATAN

A. Kebijakan1. SIM Keanggotaan PPNI merupakan integrasi dari

seluruh bidang/departemen PPNI melalui web-online.2. SIM Keanggotaan PPNI dilaksanakan dengan

koordinasi antar unit pengelola data dan informasi keanggotaan PPNI dengan prinsip desentralisasi dan otonomi.

3. SIM Keanggotaan PPNI dikembangkan secara otomatis dengan menjamin kompabilitasnya melalui pembentukan pangkalan data yang terhubung infrastruktur dengan jaringan komputer yang memadai sesuai standar.

4. Arus data/informasi mengikuti kebijakan satu pintu (One gate Policy) sesuai dengan sistem dan sub-sistemnya.

5. Sumber daya untuk SIM Keanggotaan PPNI yang berupa tenaga, dana, fasilitas, dan IPTEK dikembangkan sesuai dengan kebijaksanaan umum, ketersedian sumber daya dan perkembangan organisasi.

B. Strategi1. Data Keanggotaan PPNI diperoleh

dari hasil pengumpulan data dalam subsistem yang terintegrasi dari kab/kota, propinsi dan pusat melalui system web-online.

2. Penyelenggaraan SIM keanggotaan PPNI dilaksanakan melalui kerjasama antar departemen/bidang organisasi PPNI sebagai pengelola departemen tersebut yang diatur melalui mekanisme kerja yang efektif dan efisien, serta dikembangkan sesuai tuntutan kebutuhan organisasi.

3. Dukungan sumber daya untuk pelaksanaan dan pengembangan SIM Keanggotaan PPNI dilakukan dengan keterpaduan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi

4. SIM Keanggotaan PPNI menyediakan data dan informasi yang strategis, yang dapat diakses setiap saat dengan memperhatikan data tertentu melalui jaringan yang tersedia. dalam menjamin operasinalisasi SIM KeanggotaanPPNI perlu dikembangkan jaringan komputer secara bertahap.

C. Pokok–pokok kegiatan1. Penataan mekanisme pengelolaan dan tata kerja di unit-unit pengelola SIM

Keanggotaan – PPNI.2. Berpedoman pada tata kerja organisasi yang ada di PPNI dan program kerja yang

sedang berjalan, serta kerjasama antar bidang/departemen untuk membentuk suatu jejaring yang terkait dengan SIM Keanggotaan PPNI.

3. Pemantapan identifikasi kebutuhan informasi dan indikator SIM Keanggotaan-PPNI

Pedoman SIMK PPNI 10

4. Pemantapan identifikasi kebutuhan informasi secara menyeluruh dari semua departemen yang ada di PPNI beserta indikator-indikator yang dipergunakan dalam mendukung fungsi manajemen SIM Keanggotaan – PPNI.

5. Batasan data yang dapat diakses umum, organisasi lain adalah data umum tentang individu, seperti nama dan nomor anggota serta jumlah anggota PPNI.

6. Penataan intrumen pengumpulan data.7. Sebagai instrumen dasar pengumpulan data yang digunakan adalah aplikasi

database keanggotaan PPNI, sedangkan intrumen lainnya ditata dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan fungsinnya. Seluruh data yang terkumpul dan terangkai dalam suatu jaringan komputer. Basis data mengacu pada sistem kodifikasi yang terintegrasi dalam SIM Keanggotaan.

8. Penataan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian informasi keanggotaan PPNI.

9. Proses pengumpulan data dilaksanakan oleh unit-unit pengolah data di tingkat kab/kota, propinsi dan PPNI Pusat. Diselenggarakan dengan mekanisme yang baku secara efektif dan efesien berdasarkan tehnologi yang ada saat ini untuk mendapatkan pangkalan data keanggotaan PPNI pada masing-masing daerah dan diikuti proses pengolahan, analisis, dan penyajian informasi bagi pengambilan keputusan disetiap jenjang organisasi.

10. Pembuatan perangkat lunak/Software guna mendukung proses integrasi SIM Keanggotaan – PPNI.

11. Komunikasi data antar daerah dan pusat agar terciptanya sumber informasi keanggotaan PPNI dilaksanakan dengan mengembangkan piranti lunak / software.

12. Pemantapan otomatisasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pembangunan pangkalan data disetiap Propinsi, Kab/kota secara bertahap.

13. Peningkatan sumber daya manusia pengelola SIM Keanggotaan PPNI.14. Pengelolaan SIM keanggotaan PPNI didukung oleh sumber daya manusia yang

handal dibidang komputerisasi dan jaringan komputer, melalui pelatihan yang berkesinambungan.

15. Pemeliharaan proses informasi yang meliputi Kodifikasi, Konfigurasi dan lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan informasi dan kemajuan IPTEK yang dilakukan oleh Bidang IPTEK dan Bidang Organisasi dengan meminta masukan dari seluruh bidang yang ada di PPNI.

Pedoman SIMK PPNI 11

BAB IIIMEKANISME PENYELENGGARAAN SIM KEANGGOTAAN PPNI

A. Landasan dan Dasar Sistem

Landasan utama dalam penyusunan pedoman dan Mekanisme penyelenggaran system keanggotaan PPNI mengacu pada AD/ART hasil Munas PPNI ke VIII tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

Bab IV Keanggotaan Pasal 10: Jenis AnggotaBab II Keanggotaan, Pasal 2 : Persyaratan Anggota(1) Anggota Biasa :

a. Warga Negara Indonesiab. Lulus pendidikan formal di bidang keperawatan yang telah

disahkan oleh Pemerintah R.I.c. Menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melalui proses

pendaftaran anggota pada Pengurus Kota/Kab atau Komisariat.d. Mengisi dan Menandatangani surat persetujuan bersedia

mengikuti dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPNI

e. Bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPNI dan atau Ikatan/Himpunan yang bernaung di bawah PPNI.

