R I S A L A H RAPAT KERJA PANSUS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

MEREK Tahun Sidang : 2015-2016

Masa Persidangan : I

Rapat ke- : 4

Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus

Sifat Rapat : Tertutup

Hari, tanggal

: Senin, 31 Agustus 2015

Waktu

: Pukul 13.50 WIB s.d. selesai

T e m p a t : Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lt.3 Jln. Jend. Gatot Subroto – Jakarta

Acara

: 1. Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Merek; 2. Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Merek; 3. Pengesahan Jadwal Acara Rapat dan Mekanisme Kerja Pembahasan

RUU tentang Merek; Ketua Rapat

:

Hj. Desi Ratnasari, M.Si., M.Psi. (Ketua Pansus Merek/F-PAN) Didampingi: 1. Drs. Wenny Warouw

(Wakil Ketua/F-P.Gerindra) 2. H. Refrizal

(Wakil Ketua/F-PKS) 3. H. Iskandar D. Syaichu, S.E.

(Wakil Ketua/F-PPP)

2

Sekretaris Rapat : Drs. ULI SINTONG SIAHAAN, M.Si. (Kepala Bagian Pansus)

KETUA RAPAT (Hj. DESI RATNASARI, M.Si., M.Psi.): Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus Rancangan Undang-undang tentang Merek. Yang Terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya. Yang Terhormat Saudara Menteri Perdagangan beserta jajarannya, yang mana diwakili oleh Biro Hukum dan Ditjen SPK, dan Hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas perkenannya kita semua bisa hadir di sini dan menghadiri rapat kerja pada hari ini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita di bidang legislasi. Menurut laporan dari Sekertariat pada hari ini daftar hadir telah di tandatangani oleh 18 orang dari 30 orang Anggota Pansus yang merupakan perwakilan dari 9 Fraksi yang mana berdasarkan Pasal 251 ayat (1) Tatib DPR RI, maka kuorum telah terpenuhi dan untuk itu dengan seijin Saudara-Saudara, rapat kerja kami buka dan terbuka untuk umum.

RAPAT DIBUKA PUKUL: 14.25 WIB

Pertama-tama kami ucapkan Terima kasih kepada Menteri KumHAM dan juga jajarannya beserta Menteri Perdagangan yang mewakili, beserta jajarannya. Pada hari ini Insya Allah Pansus Rancangan Undang-undang tentang Merek akan menggelar rapat kerja dengan agenda acara sebagai berikut :

1. Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Merek. 2. Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Merek. 3. Pengesahan jadwal acara rapat dan mekanisme kerja. 4. Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang

tentang Merek. Insya Allah rapat kerja pada hari ini akan selesai atau dijadwalkan pada pukul 16.00 WIB,

namun apabila masih ada hal-hal yang perlu di diskusikan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan rapat

Bagaimana? Disetujui sampai pukul 16.00 WIB

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya, Yang Terhormat Saudara Menteri dan Anggota Pansus, sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Merek kepada DPR RI melalui Surat Presiden Nomor R-34/Pres/06/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan

3

selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 24 Juni 2015 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Juli 2015, terbentuklah Pansus DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang Merek. Dalam rapat kerja pada hari ini, Pansus meminta kepada Pemerintah untuk dapat menyampaikan penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Merek. Kami persilakan. MENKUMHAM: Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Bapak/Ibu Pimpinan Pansus Rancangan Undang-undang tentang Merek. Para Anggota Pansus yang saya hormati. Saudara-Saudara sekalian. Saya senang dapat hadir di sini dan saya rasa ini dapat diselesaikan dengan baik dan cepat karena ini semua teman-teman lama. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan nampaknya ini. Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas Kasih dan Karunianya kita dapat bertemu di sini, khusus menghadiri Rapat Kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah, dengan agenda: Penyampaian Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-undang tentang Merek. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rancangan Undang-undang tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR RI melalui surat Nomor : AR-34/Pres/06/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan di dalam surat tersebut, Presiden menugaskan kami sebagai Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Perdagangan, Mohon maaf Bapak, Ibu sekali karena Pak Menteri Perdagangan ada tugas yang sangat penting juga, maka beliau tidak dapat hadir pada kesempatan ini, mohon maaf, dan kami ditugaskan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI Yang Terhormat, hadirin yang kami hormati. Pengaruh globalisasi di segala bidang masyarakat, baik bidang sosial, ekonomi, maupun budaya, semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan meningkatnya perkembangan Teknologi Informasi dan sarana transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan, baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan tersebut, maka akan menjadi hal yang dapat di pahami apabila kemudian muncul tuntutan kebutuhan akan adanya pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Saat ini beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Oleh karena itu berbagai upaya untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, terus ditingkatkan karena memiliki

