ran can gan jadwal rapat-rapat komisi iii dpr ri...
TRANSCRIPT
RAN CAN GAN JADWAL RAPAT-RAPAT KOMISI III DPR RI
DALAM RANG KA PEMBICARAAN TING KAT I Rl:J;tfENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG, DAN RUU TENT ANG PEMBENTUKAN
2.
3.
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
Kamis, 1-09-2005 s/d
Selasa, 06-09-2005 Kamis, 08-09-2005
09.00-12.00
19.30-23.30
Jum'at.09-09-2005
Senin. 12-09-2005 09.00-12.00
14.00-16.00
''f;.\J(i'> "i'~S:~R::A ::-~ ... ::~ ·; -··.·.: <·;.' ..
;)'::/J;/_.·,·:.> .. :.;':/;; .,·':'~
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama a. 4 RUU Pembentukan PT Agama - Membahas mekanisme dan
penetapan jadwal pembahasan - Tanggapan Pemerintah terhadap 4
RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama
- Jawaban Komisi - Pembentukan Panja b. RUU tentang Bantuan Timbal Balik
dalam Masa/ah Pidana Membahas mekanisme dan
penetapan jadwal pembahasan - Pemandangan Umum Fraksi-fraksi
terhadap RUU tentang Bantuan Timba/ Balik dalam Masa/ah Pidana
- Jawaban Pemerintah
Pemerintah men usun DIM
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM - Pembahasan RUU tentang' Bantuan
Timbal Batik da/am Masalah Pidana - Pembentukan Panja
Rapat Panja RUU
RUU Pembentukan iA ama
- Pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama 4 RUU Pembentukan PT Agama - Laporan Panja - Pembahasan 4 RUU hasil Panja - Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan
Pengambilan Keputusan atas 4 RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (Bangka Belitung, Gorontalo, Banten, Maluku Utara)
- Sambutan Pemerintah
'/kETERANGAN
HARi KOMIS!
HARi KOMIS!
Konsinyering
Konsinyering
HARi KOMIS!
KOMISl/BALEG/PANSUS
Jadwal/Acara bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu yang tersedia.
KOMISI Ill DPR RI
--.,alllii'lilillllilMllllllillliilllllililli----------------------------....... l'Jilt'.>.';''· -
" ·i
RANCANGAN MEKANISME PEMBAHASAN
RUU TENT ANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
GORONTALO, DAN RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
UMUM
1. Mekanisme pembahasan ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam pembahasan materi muatan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
2. Pembahasan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dilaksanakan secara langsung terhadap materi muatan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang yang secara umum dan prinsip, serta masalahmasalah yang telah diinventarisir dalam Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) oleh Pemerintah.
3. Selama pembahasan dalam Rapat Kerja dan PANJA dapat ditempuh upaya musyawarah melalui forum Lobby.
,JL RAPAT KERJA KOMISI Ill.
1. Rapat Kerja membahas seluruh materi muatan RUU secara umum. 2. Setiap usul perubahan substansial dibahas paling banyak dalam 2 kali putaran
dengan catatan :
a. Substansi disetujui dan rumusan juga disetujui langsung disahkan b. Substansi disetujui, rumusan belum disetujui, perumusannya diserahkan
kepada Tim Perumus (TIMUS) c. Substansi yang belum disetujui, diupayakan penyelesaian melalui forum
Lobby dan apabila belum selesai dapat ditempuh : 1. Pending/Tunda, untuk dibahas kembali dalam Rapat Kerja 2. Dibahas/diserahkan kepada Rapat Panitia Kerja (PANJA)
3. Materi muatan yang diusulkan bersifat perubahan redaksional langsung disetujui dan diputuskan untuk diserahkan kepada TIMUS.
·· .. PANITIA KERJA (PANJA)
PANJA dibentuk oleh Rapat Kerja dan bertanggung jawab kepada Rapat Kerja Tugas PANJA adalah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap materi muatan RUU yang belum disetujui oleh Rapat Kerja. Tata Cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara pembahasan dalam Rapat Kerja. Rapat-rapat PANJA dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
UU\4 RUU PTA\Mekanisme.doc 1
TIM PERUMUS (TIMUS).