(2) Anggota Khusus:a. Perawat warga asing yang bekerja di Indonesia dan telah

memenuhi ketentuan Pemerintah R.I dan telah mengikuti proses adaptasi. Untuk ketentuan adaptasi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

b. Menyatakan diri untuk menjadi angota PPNI melalui proses pendaftaran anggota pada Pengurus Kota/Kab atau Komisariat

c. Mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan mentaati AD/ART PPNI

d. Aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPNI dan atau Ikatan/Himpunan yang bernaung di bawah PPNI

(3) Anggota Kehormatan:Mereka yang bukan perawat, tetapi telah berjasa terhadap perkembangan keperawatan dan atau organisasi PPNI (Proses pemberian sebagai anggota kehormatan mengikuti ketentuan/kriteria yang ditentukan)

Pasal 3: Tata cara penerimaan anggota(1) Anggota Biasa dan Khusus

a) Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PPNI di Sekretariat Pengurus Kab/Kota dan atau Pengurus Komisariat

b) Mengisi dan menandatangani: formulir pendaftaran anggota, formulir kesediaan mengikuti kegiatan PPNI dan mentaati AD/ART PPNI serta formulir kesediaan mentaati Kode Etik Perawat Indonesia

Pedoman SIMK PPNI 12

c) Pengurus Kab/Kota dapat menerima calon anggota tersebut apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan

d) Pengurus Kab/Kota mengusulkan diterbitkannya Nomor Induk Anggota dan kartu anggota bagi anggota yang telah diterima kepada Pengurus Pusat

(2) Anggota Kehormatan a) Diusulkan oleh Pengurus Kab/Kota dengan persetujuan Pengurus Propinsi

kepada Pengurus Pusat dan wajib dilengkapi dengan data pendukung bahwa yang bersangkutan berjasa bagi Professi keperawatan dan atau PPNI

b) Pengurus Pusat mengadakan rapat pleno khusus untuk membahas usulan calon anggota kehormatan yang diusulkan Pengurus Kab/Kota yang telah dilengkapi lembar persetujuan dari Pengurus Propinsi.

c) Dalam rapat pleno Pengurus Pusat dapat menerima atau menolak usulan tersebut.

d) Apabila usulan diterima, maka Pengurus Pusat wajib mengundang calon anggota kehormatan tersebut untuk mengikuti acara pengesahan dalam forum Munas dan atau Rakernas

e) Kepada Anggota kehormatan yang telah disyahkan diberikan nomor induk Anggota Kehormatan dan Kartu Anggota kehormatan oleh Pengurus Pusat

Pasal 4: Kewajiban Anggota(1) Menjunjung tinggi, mentaati dan mengamalkan Sumpah perawat, Kode Etik

Keperawatan Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua peraturan serta Keputusan PPNI.

(2) Membayar uang pangkal dan iuran bulanan, kecuali anggota kehormatan.(3) Menghadiri rapat-rapat atas undangan Pengurus Organisasi

Pasal 5: Hak Anggota (1) Anggota biasa berhak untuk mengajukan pendapat, usul atau pertanyaan baik

lisan maupun tertulis kepada pengurus PPNI, mengikuti seluruh kegiatan organisasi, memilih dan dipilih sesuai jenjang kepengurusan organisasi.

(2) Anggota khusus dan anggota kehormatan berhak untuk mengajukan pendapat usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus PPNI, mengikuti seluruh kegiatan organisasi, tetapi tidak berhak dipilih.

(3) Setiap anggota berhak mendapatkan kesempatan menambah atau mengembangkan ilmu dan keterampilan keperawatan yang diselenggarakan organisasi sesuai program dan kemampuan organisasi serta memenuhi persyaratan

(4) Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi dan profesi, apabila memenuhi:a. Ketentuan organisasib. AD/ARTc. Kode Etik Keperawatan Indonesiad. Standar Kompetensie. Standar Praktikf. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman SIMK PPNI 13

Pasal 11: Kartu Anggota(1) Kartu Anggota dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua pengurus

kab/kota(2) Nomor induk anggota dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sesuai kodifikasi

KTA

Selanjutnya seluruh data dikomunikasikasikan oleh Kab/Kota sebagai penanggung jawab pengumpulan data, sedangkan pooling data National dikelola oleh pengurus pusat.

B. Arus dan Verifikasi Data1. Data keanggotaan PPNI diperoleh dari Propinsi sebagai pengelola data Propinsi

dan Kab/Kota sebagai pengelola data Kab/Kota yang berasal dari komisariat.2. Data yang bersifat hard copy (minimal masing-masing rangkap 2) dan data

terebut terdiri dari:1) Form Isian pendaftaran anggota (Manual) 2) Form Isian Pernyataan kesediaan mamatuhi AD/ART PPNI 3) Form Isian Pernyataan kesediaan aktif dalam organisasiSemua form isian yang telah diisi dan ditanda tangani oleh calon anggota dikumpulkan dan diserahkan di Komisariat tempat pendaftaran calon anggota untuk selanjutnya di serahkan ke Kab/Kota wilayah setempat

3. Form-form tersebut disimpan di PPNI Komisariat sebagai Arsip dan satu rangkap lagi diserahkan ke PPNI Kab/Kota wilayah setempat sebagai usulan sebagai calon anggota

4. PPNI Komisariat meng-entri data sesuai pendaftar calon anggota dalam bentuk exel (form terlampir) sekaligus mengusulkan ke kab/kota wilayah setempat disertai data-data pendukung dari calon anggota.