4

dampak yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi dan investasi secara bertahap dan teratur, guna mencapai sasaran yang dikehendaki. Semakin banyaknya pendaftaran kekayaan intelektual selain menunjukan tingginya inovasi dan majunya teknologi suatu negara, juga menjadi indikator banyaknya sektor usaha baru yang tumbuh di suatu negara. Tumbuhnya sektor usaha baru ini mempunyai korelasi positif dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara yang berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif. Merek dagang yang dikenal sebagai Merek, sebagai suatu karya intelektual manusia, erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dalam dunia perdagangan, Merek berperan penting untuk kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek dengan brand imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau tanda pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam era persaingan bebas, sehingga terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum. F PKB (NENG EEN MARHAMAH ZULFA HIZ. S.Th.I): Interupsi Pimpinan, mohon maaf. Apakah ada materinya untuk kita juga? Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan dilanjutkan. MENKUMHAM : Yakni sebagai objek terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI yang kami hormati. Selama kurang lebih 14 tahun berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, tercatat masih terdapat kelemahan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan praktek ataupun tuntutan pelayanan kabutuhan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu perbaikan dan penyempurnaan terhadap kelemahan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sangat diperlukan dan dimaksudkan untuk :

a. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon pendaftaran Merek. b. Lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran Merek,

yakni dengan menyederhanakan proses dan prosedur pendaftaran Merek. c. Lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari

kemungkinan pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain. d. Menyesuaikan aturan hukum di bidang Merek dengan ketentuan-ketentuan internasional

di bidang Merek yang telah diratifikasi dan atau diakselerasi oleh Indonesia. F-PD (WAHYU SANJAYA, S.E.): Pimpinan Izin. Mohon maaf, saya bukan berasal dari Komisi III yang membidangi hukum, jadi akan lebih baik apabila kami ini dikasih materi disamping Bapak ini membacakan, kita bisa membaca sekaligus belajar.

5

KETUA RAPAT: Baik, Terima kasih Pak. Kami sedang mengurus dengan Sekretariat untuk langsung memberikan solusi yang bapak inginkan. Silakan dilanjutkan. MENKUMHAM : Terima kasih. Beberapa perubahan penting terkandung dalam Rancangan Undang-undang tentang Merek antara lain ;

1. Jangka waktu proses pendaftaran Merek dipersingkat dari sebelumnya 14 bulan 10 hari menjadi paling lama 8 bulan, dilakukan perubahan dan penyederhanaan proses pendaftaran sehingga lebih efesien dan dapat memangkas waktu cukup signifikan, namun tetap memberikan pelayan yang akuntabel dan akurat serta lebih baik kepada para pemohon pendaftaran Merek. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian masyarakat dan iklim investai yang lebih kondusif.

2. Permohonan pendaftaran Merek dan permohonan jangka waktu perlindungan Merek dapat diajukan secara elektronik dan non elektronik. Dalam peraturan perundangan sebelumnya pendaftaran dan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek hanya dimungkinkan dilakukan secara non elektronik atau pengajuan permohonan di loket pelayanan konvensional. Perubahan di dalam peraturan ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efesiensi waktu serta memudahkan bagi pemohon pendaftaran Merek termasuk permohonan perpanjangan waktu perlindungan Merek dalam mengajukan permohonannya. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan sistem elektronic filling dalam seluruh proses permohonan pendaftaran Merek khususnya dan pendaftaran kekayaan intelektual pada umumnya.

3. Penyederhanaan proses pengumuman pendaftaran Merek guna meningkatkan efeiensi waktu pelayanan sehingga diharapkan pemeriksaan substantif dapat sekaligus dilakukan bersama-sama dengan penilaian keberatan atau oposis atau sanggahan.

4. Pengajuan perpanjangan perlindungan Merek terdaftar yang semula dilakukan 12 bulan sebelum tanggal berakhirnya perlindungan sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek diubah menjadi 6 bulan sebelum dan 6 bulan setekah berakhirnya perlindungan Merek. Rancangan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan internasional dalam trade mark lawtrity yang sudah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 17 tahun 1997.

5. Adanya kewenangan menteri untuk menghapus Merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum berdasarkan rekomendasi komisi banding Merek. Dalam ketentuan sebelumnya penghapusan Merek terdaftar hanya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan.

6. Pengaturan lebih rinci tentang indikasi geografis dalam rangka melindungi dan mendorong pemanfaatan potensi kekayaan negara, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tujuannya antara lain untuk mendorong peningkatan pendaftaran indikasi geografis dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki produk unggulan dengan ciri dan

6

karakteristik khas serta berkwalitas, mengingat indikasi geografis merupakan kekayaan tak ternilai milik bangsa dan negara Indonesia yang harus dilindungi keberadaannya secara efektif. Pengaturan indikasi geografis juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, konsumen dan produsen, dalam hal ini petani dan pengrajin, serta para pelaku ekonomi kreatif pada umumnya.

7. Mendorong penggunaan Merek kolektif bagi para pelaku usaha yang dibidang ekonomi kreatif yang sebagian besar terdiri dari para pelaku usaha kecil dan menengah. Merek kolektif diharapkan akan menjadi icon usaha yang dibangun di bidang produk yang sejenis dan di suatu kawasan atau wilayah tertentu yang terbatas. Misalnya para pengrajin emas atau perak, pengrajin batik , kuliner dan lain-lain.

8. Larangan pendaftaran Merek memuat unsur-unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kwalitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya termasuk pendaftaran yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kwalitas, manfaat atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi.