1. TIMUS dibentuk oleh PANJA dan bertanggung jawab kepada PANJA. 2. Tugas TIMUS merumuskan materi muatan yang dilimpahkan oleh Rapat Kerja
dan atau PANJA. 3. Tata cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara
pembahasan di Rapat Kerja/PANJA.
PIMPINAN RAPAT
Pimpinan Rapat pada dasarnya bersifat kolektif, dan disepakati sebagai berikut : 1.. Rapat Kerja dengan Pemerintah dipimpin oleh Ketua Komisi/Wakil Ketua Komisi. 2. Rapat PANJA/TIMUS dipimpin,,oleh Wakil Ketua Komisi yang ditugaskan menjadi . Ketua PANJA/TIMUS.
Rapat-rapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diatur oleh Peraturan tata Tertib DPR-RI, sebagai berikut:
Rapat Kerja/PANJA/TIMUS 1) Senin, Rabu dan Kamis:
2) Jum'at
Catatan:
09.00 - 12.00 WIS 12.00 - 13.00 WIS (lstirahat) 13.00 - 16.00 WIS 19.30 - 23.30 WIB (Bila diperlukan)
09.00 - 11.00 WIS 11.00 - 13.30 WIS (lstirahat) 13.30 - 16.00 WIS 19.30 - 23.30 WIB (bila diperlukan)
a; Waktu Rapat-rapat pembahasan RUU disesuaikan dengan waktu Rapat Komisi/Paripurna/Fraksi-fraksi dan sesuai dengan kesepakatan rapat pada waktu itu.
b. Apabila waktu rapat dilaksanakan pada bukan hari kerja, waktu rapat disesuaikan dengan hasil kesepakatan.
·n. LAIN-LAIN 1. Anggota yang tidak hadir, dianggap menyetujui keputusan yang diambil di
dalam Rapat Kerja/PANJA dan TIMUS. 2. Rapat Kerja, PANJA dan TIMUS dibantu oleh ahli bahasa Indonesia dan ahli
perancang perundang-undangan (diatur dan disiapkan oleh Pemerintah). 3. Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalam Rapat PANJA dan TIMUS
diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada akhir setiap rapat-rapat tidak dinyatakan ditutup, tetapi dinyatakan diskors
. dan dilanjutkan pada hari yang disepakati.
Jakarta, Agustus 2005
KOMISI Ill DPR RI
2
JADWAL RAPAT-RAPAT KOMISI III DPR RI : . DALAMRANGKAPEMBICARAANTINGKATI 'Uu TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU lJTARA, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA :i:,GORONTALO, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI .. 'AGAMA BANGKA BELITUNG, DAN RUU TENT ANG PEMBENTUKAN
. . . . PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
·• R.abu. 31-08-2005 09.00-12.00
Kamis, 1-09-2005 std
. sel~sa,06-09-2005 Kamis. 08-09-2005 ;, . 09.00-12.00
Senin. 12-09-2005 . 09.00-12.00
•. ' 14.00-16.00
,,•',.
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama a. 4 RUU Pembentukan PT Agama - Membahas mekanisme dan
penetapan jadwal pembahasan - · Tanggapan Pemerintah terhadap 4
RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama
- Jawaban Komisi - Pembentukan Panja b. RUU tentang Bantuan Timbal Balik
dalam Masa/ah Pidana Membahas mekanisme dan
penetapan jadwaf pembahasan - Pemandangan Umum Fraksi-fraksi
terhadap RUU tentang Bantuan Timbal Batik dal am Masai ah Pidana
- Jawaban Pemerintah
Pemerintah men usun DIM
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM
Pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masa/ah Pidana
- Pembentukan Panja
RUU Pembentukan iA ama
Rapat Panja RUU ~.
- Pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama 4 RUU Pembentukan PT Agama
Laporan Panja Pembahasan 4 RUU hasil Panja
- Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas 4 RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (Bangka Belitung, Gorontalo, Banten, Maluku Utara)
- Sambutan Pemerintah
HARi KOMIS!
