putusan pidana korupsi

270
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : N a m a : AJIE RIANGGORO, SE. Tempat lahir : Bandung Umur/tanggal lahir : 35 tahun /02 Desember 1975 Jenis Kelamin : Laki – laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Jl.Cibiru Indah No.30, RT.001/RW.013 Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, atau Jl. Kopo Cirangrang, Gg.Sayang Kaat No. 95 RT.02/ RW.IV Kel. Cirangrang, Kec. Cirangrang Agama : Islam Pekerjaan : Swasta Pendidikan : S-1 Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut : 1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 2. Penuntut Umum mulai tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 1 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Upload: fais-aldahlan

Post on 11-Dec-2015

151 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

PN Bandung

TRANSCRIPT

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA

Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus

pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut

dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AJIE RIANGGORO, SE.

Tempat lahir : BandungUmur/tanggal lahir : 35 tahun /02 Desember

1975Jenis Kelamin : Laki – lakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jl.Cibiru Indah No.30,

RT.001/RW.013 Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, atau Jl. Kopo Cirangrang, Gg.Sayang Kaat No. 95 RT.02/RW.IV Kel. Cirangrang, Kec. Cirangrang

Agama : IslamPekerjaan : SwastaPendidikan : S-1

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03

Juli 2012

2. Penuntut Umum mulai tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan

tanggal 09 Juli 2012

1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung mulai tanggal 10 Juli

2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012

4. Perpanjangan Penahan kedua dari Ketua Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09

Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012

5. Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi sejak tanggal 03

September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012;

6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 03

Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ;

7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak

tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember

2012 ;

8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak

tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari

2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : API KADAFI, SH,

ENDANG HERYANA,SH.M.HUM Dr.C dan HERI GUNAWAN,SH.MH.

semuannya Advokat /Penasehat Hukum, berdasarkan Penunjukan Majelis

Hakim dari POS BAKUM, Jalan RE. Martadinata No. 78-80 Bandung

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

• Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: 02/

O.2.11/ Ft.1/109 / 2012 tanggal 03 September 2012 ;

• Berkas perkara atas nama terdakwa AJIE RIANGGORO ;

• Surat dakwaan No.Reg.Perk No. / CRB / 06 /2012 tertanggal 31

Agustus 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum ;

• Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 53 /

PID.SUS /TPK /2012/PN.Bdg. tanggal 04 September 2012 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Penetapan Hakim Ketua Majelis No.53 / PID.SUS/ TPK/ 2012/

PN.Bdg tanggal 04 September 2012 tentang hari dan tanggal

persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa; serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut

Umum dihadapan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara

pemeriksaan perkara ini ;

Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Cirebon No. Reg. Perkara : PDS-02 / CRB /

07 /2012 tanggal 07 Januari 2012, yang dibacakan pada persidangan

tanggal 07 Januari 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AJIE RIANGGORO telah terbukti secara

sah dan menyakinkan bersalah melakukan ’tindak pidana korupsi

secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana surat

dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa AJIE

RIANGGORO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan

perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga)

bulan kurungan.

3. Membebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.

815.850.000,- (delapan rastus ratus lima belas juta delapan ratus

lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Ajie Rianggoro dan

3

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

saksi Prof. Abdus Salam, Dz.MM, serta saksi H. Hadi

Soegianto dengan perincian masing-masing dibebani uang

pengganti sebesar Rp. 271.950.000,- (dua ratus tujuh puluh satu

juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kepada

terdakwa Ajie Rianggoro, dan kepada saksi Prof. Abdussalam,

Dz, MM. sebesar Rp. 271.950.000,- (dua ratus tujuh puluh satu

juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta kepada saksi H.

Hadi Soegianto sebesar Rp. 271.950.000,- (dua ratus tujuh

puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena terdakwa Ajie Rianggoro tidak ada melakukan

pengembalian terhadap kerugian keuangan negara yang telah

ditimbulkannya, maka terhadap terdakwa Ajie Rianggoro dibebankan

uang pengganti sebesar Rp. 271.950.000,- (dua ratus tujuh puluh satu

juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) , maka apabila terpidana

Ajie Rianggoro tidak membayar sisa uang pengganti sebesar Rp.

271.950.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh

ribu rupiah) tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung

telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama

2 (dua) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

769835Q / 024 / 112, tanggal 06-12-2010.

2. 1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00191/423532/P/2010, tanggal 01-12-2010

3. 1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 024 / Keu.HD / XI / 2010, tanggal 16

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

769834Q / 024 / 112, tgl 08-12-2010

5. 1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00190/423532/P/2010, tanggal 01-12-2010

6. 1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 026 / Keu.HD / XI / 2010, tanggal 16

November 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

841633R / 024 / 112, tanggal 20-12-2010.

8. 1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00255/423532/P/2010, tanggal 17-12-2010

9. 1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 028 / Keu.HD / XII / 2010, tanggal 8

Desember 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

10.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

841634R / 024 / 112, tanggal 20-12-2010.

11.1(satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor : 00256/423532/P/2010, tanggal 17-12-2010.

12.1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 030 / Keu.HD / XII / 2010, tanggal 15

Desember 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

841828 R/ 024 / 112, tanggal 21-12-2010.

14.1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00253/423532/P/2010, tanggal 17-12-2010

15.1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari CV.

Bintang Grage Nomor : 17/ PP/ BG / XII / 2010, tanggal 14

5

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

16.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Dana

kerja untuk pengadaan komputer dan jaringan pada IAIN

Sunan Gunung Jati Cirebon dari sumber dana APBN TA. 2010

yang diterima oleh AJIE RIANGGORO.

17.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 November 2010 senilai Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran proyek

EMIS IAIN Cirebon yang diterima oleh ARIANDI SURYANA.

18.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 November 2010 senilai Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembiayaan

IAIN Syekh Nurjati Cirebon (EMIS Project) yang diterima oleh

ARIANDI SURYANA.

19.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 November 2010 senilai

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran

pengadaan proyek EMIS IAIN Cirebon.

20. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Permata Bank tanggal 12

November 2010 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah) yang diterima oleh ARIANDI SURYANA dari Bpk

ARIEF Cirebon.

21.1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya Permata Bank tanggal

12 November 2010 senilai Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah).

22.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 November 2010 senilai

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran

pengadaan proyek EMIS di IAIN Cirebon yang diterima oleh

ARIANDI SURYANA.

23.1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2010

senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan

oleh Sdr. ARIEF RAHMAN.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) berkas dokumen Outentik Perjanjian Kerjasama

Proyek Penyediaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan Alat-alat

Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Soft Ware

Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung lainnya di Institut

Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati, antara PT. Hegar

Daya dengan ARIANDI SURYANA dan ARIF RAHMAN.

25.1 (satu) berkas Dokumen Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan

Proyek Pengadaan Dan Implementasi Education Management

Information System (EMIS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon antara

PT. Hegar Daya dan CV. Cendana Solusindo No. 002 /

KONTRAK / HDBP / X / 2010, tanggal 8 Oktober 2010.

26.1 (satu) lembar Potokopi Invoice No: 10/SWH-INV/XI/2010,

tanggal 3 November 2010 dari SatriaWebHost, An. CV.

Cendana Solusindo Cq. Mr. Dwi Yuliarto senilai Rp.

5000.000,- (lima juta rupiah).

27.1 (satu) lembar Potokopi Invoice Nomor: 004/INV/PijarNET-

CRB/XII/2010, tanggal 10 Desember 2011 dari Pinastika

Jaring Nusantara, An. PT. HEGAR DAYA, senilai Rp.

72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

28.1 (satu) lembar Potokopi Invoice No: 100110755, tanggal 10

November 2010 dari Giga Persada Komputer An. Dwi Yuliarto

CV. Cendana Solusindo Cirebon senilai Rp. 1.375.000,- (satu

juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Nota Penjualan

No Nota: 10110013, tanggal 12 November 2010 dari Innova

Network Solution An. Dwi senilai Rp. 7.787.000,- (tujuh juta

tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

29.1 (satu) lembar Potokopi Nota Kontan JataraKop, tanggal 12

November 2010, An. CV. Cendana Solusindo senilai Rp.

21.325.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu

rupiah).

30.1 (satu) lembar Potokopi Nota Penjualan No Nota: 10110013,

tanggal 12 November 2010 dari Innova netrwork Solution An.

7

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

DWI senilai Rp. 14.687.000,- (empat belas juta enam ratus

delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Nota (tanpa nomor),

tanggal 30 November 2010 dari OT, Optima Technology An.

CV. Cendana Solusindo senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima

ratus ribu rupiah).

31.1 (satu) lembar Potokopi Invoice Nomor: 001/INV/PijarNET-

CRB/XI/2010, tanggal 15 November 2011 dari Pinasthika

Jaring Nusantara An. PT. HEGAR DAYA senilai Rp.

4.000.000,- (empat juta rupiah).

32.2 (dua) Rangkap Surat Perjanjian Pengadaan Barang

(Kontrak) Nomor : In.14/SPPB-EMIS/21/2010, tgl 18 Oktober

2010 antara Pejabat Pembuat komitmen IAIN Syekh Nurjati

Cirebon dengan PT. Hegar Daya Untuk Melaksanakan

Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat-alat

Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software

Aplikasi Education Management Information System (EMIS)

dan Sarana Pendukung Lainnya.

33.1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Sarana Gedung Pekerjaan Pengadaan Alat-alat

Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software

aplikasi EMIS dan sarana pendukung lainnya No. IN. 14 /

SPPB-EMIS / 21/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010.

34.1 (satu) bundel fhotocopy Surat Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, yang berisi SP DIPA

No. 0422/025-01.2/XII/2010 REVISI SRAA II tanggal 06

September 2010, Satker IAIN Syekh Nurjati Cirebon

(dilegalisir pejabat berwenang).

35.1 (satu) bundel fhotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah

Propinsi jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Nomor: S.3615/WPb.13/BD.02.01/2010, tanggal 21

September 2010, perihal Revisi DIPA No. 0422/025-01.2/

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

XII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Satker IAIN Syekh

Nurjati Cirebon (dilegalisir pejabat berwenang).

36.1 (satu) bundel fhotocopy Surat Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor: S-3780/WPb.13/

BD.02.01/2010, tanggal 6 Oktober 2010, perihal Pengesahan

Revisi DIPA No. 0422//025-01.2/XII/2010, tanggal 31

Desember 2009 Satker IAIN Syekh Nurjati Cirebon (dilegalisir

pejabat berwenang).

37.1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10

Mei 2011 dari BERI PERMANA kepada BUDI HARTONO

dengan nomor rekening: 130.000.4172352, senilai Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

38.1 (satu) bundel Potongan Cek, antara lain: Cek Nomor:

EAA.01 841181 tanggal 4 Desember 2010 senilai Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Cek Nomor: EAA.01

841183 tanggal 6 Desember 2010 senilai Rp. 700.000.000,-

(tujuh ratus juta rupiah), Cek Nomor: EAA.01 841187 tanggal

20 Desember 2010 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh

juta rupiah), Cek Nomor: EAA.01 841189 tanggal 23

Desember 2010 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah), Cek Nomor: EAA.01 841190 tanggal 23 Desember

2010 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan

Cek Nomor: EAA.01 841194 tanggal 29 Desember 2010

senilai Rp. 115.000.000,- seratus lima belas juta rupiah).

39.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Jabar Banten Cabang

Utama Bandung dengan nomor rekening: 0010010164903,

tanggal 5 Januari 2011, An. HEGAR DAYA PT/ HADI

SOEGIANTO.

40.1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8

Desember 2011 dari ARIANDI SURYANA kepada DONNY

WIJAYA dengan nomor rekening: 149.0416581.9, senilaiRp.

16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

9

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) lembar kwitansi Sinar Jaya Harco Mangga Dua Plaza

(tanpa nomor), tanggal 8 Desember 2010 senilai Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah).

42.1 (satu) lembar Invoice BP DST nomor: S0B10018855,

tanggal 10 Desember 2010 An. ARIANDI, senilai Rp.

18.510.000,- (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu

rupiah).

43.1.(satu) lembar Invoice BP DST Computer, Dusit Mangga Dua

nomor: SOB10018578, tanggal 10 Desember 2010 An.

ARIANDI senilai Rp. 137.450.000,- (seratus tiga puluh tujuh

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

44.1 (satu) lembar Invoice BP DST Jakarta nomor:

SOB10018578, tanggal 11 Deember 2010, An. ARIANDI

senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),

45.1 (satu) lembar bukti penerimaan Uang sebesar Rp.

110.000.000 tanggal 19 Oktober 2010.

46.1 (satu) lembar Sleep Setoran Bank Mandiri sebesar Rp.

200.000.000 tanggal 9 Desember 2010

47.1 (satu)lembar Slep Setoran Uang BJB sebesar

Rp.71.000.000 tanggal10 Desember 2010.

48.1 (satu)lembar Surat Kuasa No. 158/HD/X/2010,tanggal 27

Oktober 2010

49.11 (sebelas) lembar Rekening Koran BankMandiri An.AJIE

RIANGGORO No.Rekening .131-00-0637027-6.

50.1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan( Bank Garansi)

No.1173/BG-BM/KC/X/2010,tanggal 16 Oktober 2010.

51.1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja sama Pelaksanaan

Proyek pengadaan dan Implementasi Education Management

Informasi System( EMIS) IAIN Syech Nurjati Cirebon antara Pt

Hegardaya dengan PT. Belantr Persada tanggal 29 Oktober

2010.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

52.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor.

In.14/BA-PB/ EMIS07.B./2010,tanggal 15 Desember 2010.

53.1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor.

In.14/BA-PB/ EMIS07.B./2010, tanggal 15 Desember 2010.

54.Photo Copy Surat Dari Cakrawala Media Informatika yang

ditujukan kepada PPK IAIN Syech Nurjati Cirebon Nomor:086/

PT.CMI/EMIS/X/2010,tanggal 4 Oktober 2010.

terlampir dalam berkas perkara.

Sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu ) Unit Server Rektorat Merk /Type HP.Proliant ML 370 G5.

2. 4 (empat) Unit Laptop MerkHPPavilion dv3-2315TX.

3. 8 (delapan) Unit Printer Laser Jet Mer Fuji Xerox Phaser.

4. 7 (tujuh)Unit LCD Proyektor MerkInfokus X 16.

5. 2 (dua) Unit AC Split 1PK MerkLG.AC S-09LS.

6. 4 (empat)Unit Scaner Merk HP Scan jet G.3110.

7. 1 (satu) Unit Televisi Display Merk LG LCD 32 LD 330.

8. 1 (satu) Set Jaringan Komputer.

dikembalikan ke IAIN Syech Nurjati Cirebon.

5. Menetapkan agar supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa

tertanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis

Hakim memberikan keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut

Umum dan mengharapkan hukuman yang dijatuhkan bukan

berdasarkan emosi belaka, tetapi juga kepada NURANI dan

KEADILAN;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon dengan Surat Dakwaan

No.Reg.Perk : PDS-02 / CRB /07 /2012 tanggal 07 Januari 2013 yang

dibacakan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 yang berisikan hal

hal sebagai berikut :

11

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P r i m a i r

Bahwa terdakwa AJIE RIANGGORO, SE bersama sama dengan H.

HADI SOEGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR DAYA dan Prof. DR.H.

ABDUS SALAM,Dz,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi Education Management Informasi System

(EMIS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pgs. Rektor IAIN Syekh Nurjati

Cirebon No.In.14/KU.00.1/Pgs.R/2960/2010 tanggal 27 Agustus 2010

(yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas

terpisah), pada kurun waktu tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan

tanggal 17 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam

kurun waktu bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010,

bertempat di Kantor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati

Cirebon yang terletak di Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon atau

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang

berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/

XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan

Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau

yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa

AJIE RIANGGORO, SE dengan cara-cara sebagai berikut :---------

1. Bahwa berdasarkan DIPA TA 2010 Nomor 0422/025-01.2/XII/2010

tanggal 31 Desember 2009 dianggarkan untuk belanja modal

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.435.800.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh

lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Kode Satker/Fungsi/Sub

Fungsi/ Program/

Kegiatan/Sub Kegiatan/

Kelompok Akun

Uraian Satker/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kelompok Akun

Jumlah (Rp)

423532

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

10.06.01.3417 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PTA

1.435.800.000

3417.00272 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG

1.435.800.000

53 BELANJA MODAL5321 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin635.800.000

5361 Belanja Modal Fisik Lainnya 800.000.000

2. Bahwa pada Tanggal 21 September 2010 Dirjen Perbendaharaaan,

Kanwil Provinsi Jawa Barat dengan surat Nomor S.3615/Wpb.13/

BD.02.01/2010 menyampaikan Revisi ke-3 DIPA No.0422/025-01.2/

XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 berupa penambahan/ pergeseran

akun pada sub kegiatan dan kegiatan yang sama dengan uraian

sebagai berikut:

Kode Satker/Fungsi/

Sub Fungsi/ Program/

Kegiatan/Sub Kegiatan/

Kelompok Akun

Uraian Satker/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kelompok Akun

Semula (Rp)

Menjadi (Rp)

423532 IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

10.06.01.3417 PENYEDIAAN

1.435.800.000

1.435.800.000

13

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PTA

3417.00272 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG

1.435.800.000

1.435.800.000

53 BELANJA MODAL

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

635.800.000 395.800.000

5361 Belanja Modal Fisik Lainnya

800.000.000 1.040.000.000

3. Bahwa dalam kegiatan tersebut, Prof. DR.H. ABDUS

SALAM,Dz,MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Teknologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi Education

Management Informasi System (EMIS) pada Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2010

berdasarkan Surat Keputusan Pgs. Rektor IAIN Syekh Nurjati

Cirebon No.In.14/KU.00.1/Pgs.R/2960/2010 tanggal 27

Agustus 2010.

4. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden

No : 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No : 80

Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah, Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat

Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi Education

Management Informasi System (EMIS) pada Institut Agama Islam

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2010 mempunyai tugas

pokok :

a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.

b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan

pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,

serta kelompok masyarakat.

c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),

jadwal, tatacara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun

oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan

pengadaan.

d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat

pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.

e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia

barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak

penyedia barang / jasa.

g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa

kepada pimpinan instansinya.

h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.

i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya

kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala POLRI / Pimpinan

Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara /

Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota /

Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD

dengan Berita Acara Penyerahan.

j. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan

barang / jasa dimulai.

Selain tugas tersebut diatas, dalam pasal 9 ayat (5) Peraturan

Presiden No : 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas

Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pejabat

15

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik,

keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang

dilaksanakannya.

5. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri

Agama Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara Di Lingkungan Departemen Agama, Prof. DR.H.

ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat pembuat Komitmen pada

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi Education Management Informasi

System (EMIS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati

Cirebon Tahun 2010 bertugas :

Ayat (1):

a. Memastikan seluruh pengadaan barang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

b. Melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku antara lain:

• Menandatangani kontrak/SPK.

• Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Prestasi Kerja.

• Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

• Mengesahkan kwitansi pembayaran.

• Melengkapi dokumen-dokumen tagihan.

• Membuat resume kontrak.

a. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP

sebelum diajukan ke pejabat penerbit SPM dari segi

wetmatigheid, rechtmatigheid dan doelmatigheid.

b. Melampirkan dokumen pembayaran pajak.

c. Menandatangani dan mengajukan SPP berikut

lampiran-lampirannya.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2):

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab atas kebenaran

material dari setiap kegiatan yang dimintakan pembayarnnya.

6. Bahwa dalam pelaksanaannya 2 (dua) kegiatan sebagaimana tersebut

dalam poin 1 diatas, digabungkan menjadi 1 (satu) paket pekerjaan

yaitu Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya,

padahal berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 16 ayat (3) huruf (c), berbunyi:

dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat

pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil

termasuk koperasi kecil“.

7. Bahwa Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat Pembuat

Komitmen tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c

Peraturan Presiden No : 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat

Atas Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

8. Bahwa Panitia Pengadaan melakukan pengumuman pelelangan umum

No: 03/Pan-EMIS/2010 tanggal 3 September 2010 dengan nama

pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya.

9. Bahwa atas adanya pengumuman lelang tersebut, maka Terdakawa

AJIE RIANGGORO sekitar bulan September 2010 menghubungi H.

HADI SEOGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR DAYA untuk

meminjam perusahaan milik H. HADI SOEGIANTO tersebut untuk

dipakai sebagai peserta lelang oleh Terdakwa AJIE RIANGGORO

pada kegiatan itu, dengan janji akan adanya pemberian uang pinjaman

perusahaan kepada H. HADI SEOGIANTO. Atas rencana Terdakwa

AJIE RIANGGORO tersebut maka H. HADI SEOGIANTO

menyetujuinya. Selanjutnya atas persetujuan dari H. HADI

17

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

SEOGIANTO tersebut, kemudian Terdakwa AJIE RIANGGORO

mendaftarkan PT. HEGAR DAYA mengikuti pelelangan pekerjaan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan

Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya, lalu

Terdakwa AJIE RIANGGORO membuat dokumen-dokumen untuk

mengajukan penawaran dengan cara Terdakwa AJIE RIANGGORO

menandatangani sendiri dokumen-dokumen tersebut seakan-akan

dokumen dokumen tersebut ditandatangani oleh H. HADI

SEOGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR DAYA. Dokumen-dokumen

yang dibuat sedemikian rupa oleh Terdakwa AJIE RIANGGORO

diantaranya Surat Penawaran dari PT. HEGAR DAYA Nomor: 012/

HD/IX/2010 tanggasl 23 September 2010 senilai Rp.1.347.500.000,-

(satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang tersebut

sebanyak 6 (enam) perusahaan mulai tanggal 4 September 2010 s/d

15 September 2010 yaitu:

a. PT. BIMA PANCA KARYA.

b. PT. PANGUNDAN PERDANA KARYA.

c. PT. CAKRAWALA MEDIA INFORMATIKA.

d. PT. INFRA INDO SEJATI.

e. PT. INALIX.

f. PT. HEGAR DAYA.

11. Bahwa dari 6 ( enam ) perusahaan tersebut, yang memasukan

Dokumen Penawaran sebanyak 3 (tiga) Perusahaan, pada tanggal 23

September 2010 yaitu:

a. PT. CAKRAWALA MEDIA INFORMATIKA dengan

nilai Penawaran Rp. 1.360.150.000,- (satu milyar

tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu

rupiah).

b. PT. INALIX dengan nilai Penawaran Rp.

1.250.260.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta

dua ratus enam puluh ribu rupiah).

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

c. PT. HEGAR DAYA dengan nilai Penawararan Rp.

1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh

tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

12. Bahwa atas dasar usulan penetapan pemenang penyedia barang dan

jasa dari Panitia Pengadaan, kemudian Prof. DR.H. ABDUS

SALAM,Dz,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan

penyedia barang/ jasa yaitu:

a.PT. HEGAR DAYA (Pemenang)

b.PT. CAKRAWALA MEDIA INFORMATIKA (Pemenang

Cadangan).

13. Bahwa Terdakwa AJIE RIANGGORO menandatangani sendiri Surat

Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-

EMIS/21/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan

Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software

Aplikasi EMIS dan sarana Pendukung lainnya, seakan-akan

ditandatangani oleh H. HADI SEOGIANTO selaku Direktur PT.

HEGAR DAYA dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.347.500.000,- (satu

milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama

60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2010

s/d 18 Desember 2010 , dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Merek dan Tipe

Volume Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

I SOFTWARE EMIS

537.000.000,00 537.000.000,00

II HARDWAREServer Rektorat HP ML370

G61 Unit 44.500.000,00 44.500.000,00

Server Database HP ML370 G6

1 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00

Desktop komputer

HP 3 Unit 10.500.000,00 31.500.000,00

Laptop HP Pavilion dv3-2315TX

10 Unit 9.250.000,00 92.500.000,00

19

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Printer Laser Jet Fuji Xerox Phaser 3125N

8 Unit 2.500.000,00 20.000.000,00

LCD Projector Infocus X16 7 Unit 8.000.000,00 56.000.000,00AC Split 1PK LG AC

S-09LS2 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00

Kamera Digital Sony Cybershot DSC-W310

3 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00

Scanner HP Scanjet G3110

4 Unit 1.650.000,00 6.600.000,00

Handycam Sony HDR CX-350

1 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00

Camcoder Panasonic NV-MD10000

1 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00

Televisi Display LG LCD 32LH20

1 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00

III AKSES INTERNET BROADBAND (SEWA)

Telkom Astinet

12 Bln 8.300.000,00 99.600.000,00

IV JARINGAN KOMPUTER

1 Pkt 242.000.000,00 242.000.000,00

V WEBHOSTING (SEWA)

Qwords.com 12 Bln 1.150.000,00 13.800.000,00

Subtotal 1.225.000.000,00PPN 10% 122.500.000,00Total 1.347.500.000,00

14. Bahwa kemudian Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat

Pembuat Komitmen ( PPK ) memberikan kemudahan dengan

menandatangani kontrak tersebut secara tidak bertatap muka

langsung dengan H.HADI SOEGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR

DAYA, dengan cara Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM

menandatangani kontrak tersebut setelah pada kontrak tersebut ada

tertera tandatangan di atas nama H.HADI SOEGIANTO selaku

Direktur PT. HEGAR DAYA selaku penyedia barang/jasa, dalam hal ini

Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM tidak memastikan kebenaran

pihak penyedia barang yang menandatangani kontrak tersebut

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (a)

Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah “para pihak yang

menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat”.

15. Bahwa setelah kontrak ditandatangani, terdakwa AJIE RIANGGORO

kemudian membuat sub kontrak dengan pihak lain yaitu :

a. Pekerjaan Software EMIS di Subkontrakkan kepada

PT Belant Persada yang beralamat di Jl. Kalijati

Raya Nomor 15 Antapani Bandung, sesuai dengan

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 001/ KONTRAK/

HDBP/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp

310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

b. Pekerjaan Hard Ware EMIS di Subkontrakkan secara

lisan kepada Sdr ARIYANDI yang beralamat di Bogor

senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah )

c. Pekerjaan Jaringan yang terdiri dari Akses Internet

Brodban (sewa), Jaringan Komputer dan Web

Housting EMIS di Subkontrakkan kepada sdr. DWI

dari CV. CENDANA SOLUSINDO yang beralamat di

Cerebon sesuai dengan surat perjanjian Kontrak

Nomor 002/ Kontrak /HDBP/X/2010, tanggal 8

Oktober 2010 senilai Rp. 185.000.000,- (seratus

delapan puluh limajuta rupiah)

16. Bahwa antara kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Teknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesar

Rp.395.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan

Sarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun: 536111 sebesar

Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) adalah

kegiatan yang terpisah sehingga tidak dapat dijadikan 1 (satu) paket

pekerjaan, sehingga pembayaran uang muka kepada PT.HEGAR

DAYA tidak bisa dilakukan. Selanjutnya dengan alasan untuk

21

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembayaran kepada PT. HEGAR DAYA, maka Prof.

DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM mengganti kontrak tersebut menjadi 2

(dua) kontrak yaitu:

a. Surat Perjanjian Pengadaan Barang ( Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.A/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk

pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi

Informasi, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.365.860.000,-

(tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh

ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung

sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d 18 Nopember 2010,

dengan rincian:

b.

No Uraian Merek dan Tipe Volume Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

I HARDWAREServer Rektorat HP ML370 G6 1 Unit 44.500.000,00 44.500.000,00Server Database HP ML370 G6 1 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00Desktop komputer HP 3 Unit 10.500.000,00 31.500.000,00Laptop HP Pavilion

dv3-2315TX10 Unit 9.250.000,00 92.500.000,00

Printer Laser Jet Fuji Xerox Phaser 3125N

8 Unit 2.500.000,00 20.000.000,00

LCD Projector Infocus X16 7 Unit 8.000.000,00 56.000.000,00AC Split 1PK LG AC S-09LS 2 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00Kamera Digital Sony Cybershot

DSC-W3103 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00

Scanner HP Scanjet G3110 4 Unit 1.650.000,00 6.600.000,00Handycam Sony HDR

CX-3501 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00

Camcoder Panasonic NV-MD10000

1 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00

Televisi Display LG LCD 32LH20 1 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00

Subtotal 332.600.000,00PPN 10% 33.260.000,00Total 365.860.000,00

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.B/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk

pekerjaan Pengadaan Software Aplikasi Education

Management Information System (EMIS) dan sarana

pendukung lainnya, dengan nilai pekerjaan sebesar

Rp.981.640.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta

enam ratus empat puluh ribu rupiah) selama 60 (enam

puluh) hari kalender sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d 18

Desember 2010, dengan rincian:

No Uraian Merk dan Type

Volume Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

I SOFTWARE EMIS 1 Pkt 537.000.000,00

537.000.000,00

II AKSES INTERNET BROADBAND (SEWA)

Telkom Astinet

12 Bln 8.300.000,00 99.600.000,00

III JARINGAN KOMPUTER 1 Pkt 242.000.000,00

242.000.000,00

IV WEBHOSTING (SEWA) Qwords.com

12 Bln 1.150.000,00 13.800.000,00

Subtotal 892.400.000,00PPN 10% 89.240.000,00Total 981.640.000,00

17. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, PT. HEGAR DAYA tidak

melaksanakan Pekerjaan pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Teknologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi Education

Management Information System (EMIS) dan Sarana Pendukung

Lainnya tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang

(Kontrak). Namun meskipun demikian, ketika PT. HEGAR DAYA

mengajukan permohonan pembayaran yang dibawa oleh Terdakwa

AJIE RIANGGORO, maka dengan maksud agar PT. HEGAR DAYA

dapat menerima pembayaran, Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM

memberikan kemudahan dengan cara menandatangani beberapa

berita acara pemeriksaan barang dan beberapa berita acara serah

23

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

terima barang dan meminta Panitia Pemeriksaan Dan Penerima

Barang/ Jasa untuk menandatangani beberapa berita acara

pemeriksaan barang dan beberapa berita acara serah terima barang

tersebut seakan-akan PT. HEGAR DAYA telah menyelesaikan seluruh

pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang

(Kontrak) itu, yaitu:

a. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/03.A/2010, tanggal 12 November 2010,

b. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/03.B/2010, tanggal 12 November 2010,

c. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/04.A/2010, tanggal 12 November 2010,

d. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/04.B/2010, tanggal 12 November 2010,

e. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/05.B/2010, tanggal 8 Desember 2010,

f. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/06.B/2010, tanggal 8 Desember 2010,

g. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/07.B/2010, tangal 15 Desember 2010,

h. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/08.B/2010, tanggal 15 Desember 2010,

sehingga akhirnya PT. HEGAR DAYA dapat menerima pembayaran

sebagai berikut:

a. Untuk Surat Perjanjian Pengadaan Barang ( Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.A/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk pekerjaan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi, dengan nilai

pekerjaan sebesar Rp.365.860.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta

delapan ratus enam puluh ribu rupiah), maka setelah dipotong pajak,

PT. HEGAR DAYA dapat menerima pembayaran sebesar Rp.

327.611.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas

ribu rupiah).

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.B/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk pekerjaan

Pengadaan Software Aplikasi Education Management Information

System (EMIS) dan sarana pendukung lainnya, PT. HEGAR DAYA

dapat menerima pembayaran sebagai berikut:

• Proses Pencairan Termin Pertama (Angsuran ke-1, senilai 50 %)

sebesar Rp. 437.276.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus

tujuh puluh enam ribu rupiah) sudah dipotong pajak.

• Untuk Proses Pencairan Termin Kedua (Angsuran ke-2, senilai 45 %)

sebesar Rp. 393.548.400,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima

ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sudah dipotong

pajak.

• Untuk Proses Pencairan Termin Ketiga (Angsuran ke-3, ( 5 %)

sebesar Rp. 43.727.600,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh

tujuh ribu enam ratus rupiah) sudah dipotong pajak.

18. Perbuatan Terdakwa AJIE RIANGGORO tersebut bertentangan

dengan :

• Pasal 3 huruf a, b, dan f Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang

menyebutkan pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsif-

prinsif:

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan

dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat

singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai

dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai

dengan sasaran yang ditetapkan;

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik,

keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan

25

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat

sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang

berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

• Pasal 5 a, b, f, dan g, Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak

yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

harus mematuhi etika sebagai berikut;

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa

tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran

dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/

jasa;

b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar

kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen

pengadaan barang dan jasa yang seharusnya

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan

dalam pengadaan barang/jasa;

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan

dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan

barang/jasa;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan

wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

• Pasal 32 ayat 3 dan 4 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Ayat 3 : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan

tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan

mensubkontrakkan kepada pihak lain.

Ayat 4:

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung

jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan

kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali

disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

19. Bahwa:

a. Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang

diperjanjikan dalam kontrak yaitu pada pekerjaan Server

Rektorat, Server Database , Laptop, Camera digital dan Software

EMIS sehingga merugikan keuangan negara sebesar

Rp.665.750.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah)

b. Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan

dalam kontrak yaitu pada pekerjaan Akses Internet Broadband,

Desktop komputer, Handycam dan Camcoder sehinggan

merugikan keuangan negara sebesar Rp. 150.100.000,00

(seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara seluruhnya yakni

sebesar Rp. 815.850.000,- (delapan ratus lima belas juta delapan

ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit

Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat nomor:

LHAI-10889/PW10/5/2011 tanggal 31 Desember 2011.

20. Akibat kerugian keuangan negara yang timbul oleh karena perbuatan

Terdakwa AJIE RIANGGORO bersama sama dengan Prof. DR.H.

ABDUS SALAM,Dz,MM dan H. HADI SOEGIANTO telah memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp. 815.850.000,-

(delapan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau

setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

------Perbuatan Terdakwa AJIE RIANGGORO sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

27

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1)

KUHPidana.

Subsidiair:

------Bahwa terdakwa AJIE RIANGGORO, SE bersama sama dengan H.

HADI SOEGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR DAYA dan Prof. DR.H.

ABDUS SALAM,Dz,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Softwareb Aplikasi Education Management Informasi System

(EMIS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pgs. Rektor IAIN Syekh Nurjati

Cirebon No.In.14/KU.00.1/Pgs.R/2960/2010 tanggal 27 Agustus 2010

(yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas

terpisah), pada kurun waktu tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan

tanggal 17 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam

kurun waktu bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010,

bertempat di Kantor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati

Cirebon yang terletak di Jalamn Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana

Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/

SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan

Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau

yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang

berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan

oleh terdakwa AJIE RIANGGORO, SE dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan DIPA TA 2010 Nomor

0422/025-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember

2009 dianggarkan untuk belanja modal

sebesar Rp.1.435.800.000,00 (satu milyar

empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Kode Satker/Fungsi/Sub

Fungsi/ Program/

Kegiatan/Sub Kegiatan/

Kelompok Akun

Uraian Satker/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kelompok Akun

Jumlah (Rp)

423532 IAIN SYEKH NURJATI CIREBON10.06.01.3417 PENYEDIAAN SARANA DAN

PRASARANA PENDIDIKAN PTA1.435.800.000

3417.00272 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG

1.435.800.000

53 BELANJA MODAL5321 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin635.800.000

5361 Belanja Modal Fisik Lainnya 800.000.000

2. Bahwa pada Tanggal 21 September 2010 Dirjen

Perbendaharaaan, Kanwil Provinsi Jawa Barat dengan surat

Nomor S.3615/Wpb.13/BD.02.01/2010 menyampaikan Revisi

ke-3 DIPA No.0422/025-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember

2010 berupa penambahan/ pergeseran akun pada sub kegiatan

dan kegiatan yang sama dengan uraian sebagai berikut:

Kode Satker/Fungsi/

Sub Fungsi/ Program/

Uraian Satker/Kegiatan/

Semula (Rp)

Menjadi (Rp)

29

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan/Sub Kegiatan/

Kelompok Akun

Sub Kegiatan/Kelompok Akun

423532 IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

10.06.01.3417 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PTA

1.435.800.000

1.435.800.000

3417.00272 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG

1.435.800.000

1.435.800.000

53 BELANJA MODAL

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

635.800.000 395.800.000

5361 Belanja Modal Fisik Lainnya

800.000.000 1.040.000.000

3. Bahwa dalam kegiatan tersebut, Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM

diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan

Software Aplikasi Education Management Informasi System (EMIS)

pada Institut Agama

4. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden

No : 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No : 80

Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah, Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi Education

Management Informasi System (EMIS) pada Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2010 mempunyai tugas

pokok :

a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.

b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan

pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,

serta kelompok masyarakat.

c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),

jadwal, tatacara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun

oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan

pengadaan.

d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat

pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.

e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia

barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak

penyedia barang / jasa.

g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa

kepada pimpinan instansinya.

h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.

i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya

kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala POLRI / Pimpinan

Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara /

Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota /

Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD

dengan Berita Acara Penyerahan.

31

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

j. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan

barang / jasa dimulai.

Selain tugas tersebut diatas, dalam pasal 9 ayat (5) Peraturan

Presiden No : 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas

Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pejabat

Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik,

keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang

dilaksanakannya.

5. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri

Agama Nomor.2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Agama Nomor.2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara Di Lingkungan Departemen Agama, Prof. DR.H.

ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat pembuat Komitmen pada

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi Education Management Informasi

System (EMIS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati

Cirebon Tahun 2010 bertugas :

Ayat (1):

a. Memastikan seluruh pengadaan barang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

b. Melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku antara lain:

• Menandatangani kontrak/SPK.

• Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Prestasi Kerja.

• Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

• Mengesahkan kwitansi pembayaran.

• Melengkapi dokumen-dokumen tagihan.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Membuat resume kontrak.

c. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP

sebelum diajukan ke pejabat penerbit SPM dari segi

wetmatigheid, rechtmatigheid dan doelmatigheid.

d. Melampirkan dokumen pembayaran pajak.

e. Menandatangani dan mengajukan SPP berikut

lampiran-lampirannya.

Ayat (2):

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab atas kebenaran

material dari setiap kegiatan yang dimintakan pembayarnnya.

6. Bahwa dalam pelaksanaannya 2 (dua) kegiatan sebagaimana

tersebut dalam poin 1 diatas, digabungkan menjadi 1 (satu) paket

pekerjaan yaitu Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi

Informasi, Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung

Lainnya, padahal berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 16 ayat (3) huruf (c),

berbunyi: dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang

menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan

oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil“.

7. Bahwa Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat Pembuat

Komitmen tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c

Peraturan Presiden No : 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat

Atas Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

8. Bahwa Panitia Pengadaan melakukan pengumuman pelelangan umum

no: 03/Pan-EMIS/2010 tanggal 3 September 2010 dengan nama

pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya.

9. Bahwa atas adanya pengumuman lelang tersebut, maka Terdakawa

AJIE RIANGGORO sekitar bulan September 2010 menghubungi H.

33

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

HADI SEOGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR DAYA untuk

meminjam perusahaan milik H. HADI SOEGIANTO tersebut untuk

dipakai sebagai peserta lelang oleh Terdakwa AJIE RIANGGORO

pada kegiatan itu, dengan janji akan adanya pemberian uang pinjaman

perusahaan kepada H. HADI SEOGIANTO. Atas rencana Terdakwa

AJIE RIANGGORO tersebut maka H. HADI SEOGIANTO

menyetujuinya. Selanjutnya atas persetujuan dari H. HADI

SEOGIANTO tersebut, kemudian Terdakwa AJIE RIANGGORO

mendaftarkan PT. HEGAR DAYA mengikuti pelelangan pekerjaan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan

Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya, lalu

Terdakwa AJIE RIANGGORO membuat dokumen-dokumen untuk

mengajukan penawaran dengan cara Terdakwa AJIE RIANGGORO

menandatangani sendiri dokumen-dokumen tersebut seakan-akan

dokumen dokumen tersebut ditandatangani oleh H. HADI

SEOGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR DAYA. Dokumen-dokumen

yang dibuat sedemikian rupa oleh Terdakwa AJIE RIANGGORO

diantaranya Surat Penawaran dari PT. HEGAR DAYA Nomor: 012/

HD/IX/2010 tanggasl 23 September 2010 senilai Rp.1.347.500.000,-

(satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang tersebut

sebanyak 6 (enam) perusahaan mulai tanggal 4 September 2010 s/d

15 September 2010 yaitu:

a. PT. BIMA PANCA KARYA.

b. PT. PANGUNDAN PERDANA KARYA.

c. PT. CAKRAWALA MEDIA INFORMATIKA.

d. PT. INFRA INDO SEJATI.

e. PT. INALIX.

f. PT. HEGAR DAYA.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari 6 (enam) perusahaan tersebut, yang memasukan

Dokumen Penawaran sebanyak 3 (tiga) Perusahaan, pada tanggal 23

September 2010 yaitu:

a. PT. CAKRAWALA MEDIA

INFORMATIKA dengan nilai Penawaran

Rp. 1.360.150.000,- (satu milyar tiga

ratus enam puluh juta seratus lima puluh

ribu rupiah).

b. PT. INALIX dengan nilai Penawaran

Rp. 1.250.260.000,- (satu milyar dua

ratus lima puluh juta dua ratus enam

puluh ribu rupiah).

c. PT. HEGAR DAYA dengan nilai

Penawararan Rp. 1.347.500.000,- (satu

milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta

lima ratus ribu rupiah),

12. Bahwa atas dasar usulan penetapan pemenang penyedia barang dan

jasa dari Panitia Pengadaan, kemudian Prof. DR.H. ABDUS

SALAM,Dz,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan

penyedia barang/ jasa yaitu:

a. PT. HEGAR DAYA (Pemenang)

b. PT. CAKRAWALA MEDIA INFORMATIKA (Pemenang

Cadangan).

13. Bahwa Terdakwa AJIE RIANGGORO menandatangani sendiri Surat

Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-

EMIS/21/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan

Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software

Aplikasi EMIS dan sarana Pendukung lainnya, seakan-akan

ditandatangani oleh H. HADI SEOGIANTO selaku Direktur PT.

HEGAR DAYA dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.347.500.000,- (satu

milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama

35

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2010

s/d 18 Desember 2010 , dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Merek dan Tipe

Volume Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

I SOFTWARE EMIS

537.000.000,00 537.000.000,00

II HARDWAREServer Rektorat HP ML370 G6 1 Unit 44.500.000,00 44.500.000,00Server Database HP ML370 G6 1 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00Desktop komputer HP 3 Unit 10.500.000,00 31.500.000,00Laptop HP Pavilion

dv3-2315TX10 Unit 9.250.000,00 92.500.000,00

Printer Laser Jet Fuji Xerox Phaser 3125N

8 Unit 2.500.000,00 20.000.000,00

LCD Projector Infocus X16 7 Unit 8.000.000,00 56.000.000,00AC Split 1PK LG AC S-09LS 2 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00Kamera Digital Sony

Cybershot DSC-W310

3 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00

Scanner HP Scanjet G3110

4 Unit 1.650.000,00 6.600.000,00

Handycam Sony HDR CX-350

1 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00

Camcoder Panasonic NV-MD10000

1 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00

Televisi Display LG LCD 32LH20

1 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00

III AKSES INTERNET BROADBAND (SEWA)

Telkom Astinet 12 Bln 8.300.000,00 99.600.000,00

IV JARINGAN KOMPUTER

1 Pkt 242.000.000,00 242.000.000,00

V WEBHOSTING (SEWA)

Qwords.com 12 Bln 1.150.000,00 13.800.000,00

Subtotal 1.225.000.000,00PPN 10% 122.500.000,00Total 1.347.500.000,00

.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) memberikan kemudahan dengan

menandatangani kontrak tersebut secara tidak bertatap muka

langsung dengan H.HADI SOEGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR

DAYA, dengan cara Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM

menandatangani kontrak tersebut setelah pada kontrak tersebut ada

tertera tandatangan di atas nama H.HADI SOEGIANTO selaku

Direktur PT. HEGAR DAYA selaku penyedia barang/jasa, dalam hal ini

Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM tidak memastikan kebenaran

pihak penyedia barang yang menandatangani kontrak tersebut

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (a)

Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah “para pihak yang

menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat”.

15. Bahwa setelah kontrak ditandatangani, terdakwa AJIE RIANGGORO

kemudian membuat sub kontrak dengan pihak lain yaitu :

a. Pekerjaan Soft ware EMIS di

Subkontrakkan kepada PT Belant

Persada yang beralamat di Jl.

Kalijati Raya Nomor 15 Antapani

Bandung, sesuai dengan Surat

Perjanjian Kontrak Nomor : 001/

KONTRAK/HDBP/X/2010, tanggal

29 Oktober 2010 sebesar Rp

310.000.000 (tiga ratus sepuluh

juta rupiah)

b. Pekerjaan Hard Ware EMIS di

Subkontrakkan secara lisan

kepada Sdr ARIYANDI yang

beralamat di Bogor senilai

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta

rupiah ).

37

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

c. Pekerjaan Jaringan yang terdiri

dari Akses Internet Brodban

(sewa), Jaringan Komputer dan

Web Housting EMIS di

Subkontrakkan kepada sdr. DWI

dari CV. CENDANA SOLUSINDO

yang beralamat di Cerebon sesuai

dengan surat perjanjian Kontrak

Nomor 002/ Kontrak /HDBP/

X/2010, tanggal 8 Oktober 2010

senilai Rp. 185.000.000,- (seratus

delapan puluh limajuta rupiah)

16. Bahwa antara kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Teknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesar

Rp.395.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan

Sarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun: 536111 sebesar

Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) adalah

kegiatan yang terpisah sehingga tidak dapat dijadikan 1 (satu) paket

pekerjaan, sehingga pembayaran uang muka kepada PT.HEGAR

DAYA tidak bisa dilakukan. Selanjutnya dengan alasan untuk

kepentingan pembayaran kepada PT. HEGAR DAYA, maka Prof.

DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM mengganti kontrak tersebut menjadi 2

(dua) kontrak yaitu:

a. Surat Perjanjian Pengadaan Barang ( Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.A/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk

pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi

Informasi, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.365.860.000,-

(tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh

ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung

sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d 18 Nopember 2010,

dengan rincian:

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

No Uraian Merek dan Tipe Volume Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

I HARDWAREServer Rektorat HP ML370 G6 1 Unit 44.500.000,00 44.500.000,00Server Database

HP ML370 G6 1 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00

Desktop komputer

HP 3 Unit 10.500.000,00 31.500.000,00

Laptop HP Pavilion dv3-2315TX

10 Unit 9.250.000,00 92.500.000,00

Printer Laser Jet

Fuji Xerox Phaser 3125N

8 Unit 2.500.000,00 20.000.000,00

LCD Projector Infocus X16 7 Unit 8.000.000,00 56.000.000,00AC Split 1PK LG AC S-09LS 2 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00Kamera Digital Sony Cybershot

DSC-W3103 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00

Scanner HP Scanjet G3110

4 Unit 1.650.000,00 6.600.000,00

Handycam Sony HDR CX-350

1 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00

Camcoder Panasonic NV-MD10000

1 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00

Televisi Display LG LCD 32LH20 1 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00

Subtotal 332.600.000,00PPN 10% 33.260.000,00Total 365.860.000,00

B. Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor In.14/SPPB-

EMIS/21.B/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk pekerjaan Pengadaan

Software Aplikasi Education Management Information System (EMIS)

dan sarana pendukung lainnya, dengan nilai pekerjaan sebesar

Rp.981.640.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus

empat puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak

tanggal 18 Oktober 2010 s/d 18 Desember 2010, dengan rincian:

No Uraian Merk dan Type

Volume Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

I SOFTWARE EMIS 1 Pkt 537.000.000,00 537.000.000,00

39

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

II AKSES INTERNET BROADBAND (SEWA)

Telkom Astinet

12 Bln 8.300.000,00 99.600.000,00

III JARINGAN KOMPUTER

1 Pkt 242.000.000,00 242.000.000,00

IV WEBHOSTING (SEWA)

Qwords.com

12 Bln 1.150.000,00 13.800.000,00

Subtotal 892.400.000,00PPN 10% 89.240.000,00Total 981.640.000,00

17. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, PT. HEGAR DAYA tidak

melaksanakan Pekerjaan pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Teknologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi Education

Management Information System (EMIS) dan Sarana Pendukung

Lainnya tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang

(Kontrak). Namun meskipun demikian, ketika PT. HEGAR DAYA

mengajukan permohonan pembayaran yang dibawa oleh Terdakwa

AJIE RIANGGORO, maka dengan maksud agar PT. HEGAR DAYA

dapat menerima pembayaran, Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM

memberikan kemudahan dengan cara menandatangani beberapa

berita acara pemeriksaan barang dan beberapa berita acara serah

terima barang dan meminta Panitia Pemeriksaan Dan Penerima

Barang/ Jasa untuk menandatangani beberapa berita acara

pemeriksaan barang dan beberapa berita acara serah terima barang

tersebut seakan-akan PT. HEGAR DAYA telah menyelesaikan seluruh

pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang

(Kontrak) itu, yaitu:

a. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/03.A/2010, tanggal 12 November 2010,

b. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/03.B/2010, tanggal 12 November 2010,

c. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/04.A/2010, tanggal 12 November 2010,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

d. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/04.B/2010, tanggal 12 November 2010,

e. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/05.B/2010, tanggal 8 Desember 2010,

f. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/06.B/2010, tanggal 8 Desember 2010,

g. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/07.B/2010, tangal 15 Desember 2010,

h. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/08.B/2010, tanggal 15 Desember 2010,

sehingga akhirnya PT. HEGAR DAYA dapat menerima pembayaran

sebagai berikut:

a. Untuk Surat Perjanjian Pengadaan Barang ( Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.A/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk pekerjaan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi, dengan nilai

pekerjaan sebesar Rp.365.860.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta

delapan ratus enam puluh ribu rupiah), maka setelah dipotong pajak,

PT. HEGAR DAYA dapat menerima pembayaran sebesar Rp.

327.611.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas

ribu rupiah)

b. Untuk Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.B/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk pekerjaan

Pengadaan Software Aplikasi Education Management Information

System (EMIS) dan sarana pendukung lainnya, PT. HEGAR DAYA

dapat menerima pembayaran sebagai berikut:

• Proses Pencairan Termin Pertama (Angsuran ke-1, senilai 50 %)

sebesar Rp. 437.276.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus

tujuh puluh enam ribu rupiah) sudah dipotong pajak.

• Untuk Proses Pencairan Termin Kedua (Angsuran ke-2, senilai 45 %)

sebesar Rp. 393.548.400,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima

41

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sudah dipotong

pajak.

• Untuk Proses Pencairan Termin Ketiga (Angsuran ke-3, ( 5 %)

sebesar Rp. 43.727.600,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh

tujuh ribu enam ratus rupiah) sudah dipotong pajak.

maka Prof. DR. H. ABDUS SALAM, Dz, MM selaku Pejabat

Pembuat Komitmen tidak melaksanakan kewenangannya yaitu

tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c

Peraturan Presiden No : 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Keempat Atas Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta telah

menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat

Komitmen dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan

sebagaimana mestinya sesuai ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf h

Peraturan Presiden No : 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Keempat Atas Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang

menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas untuk

mengedalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak. Selain itu Prof. DR.

H. ABDUS SALAM, Dz, MM juga tidak melakukan penilaian

terhadap hasil pekerjaan dari penyedia barang dan jasa apakah

sudah sesuai dengan kontrak atau belum, melainkan meminta

Panitia Pemeriksaan Dan Penerima Barang/ Jasa untuk menerima

barang yang diserahkan dan menandatangani beberapa berita

acara pemeriksaaan barang dan beberapa berita acara serah

terima barang tersebut atas permintaan Terdakwa AJIE

RIANGGORO seakan-akan PT. HEGAR DAYA telah

menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian

Pengadaan Barang (Kontrak) meskipun terdakwa mengetahui PT.

HEGAR DAYA selaku Penyedia Barang belum menyelesaikan

seluruh pekerjaan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

36 ayat (2) Keppres 80 tahun 2003 menyatakan : “ Pengguna

Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang

telah diselesaikan, baik secara sebagian atau keseluruhan

pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang dan jasa untuk

memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak”.

18. Bahwa:

a. Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang

diperjanjikan dalam kontrak yaitu pada pekerjaan Server

Rektorat, Server Database , Laptop, Camera digital dan Software

EMIS sehingga merugikan keuangan negara sebesar

Rp.665.750.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah)

b. Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan

dalam kontrak yaitu pada pekerjaan Akses Internet Broadband,

Desktop komputer, Handycam dan Camcoder sehinggan

merugikan keuangan negara sebesar Rp. 150.100.000,00

(seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara seluruhnya yakni sebesar

Rp. 815.850.000,- (delapan ratus lima belas juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP

Perwakilan Propinsi Jawa Barat nomor: LHAI-10889/PW10/5/2011

tanggal 31 Desember 2011.

19. Akibat kerugian keuangan negara yang timbul oleh karena perbuatan

Terdakwa AJIE RIANGGORO bersama sama dengan Prof. DR.H.

ABDUS SALAM,Dz,MM dan H. HADI SOEGIANTO telah

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar

Rp. 815.850.000,- (delapan ratus lima belas juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

43

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa AJIE RIANGGORO sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidiair :

- Bahwa terdakwa AJIE RIANGGORO, SE bersama sama dengan H.

HADI SOEGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR DAYA dan Prof. DR.H.

ABDUS SALAM,Dz,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Softwareb Aplikasi Education Management Informasi System

(EMIS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pgs. Rektor IAIN Syekh Nurjati

Cirebon No.In.14/KU.00.1/Pgs.R/2960/2010 tanggal 27 Agustus 2010

(yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas

terpisah), pada kurun waktu tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan

tanggal 17 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam

kurun waktu bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010,

bertempat di Kantor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati

Cirebon yang terletak di Jalamn Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana

Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/

SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan

Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau

yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain

pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum

secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk

pemeriksaan administrasi, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa

AJIE RIANGGORO, SE dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan DIPA TA 2010 Nomor 0422/025-01.2/XII/2010

tanggal 31 Desember 2009 dianggarkan untuk belanja modal sebesar

Rp.1.435.800.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta

delapan ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Kode Satker/Fungsi/Sub Fungsi/

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/

Kelompok Akun

Uraian Satker/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kelompok Akun

Jumlah (Rp)

423532 IAIN SYEKH NURJATI CIREBON10.06.01.3417 PENYEDIAAN SARANA DAN

PRASARANA PENDIDIKAN PTA1.435.800.000

3417.00272 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG

1.435.800.000

53 BELANJA MODAL5321 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin635.800.000

5361 Belanja Modal Fisik Lainnya 800.000.000

2. Bahwa pada Tanggal 21 September 2010 Dirjen Perbendaharaaan,

Kanwil Provinsi Jawa Barat dengan surat Nomor S.3615/Wpb.13/

BD.02.01/2010 menyampaikan Revisi ke-3 DIPA No.0422/025-01.2/

XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 berupa penambahan/ pergeseran

akun pada sub kegiatan dan kegiatan yang sama dengan uraian

sebagai berikut:

Kode Satker/Fungsi/

Sub Fungsi/ Program/

Kegiatan/Sub Kegiatan/

Kelompok Akun

Uraian Satker/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kelompok Akun

Semula (Rp)

Menjadi (Rp)

45

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

423532 IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

10.06.01.3417 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PTA

1.435.800.000

1.435.800.000

3417.00272 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG

1.435.800.000

1.435.800.000

53 BELANJA MODAL

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

635.800.000 395.800.000

5361 Belanja Modal Fisik Lainnya

800.000.000 1.040.000.000

3. Bahwa dalam kegiatan tersebut, Prof. DR.H. ABDUS

SALAM,Dz,MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi

Informasi, Pengadaan Software Aplikasi Education Management

Informasi System (EMIS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pgs.

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon No.In.14/KU.00.1/Pgs.R/2960/2010

tanggal 27 Agustus 2010.

4. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden

No :8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No : 80

Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah, Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi Education

Management Informasi System (EMIS) pada Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2010 mempunyai tugas

pokok :

a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.

b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan

pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,

serta kelompok masyarakat.

c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),

jadwal, tatacara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun

oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan

pengadaan.

d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat

pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.

e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia

barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak

penyedia barang / jasa.

g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa

kepada pimpinan instansinya.

h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.

i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya

kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala POLRI / Pimpinan

Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara /

Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota /

Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD

dengan Berita Acara Penyerahan.

47

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

j. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan

barang / jasa dimulai.

Selain tugas tersebut diatas, dalam pasal 9 ayat (5) Peraturan

Presiden No : 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas

Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pejabat

Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik,

keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang

dilaksanakannya.

5. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri

Agama Nomor.2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Agama Nomor.2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara Di Lingkungan Departemen Agama, Prof. DR.H.

ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat pembuat Komitmen pada

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi Education Management Informasi

System (EMIS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati

Cirebon Tahun 2010 bertugas :

Ayat (1):

a. Memastikan seluruh pengadaan barang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

b. Melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku antara lain:

• Menandatangani kontrak/SPK.

• Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Prestasi Kerja.

• Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

• Mengesahkan kwitansi pembayaran.

• Melengkapi dokumen-dokumen tagihan.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Membuat resume kontrak.

c. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP

sebelum diajukan ke pejabat penerbit SPM dari segi

wetmatigheid, rechtmatigheid dan doelmatigheid.

d. Melampirkan dokumen pembayaran pajak.

e. Menandatangani dan mengajukan SPP berikut

lampiran-lampirannya.

Ayat (2):

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab atas kebenaran

material dari setiap kegiatan yang dimintakan pembayarnnya.

6. Bahwa dalam pelaksanaannya 2 (dua) kegiatan sebagaimana

tersebut dalam poin 1 diatas, digabungkan menjadi 1 (satu) paket

pekerjaan yaitu Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi

Informasi, Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung

Lainnya, padahal berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 16 ayat (3) huruf (c),

berbunyi: dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang

menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan

oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil“.

7. Bahwa Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat Pembuat

Komitmen tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c

Peraturan Presiden No : 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat

Atas Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

8. Bahwa Panitia Pengadaan melakukan pengumuman pelelangan umum

no: 03/Pan-EMIS/2010 tanggal 3 September 2010 dengan nama

pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya.

49

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas adanya pengumuman lelang tersebut, maka Terdakawa

AJIE RIANGGORO sekitar bulan September 2010 menghubungi H.

HADI SEOGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR DAYA untuk

meminjam perusahaan milik H. HADI SOEGIANTO tersebut untuk

dipakai sebagai peserta lelang oleh Terdakwa AJIE RIANGGORO

pada kegiatan itu, dengan janji akan adanya pemberian uang pinjaman

perusahaan kepada H. HADI SEOGIANTO. Atas rencana Terdakwa

AJIE RIANGGORO tersebut maka H. HADI SEOGIANTO

menyetujuinya. Selanjutnya atas persetujuan dari H. HADI

SEOGIANTO tersebut, kemudian Terdakwa AJIE RIANGGORO

mendaftarkan PT. HEGAR DAYA mengikuti pelelangan pekerjaan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan

Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya, lalu

Terdakwa AJIE RIANGGORO membuat dokumen-dokumen untuk

mengajukan penawaran dengan cara Terdakwa AJIE RIANGGORO

menandatangani sendiri dokumen-dokumen tersebut seakan-akan

dokumen dokumen tersebut ditandatangani oleh H. HADI

SEOGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR DAYA. Dokumen-dokumen

yang dibuat sedemikian rupa oleh Terdakwa AJIE RIANGGORO

diantaranya Surat Penawaran dari PT. HEGAR DAYA Nomor: 012/

HD/IX/2010 tanggasl 23 September 2010 senilai Rp.1.347.500.000,-

(satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang tersebut

sebanyak 6 (enam) perusahaan mulai tanggal 4 September 2010 s/d

15 September 2010 yaitu:

a. PT. BIMA PANCA KARYA.

b. PT. PANGUNDAN PERDANA KARYA.

c. PT. CAKRAWALA MEDIA INFORMATIKA.

d. PT. INFRA INDO SEJATI.

e. PT. INALIX.

f. PT. HEGAR DAYA.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari 6 (enam) perusahaan tersebut, yang memasukan

Dokumen Penawaran sebanyak 3 (tiga) Perusahaan, pada tanggal 23

September 2010 yaitu:

a. PT. CAKRAWALA MEDIA

INFORMATIKA dengan nilai Penawaran

Rp. 1.360.150.000,- (satu milyar tiga

ratus enam puluh juta seratus lima puluh

ribu rupiah).

b. PT. INALIX dengan nilai Penawaran Rp.

1.250.260.000,- (satu milyar dua ratus

lima puluh juta dua ratus enam puluh

ribu rupiah).

c. PT. HEGAR DAYA dengan nilai

Penawararan Rp. 1.347.500.000,- (satu

milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta

lima ratus ribu rupiah),

12. Bahwa atas dasar usulan penetapan pemenang penyedia barang dan

jasa dari Panitia Pengadaan, kemudian Prof. DR.H. ABDUS

SALAM,Dz,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan

penyedia barang/ jasa yaitu:

a. PT. HEGAR DAYA (Pemenang)

b. PT. CAKRAWALA MEDIA INFORMATIKA (Pemenang

Cadangan).

13. Bahwa Terdakwa AJIE RIANGGORO menandatangani sendiri Surat

Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-

EMIS/21/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan

Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software

Aplikasi EMIS dan sarana Pendukung lainnya, seakan-akan

ditandatangani oleh H. HADI SEOGIANTO selaku Direktur PT.

HEGAR DAYA dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.347.500.000,- (satu

milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama

51

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2010

s/d 18 Desember 2010 , dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Merek dan Tipe

Volume Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

I SOFTWARE EMIS 537.000.000,00 537.000.000,00

II HARDWAREServer Rektorat HP ML370

G61 Unit 44.500.000,00 44.500.000,00

Server Database HP ML370 G6

1 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00

Desktop komputer HP 3 Unit 10.500.000,00 31.500.000,00Laptop HP Pavilion

dv3-2315TX10 Unit 9.250.000,00 92.500.000,00

Printer Laser Jet Fuji Xerox Phaser 3125N

8 Unit 2.500.000,00 20.000.000,00

LCD Projector Infocus X16 7 Unit 8.000.000,00 56.000.000,00AC Split 1PK LG AC

S-09LS2 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00

Kamera Digital Sony Cybershot DSC-W310

3 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00

Scanner HP Scanjet G3110

4 Unit 1.650.000,00 6.600.000,00

Handycam Sony HDR CX-350

1 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00

Camcoder Panasonic NV-MD10000

1 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00

Televisi Display LG LCD 32LH20

1 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00

III AKSES INTERNET BROADBAND (SEWA)

Telkom Astinet

12 Bln 8.300.000,00 99.600.000,00

IV JARINGAN KOMPUTER

1 Pkt 242.000.000,00 242.000.000,00

V WEBHOSTING (SEWA)

Qwords.com

12 Bln 1.150.000,00 13.800.000,00

Subtotal 1.225.000.000,00PPN 10% 122.500.000,00Total 1.347.500.000,00

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) memberikan kemudahan dengan

menandatangani kontrak tersebut secara tidak bertatap muka

langsung dengan H.HADI SOEGIANTO selaku Direktur PT. HEGAR

DAYA, dengan cara Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM

menandatangani kontrak tersebut setelah pada kontrak tersebut ada

tertera tandatangan di atas nama H.HADI SOEGIANTO selaku

Direktur PT. HEGAR DAYA selaku penyedia barang/jasa, dalam hal ini

Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM tidak memastikan kebenaran

pihak penyedia barang yang menandatangani kontrak tersebut

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (a)

Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah “para pihak yang

menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat”.

15. Bahwa setelah kontrak ditandatangani, terdakwa AJIE RIANGGORO

kemudian membuat sub kontrak dengan pihak lain yaitu :

a. Pekerjaan Soft ware EMIS di

Subkontrakkan kepada PT Belant

Persada yang beralamat di Jl.

Kalijati Raya Nomor 15 Antapani

Bandung, sesuai dengan Surat

Perjanjian Kontrak Nomor : 001/

KONTRAK/HDBP/X/2010, tanggal

29 Oktober 2010 sebesar Rp

310.000.000 (tiga ratus sepuluh

juta rupiah).

b. Pekerjaan Hard Ware EMIS di

Subkontrakkan secara lisan

kepada Sdr ARIYANDI yang

beralamat di Bogor senilai

53

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta

rupiah ).

c. Pekerjaan Jaringan yang terdiri

dari Akses Internet Brodban

(sewa), Jaringan Komputer dan

Web Housting EMIS di

Subkontrakkan kepada sdr. DWI

dari CV. CENDANA SOLUSINDO

yang beralamat di Cerebon sesuai

dengan surat perjanjian Kontrak

Nomor 002/ Kontrak /HDBP/

X/2010, tanggal 8 Oktober 2010

senilai Rp. 185.000.000,- (seratus

delapan puluh limajuta rupiah)

16. Bahwa antara kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Teknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesar

Rp.395.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus

ribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan

Sarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun: 536111 sebesar

Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) adalah

kegiatan yang terpisah sehingga tidak dapat dijadikan 1 (satu) paket

pekerjaan, sehingga pembayaran uang muka kepada PT.HEGAR

DAYA tidak bisa dilakukan. Selanjutnya dengan alasan untuk

kepentingan pembayaran kepada PT. HEGAR DAYA, maka Prof.

DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM mengganti kontrak tersebut menjadi 2

(dua) kontrak yaitu:

• Surat Perjanjian Pengadaan Barang ( Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.A/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk

pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi

Informasi, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.365.860.000,-

(tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh

ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d 18 Nopember 2010,

dengan rincian:

No Uraian Merek dan Tipe Volume Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

I HARDWAREServer Rektorat HP ML370 G6 1 Unit 44.500.000,00 44.500.000,00Server Database HP ML370 G6 1 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00Desktop komputer HP 3 Unit 10.500.000,00 31.500.000,00Laptop HP Pavilion

dv3-2315TX10 Unit 9.250.000,00 92.500.000,00

Printer Laser Jet Fuji Xerox Phaser 3125N

8 Unit 2.500.000,00 20.000.000,00

LCD Projector Infocus X16 7 Unit 8.000.000,00 56.000.000,00AC Split 1PK LG AC S-09LS 2 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00Kamera Digital Sony Cybershot

DSC-W3103 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00

Scanner HP Scanjet G3110

4 Unit 1.650.000,00 6.600.000,00

Handycam Sony HDR CX-350

1 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00

Camcoder Panasonic NV-MD10000

1 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00

Televisi Display LG LCD 32LH20

1 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00

Subtotal 332.600.000,00PPN 10% 33.260.000,00Total 365.860.000,00

• Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.B/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk

pekerjaan Pengadaan Software Aplikasi Education

Management Information System (EMIS) dan sarana

pendukung lainnya, dengan nilai pekerjaan sebesar

Rp.981.640.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta

enam ratus empat puluh ribu rupiah) selama 60 (enam

puluh) hari kalender sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d 18

Desember 2010, dengan rincian:

55

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

No Uraian Merk dan Type

Volume Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

I SOFTWARE EMIS 1 Pkt 537.000.000,00 537.000.000,00II AKSES INTERNET

BROADBAND (SEWA)

Telkom Astinet

12 Bln 8.300.000,00 99.600.000,00

III JARINGAN KOMPUTER

1 Pkt 242.000.000,00 242.000.000,00

IV WEBHOSTING (SEWA)

Qwords.com

12 Bln 1.150.000,00 13.800.000,00

Subtotal 892.400.000,00PPN 10% 89.240.000,00Total 981.640.000,00

17. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, PT. HEGAR DAYA tidak

melaksanakan Pekerjaan pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Teknologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi Education

Management Information System (EMIS) dan Sarana Pendukung

Lainnya tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang

(Kontrak). Namun meskipun demikian, ketika PT. HEGAR DAYA

mengajukan permohonan pembayaran yang dibawa oleh Terdakwa

AJIE RIANGGORO, maka dengan maksud agar PT. HEGAR DAYA

dapat menerima pembayaran dan untuk kepentingan pemeriksaan

administrasi, Prof. DR.H. ABDUS SALAM,Dz,MM memalsu dengan

cara menandatangani beberapa berita acara pemeriksaan barang dan

beberapa berita acara serah terima barang dan meminta Panitia

Pemeriksaan Dan Penerima Barang/ Jasa untuk menandatangani

beberapa berita acara pemeriksaan barang dan beberapa berita

acara serah terima barang tersebut seakan-akan PT. HEGAR DAYA

telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian

Pengadaan Barang (Kontrak) itu, yaitu:

a. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/03.A/2010, tanggal 12 November 2010,

b. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/03.B/2010, tanggal 12 November 2010,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

c. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/04.A/2010, tanggal 12 November 2010,

d. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/04.B/2010, tanggal 12 November 2010,

e. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/05.B/2010, tanggal 8 Desember 2010,

f. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/06.B/2010, tanggal 8 Desember 2010,

g. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/07.B/2010, tangal 15 Desember 2010,

h. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/08.B/2010, tanggal 15 Desember 2010,

sehingga akhirnya PT. HEGAR DAYA dapat menerima pembayaran

sebagai berikut :

a. Untuk Surat Perjanjian Pengadaan Barang ( Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.A/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk pekerjaan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi, dengan nilai

pekerjaan sebesar Rp.365.860.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta

delapan ratus enam puluh ribu rupiah), maka setelah dipotong pajak,

PT. HEGAR DAYA dapat menerima pembayaran sebesar Rp.

327.611.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas

ribu rupiah)

b. Untuk Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.B/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk pekerjaan

Pengadaan Software Aplikasi Education Management Information

System (EMIS) dan sarana pendukung lainnya, PT. HEGAR DAYA

dapat menerima pembayaran sebagai berikut:

• Proses Pencairan Termin Pertama (Angsuran ke-1, senilai 50 %)

sebesar Rp. 437.276.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus

tujuh puluh enam ribu rupiah) sudah dipotong pajak.

57

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Untuk Proses Pencairan Termin Kedua (Angsuran ke-2, senilai 45 %)

sebesar Rp. 393.548.400,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima

ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sudah dipotong

pajak.

• Untuk Proses Pencairan Termin Ketiga (Angsuran ke-3, ( 5 %)

sebesar Rp. 43.727.600,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh

tujuh ribu enam ratus rupiah) sudah dipotong pajak.

18. Bahwa:

a. Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang

diperjanjikan dalam kontrak yaitu pada pekerjaan Server

Rektorat, Server Database , Laptop, Camera digital dan Software

EMIS sehingga merugikan keuangan negara sebesar

Rp.665.750.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah)

b. Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan

dalam kontrak yaitu pada pekerjaan Akses Internet Broadband,

Desktop komputer, Handycam dan Camcoder sehinggan

merugikan keuangan negara sebesar Rp. 150.100.000,00

(seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AJIERIANGGORO sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor

20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan tujuannya, dan melalui

Team Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas

dakwan tersebut ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukankan barang bukti,

berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 769835Q

/ 024 / 112, tanggal 06-12-2010.

2. 1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00191/423532/P/2010, tanggal 01-12-2010.

3. 1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 024 / Keu.HD / XI / 2010, tanggal 16

November 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 769834Q

/ 024 / 112, tgl 08-12-2010.

5. 1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00190/423532/P/2010, tanggal 01-12-2010.

6. 1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 026 / Keu.HD / XI / 2010, tanggal 16

November 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

841633R / 024 / 112, tanggal 20-12-2010.

8. 1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00255/423532/P/2010, tanggal 17-12-2010

9. 1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 028 / Keu.HD / XII / 2010, tanggal 8

Desember 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

10.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

841634R / 024 / 112, tanggal 20-12-2010.

59

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

11.1(satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar Nomor

: 00256/423532/P/2010, tanggal 17-12-2010.

12.1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 030 / Keu.HD / XII / 2010, tanggal 15

Desember 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 841828

R/ 024 / 112, tanggal 21-12-2010.

14.1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00253/423532/P/2010, tanggal 17-12-2010.

15.1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari CV.

Bintang Grage Nomor : 17/ PP/ BG / XII / 2010, tanggal 14

Desember 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

16.1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Sarana Gedung Pekerjaan Pengadaan Alat-alat

Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software

aplikasi EMIS dan sarana pendukung lainnya No. IN. 14 / SPPB-

EMIS / 21/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010.

17.1 (satu ) Unit Server Rektorat Merk /Type HP.Proliant ML 370

G5.

18.4 (empat) Unit Laptop MerkHPPavilion dv3-2315TX.

19.8 (delapan) Unit Printer Laser Jet Mer Fuji Xerox Phaser.

20.7 (tujuh)Unit LCD Proyektor MerkInfokus X 16.

21.2 (dua) Unit AC Split 1PK MerkLG.AC S-09LS.

22.4 (empat) Unit Scaner Merk HP Scan jet G.3110.

23.1 (satu) Unit Televisi Display Merk LG LCD 32 LD 330.

24.1 (satu) Set Jaringan Komputer.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Dana

kerja untuk pengadaan komputer dan jaringan pada IAIN Sunan

Gunung Jati Cirebon dari sumber dana APBN TA. 2010 yang

diterima oleh AJIE RIANGGORO.

26.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 November 2010 senilai Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran proyek

EMIS IAIN Cirebon yang diterima oleh ARIANDI SURYANA.

27.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 November 2010 senilai Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembiayaan IAIN

Syekh Nurjati Cirebon (EMIS Project) yang diterima oleh ARIANDI

SURYANA.

28.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 November 2010 senilai Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan

proyek EMIS IAIN Cirebon.

29.1 (satu) lembar bukti setoran tunai Permata Bank tanggal 12

November 2010 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

yang diterima oleh ARIANDI SURYANA dari Bpk ARIEF Cirebon.

30.1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya Permata Bank tanggal 12

November 2010 senilai Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

31.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 November 2010 senilai Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran

pengadaan proyek EMIS di IAIN Cirebon yang diterima oleh

ARIANDI SURYANA.

32.1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2010

senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan

oleh Sdr. ARIEF RAHMAN.

33.1 (satu) berkas dokumen Outentik Perjanjian Kerjasama Proyek

Penyediaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan Alat-alat Komunikasi

dan Teknologi Informasi, Pengadaan Soft Ware Aplikasi EMIS

dan Sarana Pendukung lainnya di Institut Agama Islam Negri

61

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

(IAIN) Syekh Nurjati, antara PT. Hegar Daya dengan ARIANDI

SURYANA dan ARIF RAHMAN.

34.1 (satu) berkas Dokumen Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan

Proyek Pengadaan Dan Implementasi Education Management

Information System (EMIS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon antara PT.

Hegar Daya dan CV. Cendana Solusindo No. 002 / KONTRAK /

HDBP / X / 2010, tanggal 8 Oktober 2010.

35.1 (satu) lembar Potocopy Invoice No: 10/SWH-INV/XI/2010,

tanggal 3 November 2010 dari SatriaWebHost, An. CV. Cendana

Solusindo Cq. Mr. Dwi Yuliarto senilai Rp. 5000.000,- (lima juta

rupiah).

36.1 (satu) lembar Potokopi Invoice Nomor: 004/INV/PijarNET-CRB/

XII/2010, tanggal 10 Desember 2011 dari Pinastika Jaring

Nusantara, An. PT. HEGAR DAYA, senilai Rp. 72.000.000,- (tujuh

puluh dua juta rupiah).

37.1 (satu) lembar Potokopi Invoice No: 100110755, tanggal 10

November 2010 dari Giga Persada Komputer An. Dwi Yuliarto

CV. Cendana Solusindo Cirebon senilai Rp. 1.375.000,- (satu juta

tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Nota Penjualan No

Nota: 10110013, tanggal 12 November 2010 dari Innova Network

Solution An. Dwi senilai Rp. 7.787.000,- (tujuh juta tujuh ratus

delapan puluh tujuh ribu rupiah).

38.1 (satu) lembar Potokopi Nota Kontan JataraKop, tanggal 12

November 2010, An. CV. Cendana Solusindo senilai Rp.

21.325.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu

rupiah).

39.1 (satu) lembar Potocopy Nota Penjualan No Nota: 10110013,

tanggal 12 November 2010 dari Innova netrwork Solution An. DWI

senilai Rp. 14.687.000,- (empat belas juta enam ratus delapan

puluh tujuh ribu rupiah) dan Nota (tanpa nomor), tanggal 30

November 2010 dari OT, Optima Technology An. CV. Cendana

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Solusindo senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

rupiah).

40.1 (satu) lembar Potocopy Invoice Nomor: 001/INV/PijarNET-CRB/

XI/2010, tanggal 15 November 2011 dari Pinasthika Jaring

Nusantara An. PT. HEGAR DAYA senilai Rp. 4.000.000,- (empat

juta rupiah),

41.2 (dua) Rangkap Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak)

Nomor : In.14/SPPB-EMIS/21/2010, tgl 18 Oktober 2010 antara

Pejabat Pembuat komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan

PT. Hegar Daya Untuk Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa

Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Komunikasi dan Teknologi

Informasi, Pengadaan Software Aplikasi Education Management

Information System (EMIS) dan Sarana Pendukung Lainnya.

42.1 (satu)lembar bukti penerimaan Uang sebesar Rp. 110.000.000

tanggal 19 Oktober 2010.

43.1 (satu) lembar Sleep Setoran Bank Mandiri sebesar Rp.

200.000.000 tanggal 9 Desember 2010.

44.1 (satu)lembar Slep Setoran Uang BJB sebesar Rp.71.000.000

tanggal10 Desember 2010.

45.1 (satu)lembar Surat Kuasa No. 158/HD/X/2010,tanggal 27

Oktober 2010 ;

46.11(sebelas) lembar Rekening Koran Bank Mandiri An.AJIE

RIANGGORO No.Rekening .131-00-0637027-6.

47.1(satu) lembar Jaminan Pelaksanaan(Bank Garansi) No.1173/

BG-BM/KC/X/2010,tanggal 16 Oktober 2010.

48.1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja sama Pelaksanaan Proyek

pengadaan dan Implementasi Education Management Informasi

System( EMIS) IAIN Syech Nurjati Cirebon antara Pt Hegardaya

dengan PT. Belantr Persada tanggal 29 Oktober 2010.

63

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor. In.14/

BA-PB/ EMIS07.B./2010,tanggal 15 Desember 2010.

50.1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor. In.14/

BA-PB/ EMIS07.B./2010,tanggal 15 Desember 2010.

51.Photo Copy Surat Dari Cakrawala Media Informatika yang

ditujukan kepada PPK IAIN Syech Nurjati Cirebon Nomor:086/

PT.CMI/EMIS/X/2010,tanggal 4 Oktober 2010.

52.1 (satu) bundel fhotocopy Surat Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, yang berisi SP DIPA No.

0422/025-01.2/XII/2010 REVISI SRAA II tanggal 06 September

2010, Satker IAIN Syekh Nurjati Cirebon (dilegalisir pejabat

berwenang).

53.1 (satu) bundel fhotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi

jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S.3615/

WPb.13/BD.02.01/2010, tanggal 21 September 2010, perihal

Revisi DIPA No. 0422/025-01.2/XII/2010, tanggal 31 Desember

2009 Satker IAIN Syekh Nurjati Cirebon (dilegalisir pejabat

berwenang).

54.1 (satu) bundel fhotocopy Surat Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor: S-3780/WPb.13/

BD.02.01/2010, tanggal 6 Oktober 2010, perihal Pengesahan

Revisi DIPA No. 0422//025-01.2/XII/2010, tanggal 31 Desember

2009 Satker IAIN Syekh Nurjati Cirebon (dilegalisir pejabat

berwenang).

55.1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Mei

2011 dari BERI PERMANA kepada BUDI HARTONO dengan

nomor rekening: 130.000.4172352, senilai Rp. 20.000.000,- (dua

puluh juta rupiah).

56.1 (satu) bundel Potongan Cek, antara lain: Cek Nomor: EAA.01

841181 tanggal 4 Desember 2010 senilai Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah), Cek Nomor: EAA.01 841183 tanggal 6

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta

rupiah), Cek Nomor: EAA.01 841187 tanggal 20 Desember 2010

senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), Cek

Nomor: EAA.01 841189 tanggal 23 Desember 2010 senilai Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah), Cek Nomor: EAA.01 841190

tanggal 23 Desember 2010 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh

juta rupiah) dan Cek Nomor: EAA.01 841194 tanggal 29

Desember 2010 senilai Rp. 115.000.000,- seratus lima belas juta

rupiah).

57.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Jabar Banten Cabang

Utama Bandung dengan nomor rekening: 0010010164903,

tanggal 5 Januari 2011, An. HEGAR DAYA PT/ HADI

SOEGIANTO.

58.1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris NY.HARRY HARDJITO,SH

No. 10 tgl. 25 Septemeber 1978, perihal Pendirian Perseroan

Terbatas, PT.HEGAR, yang dilegalisir oleh Notaris Kota Bandung

MARDIANA,SH.Sp.N.

59.1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan dokumen teknis hasil kajian

konsultansi belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi dan

tegnologi informasi Sub pekerjaan belanja modal Pengadaan

SoftwarenAplikasi Education Maganement Informatian System

(EMIS) dan sarana pendukung lainnya di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon TA 2010.

60.1 (satu) bundel Laporan Akhir dokumen teknis hasil kajian

konsultansi belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi dan

teknologi informasi Sub-Pekerjaan belanja modal pengadaan

Software Aplikasi Education Maganement Information System

(EMIS) dan Sarana Pendukung Lainnya di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon TA 2010.

65

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum untuk membuktikan

dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi, barang bukti kepersidangan,

saksi-saksi tersebuti, masing-masing telah disumpah menurut tata cara

agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YUDI LUKMAN HAKIM,S.Pt.

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Jabar dan keterangan saksi

pada BAP tersebut adalah benar, tidak ada perubahan serta

membenarkan tanda tangannya;

- Bahwa benar di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

ada Kegiatan Pengadaan alat-alat Komunikasi dan Tegnologi

Informasi, Pengadaan Sofwer, Aplikasi Education Managemen

Informasi System (EMIS) dan Sarana Pendukung lainnya, dan

terhadap kegiatan tersebut ada dugaan terjadi Tindak Pidana

Korupsi;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kelautan,

Perikanan dan Pertanian Kota Cirebon dan terhadap Kegiatan

Pengadaan alat-alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi di IAIN

Syekh Nurjati Cirebon saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Lelang

berdasarkan SK dari Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada

tanggal yang saksi lupa tetapi ditahun 2010, dimana yang menjadi

panitia Lelang ada 5 orang yaitu Saksi sebagai Ketua, Drs. Ibnu

Sina sebagai Sekretarisnya, anggota ada 3 orang yaitu Drs. Imron

Rosadi, Eris Setiawan dan Tedi Hibarna;

- Bahwa Panitia Lelang mulai bekerja pada tanggal dan bulan yang

Saksi lupa di tahun 2010 yang diawali dengan diumumkan di Media

cetak namun saksi lupa nama media cetaknya;

- Bahwa besar Anggaran Proyek Kegiatan tentang EMIS Syekh

Nurjati Cirebon tersebut sebesar Rp.1.435.800.000,- yang

dikeluarkan dari APBN Tahun Anggaran 2010;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelelangan dilakukan untuk 1(satu) pekerjaan berupa

kegiatan Pengadaan Software, Aplikasi EMIS dan sarana

pendukung lainnya yang dilakukan dengan sistem gugur dan Pasca

Kwalifikasi;

- Bahwa setelah diumumkan Perusahaan yang mendaftar ada

sebanyak 7 Perusahaan, yaitu PT.Bima Panca Karya,

PT.Pagundan Perdana Karya, PT. Cakrawala Media Informatika,

PT. Inpra Indo Sejati, PT. Inalix dan PT. Hegar Daya, dan untuk

penawaran ada 3 Perusahaan yaitu PT. Inalix, PT. Hegar Daya

dan PT. Cakrawala Media Informatika kemudian menangkan oleh

PT. Hegar Daya dengan besar penawaran Rp. 1.347.500.000,-;

- Bahwa cara melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang masuk

dimana Panitia lelang menilai dokumen-dokumen yang masuk dari

masing-masing Perusahaan diantaranya berupa surat penawaran,

jaminannya, spesifikasi teknis, daftar harga, jadwal pelaksanaan

pekerjaan dll. ;

- Bahwa setelah didapat pemenang lelang yaitu PT. Hegar Daya

selanjutnya Panitia melaporkan pemenang tersebut kepada PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen) bernama Prof.Dr.H.ABDUS

SALAM.DZ,MM dan benar pekerjaan saksi hanya sampai

didapatnya pemenang dan bagaimana tindak lanjutnya saksi tidak

mengetahui;

- Bahwa Direktur dari PT. Hegar Daya saksi ketahui dari dokumen

yang saksi baca bernama H.HADI SOEGIANTO (Terdakwa dalam

perkara terpisah ), sedangkan AJIE RIANGGORO sebagai apa di

PT. Hegar Daya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak

mengenalnya;

- Bahwa kriteria pemenang Lelang yaitu secara Dokumen lengkap

dan penawaran terendah dan dari 3 Perusahaan yang mengajukan

penawaran PT. Hegar Daya penawaran terendah sebesar

Rp.1.347.500.000,- sudah termasuk Pajak dan lain-lainnya;

67

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang masuk dari PT. Hegar

Daya sudah saksi periksa dan sudah lengkap, diantaranya

dokumen-dokumen mengenai pemenang lelang, tetapi untuk

bertemu langsung dengan orang-orang PT. Hegar Daya bukanlah

saksi, karena dalam pekerjaan tersebut Panitia berbagi tugas maka

yang bertemu langsung dengan orang PT.Hegar Daya yaitu TEDI

HIBARNA adalah anggota Panitia;

- Bahwa terhadap dokumen-dokumen PT. Hegar Daya yang telah

saksi baca tersebut benar ada tercantum nama H. HADI

SOEGIANTO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Ia sebagai

Direktur PT. Hegar Daya, tetapi nama terdakwa AJIE RIANGGORO

(terdakwa) saksi tidak melihat ada tercantum nama tersebut

termasuk dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Hegar Daya

apakah terdakwa Ajie Rianggoro sebagai karyawan PT. Hegar

Daya atau tidak, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Dokumen dari PT.

Hegar Daya ada, namun tidak dapat diperlihat dipersidangan;

- Bahwa terhadap dokumen dari PT. Inalix dan PT. Cakrawala Media

Informatika, saksi juga tidak melihat ada tercantum nama terdakwa

AJIE RINGGORO;

- Bahwa mengenai uraian pekerjaan dari Panitia Lelang adalah : 1.

Untuk Pengadaan Sofware. 2. Pengadaan Sarana dan Prasana/

penunjang EMIS seperti Komputernya, jaringan komputer,

Internetnya dan lain-lainnya;

- Bahwa mengenai proses Aanwitzing yang melakukan adalah

saksi, saksi pula yang memberikan penjelasannya diantaranya

penjelasan mengenai Software dan Hardware dan penjelasan yang

lainnya;

- Bahwa benar, Aanwitzing / Penjelasan itu ada berita acaranya,

namun tidak dapat menunjukan berita acara aanwitzing tersebut di

persidangan;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen kontrak kerja, benar antara

yang dituangkan dalam kontrak kerja dengan penjelasan saat

aanwitzing tidak ada perbedaan, seperti jenis pekerjaan, dimana

jenis pekerjaan yang dituangkan pada kontrak adalah sama

dengan yang saksi jelaskan pada saat aanwitzing;

- Bahwa benar, ada 5 besar uraian pekerjaan berupa Software,

Hardware, Akses Internet, Jaringan Komputer dan Webhosting,

5 pekerjaan tersebut saksi telah menjelaskan pada saat proses

Aanwitzing termasuk bagian-bagian kecil lainnya, dan benar ada

berita acara penjelasan mengenai 5 besar uraian pekerjaan

tersebut namun saksi tidak bisa memperlihatkan di persidangan

karena sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian, selanjutnya

saksi membenarkan uraian pekerjaan yang ada dalam BAP

point 28 yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa benar uraian pekerjaan berupa bagian-bagian kecil lainnya

yang saksi maksud adalah benar 9 point yang dituduh Penuntut

Umum di Korupsi dan saksi membenarkan surat bukti yang

diperlihatkan, tetapi 9 point itu ada dijelaskan tetapi tidak diuraikan

secara rinci pada berita acara aanwitzing, karena sudah ada dalam

dokumen Pelelangan yang biasanya dimasukkan dalam Kontrak;

- Bahwa, sebab tidak diuraikan secara rinci 9 point itu dalam b.a

penjelasan karena sudah dianggap jelas, oleh karena dalam

dokumen kontrak sudah diuraikan tentang apa yang dibutuh

dengan serinci-rincinya;

- Bahwa terhadap Lelang ada dokumennya tersendiri namanya

dokumen lelang sudah diserahkan pada Kepolisian, memang

pada saat aanwitzing ada ditanyakan, apakah ada perubahan dari

uraian pekerjaan itu, mereka mengatakan tidak ada perubahan,

selain itu juga ditanya yang ada dalam berita acara aanwitzing dan

mereka mengatakan semua sudah diserahkan;

69

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat aanwitzing tidak dipertanyakan mengenai

jumlah-jumlah uang, karena tidak diberikan ke public sifatnya

rahasia, Harga Satuan dalam BAP tersebut sebelumnya tidak

dijelaskan karena yang dipakai HPS saja, dan benar ada tawaran

dari peserta lelang dan yang ditawarkan itu kita mengumumkan

HPS kemudian untuk harga dikasih rincian dalam bentuk kosong,

lalu mereka menawar sesuai dengan dokumen tersebut dan nanti

harganya tidak boleh lebih dari HPS;

- Bahwa benar, mengenai uraian dari Hardware seperti Server

Rektorat dan data base benar ada dalam dokumen dan semua

uraian pekerjaan dalam Hardware dijelaskan speksfikasinya pada

saat aanwitzing tetapi dalam masalah harga tidak dijelaskan;

- Bahwa benar, pada saat dilakukan aanwitzing/penjelasan dari PT.