5. PPNI Kab/Kota meneruskan usulan calon anggota ke Pusat dengan mengirimkan data yang berupa soft copy atau langsung dari kab/kota (Pengurus Kab/Kota) dapat meng-Upload data yang sudah tersedia di program aplikasi SIM-K PPNI Online.

6. Semua data calon anggota yang sudah di-entri dari tingkat kab/kota seccara otomatis masuk ke SIM-K PPNI Pusat sebagai calon anggota.

7. Selanjutnya data akan diverifikasi oleh Pengurus PPNI Kab/Kota, Pengurus PPNI Propinsi dan Pengurus Pusat sesuai usulan calon anggota

8. Sistem verifikasi dilakukan oleh pengurus PPNI Kab/Kota, Propinsi dan Pusat yang didasarkan pada pembayaran; uang pangkal (anggota baru), Iuran anggota, Iuran ICN sesuai ketentuan AD/ART PPNI (Informasi pembayaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengirim bukti pembayaran yang dilakukan oleh anggota dan dikelola oleh kab/kota)

9. Setelah proses verifikasi data dan iuran secara otomatis semua informasi keanggotaan aktif di web-site SIM-K PPNI Online. Dan anggota atau pengurus dapat melihat dan meng-update data melalui media internet yang tersedia.

10. Informasi keanggotaan PPNI yang telah tersimpan dipangkalan data akan dikomunikasikan ke organisasi lain secara on line sebagai data dasar, dan data yang spesifik akan diserahkan kepada masing-masing departemen yang ada di

Pedoman SIMK PPNI 14

PPNI pusat sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan organisasi secara Nasional.

C. Keanggotaan dan Mekanisme Pendaftaran Anggota

Berdasarkan AD/ART yang ada, terdapat 3 jenis keanggotaan PPNI, dan sudah diatur mekanisme pendaftaran, pemberian Nomor anggota dan pemberian KTA, mekanisme harus dapat diimpelemntasikan dalam bentuk system informasi yang terintegrasi dengan software yang dibangun dan dikembangkan oleh Pengurus Pusat PPNI, sedangkan mekanisme pendaftaran harus melalui mekanisme yang benar sesuai aturan organisasi.

Mekanisme pendaftaran anggota PPNI, dapat dilakukan secara manual dan Online, manual yaitu calon anggota PPNI mengajukan diri dan mengisi lembar pendaftaran yang telah disediakan melalui komisariat ke Kab/Kota, sedangkan cara online, yaitu calon anggota PPNI mendaftar melalui web-site: http://simk.inna-ppni.or.id

1. Persyaratan calon anggota PPNIa. Calon Anggota baru:

1) Mengisi dan menanda tangani form pendaftaran (form terlampir)

2) Menanda tangani surat pernyataan kesediaan mematuhi AD/ART PPNI (form terlampir)

3) Menanda tangani surat pernyataan bersedia aktif dalam kegiatan organisasi PPNI (form terlampir)

4) Melengkapi berkas permohonan menjadi anggota: Foto copy KTA (perpanjangan

KTA/Daftar Ulang) Ijazah pendidikan formal dan

lanjutan, sertakan ijazah terakhir.(2 angkap) Pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar Membayar uang pangkal anggota

Rp. 25.000,- Membayar uang iuran KTA Rp.

8.000,- (sudah dibayarkan minimal 1 tahun pertama) Membayar uang iuran ICN

Rp.2.000,- (sudah dibayarkan minimal 1 tahun pertama)

b. Anggota lama (Perpanjangan KTA)1) Mengajukan form perpanjangan kartu anggota ke

komisariat/kabupaten sesuai kelengkapan yang diperlukan2) Komisariat/kabupaten Menentukan kelayakan

permohonan kartu anggota yang berhak memperpanjang kartu anggotanya.3) Membuat permohonan perpanjangan kartu ke

Kab/Kota langsung (form terlampir)

Pedoman SIMK PPNI 15

4) Menunjukan KTA yang masih berlaku5) Foto kopi kelengkapan data bila ada

perubahan/penambahan terbaru6) Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih

berlaku7) Membayar uang KTA 25.000,-8) Membayar iuran selama 1 tahun kedepan, bukti

pembayaran selam 1 tahun pertama9) Syarat perpanjangan kartu anggota :

Catatan etik anggota (dari institusi anggota bekerja dan telah direkomendasi oleh MKEK PPNI wilayah setempat)

Sertifikat pendidikan perawatan berkelanjutan dihitung minimal 25 SKP/ 5 tahun

c. Persyaratan keanggotaan Mutasi dan KTA Hilang/Rusak: 1) Kartu anggota PPNI hilang atau Rusak

Bilamana kartu anggota hilang atau rusak anggota dapat memgajukan permohonan kartu baru dengan ketentuan sebagai berikut :a) Melaporkan kehilangan kartu anggotanya kepada komisariat atau

kabupaten di tempat pembuatan kartu pertama dengan menunjukkan surat bukti kehilangan dari pihak yang berwenang

b) Menunjukkan foto copy kartu anggota yang hilang (bila ada) atau menyebutkan nomor keanggotaan.

c) Membayar pembuatan biaya KTA baru sebesar Rp.25.000 (setor sesuai ketentuan yang berlaku)

d) Menunjukkan bukti pembayaran iuran anggota bulan terakhir.