HARi KOMIS!
Konsinyering
Konsinyering
HARi KOMIS!
KOMISl/BALEG/PANSUS
'n: . Jadwal/Acara bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu yang tersedia.
KOMISI Ill DPR RI
. . . MEKANISME PEMBAHASAN ,.:/!RtJUTENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA '/BeLITUNG, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA ,/· .· BANTEN, RUU TENT ANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA .. GORONTALO, DAN RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA MALUKU UTARA
Mekanisme pembahasan ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam pembahasan materi muatan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. . Pembahasan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dilaksanakan secara langsung terhadap materi muatan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang yang secara umum dan prinsip, serta masalahmasalah yang telah diinventarisir dalam Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) oleh
· Pemerintah. Selama pembahasan dalam Rapat Kerja dan PAN~A dapat ditempuh upaya musyawarah melalui forum Lobby.
Rapat Kerja membahas seluruh materi muatan RUU secara umum. Setiap usul perubahan substansial dibahas paling banyak dalam 2 kali putaran
· .·· dengan catatan :
a. Substansi disetujui dan rumusan juga disetujui langsung disahkan b. Substansi disetujui, rumusan belum disetujui, perumusannya diserahkan
kepada Tim Perumus (TIMUS) c. Substansi yang belum disetujui, diupayakan penyelesaian melalui forum
Lobby dan apabila belum selesai dapat ditempuh : 1. Pendingrrunda, untuk dibahas kembali dalam Rapat Kerja 2. Dibahas/diserahkan kepada Rapat Panitia Kerja (PANJA)
"' ..•. Materi muatan yang diusulkan bersifat perubahan redaksional langsung disetujui
·· dan diputuskan untuk diserahkan kepada TIMUS.
PANITIA KERJA (PANJA)
· 1. PANJA dibentuk oleh Rapat Kerja dan bertanggung jawab kepada Rapat Kerja ·.· 2. Tugas PANJA adalah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap
.· rtlateri muatan RUU yang belum disetujui oleh Rapat Kerja. Tata Cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara
.· · .. pembahasan dalam Rapat Kerja. Rapat-rapat PANJA dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
RUU PTA\Mekanisme.doc 1
.. ·.'X~ (;~·,:·:.".. ... • •
IM'PERUMUS (TIMUS). ,,. ,' ·,··
.~~~<~: ·~, \~ ./ :.· ~;.'J{;JIMUS dibentuk oleh PANJA dan ~ertanggung jawa.~ kepada PANJA. .
;, _;;.jugas TIMUS merumuskan maten muatan yang d1hmpahkan oleh Rapat KerJa h4Acian atau PANJA. · i 'Tata cara pembahasan usul perubahan qisesuaikan dengan tata cara :"pe~bahasan di Rapat Kerja/PANJA.
. 'PIMPINAN RAPAT
·Pimplnan Rapat pada dasarnya bersifat kolektif, dan disepakati sebagai berikut: '1. Rapat Kerja dengan Pemerintah dipimpin oleh Ketua Komisi/Wakil Ketua Komisi. i2; :,Rapat PANJA/TIMUS dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi yang ditugaskan menjadi / ... Ketua PANJA/TIMUS.
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diatur oleh Peraturan tata DPR-RI, sebagai berikut:
··Rapat KerjaiPANJA/TI MUS . 1). Senin, Rabu dan Kamis :
2) Jum'at
Catatan:
09.00 - 12.00 WIB 12.00 - 13.00 WIS (lstirahat) 13.00 - 16.00WIB 19.30 - 23.30 WIS (Bila diperlukan)
09.00 - 11.00 WIS 11.00 - 13.30 WIS (lstirahat) 13.30 -16.00 WIS 19.30 - 23.30 WIB (bila diperlukan)
a. Waktu Rapat-rapat pembahasan RUU disesuaikan dengan waktu Rapat · Komisi/Paripurna/Fraksi-fraksi dan sesuai dengan kesepakatan rapat pada waktu
itu. b. Apabila waktu rapat dilaksanakan pada bukan hari kerja, waktu rapat .'. disesuaikan dengan hasil kesepakatan.