Hegar Daya tidak ada yang hadir, tetapi menurut Keppres No. 80

Th. 2003 ketidakhadiran perserta pada saat aanwitzing tidak

menutup kemungkinan untuk ikut dalam penawaran dan benar

kehadiran peserta ada absensinya;

- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Panitia Lelang, yaitu

diantaranya : Menyusun Jadwal, Menyusun HPS, Menyiapkan

dokumen, Mengumumkan, Membuat laporan;

- Bahwa cara menyusun dan menyiapkan HPS (Harga Perkiraan

Sementara) dibantu oleh Konsultan bernama AINUL sebagai

konsultan perencana;

- Bahwa yang menunjuk AINUL sebagai Konsultan Perencana, saksi

tidak mengetahui juga saksi tidak mendengar penunjukannya dari

IT, saksi hanya diperkenalkan saja dengan Sdr. Ainul dalam hal

penyusunan HPS salah satu Tupoksi Panitia lelang;

- Bahwa mengenai HPS, saksi ada menerima dari Perusahaan

melalui Sdr. AINUL tetapi Perusahaan mana yang membuatnya

saksi tidak mengetahui;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal penawaran ada 2 perusahaan yang

mengajukan yaitu PT.Cakrawala Media Informatika dan PT. Hegar

Daya dan dimenangkan oleh PT. Hegar Daya, sebab PT. Hegar

Daya yang menang karena Administrasinya lengkap dan

penawarannya dibawah dari PT.Cakrawala Media Informatika,

akhirnya PT. Cakrawala MI dijadikan pemenang cadangan namun

PT. Cakrawala MI mengundurkan diri;

- Bahwa benar, pada saat pelelangan Direktur dari Perusahaan tidak

harus hadir, yang penting ada membawa bendera masing-masing

dan benar ada Surat Kuasanya;

- Bahwa mengenai syarat dari konsultan menurut ketentuan tidak

ada, dalam perkara ini konsultan muncul / ada setelah pelaksanaan

kontrak;

- Bahwa setelah ada pemenang lelang, benar saksi tidak ada

menerima berupa apapun, kecuali Honor yang saksi terima sekira

bulan Desember 2010 karena belum ada pengeluaran / pencairan

saat itu;

- Bahwa setelah PT. Hegar Daya diumumkan sebagai pemenang

lelang yang setahu saksi, PT. Cakrawala Media Informatika tidak

ada komplen kepada Panitia Lelang;

- Bahwa saksi sebagai PNS pada Dinas Kelautan dan sebab saksi

dapat menjadi Ketua Panitia Lelang pada Kegiatan di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon karena atas dasar permintaan dari Rektor IAIN

tersebut secara tertulis berdasarkan Surat Keputusan, sedangkan

syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai Ketua Panitia

Lelang lulus Sertifikasi dan saksi telah lulus di L4 dan masih

berlaku saat itu, terakhir masa berlakunya memang tahun 2010;

- Bahwa Pelelangan dilakukan dengan system Pasca Kualifikasi,

dilakukan satu sampul, artinya penawaran dibuka langsung yang

semuanya menanda tangani berita acara penawaran lalu dilakukan

evaluasi yaitu evaluasi secara teknis dan evaluasi kwalifikasi dan

71

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

prakwalifikasi, sedangkan saksi ikut evaluasi Teknis yang dilakukan

secara detil, oleh karena saksi pada bagian teknis kurang

memahami maka evaluasi tersebut saksi melakukan secara global

saja karena bukanlah bidang saya;

- Bahwa adanya pengumuman dengan gagal lelang atas perintah

Terdakwa, tetapi selama 1 jam kemudian pengumuman itu dicabut;

- Bahwa sebab ditulis gagal lelang, diawali pada sore hari dilakukan

perundingan untuk menentukan pemenang tetapi dari perusahaan-

perusahaan banyak meneror / intervensi bahwa semua ingin jadi

pemenang, karena itu ditulislah gagal lelang oleh karena saksi

beranggapan mereka itu sudah melanggar administrative dan

melanggar integritas karena sudah ikut campur dalam penentuan

pemenang, kemudian setelah dipikirkan lagi benar atau tidak sah

secara administrative alasan kami tersebut kemudian diremukan

lagi bersama-sama dan kami berkesimpulan bahwa alasan secara

Adminitratif itu tidak kuat sehingga pengumuman itu dicabut

kembali dan pencabutan itu murni dari Panitia lelang;

- Bahwa saksi bukan pihak IAIN Syekh Nurjati Cirebon tetapi dari

Dinas Kelautan Cirebon dan cara saksi berkoordinasi sesama

anggota Panitia melalui telpon, karena Panitia bekerja tidak selalu

bersama-sama dan tidak harus hadir semua, salah satu hadir juga

boleh namun ada juga hadir komplit;

- Bahwa Panitia Lelang tidak mendapat dokumen Anggaran dari PT.

Hegar Daya tetapi mendapat dokumen Penawaran;

- Bahwa setahu saksi yang berwenang pada PT. Hegar Daya yaitu

Direktur, tetapi Direktur boleh memberikan surat kuasa, seperti

dalam hal pendaftaran, ketika itu PT. Hegar Daya memberikan

Surat Kuasa, benar saksi tidak melihat surat kuasa tersebut karena

yang menerimanya bukan saksi tetapi pegawai administrasi yang

lain, jadi pada saat pendaftaran dibolehkan siapa saja yang datang,

tetapi dalam pengambilan dokumen diambil sesuai dengan surat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang kami berikan pada saat mendaftar (Surat Kuasa tersebut

diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi );

- Bahwa benar, saksi sebagai Ketua Panitia Lelang yang

berkewajiban meneliti dokumen-dokumen sebagai persyaratan,

tetapi terhadap dokumen yang masuk berupa perubahan Akta

Th.2010 isinya memberhentikan SOLIHIN sebagai Direktur 3 dari

PT. Hegar Daya, saksi terlewati memeriksanya;

- Bahwa selama pekerjaan tersebut berjalan ditentukan oleh PPK,

tetapi apakah pekerjaan itu berjalan sesuai dengan aturan atau

tidak kemudian terlihat ada kesalahan-kesalahan selama pekerjaan

itu berjalan yang menegurnya Panitia Pengadaan itu adalah PPK;

2. Saksi Drs. IBNU SINA.

• Bahwa saksi pernah di periksa di Polda Jabar sehubungan dengan

masalah terdakwa, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah

benar dan tidak ada perubahan serta membenarkan pula tanda

tangannya;

• Bahwa benar, pada tahun 2010 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ada

proyek Kegiatan Pengadaan alat-alat Komunikasi dan Tegnologi

Informasi, Pengadaan Sofwer, Aplikasi Education Managemen

Informasi System ( EMIS ) dan Sarana Pendukung lainnya, terhadap

kegiatan tersebut ada dugaan terjadi Tindak Pidana Korupsi;

• Bahwa kaitan masalah tersebut dengan saksi karena saksi pada

Kegiatan tersebut ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Lelang

berdasarkan SK dari Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal

yang saksi lupa tetapi ditahun 2010, dimana yang menjadi panitia

Lelang ada 5 orang yaitu sebagai Ketua yaitu Yudi Lukman

Hakim,S.Pt. (saksi I), saksi sendiri sebagai Sekretarisnya,

73

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

anggota ada 3 orang yaitu Drs. Imron Rosadi, Eris Setiawan dan

Tedi Hibarna;

• Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Sekretaris Lelang yaitu

membantu pekerjaan Ketua Lelang terutama dalam urusan

Administrasi dan surat menyurat demi kelancaran proyek tersebut,

termasuk menyusun dan menyiapkan HPS juga termasuk tugas

saksi, benar HPS itu ada dibuat;

• Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam penyusunan HPS yaitu

mengacu kepada Keppres No.80 Tahun 2003 untuk Pengadaan

tahun 2010, benar sudah ada perubahannya Permen No.54 Tahun

2010 tetapi kami tidak mengacu pada Permen tersebut;

• Bahwa benar mata anggaran proyek Pengadaan EMIS berasal dari

mata anggaran APBN Tahun Anggaran 2010;

• Bahwa pemenang Lelang PT. Hegar Daya, saksi selaku Sekretaris

Panitia Lelang sudah memeriksa dokumen-dokumen dari PT. Hegar

Daya tetapi untuk bertemu langsung dengan orang-orang PT. Hegar

Daya bukan saksi karena sudah berbagi tugas, maka yang bertemu

langsung yaitu TEDI HIBARNA adalah anggota Panitia, sedangkan

dokumen-dokumennya sudah saksi periksa dan dokumen itu ada,

dan sudah lengkap, diantaranya dokumen-dokumen pemenang

lelang;

• Bahwa dari dokumen-dokumen PT. Hegar Daya saksi melihat ada

tercantum nama HADI SOEGIANTO ( terdakwa dalam perkara lain )

sebagai Direktur PT. Hegar Daya, sedangkan nama AJIE

RIANGGORO (terdakwa) tidak ada tercantum, termasuk dalam Akta

Pendirian Perusahaan PT. Hegar Daya, apakah ia sebagai karyawan

PT. Hegar Daya atau tidak, saksi tidak mengetahui;

• Bahwa pemeriksaan / penilaian dokumen-dokumen PT. Hegar Daya

ada berita acaranya namun tidak dapat memperlihatkan berita acara

tersebut di persidangan;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terhadap dokumen-dokumen PT. Inalix dan dokumen-

dokumen PT. Cakrawala Informatika, saksi melihat juga tidak ada

tercantum nama terdakwa AJIE RIANGGORO;

- Bahwa terhadap Kegiatan Pengadaan tersebut uraian-uraian

pekerjaan yaitu : 1. Pengadaan Sofware. 2. Hardware, Pengadaan

Sarana dan Prasana/penunjang EMIS yang dimulai dari Komputer,

jaringan komputer, Internetnya dan lain-lainnya;

- Bahwa dalam hal proses Aanwitzing, saksi ikut dalam

pelaksanaannya dan penjelasan yang memberikan adalah Ketua

Panitia Lelang yaitu YUDI LUKMAN HAKIM dan berita acara

aanwitzing ada namun saksi tidak dapat memperlihatkan

dipersidangan;

- Bahwa mengenai kontrak kerja ada dan apa saja yang dituangkan

dalam kontrak kerja, maka itulah yang dijelaskan pada saat

aanwitzing;

- Bahwa pada saat Surat Jaminan Pelaksanaan diserahkan, saat itu

saksi berada di ruang Panitia, saksi diminta bantuan oleh PPK

untuk membantu Administrasi dan benar saksi tidak tercatat pada

pekerjaan tersebut hanya membantu saja dan tidak berupa tugas

saksi tetapi saksi melaksanakan atas permintaan PPK, saksi

membenarkan BAP pada point 30;

- Bahwa mengenai HPS, PT. Hegar Daya tidak menanda tanganinya

dan tidak ada ketentuannya HPS harus ditanda tangani oleh

Direktur;

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris telah lulus Sertifikasi di L2 tahun

2010 dan saat itu masih terpakai;

- Bahwa benar, saksi ada melihat 2 Akun yang berbeda dari

anggaran yang tersedia yaitu Akun 532111 senilai

Rp.395.800.000,- dan Akun 536111 senilai Rp.1.040.000.000,- dan

benar dilakukan lelang satu kali;

75

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2 Akun dilakukan lelang satu kali, setahu saksi

pertama dilakukan pelelangan anggaran yang tersedia sebesar

Rp.1.435.800.000,- untuk satu pengadaan Software, kemudian

setelah dilakukan lelang mengatakan ada perubahan namun

perubahan apa saksi tidak mengetahui, tetapi tentang ada revisi itu

saksi tidak memegang dokumennya, benar dalam dokumen lelang

hanya ada satu kegiatan terhadap pengadaan Software dan

Hardware / Sarana penunjang untuk Software;

- Bahwa benar, awalnya hanya ada satu kegiatan, kemudian pada

saat dilakukan penagihan ke Kas Negara tidak bisa dicairkan

karena adanya 2 kegiatan / Akun yang berbeda dilakukan satu kali

pelelangan, dalam hal ini saksi tidak bisa menjelaskan karena saksi

sebagai Sekretaris hanya tinggal pengetikan saja;

- Bahwa mengenai adanya perubahan dari satu kegiatan menjadi 2

kegiatan, saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah

Bendahara, namun saksi pernah mendengar bahwa dana tidak bisa

dicairkan katanya karena ada 2 Kegiatan yaitu Software dan

Hardware sebagai sarana pendukung tidak bisa dijadi satu dan

harus dipisahkan;

- Bahwa dari 1 Akun menjadi 2 Akun, tidak ada perbedaan baik nilai

maupun mengenai jumlah, nilai dan eitemnya;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pendaftar

Lelang termasuk Siup dan diatas Rp. 1 M adalah menengah;

- Bahwa setelah ditentukan pemenang Lelang, calon pemenang dan

pemenang cadangan, benar tidak ada sanggahan;

- Bahwa benar, tentang gagal lelang pernah diumumkan dengan

cara ditempelkan oleh Sdr. Imron, sedangkan yang membuat

tulisan pengumuman itu adalah saksi atas kesepakatan bersama

dari Panitia Lelang bukan atas perintah Prof. Abdus Salam,

kemudian pengumuman gagal lelang selama 1 jam lalu dicabut

kembali;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selama berlangsung kegiatan Pelelangan, meskipun

saksi dari pihak IAIN, tidak ada intervensi / menerima perintah baik

dari Rektor maupun dari PPK selama berlangsung kegiatan

tersebut kami melakukannya sesuai dengan keyakinan kami;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima berupa apapun, baik dari dari

PT. Hegar Daya maupun dari Terdakwa sendiri, kecuali menerima

Honor, saksi pernah menerimanya;

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 37, bahwa saksi pernah

diminta bantuan oleh terdakwa Ajie Rianggoro untuk menyerahkan

surat serah terima barang kepada Bu Yayah (Saksi I) pada hal

pekerjaan ketika itu belum selesai, benar saksi bersedia untuk

menyerahkan oleh karena terdakwa Ajie Rianggoro berjanji akan

menyelesaikan pekerjaan, setelah diserahkan apakah Bu Yayah

menanda tangani atau tidak, saksi tidak melihat karena surat itu

saksi tinggalkan;

- Bahwa mengenai penunjukan Konsultan AINUL ditunjuk oleh PPK

dan benar HPS yang dipakai memang yang tunjuk AINUL namun

atas kesepakatan Panitia karena persyaratan dokumen Lelang

untuk pengadaan salah satunya harus ada HPS;

3. Saksi Drs. IMRON ROSYADI, MM.

• Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabar dan

keterangan saksi pada BAP tersebut benar serta membenarkan pula

tanda tangannya;

- Bahwa sebab keterangan saksi dimintai di Polda Jabara

sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi terhadap

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung lainnya

di IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

- Bahwa sebab saksi diajukan sebagai saksi atas tindak pidana

Korupsi tersebut karena saksi bekerja di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

77

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang ditugaskan pada bagian Kerjasama dan Publikasi IAIN Syekh

Nurjati Cirebon, sedangkan dalam hal Kegiatan Pengadaan EMIS

tersebut saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Lelang;

- Bahwa Kegiatan Pengadaan EMIS tersebut sudah lama dan apa

saja yang menjadi Tupoksi sebagai panitia lelang saksi sudah lupa,

saksi membenarkan BAP poin 9 yang dibacakan dipersidangan

berupa Tupoksi saksi sebagai anggota Panitia lelang;

- Bahwa benar, saksi sebagai anggota Panitia Lelang sudah

melaksanakan tugas-tugas tersebut sesuai dengan yang telah

ditentukan bersama-sama dengan Sdr. Yudi Lukman Hakim,S.Tt

sebagai Ketua Panitia, Sdr. Drs.Ibnu Sina,MSi sebagai Sekretaris,

Sdr. Eris Setiawan,SPi sebagai Anggota dan Tedy Hibarna.K

sebagai Anggota Panitia;

- Bahwa tugas khusus saksi sebagai anggota Panitia Lelang adalah

membantu pekerjaan Ketua untuk kelancaran-kelancaran baik

Administrasi maupun hal-hal lain yang disodor sesuai dengan

kepanitiaan dalam lelang;

- Bahwa dalam proses lelang Perusahaan yang mendaftar ada 6,

namun nama-nama Perusahaannya saksi lupa, saksi

membenarkan BAP Point 23 yang dibacakan dipersidangan, bahwa

perusahaan yang mendaftar yaitu 1. PT. Bima Panca Karya. 2.

PT.Pangundan Perdana Karya. 3. PT. Cakrawala Media Informatia.

4. PT.Infra Indo Sejati. 5. PT. Inalix dan 6. PT. Hegar Daya;

- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang masuk dari semua

Perusahaan, benar sudah saksi periksa seperti PT. Bima Panca

Karya, seingat saksi dokumen yang masuk berupa Pendirian

Perusahaan, dokumen Pajak, Organisasi Perusahaan, ijin

Perusahaan, Siup dan juga masuk dokumen Penawaran, dllnya

sesuai dengan yang diminta panitia, begitu pula dengan 5 PT yang

lain juga memasukan dokumen yang sama;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, terhadap Proyek Kegiatan Pengadaan

EMIS di IAIN Syekh Nurjati Cirebon tsb, Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) adalah Prof. Dr. H. Abdus Salam dan KPA/

Kuasa Pengguna Anggaran adalah Rektor IAIN pada saat itu;

- Bahwa benar, setelah dilakukan Lelang dari 6 Perusahaan yang

lulus 4 Perusahaan, selanjutnya dari 4 Perusahaan lulus 2

Perusahaan yaitu PT. Cakrwawala Media Informatika dan PT.

Hegar Daya;

- Bahwa besar Penawaran dari PT. Cakrwawala Media Informatika

saksi lupa, sedangkan dari PT. Hegar Daya seingat saksi sebesar

Rp.1.400.000.000,-;

- Bahwa setelah didapat 2 Perusahaan sebagai pemenang lelang

dan selanjutnya Panitia Lelang menentukan Pemenang satu yaitu

PT. Hegar Daya dan Pemenang 2 adalah PT. Cakrwawala Media

Informatika, kemudian hasil pekerjaan panitia lelang diserahkan

kepada PPK sesuai dengan Keppres No. 80 / 2003, maka

pekerjaan Panitia lelang sudah selesai;

- Bahwa Spesipikasi Pengadaan barang itu berupa 1. Software, 2

Hardware, diantaranya Server Rektorat Destop Komputer, Laptop,

Printer, Destop Komputer, Handycam, Kamera Digital dll. 3. Akses

Internet, 4. Jaringan Komputer. 5. Webhosting;

- Bahwa spesifikasi barang tersebut dalam penawaran ada masuk

dengan tersusun rapi, kemudian berdasarkan spesifikasi itu

muncullah pemenang dengan harga penawaran terendah yaitu PT.

Hegar Daya, dimana nilai penawaran itu sudah termasuk pajak dll;

- Bahwa benar, Anggota Panitia Lelang ada 3 orang, yaitu Saksi,

Sdr. Eris Setiawan dan Sdr. Teddi Hibarna, benar tidak ada

anggota panitia lelang yang lain;

- Bahwa benar, dokumen-dokumen yang masuk dari PT. Hegar Daya

saksi bersama anggota yang lain sudah memeriksa secara detail

79

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dan semaxsimalnya, benar Panitia Lelang tidak menemui ada

perubahan-perubahan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan

tersebut;

- Bahwa benar saksi mengenal Konsultan AINUL, benar Konsultan

berkewajiban memberikan arahan-arahan kepada Panitia Lelang

dan arahan-arahan dari konsultan itu sudah dilaksanakan oleh

Panitia Lelang, kemudian berdasarkan arah-arahan konsultan itu

pulalah didapat pemenang lelang yaitu PT. Hegar Daya;

- Bahwa atas kemenangan PT. Hegar Daya tidak ada sanggahan

dari Perusahaan lain begitupun setelah diumumkan tidak ada

sanggahan;

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa AJIE

RIANGGORO tetapi pernah melihat di IAIN Cirebon, sedangkan

HADI SOEGIANTO saksi ketahui adalah Direktur PT. Hegar Daya

yang saksi ketahui melihat dokumen;

- Bahwa benar, HADI SOEGIANTO pada saat penawaran saksi tidak

melihat hadir tetapi yang hadir terdakwa Ajie Rianggoro, apakah

kehadirannya ketika itu menerima kuasa dari Direktur PT. Hegar

Daya saksi tidak mengetahui, tetapi terdakwa Ajie Rianggoro

memegang PT. Hegar Daya saksi mengetahui;

- Bahwa setahu saksi, PT. Hegar Daya sebagai pemenang lelang

pekerjaan pengadaan tersebut dikerjakan sendiri tetapi apakah ada

di Sub-kan, saksi tidak mengetahui, benar saksi tidak mengetahui

CV. Cendana Solusindo dalam hal pekerjaan pengadaan tersebut;

- Bahwa menjadi anggota Panitia Lelang dari IAIN Syekh Nurjati

Cirebon diangkat oleh KPA yaitu Rektor IAIN dan SKnya ada;

- Bahwa Saksi selain menjadi Anggota Panitia Lelang, jabatan Saksi

di lingkungan IAIN Syekh Nurjadi Cirebon adalah Kasubbag

Kerjasama pada bidang Kerjasama dana Publikasi IAIN;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, terhadap proyek tahun 2010 di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon pekerjaannya sebagian besar sudah selesai dan

sebagian kecil belum selesai, dalam hal yang sebagian besar itu

telah selesai saksi ketahui setelah selesai pemeriksaan Polisi, yaitu

berupa Server sudah ada 2 merk HP, leptop sudah ada 5 sekarang

di Rektorat, Kamera Digital sudah ada 2, printer sudah ada namun

lupa jumlahnya dan benar pengadaan barang itu semuanya untuk

Direktorat;

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Lelang selalu aktif, namun

Saksi tidak begitu mengawasi dalam hal pekerjaan karena

pekerjaan saksi hanya pada proses lelang;

- Bahwa proses aanwitzing ada dilaksanakan yang saksi ketahui

karena saksi hadir saat itu, tetapi saksi tidak ikut memberikan

penjelasan;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Software dan benar harga

satuannya Rp.500.000.000,- dan barang-barang lain yang pernah

saksi lihat ada di IAIN Cirebon, yaitu :

- Desktop Komputer ada 3(tiga) unit ;

- LCD Projektor ada 5 (lima) unit ;

- AC Split 1 PK, sudah terpasang ;

- Scanner, ada 4 (empat) unit ;

- HandyCam, aksi tidak ada melihat ;

- TV. Display, Saksi ada melihat namun jumlahnya lupa ;

- Camcoder, Saksi tidak ada melihat;

- Bahwa benar, Akses Internet sempat jalan selama 3 bulan

kemudian berhenti dan kenapa berhenti, saksi dengar tidak dibayar

kontraknya dan seharusnya kontrak dibayar untuk selama 1 tahun;

- Bahwa benar, Jaringan Komputer saksi ada melihatnya, seperti

pemancarnya, kabel-kabel dan jaringan menghubungi antara

Rektorat ke masing-masing Fakultas sudah tersambung tetapi baru

81

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

berupa barangnya saja dan masih bercerai berai belum terpakai,

sedangkan untuk Webhosting sempat ada tetapi belum diaktifkan;

- Bahwa mengenai alat-alat / jaringan computer belum berfungi dan

ada yang belum terpasang, hal itu Saksi sempat menanyakan

kepada Prof Dr. Abdus Salam sekitar bulan Maret 2011 setelah

pekerjaan selesai Desember 2010, “kenapa sistem belum jalan?”,

jawabnya “harus diteliti ulang, kita sudah kecolongan”, seperti

Software sudah ada dan pada saat dinyalakan oleh PT. Hegar

Daya tampilan Software itu sudah Oke, kemudian ditunggu-

tunggu sampai bulan Maret 2011 system itu tidak juga jalan

lalu saya menanyakan kepada PPK dan jawabannya ternyata

Software itu oleh PT. Hegar Daya belum dibayar ke pemilik

Softwarenya, sedangkan kami sudah membayarnya, benar

Software itu sudah diperlihatkan tetapi ketika itu masih tahap

pembuatan sekitar bulan Nopember 2010;

- Bahwa saksi mendengar, besar kerugian Negara dalam hal

kegiatan Pengadaan tersebut sebesar Rp.815.000.000,-

sedangkan besar anggarannya Rp.1.400.000.000,- dan benar yang

terpakai Rp.600.000.000,- digunakan untuk apa sebesar itu, saksi

tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak kenal Direktur PT. Hegar Daya namun kantornya

saksi mengetahui;

- Bahwa saksi sudah lupa hari, bulan, tanggal pengumuman lelang

tetapi di tahun 2010, sedangkan berjalan berapa lama proses

lelang sampai diumumkan pemenangnya berjalan selama hampir 1

(satu) bulan;

- Bahwa proses lelang harus selesai sekian lama memang ada

fatwanya, yaitu Keppres menentukan bahwa sejak Pengumuman

lelang sampai penjelasan selama 7 hari, kemudian penjelasan

sampai pemenang lelang diumumkan selama 14 hari yang

wajibnya;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari pelaksanaan lelang ditentukan oleh Panitia selama 14

hari menimal sebelum hari pelaksanaan;

- Bahwa terhadap barang yang sudah masuk ada tanda tangan

penerima barang, saksi ketahui setelah di Kepolisian;

- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama AINUL adalah

Konsultan Perencanaan EMIS;

- Bahwa saksi sebagai panitia lelang yang mengangkat bukan Rector

yang definitif tetapi Pgs;

- Bahwa saksi ketahui AINUL adalah konsultan tetapi kehadirannya

bukan perorangan namun ditujuk oleh CV. Bintang Grage;

- Bahwa benar, kepanitiaan Lelang anggotanya 3 orang diambil dari

luar dan 2 orang diambil dari IAIN Cirebon sendiri karena yang

ditunjuk itu yang telah bersertifikat, termasuk Prof.Dr. H. Abdus

salam juga sudah bersertifikat, begitupun dengan Sdr. Ibnu Sina;

- Bhawa benar PT. Hegar Daya kehadirannya membawa Surat

Kuasa tetapi bukan pada saat menanda tanganan kontrak, tetapi

pada saat pendaftaran sehingga perubahan apa yang terjadi pada

Akta Perusahaan seperti penggantian Direktur belum dapat

diketahui karena dokumen itu belum masuk, karena itu Surat Kuasa

tersebut tidak dimasukan kedalam dokumen kontrak tidak ada

eksensinya melainkan mempunyai argumen tersendiri;

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas-tugas, tidak ada

intervensi dari PPK/Prof. H. Abdus Salam;

- bahwa barang-barang yang pernah saksi lihat di IAIN tersebut

sudah berada dalam sitaan Polisi ;

4. Saksi ERIS SETIAWAN, Spi.

- Bahwa saksi sebelum dihadapkan kepersidangan pernah

diperiksa di Polda Jabar dan keterangan saksi pada BAP tersebut

benar serta membenarkan pula tanda tangannya;

83

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di BAPEDA Kota Cirebon

ditugaskan di bidang Ekonomi sebagai Staf, kaitan saksi dalam

perkara ini karena saksi sebagai Anggota Panitia Lelang

berdasarkan SK. Rekto;

• Bahwa yang menjadi Tupoksi dari Panitia Lelang saksi sudah lupa

karena kegiatan tersebut sudah lama dan saksi membenarkan BAP

point 07 yang dibacakan dipersidangan adalah Tupoksi saksi

sebagai Panitia Lelang;

• Bahwa Tupoksi saksi sebagai panitia lelang sudah dilaksanakan

bersama Sdr. Yudi Lukman Hakim,S.Tt sebagai Ketua Panitia,

Sdr. Drs.Ibnu Sina,MSi sebagai Sekretaris, sedangkan Saksi dan

Tedy Hibarna.K sebagai Anggota Panitia;

• Bahwa Saksi bersama Tedy Hibarna.K sebagai Anggota Panitia

lelang bertugas membantu pekerjaan Ketua untuk kelancaran-

kelancaran kegiatan, baik Administrasi maupun hal-hal lain yang

disodorkan sesuai dengan kepanitiaan dalam lelang;

• Bahwa Perusahaan yang mendaftar ada 6, namun nama

Perusahaannya saksi lupa dan saksi membenarkan BAP Point 23

yang dibacakan di persidangan bahwa Perusahaan yang mendaftar

yaitu 1. PT. Bima Panca Karya. 2. PT.Pangundan Perdana Karya. 3.

PT. Cakrawala Media Informatia. 4. PT.Infra Indo Sejati. 5. PT. Inalix

dan PT. Hegar Daya;

• Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang masuk dari semua

Perusahaan tersebut saksi ikut memeriksanya, seperti PT. Bima

Panca Karya, seingat saksi dokumen yang masuk berupa Pendirian

Perusahaan, dokumen Pajak, Organisasi Perusahaan, ijin

Perusahaan, Siup dan juga masuk dokumen Penawaran, dllnya

sesuai dengan yang diminta panitia, begitu pula dengan 5 PT yang

lain juga memasukan dokumen yang sama;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terhadap Proyek Kegiatan Pengadaan EMIS di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon tsb, saksi ketahui Pejabat Pembuat Komitmen

adalah Prof. Dr. H. Abdus Salam dan KPA / Kuasa Pengguna

Anggaran adalah Rektor IAIN;

• Bahwa dari 6 Perusahaan yang mendaftar telah lulus 4 Perusahaan

selanjutnya dari 4 Perusahaan telah lulus 2 Perusahaan yaitu PT.

Cakrwawala Media Informatika dan PT. Hegar Daya;

• Bahwa benar, setelah didapat 2 Perusahaan tersebut kemudian

Panitia Lelang menentukan Pemenangnya yaitu PT. Hegar Daya

dan Pemenang 2 adalah PT. Cakrwawala Media Informatika,

kemudian hasil pekerjaan panitia lelang diserahkan kepada PPK;

• Bahwa mengenai Spesifikasi Pengadaan Barang di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon berupa 1. Software, 2 Hardware, diantaranya Server

Rektorat Destop Komputer, Laptop, Printer, Destop Komputer,

Handycam, Kamera Digital dll. 3. Akses Internet, 4. Jaringan

Komputer. 5. Webhosting;

• Bahwa benar, spesifikasi tersebut masuk kedalam penawaran

dengan tersusun rapi dan berdasarkan spesifikasi itu muncullah

pemenang dengan harga penawaran terendah yaitu PT. Hegar

Daya, dimana nilai penawaran itu sudah termasuk pajak dll.;

• Bahwa setelah didapat pemenangnya yaitu PT. Hegar Daya maka

proses selanjutnya Panitia lelang menyerahkan pemenang kepada

PPK dan pekerjaan Panitia Lelang selesai;

• Bahwa Saksi diangkat sebagai anggota panitia lelang ada

mempunyai Sertifikasi / telah lulus termasuk Terdakwa dan Ibnu

Sina karena yang ditunjuk itu memang yang sudah bersertifikasi;

• Bahwa Panitia lelang, khususnya saksi sendiri sudah memeriksa

secara detail dan semaximal mungkin dokumen-dokumen dari PT.

Hegar Daya dan setelah diumumkan pada waktu yang saksi lupa

85

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang yang setahu saksi tidak ada sanggahan dari PT

lain;

• Bahwa arahan-arahan kepada Panitia Lelang diberikan oleh

Konsultan bernama Ainul dan arahan-arahan itu sudah

dilaksanakan, namun pada saat dilakukan lelang yang mendampingi

Panitia Lelang bukan AINUL tetapi beberapa orang rekannya;

• Bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Lelang selalu aktif namun

dalam hal pekerjaan Saksi tidak begitu mengawasi karena pekerjaan

saksi hanya pada proses lelang;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar dari pengadaan

tersebut yang dituduhkan di Korupsi, Saksi ketahui besar anggaran

sebesar Rp.1.400.000.000,- dan benar sekitar Rp.600.000.000,-

yang dipakai digunakan untuk apa saja saksi tidak mengetahui;

• Bahwa benar, Saksi tidak kenal dengan Direktur PT. Hegar Daya

namun kantornya saksi mengetahui, sedangkan Terdakwa saksi

mengenalnya dan Ia tinggal di Jalan Kandang Perahu No. 27 Kota

Cirebon dan saksi tidak melihat ada perubahan fisik / penambahan

harta Terdakwa, seperti rumah tetap rumah yang lama dan mobil

yang dipakai terdakwa masih pakai mobil yang lama;

• Bahwa saksi semenjak ditunjuk sebagai anggota panitia, proses

lelang berjalan sampai diumumkan pemenangnya berjalan selama

hampir 1 (satu) bulan, sedangkan menurut Fatwa yaitu Keppres

menentukan bahwa sejak Pengumuman lelang sampai penjelasan

selama 7 hari, kemudian penjelasan sampai pemenang lelang

diumumkan selama 14 hari yang wajibnya;

• Bahwa hari pelaksanaan Lelang ditentukan oleh Panitia selama 14

hari menimal sebelum hari pelaksanaan;

• Bahwa benar, tugas Panitia Lelang hanya sampai diumumkan

pemenang lelang, kemudian realisasinya terhadap barang-barang

yang masuk, saksi tidak mengetahui persis dan yang lebih

mengetahui yaitu panitia penerima barang, namun Saksi ketahui

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang-barang tersebut sudah masuk dan ada tanda tangan

panitia penerima barang, Saksi ketahui setelah di Kepolisian;

• Bahwa benar, Saksi diangkat sebagai anggota panitia lelang

berdasarkan SK dari Rektor yaitu Rektor Pgs;

• Bahwa AINUL adalah Konsultan Kegiatan EMIS di IAIN Cirebon

yang kehadirannya bukan perorangan tetapi hadir dan ditujuk

sebagai Konsultan oleh CV. Bintang Grage;

• Bahwa Keanggotaan Panitia lelang dalam bekerja semua anggota

kebanyakan hadir semua;

• Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Panitia

lelang tidak ada intervensi dari PPK/Prof. H. Abdus Salam;

5. Saksi TEDDIE HIBARNA KOESTIWA.

• Bahwa keterangan Saksi sebelumnya pernah dimintai di Polda Jabar

dan keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar serta

membenarkan pula tanda tangannya;

• Bahwa keterangan Saksi dimintai di Polda Jabar dalam masalah

adanya dugaan tindak pidana Korupsi terhadap Kegiatan Pengadaan

Alat-alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi, Pengadaan Software

Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung lainnya di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon;

• Bahwa, sebab keterangan Saksi yang mintai dalam hal masalah /

Kegiatan Pengadaan EMIS tersebut, karena Saksi sebagai Anggota

Panitia Lelang, benar Saksi sebagai PNS bekerja di Sekretariat

Daerah Pemerintah Kota Cirebon sebagai Staf Administrasi Umum,

sebab Saksi diangkat sebagai Panitia Lelang Proyek di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon berdasakan SK. Rektor IAIN tersebut;

• Bahwa Tupoksi dari Panitia Lelang, Saksi sudah lupa karena

Kegiatan Pengadaan tersebut sudah lama, yang saksi ingat

diantaranya menyusun Jadwal, mengevaluasi penawan yang masuk

87

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dan menyiapkan HPS, kemudian saksi membenarkan BAP Point 6

yang dibacakan dipersidangan adalah tupoksi Saksi;

• Bahwa Tupoksi tersebut oleh Panitia Lelang sudah dilaksanakan

termasuk Saksi, namun dalam penyusunan HPS sudah disusun oleh

konsultan Perencanaan dari CV. Bintang Garage;

• Bahwa Panitia Lelang ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. Yudi Lukman

Hakim,S.Tt sebagai Ketua Panitia, Sdr. Drs.Ibnu Sina,MSi sebagai

Sekretaris, sedangkan saksi dan Eris Setiawan sebagai Anggota

Panitia yang bertugas membantu pekerjaan Ketua untuk kelancaran-

kelancaran kegiatan, baik Administrasi maupun hal-hal lain yang

disodorkan sesuai dengan kepanitiaan dalam lelang;

• Bahwa jumlah Perusahaan yang mendaftar ada 6 (enam)

Perusahaan dan nama-nama perusahaan itu Saksi sudah lupa,

kemudian saksi membenarkan BAP Point 23 yang dibacakan

dipersidangan bahwa nama perusahaan itu yaitu 1. PT. Bima Panca

Karya. 2. PT.Pangundan Perdana Karya. 3. PT. Cakrawala Media

Informatia. 4. PT.Infra Indo Sejati. 5. PT. Inalix dan PT. Hegar Daya;

• Bahwa, 6 (enam) perusahaan tersebut masing-masing mengajukan

dokumen-dokumen dan dokumen itu oleh Panitia Lelang sudah

diperiksa, seperti PT. Bima Panca Karya, seingat saksi dokumen

yang masuk berupa Pendirian Perusahaan, dokumen Pajak,

Organisasi Perusahaan, ijin Perusahaan, Siup dan juga masuk

dokumen Penawaran, dllnya sesuai dengan yang diminta panitia,

begitu pula dengan 5 PT yang lain juga memasukan dokumen yang

sama;

• Bahwa, Proyek Kegiatan Pengadaan EMIS di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Prof. Dr. H.

Abdus Salam dan KPA / Kuasa Pengguna Anggaran adalah Rektor

IAIN;

• Bahwa, setelah dilakukan Lelang dari 6 Perusahaan yang mendaftar

telah lulus 4 Perusahaan selanjutnya dari 4 Perusahaan telah lulus 2

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yaitu PT. Cakrwawala Media Informatika dan PT. Hegar

Daya, selanjutnya Panitia Lelang menentukan Pemenang kesatu

yaitu PT. Hegar Daya dan Pemenang kedua adalah PT. Cakrwawala

Media Informatika, kemudian hasil pekerjaan panitia lelang

diserahkan kepada PPK;

• Bahwa Spesifikasi Pengadaan EMIS berupa 1. Software, 2

Hardware, diantaranya Server Rektorat Destop Komputer, Laptop,

Printer, Destop Komputer, Handycam, Kamera Digital dll. 3. Akses

Internet, 4. Jaringan Komputer. 5. Webhosting;

• Bahwa benar spesifikasi Pengadaan masuk kedalam Penawaran

dengan tersusun rapi dan berdasarkan spesifikasi itu muncullah

pemenang dengan harga penawaran terendah yaitu PT. Hegar Daya,

dimana nilai penawaran itu sudah termasuk pajak dll. Kemudin

pemenang sudah didapat selanjutnya Panitia lelang menyerahkan

kepada PPK untuk pelaksanaannya maka pekerjaan panitia lelang

telah selesai;

• Bahwa Saksi diangkat menjadi Panitia Lelang mempunyai Sertifikasi

tahun 2008, begitupun dengan Terdakwa dan Ibnu Sina mempunyai

Sertifikasi, karena itu pekerjaan panitia sesuai dengan Sertifikasi

yang dimiliki melaksanakan pekerjaan Lelang sampai ada pemenang

dan diluar itu tidak ada kewenangan;

• Bahwa saksi sebagai anggota Panitia lelang sudah memeriksa

secara detail dan semaximal mungkin dokumen-dokumen PT. Hegar

Daya;

• Bahwa benar, Konsultan Perencanaan EMIS bernama AINUL telah

memberikan arahan-arahan kepada Panitia Lelang dan arahan itu

sudah dilaksanakan, selanjutnya pada saat dilaksanakan lelang

Konsultan tersebut harus mendampingi Panitia lelang, kenyataannya

pada saat dilaksanakan Lelang ada didampingi tetapi bukan AINUL

hanya oleh beberapa orang rekannya;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar, dokumen-dokumen dari PT. Hegar Daya sudah

diperiksa jika ada perubahan dokumennya namun pada saat

diumumkan sebagai pemenang tidak ada sanggahan dari PT-PT

yang lain, selain itu juga tidak ada yang kompleh atas Software

apabila ada yang mempunyai hak paten;

• Bahwa saksi sebagai Panitia Lelang selalu aktif sebagai Panitia

Lelang namun saksi tidak begitu mengawasi dalam hal pekerjaan

karena pekerjaan saksi hanya pada proses lelang;

• Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar Pengadaan tersebut

dituduhkan di Korupsi, saksi ketahui besar Pengadaan sebesar

Rp.1.400.000.000,-;

• Bahwa semenjak Saksi ditunjuk sebagai anggota panitia, proses

lelang sampai ke Pengumuman Lelang berjalan hampir selama 1

(satu) bulan dan menurut Fatwa yaitu Keppres menentukan, bahwa

sejak Pengumuman lelang sampai penjelasan selama 7 hari,

kemudian penjelasan sampai pemenang lelang diumumkan selama

14 hari yang wajibnya;

• Bahwa yang menentukan hari pelaksanaan Lelang ditenukan oleh

Panitia selama 14 hari menimal sebelum hari pelaksanaan;

• Bahwa, realisasi pekerjaan panitia lelang setelah didapat pemenang,

saksi tidak mengetahui persis terhadap barang-barang yang masuk,

yang lebih mengetahui adalah panitia penerima barang, namun

setelah saksi di Kepolisian barulah saksi ketahui bahwa barang-

barang tersebut sudah masuk dan ditanda tangan oleh Panitia

Penerima Barang dan barang-barang tersebut berada dalam sitaan

Polisi;

• Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Panitia Lelang yaitu Rektor

IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang Pgs;

• Bahwa keanggotaan Panitia lelang dalam bekerja kebanyakan sering

hadir semua;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setahu saksi AINUL sebagai Konsultan dan kehadirannya

sebagai konsultan bukan perorangan tetapi ditunjuk sebagai

Konsultan oleh CV. Bintang Grage;

• Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai panitia lelang

tidak ada intervensi dari PPK/Prof. H. Abdus Salam;

• Bahwa saksi melihat tidak ada perubahan fisik dari terdakwa, seperti

rumah masih rumah yang lama begitupun dengan mobil masih mobil

yang lama;

6. Saksi Dra. YAYAH SADIAH.

- Bahwa Saksi, sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN

Syekh Nurjati Cirebon sebelum saksi dihadapkan kepersidangan ini

pernah diperiksa di Polda Jabar dan keterangan saksi pada BAP

tersebut adalah benar serta membenarkan pula tanda tangannya

pada BAP tersebut dan sebelum ditanda tangani benar dibaca

terlebih dahulu;

- Bahwa masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dimana

pada tahun 2010 ada Kegiatan Pengadaan barang dan Jasa yaitu

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi Education Management Information

System ( EMIS ) dan Sarana Pendukungnya dan dalam Kegiatan

itu diduga telah terjadi tindak pidana korupsi;

- Bahwa kaitannya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut

denga saksi karena saksi sebagai Koordinator Penerimaan dan

Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditunjuk berdasarkan Surat

Keputusan dari Rektor;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Koordinator Penerimaan dan

Pemeriksaan Barang/Jasa, adalah menerima dan memeriksa

barang yang diterima dan menanda tangani berita acara

penerimaan barang selanjutnya mendistribusian barang-barang

tersebut;

91

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saksi terima tersebut adalah IT

(Information Technology) berupa Soffware dan Hardware, untuk

pekerjaannya benar dilakukan Lelang dimana pemenang Lelang

adalah PT. Hegar Daya dengan nilai Kontrak sebesar ± Rp.

1.300.000.000,-;

- Bahwa sebab terdakwa dihadapkan kepersidangan ini oleh

Penuntut Umum, karena pada Kegiatan Pengadaan Barang dan

Jasa itu Terdakwa sebagai rekanan, kemudian terjadi masalah

karena ada keterlambatan terhadap Pengadaan barang tersebut;

- Bahwa mengenai jangka waktu yang diberikan kepada PT. Hegar

Daya untuk melaksanakan pekerjaan, saksi tidak begitu paham

tetapi saksi ketahui bahwa pekerjaan itu seharusnya sudah selesai

pada bulan Desember 2010 dan kenyataannya tidak selesai;

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua/Koordinator Penerimaan

Barang mempunyai anggota 4 (empat) orang yaitu Hj. Sudiyanti,

Hanafiah Muhafid, Tamrin dan Sumardjo, benar tugas saksi

sebagai Ketua mengkodinir dari para anggota;

- Bahwa Klender kerja pelaksanaan proyek tersebut sampai selesai

yaitu selama 100 hari kerja yang berakhir bulan Desember 2010;

- Bahwa saksi sudah lupa, kapan penerimaan barang-barang

tersebut, yang seingat saksi penerimaannya bertahap, selanjutnya

Saksi membenarkan BAP point 17 yang dibacakan dipersidangan

adalah waktu penerimaan barang-barang;

- Bahwa nama-nama barang yang saksi terima berupa Server

Rektorat, Server Database, Laptop, Scanner, LCD Proyektor,

Televisi Display, Printer Lasser Jet, AC Split 1 PK, Kamera

Digital, benar 9 (sembilan) macam barang ini ada tetapi tidak

semua ada dan sebagian juga ada yang sudah terpasang;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut apakah Spek-speknya

sesuai atau tidak, Saksi tidak mengetahui karena saksi tidak begitu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

paham tentang Speknya begitu juga mengenai harganya, kemudian

setelah ada pemeriksaan di Polda Jabar barulah saksi ketahui

bahwa tidak semua barang Speknya sesuai dan diketahui pula

harganya karena Polisi memperlihat daftar harga kepada saski;

- Bahwa benar, dari 9 (sembilan) macam barang tersebut tidak

semua yang saksi terima, barang yang sudah saksi terima

berupa Server, laptop, printer, LCD, AC, Scanner, Televisi Display.