2) Pengantian kartu anggota PPNI karena mutasi.Bilamana anggota PPNI akan pindah dari satu propinsi ke propinsi lain atau dari kab/kota ke kab/kota lain dalam satu propinsi untuk jangka waktu yang lama (minimal 5 tahun) harus mengajukan permohonan mutasi/pindah keanggotaan dengan ketentuan sebagai berikut:Tempat asal (wilayah yang lama):a) Menunjukkan KTA yang masih aktif.b) Mengisi form pengajuan mutasi/pindah yang tersedia(Form Terlampir)c) Menunjukkan bukti pembayaran iuran yang syah (masih aktif)Tempat wilayah baru:d) Membawa form pengajuan mutasi/pindah yang telah disetujuai oleh

PPNI wilayah asal (Lama).e) Menunjukkan bukti pembayaran iuran yang syah (masih aktif)f) Mengajukan perubahan KTA dan data diwilayah baru.

2. Mekanisme pendaftaran anggota PPNI (Anggota baru dan lama) :

Pedoman SIMK PPNI 16

Pendaftaran anggota dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu Pendaftaran secara individu melalui portal SIM Keanggotaan online atau Pendaftaran anggota melalui komisariat atau Kab/Kota (Kolektif)

a. Mekanisme pendaftaran manual, sebagai berikut :1) Pemohon (perawat) mengisi form pendaftaran serta form pernyataan

sesuai ketentuan AD/ART PPNI melalui PPNI Komisariat atau kalau tidak ada PPNI Komisariat langsung mendaftarkan diri melalui PPNI Kab/Kota diwilayahnya (form Pendaftaran terlampir)

2) Setelah form isian dan pernyataan ditanda tangani dan diajukan oleh calon anggota PPNI komisariat menerima dan menverifikasi permohonan pemohon dan selanjutnya diusulkan ke PPNI Kab/kota sekaligus mengisi form isian exel untuk diserahkan ke kab/kota.

3) PPNI Kab/kota memverifikasi data dan kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan AD/ART yang selanjtnya data (Isian manual) disimpan sebagai arsip PPNI Komisariat dan Kab/Kota

4) Selanjutnya PPNI Kab/Kota meng-entri data atau mengisi data exel (sesuai form terlampir) untuk dapat diteruskan dan dimasukan dalam sistem SIM-K PPNI Online

5) Setelah data masuk dalam sistem secara otomatis data yang dientry baik dari Komisarit atau PPNI kab/kota menunggu verifikasi dari PPNI Propinsi dan PPNI Pusat

6) PPNI Propinsi menverifikasi data dan iuran yang harus dipenuhi oleh anggota yang mendaftar.(dasar verifikasi adalah bukti pembayaran iuran anggota, icn, uang pangkal (anggota baru) sesuai jumlah yang diusulkan).

7) PPNI Pusat menverifikasi data dan iuran yang harus dipenuhi oleh anggota yang mendaftar. .(dasar verifikasi adalah bukti pembayaran iuran anggota, icn, uang pangkal (anggota baru) sesuai jumlah yang diusulkan).

8) Setelah usulan keanggotaan pemohon valid, sesuai hasil verifikasi maka PPNI Pusat memberikan Nomor Anggota

9) PPNI Propinsi dapat menverifikasi ulang data yang sudah mendapatkan nomor anggota melalui sistem SIM-K berbasis Online.

10) PPNI Kab/Kota dapat melihat Nomor Anggota yang telah diberikan oleh PPNI Pusat melalui sistem SIM-K PPNI yang berbasis Online.

11) Dan selanjutnya dapat mencetak KTA PPNI sesuai ketentuan yang syah.12) Pencetakan KTA dilakukan di Kab/Kota masing-masing wilayah dan bila

Kab/Kota menginginkan mencetak KTA PPNI ke PPNI Pusat dapat mengajukan dengan ketentuan yang berlaku.

b. Mekanisme Pendaftaran ONLINEPendaftaran dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas website dan dilakukan secara ONLINE ikuti petunjuk yang sudah ada di alamat SIM-K PPNI, untuk mengakses SIMK-PPNI, pengguna dapat membuka alamat sebagai berikut: http://simk.inna-ppni.or.id, Ikuti langkah-langkah pengisian secara online (Aplikasi pendaftaran terlampir)

Pedoman SIMK PPNI 17

Secara mendasar, walaupun anggota melakukan pedaftaran secara online di portal simk , tetapi sebenarnya anggota mendaftar di wilayah/kabupaten di wilayahnya.1) Pendaftaran secara individu dilakukan dengan tahapan berikut :

a) Calon anggota membuka http://simk.inna-ppni.or.idb) Calon anggota selanjutnya dapat membuka menu pendaftaran anggotac) Lalu akan muncul form yang dapat diisi sesuai dengan data calon

anggota2) Setelah calon anggota mendaftar, maka selanjutnya calon anggota

melakukan pembayaran iuran keanggotaan kepada pengurus komisariat/kabupaten kota

3) Bila iuran keanggotaan telah dibayarkan, maka selanjutnya, calon anggota dapat melakukan konfirmasi ke pengurus agar dilakukan verifikasi data dan verifikasi pembayarannya.