LAIN-LAIN 1 .. Anggota yang tidak hadir, dianggap nzienyetujui keputusan yang diambil di
dalam Rapat Kerja/PANJA dan TIMUS. Rapat Kerja, PANJA dan TIMUS dibantu oleh ahli bahasa Indonesia dan ahli perancang perundang-undangan (diatur dan disiapkan oleh Pemerintah). Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalam Rapat PANJA dan TIMUS
. diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan .
. Pada akhir setiap rapat-rapat tidak dinyatakan ditutup, tetapi dinyatakan diskors :dan dilanjutkan pada hari yang disepakati.
Jakarta, 31 Agustus 2005
KOMISI Ill DPR RI
2
JADWAL RAPAT-RAPAT KOMISI III DPR RI DALAM RANG KA PEMBICARAAN TING KAT I
UlJ TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
Kamis. 01-09-2005 s/d
Selasa ,06-09-2005 17.00 WIB
Selasa,06-09-2005 09.00
Rapat Kerja dengan Meqteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama a. 4 RUU Pembentukan PT Agama - Membahas mekanisme dan
penetapan jadwa/ pembahasan - T anggapan Pemerintah terhadap 4
RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama
- Jawaban Komisi - Pembentukan Panja b. RUU tentang Bantuan Timbal Balik
dalam Masalah Pidana Membahas mekanisme dan
penetapan jadwal pembahasan - Pemandangan Umum Fraksi-fraksi
terhadap RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- Jawaban Pemerintah
F~aksi-fraksi menyusun DIM .
Fraksi-fraksi menyerahkan DIM Sekretariat Komisi Ill
Rapat Paripurna
ke
14.00 RDPU dengan Prof.Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM; Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH, LLM; Prof. Dr. lndrianto Senoadji, SH, MH; dan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH
Ra bu ,07-09-2005 09.00
Kamis 08-09-2005 09.00-12.00
Kamis, 15-09-2005 09.00-12.00
- Masukan terhadap RUU tentang Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
Rapat Paripuma Sekretariat menyusun DIM Persandingan Fraksi-fraksi
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM - Pembahasan RUU tentang Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana - Pembentukan Panja
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM - Pembicaraan mengenai RAPBN 2006
Pembicaraan masa/ah-masa/ah aktua/ terkait dengan tugas dan wewenang Menteri Hukum dan HAM.
Rapat Panja - Pembahasan RUU tentang Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana
~ .. ~\A-N-,G-A-N~ --f<,··\ ,:;. ·' . °"'.
HARi KOMIS!
Hari Komisi
Rapat Paripurna
Rapat Paripurna
HARi KOMIS!
KOMISl/BALEG/PANSUS
HARi KOMIS!
Konsinyering
1
... gabu,21-09-2005 . ' .. 09.00 - 12.00
19.30 - 23.30
•, ·,'•'
Rapat Panja - Pembahasan RUU tentang Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalain Masalah Pidana
Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
RDP dengan KPK - Pembicaraan mengenai RAPBN 2006 - Pembicaraan masalah-masa/ah aktual
terkait tugas dan wewenang PPA TK
Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM - Laporan Panja
Pembahasan RUU hasil Panja Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana · Sambutan Pemerintah
Konsinyering
Konsinyering
Konsinyering
Hari Komisi
kondisi
KOMIS! Ill DPR RI
.,_,. ·•
2
MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG -UNDANG
TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
1. Mekanisme pembahasan ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam p~mbahas~n materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan T1mbal Bahk Dalam Masalah Pidana. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dilaksanakan secara langsung terhadap materi muatan Rancangan Undang-Undang yang secara umum dan prinsip, serta masalah-masalah yang telah diinventarisir dalam Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) Komisi Ill DPR-RI.