Sedangkan yang tidak saksi terima berupa Desktop Komputer,

Handycam, Camcoder;

- Bahwa barang yang telah saksi terima jumlahnya tidak

lengkap, seperti Laptop dipesan 10 unit, pertama saksi terima 5

unit kemudian ada penambahan 1 unit sampai sekarang kurang 4

unit lagi, Kamera Digital dipesan 3 unit, saksi terima baru 2, kurang

1 lagi dan sampai sekarang belum ada;

- Bahwa proyek tersebut sekarang sudah selesai pada tgl 10

Desember 2010 namun barang-barang tersebut sampai sekarang

belum semua ada, tindakan saksi benar sudah dilaporkan;

- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Panitia Penerima dan Pemeriksa

Barang, sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, seperti

menerima barang dan benar barang itu sudah saksi terima;

- Bahwa pada hari kami menerima barang, kami diberitahukan oleh

Panitia Pengadaan Barang bernama IBNU SINA mengatakan

bahwa barang sudah datang dari PT. Hegar Daya dan ketika

Barang datang diantar oleh PT. Hegar Daya, orang dari PT. Hegar

Daya datang ketika itu ada 3 (tiga) orang semuanya laki-laki namun

saksi tidak mengenal mereka, 3 orang itu mengatakan “ ini kami

mengirim barang dan kekurangan akan menyusul”, kemudian

saksi menanyakan “mana surat dari Tokonya” mereka menjawab

“tidak membawanya karena barang belum semua”;

- Bahwa ketika menerima barang-barang tersebut, baik Saksi

maupun anggota Panitia Penerima barang yang lain tidak ada

93

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani penerimaan barang-barang tersebut, namun kami

hanya mencatat barang-barang yang kami terima ketika itu, benar

kami menerima barang saat itu tidak didampingi oleh IBNU SINA;

- Bahwa benar, karena barang-barang tersebut belum lengkap dan

orang PT. Hegar Daya mengatakan bahwa kekurangan akan

menyusul, maka kami panitia penerima barang menunggu sampai

akhir Desember 2010 tetapi tidak muncul lagi dan sampai sekarang

barang itu masih kurang;

- Bahwa benar, barang-barang yang sudah kami terima berupa

Laptop sebanyak 5 unit, Prienter Lasser Jet sebanyak 8 unit,

Kamera Digital sebanyak 2 unit, Scanner sebanyak 4 unit, AC Split,

Server Rektorat dan Server Database, LCD Rojector, saksi terima

dari 3 orang laki-laki mengaku dari PT. Hegar Daya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan DWI JULIANTO tetapi mengetahui

bahwa Ia dari Telkom bukan dari PT. Hergar Daya, dan benar

ketika itu dia membawa alat-alat (jaringan Komputer dan

Webhosting ) dan alat-alat itu cocok dengan barang-barang yang

saksi terima penggunaannya;

- Bahwa Tim Saksi sebelum menerima barang tidak ada diberi acuan

oleh IBNU SINA, bahkan saksi pernah meminta dokumen-dokumen

mengenai barang-barang yang akan kami terima, mereka

mengatakan bahwa dokumen itu lagi dibikin dan dalam proses;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Lelang kemudian saksi

ketahui bahwa PT. Hegar Daya sebagai pemenang tender;

- Bahwa Termin pencairan dananya, saksi tidak mengetahui, karena

Saksi dan Tim hanya sebagai penerima barang saja dan benar

belum ada Sertifikat untuk itu;

- Bahwa benar ada berita acara penerimaan barang yang saksi

tanda tangani bersama Tim atas suruhan Sdr.IBNU SINA, telah

menyerahkan kepada saksi mengatakan “Bu, tolong ini tanda

tangani untuk pencairan karena waktunya sudah mendesak

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

akhir Desember jika tidak dicairkan akan hangus” lalu saksi

tanda tangani;

- Bahwa benar, berita acara tersebut semua Tim dari Panitia

Penerimaan Barang ikut menanda tangani, tetapi tidak dalam satu

ruangan terlebih dahulu menanda tangani adalah saksi, sebelum

menanda tangani tidak ada penjelasan terlebih dahulu;

- Bahwa untuk menanda tangani Berita Acara tersebut, saksi pernah

menanyakan kepada IBNU SINA atas perintah siapa berita acara

ini supaya ditanda tangani, IBNU SINA bilang “Saya disuruh

oleh Prof. ABDUS SALAM untuk menanda tangani Berita Acara

ini guna pencairan EMIS karena waktunya sudah mendesak

akhir Desember menjelang akhir tahun anggaran, jika tidak

dicairkan akan hangus” karena alas an itu saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi sesudah menanda tangani Berita Acara tersebut,

bertemu dengan Prof ABDUS SALAM dan untuk mencek yang

disampaikan oleh Ibnu Sina lalu saksi menanyakan “ Prof. ini

barang berupa Software dimana ? “ lalu Prof. menjawab

“Barangnya lagi dirakit yaitu Servernya dan kalau dirakit di

kantor ini tidak mungkin” begitu kata Prof., tetapi tentang kata-

kata Ibnu Sina saat penanda tanganan BA tidak ceklis, karena pada

saat Ibnu Sina menyerahkan BA itu kepada saksi tidak langsung

ditanda tangani tetapi saksi bersama Tim musyawarah dahulu lalu

kami sepakat untuk tanda tangan;

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Point 27. Yang dibacakan

dipersidangan bahwa SOFTWARE 1 paket tidak ada, adalah pada

saat pemeriksaan dari KPK, tetapi setelah itu ada pemenuhan dari

rekanan sekarang sudah ada termasuk yang lainnya;

- Bahwa benar, termasuk Desktop Komputer 3 unit tidak ada adalah

pada saat pemeriksaan BPK, kemudian datang 1(satu) unit

kemudian sisa 2 (dua) unit lagi, kemudian selama proses sidang

95

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi 1(satu) unit dari rekanan, maka sampai sekarang masih

kurang 1 (satu) lagi;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Penerimaan Barang dan

pemeriksaan barang pernah menerima SK pengangkatan saksi dari

bagian Kepegawaian yang diberikan sekitar bulan Maret 2010 dan

SK tersebut ditanda tangani oleh Rektor dan benar saksi belum

mempunyai Sertifikasi untuk tugas tersebut;

- Bahwa Saksi, ketika menerima SK pengangkatan tersebut belum

mengetahui apa tugas saksi dan tidak pula saksi diberitahukan,

baik oleh Rektor maupun oleh Terdakwa, begitupula sebaliknya

saksi juga tidak menanyakan apa saja yang menjadi tugas saksi;

- Bahwa saksi ada menerima tunjangan sebagai Panitia Penerima

barang yang saksi terima satu kali pada akhir tahun, dimana SK

diterima Maret 2010 kemudian pada bulan Desember 2010 saksi

diberi gaji sebagai panitia Penerima Barang sebesar Rp.250.000,-

tanda terimanya ditanda tangani apabila disuruh untuk

mengembalikan saksi bersedia mengembalikannya;

- Bahwa mengenai Berita Acara untuk proses pencairan Pekerjaan

Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukungnya

yang ditanda tangani tersebut seolah-olah pekerjaan sudah selesai

pada hal pekerjaan belum selesai, bahwa mengenai berita acara

tersebut saksi selaku Ketua Panitia maupun anggota panitia tidak

ada yang menanda tanganinya, kemudian adanya tanda tangan

Tim Saksi pada berita acara tersebut baru saksi ketahui setelah

saksi diperiksa ternyata ada tanda tangan Tim yang dipalsukan,

berita acara tersebut berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.In14/BA-PB/EMIS/03.A/

2010 tertanggal 12 Nopember 2010;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.In14/BA-PB/EMIS/03.A/

2010 tertanggal 12 Nopember 2010;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) berita acara tersebut yang

diperlihatkan di persidangan dan membenarkan tanda tangan yang

tertulis atas nama saksi bukanlah tanda tangan saksi bersama

Tim ;

- Bahwa benar saksi bersama Tim tidak menanda tangani berita

acara tersebut, tetapi untuk Pemeriksaan Barang saksi bersama

Tim melakukan pemeriksaan, ternyata tanda tangan saksi bersama

Tim telah dipalsukan tersebut yang saksi ketahui setelah saksi

diperiksa;

- Bahwa setelah saksi ketahui bahwa tanda tangan saksi dipalsukan,

tindakan kami membuat surat pernyataan bahwa tanda tangan

pada BA Pemeriksaan barang tersebut bukanlah tanda tangan kami

dan juga telah dilakukan tes fhorensic, namun siapa yang telah

memalsukan tanda tangan kami sampai sekarang tidak diketahui;

- Bahwa terhadap Berita Acara yang tidak ditanda tangani mengenai

barang-barangnya saksi pernah melihat, kecuali 4 unit kekurangan

Laptop, Comcoder, Handycam dan Desktop Komputer;

- Bahwa mengenai dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Panitia

Penerima Barang, berupa SK dan Berita Acara tersebut;

- Bahwa dokumen seperti Kontrak tidak kami miliki dan pernah

ditanyakan kepada Sdr. Ibnu Sina dan apa yang akan kami terima

dan periksa, jawaban Sdr. Ibnu Sina lagi diproses, kemudian

ditanya kembali tapi jawabannya sama, saksi bertanya ada 3 kali,

dan benar sebelumnya kami tidak ada diberitahukan apa saja

barangnya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak (Surat Perjanjian

Pengadaan Barang) tertanggal 18 Oktober 2010 tersebut;

- Bahwa SK dari Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon tertanggal 17

Maret 2010 yang diberikan kepada Saksi adalah khusus untuk

pekerjaan Penerimaan barang, tetapi tidak khusus untuk proyek ini

dan bisa juga untuk proyek yang lain;

97

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui, biasanya untuk pengadaan Anggaran melalui

DIPA kemudian bulan Maret biasanya sudah mulai ada proyek, jika

ada revisi biasa dimulai bulan September dan bulan Oktober,

sedangkan untuk proyek pengadaan ini di mulai bulan Oktober

karena termasuk yang direvisi;

- Bahwa sehubungan dengan tugas saksi sebagai penerima dan

memeriksa barang, menanda tangani berita acaranya dan

mendistribusikan barang, benar pada saat menerima barang

berpengaruh terhadap anggaran yaitu untuk pencairan dana

berikutnya, jika ditandatangani pada termin 1 maka termin 2 bisa

dicairkan;

- Bahwa benar, tanda tangan Saksi / Tim Penerima Barang yang

dipalsukan itu yaitu Berita Acara pada Termin 1 terhadap 2 berita

acara yaitu untuk Software dan Hardware, adanya pemalsuan

tanda tangann itu Saksi ketahui setelah Saksi di periksa di Polda

Jabar pada bulan Maret 2011;

- Bahwa, oleh karena pada Termin I Saksi / Tim Penerima Barang

merasa tidak menanda tangani namun pada Termin II bisa

dicairkan, sebabnya karena Saksi / Tim Panitia Penerima

Barang disuruh untuk menanda tangani oleh Panitia

Pengadaan, mengatakan bahwa pencairan terakhir dan sudah

terdesak waktu di akhir tahun anggaran bulan Desember 2010,

jika tidak ditanda tangani tidak bisa cair dan hangus, dengan

alasan itu lalu Saksi bersama Tim menanda tangani berita acara

Termin II, sedangkan barang yang diterima itu Saksi melihat

memang ada, tetapi untuk ceklis lebih rinci tidak sempat karena

tanda tangan sudah diminta segera ditanda tangani;

- Bahwa benar, Termin II Saksi tanda tangani 2 (dua) Berita Acara,

yaitu untuk Software, Jaringan Internet dan Webhosting serta

Konsultan, Sebetulnya dalam hal pembayaran / keuangannya

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan tidak ada sangkut pautnya dengan Tim Penerima

Barang;

- Bahwa benar, pada Termin II Tim Penerima Barang disuruh untuk

menanda tangani, benar barangnya saat itu belum lengkap dan Tim

bersedia menanda tangani karena mengatakan barangnya sedang

dirakit sementara katanya waktu sudah mendesak;

- Bahwa Saksi membenarkan BAP point 29, benar ada 4 (empat)

Berita Acara yang maksudnya yaitu ada 2 pasang berita acara,

untuk 1 pasangnya terdiri dari : 1 lbr. BA Penerima barang dan 1

lbr. BA Pemeriksaan Barang dan 1 pasang BA lagi adalah untuk

Software dan Konsultan, tetapi kenapa Konsultan termasuk di

dalamnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi menerima SK penunjukan sebagai Panitia Penerima

Barang, benar saksi belum berpengalaman di bidang IT dan benar

Saksi tidak menolak diangkat sebagai Ketua Panitia;

Berhubung adanya pemenuhan barang-barang dari PT. Hegar

Daya maka berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang

tertanggal 10 Oktober 2012 yang diterima oleh Panitia

Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa sebagai

Koordinatornya adalah Dra. YAYAH SA’ADIYAH dan setelah

dikomprontir dipersidangan meberikan keterangan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi membernarkan tanda tangannya pada Berita Acara

Penerimaan Barang tertanggal 10 Oktober 2012 yang dibacakan

dan diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa selama proses perkara ini berjalan di Pengadilan Negeri

Bandung benar saksi telah menerima 2 (dua) kali pemenuhan

barang dari PT. Hegar Daya, berupa :

- Tanggal 8 Oktober 2012, berupa :

• Desktop Computer sebanyak 1 (satu) unit ;

99

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Laptop, sebanyak 1 (satu) unit ;

• Handycam, sebanyak 1 (satu) unit ;

• Camcoder, sebanyak 1 (satu) unit ;

• Tanggal 10 Oktober 2012, berupa :

• Desktop Computer sebanyak 1 (satu) unit ;

• Laptop, sebanyak 4 (empat) Unit ;

7. Saksi Drs. SUDIYANTI, S.Ag.

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabar dan

keterangan Saksi pada BAP tersebut adalah benar serta

membenarkan pula tanda tangannya dan sebelum ditanda tangan

benar dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar, di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2010 ada

Kegiatan Pengadaan barang dan Jasa yaitu Pengadaan Alat-Alat

Komunikasi dan Tegnologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi

Education Management Information System ( EMIS ) dan Sarana

Pendukungnya, terhadap Kegiatan itu terjadi masalah diduga telah

terjadi tindak pidana korupsi;

- Bahwa terhadap masalah tersebut kaitannya dengan Saksi karena

Saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan

Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan dari Rektor IAIN Syeh

Nurjati Cirebon;

- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Anggota Panitia Penerimaan dan

Pemeriksaan Barang/Jasa, adalah menerima dan memeriksa

barang yang diterima sesuai dengan spesifikasinya yang ada dalam

kontrak dan menanda tangani surat penerimaan barang berita

acara penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada bagian

umum;

- Bahwa benar, barang-barang yang Saksi terima itu berupa barang-

barang IT (Information Tegnology) berupa Software dan Hardware;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terhadap Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

tersebut untuk pekerjaannya dilakukan Lelang dan setelah

dilakukan Lelang sebagai pemenang adalah PT. Hegar Daya

dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.300.000.000,- sekian;

- Bahwa saksi ketahui, sebab terdakwa dihadapkan kepersidangan

ini oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, karena beliau sebagai

kontraktor atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, sebab

terjadi masalah karena ada keterlambatan terhadap Pengadaan,

benar klender kerjanya sampai selesai selama 100 hari kerja

berakhir bulan Desember 2010;

- Bahwa nama-nama barang Pengadaan tersebut Saksi sudah lupa

dan Saksi membenarkana BAP point 22 yang dibacakan di

persidangan bahwa nama-nama barang Pengadaan itu berupa

Server Rektorat, Server Database, Laptop, Scanner, LCD

Proyektor, Televisi Display, Printer lasser Jet, AC Split 1 PK,

Kamera digital;

- Bahwa saksi membenarkan BAP Point 22 yang dibacakan

dipersidangan bahwa 9 (sembilan) macam barang tersebut tidak

semuanya ada dan yang sudah ada sebagian sudah terpasang;

- Bahwa barang-barang yang ada tersebut apakah sesuai atau tidak

dengan Spek-speknya, saksi tidak mengetahui karena saksi tidak

begitu paham, begitu juga mengenai harganya saksi juga tidak

mengetahui, kemudian setelah ada pemeriksaan barulah saksi

ketahui bahwa tidak semua barang Speknya sesuai;

- Bahwa mengenai harga-harga barang yang 9 macam tersebut

saksi ketahui ketika saksi diperiksa oleh Penyidik karena daftar

harga barang diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa 9 macam barang tersebut, benar tidak semua yang diterima

oleh Tim Penerima Barang, barang yang sudah saksi / Tim

terima berupa Server, laptop, printer, LCD, AC, Scanner, Televisi

101

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Display. Sedangkan yang tidak diterima berupa Desktop

Komputer, Handycam, Camcoder;

- Bahwa terhadap barang yang sudah diterima, benar jumlahnya

tidak lengkap, seperti Laptop dipesan 10 unit, yang diterima 5 unit

kemudian ada penambahan 1 unit dan sampai sekarang kurang 4

unit lagi, Kamera Digital dipesan 3 unit yang diterima Tim baru 2,

kurang 1 lagi dan sampai sekarang belum ada, kemudian yang

lainnya sudah terpasang tetapi belum sempurna karena timbulnya

kasus ini;

- Bahwa benar, proyek Pengadaan tersebut sudah selesai pada tgl

10 Desember 2010 dan masa pemeliharaan terhadap barang-

barang tersebut sudah habis atau belum, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Kepolisian pada bulan Juni 2011,

ketika itu alat-alat tersebut sudah terpasang tetapi belum

sempurna, begitu juga dengan Laptop sisa 4 lagi sampai bulan Juni

2011 belum ada penambahan;

• Bahwa Saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab

saksi sebagai Anggota Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang,

seperti menerima barang dan benar saksi sudah menerima

barangnya, ketika barang itu diberitahukan oleh Panitia

Pengadaan Barang bernama IBNU SINA mengatakan bahwa

barang sudah datang dari PT. Hegar Daya;

• Bahwa Barang-barang tersebut datang diantar oleh PT. Hegar

Daya sebanyak 3 (tiga) orang semuanya laki-laki dan saksi tidak

mengenal 3 orang itu, mereka mengatakan “ini kami mengirim

barang dan kekurangan akan menyusul”, kemudian Ibu Yayah

sebagai Ketua Tim menanyakan “mana surat dari Tokonya”

mereka bilang “nanti, karena barang belum lengkap”;

• Bahwa benar, ketika menerima barang-barang tersebut, Saksi

maupun anggota panitia yang lain tidak ada menanda tangani

penerimaannya namun barang yang diterima ada dicatat, benar

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ketika menerima barang Tim Penerima Barang tidak didampingi

oleh IBNU SINA sebagai Panitia Pengadaan Barang;

• Bahwa benar, atas kekurangan barang-barang dari PT.Hegar

Daya Panitia penerima barang menunggu sampai akhir

Desember 2010 menjelang Tahun Anggaran berakhir, tetapi tidak

muncul lagi dan sampai sekarang barang itu masih kurang;

• Bahwa benar, barang berupa Laptop sebanyak 5 unit, Prienter

Lasser Jet sebanyak 8 unit, Kamera Digital sebanyak 2 unit,

Scanner sebanyak 4 unit, AC Split, Server Rektorat dan Server

Database, LCD Rojector, semua barang ini saksi bersama Tim

menerima dari 3(tiga) orang laki-laki mengaku dari PT. Hegar

Daya;

• Bahwa saksi kenal dengan DWI JULIANTO dan Ia dari Telkom

bukan dari PT. Hergar Daya, dan benar ketika kami menerima

barang-barang dari PT. Hegar Daya ada Dwi Julianto membawa

alat-alat (jaringan Komputer dan Webhosting) dan alat-alat itu

cocok dengan barang-barang yang kami terima;

• Bahwa benart, Tim Penerima Barang sebelumnya tidak ada

diberi acuan oleh IBNU SINA atau oleh Timnya sebagai Panitia

Pengadaan Barang, bahkan pernah diminta oleh Tim kami

tentang dokumen-dokumen mengenai barang-barang yang akan

kami terima, mereka mengatakan bahwa dokumen itu lagi dibikin

dan dalam proses;

• Bahwa benar, saksi tidak mengetahui proses tender, tetapi ada

yang meberitahukan bahwa PT. Hegar Daya sebagai pemenang

tender;

• Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa Termin pencairan dana

dalam proyek pengadaan tersebut, karena tugas Tim Saksi

hanya sebagai penerima barang saja, benar belum ada Sertifikat

untuk itu;

103

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar, kami ada menanda tangani berita acara

penerimaan Barang dan Pemeriksaan barang, dan yang

menyuruh saksi untuk menanda tangani Berita Acara tersebut

adalah Sdr. SIBNU SINA, menyerahkan kepada saksi “Bu,

tolong ini tanda tangani untuk pencairan karena waktunya

sudah mendesak akhir Desember jika tidak dicairkan akan

hangus” kemudian setelah Tim saksi bermusyawarah dan

sepakat untuk menanda tangani lalu saksi dan Tim menanda

tangani setelah ada tanda tangan dari Ketua Panitia yaitu Bu

Yayah, benar saksi tidak menanyakan kepada IBNU SINA atas

perintah siapa supaya ditanda tangani;

• Bahwa saksi pernah menerima SK pengangkatan saksi sebagai

Panitia Penerimaan Barang dari bagian Kepegawaian yang

diberikan sekitar bulan Maret 2010 dan SK tersebut ditanda

tangani oleh Rektor;

• Bahwa saksi ketika menerima SK tersebut, benar belum

mengetahui apa saja tugas saksi, tidak pula saksi diberitahukan

baik oleh Rektor maupun oleh Terdakwa, begitupula sebaliknya

saksi juga tidak menanyakan apa saja yang menjadi tugas saksi;

• Bahwa benar, saksi pernah menerima tunjangan sebagai Panitia

Penerima barang sebanyak satu kali pada akhir tahun yaitu

sebesar Rp.250.000,- dan saksi menandatangani tanda

terimanya diberikan Desember 2010, jika diminta untuk

mengembalikannya, saksi bersedia;

• Bahwa mengenai Berita Acara untuk proses pencairan yang

sudah ditanda tangani oleh Tim Penitia Penerimaan Barang

seolah-olah pekerjaan sudah selesai pada hal pekerjaan belum

selesai, maksudnya berita acara tersebut saksi selaku anggota

panitia tidak ada menanda tanganinya, kemudian adanya berita

acara tersebut baru saksi ketahui setelah saksi diperiksa oleh

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Polisi ternyata ada tanda tangan Tim saksi yang dipalsukan,

berita acara tersebut berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.In14/BA-PB/EMIS/03.A/

2010 tertanggal 12 Nopember 2010;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.In14/BA-PB/EMIS/03.A/

2010 tertanggal 12 Nopember 2010;

- Bahwa Saksi mengakui tanda tangan pada 2 (dua) berita acara

tersebut, tetapi saksi maupun Tim merasa tidak pernah menanda

tanganinya, sedangkan untuk Pemeriksaan Barang saksi bersama

Tim melakukan pemeriksaan tetapi menanda tangani berita acara

pemeriksaan tidak ada ternyata tanda tangan saksi bersama Tim

telah dipalsukan dan adanya berita acara tersebut saksi ketahui

setelah diperiksa di Kepolisian;

- Bahwa saksi bersama Tim setelah mengetahui bahwa tanda tangan

saksi dan Tim telah dipalsukan, tindakan saksi bersama Tim

membuat surat pernyataan bahwa tanda tangan pada BA

Pemeriksaan barang tersebut bukanlah tanda tangan kami dan juga

telah dilakukan Tes fhorensic, benar saksi tidak mengetahui orang

yang memalsukan tanda tangan saksi dan Tim;

- Bahwa saksi terhadap Berita Acara yang tidak merasa ditanda

tangani mengenai barangnya saksi ada melihat, kecuali 4 unit

kekurangan yaitu Laptop, Comcoder, Handycam dan Desktop

Komputer;

- Bahwa Panitia Penerima dan Pemeriksan Barang memiliki

dokumen berupa SK dan Berita Acara tersebut, sedangkan

dokumen mengenai Panitia Lelang tidak ada kami miliki dan juga

kontrak kami tidak memiliki;

- Bahwa oleh karena dokumen kontrak tidak dimiliki, tetapi pernah

ditanyakan kepada Sdr. IBNU SINA dan Ia mengatakan bahwa

dokumennya lagi diproses, kemudian ditanya kembali tapi

105

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya sama, benar sebelumnya kami tidak ada diberitahukan

apa saja barang yang akan diterima;

- Bahwa oleh karena tidak diberitahukan barang yang akan diterima

dan tidak pula memiliki dokumen barang, benar tidak ada

ditanyakan kepada PPK maupun Rektor;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Kontrak tertanggal 18

Oktober 2010 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa SK penunjukan Saksi sebagai Panitia Penerima Barang

pada tgl. 17 Maret 2010 adalah SK khusus untuk pekerjaan

Penerimaan barang, tetapi tidak khusus untuk proyek ini bisa juga

untuk proyek yang lain;

- Bahwa benar, tugas Panitia Penerima Barang adalam menerima

barang, benar ada pengaruhnya ke anggaran, yaitu untuk

pencairan berikutnya, jika ditanda tangani pada termin 1 maka

termin 2 bisa dicairkan;

- Bahwa benar, tanda tangan saksi dan Tim yang dipalsukan pada

Berita Acara tersebut adalah termasuk Termin 1, bahwa tanda

tangan kami Tim Panitia Penerima barang telah dipalsukan, saksi

ketahui setelah di periksa di Polda Jabar pada bulan Maret 2011;

- Bahwa BA pada Termin I tidak ditanda tangani namun pada Termin

II bisa dicairkan dan sebab bisa cair karena Tim Panitia Penerima

Barang disuruh untuk menandatangani Berita Acara Termin II oleh

Panitia Pengadaan, mengatakan adalah pencairan terakhir dan

sudah terdesak waktu di akhir tahun anggaran bulan

Desember 2010 jika tidak ditanda tangani tidak bisa cair dan

hangus;

- Bahwa Berita Acara Termin II ditanda tangani oleh Tim, benar saksi

melihat ada barangnya dan Sdr. Ibnu Sina juga mengatakan bahwa

barangnya sama dengan yang cantum pada BA tersebut dan untuk

ceklis lebih rinci tidak sempat lagi;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Termin I benar tanda tangan Tim Penerima

Barang dipalsukan adalah untuk Software dan Hardware;

- Bahwa pada Termin II, berita acarakah yang saksi tanda tangani

ada 2(dua) Berita Acara, yaitu untuk Software, Jaringan Internet

dan Webhosting serta Konsultan, tetapi soal pembayaran /

keuangan Konsultan sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan

Tim Penerima barang, benar Termin II Tim Penerima Barang

disuruh untuk menanda tangani dan kami menanda tanganinya,

karena mengatakan barangnya sedang dirakit sementara itu

katanya waktu sudah mendesak, dan benar barangnya belum

lengkap saat ditandatangani;

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 29 yang dibacakan

dipersidangan bahwa Saksi dan Tim menanda tangani 4 Berita

Acara, maksudnya adalah 2 pasang berita acara, jadi semuanya

benar 4 BA, dimana 1 pasang BA adalah untuk Software dan untuk

Konsultan, tetapi kenapa termasuk untuk Konsultan, saksi tidak

mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat teguran kepada Pt. Hegar

Daya;

- Bahwa benar, saksi menerima SK penunjukan saksi sebagai Panitia

Penerima Barang, benar saksi belum berpengalaman di bidang IT

namun saksi tidak pernah menolak jabatan yang diberikan;

8. Saksi HANAFIAH MUHAFID.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabar

sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon dan keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar,

serta membenarkan pula tanda tangannya dan benar sebelum

ditanda tangani dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon,

dimana pada tahun 2010 terdapat Kegiatan Pengadaan barang dan

107

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Jasa yaitu Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Tegnologi

Informasi, Pengadaan Software Aplikasi Education Management

Information System ( EMIS ) dan Sarana Pendukungnya dan dalam

Kegiatan itu diduga telah terjadi tindak pidana korupsi;

- Bahwa kaitannya sehingga saksi diajukan sebagai saksi seperti

sekarang ini karena saksi sebagai Anggota Panitia Penerimaan dan

Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditunjuk berdasarkan Surat

Keputusan dari Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Panitia Penerimaan dan

Pemeriksaan Barang/Jasa, adalah Mmenerima dan memeriksa

barang yang diterima dan menanda tangani berita acara

penerimaan barang selanjutnya mendistribusian barang-barang

tersebut;

- Bahwa barang-barang yang diterima oleh Tim Panaitia Penerima

barang berupa barang-barang IT (Information Tegnology) berupa

Soffware dan Hardware, Akses Internet, Jaringan Komputer,

Webhosting;

- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan tersebut, benar dilakukan

Lelang yang dimenangkan oleh PT. Hegar Daya dengan nilai

Kontrak sebesar Rp. 1.300.000.000,- sekian;

- Bahwa sebab Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa itu Terdakwa sebagai

Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian setelah berjalan terjadi

masalah karena ada keterlambatan terhadap Pengadaan;

- Bahwa setahu saksi, jangka waktu yang diberikan kepada PT.

Hegar Daya untuk melaksanakan pekerjaan tsb, saksi ketahui

selama 100 hari kerja berakhir tgl. 10 Desember 2010 namun

pekerjaan belum selesai;

- Bahwa Tim Panitia Penerima Barang berjumlah 5 (lima) orang yaitu

Hj. Sudiyanti, Saksi, Tamrin dan Sumardjo, sedangkan Ketua

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Ibu. Yayah, benar tugas anggota membantu pekerjaan

Ketua;

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 13 yang dibacakan

dipersidangan bahwa barang-barang masuk secara bertahap,

barang itu berupa Server Rektorat, Server Database, laptop,

Scanner, LCD Proyektor, Televisi Display, printer laser Jet, AC Split

1 PK, Kamera digital, benar barang-barang tersebut sudah diterima

namun belum semuanya ada dan sebagian juga sudah ada yang

terpasang;

- Bahwa spek-spek dari barang tersebut, saksi tidak mengetahui dan

tidak paham tentang spek-speknya dan tidak pernah pula

diberitahukan, begitu juga mengenai harganya saksi tidak

mengetahui, kemudian setelah saksi diperiksa barulah saksi

ketahui bahwa tidak semua barang Speknya sesuai;

- Bahwa saksi mengetahui harga-harga barang ketika saksi

diperiksa, penyidik memperlihatkan kepada saksi mengenai daftar

harga barang yang 9 macam tersebut;

- Bahwa dari 9 (Sembilan) macam barang tersebut yang sudah

saksi terima berupa Server, laptop, printer, LCD, AC, Scanner,

Televisi Display. Sedangkan yang tidak saksi terima berupa

Desktop Komputer, Handycam, Camcoder, sedangkan Software

tipe tidak diberikan rinci, hanya secara global saja;

- Bahwa terhadap barang yang saksi terima jumlahnya tidak lengkap,

seperti Laptop dipesan 10 unit diterima 5 unit, benar ada

penambahan 1 unit sampai sekarang kurang 4 unit lagi, Kamera

Digital dipesan 3 unit baru diterima 2, kurang 1 lagi sampai

sekarang belum ada pemenuhan;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggota Panitia

Penerima dan Pemeriksa Barang sudah dilaksanakan, seperti

menerima barang dan benar saksi sudah menerima barangnya;

109

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim ketika menerima barang diberitahukan oleh Panitia

Pengadaan Barang bernama IBNU SINA, mengatakan bahwa

barang sudah datang dari PT. Hegar Daya dan orang PT. Hegar

Daya ketika itu ada 3 (tiga) orang semuanya laki-laki yang tidak

saksi kenal dan mereka mengatakan “ini kami mengirim barang

dan kekurangan akan menyusul”, benar ketika itu Tim tidak ada

menanda tangani barang yang diterima, tetapi kami mencatat

barang yang diterima dan benar tidak ada didampingi oleh IBNU

SINA sebagai Panitia Pengadaan Barang;

- Bahwa benar, atas kekurangan barang tersebut sebagaimana yang

dikatakan oleh 3 orang tersebut bahwa kekurangan barang akan

menyusul namun kami panitia penerima barang menunggu sampai

akhir Desember 2010 tidak muncul lagi dan sampai sekarang

barang itu masih kurang seperti Laptop;

- Bahwa barang-barang yang sudah diterima berupa Laptop

sebanyak 5 unit, Prienter Lasser Jet sebanyak 8 unit, Kamera

Digital sebanyak 2 unit, Scanner sebanyak 4 unit, AC Split,

Server Rektorat dan Server Database, LCD Rojector, benar

barang-berang tersebut diterima dari 3 orang laki-laki mengaku dari

PT. Hegar Daya;

- Bahwa DWI JULIANTO dari Telkom bukan dari PT. Hergar Daya

dan benar ketika PT. Hegar Daya mengantar barang benar Dwi

Yulianto ada sekalian membawa alat-alat (jaringan Komputer dan

Webhosting ) dan alat-alat itu cocok dengan barang-barang yang

diterima;

- Bahwa benar, Tim saksi tidak ada diberi acuan sebelum menerima

barang baik oleh Sdr. Ibnu Sina atau Timnya sebagai Panitia

Pengadaan Barang, bahkan Tim saksi pernah meminta dokumen-

dokumen barang, mereka mengatakan bahwa dokumen itu lagi

dibikin dan dalam proses;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses tender namun ada

diberitahukan bahwa PT. Hegar Daya sebagai pemenang tender;

- Bahwa dalam hal pencairan berapa Termin, saksi tidak mengetahui

karena Tim saksi hanya sebagai penerima barang saja dan benar

belum ada Sertifikat untuk itu;

- Bahwa Saksi dan Tim Panitia Penerima Barang benar telah

menanda tangani Berita Acara, yang menyuruh untuk menanda

tanganinya adalah Sdr. IBNU SINA, menyerahkan kepada saksi

minta untuk ditanda tangani, katanya “berita acara ini untuk

pencairan karena waktunya sudah mendesak akhir Desember

2010 jika tidak dicairkan akan hangus” lalu Tim Saksi

bermusyawarah dan sepakat untuk ditanda tangani kemudian saksi

bersama Tim menanda tangani;

- Bahwa penanda tanganan berita acara tersebut tidak dalam satu

ruangan, terlebih dahulu yang menanda tangani adalah Bu Yayah

selaku Ketua Panitia, benar sebelum menanda tangani tidak ada

penjelasan terlebih dahulu;

- Bahwa menurut Sdr. IBNU SINA yang menyuruh menanda tangani

berita acara tersebut adalah Prof. ABDUS SALAM untuk pencairan

EMIS karena waktunya sudah mendesak akhir Desember

menjelang akhir tahun Anggaran jika tidak dicairkan akan hangus;

- Bahwa Saksi pernah menerima SK pengangkatan saksi sebagai

Panitia Penerimaan Barang dari bagian Kepegawaian yang

diberikan sekitar bulan Maret 2010 dan SK tersebut ditanda tangani

oleh Rektor;

- Bahwa benar, Saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Barang

belum mempunyai Sertifikasi untuk itu;

- Bahwa benar, pada saat saksi menerima SK penunjukan sebagai

Panitia Penerima Barang Saksi belum mengetahui apa tugas saksi

dan tidak pula saksi diberitahukan baik oleh Rektor maupun oleh

111

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PPK, begitupun sebaliknya benar saksi tidak menanyakan apa saja

yang menjadi tugas saksi;

- Bahwa benar, saksi ada menerima tunjangan sebagai Panitia

Penerima barang sebanyak satu kali yang saksi terima pada

Desember 2010 sebesar Rp.250.000,-;

- Bahwa ada Berita Acara yang ditanda tangani saksi bersama Tim

untuk proses pencairan, mengenai berita acara tersebut Panitia

Penerima Barang tidak ada yang menanda tanganinya, kemudian

adanya berita acara tersebut baru saksi ketahui setelah saksi

diperiksa ternyata ada tanda tangan saksi bersama Tim yang

dipalsukan, berita acara tersebut berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.In14/BA-PB/

EMIS/03.A/2010 tertanggal 12 Nopember 2010;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.In14/BA-PB/

EMIS/03.A/2010 tertanggal 12 Nopember 2010;

- Bahwa dua berita tersebut diperlihatkan di persidangan dan saksi

menerangkan bahwa benar tanda tangan saksi tetapi bukan saksi

yang menanda tangani, ternyata tanda tangan saksi bersama Tim

telah dipalsukan, saksi ketahui setelah saksi diperiksa;

- Bahwa saksi merasa tidak menanda tangani berita acara, tetapi

untuk Pemeriksaan Barang saksi bersama Tim melakukan

pemeriksaan barang;

- Bahwa tindakan saksi setelah diketahui tanda tangan saksi telah

dipalsukan saksi bersama Tim membuat surat pernyataan bahwa

tanda tangan pada BA Pemeriksaan barang tersebut bukanlah

tanda tangan kami dan juga telah dilakukan tes fhorensic dan siapa

yang telah menanda tangani saksi tidak mengetahui;

- Bahwa terhadap Berita Acara yang tidak merasa ditanda tangani,

benar saksi ada melihat barang-barangnya kecuali 4 unit

kekurangan Laptop, Comcoder, Handycam dan Desktop Komputer;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Panitia Penerima

Barang, berupa SK dan Berita Acara tersebut, sedangkan dokumen

mengenai Panitia Lelang tidak ada dimiliki begitupun dengan

kontrak kami tidak memiliki;

- Bahwa oleh karena Panitia Penerima barang tidak memiliki

dokumen, seperti Kontrak, saksi pernah menanyakan mengenai

dokumen-dokumen tersebut kepada IBNU SINA dan ia mengatakan

dokumennya lagi diproses, kemudian ditanya kembali jawabannya

sama, saksi bertanya ada 3 kali, dan benar sebelumnya kami tidak

ada diberitahukan apa saja barangnya;

- Bahwa, pada saat barang datang, ada saksi tanyakan kepada Ibnu

Sina katanya nanti diberikan karena barang belum diserahkan

semua,

- Bahwa benar, saksi tidak ada menanyakan baik kepada Terdakwa

maupun Rektor mengenai dokumen barang, benar dokumen

kontrak tertanggal 18 Oktober 2010, saksi tidak pernah melihat;

- Bahwa saksi ditunjuk oleh Rektor sebagai Panitia Penerima Barang

pada tgl. 17 Maret 2010, adalah khusus untuk pekerjaan

Penerimaan barang, tetapi tidak khusus untuk proyek ini bisa juga

untuk proyek yang lain;

- Bahwa benar, tugas saksi pada saat menerima barang

berpengaruh terhadap Anggaran, yaitu untuk pencairan berikutnya,

jika ditanda tangani pada termin 1 maka termin 2 bisa dicairkan;

- Bahwa benar, berita acara yang tidak ditanda tangani oleh Tim

Saksi tersebut adalah b.a Termin I, bahwa tanda tangan kami Tim

Panitia Penerima barang telah dipalsukan, saksi ketahui setelah di

periksa di Polda Jabar pada bulan Maret 2011;

- Bahwa berita acara Termin I tidak ditanda tangani ternyata pada

Termin II bisa dicairkan, sebab bisa dicairkan, karena Tim Panitia

Penerima Barang disuruh untuk menanda tangani Berita Acara

Termin II tersebut oleh Panitia Pengadaan, mengatakan adalah

113

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pencairan terakhir dan sudah terdesak waktu di akhir tahun

Anggaran bulan Desember 2010 jika tidak ditanda tangani tidak

bisa cair dan hangus;

- Bahwa benar, setelah menanda tangani berita acara termin II.

Saksi melihat ada barangnya sama dengan yang cantum pada BA

Penerimaan Barang dan untuk ceklis lebih rinci tidak sempat lagi;

- Bahwa benar, Berita Acara Termin II yang saksi tanda tangani,

yaitu untuk Software, Jaringan Internet dan Webhosting serta

Konsultan, dalam hal pembayaran / keuangan Konsultan

sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan kami/tim panitia

penerima barang, Termin II kami disuruh untuk menanda tangani,

benar barangnya belum lengkap dan kami menanda tangani karena

mengatakan barangnya sedang dirakit sementara katanya waktu

sudah mendesak;

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 29, bahwa saksi menanda

tangani 4 berita acara, maksudnya adalah 2 pasang berita acara,

jadi semuanya benar 4 BA, dimana 1 pasang BA adalah untuk

Software dan untuk Konsultan dan kenapa termasuk untuk

Konsultan saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Surat Teguran kepada PT.

Hegar Daya ( Surat Teguran itu diperlihatkan );

- Bahwa saksi menerima SK penunjukan sebagai Panitia Penerima

Barang, saksi belum berpengalaman di bidang IT dank arena

belum berpengalaman, benar saksi tidak menolaknya ;

9. Saksi T A M R I N.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Polda Jabar

sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar dan

membenarkan pula tanda tangannya, benar sebelum ditanda

tangani ada dibaca terlebih dahulu;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon,

dimana pada tahun 2010 terdapat Kegiatan Pengadaan barang dan

Jasa yaitu Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Tegnologi

Informasi, Pengadaan Software Aplikasi Education Management

Information System ( EMIS ) dan Sarana Pendukungnya dan dalam

Kegiatan itu diduga telah terjadi tindak pidana korupsi;

- Bahwa kaitan saksi dalam masalah yang terjadi di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon karena saksi pada Kegiatan Pengadaan tersebut

sebagai Anggota Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/

Jasa yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan dari Rektor;

- Bahwa yang menjadi Tupoksi saksi yaitu menerima dan

memeriksa barang yang diterima dan menanda tangani berita acara

penerimaan barang selanjutnya mendistribusian barang-barang

tersebut;

- Bahwa barang-barang Pengadaan EMIS tersebut berupa barang-

barang IT (Information Tegnology) yaitu Soffware dan Hardware,

Akses Internet, Jaringan Komputer, Webhosting;

- Bahwa benar, Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut

untuk pekerjaannya dilakukan Lelang dan PT. Hegar Daya sebagai

pemenang lelang dengan nilai Kontrak sebesar Rp.

1.300.000.000,- sekian;

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan

Pengadaan tersebut dijabat oleh Prof.DR. Abdus Salam;

- Bahwa jangka waktu yang diberikan kepada PT. Hegar Daya untuk

melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

tersebut selama 100 hari kerja dan berakhir Desember 2010;

- Bahwa benar, Tim Panitia Penerimaan Barang dan Pemeriksaan

Barang berjumlah 5 (lima) orang yaitu Hj. Sudiyanti, Saksi,

Hanafiah Muhafid dan Sumardjo, sedangkan Ketua Panitia Ibu.