4) Setelah verifikasi pembayaran dilakukan oleh pengurus pusat, maka secara system computerized, Nomor keanggotaan akan muncul.

5) Bila Nomor keanggotaan telah didapat, calon anggota sudah secara resmi mendapatkan nomor anggota.

6) Anggota dapat menggunakan nomor anggota untuk melakukan Log in dengan password standar yang diberikan oleh system

7) Setelah Login, anggota dapat merubah passwordnya.8) Selanjutnya anggota juga bisa mengecek berapa jumlah SKP yang telah

diperolehnya.9) Anggota dapat melihat informasi detail mengenai :

a) Berita/ News tentang keprofesianb) Informasi kegiatan ilmiahc) Informasi lowongan kerjad) Daftar anggota PPNI di komisariatnya

Bagi Pengurus di tingkat kabupaten/kota, 1. Untuk melakukan pendaftaran anggota ke system dapat dilakukan dengan

a. Melakukan upload data anggota dengan “form data individu.xls”b. Melakukan upload data anggota dengan “form upload data massal.csv”

2. Setelah proses uploading data selesai, maka pengurus dapat melihat data calon anggota di menu calon anggota

3. Selanjutnya pengurus dapat melakukan verifikasi data calon anggota yang telah mendaftar baik melalui pengurus maupun secara online

4. Setelah data calon anggota diverifikasi, maka selanjutnya pengurus kabupaten kota meminta Pengurus pusat untuk melakukan validasi data calon anggota sehingga bisa keluar nomor anggota.

5. Pengurus pusat akan melakukan validasi data calon anggota dengan syarat Pengurus kabupaten kota telah :a. Menyetorkan iuran ICN tahun 2011 dan tahun 2012 b. Menyetorkan iuran keanggotaan ke pengurus propinsi dan ke pengurus

pusat dengan jumlah sesuai AD/ARTc. Mengirimkan bukti transfer Iuran keanggotaan dan ICN melalui email.

Pedoman SIMK PPNI 18

6. Bila bukti pengiriman uang telah di setorkan, maka pengurus pusat akan melakukan verifikasi iuran keanggotaan dan mengeluarkan no anggota.

7. Pengurus propinsi, kabupaten kota, dan komisariat dapat mengecek data calon anggota yang sudah terdaftar sebagai anggota di MENU ANGGOTA.

Pedoman SIMK PPNI 19

Skema 1: Alur Pendaftaran anggota PPNI

D. Kodifikasi /Penomoran KTAPenomoran kartu anggota PPNI disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang telah sepakati oleh pengurus PPNI, penomoran anggota dengan menggunakan sistem yang baku dan sejak tahun 2011 ini mengikuti sistem kodifikasi/penomoran baru, sedangkan kodifikasi/penomoran anggota PPNI yang lama tidak berlaku lagi. Adapun kodifikasi/penomoran anggota sebagai berikut:

1. Jenis Penomorana. Nomor seri kartu anggota PPNI adalah nomor

yang diberikan oleh PPNI pusat sebagai identitas kartu anggota PPNI yang syah

b. Nomor anggota PPNI dalam bentuk angka dan disertai bar code, yaitu nomor yang diberikan oleh PPNI pusat sesuai nomor urut anggota dan berlaku secara Nasional serta merupakan nomor tetap sampai yang bersangkutan tidak menjadi anggota lagi (meninggal, keluar dari keanggotaan PPNI) dan nomor tersebut tidak bisa dipakai lagi untuk anggota yang lain.

2. Kodifikasi Nomor Anggota PPNINomor anggota PPNI adalah nomor urut anggota yang penomorannya sesuai nomor urut pendaftaran, nomor anggota ini terdiri dari 11 (sembelas) digit angka, dengan kodifikasi sebagai berikut: a. 2 (dua) digit angka paling depan adalah

kodifikasi propinsi sesuai kodifikasi nasional yang dikeluarkan oleh BPSb. 2 (dua) digit angka paling depan adalah

kodifikasi Kab/Kota sesuai kodifikasi nasional yang dikeluarkan oleh BPS

Pedoman SIMK PPNI 20

c. 7 (tujuh) digit angka selanjutnya adalah nomor anggota yang diberikan oleh PPNI Pusat sesuai usulan dan klarifikasi kab/kota untuk mensetujui diterima sebagai anggota PPNI.