9. Pengaturan lebih lengkap mengenai penetapan sementara pengadilan dalam rangka mencegah masuknya barang-barang yang di duga hasil pelanggaran Merek ke jalur perdagangan.

10. Ketentuan mengenai pendaftaran Merek secara internasional yang diperlukan oleh Indonesia dalam rangka mendorong pendaftaran Merek-Merek nasional Indonesia ke luar negeri. Pengaturan mengenai pendaftaran Merek secara internasional ini didasarkan kepada ketetuan Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

11. Pemberatan sanksi pelanggaran Merek yang mengancam kesehatan dan atau mengakibatkan kematian.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI Yang Terhormat. Hadirin yang kami hormati.

Demikian keterangan Presiden mengenai pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Undang-undang ini dan beberapa materi dan substansi yang dapat kami sampaikan.

Harapan kami, agar kiranya Rancangan Undang-undang ini dapat segera di bahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI setelah melalui tahap-tahap pmbicaraan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Semoga setiap pemikiran, partisipasi dan jerih payah kita dalam proses ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, kami atas nama Presiden mengucapkan Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI yang dengan kesabarannya berkenan mendengarkan penyampaian keterangan Presiden ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhio usaha kita bersama. Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Baik, Terima kasih kepada Pemerintah yang telah menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Merek yang mana intinya tentu saja keinginan untuk melakukan pembaharuan hukum dan juga mekanisme pendaftaran Merek baik di nasional maupun di level

7

internasional, dan tentunya semoga dengan adanya Rancangan Undang-undang Merek ini bisa semakin memudahkan seperti yang tadi disampaikan, memumadahkan untuk pelayanan pendaftaran, terutama untuk masyarakat dengan ekonomi kecil sehingga mereka bisa memiliki Merek-Merek lokal yang juga bisa. Iya Pak? MENKUMHAM : Maaf, saya mau menyerahkan ini Bu Ketua. KETUA RAPAT: Boleh Pak, silakan. Juga percepatan selesainya Rancangan Undang-undang Merek ini bagi kita semua yang hadir di sini dan tentunya saat ini di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Anggota Pansus sudah diberikan penjelasan secara tertulis dari Menkumham sebagai latar belakang dimunculkan Rancangan Undang-undang tentang Merek ini untuk dijadikan Rancangan Undang-undang atas inisiatif dari Pemerintah. Seperti tadi yang telah saya sampaikan, bahwa agenda selanjutnya setelah penjelasan dari Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang Merek ini, kami persilakan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangannya terhadap Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Merek ini. Kami persilakan kepada Fraksi PDI Perjuangan. F -PDIP (H. IRMADI LUBIS): Terima kasih Pimpinan. Bismillahirrahmannirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Merdeka!! Fraksi PDI Perjuangan sangat dapat memahami mengenai Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah mengingat pesatnya perkembangan perekonomian sehingga hal-hal yang diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 dianggap sudah memang perlu disempurnakan. Dan juga dalam hubungan globalisasi, dan juga kita memerlukan kecepatan pelayanan sebagaimana yang telah diatur di Undang-undang No. 1 tahun 2001 tadi. Oleh karena itu kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah dan menyatakan siap untuk berpartisipasi membahas selanjutnya di dalam pembahasan tingkat pertama. Terima kasih Pimpinan. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

8

Baik, Terima kasih Fraksi PDI Perjuangan. Bisa diserahkan. Alhamdulillah, singkat, jelas, padat dan semoga di ikuti oleh Fraksi-Fraksi yang lain sehingga rapat ini bisa lebih cepat selesai, lebih baik dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Baik, kami mohon kepada Fraksi Partai Golkar. F PG (Dra. WENNY HARYANTO, S.H.): Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pendapat Umum fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Rancangan Undang-undang tentang Merek. Dibacakan oleh Dra. Wenny Haryanto, SH, anggota DPR RI Nomor A-261. Daerah Pemilihan Jabar VI. Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Terhormat Saudara Pimpina Pansus Rancangan Undang-undang Merek DPR RI. Yang Terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI. Yang Terhormat Menteri Perdagangan maupun yang mewakili. dan Hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan yang terhormat ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti rapat pansus atas Rancangan Undang-undang tentang Merek ini untuk mendengarkan pemandangan Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Merek yang diajukan oleh Pemerintah RI. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati. Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktifitas di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa akan terus berjalan berlangsung dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Dengan semakin kuatnya arus globalisasi di segala bidang, termasuk sektor perdagangan barang dan jasa yang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, maka regulasi di bidang hak kekayaan internasional atau HAKI termasuk Merek, harus senantiasa mampu memenuhi perkembangan yang ada secara efektif. Hal ini merupakan sebuah konsekwensi karena Indonesia telah menjadi anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994 yang memuat lampiran Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau perjanjian TRIPS.