Yayah, benar tugas anggota membantu pekerjaan Ketua;

115

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 13 yang dibacakan

dipersidangan bahwa masuknya barang-barang dari PT. Hegar

Daya secara bertahap dan barang-barang tersebut berupa Server

Rektorat, Server Database, Laptop, Scanner, LCD Proyektor,

Televisi Display, Printer laser Jet, AC Split 1 PK, Kamera

digital, semua berjumlah 9 (sembilan) macam dan benar tidak

semuanya ada, terhadap barang yang sudah ada sebagian sudah

terpasang namun belum sempurna seperti jarigan Internet;

- Bahwa terhadap barang yang sudah ada, apakah sesuai atau tidak

speknya dengan yang tertulis pada Kontrak, saksi tidak mengetahui

karena saksi tidak begitu paham tentang Speknya begitu juga

dengan harga barang tersebut, kemudian saksi ketahui setelah

saksi diperiksa oleh Penyidik bahwa barang-barang tersebut

tidak semuanya yang sesuai speknya;

- Bahwa benar, daftar harga barang yang 9 (sembilan) macam

tersebut oleh Penyidik diperlihatkan kepada saksi dan di

Penyidiklah saksi baru mengetahui harga barang-barang

tersebut;

- Bahwa terhadap 9 (sembilan) macam barang tersebut benar tidak

semuanya yang diterima Tim saksi, untuk barang yang sudah

diterima berupa Server, Laptop, Printer, LCD, AC, Scanner,

Televisi Display. Sedangkan yang tidak diterima berupa Desktop

Komputer, Handycam, Camcoder, sedangkan untuk Software

tipe tidak diberikan secara rinci yang diberikan secara global saja;

- Bahwa benar terhadap barang-barang yang sudah Saksi terima,

benar tidak lengkap, seperti Laptop dipesan 10 unit, pertama

diterima 5 unit kemudian ada penambahan 1 unit dan sampai

sekarang kurang 4 unit lagi, Kamera Digital dipesan 3 unit, diterima

baru 2, kurang 1 lagi dan sampai sekarang belum ada

pemenuhan;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang proyek sudah selesai pada tgl. 10

Desember 2010, namun barang-barang yang 9 (sembilan) macam

tersebut sampai sekarang belum semua ada, tindakan saksi

bersama Tim benar sudah dilaporkan;

- Bahwa benar, jaringan computer sudah terpasang dan sudah

berjalan kemudian sempat mati karena Fasword bukan mereka

yang punya tetapi rekanan, kemudian diperbaiki dan jalan kembali

selama 3 bulan kemudian mati lagi dan ternyata belum dibayar

karena disewa dan kontrak habis belum diperpanjang;

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 8 yang dibacakan

dipersidangan, bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab saksi

sudah dilaksanakan, seperti menerima barang, benar saksi sudah

menerima barangnya;

- Bahwa saksi bersama Tim diberitahukan oleh Panitia Pengadaan

Barang bernama IBNU SINA mengatakan bahwa barang sudah

datang dari PT. Hegar Daya, benar PT. Hegar Daya sudah

mengantar barang-barang tersebut yang diantar oleh 3 orang laki-

laki yang tidak saksi kenal dan 3 orang itu mengatakan bahwa “ ini

kami mengirim barang dan kekurangan akan menyusul”, tetapi

tidak mnyerahkan dokumen mengenai barang yang diserahkan dan

setelah ditanya mengatakan karena barang belum lengkap;

- Bahwa benar, ketika saksi bersama Tim menerima barang-barang

tersebut tidak didampingi oleh Sdr. IBNU SINA, benar ketika Tim

menerima barang-barang tidak ada menanda tangani bentuk

apapun ketika itu, namun Tim Saksi ada mencatat barang yang

diterima;

- Bahwa kekurangan barang akan menyusul seperti yang dikatakan

oleh 3(tiga) orang dari PT. Hegar Daya, maka Panitia Penerima

Barang menunggu sampai akhir Desember 2010 tetapi tidak

muncul lagi dan sampai sekarang barang itu masih kurang seperti

Laptop;

117

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan DWI JULIANTO tetapi mengetahui

bahwa Dwi Yulianto dari Telkom bukan dari PT. Hergar Daya,

benar ketika saksi menerima barang dari 3 orang laki-laki itu Dwi

Julianto ada membawa alat-alat (jaringan Komputer dan

Webhosting ) dan alat-alat itu cocok dengan barang-barang yang

saksi terima;

- Bahwa benar, Tim Saksi sebelum menerima barang tidak ada

diberi acuan oleh Sdr. Ibnu Sina atau Panitia Pengadaan,

melainkan Saksi bersama Tim pernah meminta dokumen-dokumen

mengenai barang-barang yang akan kami terima, Tim Pengadaan

mengatakan bahwa dokumen itu lagi dibikin dan dalam proses;

- Bahawa benar, proses tender saksi tidak mengetahui tetapi ada

diberitahukan bahwa PT. Hegar Daya sebagai pemenang tender;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Termin pencairan dana atas

pengadaan tersebut karena Tim saksi hanya sebagai penerima

barang saja dan benar belum ada Sertifikasi untuk itu;

- Bahwa tugas saksi selain menerima barang juga menanda tangani

berita acaranya, benar saksi telah menanda tangani berita acara

atas suruhan dari Sdr. IBNU SINA mengatakan bahwa Ia

disuruh oleh PPK supaya Panitia Penerimaan Barang menanda

tangani berita acara tersebut;

- Bahwa benar, Tim Penerimaan Barrmasuk Saksi menanda tangani

berita acara tersebut, tetapi penanda tanganan tidak bersama-

sama dalam satu ruangan, benar terlebih dahulu menanda tangani

adalah Bu Yayah sebagai Ketua panitia, namun sebelum menanda

tangani tidak ada penjelasan terlebih dahulu;

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 27 yang dibacakan

dipersidangan bahwa SOFTWARE 1 paket tidak ada, begitupun

ketika pemeriksaan KPK, namun sekarang sudah ada,

termasuk yang lainnya karena sudah ada pemenuhan dari

rekanan, seperti Desktop Komputer sebanyak 3 unit pada saat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

saksi diperiksa penyidik memang 3 unit Desktop Komputer belum

ada kemudian datang 1(satu) unit sisanya 2 (dua) unit lagi,

kemudian selama proses sidang datang lagi 1(satu) unit dan hari ini

1 unit itu dibawa ada dimobil sebagai barang bukti, maka sampai

sekarang masih kurang 1 (satu) lagi;

- Bahwa benar, Saksi pernah menerima SK pengangkatan saksi

sebagai Panitia Penerimaan Barang dari bagian Kepegawaian

yang diberikan sekitar bulan Maret 2010 dan SK tersebut ditanda

tangani oleh Rektor;

- Bahwa benar, pada saat saksi menerima SK tersebut belum

mengetahui apa saja tugas saksi, tidak pula saksi diberitahukan

baik oleh Rektor maupun oleh PPK, benar sebaliknya saksi juga

tidak menanyakan apa saja yang menjadi tugas saksi;

- Bahwa benar, mengenai tunjang sebagai Panitia Penerima

barang pernahkan mengatakan bahwa tunjangan itu akan

diberikan setiap bulan tetapi berapa besar tidak diberitahukan,

benar saksi pernah menerima satu kali pada akhir tahun yaitu

Desember 2010 sebesar Rp.250.000,- dan sebesar itu saksi

menanda tangani tanda terimanya, sekarang jika diperintahkan

untuk mengembalikan uang sebesar Rp.250.000,- itu, saksi

bersedia mengembalikannya;

- Bahwa benar, ada berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia

Penerima Barang termasuk Saksi, pada hal berita acara tersebut

Panitia Penerima Barang merasa tidak menanda tanganinya dan

ternyata ada tanda tangan Tim Saksi yang dipalsukan dan adanya

berita acara tersebut saksi ketahui setelah saksi diperiksa oleh

Penyidik, berita acara tersebut berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.In14/BA-PB/EMIS/03.A/

2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.In14/BA-PB/EMIS/03.A/

2010 tertanggal 12 Nopember 2010;

119

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 Berita Acara yang diperlihatkan, saksi tidak membenarkan

tanda tangannya pada 2 berita tersebut karena merasa tidak

menanda tangani, namun saksi membenarkan tanda tangan itu

seperti tanda tangannya;

- Bahwa saksi oleh karena tidak menanda tangani berita acara

tersebut namun saksi ada melakukan pemeriksaan barang

bersama Tim, tetapi berita acara pemeriksaan tersebut tidak ada

menanda tangani;

- Bahwa tindakan saksi setelah diketahui tanda tangannya

dipalsukan membuat surat pernyataan bahwa tanda tangan pada

BA Pemeriksaan barang tersebut bukanlah tanda tangan kami dan

benar telah dilakukan tes fhorensic dan siapa yang telah

memalsukan tanda tangan saksi, saksi tidak mengetahui orangnya;

- Bahwa saksi, terhadap Berita Acara yang tidak merasa ditanda

tangani tetapi barang-barangnya saksi ada melihat barang-

barangnya, kecuali 4 unit kekurangan tersebut berupa Laptop,

Comcoder, Handycam dan Desktop Komputer;

- Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Tim Panitia Panerima

dan pemeriksa barang berupa SK dan Berita Acara tersebut,

sedangkan dokumen mengenai Panitia Lelang tidak ada dimiliki

dan juga kontrak tidak dimiliki;

- Bahwa dokumen kontrak, Tim saksi ada menanyakan kepada Sdr.

IBNU SINA, mengatakan bahwa dokumennya lagi diproses,

kemudian ditanya kembali tapi jawabannya sama, saksi bertanya

ada 3 kali, dan benar sebelum menerima barang, Tim Penerima

Barang tidak ada diberitahukan apa saja barang yang akan

diterima, begitu juga setelah barang datang ada ditanyakan oleh

Tim Saksi tentang dokumen barang tersebut, jawabnya “nanti

karena barang belum diserahkan semua“, sedangkan kepada

Terdakwa dan kepada Rektor, tidak ada ditanyakan;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Kontrak (Surat

Perjanjian Pengadaan Barang tertanggal 18 Oktober 2010);

- Bahwa benar, saksi ditunjuk oleh Rektor sebagai Panitia Penerima

Barang pada tgl. 17 Maret 2010, adalah khusus untuk pekerjaan

Penerimaan barang, tetapi tidak khusus untuk proyek ini bisa juga

untuk proyek yang lain dan benar jika ada proyek saksi

mengetahuinya;

- Bahwa benar, pada saat Tim Penerima barang benar ada

pengaruhnya terhadap Anggaran, yaitu untuk pencairan berikutnya,

jika ditanda tangani pada termin 1 maka termin 2 bisa dicairkan;

- Bahwa benar, tanda tangan saksi yang dipalsukan yaitu pada

Berita Acara Termin 1, bahwa tanda tangan kami Tim Panitia

Penerima barang telah dipalsukan yang saksi ketahui setelah di

periksa di Polda Jabar pada bulan Maret 2011;

- Bahwa saksi bersama Tim tidak menanda tangani berita acara

pada Termin I kemudian kenapa pada Termin II bisa cair, sebab

bisa dicairkan pada Termin II, karena Tim Panitia Penerima

Barang disuruh untuk menanda tangani Berita Acara pada

Termin II yang disuruh oleh Panitia Pengadaan, mengatakan

pencairan terakhir dan sudah terdesak waktu yaitu di akhir tahun

anggaran Desember 2010 jika tidak ditanda tangani tidak bisa cair

dan hangus;

- bahwa benar, pada saat saksi bersama Tim menanda tangani

berita acara Termin II, benar ada barangnya dan ketika itu Sdr.

Ibnu Sina mengatakan barangnya sama dengan yang tercantum

pada BA tersebut tetapi saksi untuk melakukan ceklis yang lebih

rinci tidak sempat lagi;

- Bahwa benar, berita acara pada Termin I yang tidak ditanda

tangani adalah untuk pengadaan Software dan Hardware dan

semua tanda tangan dipalsukan pada berita acara tersebut;

121

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada Termin II berita acara yang ditanda tangani

sebanyak 2 Berita Acara, yaitu untuk Software, Jaringan Internet

dan Webhosting serta untuk Konsultan, setahu saksi soal

pembayaran / keuangan Konsultan tidak ada sangkut pautnya

dengan Tim Panitia Penerima Barang;

- Bhwa berita acara Termin II benar saksi bersama Tim disuruh untuk

menanda tangani, benar barangnya belum lengkap dan kami

bersedia menanda tangani karena Sdr. Ibnu Sina mengatakan

bahwa barangnya sedang dirakit sementara waktu sudah

mendesak;

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 29, bahwa saksi menanda

tangani 4 Berita Acara, maksudnya adalah 2 pasang berita acara,

jadi jumlahnya menjadi 4 berita acara, dimana 1 pasang berita

acara adalah untuk Software dan untuk Konsultan dan kenapa

termasuk untuk Konsultan saksi tidak mengetahui;

- Bahwa benar, saksi tidak pernah melihat Surat Teguran kepada PT.

Hegar Daya ( Surat Teguran itu diperlihatkan ) dan mengenai

berapa Termin pembayaran proyek, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi bersedia menerima SK penunjukan saksi sebagai

Panitia Penerima Barang, benar saksi belum berpengalaman di

bidang IT dan benar saksi tidak menolak ditunjuk ikut sebagai

Panitia tersebut;

10.Saksi SUMARDJO.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangannya di Polda

Jabar sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar

serta membenarkan pula tanda tangannya dan benar sebelum

ditanda tangani ada dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar, masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon,

dimana di tahun 2010 ada Kegiatan Pengadaan barang dan Jasa

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi Education Management Information

System ( EMIS ) dan Sarana Pendukungnya dan dalam Kegiatan

itu diduga telah terjadi tindak pidana korupsi;

- Bahwa kaitan masalah tersebut dengan saksi, karena pada

kegiatan Pengadaan tersebut saksi ditunjuk sebagai Anggota

Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang/Jasa yang

ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan dari Rektor;

- Bahwa yang menjadi Tupoksi saksi sebagai Panitia Penerimaan

dan Pemeriksaan Barang/Jasa adalah menerima barang dan

memeriksa barang yang diterima serta menanda tangani berita

acara penerimaan barang;

- Bahwa barang-barang yang saksi terima berupa barang-barang IT

(Information Tegnology) yaitu Software dan Hardware, Akses

Internet, Jaringan Komputer, Webhosting;

- Bahwa benar, terhadap Kegiatan Pengadaan tersebut untuk

pekerjaannya dilakukan Lelang, PT. Hegar Daya adalah sebagai

pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.300.000.000,-;

- Bahwa terhadap Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di IAIN

tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitemn ( PPK ) adalah Prof.

Dr. Abdus Salam, sebab dihadapkan kepersidangan ini sebagai

Terdakwa karena ada keterlambatan dalam Pengadaan;

- Bahwa benar, jangka waktu yang diberikan kepada PT. Hegar Daya

untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 100 hari kerja

berakhir tgl. 10 Desember 2010;

- Bahwa Panitia Penerimaan Barang berjumlah 5 (lima) orang yaitu

Hj. Sudiyanti, Saksi, Tamrin, Hanafiah Muhafid, sedangkan

Ketua Panitia Ibu. Yayah, benar tugas anggota membantu

pekerjaan Ketua;

123

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 10 yang dibacakan

dipersidangan, bahwa Saksi menerima barang-barang secara

bertahap dan barang-barang tersebut berupa Server Rektorat,

Server Database, Laptop, Scanner, LCD Proyektor, Televisi

Display, Printer Laser Jet, AC Split 1 PK, Kamera Digital;

- Bahwa terhadap barang yang saksi terima tersebut apakah spek-

speknya sesuai atau tidak dengan yang tertera pada kontrak kerja,

saksi tidak mengetahui karena saksi tidak begitu paham tentang

spek-spek barang, namun 9 (sembilan) macam barang tersebut

tidak semua ada, kemudian setelah saksi diperiksa, saksi ketahui

ternyata benar speknya tidak sesuai;

- Bahwa benar, ketika saksi diperiksa oleh penyidik diperlihatkan

kepada saksi mengenai daftar harga barang yang 9 macam

tersebut, ketika itulah saksi mengetahui tentang harga-harga

barang;

- Bahwa dari 9 macam barang tersebut tidak semua saksi terima,

barang yang diterima berupa Server, laptop, printer, LCD, AC,

Scanner, Televisi Display. Sedangkan yang tidak saya terima

berupa Desktop Komputer, Handycam, Camcoder;

- Bahwa benar, terhadap barang yang sudah saksi terima

jumlahnya tidak lengkap, seperti Laptop dipesan 10 unit, pertama

saksi terima 5 unit kemudian ada penambahan 1 unit dan sampai

sekarang kurang 4 unit lagi, Kamera Digital dipesan 3 unit dan

saksi terima 2 unit kurang 1 lagi dan sampai sekarang belum ada

pemenuhan;

- Bahwa mengenai jaringan Komputer sudah terpasang dan

berjalan, kemudian sempat mati karena Fasword mereka yang

punya yaitu rekanan, kemudian diperbaiki dan berjalan kembali

selama 3 bulan kemudian mati lagi karena belum dibayar karena

disewa / kontrak habis belum diperpanjang, tetapi masalah masuk

ke DIPA atau tidak saksi tidak paham;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab,

seperti menerima barang dan benar saksi sudah menerima

barangnya dan ketika menerima barang diberitahukan oleh Panitia

Pengadaan Barang bernama IBNU SINA mengatakan bahwa

barang sudah datang dari PT. Hegar Daya;

- Bahwa benar, ketika barang-barang datang dari PT. Hegar Daya

yang diantar oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal,

mengatakan “ini kami mengirim barang dan kekurangan akan

menyusul” dan ketika saksi bersama Tim menerima barang

tersebut tidak ada menanda tangani penerimaan barang, tetapi

kami mencatat barang yang diterima, benar ketika barang datang

Sdr. IBNU SINA tidak ada mendampingi Tim Penerima barang;

- Bahwa atas kekurangan barang dari PT. Hegar Daya dan

mengatakan bahwa kekurang itu akan menyusul, sehingga saksi

bersama Tim menunggu sampai akhir Desember 2010 tidak muncul

lagi dan sampai sekarang barang itu masih kurang seperti Laptop;

- Bahwa benar, DWI JULIANTO dari Telkom bukan dari PT. Hergar

Daya dan saksi melihat Dwi Yulianto membawa alat-alat berupa

jaringan Komputer dan Webhosting dan alat-alat itu cocok dengan

barang-barang yang saksi terima dari PT.Hegar Daya;

- Bahwa benar, sebelum menerima barang-barang tersebut Tim

Saksi tidak ada diberikan Acuan oleh Sdr. IBNU SINA dan oleh

Timnya sebagai Panitia Pengadaan Barang bahkan pernah diminta

dokumen-dokumen mengenai barang-barang yang akan kami

terima, Sdr. Ibnu Sina mengatakan bahwa dokumen itu lagi dibikin

dan dalam proses;

- Bahwa Saksi bersama Tim tidak mengetahui pada saat proses

tender, tetapi saksi diberitahu bahwa PT. Hegar Daya sebagai

pemenang tender;

125

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Termin pencairan, karena

Tim Saksi hanya sebagai penerima barang saja dan benar belum

ada Sertifikasi untuk itu;

- Bahwa benar, saksi pernah menanda tangani berita acara yang

suruh oleh Sdr. IBNU SINA sedangkan Sdr. IBNU SINA atas

suruhan Terdakwa supaya berita acara tersebut ditanda tangani

oleh Tim Penerima Barang;

- Bahwa benar, penanda tangani berita acara tersebut oleh Tim

Penerima Barang tidak dalam satu ruangan, benar yang terlebih

dahulu menanda tangani adalah Bu Yayah sebagai Ketua Panitia,

benar sebelum menanda tangani tidak ada penjelasan terlebih

dahulu;

- Bahwa saksi membenarkan BAP Point 11. Menerangkan bahwa

SOFTWARE 1 paket tidak ada, benar keterangan seperti itu saksi

berikan pada saat pemeriksaan oleh KPK, setelah itu ada

pemenuhan dari rekanan dan sekarang Software itu sudah ada,

termasuk yang lainnya seperti Desktop Komputer sebanyak 3 unit,

kemudian datang 1(satu) unit sisa 2 (dua) unit lagi, kemudian

selama proses sidang datang lagi 1(satu) unit dari rekanan

sekarang masih kurang 1 (satu) lagi;

- Bahwa benar saksi pernah menerima SK pengangkatan saksi

sebagai Panitia Penerimaan Barang dari bagian Kepegawaian

yang diberikan sekitar Maret 2010 dan SK tersebut ditanda tangani

oleh Rektor;

- Bahwa Saksi pada saat menerima SK tersebut belum mengetahui

apa tugas saksi dan tidak pula saksi diberitahukan baik oleh Rektor

maupun oleh PPK, begitupula sebaliknya saksi juga tidak

menanyakan apa saja yang menjadi tugas saksi;

- Bahwa benar, saksi pernah menerima tunjangan sebagai Anggota

Panitia Penerima Barang, mengatakan bahwa tunjangan itu

diberikan setiap bulan tetapi berapa besar tidak diberitahukan,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

benar pernah saksi terima satu kali pada akhir tahun yaitu

Desember 2010 sebesar Rp.250.000,- dan ada tanda terimanya

yang saksi tanda tangani sebesar itu;

- Bahwa benar, ada berita acara yang ditanda tangani oleh Tim saksi

namun Tim Saksi tidak merasa ada menanda tangani, kemudian

adanya berita acara tersebut baru saksi ketahui setelah saksi

diperiksa, ternyata ada tanda tangan Tim saksi yang dipalsukan,

berita acara tersebut berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.In14/BA-PB/EMIS/03.A/

2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No.In14/BA-PB/EMIS/03.A/

2010 tertanggal 12 Nopember 2010;

- Bahwa saksi, meskipun tidak menanda tangani berita acara

penerimaan barang tetapi saksi bersama Tim ada melakukan

pemeriksaan barang;

- Bahwa tindakan saksi setelah diketahui tanda tangannya

dipalsukan membuat surat pernyataan bahwa tanda tangan pada

BA Pemeriksaan barang tersebut bukanlah tanda tangan Tim

Penerima Barang dan juga telah dilakukan tes fhorensic terhadap

tandan tersebut dan saksi tidak mengetahui orang yang

memalsukan tanda tangan tersebut;

- Bahwa terhadap Berita Acara yang tidak merasa ditanda tangani

tersebut saksi pernah melihat barang-barangnya kecuali 4 unit

kekurangan berupa Laptop, Comcoder, Handycam dan Desktop

Komputer;

- Bahwa mengenai dokumen yang dimiliki oleh Tim Panitia Panerima

dan pemeriksaan barang berupa SK dan Berita Acara tersebut,

sedangkan dokumen mengenai Panitia Lelang tidak ada dimiliki

dan juga kontrak kerja ( Terdakwa membenarkan bahwa Kontrak

tidak diserahkan kepada Panitia Penerima Barang ) ;

127

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak ada memiliki dokumen seperti Kontrak,

saksi pernah bertanya mengenai dokumen tersebut kepada IBNU

SINA dan mengatakan bahwa dokumennya lagi diproses, kemudian

ditanya kembali tapi jawabannya sama, Tim saksi bertanya ada 3

kali, dan benar sebelumnya tidak ada diberitahukan apa saja

barang yang akan diterima;

- Bahwa benar, saksi tidak pernah melihat Kontrak tertanggal 18

Oktober 2010 ( Surat Perjanjian Pengadaan Barang );

- Bahwa saksi ditunjuk oleh Rektor sebagai Panitia Penerima Barang

pada tgl. 17 Maret 2010, adalah khusus untuk pekerjaan

Penerimaan barang, tetapi tidak khusus untuk proyek ini bisa juga

untuk proyek yang lain;

- Bahwa sesuai dengan tugas saksi menerima barang dan benar

pada saat menerima barang ada pengaruhnya terhadap anggaran,

yaitu untuk pencairan berikutnya, jika ditanda tangani pada termin 1

maka termin 2 bisa dicairkan;

- Bahwa tanda tangan saksi yang dipalsukan pada Berita Acara

tersebut adalah termasuk Termin 1, bahwa tanda tangan saksi dan

Tim Panitia Penerima barang telah dipalsukan yang saksi ketahui

setelah di periksa di Polda Jabar pada bulan Maret 2011;

- Bahwa benar, berita acara termin I tidak ditanda tangani namun

Termin II bisa cair, sebab bisa dicairkan karena Tim Panitia

Penerima Barang disuruh untuk menanda tangani Berita Acara

pada Termin II oleh Panitia Pengadaan, mengatakan bahwa

pencairan terakhir sudah terdesak waktunya di akhir tahun

anggaran bulan Desember 2010 jika tidak ditanda tangani tidak

bisa cair dan hangus;

- Bahwa benar, pada saat menanda tangani berita acara tersebut

barangnya ada, Sdr. Ibnu Sina mengatakan barangnya sama

dengan yang tercantum pada BA yang ditanda tangani

tersebut tetapi untuk ceklis barang lebih rinci tidak sempat lagi;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berita acara yang dipalsukan adalah Termin

terhadap 2 berita acara yaitu untuk Saftware dan Hardware semua

tanda tangan dipalsukan;

- Bahwa benar pada Termin II berita acara yang ditanda tangani ada

2 Berita Acara, yaitu untuk Software, Jaringan Internet dan

Webhosting, Konsultan, dalam hal pembayaran / keuangan

Konsultan tidak ada sangkut pautnya dengan Panitia Penerima

barang,;

- Bahwa benar pada Termin II Tim Penerima barang disuruh untuk

menanda tangani berita acara dan benar barangnya belum

lengkap, sebab bersedia menanda tangani karena mengatakan

barangnya sedang dirakit sementara waktu sudah mendesak;

- bahwa saksi membenarkan BAP point 29 yang dibacakan

dipersidangan, bahwa benar saksi menanda tangani 4 Berita

Acara, maksudnya adalah 2 pasang berita acara, jadi semuanya

menjadi 4 BA, untuk 1 pasang BA adalah untuk Software dan

untuk Konsultan dan kenapa termasuk untuk Konsultan saksi tidak

mengetahui;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Teguran kepada PT. Hegar

Daya ( Surat Teguran itu diperlihatkan );

- Bahwa Saksi pada saat menerima SK penunjukan saksi sebagai

Panitia Penerima Barang, benar saksi belum berpengalaman di

bidang IT dan benar saksi tidak menolak untuk itu;

11.Saksi Drs. H. AHMAD FAUZAN, SH.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabar dan

keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar serta

membenarkan pula tanda tangannya, benar sebelum ditanda

tangani ada dibaca terlebih dahulu;

129

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak

pidana tipikor yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2010

terhadap Kegiatan Pengadaan Alat-alat Komunikasi dan Tegnologi

Informasi, Pengadaan Software EMIS Education Management

Information System dan Sarana pendukungnya;

- Bahwa sebab saksi dihadapkan sebagai saksi dalam masalah

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut, karena saksi

bekerja di Departemen Agama di Jakarta dan ditunjuk sebagai

penanda tanganan SPM sehubungan dengan Kegiatan IT di IAIN

Cirebon pada tahun 2010;

- Bahwa tugas saksi sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan IT di

IAIN Cirebon tersebut, dalam hal pengelolaan anggarannya saksi

bertugas penataan SPM yakni SPM di IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

- Bahwa benar, ketika adanya Kegiatan Pengadaan IT di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon, yang menjabat Rektor ada 2, pertama dijabat oleh

Prof. H. Muhammad Matsna sebagai Pgs, kemudian digantikan

oleh Prof. Maksum Muchtar, sebagai Rektor yang sudah

difinitif, kemudian berdasarkan SK Rektor bahwa dalam kegiatan

Pengadaan tersebut ditentukan Pejabat Pelaksana Anggaran DIPA

yaitu Rektor sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran),

sedangkan Prof. H. Abdus Salam ketika itu menjabat sebagai

Pembantu Rektor II sedangkan dalam Kegiatan Pengadaan IT

sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi sebagai penanda

tanganan SPM, kemudian Bendahara di jabat oleh AZIZ

MUSTAQIM juga termasuk Tim Penguji SPM;

- Bahwa benar, setelah penggantian Rektor maka pejabat KPA

diganti dari Prof. M. Matsna diganti dengan Prof. Maksum

Muchtar, maka keluar lagi SK (Surat Keputusan) bahwa Rektor

baru yaitu Prof. Maksum Muchtar sebagai KPA, sedangkan PPK

dan Bendahara serta Penanda tangan SPM sama;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari penanda tanganan SPM adalah penataan

SPM, yang diawali dengan adanya pengajuan untuk membayar,

kemudian pengajuan itu di uji oleh Tim Penguji tentang

kelengkapan-kelengkapan data yang diajukan oleh PPK,

diantaranya kontrak, Berita Acara Pengajuan proyek dsbnya,

selanjutnya oleh Tim pengajuan itu dirasa sudah lengkap maka Tim

tersebut mengajukan kepada saksi selaku penanda tanganan SPM,

kemudian saksi sesuai dengan ketentuannya menanda tanganinya;

- Bahwa benar, sebelum saksi menanda tangani SPM tersebut saksi

memeriksa kembali dan apabila persyaratan-persyaratan dalam

pengajuan itu sudah lengkap kemudian dananya dicek ternyata

dananya / beban anggaran didalam DIPA ada, SPPnya juga ada,

maka brulah saksi menanda tangani SPM tersebut;

- Bahwa kelengkapan-kelengkapan pengajuan SPM berupa kontrak,

kwitansi, faktur Pajak, berita acara kemajuan, berita acara

serah terima barang dan beban DIPA ada, maka SPM dapat

saksi tanda tangani, namun terlebih dahulu persyaratan-

persyaratan tersebut oleh Tim sudah dinyatakan lulus;

- Bahwa benar, Tim penguji persyaratan-persyaratan tersebut ada 7

(tujuh) orang termasuk AZIS MUSTAQIM, selanjutnya setelah SPM

ditanda tangan selanjutnya urusan Bendahara;

- Bahwa dalam hal Proyek Kegiatan EMIS di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon persyaratan-persyaratan benar sudah lengkap, tetapi besar

anggaran proyek tersebut saksi sudah lupa;

- Bahwa seingat saksi, pengajuan penanda tangan SPM yang

mengantarkan berkasnya kepada saksi adalah Sdr. AZIS

MUSTAQIM dan setelah ditanda tangani saksi memberikan kembali

kepada Sdr. AZIS MUSTAQIM untuk dilanjutkan;

- Bahwa SPM yang saksi tanda tangani ketika itu ada 2 dan seingat

saksi nilainya sebesar ± Rp.400.000.000,- dan saksi membenarkan

BAP point 14 yang dibacakan dipersidangan;

131

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebab tidak saksi yang menanda tangani SPM

tertanggal 1 Desember 2010 tetapi ditanda tangani Prof. oleh

Maksum Muchtar, karena ketika penanda tanganan SPM itu tahun

2010 saksi pergi naik Haji dan jabatan saksi ditarik dan

dikembalikan kepada Rektor yang saat itu dijabat oleh Prof.

Maksum Muchtar;

- Bahwa, oleh karena bukan saksi yang menanda tangani SPM

tertanggal 1 Desember 2010 maka SPM tersebut saksi tidak

mengetahui, kemudian SPM tertanggal 17 Desember 2010 karena

saksi sudah kembali dari Haji karena ada lagi pengajuan Termin

yang seingat saksi Termin ke 3, ke 4 dan ke 5 senilai ±

Rp.393.000.000,- maka SPMnya benar saksi yang menanda

tangani, begitupun 2 SPM yang masing-masing senilai

Rp.43.000.000,- sekian ditanda tangani setelah kembali dari Haji;

- Bahwa kronologis pembuatan SPM adalah Pejabat pembuat

SPM adalah PPK mengajukan SPM isinya diantaranya mengajukan

SPP (Surat Perintah Pembayaran) kepada Tim Penguji dan setelah

dicocokan dengan persyaratan-persyaratan yang ada dan ternyata

lengkap selanjutnya oleh Tim Penguji diajukan kepada saksi untuk

ditanda tangani dan dalam hal proyek ini berkasnya diserahkan

oleh AZIS MUSTAQIM, ketika itu mengatakan bahwa

persyaratannya sudah lengkap setelah saksi periksa kembali

ternyata benar sudah lengkap barulah saksi tanda tangani, setelah

ditanda tangani oleh Sdr. AZIS MUSTAQIM dibawa lagi untuk

diteruskan;

- Bahwa benar, apabila persyaratan-persyaratan pengajuan SPM

telah dinyatakan lulus oleh Tim penguji harus ada tercantum paraf

dari Tim Penguji yang diparaf oleh salah satu Tim diantara anggota

Tim yang 7 orang tersebut;

- Bahwa benar salah satu persyaratan pengajuan SPM adalah berita

acara serah terima pekerjaan dan berita acara penyelesaian

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, benar saksi telah memeriksa 2 berita acara tersebut,

dimana inti dari berita acara Serah Terima Pekerjaan bahwa

barang sesuai dengan Kontrak sudah benar dan telah diterima oleh

Panitia penerima barang, sedangkan inti dari berita acara

Penyelesaian pekerjaan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai

100% dan diserahkan;

- Bahwa benar, maksud dari 2 berita acara tersebut adalah

berhubungan dengan kontrak dan apa yang ada didalam kontrak

telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan dan

SPM tersebut sudah ada faraf dari Tim Penguji yang berarti 2 Berita

Acara tersebut sudah diperiksa dan sudah benar, selanjutnya

diajukan kepada saksi dan setelah saksi periksa benar sudah

lengkap maka saksi menanda tangani ( saksi memperlihatkan

dan menunjukan kepada Majelis semua persyaratan-

persyaratan yang saksi periksa sebelum penanda tanganan

SPM dan semuanya sudah lengkap );

- Bahwa saksi membenarkan 2 Berita Acara tersebut yang

diperlihatkan dipersidangan dan menerangkan bahwa yang

dimaksud Berita Acara Penyelesaian pekerjaan itu adalah Berita

Acara Serah Terima Barang, menerangkan pula bahwa selama

saksi menjabat sebagai penanda tanganan SPM tidak ada yang

namanya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ada Berita

Acara Serah Terima Barang;

- Bahwa benar, mengenai Paraf yang ada pada Berita Acara Serah

Terima Barang tersebut adalah Paraf dari Sdr. AZIS MUSTAQIM,

kenapa Parafnya, karena Berita Acara tersebut yang memeriksa

sebelum diajukan kepada saksi diperiksa oleh Tim Penguji, maka

Faraf yang ada pada berita acara tersebut adalah Faraf dari Tim

Penguji salah satu Tim Penguji termasuk Sdr. AZIS MUSTAQIM;

- Bahwa lampiran-lampiran dari SPM yang diajukan kepada saksi

berupa Sdr berupa SP2D, faktur pajak, ringkasan kontrak, Surat

133

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanggungjawab DIPA, surat Pengajuan dari PPK,

Pernyataan tanggungjawab mutlak, kwitansi, BA pembayaran, BA

Kemajuan, BA Acara Serah Terima Barang dan Surat isinya

bahwa pekerjaan 100% sudah selesai ditanda tangani oleh

Direktur PT. Hegar Daya dan PPK / Terdakwa;

(kemudian yang atas pertanyaan Hakim lalu AJIE RIANGGORO

(Terdakwa) menerangkan bahwa ia telah memalsukan tanda

tangan Direktur PT.Hegar Daya bernama HADI SOEGIANTO

dan tanda tangan itu mirip dengan tanda tangan Hadi

Soegianto;

- Bahwa pada saat saksi memeriksa surat penyelesaian pekerjaan

100% tersebut, benar saksi tidak mengetahui bahwa tanda tangan

Direktur PT. Hegar Daya telah dipalsukan;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ada dan berita acara

dimaksud sama dengan Berita Acara Serah Terima Barang, benar

barangnya sesuai dengan yang ada didalam Kontrak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa adanya pinjam Bendera,

adanya pinjam bendera barulah saksi ketahui dipersidangan ini

bahkan dengan HADI SOEGIANTO dan terdakwa AJIE

RIANGGORO saksi tidak mengenal mereka;

- Bahwa saksi sebagai penanda tanganan SPM, tidak berkewajiban

untuk mengetahui barang-barang dalam proyek tersebut dan dalam

hal penanda tanganan SPM benar saksi belum mempunyai

Sertifikasi, tetapi menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 dibolehkan

dan tidak ada persyaratan sebagai penanda tangan SPM

mempunyai Sertifikasi;

- Bahwa Saksi tidak berkewajiban untuk mengecek persyaratan-

persyaratan pengajuan SPM apakah tanda tangannya palsu atau

tidak, karena semua persyaratan-persyaratan yang diajukan itu

sudah ada Tim pengujinya, maka tugas saksi hanya mengecek

bahwa persyaratannya yang diajukan sudah lengkap dan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya apakah palsu atau tidak, siapa yang menanda

tangani, saksi tidak berkewajiban untuk menceknya;

- Bahwa 1(satu) bundle berkas SPM selesai saksi tanda tangani

diserahkan ke Bendahara yaitu Azis Mustaqim, dan Azis Mustaqim

berkewajiban untuk mengantar ke KPKN, benar pencairan itu pakai

Termin namun yang saksi menanda tangani hanya 2 termin dan

termin yang lain ditanda tangani oleh Prof. Maksum karena ketika

itu saksi pergi Haji;

- Bahwa pada saat pencairan dana saksi tidak mengetahui, karena

kewenangan saksi hanya sampai penanda tangani SPM dan

bagaimana tindak lanjutnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa dalam hal Administrasi SPM tidak sama setiap proyek

dalam hal penagihan SPMnya seperti Kegiatan Workshop itu tidak

perlu kontrak;

- Bahwa saksi menanda tangani SPM, karena ada kepercayaan

saksi kepada Tim Penguji, bahwa proyek ada yang namanya

Proyek-proyek kecil dan ada proyek menengah dan proyek besar,

untuk proyek menengah dan proyek besar perlu adanya Tim

Penguji yang biasanya ada yang didatangkan dari luar, tetapi untuk

proyek kecil tidak diperlukan ada Tim Penguji;

- Bahwa proyek dalam hal Kegiatan EMIS di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon termasuk proyek sedang ada Tim Pengujinya namun

Timnya itu internal salah satu adalah Azis Mustaqim, jadi

kepercayaan saksi atas dasar faraf dari Tim penguji terhadap surat-

surat/legal formalnya sudah ada dan telah difaraf, termasuk

kepercayaan kepada Azis Mustaqim karena saksi sudah biasa

dengannya dan kepercayaan itu saksi juga melihat kepada

orangnya;

- Bahwa ketika saksi pergi Haji yang memegang jabatan saksi yaitu

Prof. Maksum Muchtar, beliau adalah sebagai KPA dan sebagai

Rektor yang difinitif, memang sudah aturannya seperti itu apabila

135

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pejabat penada tangan SPM berhalangan akan ditarik oleh KPA

dan KPA mempunyai kewenangan pula untuk melimpahkan lagi;

- Bahwa Realisasi Anggaran yang biasanya dari Januari s/d

Desember dengan batas akhirnya tanggal 18 Desember, jika tidak

dikeluarkan akan hangus;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai DIPA dimana DIPA ada di

Bendahara dan untuk peneliti DIPA diserahkan kepada Tim, Tim

itulah yang melihat ada atau tidak anggaran pada DIPA, jika

anggaran ada dan persyaratannya lengkap barulah diajukan;

- Bahwa masalah revisi ditangani oleh Kabag Perencanaan dan

Keuangan;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah SPM itu ditujukan perorangan

atau kepada Perusahaan, oleh karena SPM itu mutlak ada setiap

ada pengajuan karena itu SPM sudah dipersiapkan formatnya

berupa blangko, namun fakta yang sudah ada pada Tim Penguji

saksi tetap membaca sebelum ditanda tangani;

- Bahwa benar, dalam hal proyek Kegiatan EMIS di IAIN Cirebon ini

saksi membaca pada SPMnya berbunyi bayarlah kepada

PT.Hegar Daya;

- Bahwa benar secara Legal formal telah terpenuhi, sedangkan

secara Material sudah merupakan suatu kewajiban bagi PPK

sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Agama, ada pembagian

tugas, tugas dari Pengelola SPM adalah legal formal, tugas dari

KPA adalah legal formal dan material;

- Bahwa saksi selain mempunyai jabatan Penanda tanganan SPM

juga ada jabatan yang lain di IAIN Syekh Nurjati Cirebon yaitu

sebagai Kepala Biro AUAK bertugas pengelolaan-pengelolaan

Anggaran;

- Bahwa kedudukan terdakwa pada waktu itu sebagai PPK dan untuk

seluruh kegiatan yang ada dan benar yang bermasalah hanya pada

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pengadaan tahun 2010 ini saja dan yang tidak

bermasalah;

- Bahwa saksi sudah lupa total keseluruhan anggaran IAIN Syekh

Nurjati Cirebon, yang saksi ingat ± sebesar Rp.10 Milyar adalah

anggaran untuk tahun 2010 saja;

- Bahwa saksi tidak ada menerima dalam benatuk apapun dari

terdakwa atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar, KPA tugasnya bertanggungjawab atas kebenar

formal dan material, maksudnya KPA harus mengetahui

semuanya baik pekerjaan yang ada di PPK maupun pekerjaan

yang ada pada SPM serta memastikan baik dalam pelaksanaannya

maupun dalam pencairan dana sesuai dengan ketentuan, karena

KPA adalah puncak tertinggi, sedangkan pada pekerjaan saksi

tidak memastikan hanya melihat kelengkapannya saja, yang waktu

itu KPA dijabat oleh Prof. Matsna (Pgs) dan Prof. Maksum (difinitif);

- Bahwa terhadap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebelum

mengeluarkan SPM yang ke 5 kali sudah saksi periksan sebelum

ditanda tangani dan saksi sudah mengerahkan pikiran untuk

melihat kelengkapan-kelengkapannya termasuk Berita Acara

Kemajuan Pekerjaan karena termasuk dasar mengeluarkan SPM;

- Bahwa benar, dari Berita Acara Kemajuan Pekerjaan itulah

terlihatnya kemajuan pekerjaan maju dan mundurnya, kenapa bisa

bermasalah saksi tidak mengerti karena kelengkapannya sudah

benar dan benar ada 5 kali SPM dengan kontrak yang berbeda-

benda, benar satu kontrak terdiri dari beberapa eitem namun saksi

tidak begitu memahami kontrak- kontraknya;

12. Saksi Prof. Dr. H. MUHAMAD MATSNA, HS, MA.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabar

sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar serta

137

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan pula tanda tangannya, benar sebelum ditanda

tangani ada dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar, masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjadi Cirebon

adanya dugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon tahun 2010 adanya Kegiatan Pengadaan Alat-alat

Komunikasi dan Tegnologi Informasi, Pengadaan Software EMIS

Education Management Information System dan Sarana

pendukungnya;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Rektor di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon untuk sementara karena Rektor waktu itu belum ada;

- Bahwa benar, Kegiatan Pengadaan EMIS di IAIN Cirebon

Anggarannya dari APBN, oleh karena jabatan saksi ketika itu

sebagai Rektor maka dalam pengadaan tersebut saksi sebagai

KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yakni puncak tertinggi, benar

atas pekerjaan Kegiatan EMIS tersebut dilakukan lelang;

- Bahwa benar, untuk pelaksanaan lelang ada Panitianya dan

kepanitiaan itu saksi yang meng-SK-kan, termasuk meng-SK-kan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Prof. Dr. H. Abdus Salam,

tetapi bagaimana proses lelang itu berjalan saksi sebagai KPA

tidak mengetahui;

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai KPA adalah mengawasi segala

kegiatan Keuangan, baik Formal maupun materialnya;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Rektor sampai tgl. 22 Oktober 2010

sedangkan proyek Kegiatan EMIS saat itu belum berjalan, namun

perencanaan proyek itu s/d anggaran turun dari APBNP adalah

semasa saksi sebagai Rektor, benar anggaran turun pada bulan

Agustus 2010;

- Bahwa benar, sejak Oktober 2010 saksi diganti dengan Rektor

yang sudah difinitif yaitu Prof.Dr. Maksum Muchtar dan proyek

tersebut dilanjutkan oleh Rektor yang baru;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apakah ada serah terima / peresmian dalam penyelesaian

proyek tersebut, saksi tidak mengetahui, karena saksi sudah tidak

menjabat Rektor lagi semenjak tgl. 22 Oktober 2010 bahkan proyek

ketika itu belum berjalan;

- Bahwa benar, Surat Keputusan yang telah saksi terbitkan semasa

menjabat Rektor IAIN tersebut berupa : 1. SK. Tentang Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa, 2. SK. Tentang Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa. 3. SK. Tentang Pejabat

Pelaksana Anggaran DIPA Tahun 2010;

- Bahwa mengenai Kontrak atas pekerjaan Kegiatan Pengadaan

tersebut, yang saksi ketahui masih dalam proses dalam waktu yang

bersamaan pula proses penggantian saksi sebagai Pgs Rektor

kepada Prof.Dr. Maksum Muchtar, jadi penanda tanganan kontrak

yang lebih mengetahui adalah PPK;

- Bahwa benar, terhadap proyek itu ada 2 anggaran yaitu untuk

pengadaan Software dan Pengadaan Hardware, pada saat

dilakukan lelang apakah 2 pengadaan itu dijadikan satu atau

bagaimana, saksi lupa dengan proses Lelang;

- Bahwa benar, saksi ketahui dari laporan tentang barang-barang

bahwa barang-barang itu sekarang sudah bisa dimamfaatkan dan

sudah terpakai;

- Bahwa, Panitia Pengadaan EMIS dan Panitia Penerima Barang

serta PPK yang mengangkatnya adalah KPA;

- Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) macam SK yang diperlihatkan

dipersidangan yaitu SK Pengangkat Panitia Pengadaan EMIS,

SK Pengangkatan PPK dan SK Pengangkatan Panitia Penerima

Barang;

- Bahwa benar, KPA tugas dan tanggungjawabnya adalah legal

formal dan materiel, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 2

/ 2006 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran beban APBN

139

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Dep. Agama dan Perubahan Permen tersebut No. 2 /

2007, Psl. 2 bahwa KPA itu tugas dan tanggungjawabnya

adalah legal formal dan materiel;

- Bahwa setahu saksi untuk keseluruhan besar anggaran di IAIN

Syekh Nurjadi ± Rp.48 Milyar dan sejumlah itu dikelola oleh PPK

diantaranya pembayaran gaji, perjalan dinas, dll;

- Bahwa besar anggaran, khususnya untuk Kegiatan Pengadaan

EMIS dari APBNP sebesar Rp.1.400.000.000,-(satu Milyar empat

ratus juta rupiah);

- Bahwa benar, baik pembayaran Gaji, perjalanan dinas dllnya,

sebelumnya tidak ada bermasalah kecuali dalam Kegiatan

Pengadaan EMIS ini barulah bermasalah;

- Bahwa pada saat saksi mengangkat PPK, saksi melihat ada

Sertifikasi telah lulus;

13. Saksi Prof. Dr. MAKSUM MUCHTAR, MA.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabar

sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar serta

saksi membenarkan pula tanda tangannya, benar sebelum ditanda

tangani dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar, masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

dugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon tahun 2010 adanya Kegiatan Pengadaan Alat-alat

Komunikasi dan Tegnologi Informasi, Pengadaan Software EMIS

Education Management Information System dan Sarana

pendukungnya;

- Bahwa sebab saksi dihadapkan sebagai saksi dalam masalah

tersebut, karena Saksi menjabat sebagai Rektor IAIN Syekh Nurjati

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon sejak tgl. 25 Oktober 2010, sedangkan Rektor sebelum

saksi Prof. Dr. Muhamad Matsna namun masih Pgs;

- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Rektor di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon, benar proyek Kegiatan Pengadaan EMIS tersebut sudah

ada, tetapi belum berjalan masih tahap perencanaan, setelah saksi

menjabat Rektor dalam hal proyek tersebut saksi hanya

meneruskan dan memperperbaharui saja pekerjaan Rektor yang

lama terhadap proyek yang dijalankan oleh Prof.Dr.H.Abdus Salam

sebagai PPK;

- Bahwa setahu saksi, proyek tersebut berjalan lancer tidak ada

masalah, kemudian bermasalah dan sebab bermasalah saksi tidak

mengetahui, karena secara formal menurut laporan kepada saksi

semua alat-alat pengadaan itu ada, bahkan saksi secara

materielnya pernah menanyakan kepada Panitia Penerima Barang

dan semua yang saksi tanyakan jawabannya sudah selesai

semua, sehingga menurut saksi saat itu tidak ada masalah;

- Bahwa benar, atas jawaban Panitia Barang tersebut ternyata

barang-barang tidak selesai barang yang ada hanya sebagian,

yang tidak ada dan tidak lengkap seperti Laptop belum semua ada,

Handycam tidak ada, Comcoder tidak ada begitupun dengan

Server, kemudian barang-barang yang sudah ada dibekukan /

disita sehingga tidak bisa berfungsi, kemudian saksi ketahui pula

setelah saksi diperiksa oleh Kepolisian bahwa terhadap barang–

barang yang ada tidak pula sesuai dengan Speknya sebagaimana

yang tertera pada Kontrak;

- Bahwa mengenai adanya laporan / berita acara yang tanda tangan

di palsukan saksi tidak mengetahui, karena saksi memeriksa

dokumen tidak sampai sedetail itu, secara Formal saksi melihat

tidak ada masalah;

- Bahwa mengenai serah terima / peresmian dalam penyelesaian

pekerjaan atas pekerjaan Kegiatan Pengadaan EMIS ini belum ada,

141

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Sebab belum ada serah terima penyelesaian proyek karena belum

ada penyerahan dari PPK/Prof.Dr. H. Abdus Salam kepada Rektor;

- Bahwa benar, saksi pernah menanyakan secara lisan mengenai

serah terima terhadap proyek ini kepada PPK sedangkan secara

tertulis belum ada, jawaban dari Terdakwa sedang disiapkan,

benar setelah proyek selesai Desember 2010 saksi tidak

menanyakan lagi;

- Bahwa benar, karena belum ada serah terima proyek Desember

2010 seharusnya melaporkan kepada Menteri Agama, karena saksi

tidak melapor saksi telah mendapat teguran tertulis dari Kementrian

pada Januari 2011;

- Bahwa tindakan saksi setelah mendapat teguran dari Kementerian

menanyakan lagi kepada PPK secara lisan juga tertulis sebayak I

kali didalamnya ada dituliskan barang-barang yang tidak lengkap;

(Penuntut Umum menerangkan bahwa Teguran dari KPA

tersebut tidak ada dijadikan barang bukti, dan saksi XIII

bersedia menyerahkan Surat Teguran itu pada sidang

berikutnya ) ;

- Bahwa benar, saksi s/d sekarang masih menjabat Rektor IAIN

Syekh Nurjati Cirebon, benar semenjak 1 bulan yang lalu ada

penambahan barang yang belum ada, tetapi baru berupa berita

saja bahwa ada keinginan untuk melengkapi barang yang kurang

tsb dan sekarang sedang berjalan;

- Bahwa saksi membenarkan surat serah terima penambahan

barang yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Barang

yang diserahkan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa

(selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkarang ini );

- Bahwa benar, Saksi tidak ada menerima laporan pemenang tender

karena pelaksanaan tender tidak semasa saksi sebagai Rektor dan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya meneruskan tugas KPA sebelum saksi / Porf. Dr.