E. Ketentuan KTABentuk dan semua ketentuan Kartu Tanda Anggota(KTA) mengikuti kententuan yang telah disepakati dalam Rakernas II tahun 2012, adapun ketentuan dan bentuk KTA, adalah sebagai berikut :1. Berbahan dasar Mika dengan warna dasar merah marun2. Ukuran KTA: P= 8,7 Cm, L= 5,5 Cm, ujung-ujung persegi tumpul3. Tampak depan (Muka) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Warna dasar Merah marun ada variasi garis-garis2) Terdapat logo PPNI disebelah kanan atas3) Judul KTA ada ditengah atas4) Terdapat: Nama, alamat rumah, propinsi dan kabupaten, masa berlaku KTA5) Foto pemegang KTA (Bagraound foto biru), berada dikanan tenggah 6) BAR Code disisi kiri (Bar code nomor anggota + angka 0),

4. Tampak Belakang, dengan ketentuan sebagai berikut:1) Warna dasar merah marun variasi garis-garis terdapat back-ground logo PPNI2) Terdapat Lima (5) butir Ketentuan pemegang KTA,3) Tanda tangan Ketua Kab/Kota (sisi kanan), dan pemegang KTA (sisi kiri)

5. Tulisan tampak depan dan belakang berwarna putih6. Nomor KTA diberikan dan dikeluarkan oleh PPNI Pusat dengan usulan kabupaten/Kota. 7. Pencetakan KTA dapat dilakukan di Kab/Kota mengikuti standar KTA yg telah

ditentukan PPNI Pusat, bila ada Kab/Kota mencetak KTA ke Pusat secara tehnis akan dibicarakan lebih lanjut

Contoh Gambar: Bentuk kartu anggota (KTA)

TAMPAK DEPAN (MUKA)

Pedoman SIMK PPNI 21

TAMPAK BELAKANG

F. Ketentuan Peralihan1. Segala ketentuan peraturan organisasi yang bertujuan dalam

pengaturan keorganisasian yang telah ada pada saat pengaturan ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pedoman SIMK saat ini.

2. Ketentuan-ketentuan tentang syarat calon anggota dan cara pendaftaran manual yang berlaku sebelum aturan yang tercantum dalam AD/ART tetap berlaku selambat-lambatnya akhir 2012.

3. Masa sosialisasi dan pelatihan pedoman dan aplikasi SIM-K PPNI di 33 pengurus PPNI Propinsi selambat-lambatnya selesai akhir tahun 2012.

4. Nomor Anggota sesuai ketentuan AD/ART harus diusulkan ke PPNI Pusat dengan mengikuti kodifikasi yang telah ditetapkan sedangkan nomor anggota PPNI yang lama mash berlaku selama masa transisi sampai akhir tahun 2012.

5. KTA dapat dicetak di PPNI Kab/Kota masing-masing dengan bentuk mengikuti Ketentuan PPNI Pusat dan pada pada wilayah tertentu dapat menetak KTA ke pusat dengan mengusulkan sesuai ketentuan yang berlaku

6. Sesuai kesepakatan bila ada propinsi yang memungkinkan untuk membuat KTA yang berbasis Visa Master dan Multi-fungsi WINS Global secara teknis akan dibicarakan lebih lanjut, implementasinya tergantung daerah masing-masing dan dikoordinasi serta difasilitasi oleh PPNI Pusat.

7. Tata cara pengusulan nomor keanggotaan PPNI (Selama masa transisi sampai akhir tahun 2012):a. PPNI Komisariat atau tingkat PPNI Kab/Kota mengusulkan nomor

keanggotaan ke PPNI Pusat setelah mendapatkan verikasi dari PPNI Propinsi.b. Usulan nama dan data anggota ke PPNI Pusat dalam bentuk soft copy

(Program exel), yang meliputi data: Nama, Tempat tgl lahir, Jenis kelamin, Agama, alamat domisi (Rumah), Pendidikan terakhir, Tempat bekerja, Status

Pedoman SIMK PPNI 22

kepegawaian, status uji kompetensi, status kepemilikan SIP/STR, Nilai/jumlah SKP 3 tahun terakhir, Jenis pelatihan 3 tahun terkahir, status keanggotaan (Baru/Lama), jenis anggota (Biasa/luar biasa)

c. Pengusulan nama-nama calon anggota ke PP PPNI dikirim via email disertakan foto copy bukti pembayaran iuran kepusat sesuai aturan AD/ART.

d. Pembayaran iuran yang harus dilunasi selama satu tahun adalah: 15% dari Rp.8.000 iuran anggota selama satu tahun ditambah iuran anggota ICN Rp.2000, jumlah total iuran anggota/orang/bulan adalah: Rp.76.800,-, bila propinsi mengusulkan sekaligus KTAnya dicetak dipusat ditambah ongkos cetak dank rim sebesar Rp.25.000,- (semua pembayaran disetorkan melalui rekening PPNI)

e. Nomor anggota sesuai nama-nama yang diusulkan ke PPNI Pusat dikirimkan kembali dalam bentuk soft copy via email setelah pihak pengusul (Komisariat/Kab/Kota) membayar iuran sejumlah anggota yang diusulkan selama 1 tahun.

f. Usulan keanggotaan via email, sedangkan Pembayaran via bank PPNI (Bank BNI 46 a/n: PPNI Nomor Rekening: 0006700744)

Pedoman SIMK PPNI 23

BAB VPENUTUP

Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan PPNI (SIMK – PPNI) dikembangkan oleh PPNI dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manjemen data keanggotaan PPNI. Melalui system ini dibangun standarisasi dan integrasi dari PPNI Komisariat, Kabupaten/Kota, Propinsi hingga Pusat. Diharapkan data keanggotaan terhimpun dapat lebih valid, up to date dan tidak bias sehingga menjadi pendukung pengambilan kebijakan yang diperlukan.