9

Tujuan perjanjian TRIPS adalah memberikan perlindungan HAKI dan prosedur penegakan hak menuju perdagangan yang sehat. Perjanjian TRIPS mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HAKI dan obyek HAKI secara luas, diantaranya mengenai Merek dan Paten. Ratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang merek, merupakan kesadaran Indonesia untuk menjadi bagian dari pergaulan dunia dan kebutuhan yang diharapkan memberikan manfaat yang lebih baik bagi perkembangan perdagangan secara khusus dan perekonomian nasional pada umumnya. Karena penerapan sistem HAKI khususnya sistem Merek tidak hanya mendasarkan pada kepentingan hukum semata tapi juga kepentingan ekonomi nasional. Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa, menuntut adanya perlindungan Merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor. Dengan arus globalisasi yang telah terjadi dalam bidang perdagangan, kebutuhan perlindungan merek secara internasional akan semakin meningkat di setiap negara tempat produk barang dan jasa diperdagangkan.

Dalam perkembangan sistem pendaftaran Merek telah dibentuk Protokol Relating To The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks selanjutnya disebut Protokol Madrid yang mengatur pendaftaran Merek internasional yang memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan merek secara internasional di beberapa negara anggota Protokol Madrid.

Berdasarkan sistem Protokol Madrid, pendaftaran merek di beberapa negara juga anggota Protokol Madrid dapat dilakukan secara sekaligus hanya dengan mengajukan satu permohonan merek, biaya yang lenih murah dan efesien. Salah satu perkembangan penting di bidang merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis merek baru yang dikenal sebagai merek non tradisional, oleh karenanya diperlukan definisi merek, yang mencakup merek non tradisional tersebut, antara lain merek 3 dimensi, suara, hologram.

Dengan terdapatnya perlindungan bagi jenis-jenis merek ini, lingkup dan definisi merek yang diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, tidak lagi memadai sehingga perlu adanya perluasan mengikuti perkembangan perlindungan merek.

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati Berapa penyempurnaan juga harus dilakukan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon merek, yaitu penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran merek agar lebih memudahkan bagi pemohon dalam melakukan pendaftaran merek dan prosedur penyelesaian sengketa masih belum maksimal.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dirasakan masih belum membuat pelaku pelanggaran jera dalam melakukan pelanggaran atau pemalsuan merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Dengan maraknya pelanggaran dan pemalsuan merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, misalnya pelanggaran merek di bidang obat-obatan, oli dan pelumas, suku cadang serta kosmetik yang sangat merugikan, maka ketentuan tentang sanksi pidana baik hukuman denda maupun hukuman badan yang dapat diberlakukan kepada pihak pelanggar yang diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001, harus diperberat. Penyusunan RUU tentang Merek yang baru perlu dilakukan dengan mempertimbangkan masih banyak ketentuan-ketentuan mendasar yang belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Penyusunan RUU tentang Merek merupakan kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (pemohon Merek), memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang Kami Hormati

10

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, FPG DPR RI menilai perlunya

dilakukan Revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan untuk itu FPG DPR RI menilai RUU Revisi terhadap UU.No.15 Tahun 2001 tentang Merek dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan paraturan dan mekanisme yang berlaku.

Demikianlah pemandangan umum Fraksi Partai GOLKAR, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusional kita dengan sebaik – baiknya. Billahittaufiq wal Hidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta 31 Agustus 2015 PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

DR. H. Ade Komarudin,

Sekertaris,

H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A.

MENKUMHAM : Ibu ketua, tidak berarti mereka melupakan Pemerintah. KETUA RAPAT: Betul. Saya pikir karena chanelnya lebih dekat ternyata masih dibutuhkan juga untuk diserahkan. Kirain nanti saja kalau ketemu secara langsung. Baik, Terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar, selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pandangannya. F. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.): Terima kasih Pimpinan. Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pimpinan dan anggota Pansus Rancangan Undang-undang Merek DPR RI. Saudara Menteri Hukum dan HAM. Saudara Menteri Perdagangan. dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

11

Fraksi Gerindra memandang Rancangan Undang-undang Merek sangat penting, karena dalam hitungan bulan bangsa Indonesia akan menghadapi pasar besar dan terbuka dengan terselenggaranya Masyarakat Ekonomi Asean. Mengingat masih dalam pembahasan awal, Fraksi Gerindra mengajak kita semua untuk merevisi Undang-undang tentang Merek dengan memperhatikan problematika sistim hukum kita, antara lain mengenai masalah elemen substani hukum, dimana dalam praktek dan sering kali tidak sejalan. Selain itu ambiguitas dan duplikasi dalam subtansi hukum beberapa produk perundangan sering terjadi, rumusan pasalnya pun sering kali dijumpai multi tafsir. Konsekuensi logis dari perbedaan penafsiran ini akan memunculkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapannya sehingga berimplikasi dalam kepastian hukum. Hadirin yang kami hormati, Hal pokok yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra dalam revisi Undang-undang tentang Merek adalah kepastian hukum bagi dunia industri dan usaha kecil menengah. Selanjutnya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi perekonomian dunia pada masa mendatang. Keunggulan geografis dalam bentuk komoditi maupun budaya yang memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat harus juga mendapat pengakuan dan manfaat ekonomi. Revisi Undang-undang Merek harus melindungi kepentingan pemilik merek yang sesungguhnya dan yang memiliki itikad baik, harus ada keseimbangan dan keadilan dalam mengimplementasikan sistem merek, sebab merek merupakan hak eksklusif dan karya intelektual yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan terkait dengan revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut :

1. Undang-Undang tentang Merek menjamin dan melindungi merek-merek nasional dalam perdagangan internasional. Dalam tata pergaulan internasional, merek Indonesia pada saat yang sama harus juga diakui secara internasional.