Muhamad Matsna;

- Bahwa tender dilaksanakan tidak semasa saksi tetapi pelaksanaan

pekerjaan Proyek setelah saksi ada, memang ada diberitahukan

kepada saksi bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Hegar Daya,

sedangkan untuk besar nilai proyek saksi sudah lupa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Direktur dari PT. Hegar Daya dan

tidak kenal dengan HADI SOEGIANTO, sedangkan AJIE

RIANGGORO saksi mengenalnya dan Ia sering ada di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon, tetapi apa kapasitasnya di IAIN Syekh Nurjati saksi

tidak mengetahui;

- Bahwa saksi pernah melihat ada auditor datang ke IAIN Syekh

Nurjati Cirebon yaitu auditor dari BPK dan dari Irjen, meminta izin

kepada saksi untuk melaksanakan audit;

- Bahwa benar, hasil audit dari BPK terealisasi sebesar

Rp.850.000.000,- sekian dan dari Irjen terealisasi sebesar Rp.

300.000.000,- sekian;

- Bahwa dokumen-dokumen dalam proyek ini ada di Akademik pada

Kepala Biro dalam bentuk Laporan;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan BPK dan laporarannya, isinya

kekurangan-keurangan barang karena itu minta bantuan BPK dan

Irjen untuk melakukan audit berapa kekurangan kekurangan itu

dan audit pertama dilakukan oleh BPK;

- Bahwa saksi kenal DR.H. Eko Kuntarto tetapi belum lama kenal,

yang sakasi lakukan dalam pekerjaan itu membuat system-system

termasuk teknis, sehingga kalau ada orang yang datang saksi

kemukakan apakah bisa membuat system-sistem tsb, salah

satunya yang datang adalah EKO dan yang lain yaitu datang Pak

Pandu;

- Bahwa benar, pada saat saksi bertemu Sdr. EKO lalu ia

menawarkan bisa membuat program seperti itu, setiap kali

143

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Sdr Eko selalu mengatakan seperti itu, kejadian itu di

tahun 2010 dan benar ketika itu saksi bertukar nomor HP dengan

Sdr. Eko;

- Bahwa untuk membuat program, siapa saja yang bisa, saksi suruh

datang bukan kepada Sdr Eko dan Pak Pandu saja, termasuk teman

anak saksi juga pernah saksi minta bantuan untuk membuat

program tsb.;

- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan bahwa proyek ini akan

diberikan kepada Sdr. Eko;

- Bahwa benar, saksi mengatakan kepada terdakwa AJIE melalui

IBNU SINA supaya diselesaikan dulu masalah dengan Sdr. Eko

maksudnya, sehubungan dengan penanda tanganan SPM yang

saksi tangguhkan, sebab ditangguhkan karena saksi meminta

kewajiban-kewajiban dari PT. Hegar Daya dipenuhi, kemudian

datanglah terdakwa AJIE RIANGGORO menemui saksi dan ketika

itu saksi juga meminta supaya kewajibannya dipenuhi;

- Bahwa benar, Sdr. Terdakwa AJIE mengatakan memang ada

masalah tentang EMIS dengan Sdr. EKO, karena itulah saksi

menyuruh Sdr. Terdakwa AJIE menyelesaikan dulu masalah

tersebut (EMIS) dengan Sdr.EKO. dan kemudian Sdr.terdakwa AJIE

datang kembali menemui saksi mengatakan bahwa masalahnya

sudah selesai dengan Sdr. EKO namun saksi tidak percaya begitu

saja dan meminta supaya Sdr. EKO menghubungi saksi lalu Sdr.

EKO menghubungi saksi lewat telpon mengatakan bahwa ia tidak

ada masalah dengan AJIE / PT. Hegar Daya;

- Bahwa benar, tidak ada audit dari BPKP, saksi membenarkan

Peraturan Menteri Agama No. 2 / 2006 tentang Mekanisme

pelaksanaan pembayaran beban APBN dilingkungan Dep. Agama

dan Perubahan Permen tersebut No. 2 / 2007, Psl. 2 bahwa KPA itu

tugas dan tanggungjawabnya adalah legal formal dan materiel;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai KPA tentu mengetahui besar anggaran di IAIN

Syekh Nurjadi Cirebon, besar anggaran keseluruhan di IAIN tsb ±

Rp.48.000.000.000,- Milyar dan sejumlah itu dikelola oleh PPK

diantaranya pembayaran gaji, perjalan dinas, dll;

- Bahwa besar anggara, khusus untuk Kegiatan Pengadaan EMIS

untuk Kegiatan Pengadaan EMIS dari APBNP sebesar

Rp.1.400.000.000,- (satu Milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa benar, sebelumnya baik pembayaran Gaji, perjalanan dinas

dllnya, tidak ada masalah kecuali dalam Kegiatan Pengadaan EMIS

ini barulah bermasalah;

14. Saksi AZIS MUSTAQIM, SE.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabar

sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut benar serta

membenarkan pula tanda tangannya, benar sebelum ditanda

tangani ada dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar, adanya dugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di

IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2010 sehubungan adanya

Kegiatan Pengadaan alat-alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi,

Pengadaan Software EMIS Education Management Information

System dan Sarana pendukungnya;

- Bahwa sebab saksi diajukan sebagai saksi karena saksi menjabat

sebagai Bendahara Pengeluaran pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon

berdasarkan Surat Keputusan dari Rektor;

- Bahwa saksi adalah Staf bagian Keuangan dan diberi jabatan

sebagai Bendahara Pengeluaran secara umum tidak khusus untuk

proyek ini, sedangkan Kepala bagian Keuangan adalah Bpk. Drs.

Sa’Dullah,MM.;

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu

menerima, menyimpan, membukukan tentang Pembayaran,

145

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal proyek ini adalah pembayaran mengenai Pengadaan

Jasa IT (Tegnologi Informasi) untuk pengadaan Software dan

Hardware pada tahun 2010;

- Bahwa besar biaya secara global terhadap proyek Pengadaan

Software dan Hardware di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sekitar

Rp.1.400.000.000.- yang dibagi 3, yaitu Perencanaan, Software

dan Hardware, dimana yang menjabat sebagai PPK adalah Prof.

DR. H. ABDUS SALAM;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan dalam persidangan

perkara ini karena ada kasus sehubungan dengan pekerjaannya

yang tidak selesai yaitu terhadap Proyek di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon berupa pengadaan Software dan Hardware pada tahun

2010;

- Bahwa benar, pekerjaan terhadap Kegiatan Pengadaan Sofware

dan Hardware tersebut dikerjakan oleh PT. Hegar Daya sebagai

pemenang Lelang dan menurut dokumen Direkturnya bernama

HADI SOEGIANTO namun saksi tidak kenal orangnya;

- Bahwa saksi sebagai bendahara di IAIN tersebut, saksi tidak

berhubungan langsung dengan orang PT Hegar Daya tetapi

berhubungan langsung dengan Sdr. IBNU SINA adalah sebagai

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (lelang);

- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Sdr.Ibnu Sina selain sebagai

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (lelang);

- Bahwa setahu saksi sebagai bendahara pengeluaran, dalam hal

proyek Pengadaan Sofware dan Hardware ada 3 kali bertransaksi

dengan PT. Hegar Daya;

- Bahwa saksi untuk mengeluarkan uang dasarnya adalah perintah

pembayaran dan Berita Acara Serah terima kemudian dibuatkan

dokumen untuk pembayaran yang isinya adalah SPP (Surat

Permintaan Pembayaran) dibawa oleh Pak IBNU SINA kepada

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku bendahara pengeluaran, lampirannya berupa Kontrak,

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Permohonan Pembayaran,

Faktur Pajak, Blanko setoran Pajak, Surat Keterangan Bank/

reverensi Bank, Surat Keterangan terdaftar Pajak/NPWP;

- Bahwa benar, besar pembayaran untuk 1(satu) kali Termin,

pertama 100% untuk Hardware nilainya Rp.400.000.000,- berikut

PPh dan PPn namun besar pajak yang disetor ke negara saksi

tidak mengetahui, karena dipotong langsung oleh KPPN,

pemotongan itu adalah petunjuk dari Peraturan Pajak, selanjutnya

setelah lengkap dimasuk ke KPPN dan benar saksi yang

memasukkan ke KPPN dan kemudian keluarlah SP2D ( Surat

perintah pencairan Dana ) dari KPPN;

- Bahwa benar, yang diterima bersih adalah jumlah kotor

(Rp.400.000.000) dikurangi Pajak yaitu PPn 10%, PPh 3% ,

kemudian diserahkan kepada PT. Hegar Daya sebesar ±

Rp.300.000.000,- melalui rekening atas nama PT. Hegar Daya;

- Bahwa benar, Termin kedua pembayaran 70% adalah untuk

Software nilainya seingat saksi ± Rp. 900.000.000,-, kenapa

nilainya sebesar itu karena nilai proyek totalnya Rp.1.400.000.000,-

dan pada termin pertama untuk Hardware sudah diambil sebesar

Rp.400.000.000,-sisanya Rp.1.000.000.000,-,sedangkan

pemotongan untuk PPn dan PPh sama dengan termin pertama

begitupun dengan syarat-syaratnya, sehingga pada termin kedua

untuk Software nilainya ± Rp.900.000.000,- dan pencairan Termen

Ketiga ± sebesar Rp.43.700.000,-;

- Bahwa benar, Jika ada kekurangan kelengkapan setelah

dimasukkan ke KPPN maka diminta lagi tetapi dalam hal ini tidak

ada kekurangan dan sudah lengkap;

- Bahwa sebab Terdakwa dihadapkan kepersidangan, barang-

barang yang ada di Berita Acara Serah Terima itu ternyata belum

selesai sedangkan pembayaran sudah lunas;

147

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang belum diserahkan itu yang paling besar

berupa Software / Aplikasi EMIS senilai sekitar Rp. 800.000.000,-;

- Bahwa dasar saksi ditunjukan sebagai Bendahara, adalah Surat

Keputusan dari Rektor IAIN Syekh Nurjadi Cirebon;

- Bahwa saksi sebagai Bendahara adalah untuk satu tahun

Anggaran dan kebetulan tahun itu salah satunya termasuk proyek

ini ( pengadaan Software dan Hardware pada tahun 2010 dan

terdakwa menjabat sebagai PPK );

- Bahwa dalam pengajuan SPM salah satu persyaratan adalah

Kemajuan Pekerjaan, saksi hanya meneliti suratnya dan tidak

melihat barangnya karena tugas saksi hanya legal formal;

- Bahwa benar, yang bertugas menerima barang adalah Ibu YAYAH

dan kawan-kawannya;

- Bahwa benar, Dokumen mengenai SPM diantar oleh Sdr. Ibnu

Sina Yaitu Sdr. IBNU SINA, dan Ia datang sendirian membawa

dokumen tersebut bukan bersama MAHMUDIN dan MAHMUDIN

adalah orang yang menerima SP2D;

- Bahwa benar, pada saat Sdr. Ibnu Sina datang membawa

dokumen kepada saksi, bahasan yang didapat ketika berupa tidak

sesuai dengan Pagu, benar saksi tidak diberi petunjuk bahwa

menurut Bagan Akun Standar harus dibuatkan 2 kontrak, barulah

pembayarannya sesuai dengan DIPA;

- Bahwa benar, seharusnya 2 Akun yaitu satu untuk Software dan

satu untuk Hardware, begitu juga dengan pelaksanaan lelang juga

2 pelaksanaan lelang, tetapi kenyataannya pelaksanaan lelangnya

cuma 1 (satu) saja;

- Bahwa benar, 2 Akun dijadikan 1 Akun, yang melakukan hal seperti

itu adalah Sdr. IBNU SINA, dan kawan-kawan, benar tidak ada

koordinasi anata IBNU SINA dengan saksi;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mengenai Kontrak yang datang dari PT.Hegar Daya

ke IAIN untuk menanda tangani adalah Direkturnya yaitu Bpk HADI

tetapi saksi tidak kenal orangnya hanya melihat dari dokumen saja

kemudian dari IAIN menanda tangani PPK ( Prof.Dr. H. Abdus

Salam);

- Bahwa terdakwa AJIE RIANGGORO saksi mengetahui karena Ia

pernah bertemu dengan saksi;

- Bahwa benar, awalnya 1 (satu) kontrak kemudia menjadi 2 (dua)

Kontrak, sebab menjadi 2 kontrak bahwa menurut DIPA harus ada

2 anggaran karena satu kontrak nilainya ± Rp.1.400.000.000,-

sementara anggaran ada Rp.1 Milyar dan yang satunya senilai

Rp.400.000.000,- karena itu tidak bisa dimasukan satu anggaran

karena nilainya kurang, akhirnya dibuat 2 kontrak yaitu satu untuk

Software dan satu untuk Hardware;

- Bahwa benar, karena Kontrak 1 sedangkan mata anggaran ada 2

tidak dibenarkan dan akan berakibat tidak bisa dicairkan karena

mata anggarannya berbeda dan kontrak lebih besar dari anggaran;

- Bahwa benar, supaya dapat dicairkan 2 mata anggaran tersebut

maka yang dilakukan adalah dibuat 2 (dua) Kontrak yaitu satu

untuk Software dan satu lagi untuk Hardware dan kontrak itu

ditanda tangani oleh PPK dan Pihak PT Hegar Daya;

- Bahwa benar, oleh karena Kontrak sudah menjadi 2 (dua)

seharusnya lelang juga menjadi 2 lelang / diulang kembali, tetapi

bagaimana yang seharusnya menurut ketentuan saksi tidak

mengetahui;

- bahwa benar, setelah kontrak menjadi 2 maka dapatlah dicairkan

tanpa ada proses lelang diulang kembali;

- Bahwa dasar terbentuknya 2 kontrak itu tidak ada dan tidak

mendapat petunjuk secara tiba-tiba muncul saja;

149

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pencairan uang, saksi hanya berhubungan dengan

Sdr. IBNU SINA saja, tidak dengan PT. Hegar Daya, benar saksi

tidak menanyakan kepada PT. Hegar Daya;

- Bahwa sebab saksi berhubungan langsung dengan Sdr. Ibnu Sina

dan tidak dengan PT. Heger Daya, karena pekerjaan sudah selesai

dan dana sudah dicairkan, namun sebelumnya ada informasi dari

Prof. Abdus Salam “ Nanti yang mengurus tagihan adalah IBNU

SINA “ karena itu saksi berhubungan dengan Sdr. Ibnu Sina saja;

- Bahwa untuk mengecek kebenaran dari bukti-bukti tagihan yang

diajukan, saksi mengecek kelengkapan dokumen termasuk Berita

Acara serah terima barang dari Pejabat Penerima Barang;

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa uang telah dicairkan 100%

sedangkan fisik belum selesai, saksi ketahui 2 bulan kemudian

sekira Pebruari yaitu pada saat pemeriksaan BPK tetapi masih

dalam masa pemeliharaan, dimana jangka waktu pemeliharaan

selama 3 bulan;

- Bahwa barang yang belum dipenuhi tersebut seingat saksi

Hardware berupa Laptop 5 buah, server belum lengkap,

sedangkan Software belum lengkap;

- Bahwa benar, pada masa pemeliharaan ada uang yang ditahan

sebesar 5% x nilai proyek dan uang itu diatah oleh KPN

sedangkan saksi / bendahara tidak memegang uang yang 5% itu,

tetapi dalam hal proyek ini 5% tersebut tidak ditahan lansung

dicairkan 100% karena jaminan 5% itu dari PT. Hegar Daya yaitu

jaminan pemeliharaan;

- Bahwa menurut ketentuan tentang 5% uang pemeliharaan itu dapat

dibayarkan 100% dengan jaminan 5%, sekarang 5% itu ada sama

BPK dalam bentuk surat jaminan;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena jaminan pemeliharaan itu berbentuk surat,

apabila tidak dilakukan jaminan pemiliharaan, maka jaminan

berbentuk surat itu dapat dicairkan ke Bank;

- Bahwa benar, dalam masa 3 bulan pemeliharaan itu, benar ada

pemenuhan-pemenuhan sebagian, setahu saksi pemenuhan itu

melengkapi jaringan computer, kemudian setelah habis masa

pemeliharaan selama 3 bulan, benar masih ada pemenuhan;

- Bahwa, oleh karena masa pemeliharaan habis dan masih ada

pemenuhan, setahu saksi uang jaminan itu sudah dicairkan, yang

mencairkan adalah KPA untuk distorkan ke Kas Negara dengan

alasan pekerjaan tidak selesai;

- Bahwa awalnya kontrak 1 kemudian dijadikan 2, Kontrak dijadikan

2 itu adalah benar sebagai mekanisme untuk penagihan ke Kas

Negara;

- Bahwa benar, antara 2 kontrak dengan 1 kontrak pertama,

perbedaan nilai uangnya secara detail tidak berbeda dan tidak

punya bandingan berapa kontrak awal dan berapa kontrak 2

tersebut;

- Bahwa benar, anggaran IAIN tahun 2010 yang mengelola

semuanya adalah saksi, seingat saksi Nilai DIPA tahun 2010 itu

sebesar ± Rp. 38 Milyar;

- Bahwa benar, syarat SIUP tidak ada untuk melakukan pembayaran

karena SIUP tidak termasuk syarat pembayaran, siup adalah syarat

kontrak dan saksi tidak membacanya;

- Bahwa benar yang menyiapkan / mengetik perjanjian itu menjadi 2

adalah Sdr. Ibnu Sina;

- Bahwa benar, saksi tidak ada menerima uang, baik dari Ajie

Rianggoro maupun dari Ibnu Sina;

- Bahwa benar, diawal kontrak 1 namun ditolak pencairan kemudian

kontrak dijadikan 2, untuk dijadikan 2 tidak ada yang menyarankan

151

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

adalah menurut ketentuannya harus seperti itu bahwa 1 Akun 1

kontrak dan saksi sebagai bendahara benar memberitahukan saja

karena anggaran tidak mencukupi harus dibuat 2 kontrak dan

setelah kontrak menjadi 2 dilakukan tagihan masing-masing dan

sejak awal memang Akunnya 2 sudah ada di Kas Negara,

kemudian saksi menerima kontrak yang keduanya dari sdr. Ibnu

Sina;

- Bahwa benar, syarat-syarat untuk mengeluarkan SPM berupa

kontrak, BA Kemajuan Pekerjaan, Permohonan pembayaran, faktur

pajak Blanko setoran pajak, surat keterangan Bank/reverensi Bank

surat keterangan terdaftar pajak, Surat Pernyataan tanggungjawab

multlak dan saksi membenarkan dipersidangan semua syarat-

syarat mengeluarkan SPM tersebut yang diperlihatkan dan

mengenai tanda tangan apakah palsu atau tidak, saksi tidak

mengetahui;

- Bahwa benar, SPM yang sudah dikeluarkan ada 5 (lima) SPM dan

benar proyek sudah dibayarkan semua (diperlihatkan 5 (lima) SPM

dan saksi membenarkan);

- Bahwa terhadap barng-barang yang ada seperti Laptop belum

semua diserahkan, namun saksi mendengar informasi bahwa akan

diserahkan Laptop 5 (lima) lagi sedangkan untuk kekurangan

barang yang lain saksi tidak mengetahui kapan akan diserahkan

( perintah dari Hakim bahwa apabila ada pemenuhan barang-

barang supaya cepat dilaporkan kepada Majelis, kemudian

Penasihat Hukum menyerahkan daftar barang-barang yang

sudah dilakukan pemenuhan beserta sebuah fhoto atas

barang-barang yang sudah diserahkan tersebut );

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui sebagai apa terdakwa Ajie

Rianggora di PT. Hegar Daya, benar pekerjaan itu dilakukan oleh

PT. Hegar Daya dan pernah bertemu terdakwa Ajie Ringgoro;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai pekerjaan yang Sub-kan ke Perusahaan lain

saksi tidak mengetahui dan saksi ketahui barulah sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengenal Ariandi Suryana dan tidak mengenal

juga PT. Belant Persada tetapi PT. Cendana Solusindo saya

mengenalnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Dwi Yuliarto dari PT. Cendana

Solusindo mempunyai pekerjaan di IAIN Cirebon selain PT. Hegar

D yaitu pengadaan CCTV berbeda dengan pekerjaan ini;

15. Saksi DWI YULIARTO.

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Polda Jabar

sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar, serta

membenarkan tandan tangannya, benar sebelum ditanda tangani

dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar, masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon,

adanya dugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon tahun 2010 adanya Kegiatan Pengadaan Alat-alat

Komunikasi dan Tegnologi Informasi, Pengadaan Software EMIS

Education Management Information System dan Sarana

pendukungnya;

- Bahwa sebab saksi diajukan saksi atas dugaan terjadi tindak

pidana Tipikor tersebut karena saksi rekanan dari PT. Hegar

Daya dalam hal pekerjaan di tahun 2010 berupa pekerjaan

pengadaan peralatan jaringan, Jasa Sewa Akses Internet

Boardband dan Pemasangan Infrastruktur jaringan komputer di

IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

- Bahwa dalam hal pekerjaan tersebut, memang diawal saksi sudah

mengetahui adanya Kegiatan Pengadaan EMIS tersebut di IAIN

Syekh Nurjati, oleh karena perusahaan saksi berupa perusahaan

lokal/kecil maka saksi tidak bisa ikut dalam proses lelang, namun

saksi memberikan informasi kepada Peserta Lelang bahwa saksi

153

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

siap membantu proses pengadaan tersebut di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon;

- Bahwa benar, setelah proses lelang selesai dan telah ada

pengumuman lelang saksi dihubungi oleh Sdr. Ariandi Suryana

als. Dede dari CV. Cendana Solusindo mengaku kepada saksi

bahwa Ia sebagai proyek manajernya / pelaksana teknis PT. Hegar

Daya yaitu pemenang lelang, selanjutnya pekerjaan tersebut

diberikan kepada saksi, kemudian saksi dikenalkan dengan

terdakwa Ajie Rianggoro sebagai kuasa Direktur dari PT.Hegar

Daya, dimana Direkturnya saksi ketahui bernama Hadi

Soegianto, selanjutnya terjadi negosiasi harga dan kesepakatan

lalu kesepakatan itu dituangkan dalam suatu Perjanjian dan

sekarang Perjanjian tersebut sudah saksi berikan kepada Polda

Jabar;

- Bahwa benar, nilai dari pekerjaan yang diberikan saksi untuk nilai

kesemuanya saksi lupa;

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 8 yang dibacakan

dipersidangan bahwa total nilai pekerjaan tersebut sebesar

Rp.182.475.000,-;

- Bahwa benar, uang sebesar Rp.182.475.000,- itu saksi belum

menerima semuanya, pembayaran baru saksi terima sebesar

Rp.75.000.000,- yang saksi terima via Pak ARIF RAHMAN karena

sudah dititipkan;

- Bahwa benar, Jasa Sewa Akses Internet Boardband belum dibayar,

karena belum dibayar Akses Internetnya dicabut;

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa menurut kode etiknya

bahwa PT. Hegar Daya menang tender kemudian mensubkan

pekerjaan kepada saksi tidak dibolehkan;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi melakukan pekerjaan di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon atas nama PT. Hegar Daya dan benar saksi tidak

mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) di IAIN;

- Bahwa benar, pembayaran kepada saksi oleh PT. Hegar Daya

belum selesai;

- Bahwa PT. Hegar Daya mensubkan pekerjaannya tersebut kepada

saksi tetapi terselubung / tidak diketahui oleh pihak IAIN Syekh

Nurjati Cirebon;

- Bahwa benar, saksi bekerja di IAIN Cirebon tersebut bukan atas

nama perusahaan saksi tetapi atas nama PT. Hegar Daya;

- Bahwa benar, saksi bekerja atas nama PT.Hegar Daya, antara

saksi dengan PT. Hegar Daya ada mempunyai kontrak;

- Bahwa benar, kontrak kerja antara saksi dengan PT. Hegar Daya

tidak diperlihatkan kepada pihak IAIN Cirebon karena untuk

memperlihatkan kontrak itu kewenangan dari PT. Hegar Daya;

- Bahwa saksi atas pekerjaan yang diberikan oleh PT. Hegar Daya

Seharusnya yang saksi terima sebesar ± Rp.182.475.000,- sekian,

untuk keseluruhan yaitu Pengadaan Jaringan sebesar

Rp.65.750.000,- sudah selesai dipasang di IAIN, Jasa Sewa Akses

Internet Boardband dan Web Hosting biayanya sebesar

Rp.94.000.000,- sudah selesai pekerjaannya dan telah digunakan

di IAIN, dan Jasa pemasangan Infrastuktur jaringan komputer juga

sudah selesai pekerjaannya dan telah digunakan di IAIN;

- Bahwa benar, pekerjaan sudah selesai semuanya seperti Akses

Internet sudah berjalan selama 4 (empat) bulan, dan benar Akses

Internet Boardband itu bukan milik saksi tetapi saksi menyewa lagi

kepada orang lain yaitu kepada Pijar Jaya;

- Bahwa benar, saksi setelah mendapat order tidak pernah menyuruh

terdakwa AJIE RIANGGORO untuk berhubungan langsung ke Pijar

Jaya dan setahu saksi benar terdakwa AJIE RIANGGORO kurang

memahami teknis, karena Ia lebih focus di Administrasi, saksi

155

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebulan dari Jasa Sewa Akses Internet

sebesar 20% dan benar saksi telah menerima uang sebesar

Rp.100.000.000,- dari terdakwa AJIE RIANGGORO melalui ARIEF

RAHMAN dirumahnya di Cirebon;

16. Saksi ARIF RAHMAN.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangannya di Polda

Jabar sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon, dan keterangan saksi pada BAP adalah benar

serta membenarkan pula tanda tangannya, benar sebelum ditanda

tangani ada dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjadi Cirebon, adanya

dugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon tahun 2010 adanya Kegiatan Pengadaan Alat-alat

Komunikasi dan Tegnologi Informasi, Pengadaan Software EMIS

Education Management Information System dan Sarana

pendukungnya;

- Bahwa sebab saksi dihadapkan sebagai saksi dalam masalah di

IAIN tersebut karena saksi sebagai penyandang dana dalam hal

proyek di IAIN Cirebon tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan pernah menyerahkan uang kepada

DWI YULIANTO sebesar Rp.75.000.000,-;

- Bahwa saksi bukan rekanan dari Dwi Yuliarto tetapi saksi rekanan

dari terdakwa Ajie Rianggoro, dimana proyek di IAIN tersebut

saksi sebagai Pemodal awal, pada awalnya saksi bertemu dengan

Pak Rudi adalah sebagai Mediator proyek yang ada di IAIN yaitu

kegiatan Pengadaan Software dan Hardware, kemudian saksi di

ketemukan dengan Pak Daden dan Pak Ariandi di Bogor untuk

wacana mengatakan bahwa ada proyek di IAIN Cirebon yang

membutuhkan dana awal, kemudian pertemuan kedua di Cirebon

barulah saksi bertemu dengan terdakwa Ajie Rianggoro ketika itu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan Modal Awal yang besarnya sekitar Rp.200.000.000,-

dan Rp.300.000.000,-;

- Bahwa tindak lanjut pertemuan kedua di Cirebon, saksi

menyerahkan uang cash kepada terdakwa Ajie Rianggoro sebesar

Rp.200.000.000,- tempatnya di Hotel Apita Cirebon diserahkan

melalui Ariandi dan penyerahan selanjutnya saksi lupa, kemudian

saksi membuka rekening Bersama di Bank Mandiri yang tujuannya

apabila dari Pelaksana/proyek uang sudah cair akan masuk ke

rekening tsb yang saldo awal sebesar Rp.1.000.000,- sampai

sekarang Rp.1.000.000,- tersebut tidak bisa diambil harus ada

tanda tangan saksi dan Ajie Rianggoro, benar sekarang uang

Rp.200.000.000,- tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa Ajie

Rianggoro;

- Bahwa memang uang yang Rp.200.000.000,- sudah dikembalikan,

tetapi kerugian saksi tetap ada, karena terdakwa Ajie Rianggoro

mengatakan bahwa dari uang yang telah dikembalikan kepada

saksi ada kelebihan dan kata terdakwa Ajie Rianggoro bahwa

kelebihan itu fee untuk saksi sebesar Rp.14.000.000,- ternyata

menurut kwitansi-kwitansi yang diperlihatkan di Polda ternyata

kelebihan sebesar Rp.14.000.000,- di Polda mengatakan hutang

saksi kepada Negara dan harus dikembalikan;

- Bahwa uang Rp.14.000.000.- belum saksi kembalikan karena saksi

tidak mengerti kepada siapa saksi harus mengembalikan;

- Bahwa menurut perjanjian antara saksi dengan terdakwa Ajie

Rianggoro keuntungan untuk saksi dari pinjaman sebesar

Rp.200.000.000,- sebesar 40% dan 60%, maksudnya keuntungan

itu 40% untuk saksi yaitu sebesar Rp.14.000.000,- tersebut dan

60% untuk pelaksana, perjanjiannya ada dan sekarang perjanjian

itu ada di Polda;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut sekarang

sudah selesai atau belum;

157

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, dalam hal pekerjaan proyek di IAIN Cirebon tersebut

saksi tidak ikut, karena saksi hanya sebagai peminjamkan modal

saja;

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bahwa PT. Hegar Daya men-

Sub-kan pekerjaannya ke Perusahaan lain;

- Bahwa benar, perjanjian tersebut ada 3 pihak yaitu pihak pertama

dengan terdakwa AJIE RIANGGORO dan pihak kedua dengan

ARIANDI dan pihak ketiga adalah saksi, perjanjian dibuat tertulis

dan sekarang ada di Polda namun tanggal dibuatnya saksi lupa;

- Bahwa saksi membenarkan Surat Perjanjian tertanggal 15 Oktober

2012 yang diperlihatkan dipersidangan dan saksi membenarkan

pula tanda tangannya pada perjanjian tersebut;

- Bahwa benar, totalnya uang yang saksi serahkan ke AJIE

RIANGGORO Rp.286.000.000,- kemudian saya dikasih fee 40%

besarnya Rp.14.000.000,-;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP point 14.

Bahwa benar saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Ajie

Rianggoro sebesar Rp.480.000.000,- sedangkan keterangan saksi

dipersidangan totalnya Rp.286.000.000,- saksi lupa;

- Bahwa sehubungan dengan surat Perjanjian saksi tersebut, benar

saksi tidak pernah diperkenalkan dengan pihak rektorat di IAIN

Cirebon tersebut;

- Bahw keuntungan dari masing-masing 3 pihak tersebut, pembagian

keuntungan 40% dan 60% hanya itu dan saya mendapat

Rp.14.000.000,-

- Bahwa yang pertama datang kepada saksi bukan terdakwa AJIE

RIANGGORO tetapi ARIANDI mengatas namakan PT. Hegar

Daya, kuasa Direkturnya bernama terdakwa AJIE RIANGGORO

tetapi surat kuasanya diperlihatkan atau tidak waktu itu saksi lupa;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertama yang datang kepada saksi di Bogor Pak Rudi

adalah Mediator, kemudian memperkenalkan saksi dengan Pak

Daden dan Pak Ariandi, selanjutnya mengatakan ada proyek

mengenai EMIS, Software dan Hardware di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon, karena saksi orang Cirebon juga maka saksi mencek

benar atau tidak adanya proyek tersebut, kemudian saksi menyuruh

isterinya mendatangi IAIN Cirebon dan setelah dicek ternyata betul

ada proyek tsb, isteri saksi mendapat informasi dari Ibnu Sina,

benar waktu itu belum ada Lelang, kemudian isteri saksi

mendapat kontek dari Pak Daden mengatakan nanti bisa di

kondisikan;

- Bahwa saksi, selain bertemu ARIANDI dan DADEN, juga bertemu

dengan terdakwa AJIE RIANGGORO pada pertemuan kedua

kalinya di Cirebon datang menemui saksi dari Bandung

diperkenalkan oleh ARIANDI;

- Bahwa benar, ketika terdakwa AJIE RIANGGORO datang dari

Bandung menemui saksi di Cirebon apakah sudah selesai lelang

ketika itu atau belum, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa terdakwa AJIE RIANGGORO datang menemui saksi di

Cirebon hanya diminta untuk penyandang dana, tetapi dalam hal

Lelang saksi tidak mengerti, selanjutnya membuat kesepakatan dan

setelah sepakat kemudian membuka rekening Bersama di Bank

Mandiri masuk sebesar Rp.1.000.000,- dengan tujuan apabila cair

uang proyek masuk ke rekening Bersama tersebut dan ternyata

setelah rekning dibuka tidak ada yang masuk;

- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa AJIE

RIANGGORO setelah membuka rekening di Bank Mandiri siangnya

lalu malamnya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa AJIE

RIANGGORO sebesar Rp. 200.000.000,- secara cash;

159

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika menyerahkan uang Rp.200.000.000,- kepada

terdakwa AJIE RIANGGORO dan Ia mengatakan sudah menang

Lelang ;

17. Saksi NURMA SAPTA GUMBIRA als. GUGUM.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian Polda

Jabar sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar

serta membenarkan pula tanda tangannya, sebelum ditanda

tangani benar dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar, masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

adanya dugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon tahun 2010 adanya Kegiatan Pengadaan Alat-alat

Komunikasi dan Tegnologi Informasi, Pengadaan Software EMIS

Education Management Information System dan Sarana

pendukungnya;

- Bahwa sebab saksi diajukan sebagai saksi dalam masalah tersebut

karena saksi didatangi oleh terdakwa AJIE RIANGGORO ke kantor

saksi di PT. Mitra Prabu di Jakarta, tujuan kedatangannya

meminjam dana untuk proyek di IAIN Cirebon dalam Kegiatan

Pengadaan Software dan Hardware dan mengatakan proyek

tersebut membutuh dana sebesar Rp.400.000.000,- saksi

menjawab ketika itu bahwa saksi tidak ada dana tetapi saksi

punya teman namanya SYAFRIZAL, selanjutnya terdakwa AJIE

RIANGGORO dan SYAFRIZAL dipertemukan dan setelah mereka

bertemu dan berbicara saksi tidak ikut dalam pembicaraannya;

- Bahwa benar, kemudian informasinya bahwa Syafrizal telah

meminjamkan uangnya kepada terdakwa AJIE RIANGGORO tetapi

tidak sebesar Rp.400.000.000,- hanya sebesar Rp.60.000.000,- ;

- Bahwa benar, pada saat pengembalian uang Rp.60.000.000,-

tersebut oleh terdakwa AJIE RIANGGORO berdasarkan Cek Bank

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Jabar Saksi mengambilnya sebesar Rp.175.000.000,- dipotong

Rp.35.000.000,- untuk diserahkan kembali kepada terdakwa AJIE

RIANGGORO dan sisanya sebesar Rp.140.000.000,- saksi

mengambil sebesar Rp.30.000.000,- sebagai biaya operasional

untuk saksi, kemudian sisanya sebesar Rp.110.000.000,- saksi

serahkan kepada SYAFRIZAL;

- Bahwa benar, ketika terdakwa AJIE RIANGGORO meminta untuk

dipinjamkan dana ada memperlihatkan dokumen kepada saksi

berupa kontrak Software EMIS dan surat pemenang lelang;

- Bahwa menurut informasi sekarang proyek tsb sudah selesai dan

saksi tidak mengetahui dalam hal pekerjaannya karena saksi hanya

ikut dalam hal meminjamkan modal saja;

- Bahwa saksi mengetahui, benar proyek tersebut yang kasak kusuk

mengurus adalah terdakwa AJIE RIANGGORO pada hal proyek

punya PT. Hegar Daya;

- Bahwa saksi orang yang mempertemukan terdakwa AJIE

RIANGGOREO dengan SYAFRIZAL, karena itu ada kesepakatan

antara saksi dengan terdakwa AJIE RIANGGORO terhadap

pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- memang ada kesepakatan uang

Konpensasi Rp.80.000.000,- dan terdakwa AJIE RIANGGORO

menyetujui dan seingat saksi, terdakwa AJIE RIANGGORO

mengatakan bahwa ia sudah menang Lelang;

- Bahwa saksi mengetahui, benar terdakwa AJIE RIANGGORO tidak

mempunyai perusahaan dan yang saksi ketahui bahwa terdakwa

AJIE RIANGGORO sebagai Konsultan tetapi Konsultan apa saksi

tidak mengetahui;

- Bahwa benar saksi mendapat uang fee Rp.30.000.000,- dan sebab

didapat sebesar itu karena uang Rp.60.000.000,- itu jika tidak

dibayar akan menjadi tanggungjawab saksi;

- Bahwa saksi berkomitmen apakah layak menerima sebesar itu,

saksi tidak mengetahui;

161

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi mengetahui kejadiannya seperti ini, benar

saksi menyadari bahwa uang Rp.30.000.000,- tsb adalah uang

Negara, tetapi saksi tidak bersedia untuk mengembalikan;

- Bahwa benar, saksi menyerahkan uang kepada SYAFRIZAL

Rp.110.000.000,- pada hal uangnya yang dipinjam terdakwa AJIE

hanya Rp.60.000.000,- kemudian uang Rp.50.000.000,- diserahkan

kepada SYARIZAL ;

18. Saksi Drs. NASRUL RIDWAN.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabar

sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar serta

membenarkan pula tanda tangannya, BAP itu dibaca terlebih

dahulu sebelum ditanda tangani;

- Bahwa masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon adanya

dugaan tindak pidana tipikor pada tahun 2010 sehubungan dengan

Pekerjaan Kegiatan Pengadaan alat-alat Komunikasi dan Tegnologi

Informasi, Pengadaan Software EMIS Education Management

Information System dan Sarana pendukungnya;

- Bahwa, sebab saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam masalah

di IAIN tersebut karena saksi menjabat sebagai Kepala Seksi

Pencairan Dana di Kantor KPPN Cirebon;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana di

Cirebon sudah sudah selama 8 bulan dan sebelumnya saksi

bertugas di Kantor KPPN di Padang Sumatera Barat;

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana,

berupa pencairan menyeluruh terhadap pembayaran-pembayaran

gaji pegawai, pensiun dan termasuk pembayaran proyek-proyek;

- Bahwa, dalam hal proyek yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

pada tahun 2010 tentang pembayarannya Saksi tidak mengetahui,

oleh karena saksi ketika itu masih bertugas di Padang, namun

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

demikian saksi datang menghadap sebagai saksi ke persidangan

karena saksi mendapat ditugaskan untuk memberikan keterangan

dalam hal proyek tersebut meskipun saksi tidak mengetahui

masalahnya;

- Bahwa sebelum saksi yang menjabat sebagai Kepala Seksi

Pencairan Dana di Cirebon yaitu Sdr. M. YUSUF yang lebih

mengetahui masalah proyek tersebut karena beliaulah yang

mencairkan dana untuk proyek tersebut;

- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan pencairan dana

terhadap proyek di IAIN Cirebon tahun 2010, benar tidak ada yang

saksi ketahui, baik berupa kontrak, permohonan pencairannya dan

apapun bentuk dokumen-dokumennya, saksi tidak mengetahui dan

tidak pula mengalami sendiri permasalah dalam proyek di IAIN

Syekh Nurjati karena saksi baru bertugas 8 bulan yang lalu

pindahan dari KPPN Padang, sedangkan proyek itu berjalan tahun

2010;

- Bahwa saksi, pada saat diperiksa di Kepolisian tidak mengambil

sendiri dokumen-dokumen Proyek di IAIN Cirebon dari pejabat

terdahulu lalu dibawa ke Kepolisian, tetapi setelah atasan saksi

memberitahukan bahwa ada panggilan dari Kepolisian kepada

Kepala Seksi Pencairan dana sehubungan dengan proses

pencairan dana terhadap Kegiatan/Proyek di IAIN Syekh Nurjati,

lalu saksi dan saksi Liliek Kiswadi memberitahukan kepada

Kepolisian bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

Proyek di IAIN tersebut dibuat oleh Kepala Seksi yang lama

sekarang sudah pindah ke Jakarta, kemudian penyidik mengatakan

cukup penggantinya saja yang datang;

- Bahwa benar, setelah saksi diperiksa di Kepolisian dokumen-

dokumen mengenai proyek Pengadaan alat-alat Komunikasi dan

Tegnologi Informasi di IAIN Syekh Nurjati diperlihatkan kepada

saksi oleh Polisi karena dokumen-dokumen itu sudah disita lebih

163

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 163

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, benar dokumen tersebut bukan saksi yang membuat tetapi

dibuat oleh pejabat sebelum saksi;

- Bahwa cara pengajuan pencairan dana, pertama Bendahara

membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani

oleh Pejabat penanda tanganan SPM, kemudian diajukan ke KPPN

dan di KPPN ada antrian maka yang membawa SPM itu namanya

Satker mengambil Kartu KIPS, kemudian nantinya yang datang

berbeda dengan Kartu KIPS (kartu identitas petugas Satker) tidak

akan dilayani, tetapi sepanjang Kartu KIPS itu sama akan dilayani,

Satker menghadap pada fron Office namanya menyerahkan SPM

beserta lampirannya lalu di fron office ini memeriksa

kelengkapannya apabila sudah lengkap dan data-data softcopy

SPM cocok dengan hardcopy SPM, kemudian di cek pula Pagu

DIPA Satker ternyata cocok barulah font office mencetak tanda

terima SPM kemudian disampaikan kepada middle office untuk

dicetak SP2D;

- Bahwa, syarat-syarat yang harus dipenuhi pengajuan SPM yaitu

Ringkasan kontrak, surat setoran pajak, faktur pajak, surat

pertanggung jawaban SPM, sedangkan jaminan dalam hal ini

tidak ada dan benar dalam hal pencairan berdasarkan permintaan;

- Bahwa saksi membenarkan SPM yang diperlihatkan di persidangan

beserta lampirannya/kelengkapan-kelengkapan yang telah dipenuhi

dalam pencairan;

- Bahwa saksi membenarkan beberapa SP2D yang diperlihatkan

dipersidangan setelah dipotong pajak diantaranya SP2D senilai

Rp.327.611.000,- dan senilai Rp.437.276.000,- dan membenarkan

pula bahwa SP2D tersebut dikeluarkan dari KPPN namun saat

terbentuknya SP2D dan siapa yang memberi petunjuk atas hal itu

saksi tidak mengetahui, kemudian melihat dari dokumen-dokumen

yang ada bahwa semua dana sudah dicairkan untuk proyek

tersebut;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 164

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi Drs. LILIEK KISWADI, MM.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabar,

keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar, serta

membenarkan pula tanda tangannya, dan sebelum ditanda tangani

BAP itu ada dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar, keterangan saksi dimintai di Polda Jabar

sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana tipikor yang

terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2010 terhadap

pekerjaan Kegiatan Pengadaan alat-alat Komunikasi dan Tegnologi

Informasi, Pengadaan Software EMIS Education Management

Information System dan Sarana pendukungnya;

- Bahwa sebab saksi diajukan sebagai saksi dalam masalah di IAIN

Cirebon tersebut karena bekerja di Kantor KPPN Cirebon, dengan

jabatan sebagai Kepala Seksi Bank/Giro Pos sejak bulan

Nopember 2011 menggantikan penjabat lama yang pensiun;

- Bahwa benar, ketika proyek berjalan di IAIN Syekh Nurjati tahun

2010, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 11, bahwa saksi

diperlihatkan beberapa dokumen dan benar dokumen-dokumen

yang diperlihatkan itu adalah produk Kantor KPPN Cirebon, dan

benar tanda tangan pada dokumen tersebut adalah tanda tangan

M. Yusuf Salim dan Sugeng Supriyatno adalah pejabat Kepala

Seksi Bank / Giro Pos dan semua dokumen tersebut dibuat tahun

2010, sedangkan saksi masuk di Kantor KPPN Cirebon akhir

Nopember 2011;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan petunjuk-petunjuk dalam hal

pencairan dana proyek yang di IAIN Syekh Nurjati;

- Bahwa benar, Saksi tidak mengalami sendiri permasalah dalam

proyek di IAIN Syekh Nurjati karena saksi baru bertugas sejak

165

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 165

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2011 pindahan dari Curup Bengkulu, sedangkan

proyek itu berjalan pada tahun 2010;

- Bahwa benar, mengenai dokumen-dokumen dalam hal proyek IAIN

Cirebon tersebut saksi tidak mengambilnya dari pejabat sebelum

saksi tetapi dokumen-dsokumen tersebut oleh Polisi diperlihatkan

kepada saksi karena dokumen tersebut sudah disita sebelumnya;

- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi sebelum terbit SP2D yaitu SPM,

kemudian masalah anggaran harus ditanyakan yaitu Pagunya dan

memang ada pagunya yang saksi ketahui dari DIPA juga ada

pengawasannya, jika anggaran melebihi dari Pagunya dana tidak

akan keluar;

20. Saksi APEP MUNIRUDIN, Amd.

- Bahwa sebelumnya keterangan saksi pernah dimintai di Polda

Jabar, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar serta

membenarkan tanda tangannya,benar sebelum dkitanda tangani

dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi mintai di Polda Jabar sehubungan dengan

adanya dugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon pada tahun 2010 terhadap pekerjaan Kegiatan

Pengadaan alat-alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi,

Pengadaan Software EMIS Education Management Information

System dan Sarana pendukungnya;

- Bahwa saksi Direktur Utama PT. Belant Persada, bergerak

dibidang Konsultan IT;

- Bahwa terhadap pekerjaan Kegiatan Pengadaan alat-alat

Komunikasi dan Tegnologi Informasi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon,

PT. Belant Persada tidak ikut sebagai anggota lelang, namun saksi

dalam pekerjaan Kegiatan Pengadaan tersebut sebagai Sub

Kontraktor, sebagai pemenang Lelang atas kegiatan Pengadaan

tersebut adalah PT. Hegar Daya yang waktu itu sebagai kuasanya

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 166

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa AJIE RIANGGORO dengan melampirkan Surat

Kuasa sebagai wakil dari PT. Hegar Daya;

- Bahwa Saksi Sebagai Sub Kontraktor sebagai pelaksana dari

pekerjaan pemasangan Aplikasi dengan nilai kontrak saksi dengan

terdakwa Ajie Rianggoro senilai Rp.310.000.000,- yang telah

dituangkan dalam perjanjian kontrak antara PT. Belant Persada

dengan PT.Hegar Daya, namun untuk ke Notaris saksi sudah

meminta kepada terdakwa Ajie Rianggoro dan atas kesibukannya

maka terdakwa Ajie Rianggoro mengatakan “ biar saya saja yang

mengurusnya ke Notaris “ ;

- Bahwa pekerjaan Pemasangan Aplikasi sudah selesai, Aplikasi itu

terdiri dari : 1. Web Portal satu paket, 2. Aplikasi EMIS satu paket,

3. Maintenen dengan pedampingnya selama 6 bulan;

- Bahwa waktu yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan

pemasangan aplikasi tersebut selama 60 (enam puluh ) hari,

kemudian setelah selesai pekerjaan tersebut ada lagi pekerjaan lain

yang maintenen dengan pendampingnya sama dengan pekerjaan

sebelumnya, pekerjaan itu juga dituangkan dalam kontrak tetapi

kontrak itu hanya bermaterai saja / dibawah tangan;

- Bahwa Web Portal sampai sekarang belum dipasang tetapi

barangnya ada dan secara keseluruhan kami telah melaksanakan

training pekerjaan dan kenapa web Portal belum terpasang karena

sesuai dengan kejadiannya baru dibayar sebesar Rp.30.000.000,-

dari nilai kontrak sebesar Rp.310.000.000,- hal itu ada dalam

perjanjiannya sudah komitmen seperti itu;

- Bahwa benar, Web Portal itu dibuat sendiri dan cara

penghitungannya yang lebih mengerti adalah Sdr. Iwan Kurniawan;

- Bahwa PT.Belant Persada berdirinya sudah selama 11 tahun,

benar PT. Belant Persada sudah mempunyai Sertifikasi untuk

Pengadaan barang dan jasa dan sudah pernah mengikuti tender,

tetapi untuk tender di IAIN Cirebon meskipun saksi mengetahui ada

167

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 167

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tender untuk Pengadaan EMIS namun PT. Belant Persada tidak

ikut, dalam hal pekerjaan dapat diterima oleh PT.Belant Persada

dari Ajie Rianggoro dan bagaimana awal mendapatkannya yang

lebih mengetahui adalah Sdr. Iwan ( Saksi XXI);

- Bahwa Pekerjaan PT. Hegar Daya di Subkan kepada PT. Belant

Persada, menurut pengalaman saksi yang sudah tidak dibolehkan,

kecuali diketahui oleh PPK, maka untuk itu saksi sudah meminta

kepada terdakwa Ajie Rianggoro untuk dipertemukan dengan PPK

tetapi tidak dipertemukan;

- Bahwa PT.Belant Persada sudah membayar semuanya, baik

kepada ahli-ahli, internet, sewa-sewa dan tenaga-tenaga dll. Biaya

operasional Ajie Rp.30.000.000,- sedangkan kerugian dari PT.