Sistem ini menghendaki perubahan total akan manajemen keanggotaan yang selama ini berjalan. Diharapkan perubahan ini dapat mengarahkan organisasi untuk berbenah dan memperbaiki diri terutama dalam system keanggotaan, sehingga organisasi PPNI kedepan akan lebih baik. Melalui penataan yang sistematis dan bertahap, semua konsep kabijakan diputuskan melalui perhitungan yang matang sesuai dengan data pendukung yang akurat.

Keberhasilan implementasi system ini semata-mata sangat tergantung dari komitmen pengurus. Untuk itu kerjasama, komunikasi antar pengurus dengan pengurus, pengurus dengan anggota menjadi sangat penting untuk diperluas dan ditingkatkan.

Pedoman SIMK PPNI 24

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form pendaftaran anggota Lampiran 2 : Form Pernyataan Kesediaan mematuhi AD/ART PPNILampiran 3 : Form Pernyataan Kesediaan aktif dalam OrganisasiLampiran 4 : Kodifikasi propinsi dan kabupaten kota Nasional mengikuti BPS Lampiran 5 : Program Aplikasi dan Panduan pengisian SIMK PPNI ONLINELampiran 6 : Form Pernyataan Mutasi/Pindah wilayah KeanggotaanLampiran 7 : Form Daftar Usulan Keanggotaan (Kolektif) ke system SIM-K Online

Pedoman SIMK PPNI 25

Lampiran 1 : Form pendaftaran anggota

Pedoman SIMK PPNI 26

Pedoman SIMK PPNI 27

Lampiran 2 : Form Pernyataan Kesediaan mematuhi AD/ART PPNI

KOP PPNI

Formulir A-2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibwah ini, saya :

Nama :

Umur :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Keanggotaan PPNI :

Alamat :

Rumah/ Tlp :

Kantor / Tlp dan fax :

Dengan ini menyatakan kesediaan mengkuti kegiatan yang diadakan Persatuan Perawat

Nasional Indonesia (PPNI) dan mentaati AD/ART dan aturan lain yang mengikat dalam

organisasi PPNI.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………….,……………………….

Mengetahui

Pengurus Komisariat/Kab/Kota

( )

Pemohon

( )

Pedoman SIMK PPNI 28

Lampiran 3 : Form Pernyataan Kesediaan aktif dalam Organisasi

KOP PPNI

Formulir A-3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

Umur :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Keanggotaan PPNI :

Alamat :

Rumah/ Tlp :

Kantor / Tlp dan fax :

Dengan ini menyatakan kesediaan mentaati Kode Etik perawat Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

…………………….,……………………….

Mengetahui

Pengurus Komisariat/Kab/Kota

( )

Pemohon

( )

Pedoman SIMK PPNI 29

Lampiran 4 : Kodifikasi propinsi dan Kabupaten Kota Nasional mengikuti BPS

KODIFIKASI NOMOR ANGGOTA PPNI BERDASAR PROPINSI Kode BPS Nama Propinsi Kode ISO & Nama Kota Propinsi

11 Aceh ID-AC Banda Aceh12 Sumatera Utara ID-SU Medan13 Sumatera Barat ID-SB Padang14 Riau ID-RI Pekanbaru15 Jambi ID-JA Jambi16 Sumatera Selatan ID-SS Palembang17 Bengkulu ID-BE Bengkulu18 Lampung ID-LA Bandar Lampung19 Kepulauan Bangka Belitung ID-BB Pangkal Pinang21 Kepulauan Riau ID-KR Tanjung Pinang31 Daerah Khusus Ibukota Jakarta ID-JK N/A32 Jawa Barat ID-JB Bandung33 Jawa Tengah ID-JT Semarang34 Daerah Istimewa Yogyakarta ID-YO Yogyakarta35 Jawa Timur ID-JI Surabaya36 Banten ID-BT Serang51 Bali ID-BA Denpasar52 Nusa Tenggara Barat ID-NB Mataram53 Nusa Tenggara Timur ID-NT Kupang61 Kalimantan Barat ID-KB Pontianak62 Kalimantan Tengah ID-KT Palangkaraya63 Kalimantan Selatan ID-KS Banjarmasin64 Kalimantan Timur ID-KI Samarinda71 Sulawesi Utara ID-SA Manado72 Sulawesi Tengah ID-ST Palu73 Sulawesi Selatan ID-SN Makassar74 Sulawesi Tenggara ID-SG Kendari75 Gorontalo ID-GO Gorontalo76 Sulawesi Barat ID-SR Mamuju81 Maluku ID-MA Ambon82 Maluku Utara ID-MU Sofifi (de jure); Ternate (de facto)91 Papua Barat [4] Manokwari92 Papua ID-PA Jayapura

Kodifikasi Kabupaten : Lampiran tersndiri dengan total Kabupaten/Kota: 497Pemberian Nomor Anggota sesuai Kodifikasi dilakukan oleh PPNI Pusat

Pedoman SIMK PPNI 30

Lampiran 5 : Program Aplikasi dan Panduan pengisian SIMK PPNI ONLINE

Untuk pendaftaran sebagai anggota PPNI silahkan akses internet di alamat, sebagai berikut: : http://simk.inna-ppni.or.id

Menu Utama dalam Program aplikasi SIMK PPNI On-line, terdiri dari:Beranda dengan berbagai menu, yaitu: 1. Berita : informasi berita terkini atau hot news dari

PPNI atau yang terkait2. Kegiatan : informasi kegiatan PPNI pusat dan

beberapa kegiatan yang penting, diantaranya kegiatan rutin organisasi, pelatihan, dan lain-lain

3. Lowongan : informasi berkaitan dengan lowongan pekerjaan diluar atau didalam negeri

4. Iuran : Informasi iuran, besaran iuran yang harus dibayarkan oleh anggota dan proporsi iuran untuk setiap level organisasi

5. Wilayah :Informasi berkaitan dengan anggota berdasarkan propinsi, kab/kota secara detail

6. Anggota : informasi detail data base anggota dan dapat dakses oleh anggota

7. Institusi : informasi detail asal institusi kerja anggota 8. Calon anggota : informasi detail data anggota

sebelum menjadi anggota syah dengan proses verifikasi.

Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut :

Bagi perawat yang akan melakukan pendaftaran secara online, maka user dapat mengklik

Pedoman SIMK PPNI 31

Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut :

Setiap user yang akan melakukan pendaftaran, maka secara otomatis system berjalan, sebagai berikut:1) Pendaftaran calon anggota langsung diarahkan oleh system ke wilayah registrasi,

dalam hal ini kabupaten kota sehingga secara system anggota otomatis mendaftar ke kabupaten kota, bukan ke pusat

2) Data dasar yang harus diisi adalaha. Data identitas KTPb. Data tempat kerja sebagai basis data anggota c. Data pendidikand. Data tempat praktek pribadi

Setelah user melakukan pengisian data dan mengklik tombol simpan, maka secara otomatis, user akan terdaftar sebagai calon anggota di system.

Silahkan masuk ke system terlebih dahulu dengan mengisi data user-id dan passwordnya, Tampilannya sebagai berikut :

Pedoman SIMK PPNI 32

Untuk melakukan Login, user bisa menggunakan no anggota PPNI dan password yang telah diberikan. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut setelah login:

Untuk melihat data calon anggota yang telah melakukan registrasi melalui system, klik menu calon anggota, tampilannya sebagai berikut :

Ada beberapa langkah mendasar pada menu calon anggota, yaitu:1. Menu unggah data calon anggota (massal)

Menu ini berguna untuk melakukan upload data calon anggota dalam jumlah lebih dari 1 anggota secara bersamaan. Untuk melakukan upload data massal, admin akan menyediakan format khusus.

2. Menu unggah data calon anggotaMenu ini berguna untuk pengurus melakukan upload data anggota per individu sesuai dengan format isian tertentu

3. Menu Verifikasi Iuran calon anggotaMenu ini berguna bagi admin pusat untuk melakukan verifikasi jumlah dana yang dikirim oleh pengurus kabupaten kota atau propinsi. Setelah verifikasi iuran keanggotaan dilakukan, maka data calon anggota, secara komputerisasi akan mendapatkan nomor keanggotaan dan data akan berpindah ke anggota

4. Menu Verifikasi data calon anggota

Pedoman SIMK PPNI 33

Verifikasi calon data calon anggota dilakukan oleh pengurus komisariat dan kabupaten kota. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diinputkan oleh anggota benar.

5. Menu detail data calon anggotaMenu ini berguna untuk melihat data calon angota secara keseluruhan

6. Menu Hapus data calon anggotaMenu ini berguna untuk menghapus data calon anggota yang salah.

Menu InstitusiMenu ini berisi informasi data detail mengenai nama-nama komisariat per kabupaten kota. Tampilan menunya sebagai berikut :

Menu AnggotaBerisi informasi detail mengenai data anggota yang dapat difilter sesuai dengan propinsi dan kabupaten kotanya. Tampilannya sebagai berikut :

Pedoman SIMK PPNI 34

Menu WilayahBerisi informasi mengenai jumlah anggota baik yang aktif maupun yang pasif sesuai dengan propinsi dan detail kabupaten kotanya. Tampilannya sebagai berikut :

Menu Iuran

Berisi informasi mengenai kewajiban anggota terkait dengan iuran keanggotaan. Tampilan menunya sebagai berikut :

Menu LowonganBerisi informasi lowongan kerja bagi anggota.

Pedoman SIMK PPNI 35

Lampiran 6 : Form Penyataan Mutasi/Pindah wilayah Keanggotaan

KOP PPNI

Formulir B-1

SURAT PERNYATAAN MUTASI/PINDAH KEANGGOTAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

Umur :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Keanggotaan PPNI :

Alamat :

Rumah/ Tlp :

Kantor / Tlp dan fax :

Dengan ini pernyataan mutasi/pindah sebagai anggota PPNI dari wilayah PPNI

Kab/Kota……………………….ke wilayah PPNI

Kab/Kota……………………………...

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

…………………….,……………………….

Mengetahui dan Menyetujui

Pengurus Komisariat/Kab/Kota

( )

Pemohon

( )

Pedoman SIMK PPNI 36

Lampiran 7 : Form Daftar Usulan Keanggotaan (Kolektif) ke system SIM-K Online

DAFTAR USULAN KEANGGOTAAN PPNI (KOLEKTIF)PENGURUSPROPINSI:PENGURUS KABUPATEN/KOTA :PENGURUS KOMISARIAT :

no_ktp

nama

jenis_kelamin

tanggal_lahir

tempat_lahir

e_mail

alamat_ktp

rt_ktp

rw_ktp

kelurahan_ktp

kecamatan_ktp

kabupaten_ktp

propinsi_ktp

kodepos_ktp

no_telp_rumah

no_handphone

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pedoman SIMK PPNI 37