2. Selama pembahasan dalam Rapat Kerja dan PANJA dapat ditempuh upaya musyawarah melalui forum Lobby.
ti. RAPAT KERJA KOMIS! Ill.
1. Rapat Kerja membahas seluruh materi muatan RUU secara umum. · 2. Setiap usul perubahan substansial dibahas paling banyak dalam 2 kali putaran
dengan catatan :
a. Substansi disetujui dan rumusan juga disetujui langsung disahkan b. Substansi disetujui, rumusan belum disetujui, perumusannya diserahkan
kepada Tim Perumus (TIMUS) c. Substansi yang belum disetujui, diupayakan penyelesaian melalui forum
Lobby dan apabila belum selesai dapat ditempuh : 1. PendingfTunda, untuk dibahas kembali dalam Rapat Kerja 2. Dibahas/diserahkan kepada Rapat Panitia Kerja (PANJA)
3; Materi muatan yang diusulkan bersifat perubahan redaksional langsung disetujui dan diputuskan untuk diserahkan kepada TIMUS.
1. PANJA dibentuk oleh Rapat Kerja dan bertanggung jawab kepada Rapat Kerja ·.• 2. Tugas PANJA adalah melakukan pembahasan . secara mendalam terhadap
materi muatan RUU yang belum disetujui oleh Rapat Kerja. ~. Tata Cara pembahasan usu! perubahan disesuaikan dengan tata cara · : pembahasan dalam Rapat Kerja. 4/ Rapat-rapat PANJA dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
".TIM PERUMUS (TIMUS).
1 TIMUS dibentuk oleh PANJA dan bertanggung jawab kepada PANJA. \£ Tugas TIMUS merumuskan materi muatan yang dilimpahkan oleh Rapat Kerja
,;'.(:> dan atau PANJA. ·-·;3, Tata cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara
'.[·> pembahasan di Rapat Kerja/PANJA. ,'.;:~,;-.
:~ '·' f, 0
,jmpinan Rapat pada dasarnya bersifat kolektif, dan disepak~t~ seb8:gai berikut : . . '; Rapat Kerja dengan Pemerintah dipimpin oleh Ketua ~~m1s1/W~k1I Ketua Kom.1s1 .. .<:Hapat PANJA!flMUS dipimpin oleh Wakil Ketua Kom1s1 yang d1tugaskan men1ad1
:.Ketua PANJA!flMUS. 1
: Rapat-rapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diatur oleh Peraturan tata · Tertib DPR-RI, sebagai berikut :
'\'··. ~ ..
Rapat Kerja/PANJAfflMUS 1) Senin, Rabu dan Kamis:
2) Jum'at
09.00 - 12.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB (lstirahat) 13.00 - 16.00 WIB 19.30 - 23.30 WIB (Bila diperlukan)
09.00 - 11.00 WIB 11.00 - 13.30 WIB (lstirahat) 13.30 - 16.00 WIB
,patatan: 19.30 - 23.30 WIB (bila diperlukan)
~· Waktu Rapat-rapat pembahasan RUU disesuaikan dengan waktu Rapat Komisi/Paripurna/Fraksi-fraksi dan sesuai dengan kesepakatan rapat pada waktu itu .
. Apabila waktu rapat dilaksanakan pada bukan hari kerja, waktu rapat · · · disesuaikan dengan has ii kesepakatan.
·IN-LAIN . Anggota yang tidak hadir, dianggap menyetujui keputusan yang diambil di
dalam Rapat Kerja/PANJA dan TIMUS. Rapat Kerja, PANJA dan TIMUS dibantu oleh ahli bahasa Indonesia dan ahli
.. perancang perundang-undangan (diatur dan disiapkan oleh Pemerintah) . . Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalam Rapat PANJA dan TIMUS .diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan disesuaikan dengan :kebutuhan. :Pada akhir setiap rapat-rapat tidak dinyatakan ditutup, tetapi dinyatakan diskors ·.Qan dilanjutkan pad a hari yang disepakati.
Balik\Mekanisme !.doc
··• Jakarta, 31 Agustus 2005
KOMISI Ill DPR RI
2