Belant Persada sebesar Rp.160.000.000,-;

- Bahwa pemeliharaan selama 6 bulan kedepannya tidak jadi

dilaksanakan;

- Bahwa benar, saksi tidak pernah melihat kontrak kerja antara PT.

Hegar Daya dengan pihak IAIN Cirebon dan saksi juga tidak pernah

bertanya kepada pihak IAIN Cirebon tentang boleh atau tidak

pekerjaannya di Subkan;

- Bahwa benar, kontrak antara saksi (PT. Belant Persada ) dengan

PT. Hegar Daya sebesar Rp.310.000.000,- dan baru dibayar oleh

terdakwa Ajie Rianggoro sebesar Rp.30.000.000,- sisa yang belum

dibayar oleh terdakwa Ajie Rianggoro kepada saksi

Rp.280.000.000,- benar tindakan saksi atas sisa yang belum

dibayar terus menagih kepada terdakwa Ajie Rianggoro bahkan

sudah ada pertemuan dan sudah ada komitmen tertulis namun

bukti-bukti penagihan saksi sudah diserahkan semuanya kepada

Polisi;

- Bahwa saksi membenarkan Surat Perjanjian dan bukti-bukti

penagihan dari PT. Belant Persada yang diperlihatkan

dipersidangan;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 168

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan PT. Belant Persada berupa

Software satu paket, Web dan Akses Internet;

- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Saksi dengan PT. Hegar Daya

tidak ada merunjuk kepada perjanjian IAIN dengan PT. Hegar

Daya;

- Bahwa mengenai sumber dana dari pekerjaan yang diberikan PT.

Hegar Daya tidak ada disebutkan sumbernya, setahu saksi

pekerjaan PT. Hegar Daya bersumber dari IAIN tetapi sumber

dana oleh IAIN saksi tidak mengetahui;

- Bahwa benar, PT. Hegar Daya membayar kepada PT. Belant

Persada baru sebesar Rp.30.000.000,- sedangkan PT. Belant

Persada sudah mengeluarkan uang untuk operasionalnya lebih dari

Rp.30.000.000,-;

- Bahwa proyek yang diberikan terdakwa Ajie Rianggoro kepada PT.

Belant sudah selesai semuanya;

- Bahwa permasalahan PT. Belant Persada dengan PT. Hegar Daya,

permasalahan tersebut pihak IAIN Cirebon tidak mengetahui

karena saksi tidak mengadukan permasalahan kepada pihak IAIN

tetapi saksi mengadu kepada Hadi Soegianto (Direktur PT. Hegar

Daya);

- Bahwa benar, karyawan saksi bekerja di ruang Rektorat IAIN

selama 2 (dua) bulan berada di Lt. 2 adalah menurut kontrak, tetapi

lama kami bekerja hanya selama 2 minggu bekerja diruang tersebut

itu juga tidak selalu berada didalaam ruangan rektorat, jika ada

perlu data barulah masuk, karena Saksi lebih banyak mengerjakan

pekerjaan dikantor saksi / PT. Belant Persada;

- Bahwa pihak IAIN mengetahui bahwa saksi melaksanakan

pekerjaan tersebut bekerja sama dengan PT. Hegar Daya;

- Bahwa terdakwa AJIE RIANGGORO sebagai kuasa dari PT. Hegar

Daya, dimana PT. Belant Persada dengan PT. Hegar Daya ada

169

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 169

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani kontrak terhadap pekerjaan proyek Pengadaan

dan Implementasi EMIS di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka

semenjak itulah saksi mengenal terdakwa Ajie Rianggoro;

- Bahwa setahu saksi Direktur PT. Hegar Daya bernama saksi HADI

SOEGIANTO tetapi saksi tidak mengenal orangnya;

- Bahwa yang menanda tangani kontrak kerja antara PT.Belant

Persada dengan PT. Hegar Daya adalah saksi sebagai Direktur

Utamanya dan dari PT. Hegar Daya yang menanda tangani yaitu

terdakwa AJIE RIANGGORO yang mengaku sebagai perwakilan

PT.Hegar Daya;

- Bahwa pada awalnya yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada

PT. Belant Persada ditawarkan oleh terdakwa AJIE RIANGGORO

dengan mendatangi Sdr. Iwan Kurniawan sebagai Direktur I di

Kantor PT. Belant Persada, karena ia mengetahui bahwa PT.

Belant Persada mempunyai Aplikasi Software dan mampu

mengerjakannya;

- Bahwa benar, pada saat dilakukan training dilakukan atas nama

PT. Hegar Daya, benar pada saat itu belum ada Server maka Tim

teknis training menggunakan Server yang dipasang pada system

EMIS itu menggunakan Server Saksi dibawa ke IAIN dan selesai

traning dibawa lagi ;

21. Saksi IWAN KURNIAWAN, ST.

- Bahwa sebelumnya keterangan saksi pernah dimintai di Polda

Jabar, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar serta

membenarkan tanda tangannya,benar sebelum dkitanda tangani

dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi mintai di Polda Jabar sehubungan dengan

adanya dugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon pada tahun 2010 terhadap pekerjaan Kegiatan

Pengadaan alat-alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 170

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Software EMIS Education Management Information

System dan Sarana pendukungnya;

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi karena saksi dari PT.

Belant Persada adalah Sub Kontraktor dari PT. Hegar Daya, saksi

menjabatan sebagai Direktur PT. Belant Persada sedangkan

Direktur Utama dijabat oleh Asep Munirudin (Saksi XX);

- Bahwa alat-alat Aplikasi berupa Web Kotak dibuat sendiri oleh PT.

Belant Persada dan untuk menghitung harga, pertama kita

meminta dahulu kebutuhannya berapa dan dari kebutuhan itu dapat

ditangkap berapa harganya, lalu harga kita turunkan berdasarkan

pada pekerjaan dari Kegiatan tersebut karena dalam pekerjaa itu

kita membutuhkan SDM, selanjutnya kita ajukan harga hanya

sampai pada terdakwa AJIE RIANGGORO saja, maka sampai

disitu kita dapat menentukan berapa kebutuhan kita untuk

mengerjakan komponen asli dari EMIS tersebut, termasuk kita

menghitung beban-beban dari Aplikasi itu dari tingkat permintaan

dan kesulitannya, termasuk input Rp.310.000.000,- dan biaya yang

akan kita keluarkan selama 6 bulan karena oleh karena kami akan

mendampingi SDM yang ada di IAIN itu Full disana;

- Bahwa pekerjaan PT. Belant Persada di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon, kalau dari sisi Aplikasi sudah selesai dan siap pasang

tetapi Server belum ada dari penyedia barang, untuk itu Saksi

dari PT. Belant Persada selalu menanyakan kepada terdakwa Ajie

Rianggoro “ MANA NI SERVERNYA “ selalu menanyakan seperti

itu, oleh karena barang-barangnya berupa kabel-kabel sudah ada

hanya menunggu servernya saja, kemudian inisiatif saksi

sementara menunggu Server saksi melaksanakan training dan Tim

saksi yang mengajarin sendiri di IAIN dengan membawa Server

milik PT.Belant Persada dan selesai training Server tersebut

dibawa lagi;

171

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 171

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang apakah Server tersebut sudah ada atau

belum, saksi tidak mengetahui, namun diakhirpun saksi melihat

banyak yang belum klier, memang sudah ada server yang datang

saat itu tetapi tidak bisa di Instal karena hardisknya tidak cocok

dengan servernya;

- Bahwa dalam hal pembayaran kepada PT. Belant Persada, diakhir

pekerjaan seharusnya sudah ada pembayaran dari Pak Ajie

Rianggoro namun diakhir itu baru dapat pembayaran sebesar

Rp.10.000.000,- yang seharusnya Rp.67.000.000,- kemudian kita

kejar terus ternyata dibayar lagi Rp.20.000.000,- jadi total

pembayaran Rp.30.000.000,-;

- Bahwa benar, sekarang Aplikasi itu sebagian sudah berjalan

sebagaimana yang telah saksi terangkan di BAP sedangkan yang

belum berjalan ada alasan waktu itu kenapa belum berjalan/

terpasang;

- Bahwa PT.Belant Persada berdiri sudah selama 11 tahun dan

sudah mempunyai Sertifikasi untuk Pengadaan tersebut, sudah

pernah ikut tender dalam proyek lain bahkan pernah menang tetapi

untuk tender di IAIN Cirebon PT. Belant Persada tidak ikut, dalam

hal mendapat pekerjaan Kegiatan Pengadaan di IAIN Cirebon

diterima dari terdakwa Ajie Rianggoro;

- Bahwa, dalam hal mendapat pekerjaan Kegiatan Pengadaan di

IAIN Cirebon pada awalnya kita diberitahukan oleh Pak Asep Dedi

bahwa terdakwa Ajie Rianggoro mendapat pekerjaan di IAIN

Cirebon, yaitu Software EMIS, Aplikasi, Modul, Web dllnya dan

untuk pekerjaan itu banyak ahli-ahli yang turun dan pada saat itu

dalam hal pembiayaan proyek tersebut saksi tidak mengetahui

sumber dananya dari APBN ataukah dari APBD;

- Bahwa saksi mebenarkan keterangannya pada BAP point 23

bahwa PT. Belant Persada sudah mengeluarkan biaya sebesar

Rp.201.000.000,- yaitu kegiatan pendampingan selama 6 bulan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 172

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kegiatan itu belum dilakukan, karena itu keterangan tentang

kegiatan pendampingan belum diberikan di Penyidik;

- Bahwa benar, selama PT.Belant Persada melaksanakan pekerjaan

di IAIN, bendera PT. Belant tidak muncul karena PT. Belant

Persada bekerja atas nama PT. Hegar Daya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak antara PT. Hegar Daya

dengan pihak IAIN Cirebon dan benar saksi tidak ada menanyakan

kepada pihak IAIN, boleh atau tidak pekerjaannya di Subkan;

- Bahwa benar, ada terpikir oleh saksi seandainya pihak IAIN

Cirebon tidak menerima pekerjaan yang di Subkan, karena itulah

saksi pernah meminta untuk bertemu dengan PPK, dan atas

permintaan terdakwa Ajie Rianggoro mengatakan bahwa pihak PT.

Belant Persada akan dipertemukan dengan pihak IAIN Cirebon,

kami selalu menunggu ternyata tidak ada dipertemukan sementara

pekerjaan sudah mepet, yang pada akhirnya saksi menerima

pekerjaan tersebut dengan segala resikonya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Perjanjian PT. Hegar Daya

dengan IAIN Cirebon yang menyatakan pekerjaan tersebut tidak

boleh di Sub-kontrakan, memang di Kepolisian ada di perlihatkan

kontrak tersebut antara PT. Hegar Daya dengan IAIN dan tidak ada

kalimat menerangkan tidak boleh di Subkan, karena itu boleh atau

tidak di Subkan menurut Keppres harus dipertemukan dengan PPK

dan kami sudah meminta secara lisan namun tidak dipertemukan;

- Bahwa benar, kontrak PT. Belant Persada dengan PT. Hegar Daya

sebesar Rp.310.000.000,- dan baru dibayar oleh terdakwa Ajie

Rianggoro sebesar Rp.30.000.000,- sisa yang dibayar

Rp.280.000.000,- tindakan saksi terus menagih bahkan sudah ada

pertemuan dan sudah ada komitmen tertulis namun bukti-bukti

penagihan kami sudah diserahkan semuanya kepada Polisi;

173

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 173

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kontrak kerja dan bukti-bukti penagihan

PT. Belant Persada yang diperlihatkan dipersidangan ( terdakwa

Ajie Rianggoro membenarkannya);

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan PT. Belant Persada di IAIN

Cirebon berupa berupa Software EMIS dan Web saja dan dari

pekerjaan tersebut PT. Belant Persada tidak ada masalah;

- Bahwa untuk proyek di IAIN Cirebon tersebut PT. Belant Persada

sudah mengeluarkan uang antara Rp.30juta – Rp. 100juta tetapi

lebih rincinya saksi belum bisa memberikan hari ini;

- Bahwa pada BAP point 15 – 20 saksi menerangkan bahwa

pekerjaan belum selesai berupa : Software Aplikasi EMIS ada 3

Modul yang belum selesai, kenapa belum selesai karena

Servernya belum ada dan kenapa Server tersebut belum ada

adalah urusan dari Pengadaan server yaitu dari PT. Hegar Daya;

- Bahwa, oleh karena Pembayaran dari PT. Hegar Daya baru ada

Rp.30.000.000,- maka timbul permasalahan Saksi dengan

terdakwa Ajie Rianggoro, benar permasalah tersebut tidak

diketahui oleh pihak IAIN karena karena kami tidak mengadukan

permasalahan kepada pihak IAIN tetapi mengadu kepada Pak

Hadi (Direktur PT. Hegar Daya);

- Bahwa benar, diawal Tim Saksi mulai bekerja di Gedung IAIN

seperti masuk ke ruang rektorat, saksi mengadakan pertemuan /

mitting awal dengan pihak IAIN bahwa kita akan mengerjakan

pekerjaan tersebut dan pada pertemuan itu yang hadir terdakwa

Ajie Rianggoro dan juga hadir dari pihak IAIN namun saksi lupa

orang-orangnya termasuk terdakwa saksi lupa;

- Bahwa benar, lama Tim saksi bekerja di ruang Rektorat selama 2

(dua) bulan berada di Lt. 2 menurut kontrak, tetapi lama Tim Saksi

bekerja hanya selama 2 minggu dan selama 2 minggu itu tidak

selalu bekerja diruangan rektorat, jika ada memerlukan data

barulah masuk ke ruang rektorat dan Tim lebih banyak

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 174

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan dikantor PT.Belant Persada, namun pihak

IAIN Cirebon hanya mengetahui bahwa Tim Saksi yang bekerja

itu melaksanakan pekerjaan bekerja sama dengan PT. Hegar

Daya;

- Bahwa yang ikut training pada waktu itu adalah Bagian Rektorat

semuanya ikut dan juga ikut bagian-bagian lain, pelatih training ada

3 (tiga) orang dari PT. Belant Persada dan lama training saksi lupa,

dengan adanya training berarti PT. Belant diterima melaksanakan

pekerjaan tersebut di IAIN;

- Bahwa benar training dilakukan atas nama PT. Hegar Daya bukan

atas nama PT. Belant Persada, benar pada saat training Server

yang digunakan milik PT. Belant Persada dan ada diberitahukan

kepada peserta training bahwa server milik PT. Belant Persada;

- Bahwa benar, setelah Server datang sebanyak 2 macam yaitu yang

dipasang pada fisik dan yang dipasang Web Hosting, dimana

pada saat training aplikasis-aplikasi yang ada di Web Hosting kita

instal sudah jalan tidak ada masalah, kemudian meminta kepada

saksi supaya Server yang sudah ada diinstal dan setelah kami coba

tidak bisa diinstal padahal pada saat menggunakan server kami

tidak ada masalah, ternyata hardisknya tidak konfitibale dengan

Server, namun ukuran hardisk itu saksi tidak mengeceknya, pada

akhirnya timbul masalah dengan terdakwa Ajie Rianggoro karena

registrasi domainnya juga belum kleir yang seharusnya sudah

klier ;

22. Saksi DEDE WAHYUDIN, ST.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabar dan

keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar, serta

membenarkan pula tanda tangannya, benar ada dibaca sebelum

ditandatangani ;

175

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 175

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di Polda Jabar sehubungan dengan adanya

kegiatan pengadaan alat-alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi

di IAIN Cirebon;

- Bahwa yang saksi ketahui atas kegiatan Pengadaan tersebut

adanya dugaan tindak pidana korupsi dan sebab saksi ikut

dihadapkan kepersidangan ini karena saksi dari CV. Bintang

Grage sebagai konsultan Perencana di bidang EMIS dan

jabatan saksi sebagai Direkturnya, jadi sebelum pelaksanaan

pekerjaan / sebelum CV. Belant Persada masuk dan sebelum

tender dilaksanakan terlebih dahulu saksi yang membuat

perencanaan atas pekerjaan tersebut yaitu tentang perangkatnya

seperti apa dan logamnya seperti apa;

- Bahwa besar biaya untuk konsultan perencana sebesar ± Rp.

43.000.000,-sekian yang saksi terima melalui Bank, dimana nilai

Pagu konsultan sebesar Rp.48.000.000,- sedangkan nilai proyek

keseluruhan Rp.1.300.000.000,-;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah semua alat-alat Komunikasi

dan Tegnologi Informasi di IAIN Cirebon sudah terpasang

semuanya karena tugas saksi hanya membuat perencanaan saja

dan bagaimana selanjutnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi untuk Konsultan Perencana di Proyek IAIN tersebut

tidak menang tender, tetapi ditunjuk sebagai konsultan perencana

dan dalam hal ini CV.Bintang Grage hanya dipinjam Bendera

saja;

- Bahwa benar, sebab CV. Bintang Grage hanya dipinjam sebagai

bendera saja, dimana awalnya saksi diberitahukan oleh Pak

Syahrul dan Ia sebagai Konsultan Awal dalam Pengadaan barang

dan Jasa di IAIN Cirebon, mengatakan bahwa terhadap proyek di

IAIN tersebut sudah ada yang ditunjuk melaksanakan SPK tetapi

tidak bisa cair karena administrasi perusahaan yang ditunjuk itu

kurang lengkap persyaratan administrasinya, oleh karena

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 176

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan saksi persyaratan administrasinya lengkap dan

sesama teman lalu saksi meminjamkan CV. Bintang Grage kepada

Pak Syahrul dan saksi diberikan Fie sebesar 5% dari nilai kontrak

sebesar Rp.43.476.363,- yang saksi terima sekitar Rp.2.100.000,-;

- Bahwa benar, yang menunjuk CV. Bintang Grage sebagai

konsultan perencana ditunjuk langsung oleh Pak Syahrul namun

penunjukannya melalui proses administrasi, sedangkan pelepasan

dengan Konsultan Awal ada dan saksi bersama Pak Syahrul sama-

sama memproses;

- Bahwa Fie sebesar Rp.2.100.000,- yang telah saksi terima dan

telah digunakan untuk pribadi saksi dan jika hukumnya menyuruh

untuk dikembalikan saksi bersedia mengembalikan;

- Bahwa benar, nilai kontrak sebesar Rp.43.476.363,-, diterima

melalui rekening CV. Bintang Grage pada Bank Jabar A.n. saksi,

kemudian saksi mengambil sebesar 5% sesuai dengan

kesepakatan sebelumnya dan 95% sebesar ± Rp.41.000.000,-

saksi serahkan kepada Pak Syahrul tempatnya di Bank Jabar tsb.;

- Bahwa benar, saksi pernah menanda tangani Surat Perjanjian

tertanggal 2 Agustus 2010 No.In/SPMK/Kons-EMIS/32/2010, benar

kenyataannya saksi tidak menanda tangani tgl. 2 Agustus 2010

tetapi ditanda tangani pada bulan Nopember 2010, dan sebab

ditanda tangani bulan Nopember 2010 karena Pak Syahrul sebagai

konsultan Awal tidak bisa mencairkan uangnya karena administrasi

kurang lengkap;

- Bahwa benar, pertama kali meminta saksi untuk melakukan

administrasi pekerjaan proyek IAIN yaitu Bapak Ibnu Sina

menghubungi saksi lewat telpon membicarakan bahwa ada

rekanan yang mengerjakan proyek EMIS tetapi tidak bisa dicairkan

karena administrasinya tidak lengkap;

- Bahwa benar, saksi ada menanyakan kepada IBNU SINA

persyaratan apa yang tidak lengkap itu, mengatakan bahwa yang

177

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 177

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap itu ijinnya yaitu Sertifikasinya belum ada karena

bukan anggota Apindo maupun Ikadin;

- Bahwa benar, kontrak antara Pak Syahrul dengan pihak IAIN sudah

ada bahkan sudah ada SPK tetapi kurang layak untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya saksi dengan Ibnu Sina mengadakan

pertemuan di Rumah Makan di daerah Sumber, benar ketika itu

Ibnu Sina ditemani oleh Prof. Abdus Salam tetapi Terdakwa tidak

ikut ngomong apa-apa diam saja dan saksi belum kenal saat itu;

- Bahwa benar, di rumah makan tersebut saksi dengan Ibnu Sina

tidak membicarakan pekerjaan tersebut, barulah dikantor

dibicarakan masalah pekerjaan, benar tujuan pertemuan itu untuk

membicarakan pekerjaan proyek di IAIN Cirebon dan saksi

membicarakan dengan pihak IAIN hanya dengan Ibnu Sina saja;

- Bahwa benar, dalam hal Administrasi yang diminta kepada saksi

persyaratan administrasi semuanya seperti data-data perusahaan

sedang usulan teknis dari Pak Syahrul dll.;

- Bahwa benar, Pak Syahrul sudah mempunyai SPK dari IAIN

Cirebon, tetapi tidak ditunjukan kepada saksi, tetapi oleh Pak

Syahrul pada Penyidik SPK tersebugt pernah ditunjukan;

- Bahwa benar, saksi pernah menandatangani SPK dengan pihak

IAIN sebanyak 2 SPK dari 2 pekerjaan ;

23. Saksi MAHMUDIN, SE.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabar dan

ketrerangan saksi pada BAP tersebut benar, serta membenarkan

pula tanda tangannya, benar sebelum ditanda tangani dibaca

terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi mintai di Polda Jabar sehubungan dengan

adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di IAIN Syekh

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 178

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Nurjati Cirebon pada tahun 2010 terhadap pekerjaan Kegiatan

Pengadaan alat-alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi,

Pengadaan Software EMIS Education Management Information

System dan Sarana pendukungnya;

- Bahwa yang saksi ketahui masalah tersebut karena saksi bekerja di

IAIN Syekh Nurjati Cirebon ditugaskan pada bagian keuangan

sebagai Staf, tugas saksi yaitu membuat SPM dari semua

kegiatan yang ada di IAIN Syeh Nurjati Cirebon, mengantarkan

berkas pengajuan SPM ke KPPN dan mengambil SPPD dari KPPN;

- Bahwa benar, terhadap Kegiatan Pengadaan di IAIN Cirebon

tersebut sebagai Pejabat PPK adalah Prof. DR. Abdus Salam;

- Bahwa yang menjadi syarat-syarat dari SPM diantaranya yaitu

Kontrak, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak, Surat

Pernyataan tanggungjawab Belanja, Berita Acara Pembayaran,

Berita Acara pemeriksaan Barang, Berita acara serah terima

Barang, dll, semua ditanda tangani oleh PPK;

- Bahwa benar terhadap pekejaan kegiatan pengadaan di IAIN

Cirebon tersebut diadakan Lelang, sebagai pemenang lelang saksi

ketahui dari SPM yang dimohonkan ditujukan untuk PT.Hegar Daya

adalah pemenang lelang untuk mengerjakan Kegiatan Pengadaan

Alat-alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi, Pengadaan Software

Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung lainnya di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon;

- Bahwa benar, SPM yang telah dikeluarkan untuk PT. Hegar Daya

sebanyak 4 kali, yaitu :

1. SPM No. 191 tanggal 01 Desember 2010 senilai

Rp.365.860.000,- untuk Pengadaan alat-alat Komunikasi dan

Tegnologi Informasi ;

2. SPM No. 190 tanggal 01 Desember 2010 senilai

Rp.490.800.000,- sekian untuk Software Aplikasi EMIS ;

179

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 179

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

3. SPM No. 255 tanggal 17 Desember 2010 senilai

Rp.441.000.000,- sekian untuk untuk Software Aplikasi EMIS ;

4. SPM No.256 tanggal 17 Desember 2010 senilai

Rp.490.000.000,- sekian untuk untuk Software Aplikasi EMIS;

- Bahwa benar, besar keseluruhan uang yang dicairkan untuk proyek

di IAIN sebesar Rp.1.300.000.000,- dan setiap uang sudah

dicairkan ada PPh dan PPn dipotong langsung melalui KPPN dan

dilampirkan;

- Bahwa benar, semua pekerjaan tersebut sudah selesai, saksi

ketahui dari persyaratan untuk mengeluarkan SPM tersebut, benar

tidak ada kekurang atas persyaratannya;

- Bahwa benar, SPM dikeluarkan apabila persyaratan SPM telah

terpenuhi, namun saksi tidak mengecek apakah tanda tangannya

palsu atau tidak, begitupun dengan BA penerimaan barang benar

ada barangnya atau tidak, saksi tidak mengeceknya karena sudah

ada Panitianya;

- Bahwa benar, pencairan terakhir tgl. 17 Desember 2010 kemudian

tutup buku setelah pencairan terakhir;

- Bahwa benar, saksi mengetahui masalah kontrak, diawal 1 kontrak

kemudian setelah diajukan tidak bisa cair karena aplikasi ditolak,

aplikasi ditolak karena ada 2 akun yang berbeda seharusnya dibuat

2 kontrak, kemudian kontrak dijadikan 2 barulah bisa dicairkan

dengan satu kali tender, seharusnya tender 2 kali juga, kemudian

siapa yang menjadikan kontrak menjadi 2, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa tugas saksi hanya hanya mempersiapkan SPM saja yang

menanda tangani adalah Pak Pauzan sebagai Pejabat Penanda

tanganan SPM;

- Bahwa Saksi membenarkan SPM yang dibuat untuk CV.Bintang

Grage yanfg diperlihatkan di persidangan dan membenarkan SPM

senilai Rp.43.000.000,- dan uang sejumlah itu dikirimkan kepada

CV. Bintang Grage melalui rekening tidak boleh chas, benar saksi

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 180

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui bahwa CV. Bintang Grage hanya dipakai

benderanya saja;

- Bahwa benar, SPM ada 5 dengan tgl berbeda yaitu 3 SPM tglnya

sama yaitu tgl 17 Desember 2010 dan 2 SPM tglnya sama tgl. 01

Desember 2010 karena pembayaran berdasarkan Termin dan

barangnya sama;

- Bahwa benar, syarat khusus mengeluarkan SPM adalah BA serah

terima barang dan BA Pemeriksaan Barang, benar saksi sudah

memeriksanya dengan benar secara administrasi saja secara

materil tidak karena bukan tugas saksi;

- Bahwa benar, dari fakta yang ada diketahui dibelakangnya

ternyata pekerjaan belum selesai karena belum lengkapnya

barang-barang, benar berita acara penerimaan dan Pemeriksaan

barang ditanda tangani oleh terdakwa;

- Bahwa benar, untuk membawa berkas SPM ke KPPN adalah Pak

Ibnu Sina sendiri dan tidak dimohonkan supaya cepat dicairkan;

- Bahwa saksi tidak memberitahukan bahwa Kegiatan ini ada 2 Akun

karena itu harus 2 kali Lelang, karena waktu itu belum diketahui,

kemudian setelah pencairan Aplikasi ditolak, dimana lelang saat itu

sudah selesai;

- Bahwa sebelum Lelang dilaksanakan tidak ada Panitia lelang

menanyakan kepada saksi apakah lelang dilaksanakan 1 kali atau

2 kali kemudian setelah timbul masalah Sdr. AZIS MUSTAQIM /

Bendahara memberitahukan seharusnya dibuat 2 kontrak;

- Bahwa Aplikasi pertama ditolak, kemudian kedua dijadikan 2 Akun,

untuk barang dan untuk Jasa, benar saksi melihat

perbandingannya, pertama 1 Akun Software saja nilainya ±

Rp.1.300.000.000,- tidak diterima, kemudian setelah menjadi 2

Akun barulah diterima dan setahu saksi kejadian seperti ini balu

sekali ini terjadi;

181

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 181

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, nilai 1 kontrak diawal dengan nilai setelah dijadikan 2

kontrak jumlah/volumenya sama hanya saja dipisah;

24. Saksi Hj. NUNUNG RUSALINAH, S.Sos.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian

sehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar serta

membenarkan pula tanda tangannya, benar sebelum ditanda

tangani dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar, masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

adalah adanya dugaaan tindak pidana korupsi terhadap Kegiatan

Pengadaan alat-alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi,

Pengadaan Software EMIS Education Management Information

System dan Sarana pendukungnya;

- Bahwa saksi bekerja pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal

Kementerian Agama RI dengan jabatan Kepala Bagian

Perencanaan dan Anggaran I, yang menjadi tugas saksi adalah

melakukan penyusunan anggaran secara global seluruh Perguruan

Tinggi seluruh Indonesia maka kegiatan yang ada di IAIN Cirebon

merupakan bagian dari kegiatan pada Pagu APBN Tahun 2010

yang telah disusun oleh Satuan Kerja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran proyek di IAIN Cirebon

sebesar Rp.1.347.500.000,-;

- Bahwa benar, ketika saksi diperiksa di Polda Jabar tahun 2011

pernah diperlihatkan RKA-KL TA 2010 IAIN Syekh Nurjadi Cirebon,

yaitu 2 mata anggaran yang berbeda yang dijadikan satu

pelaksanaan, menurut aturan tidak dibolehkan;

- Bahwa benar, saksi tidak ingat 2 mata anggaran yang berbeda

tersebut, kemudian saksi membenarkan BAP Point. 13, yang

dibacakan diprsidangan bahwa kode / akun 0027 adalah

Kegiatan yang senilai 1.435.800.000,- ternyata terdapat 2 akun

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 182

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang terpisah yaitu kode akun 532111 senilai 395.800.000,-

kemudian kode akun 536111 senilai 1.040.000.000,-;

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui dana sebesar

Rp.1.435.800.000,- apakah sudah cair atau belum, karena tugas

saksi hanya memaraf Pagu saja dan bagaimana kelanjutannya

saksi tidak mengetahui, ternyata ada masalah dan saksi kaget saja

setelah mendengarnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pula mendengar

sebelumnya bahwa ada pemeriksaan dari BPK atas proyek di IAIN

Syek Nurjati Cirebon dan tiba-tiba saksi dipanggil saja oleh

Penyidik Polda Jabar;

- Bahwa benar terhadap mata anggaran senilai Rp.41milyar yang

dikucurkan ke IAIN Cirebon saksi tidak ingat, setahu saksi biasanya

sejumlah itu sudah termasuk gaji Pegawai dan lain-lainnya tetapi

untuk pengelolaan itu sudah ada Satker sendiri;

- Bahwa benar, saksi mengetahui dana sebesar Rp.41 milyar APBN

Perubahan Tahun 2010 dipergunakan untuk Satker di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon dan sejumlah itu sudah disetujui terdiri dari Gaji,

dan lain-lainnya;

- Bahwa saksi membenarkan BAP Point 12 yang dibacakan

dipersidangan bahwa dana sejumlah Rp.41 Milyar itu digunakan

untuk kegiatan Pendidikan Tinggi dan Manajemen Pelayanan

Pendidikan yang digunakan untuk selama 1 tahun dan untuk

laporan pelaksanaannya yang mengetahui adalah bagian keuangan

bukan saksi, benar dalam penyusunan program adalah saksi

namun penyusunan itu hanya secara garis besarnya saja;

- Bahwa benar, dalam penyusunan program tersebut mengacu dari

tahun sebelumnya dimana program tahun 2010 mengacu pada

pelaksanaan program tahun 2009 dan juga penyusunan program

itu berdasarkan usulan-usulan dari daerah-daerah dan penyusunan

program tersebut tidak ada tembusannya;

183

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 183

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, penyusunan program tahun 2011 mengacu kepada

tahun 2010, benar saksi ikut dalam penyusunan namun

penyusunan tahun 2011 masalah ini belum terjadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa penyusunan program di IAIN

Cirebon tersebut dituduh di Korupsi dan dipending pekerjaannya;

- Bahwa dengan adanya masalah ini, untuk penyusunan program

tahun 2011 / 2012, tidak ada pengaruh ke IAIN tersebut;

- Bahwa masalah yang terjadi sekarang ini telah mempengaruhi

program pendanaan pemerintah terhadap IAIN Cirebon, saksi tidak

mengetahui karena saksi sudah pidah tugas awal tahun 2012;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, Korupsi yang dituduh Penuntut

Umum terhadap kegiatan di IAIN Cirebon sebesar Rp.800 juta dari

nilai proyek sebesar Rp.1,4 Milyar;

- Bahwa dengan angka sebesar Rp.800juta tersebut dan nilai proyek

sebesar Rp.1,4 Milyar itu adalah hasil revisi-revisi APBNP;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Perencanaan Anggaran I,

yang menjadi Tupoksi saksi yaitu menyusun Anggaran I yang

membawahi Jawa Barat termasuk IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

- Bahwa Kepala Bagian Perencanaan anggaran ada 3 bagian yaitu

anggaran 1, 2 dan 3, dan IAIN Cirebon itu termasuk Anggaran 1;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa besar anggaran di IAIN

Syekh Nurjati Cirebon sebesar Rp. 41 Milyar untuk berapa kali

revisinya;

- Bahwa benar saksi mengetahui Perubahan anggaran dari Rp.38

Milyar menjadi Rp.41 Milyar, ada penambahan sebesar Rp.3 Milyar

dan benar dananya dari APBNP dan dari anggaran Rp.41 Milyar itu

apakah diantaranya untuk Program EMIS ini, saksi tidak

mengetahui karena perencanaan yang saksi buat secara global

saja;

- Bahwa seingat saksi anggaran turun setiap bulan Oktber;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 184

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

25. Saksi TRI BROTOHARSONO,ST.MT / Saksi AHLI.

- Bahwa saksi sebelum dihadapkan kepersidangan ini pernah

dimintai keterangannya di Polda Jabar, keterangan saksi pada BAP

tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa benar pendapat saksi yang dimintai di Polda Jabar tentang

permasalah Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Tegnologi Informasi dan Pengadaan Software EMIS dan Sarana

Pendukung lainnya pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

- Bahwa pengertian dari berpotensi itu adalah bisa mengakibatkan

kerugian pada negara, dalam hal ini pada bidang tertentu

(Departemen) memang secara umum uangnya berasal dari negara

kemudian uangnya disalurkan melalui DIPA;

- Bahwa kesimpulan saksi tentang berpotensi mengakibatkan

kerugian karena saksi membandingkan antara nilai yang dibayarkan

dengan harga acuan dan harga acuan tidak termasuk pajak, harga

acuan itu saksi melihat dari harga Toko berdasarkan kwitansi Toko

Ybs tetapi tidak semua barang saksi mendapatkan kwitansinya

saat itu;

- Bahwa landasan saksi dalam memeriksa dan menghitung adalah

pertama Pemeriksaan langsung dilapangan dengan cara

mengamati, memeriksa dan menghitung peralatan yang ada dan

telah terpasang dan juga memeriksa Software yang telah terpasang

dan vendor yang berhubungan dengan aplikasi tersebut, kedua

dengan menelusuri data skunder yaitu mencari informasi

tambahan tentang barang-barang dan Software yang telah

terpasang dan informasi harga-harga resmi dan memeriksa

kelayakan barang tsb, ketiga dengan cara wawancara dengan

pihak-pihak terkait, dimana saksi menemukan keraguan pada

185

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 185

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

menelusuri data sekunder yaitu dengan Pihak Konsultan

Pengadaan EMIS ( pihak PT. Hegar Daya) dan pihak Pengadaan di

IAIN tsb;

- Bahwa benar, ketika saksi melakukan pemeriksaan lapangan, saksi

memeriksa spek-spek dari barang yang sudah ada, tetapi yang

tidak berupa barang tidak bisa diperiksa;

- Bahwa Spek dari barang yang sudah saksi periksa ketika itu yaitu :

- Spesifikasi teknisnya dalam dokumen kontrak terhadap barang

berupa :

- Server Rektorat, yaitu model HP Proliant ML 370 G6-791,

speknya adalah Intel Xeon X5540, Memory 6 GB, PC

3-10600R, yang pengadaan Server Rektorat sebanyak 1

(satu) unit. Tetapi antara temuan ahli IT dengan dokumen

kontrak berbeda modelnya dan ditemukan tidak dalam

kondisi baru dan belum berfungsi karena belum diinstal dan

dalam kondisi mati saat itu;

- Server Database, model HP Proliant ML 370 G6-791,

Speknya Prossesor Intel Xeon X5540, Memory 6 GB, PC

3-10600R, Pengadaan Server Database sebanyak 1 (satu)

unit. Tetapi temuan ahli IT dengan dokumen kontrak berbeda

jenisnya yang ditemukan pada dokumen kontrak berupa

model HP Proliant ML 350 G6, dan belum berfungsi karena

belum diinstal dan dalam kondisi mati saat itu;

- Bahwa mengenai harga dari Server tersebut saksi dan Tim tidak

menemukan sumber data/toko dari dokumen pembelian karena

kwitansi tidak ditemukan benar pembelian tahun 2010, sedangkan

tgl dan bulan tidak diketahui dan juga Server ini menurut identifikasi

saksi sepertinya tidak baru dan sudah terpakai dan isi Server itu

saksi tidak bisa mengecek karena posisinya dalam keadaan mati;

- Bahwa terhadap barang berupa Server Rektorat HP Proliant 3790

G6-791 bahwa spesifikasinya tertulis available PCI-e Gen2 Slots,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 186

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Power 450-500 W Hot PlugPower Supply, apakah spek ini sesuai

atau tidak tentu dicek pada barangnya, tetapi saat itu tidak bisa

dibuka / dicek karena posisinya dalam keadaan mati, belum diinstal

sehingga belum berfungsi saat itu, tetapi dengan tipe berbeda tentu

didalam/speknya juga akan berbeda;

- Bahwa terhadap Server pada dokumen kontrak Tipenya HP

Proliant ML 370 G6-791 sedangkan temuan saksi tipenya HP

Proliant ML 370 G5;

- Bahwa dari kedua Server tersebut hasil temuan saksi dan Tim

dalam keadaan terbungkus dan belum berfungi, apakah sampai

sekarang sudah berfungsi atau belum, saksi tidak mengetahui

namun pada saat saksi memeriksa belum berfungsi dan untuk

berfungsinya server itu harus dihidupkan dan diinstal lebih dahulu;

- Bahwa benar pada saat saksi memeriksa barang-barang tersebut,

belum disita oleh Polisi;

- Bahwa benar, selain mengecek barang-barang, saksi juga

mengecek salah satunya adalah Jaringan Komputer yang fungsi

utamanya adalah untuk menyambungkan Server dengan jaringan

Internet;

- Bahwa benar, pada saat saksi memeriksa jaringan komputer ada

berfungi untuk lingkungan kampus IAIN tersebut, tetapi potensi

internetnya tidak berfungsi, sedangkan Speknya, oleh karena ada

beberapa macam jenisnya maka speknya ada yang sesuai dan ada

yang tidak sesuai;

- Bahwa, mengenai harga Server Database yang saksi temukan

harganya Rp.17.200.000,- belum dikenai PPh dan PPn, saksi cari

datanya dari reperensi karena datanya tidak ditemukan pada toko-

toko di Glodok tetapi jika dikenai PPh dan PPn ditambah 10%

tetapi untuk perhitungan saksi PPh dan PPn tidak dihitung;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya BAP, dimana hasil

temuan saksi bahwa kerugian Negara sebesar Rp.993.488.750,-

187

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 187

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

belum termasuk PPn dan PPh, dimana system dan jaringan yang

saksi teliti dan dihitung pertama fungsionalitasnya, secara umum

ada 2 fungsionalitas, pertama penyambung data-dot, kedua data

simpanan, yang menyambungkan data dot secara fungsi lagi

berjalan;

- Bahwa benar, Jaringan tersebut lagi berjalan sementara saksi

belum pernah mencoba, maka cara menyikapinya saksi dan Tim

mencoba dengan cara aplikasi yang ada, seperti dengan

menggunakan windos atau yang lainnya dan cek kondisinya

berjalan atau tidak jaringan itu, sedangkan keamanannya saksi

tidak menguji karena tidak ada speknya untuk layanan

keamanannya;