2. Dengan menjamurnya pemalsuan-pemalsuan merek, maka Undang-Undang tentang Merek harus memberikan kepastian hukum, sehingga pemalsuan dapat diatasi, pada akhirnya menggerakan perekonomian bangsa. Terkait dengan penegakan hukum perlu di akomodasikan ketentuan tindak pidana merek yang mengancam kesehatan dan atau keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup.

3. Revisi Undang-Undang ini juga harus memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran merek bagi semua kalangan masyarakat dalam kurun waktu yang lebih cepat, efesiensi dan efektifitas dalam proses pengajuan merek menjadi hal yang sangat penting.

4. Dipandang perlu dilakukannya restrukturisasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual guna untuk meningkatkan kinerja Direktorat Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, oleh karena itu Fraksi Gerindra mendesak kepada Menteri Hukum dan HAM agar melakukan restrukturisasi dimaksud. Diharapkan restrukturisasi ini dapat menekan angka pemalsuan barang dan jasa, sekaligus harmonisasi dengan semangat revisi Undang-undang tentang Merek, hal tersebut sesuai dengan rapat kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Hadirin yang terhormat,

12

Demikianlah pandangan Fraksi Gerindra mengenai revisi Undang-undang tentang Merek dengan

catatan awal dan untuk sama-sama di bahas pada tingkat selanjutnya. Jakarta, 31 Agustus 2015. Pimpinan Fraksi Partai Gerindra, Ketua ditandatangani dan Sekertaris ditandatangani. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Silakan Fraksi Partai Demokrat. F PADA (I PUTU SUDIARTANA): Terima kasih Pimpinan. Yang Terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya. Yang Terhormat Bapak Menteri Perdagangan dan jajarannya. Saya I Putu Sudiartana, Nomor Anggota A-44, untuk membacakan Pandangan Fraksi Partai demokrat terkait dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Fraksi partai Demokrat berpendapat menerima dan siap melanjutkan pembahasan baik di revisi atau disempurnakan demi kepentingan masyarakat Indonesia, usaha-usaha kecil maupun besar dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia. Tidak panjang lebar, hanya itu saja. Atas nama Ketua dan Sekertaris Fraksi Partai Demokrat, ditandatangani. Terima kasih. KETUA RAPAT:

Fraksi PKS, F-PKS (H. JAZULI JUWAENI):

Terima kasih Ketua, dan Pimpinan,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati, Bapak Menteri Hukum dan seluruh jajarannya, kawan lama di Komisi II, dan Menteri Perdagangan dan seluruh jajarannya.

13

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan pertolongannya kita dapat melaksanakan tugas-tugas kosntitusional kita, baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai pemerintah. Fraksi PKS juga akan singkat-singkat saja kita akan kutipan-kutipan pentingnya saja.

Fraksi PKS memahami undang-undang tentang Merek dalam dua presfektif pak menteri. Pertama sebagai payung hukum yang memberi alat sebagai negara untuk melakukan pelayanan publik dalam penerbitan merek. Dan yang kedua secara substantife sebagai bentuk perlindungan hukum atas identitas suatu produk dalam dunia perdagangan. Terhadap RUU perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2001 ini Fraksi PKS memberikan pendapat sebagai berikut:

1. RUU harus menjadi pedoman dalam menyusun suatu sistem yang komprehensif dan integratife dalam proses pelayanan penerbitan dan perlindungan atas merek.

2. RUU harus menjamin penyelenggaraan pelayanan publik atas penerbitan merek yang semakin efektif dan efisien. Dan memiliki kepastian, oleh karena itu fraksi PKS mendukung proses penerbitan merek yang lebih cepat dan efektif, termasuk dengan sistem on line berbasis IT yang digagas dalam RUU ini.

3. RUU harus memberikan informasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan kemudahan dan insentif untuk mendapatkan layanan dan perlindungan merek sehingga dapat mendorong daya saing inovasi dan kreatifitas mereka.

4. RUU harus memberikan jaminan yang tegas dalam melindungi hak atas merek melalui instrument, sangsi dan penegakan hukum yang efektif sehingga akan mempersempit ruang gerak pengusaha nakal yang melakukan pemalsuan merek, atau merek illegal.

Diatas semua pandangan tersebut RUU ini harus menjadi instrument yang efektif, dalam mendorong perkembangan industri kreatif dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam menghadapi kompetisi ekonomi regional maupun global. Antara lain dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean. Hadirin yang terhormat, Berdasarkan pandangan diatas, dengan memohon taufiq Allah S.W.T. dan mengucap Bissmillahirahmanirahim, fraksi PKS menyetujui untuk membahas lebih lanjut RUU perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, fraksi PKS berharap pembahasan dilakukan secara cermat, teliti dan dalam waktu yang efektif. Demikianlah pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera, semoga Allah S.W.T. meridhoi dan mendukung, menolong usaha-usaha kita semuanya. Wabillahitaufiq Walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

14

KETUA,

H. JAZULI JUWAINI

SEKRETARIS,

SUKANTA, KETUA RAPAT: Terima kasih Fraksi PKS, dan selanjutnya kami persilakan kepada fraksi PPP. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, S.H., M.Kom.I): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pimpinan Pansus RUU Merek beserta anggotanya; Yang kami hormati Menteri Kumham Republik Indonesia beserta jajarannya; Yang kami hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta jajarannya.

Kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, setelah mendengarkan paparan dari

Menteri Kumham sudah kita pahami bersama bahwa Rancangan Undang-undang Merek ini, sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pelayanan kepada masyarakat. Kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pedaftaran merek, dan memberikan kepastian hukum. Maka kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan sangat mendukung diprosesnya revisi Undang-undang Merek ini, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Al Hadits. Sekian Wabillahitaufiq Wal hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Fraksi PPP, selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Nasdem. Pandangan fraksi Partai Nasdem DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang perubahan

atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Disampaikan oleh Slamet Junaedi Nomor Anggota A – 04. Bissmillahirahmanirahim, Allahumma shali’alamuhammad, Wa’ala ali syayidinna Muhammad. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam restorasi! Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus Merek, Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya; Menteri Perdagangan beserta jajarannya atau yang mewakili; serta Hadirin yang berbahagia.

15

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat

Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa serta rahmat dan berkenanNya pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan rapat kerja, dalam rangka menyampaikan pandangan fraksi mengenai Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus Merek; serta Hadirin yang terhormat.

Bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum dan

menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan konstitusi, sehingga setiap arah kebijakan pemerintahan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alenia ke 4 menegaskan bahwa bagian dari tujuan pembentukan pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, bahwa dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum, arah perekonomian nasional Indonesia saat ini lebih memberikan perhatian, kepada penciptaan lapangan pekerjaan baru melalui dunia kewirausahaan mandiri khususnya pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Arah perekonomian nasional tersebut terwujud dengan munculnya upaya-upaya untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk mau berwirausaha dengan menciptakan produk barang, dan jasa yang memiliki karakter kas dari Indonesia. Penciptaan dari dunia usaha mandiri ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi maraknya produk barang dan jasa asing yang masuk ke dalam Indonesia. Agar produk barang dan jasa dari Indonesia bisa menjadi pemimpin di negeri sendiri, untuk dapat memimpin dalam persaingan perdagangan internasional diperlukan suatu upaya untuk menunjukkan karakter unggul dari produk barang dan jasa yang berasal dari Indonesia.

Dalam dunia perdagangan Merek memiliki peran sentral, karena unsur utama dari merek adalah memiliki daya berbeda. Ini menyebabkan permohonan pendaftaran merek wajib ditolak apabila, memiliki persamaan merek dengan yang telah terdaftar. Mengingat daya berbeda, pembeda yang dimiliki oleh merek, keberadaan merek menjadi sangat penting untuk menunjukkan karakter unggul dari produk barang dan jasa yang berasal dari Indonesia dalam perdagangan domestik maupun internasional. Mengingat peran sentral dari merek itulah diperlukan regulasi yang terkait dengan merek yang senantiasa mampu memenuhi perkembangan yang ada serta efektif lebih melindungi kekasan dari produk Indonesia.

Fraksi Nasdem berpandangan bahwa perubahan dan penyempurnaan regulasi tentang merek khususnya, Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 agar disesuaikan dengan perkembangan terbaru, merupakan suatu hal yang tepat, selama diikuti dengan semangat untuk melindungi kepentingan nasional didalamnya. Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus Merek; serta Hadirin yang berbahagia.

Bahwa untuk saat ini regulasi yang mengatur tentang merek di Indonesia mengacu pada

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001. Setelah berlakukan Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, terdapat perkembangan-perkembangan baru yang membutuhkan perubahan atau penyesuaian dalam undang-undang Nomor 15 tahun 2001. Perkembangan-perkembangan baru tersebut adalah pertama terdapat jenis-jenis merek baru yang berbeda dengan merek dagang konvensional atau dikenal sebagai merek non tradisional. Yaitu merek-merek yang tercakup merek tiga dimensi, merek suara, merek aroma, merek hologram dan sebagainya. Dengan terdapatnya merek jenis baru ini definisi merek

16

tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 15 Tahun 2001, tidak lagi memadai sehingga perlu adanya perluasan definisi merek diikuti perkembangan yang ada. Bahwa dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan akhir 2015 perekonomian Indonesia saat ini didorong untuk menumbuhkan wirausaha mandiri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Sehubungan dengan hal tersebut usaha kecil dan menengah membutuhkan pendaftaran merek yang mudah singkat, murah serta menjamin perlindungan hukum. Munculnya perkembangan-perkembangan baru tersebut mengisyaratkan, penguatan regulasi dibidang merek khususnya Undang-undang nomor 15 tahun 2001, sebagaimana kami ucapkan diatas bahwa mengingat peran sentral merek dalam melindungi kekayaan intelektual dari produk barang dan jasa Indonesia diperlukan peraturan terkait merek yang senantiasa mampu memenuhi perkembangan yang ada untuk melindungi kekasan produk Indonesia. Guna memperkuat peranan merek dalam melindungi kekayaan intelektual anak bangsa pada akhirnya melindungi karakter kas yang menjadi keunggulan produk barang dan jasa dari Indonesia.

Fraksi Partai Nasdem memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk menjaring kekayaan intelektual anak bangsa, disegala lapisan melalui kemudahan pendaftaran merek, melindungi masyarakat dari munculnya merek palsu yang membahayakan kesehatan dan kesalamatan jiwa. Serta melindungi karakter kas produk Indonesia diperdagangan Internasional, melalui penyelelarasan dengan protokol mandrid. Namun perlu dipahami bahwa penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini tidak perlu perjuang komponi bangsa untuk melindungi kekasan produk barang dan jasa Indonesia ini selesai. Tetapi juga harus mewujudkan dalam hal-hal lain seperti;

1. Penyederhanaan pendaftaran indikasi geografis yang tercantum dalam PP Nomor 57 tahun 2007 untuk melindungi produk-produk Indonesia yang memiliki ciri kedaerahan yang kuat.

2. Sosialisasi keunggulan merek Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai merek Indonesia dibandingkan merek asing.

3. Serta hal-hal lainnya yang bisa membantu merek Indonesia mampu bersaing baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.

Demikian pandangan fraksi Partai Nasdem mengenai Rancangan Undang-undang tentang

Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi.

Jakarta, 31 Agustus 2015

MENGETAHUI PIMPINAN FRAKASI PARTAI NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

WAKIL KETUA,

ttd

JHONI G FLATE

17

KETUA RAPAT: Terima kasih Fraksi Partai Nasdem, selanjutnya saya persilakan kepada Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa. F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Bismillah, Alhamdulillah, Ashalatu, ashalamu ‘alarashulillah, ‘alimni warabinni,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha

Ghafur yang telah memberikan kesempatan dan kesehatanNya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini, kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka membahas dan memberikan pandangan fraksi-fraksi terkait revisi RUU Merek. Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, Bapak Menteri Dalam Negeri yang hari ini diwakili, perdagangan mohon maaf, Kementerian Perdagangan yang hari ini diwakili, Pimpinan Pansus yang saya hormati dan saya banggakan.

Terkait revisi undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa hari ini menyampaikan bahwa mengingat perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa mengalami peningkatan yang cukup tinggi. F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Pimpinan, tolong pimpinan perlu menjelaskan, bahwa kita ini bukan undang-undang revisi

atau undang-undang perubahan, tapi adalah Undang-undang baru tentang Merek, terima kasih.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I): Ya diralat, karena ini ternyata bukan revisi tapi kita akan membuat yang baru, jadi kami dari

fraksi PKB, mengingat perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa mengalami peningkatan yang cukup tinggi, serta penyesuaian terhadap pelayanan konvensi-konvensi dibidang merek dilanjutkan dengan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemohon merek, memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang. Dan masih terdapatnya kendala-kendala dalam mengimplementasi undang-undang merek, dan maraknya pelanggaran dibidang merek mengakibatkan kerugian negara disektor perekonomian dan perdagangan. Dan maraknya pelanggaran dan pemalsuan merek sudah semakin membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat memahami apa yang diusulkan. Karena pimpinan fraksi kami baru saja mundur, dan belum ada pimpinan hari ini, dan jadi kami mungkin akan memberikan ini secara simbolik, sedangkan untuk isinya menyusul. Terima kasih dari saya Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

18

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Eem dari fraksi PKB dan selanjutnya yang terakhir sesungguhnya ada

Partai Amanat Nasional Pak, hanya kebetulan 2 Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional tidak hadir dan juga Fraksi Hanura juga tidak hadir (ijin) saya harus pindah dulu sebagai Partai Amanat Nasional dan sementara pimpinan rapat saya serahkan dulu kepada Pak Wenny atau Pak Refrizal untuk mengambil alih sementara pimpinan sambil saya menyampaikan pendapat dari fraksi Partai Amanat Nasional. WAKIL KETUA (WENNY WAROUW):

Inilah kalau merangkap anggota Pak Menteri, kami persilakan Fraksi PAN untuk menyampaikan pandangannya. F-PAN (Hj. DESI RATNASARI, M.Si., M.Psi.):

Baik kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan pandangan secara lisan kepada

Menkumham dan juga Kementerian Perdagangan terkait dengan RUU Merek. Kami setuju dan siap untuk melakukan pembahasan lebih lanjut lagi terkait RUU tentang Merek ini. Dan yang terpenting bahwa RUU ini betul-betul bisa memberikan atau menjadi pembaharuan hukum, terkait dengan merek dagang dan tentu saja bisa menegakkan hukum dan disamping itu memberikan pelayanan dan kemudahan bagi para pelaku ekonomi mikro, menengah kebawah untuk kemudian bisa terlindungan dan memiliki merek-merek dagang mereka pada saat persaingan di era globalisasi.

Dan tentunya diprioritaskan sehingga mereka bisa memiliki bisnis yang berkelanjutan dimasa mendatang dan tentu saja bisa memiliki ciri kas dengan merek-merek lokal dan tentu saja kami mohon juga Kementerian Perdagangan bisa ikut terlibat lebih jauh dalam mensosialisasikan dan menyarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan warga negara Republik Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri yang saya yakin kualitasnya tidak jauh berbeda dengan produk-produk internasional.

Demikian pandangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, semoga apa yang diharapkan oleh pemerintah dan juga DPR RI dalam menyikapi, dalam membahas RUU ini bisa dilakukan efektif dan efisien sehingga bisa memberikan manfaat yang terbanyak bagi masyarakat Indonesia. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA (WENNY WAROUW):

Belum ada yang diserahin ini Pak Menteri, nanti diserahkan menyusul, jadi sebelum saya

serahkan palu pimpinan kepada Ketua, karena surat Presidennya ada dua, disampaikan oleh Fraksi PAN tadi, mengandung makna dua, satu adalah kemudahan di Kumham mereknya, satu lagi adalah Sosialisasi di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan juga bisa memperdagangkan merek Indonesia didalam negeri dan kedunia lain. Ini yang mengandung maknanya dua itu ya, kan di perdagangan itu kan baru namanya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia namanya terima kasih. Kini Palu Pimpinan saya kembalikan kepada Pimpinan, kepada ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

19

Terima kasih Saudara Refrizal, dan seperti tadi Menkumham dengar, saudara Menkumham

dengar dan juga dari Kementerian Perdagangan dengarkan bahwa pendapat keseluruhan fraksi pada intinya adalah ingin penegakan hukum, pembaharuan hukum dan mekanisme pendaftaran yang diberikan kepada masyarakat untuk lebih mudah lagi. Dan tentu saja memberikan perlindungan hukum bagi para merek-merek lokal baik didalam negeri maupun diluar negeri. Dan yang terpenting adalah mari kita sama-sama membuat masyarakat Indonesia kembali mencintai produk dalam negeri.

Baik selanjutnya seperti tadi yang diagendakan bersama bahwa setelah pandangan fraksi-fraksi, kita akan membahas mengenai mekanisme dan jadwal acara yang telah disetujui dan disahkan dalam rapat intern Pansus. Untuk itu kami minta tanggapan dari pemerintah, untuk itu kami persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangannya kami persilakan. PEMERINTAH/MENKUMHAM:

Baik, saya kira Ibu Ketua, Pak Pimpinan dan bapak-bapak semua, kami dapat menyetujui agenda yang disampaikan oleh Pansus. Kita berharap dari apa yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi tadi dan juga dari meja pimpinan, kami sangat menghargai kesepakatan dari fraksi-fraksi untuk kita terus melanjutkan pembahasan ini. Dan kami sepakat dan seperti yang sampaikan tadi bahwa memang penekanan kita disamping merek-merek dagang seperti biasa tapi perlindungan terhadap merek-merek dari UKM bahkan indikasi geografis juga merupakan bagian penting dari rencana undang-undang merek ini. Saya kira kalau kita berhasil menyelesaikan ini secepat mungkin saya percaya bahwa ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan juga UMKM, dan masyarakat kecil lainnya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kami setuju mudah-mudahan nanti dalam Raker kalau sudah masuk DIM-DIM fraksi-fraksi ya kami siap segera melakukan pembahasan. Kalau boleh kita percepat ditengah-tengah kita baik DPR maupun pemerintah belum banyak menghasilkan produk legislasi saat ini. Saya berharap, kami dari pemerintah berharap kita bisa menspit up penyelesaian ini sehingga kritik-kritik masyarakat baik kepada pemerintah maupun kepada DPR, tentang produk legislasi dapat kita hindarkan dimasa-masa mendatang. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dari soal jadwal terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau boleh saya mempersepsikan yang disampaikan oleh Bapak Menteri, bapak

menyampaikan pendapat tentang pandangan fraksi-fraksi. Lalu bagaimana tentang mekanisme dan jadwal lebih detail lagi apakah bapak menyetujui hal tersebut? Baik terima kasih.

Alhamdulillahi rabil’alamin, berikutnya bapak sudah menyampaikan jawaban juga pak ya? Jadi langsung dirapel jawabannya Alhamdulillah, saya senang banget pak kalau semua efektif, efisien cepat selesai insyaallah semua selesai. Sehingga kita bisa melakukan tugas yang lain ya pak ya.

Baik dengan diberikannya jawaban dari pemerintah terkait dengan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Merek. Untuk itu acara rapat kerja Pansus RUU tentang Merek pada hari ini, saya tutup dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah S.W.T. memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Perdagangan yang sudah hadir pada rapat kerja hari ini dan tentu saja kepada seluruh Anggota Pansus saya ucapkan terima kasih sampai juga insyaallah di minggu depan dijadwal-jadwal rapat berikutnya. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

20

Rapat ditutup Pukul: 15.30 WIB

Jakarta, 31 Agustus 2015

a.n Ketua Rapat

SEKRETARIS RAPAT

ttd.

DRS. ULI SINTONG SIAHAAN, M.SI.

NIP. 19601108 199003 1002