- Bahwa benar Perbandingan speknya dengan barang-barang yang

telah ada dilakukan perbandingan yaitu perbandingan yang ada di

dokumen kontrak dengan keadaan fisik saat itu ;

- Bahwa benar, semua barang-barang yang ada pada kontrak tidak

terpenuhi semuanya oleh PT. Hegar Daya pada saat saksi

memeriksa, ada beberapa barang yang jumlahnya kurang dan ada

juga barangnya tidak ada sama sekali;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Penerimaan Barang

tertanggal 10 Oktober 2012 bahwa nama-nama barang dalam

berita acara tersebut benar barang yang tidak ada pada saat saksi

melakukan pemeriksaan;

- Bahwa dengan adanya pemenuhan / susulan barang sebagaimana

dalam berita acara tertanggal 10 Oktober 2012 tersebut, saksi

bersedia untuk menghitung kembali pengurangan kerugian Negara

dan memeriksa speknya tambahan barang itu untuk disesuaikan

dengan kontrak;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada bulan Juni 2011,

sedangkan kontrak berakhir bulan Desember 2010;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 188

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mengenai Software EMIS, dalam kontrak Software

mempunyai beberapa Modul yang saksi temukan hanya ada satu

Modul dan modul itupun modul yang bisa dibuat secara gratis dan

tidak mengeluarkan biaya;

- Bahwa benar, mengenai Server ada 2, Server Rektorat dan Server

Database, kemudian Server Rektorat dalam kontrak Modelnya HP

Proliant ML 370 G6-791, yang saksi temukan Modelnya HP Proliant

ML 370 G5-791, benar ada perbedaan antara G6 dengan G5 :

dimana G6 Speknya lebih tinggi dari G5 dan G6 harganya lebih

tinggi dari G5, begitupun dengan Server Database dalam kontrak

HP Proliant ML 370 G6-791 dan dari temuan Ahli ditemukan HP

Proliant ML 350;

- Bahwa untuk Desktop Komputer barangnya tidak ada ditemukan

saat itu, sedangkan Laptop dalam kontrak pengadaan 10 unit dan

yang saksi temukan 5 (lima) unit, benar speknya sama dengan

kontrak ;

- Bahwa untuk Printer Laser Fuji Xerox, pengadaan 8 unit ada

ditemukan tetapi modelnya berbeda dengan yang di kontrak,

kontrak Phaser 3125 N ditemukan 3160 N dan dilihat dari speknya

tidak terlalu berbeda tetapi tipe seperti itu pada saat pengadaan

tipe seperti itu sudah tidak ada;

- Bahwa untuk LCD Projector Invocus, pengadaan 7 unit ada

ditemukan 7 unit dan tipenya sama dengan kontrak, mengenai

kerugian Rp.56.000.000,- karena setelah dilakukan cek harga

ternyata di kontraknya lebih mahal;

- Bahwa untuk AC Split, kondisi ditemukan sama dengan yang ada

dikontrak, pengadaan 2 ada ditemukan 2 dan kerugian sebesar

Rp.5.920.000,- juga karena kemahalan harga;

- Bahwa Kamera Digital, pengadaan sebanyak 3 unit dan yang

ditemukan hanya 2 unit kurang 1 unit, barang yang ada modelnya

sama dengan yang ada di kontrak;

189

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 189

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handycam dan Camcoder tidak ada ditemukan baik

Handycam maupun Camcoder dan pengandaannya masing-masing

1 unit ;

- Bahwa TV. Display ada ditemukan, pengadaan 1 unit ada

ditemukan tetapi tipe berbeda dengan yang di kontrak;

- Bahwa Akses Internet di sewa, pada saat saksi memeriksa saksi

lakukan akses Internet tidak ada, tetapi jaringan ada dan tidak

tersambung dan tidak terkoneksi dengan internet, kemudian Web

Hosting ada tetapi tidak bisa digunakan;

- Bahwa pada saa saksi melakukan pemeriksaan ada didampingi

oleh pihak IAIN yaitu Tim Pengadaan namun saksi tidak

mengetahui namanya;

- Bahwa benar, saksi ada menanyakan kepada ke pihak IAIN

terhadap barang yang tidak ada tersebut seperti Laptop saksi

menanyakan “mana barangnya.. “ dan diperlihatkan sebanyak 5

unit, sedangkan 5 unit lagi diakui “tidak ada” begitu juga barang

yang lain yang tidak ada, mereka mengakui “hanya ini barang yang

ada”;

- Bahwa benar, mengenai Software EMIS terdiri dari 4 Modul, dan

saksi melihat kontraknya;

- Bahwa benar, training Aplikasi tidak termasuk Modul tetapi berupa

pekerjaannya dan training itu adalah salah satu dari pekerjaan

Software karena penggunaan Software harus ada training aplikasi;

- Bahwa benar, dari laporan yang saksi terima memang pernah

training dilakukan dan benar training itu memakai biaya;

- Bahwa benar, karena training memakan biaya Total Loss yang

telah saksi tetapkan seharus dikurangi dengan biaya training

tersebut;

- Bahwa mengenai Server Rektorat terdapat perbedaan tipe yang

ada pada kontrak tipe ML 370 G6-791 dengan temuan sdr ML.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 190

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

370 G5, perbedaan yang signifikan yaitu kalau dilihat dari

prosesor tipe yang ada dikontrak G6-791 kecepatannya 2,53 Ghz,

sedangkan ML. 370 G5, kecepatannya 2,33 Ghz ; kemudian kalau

dilihat dari sisi hardisk ada 4, pada 370 G6-791 terdapat

4x320Gbyte dan 370 G5 terdapat 2x72GB, memory 4x1GB;

- Bahwa mengenai Laptop, temuan saksi 5 laptop dengan spek yang

sama dengan dokumen kontrak, sedangkan pengadaan 10 Laptop,

benar Total lossnya dihitung 5;

- Bahwa tentang Printer Laser Jet Fuji Xerox, dalam kontrak speknya

3125 N dan temuan saksi 3160 N ternyata temuan saksi speknya

lebih tinggi dari spek dalam kontrak, karena barangnya / tipe 3160

N itu adalah barang pengganti yang sebelumnya speknya lebih

tinggi;

- Bahwa LCD Projektor Invocus, ditemukan sama dengan kontrak,

kenapa total lossnya Rp.56.000.000,- karena kemahalan pada

kontrak, tetapi penilaian saksi tidak senilai di kontrak tetapi selisih

harga antara hasil survey saksi dengan yang ada dikontrak;

- Bahwa benar, saksi bekerja dengan Tim, Tim saksi ada 2

kelompok, 1 kelompok memeriksa jaringan dan 1 kelompok lagi

bekerja di Sofware, sedangkan saksi memeriksa jaringan dan

Hardware;

- Bahwa mengenai training menurut laporan ada dilaksanakan, benar

saksi ada menanyakan kenapa tidak jalan, jawabannya bahwa

pada saat training itu belum terpasang server karena Server belum

datang, kata pelatih nanti kalau sudah ada server seperti ini cara

penggunaannya;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan didampingi oleh Tim

Pengadaan, dimana yang menghubungkan saksi dengan Tim

Pengadaan adalah dari Polda;

- Bahwa saksi tidak ada melihat Kontrak dari Software dan saksi

membenarkan kontrak yang diperlihatkan dipersidangan dan benar

191

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 191

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pada kontrak tidak ada training karena itu tidak ada pengurangan

kerugian;

26. Saksi ADE KRISTIAWAN,ST., M.Eng. / AHLI.

- Bahwa saksi pernah dimintai pendapatnya di Polda Jabar sebagai

Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon dan saksi membenarkan keterangannya pada BAP

tersebut;

- Bahwa keterangan saksi dimintai sebagai Ahli, keahlian yang saksi

miliki dalam hal Pengadaan dan benar saksi sudah mempunyai

Sertifikasi;

- Bahwa salam hal pengadaan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang

saksi ketahui adalah Pengadaan Software dan Hardware dan untuk

pengadaannya dilakukan melalui Lelang dan lelang itu dilakukan

bulan Oktober 2010;

- Bahwa sebab Lelang dilaksanakan bulan Oktober 2010 saksi tidak

mengetahui kerena merupakan interen dari pihak IAIN tersebut,

saksi ketahui dalam hal pelaksanaannya pengadaan Software dan

Hardware Lelangnya dijadikan 1(satu) kali Lelang, seharusnya

paketnya tidak dijadikan satu tetapi terpisah;

- Bahwa mengenai biaya Lelang diambil dari Anggaran bukan

diambil dari dana Proyek;

- Bahwa saksi ketahui, Perusahaan yang ikut Pelelangan lebih dari 3

Perusahaan dan pastinya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi mengetahui, kontrak awalnya satu dan dalam

perjalanan kemudian dijadikan dua, sebab dijadikan dua karena

pada saat pencairan tidak bisa dananya dicairkan oleh karena

pengadaan 2 yaitu Software dan Hardware dan DIPAnya juga

berbeda, kemudian oleh karena tidak bisa cair barulah kontrak

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 192

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dipisah tetapi lelang tidak diulang seharusnya tidak perlu pecah

kontrak tetapi lelang diulang kembali;

- Bahwa benar, ternyata Lelang tidak diulang dan kenyataannya

uang bisa dicairkan, sebab bisa dicairkan tanpa diulang lelang,

karena dalam hal pencairan hanya pencocokan kontrak dengan

Serah terima pekerjaan yang menyatakan pekerjaan selesai

100% maka uang bisa dicairkan ;

- Bahwa dalam hal kontrak itu bukan kesalahan administrasi tetapi

kesalahan Pemaketannya, disini prosedur jelas menurut Keppres

No. 80 Tahun 20032;

- Bahwa benar, antara Software dan Hardware saksi mengatakan

DIPA berbeda, yang maksudnya karena jenis pekerjaan antara

Software dan Hardware berbeda jelaslah DIPAnya juga berbeda;

- Bahwa dengan nilai kontrak ± Rp.1.300.000,- benar sudah

termasuk keuntungan;

- Bahwa, dalam hal kontrak dengan nilai Rp. 550.000, kemudian

diajukan ke KPKN, riel yang harus dibayar oleh KPKN harus

membayar sesuai dengan Kontrak sudah dipotong dengan Pajak,

namun besar riel yang harus dibayarkan ke pemborong saksi tidak

mengetahui dalam rincian dipotong dengan PPH dan PPn dan

termasuk biaya pengiriman sudah termasuk;

- Bahwa benar dari diawal sudah melanggar kontrak, menurut saksi

proyek tersebut secara keseluruhan sudah salah dan seharusnya

tidak diterima dan ada Keppres yang mengatur apabila kesalahan

kontrak maka proyek tidak bisa dilakukan dan kontrak tersebut

Batal demi hukum karena tidak sesuai dengan prosedur;

- Bahwa benar, ternyata proyek tetap berjalan dan diterima, menurut

pandangan saksi jelas ada kerugian Negara yang besarnya

penghitungan oleh BPKP;

193

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 193

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kontrak batal demi hukum berarti batal

semuanya, dan perlu diingat dalam dokumen kontrak selain yang

dituangkan itu jika ada dokumen berikutnya HPS, pengadaan s/d

proses akan batal;

- Bahwa benar, proses lelang tidak sesuai dengan Keppres No. 80

Tahun 2003, dan yang tidak sesuai itu adalah Pengadaan 2 paket

dijadikan 1 paket dan yang lainnya tidak sesuai adalah seharusnya

tidak harus sampai ke kontrak karena kontrak tidak sesuai maka

hasil pekerjaan juga tidak sesuai;

- Bahwa benar, untuk pinjam bendera memang tidak dilarang, namun

saksi mendengar informasi bahwa ada pinjam bendera pada saat

Penyelidikan dan pinjam bendera itu melanggar Pasal 32 ayat (3)

Keppres No. 80 / 2003 bahwa dilarang mengalihkan tanggung

jawab seluruh pekerjaan utama dari kontraktor kepada pihak lain

dengan cara dan dengan alasan apapun. Dalam hal ini pemilik PT.

Hegar Daya;

- Bahwa dalam Pengadaan barang dan jasa, dalam penawaran

sudah dihitung pokok ditambah PPh, PPn dan keuntungan,

keuntungan dibolehkan 10% diluar PPh, PPn dan pokoknya tetapi

tidak diatur secara tersirat hanya berupa kebiasaan sebesar 10%;

- Bahwa ada perusahaan yang mengajukan penawaran

kemungkinan dimenangkan dengam keuntungan 15% - 20%, hal

seperti ini Bisa saja terjadi dan juga bisa perusahaan tersebut

dikalahkan karena penawaran lebih tinggi;

- Bahwa menurut Pasal 32 ayat (3) Keppres, dilarang mengalihkan

tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dari kontraktor kepada

pihak lain dengan cara dan dengan alasan apapun, kecuali disub

kontrakan kepada penyedia barang dan jasa spesialis, maksudnya

boleh mensubkontrakan kepada penyedia barang dan jasa, seperti

bangunan gedung, pekerjaan spsialisnya adalah produksi tetapi

tidak spesialis halam hal itu seperti Pipa, karena dia tidak spesialis

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 194

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

mencari orang lain maka spsialis diambil dari luar tetap dituangkan

dalam kontrak;

- Bahwa dalam hal pengadaan Software EMIS dan jaringan

computer, benar disubkontrakan karena tidak spsialisnya, tetapi

tidak dapat dikategorikan sub kontrak spesialis karena

pekerjaannya 2 dijadikan satu, tidak dibolehkan, dimana Software

EMIS itu satu pekerjaan yang spesialis lalu disubkan pekerjaannya

adalah salah, oleh karena dari 2 pekerjaan Software dan Hardware

dijadikan 1 dilakukan lelang ternyata yang menang tidak ahli di

Software, seharusnya pekerjaan itu diberikan kepada yang ahli di

Software;

- Bahwa mengenai pinjam bendera lalu dijanjikan fee, adalah berupa

pelanggaran etika, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5

Keppres No.80 /2003;

- Bahwa fungsi dari PPK yaitu mengendalikan proyek;

- Bahwa, barang belum lengkap tetapi PPK sudah menyuruh Panitia

Penerima barang untuk menanda tangani BA Penerimaan dan

Pemeriksaan Barang/Jasa, hal seperti ini tidak dibolehkan;

- Bahwa, barang telah dinyatakan selesai 100% harus ada surat dari

Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang/Jasa menyampaikan

kepada PPK bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100%

sehingga PPK nantinya dibantu oleh Panitia Penerima dan

Pemeriksa akan memeriksa apakah benar-benar sudah selesai

100%, selanjutnya panitia pemeriksa membuat surat diketahui oleh

PPK untuk diajukan pencairan;

- Bahwa, Barang belum 100%, tetapi PPK memerintahkan supaya

Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa untuk menanda

tangani berita acaranya oleh karena terdesak oleh waktu pencairan,

kerena terdesak waktu yang harus dilakukan oleh PPK adalah

setelah kontrak selesai dan barang belum ada 100% sesuai dengan

kontrak tersebut, maka penyedia masih diberi kesempatan untuk

195

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 195

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi dengan dikenai denda 1 hari sebesar 1 pormil dari nilai

kontrak dalam jangka waktu 50 hari, dengan solusinya penyedia

kerja dibayarkan sesuai dengan prestasi kerja dan denda

dibayarkan ke Kas Negara;

- Bahwa, dalam hal Barang belum ada 100% tetapi sudah

dibayarkan 100%, kejadian seperti ini diberikan kesempatan

sampai kontrak selesai, jika tidak selesai setelah kontrak habis,

maka kontrak dapat diputus langsung dibayarkan sesuai dengan

hasil pekerjaan, kemudian dibayarkan berdasarkan prestasi kerja,

seperti pekerjaan selesai 70% maka dibayarkan 70% dan bisa juga

jika tahun anggarannya mencukupi diberikan denda, jika tidak

mencukup maka PPK mengambil keputusan;

- Bahwa, saksi menjadi Ahli dipersidangan tidak ada kuasa berupa

surat tugas dari LKPP (Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintrah );

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi Ahli di persidangan

sama dengan perkara ini yaitu di Sorong sama dengan masalah ini

BAP di akhir tahun;

- Bahwa, pada BAP point 10, dibacakan dipersidangan bahwa saksi

memberikan jawaban bahwa pengadaan barang dan jasa yang

dibiayai APBN tidak dibenarkan menggabungkan dua jenis

pekerjaan yang berbeda sifat dan jenisnya serta berbeda

anggarannya, menurut ketentuan Keppres No. 80/2003 Psl. 16 ayat

(3) huruf (c) berbunyi melarang menyatukan beberapa paket

pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya

seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi

kecil, maksudnya adalah dilarang menyatukan beberapa pekerjaan

karena sifat, jenisnya berbeda dan jika dijadikan satu nilainya akan

lebih besar maka pekerjaan itu hanya dikerjakan oleh 2 PT dan 2

CV yang berbeda, ijinnya akan berbeda karena nilainya besar dan

tujuan dijadikan beberapa paket supaya usaha kecil tidak dapat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 196

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

masuk termasuk perorangan karena saat ini banyak orang

membuat Software perorangan dan apabila dijadikan satu mereka

tidak punya modal;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dana proyek ini dari APBNP,

membahas APBNP adalah internal, namun biasanya turunnya

pertengahan tahun;

- Bahwa, dalam hal pelaksanaan lelang yang bertanggungjawab

adalah Penitia, sedangkan untuk Pengadaan barang dan Jasa,

dibentuk organisasi pengadaan yaitu KPA, PPK, Panitia

Pengadaan dan Panitia penerima hasil pekerjaan, dalam hal ini

PPK tidak bisa membuat spek atas barang-barang tersebut boleh

meminta untuk dibuatkan;

- Bahwa KPA, PPK sampai Panitia Pengadaan Barang, Panitia

Penerima dan Pemeriksaan Barang / Jasa mendapat kuasa

pengguna anggaran;

- Bahwa antara PPK dengan Panitia ada batas pekerjaannya karena

PPK sebagai pemberi pekerjaan kepada Panitia, namun wewenang

masing-masing ada, dalam hal Sertifikasi untuk Pengadaan, PPK

harus memiliki gunanya supaya mengetahui Sub dari Pengadaan

tersebut, bagimana jika PPK tidak memiliki Sertifikasi, jawabnya

“kok mau ditunjuk sebagai PPK dengan resikonya yang berat”;

27. Saksi MUSA ROJA’I,SE.Ak / AHLI,.

• Bahwa saksi pernah dimintai pendapatnya di Polda Jabar sebagai

Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon dan saksi membenarkan keterangannya pada

BAP tersebut;

• Bahwa keterangan saksi dimintai sebagai Ahli, terhadap kegiatan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Tegnologi Informasi dan

Pengadaan Software EMIS dan Sarana Pendukung lainnya

dimana dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010;

197

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 197

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Auditor perwakilan dari BPKP Jawa Barat

yang telah melakukan audit terhadap kegiatan pengadaan di IAIN

tersebut, hasil audit saksi dituangkan dalam bentuk Laporan yaitu

Laporan No.LHAI-10889/PW10/5/2011 tanggal 30 Desember 2011;

- Bahwa saksi melakukan audit atas permintaan dari Kepolisan

Daerah Jawa Barat No.B 729/III/2011/Dit Reskrim tanggal 31 Maret

2011, perihal permohonan bantuan audit untuk melakukan audit

investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan

IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

- Bahwa nilai kontrak dalam proyek Pengadaan di IAIN Syekh Nurjati

antara PPK dengan penyedia jasa yaitu PT. Hegar Daya sebesar

Rp.1.347.500.000,- sudah termasuk keuntungan dan pajak (PPh

dan PPn);

- Bahwa dalam melakukan audit mengenai PPh dan PPn tidak

dihitung karena audit difokuskan pada Pengadaan fisik barangnya;

- Bahwa hasil temuan saksi dengan tim setelah dilakukan audit

adalah adanya pembayaran 100% dari sepemilik pekerjaan, pada

hal kondisi barangnya yang diterima belum 100%, namun untuk

menentukan barang-barang yang belum ada bukanlah saksi yang

memeriksanya karena Pengadaan tersebut berkaitan dengan IT,

karena itu yang lebih mengetahui teknisnya adalah ahli IT, maka

saksi hanya menghitung kerugian negara berdasarkan hasil temuan

IT tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui, barang-barang yang sudah ada dan yang

belum ada, saksi ketahui dari dari hasil pemeriksaan ahli IT berupa

laporan yang saksi terima dan dipercaya;

- Bahwa benar dari hasil laporan IT lalu saksi menghitung, maka

ditemukan kerugian negara yaitu dari barang yang ada tetapi spek

tidak sesuai dan barang yang belum datang, kemudian dihitung dan

hasilnya telah tuangkan dalam bentuk laporan yaitu sebesar

Rp.815.850.000,- dari kontrak Pengadaan sebesar

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 198

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.347.500.000,- otomatis termasuk Pajak sebesar

Rp.122.500.000,- sedangkan sebesar Rp.815.850.000,- diluar pajak

adalah nilai barang yang belum datang dan pajaknya tidak dihitung,

sebab tidak dihitung karena sudah distor langsung ke negara

sebesar Rp.122.500.000,-;

• Bahwa dari laporan Audit saksi pada halaman 5 poin 4,

maksudnya dalam hal-hal yang dianggap perlu untuk dilakukan

prosedur tersebut saksi dan Tim akan dilakukan, tetapi dalam hal

ini ada beberapa pihak yang menurut prosedur perlu dilakukan

tetapi pada saat saksi mengaudit pihak tersebut tidak bisa

bertemu, karena itu ada prosedur alternatif, dengan demikian

pada pirinsipnya audit tidak ada hambatan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan audit pihak yang tidak bisa

ditemui yaitu DR.H.EKO KUNTARTO,M.Pd.M.Com.Eng, YUDI

ZUANSYAH, AJIE RIANGGORO, HADI SOEGIANTO;

- Bahwa cara pemanggilan terhadap DR.H. EKO KUNTARTO,

M.Pd.M.Com.Eng dan YUDI pemanggilan dilakukan oleh Polisi,

pemanggilan itu tidak dengan cara dipaksa, tetapi menurut informasi

yang saksi dengar bahwa DR.H. EKO KUNTARTO,

M.Pd.M.Com.Eng sudah dalam keadaan ditahan pada wilayah

hukum lain, kemudian karena ada prosedur alternatif tersebut dan

juga karena adanya dokumen-dokumen dari penyidik yang

menerangkan tentang sdr. EKO KUNTARTO maka menurut kami

sudah dianggap cukup;

- Bahwa dokumen-dokumen mengenai Eko Kuntarto dari Penyidik

memang tidak dimasukan dalam laporan karena dokumen-dokumen

itu didapat saksi setelah laporan audit selesai, begitupun dengan

informasi bahwa Sdr. Eko Kuntarto ditahan juga didapatkan setelah

laporan audit selesai, dalam hal ini kepada penyidik saksi meminta

supaya Ybs (Sdr. Eko Kuntarto) supaya di BAP, ada surat

permintaannya, namun tidak dilampirkan;

199

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 199

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jumlah kerugian diduga sebesar Rp.815.850.000,-

karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan,

benar kerugian sebesar itu sudah termasuk pekerjaan Server

Rektorat, Server Database, Destop Komputer, Laptop, Kamera

Digital, Software EMIS dllnya dan Kondisi teknis yang

memeriksanya adalah IT;

- Bahwa hasil penilaian dari IT tersebut ada laporannya dan laporan

IT itu terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

- Untuk Server Rektorat, hlm. 9 menerangkan bahwa fisik

Server tidak berada dalam kondisi baru, Model dan jenisnya

berbeda dengan dokumen kontrak dan belum berfungi;

- Untuk Server Database, hlm. 11, menerangkan bahwa

jenisnya dengan yang tertera pada kontrak berbeda dan juga

belum berfungsi;

- Untuk Desktop Komputer, hlm. 12. Menerangkan bahwa

Pengadaan 3 tetapi IT tidak menemukan satupun Desktop

tersebut;

- Untuk Laptop, hlm. 13, menerangkan bahwa Pengadaan

sebanyak 10 unit, IT hanya menemukan 5;

- Untuk Printer Laser, hlm.14, menerangkan bahwa model

printer berbeda dengan yang tertera pada kontrak;

- Untuk LCD Projector, hlm. 15, menerangkan bahwa LCD

sesuai dengan yang tertera pada kontrak;

- Untuk AC Split, hlm. 15, menerangkan bahwa AC Split sesuai

dengan yang tertera pada kontrak;

- Untuk Kamera Digital, hlm. 16, menerangkan bahwa Kamera

Digital sesuai dengan yang tertera pada kontrak tetapi yang

ditemukan 2 unit seharusnya 3 unit ;

- Untuk Handycam, hlm.18, menerangkan bahwa Pengadaan

1 unit, IT tidak menemukan Handycam tsb.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 200

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Camcoder hlm.19, menerangkan bahwa Pengadaan 1

unit, IT tidak menemukan Camcoder tsb.

- Untuk TV. Display, hlm.20, IT menerangkan bahwa TV

Display yang ditemukan berbeda tipe dengan yang tertera

pada Kontrak;

- Untuk Akses Internet, hlm. 21, IT menerangkan bahwa tidak

ditemukan akses internet broadband dengan vendor apapun;

- Untuk Jaringan Komputer, hlm. 21, IT menerangkan bahwa

kesimpulannya jaringan komputer berfungsi parsial;

- Bahwa rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai engan yang

dijanjikan, maksudnya dalam kontrak disebutkan eitem-eitem

barang yang seharusnya diadakan oleh rekanan (PT. Hegar

Daya), tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli IT bahwa

barang-barang tersebut sampai dengan berakhirnya pelaksanaan

kontrak memang belum ada, seperti Handycam, Camcoder,

Laptop, Desktop Komputer, Kamera Digital, kemudian Ahli IT

menerangkan bahwa barang memang sudah ada tetapi tidak

berjalan;

- Bahwa benar, pada saat ahli IT memeriksa di IAIN Syekh Nurjadi

Cirebon saksi ikut mendampingi namun pemeriksana IT benar

atau tidak, saksi tidak mengetahui tetapi saksi percaya bahwa IT

sudah ahli pada bagian tersebut ;

- Bahwa benar, saksi tidak pernah menemukan maupun

diperlihatkan hasil pemeriksaan BPK tertanggal 21 Maret 2011

dan saksi bersama Tim dari BPKP hanya melakukan Audit

sendiri (Diperlihatkan hasil pemeriksaan Audit dari BPK tersebut);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Laporan BPK tercantum nilai

uang sebesar Rp.1.100.000.000,- (Laporan BPK tersebut

diperlihatkan ) ;

- Bahwa setelah saksi melihat Laporan dari BPK tersebut, benar

saksi tetap pada laporan Audit semula, karena saksi bersama

201

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 201

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Tim melakukan Audit sesuai dengan bukti dan fakta yang ada,

maka kesimpulan audit saksi seperti yang telah saksi tuangkan

dalam laporan dari BPKP tertanggal 30 Desember 2011,

memang ada perbedaan nilai antara laporan BPK dengan BPKP

hal ini disebakan karena ada perbedaan waktu terhadap kondisi

barang saat di audit dan adanya penambahan / pemenuhan

barang setelah pemeriksaan BPK, tetapi memang untuk

pemeriksaan BPK memang setiap tahun ada dilakukan;

- Bahwa hasil investigasi audit dari BPKP ditemukan kerugian

sebesar Rp.815.850.000,- itu bukan dari barang yang tidak ada

saja, tetapi juga dari barang yang sudah ada tetapi tidak sesuai

dengan spesifikasinya, jadi kerugian senilai Rp.815.850.000,-

terdiri dari : pertama dari selisih harga dari barang yang speknya

tidak sesuai dan kedua berupa barang-barang yang tidak ada;

- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan pemeriksaan kontrak

kerja antara IAIN Cirebon dengan PT. Hegar Daya sudah selesai

dimana Kontraknya dimulai tanggal 18 Oktober 2010 s/d tanggal

18 Desember 2010, sedangkan saksi melakukan audit setelah

tanggal 18 Desember 2010;

- Bahwa bentuk-bentuk Audit dari BPKP, yaitu yang berkaitan

dengan tugas pembantuan kepada Penyidik ada 2(dua) macam

berupa : 1. Audit Investigasi, 2. Audit Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara, namun audit yang lain diluar itu banyak sekali

audit yang dilakukan oleh BPKP, seperti audit operasional, audit

dengan tujuan tertentu dan bermacam-macam bentuk audit

lainnya;

- Bahwa beda antara Audit Investigasi dengan Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara, adalah Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara permasalahannnya biasa dan cukup

sederhana, bukti-bukti untuk menghitung kerugian negara itu

dominan terkumpul pada penyidik sehingga tugas BPKP relatif

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 202

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

lebih mudah penghitungan audit kerugian negara, sedangkan

Audit Investigasi permasalahannya biasa dan cukup rumit dalam

menghitung audit kerugian negara sehingga dalam hal ini BPKP

masih memerlukan bukti-bukti di lapangan;

- Bahwa benar, untuk Audit Permasalahan di IAIN Cirebon

dilakukan audit investigasi, benar untuk memutuskan audit yang

akan dilakukan bukan Tim Audit yang menentukan tetapi ada

prosesnya terlebih dahulu ada paparan dari pihak Kepolisian

Jawa Barat dan paparan itu dilakukan di Kantor BPKP, dimana

dalam paparan tersebut ada masukan-masukan dari semua yang

ikut pemaparan kemudian dikaji oleh peserta dan pimpinan saksi

kira-kira audit apa yang lebih cocok dilakukan terhadap

permasalahn dalam perkara tersebut termasuk di IAIN Cirebon,

kemudian setelah hasil pemaparan oleh Polisi Jabar dan

pimpinan saksi menyimpulkan untuk permasalahan di IAIN

Cirebon dilakukan audit investigasi maka ditugaskanlah Tim audit

untuk melakukannya;

- Bahwa berkenaan dengan Audit Investigasi apakah langsung

kepada objek pemeriksaan dengan menelusuri dari awal,

jawabnya adalah yang namanya audit adalah membandingkan

antara kondisi yang ada dengan kriteria yang seharusnya, dalam

hal ini kalau memang kejadiannya dari awal tentang penetapan

pemenang lelang maka audit akan mengikuti sampai kesana;

- Bahwa benar, untuk masalah di IAIN Cirebon audit menelusuri

dari awal mula proyek dilaksanakan, benar ditemukan bahwa

mengenai Kontrak dimana awalnya kontrak 1 kemudian dipecah

menjadi 2, kemudian setelah ditelusuri ternyata PT. Hegar Daya

hanya dipinjam bendera saja, benar dalam laporan saksi

diharuskan untuk menyajikan masalah fakta dan kronologis

kejadiannya, dalam hal audit disini fakta dan kronologis kejadian

disajikan sesuai dengan data-data yang saksi peroleh dari

203

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 203

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

penyidik maupun pada saat saksi dan Tim melakukan

pemeriksaan di lapangan;

- Bahwa benar, dari hasil audit saksi didapat kerugian negara

sebesar Rp.815.850.000,- dan sebesar ini tidak dapat dikatakan

sebagai pekerjaan yang tidak dilaksanakan, karena kerugian

sebesar Rp.815.850.000,- berupa barang-barang yang datang

tetapi spek tidak sesuai dengan yang tertera pada kontrak

ditambah dengan barang-barang memang belum datang, jadi

senilai Rp.815.850.000,- adalah diluar pajak dan kenapa diluar

pajak karena pajak sudah distorkan ke Kas negara karena itu

tidak dihitung lagi sebagai kerugian negara;

- Bahwa cara menghitung pekerjaan yang benar-benar atau riel

telah laksanakan oleh PT. Hegar Daya adalah nilai pekerjaan

yang dilaksanakan adalah nilai kontrak sebesar DPP yaitu

sebesar Rp.1.225.000.000,- dikurangi kerugian negara

Rp.815.850.000,- adalah sebesar Rp 410.000.000,- adalah

pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Hegar Daya;

- Bahwa saksi dalam melakukan audit berhubungan dengan

Penyidik karena untuk mengaudit saksi mendapatkan data-data

dari Penyidik kemudian saksi melakukan pemeriksaan di IAIN

Cirebon dan pada waktu itu saksi berjumpa dengan Panitia

lelang, Tim Pemeriksa Penerima Barang, PPK dan juga berjumpa

dengan Rektor;

- Bahwa benar mengenai keberadaan PT.Hegar Daya dan peran

serta Yudi Lukman Hakim, dalam hal itu informasi tersebut saksi

menampung dari pihak-pihak terkait kemudian dirangkum, hal-hal

yang merasa perlu saksi kroscek dan jika tidak perlu tidak

dilakukan, yang dirasa perlu seperti Panitia Penerima Barang,

katanya tidak menanda tangani serah terima barang yang

tanggal 12 tersebut;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 204

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, hasil kroscek dan wawancara saksi dengan Tim

Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang/Jasa adalah Tim

Panitia Penerima Barang itu mengaku tidak menanda tangani

Berita Acara Penerimaan barang pertama tertanggal 12

Nopember 2010, tetapi tanda tangan pada BA itu benar ada,

dalam hal ini saksi tidak melakukan kroscek lagi ke pihak lain

karena sudah merasa cukup, kemudian BA kedua tim Penerima

Barang benar mengakui ada menanda tangani, kemudian Tim

Panitia Penerima Barang mengakui tidak kenal dengan barang-

barang yang diterimanya oleh karena mereka tidak memegang

data-datanya;

- Bahwa penelusuran yang saksi lakukan untuk menghitung

kerugian negara sehingga mencapai sebesar Rp 815.850.000,-

yaitu sebagaimana yang telah saksi sampaikan bahwa

menghitung kerugian negara berdasarkan pihak yang

berkompeten melakukan pemeriksaan fisik barang adalah Tim

ahli IT yang lebih mengetahui mana barang yang sesuai dengan

kontrak dan mana yang tidak sesuai, tetapi jika saksi bersama

Tim yang memeriksa tidak akan mengetahui dan tidak

berkompeten karena bukanlah bidang saksi, kemudian setelah

Tim Ahli IT menerbitkan laporan maka berdasarkan kajian saksi

bersama Tim menghitung kerugian negara dan hasil

penghitungan itu sebesar Rp.815.850.000,- dan penghitungan itu

diambil dari sisi teknisnya saja;

- Bahwa, dalam hal Software ada tetapi tidak didukung oleh

perangkatnya sehingga Software tidak bisa dijalankan, untuk

menghitung kerugian negara adalah berdasarkan mamfaatnya

yang dinilai, sepanjang bisa dimamfaatkan oleh negara saksi

bersama Tim tidak menghitung bahwa itu termasuk kerugian

negara. Maka cara penghitungan bahwa Sofware barangnya ada

tetapi tidak didukung oleh perangkat lainnya sudah ada saksi

205

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 205

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

lampirkan pada laporan saksi ( diperlihatkan laporan BPKP

tentang lampiran tersebut ) laporan tersebut terdiri dari :

1. Hasil pelaksanaan pekerjaan yang tidak

sesuai dengan yang dijanjikan, seperti Server

Rektorat nilainya Rp.44.500.000,- Servernya

ada barang ada tetapi tidak sesuai yang

dijanjikan maka dianggap kerugian keuangan

negara sebesar Rp.44.500.000,- yaitu

sebesar DPPnya (Dasar Pengenakan Pajak),

intinya sepanjang tidak bisa dimamfaatkan

oleh negara dianggap kerugian negara;

2. Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan yang

diperjanjikan, seperti Desktop Komputer,

Handycam, Camcoder, Akses Internet

Broadband, disini jelas barangnya memang

tidak ada;

• Bahwa, dalam hal hambatan oleh penyedia barang dan jasa

sehingga tidak bisa melaksanakan proyek secara keseluruhan,

bukanlah tujuan audit investigasi saksi karena Audit Investigasi

saksi hanya menilai kondisi yang ada dan pada saat saksi melihat

kondisi yang ada seharusnya pekerjaan sudah selesai;

• Bahwa saksi melakukan audit investigasi setelah kontrak selesai

atau audit dilakukan setelah tanggal 18 Desember 2010,

kemudian laporan mengenai kontrak sudah selesai bagi BPKP

tidaklah penting tetapi bagi BPKP yang penting jika PPK sudah

membayar 100% maka BPKP menganggap selesai;

• Bahwa masalah pembayaran / pemotongan PPn kepada rekanan

pembayaran dilakukan sekaligus saat pencairan 100%, oleh

karena kontrak dipecah jadi 2, kemudian untuk kontrak susulan

yaitu EMIS dilakukan 2/3 kali;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 206

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sebab kontrak menjadi 2, benar saksi sempat bertanya,

masalah pemecahan kontrak timbul ketika dilakukan prosedur

pencairan pertama tentang EMIS disajikan pada laporan saksi

pada hlm. 21 – 22 ( Ahli membacakan laporan dari BPKP pada

halaman tsb );

• Bahwa karena ada pencairan dari 2 kontrak tersebut apakah syah

atau tidak saksi tidak berkompeten menerangkan hal tersebut;

• Bahwa benar, tujuan saksi melakukan audit investigasi, apakah

untuk menghitung kerugian negara ataukah untuk mencari

penyebab kerugian negara sudah dituangkan didalam laporan

saksi;

• Bahwa saksi membenarkan BAP hlm.23 point 2, bahwa audit

investigasi dilakukan untuk Pengadaan mencakup mengenai

sumber dana, proses pengadaan, pelaksanaan pengadaan, serah

terima hasi pengadaan, pembinaan dan pertanggungjawaban,

juga pada laporan kami dijelaskan fakta dan kronologisnya dan

berdasarkan dokumen yang ada memang DR.H. EKO

KUNTARTO aktif didalam kegiatan Pengadaan tersebut;

• Bahwa benar perbuatan DR.EKO KUNTARTO ada hubungan

dengan pekerjaan Pengadaan tersebut dan saksi membenarkan

BAP hlm. 5 alinea 3 ;

• Bahwa, tentang Pajak seperti Laptop dengan pengadaan 10,

penyerahan 5 dan yang belum diserahkan 5, dalam menghitung

kerugian negara terhadap yang belum diserahkan sebanyak 5, itu

dikurangi dengan pajak, jadi yang dihitung secara DPP yaitu

tidak termasuk Pajak;

• Bahwa ketika negara membayar kepada kontraktor, dalam hal

PPh sesuai dengan dokumen yang tertera pada SP2D,

contohnya pada laporan saksi hlm. 22, jadi pada saat rekanan

menerima pembayaran yang diterima oleh rekanan PPh yakni

dalam hal PPh 22 pada saat dibayar PPh langsung dipotong.

207

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 207

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan masalah keuntungan tidak ada disebut disini yang

diperoleh oleh kontraktor karena itu saksi tidak mengetahui besar

keuntungan itu dan tidak dihitung;

• Bahwa saksi ketika mencari harga barang, cara menghitungnya

yaitu didalam kontrak ada eitem-eitem barang kemudian

PPh.10% jika saksi mendapat dari Ahli IT bahwa barang kurang 1

maka saksi melihat DPPnya dan itulah kerugian negara;

• Bahwa UU BPK No. 14 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (1), (2) ( PH

membacakan bunyi Pasal 10 tentang kata tidak menetapkan),

komentar saksi terhadap pasal 10 bahwa BPKP melakukan audit

tidak menetapkan tetapi BPKP disini hanya menghitung kerugian

negara;

• Bahwa terhadap UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, Pasal 62 ayat (1), (2), ( PH membacakan Pasal 62

tersebut ), BPKP kewenangannya memang menghitung kerugian

negara, dari bunyi pasal tersebut posisinya BPKP yaitu memang

yang menetapkan kerugian keuangan negara adalah dalam

kaitannya kerugian perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi,

dalam hal bendaharawan melakukan penyimpangan sehingga

menimbulkan kerugian keuangan negara, itu ditetapkan oleh

BPK dan juga ada PNS non Bendahara yang melakukan

penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara

juga BPK yang menetapkan, sedangkan BPKP kewenangannya

hanya menghitung dalam hal membantu pihak Penyidik karena

diminta bantuan BPKP untuk menghitung;

• Bahwa BPKP kewenangannya untuk menghitung maksudnya

bahwa Dalam UU KPK disebutkan Komisi Pemberantasan

Korupsi mempunyai tugas yaitu Koordinasi dengan instansi

berwenang melakukan pemberantasan TPK, disini instansi

berwenang termasuk BPKP;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 208

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

28. Saksi Drs. SA’DULLAH, MM.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Jabar dan keterangan saksi

pada BAP tersebut adalah benar serta membenarkan pula tanda

tangannya, benar sebelum saksi tanda tangani dibaca terlebih

dahulu;

- Bahwa saksi diperiksa di Polda Jabar dalam hal dugaan tindak

pidana korupsi terhadap kegiatan Pengadaan yang ada di IAIN

Syekh Nurjadi Cirebon yaitu Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Tegnologi Informasi dan Pengadaan Software EMIS dan Sarana

Pendukung lainnya;

- Bahwa kaitan masalah tersebut dengan saksi karena saksi sebagai

Kabag Perencanaan dan Keuangan di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon yang pada saat adanya kegiatan Pengadaan tersebut

saksi menjabat jabatan tersebut sebagai Pgs sejak Juli 2010 s/d

Januari 2011, kemudian tgl. 13 Januari 2011 barulah jabatan

tersebut difinitif ;

- Bahwa yang menjadi Tupoksi saksi yaitu membantu merencanakan

dalam penyusunan kegiatan yang disampaikan dari unit-unit

(fakultas-fakultas) dan menganggarkannya untuk satu tahun

kedepan, kemudian direkap semua usulan itu, selanjutnya

diusulkan ke Kementerian Agama dan benar pada Kabag yang

saksi Jabat memang ada Sub Bagiannya yaitu Sub Bagian

Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan;

- Bahwa saksi sebagai Pgs. Kabag Perencanaan dan Keuangan

pada saat adanya kegiatan Pengadaan tersebut, oleh karena

perencanaan kegiatan Pengadaan ini sudah ada perencanaan dari

tahun sebelumnya, maka peran saksi ketika itu membantu

merevisi dalam DIPA TA 2010;

- Bahwa sesuai dengan peran saksi yaitu membantu revisi, benar

merevisi yang saksi ketahui ada 2 revisi, saksi ajukan revisi yaitu :

209

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 209

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tgl. 17 September 2010 revisi ke III dikarenakan adanya

perubahan nilai kegiatan terhadap Belanja Modal Peralatan dan

mesin semula sebesar Rp.635.800.000,- menjadi sebesar

Rp.395.800.000,- selanjutnya perubahan pada Belanja Modal fisik

lainnya semula sebesar Rp.800.000.000,- menjadi sebesar

Rp.1.040.000.000,- disini Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung

tidak ada perubahan dan tetap sebesar R.1.435.800.000;

- Bahwa Pada tgl. 30 September 2010 diajukan revisi ke IV, karena

adanya penambahan nilai dari hasil optimalisasi kegiatan lainnya,

khususnya pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula

sebesar Rp.395.800.000,- menjadi sebesar Rp.1.296.683.000,-

kemudian terhadap Belanja Modal Fisik lainnya semula sebesar

Rp.800.000.000,- menjadi sebesar Rp.1.040.000.000,- jadi

Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung semula sebesar

Rp.1.435.800.000,- berubah menjadi Rp.2.336.683.000,-;

- Bahwa sebab terjadi perubahan dari Rp.1.435.800.000,- menjadi

Rp.2.336.683.000,- saksi tidak mengetahui karena saksi hanya

mengajukan saja, setelah diajukan untuk selanjutnya saksi tidak

mengetahui lagi, termasuk berapa yang dikabulkan dan bagaimana

pelaksanaan, tetapi benar disetujui dan sudah turun;

- Bahwa acuan untuk merevisi anggaran saksi tidak mengetahui

karena ketika itu saksi baru masuk memegang jabatan tersebut

pertengahan Agustus 2010 dan juga direvisi untuk kepentingan apa

dan dalam kegiatan apa saksi tidak begitu paham;

- Bhawa benar, Revisi ke III saksi tidak mengetahui dasar

perubahannya, kemudian 13 hari kemudian terjadi revisi ke IV dari

Rp.1.435.800.000,- menjadi sebesar Rp.2.336.683.000,- alasan

dapat berubah karena adanya penambahan nilai dari hasil

optimalisasi, alasan revisi adalah perencanaan awal, saksi tidak

mengetahui perencanaan awal karena begitu saksi masuk sudah

ada kegiatan lalu saksi disuruh untuk merevisi karena ada selisih

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 210

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

optimalisasi lalu saksi lakukan revisi namun saksi tidak mengerti

alasan revisi saat itu, saksi lakukan karena menjalankan perintah

dan perintah itu tertulis;

- Bahwa perencanaan awal bukan saksi yang melakukannya tetapi

sudah dilakukan rekap berdasarkan perencanaan tahun yang lalu ;

- Bahwa laporan saksi kepada Menteri ada disebutkan bahwa revisi

adalah hasil optimaliasi namun tidak diuraikan rinci bahwa revisi itu

karena ada sisa-sisa anggaran tahun yang lalu ;

- Bahwa dari 2 kali revisi, perubahan angka terjadi karena hasil

optimalisasi tetapi untuk satu revisi saja, karena penambahan

sumber dana itu dari optimalisasi yang sebesar Rp.800.000.000,-

dan saksi membenarkan BAP point. 12 ;

- Bahwa terhadap pengajuan revisi ke IV tgl 31 Desember 2010, ada

respon dari kementeriaan yaitu disetujui, sedangkan dari Dirjen

Perbendaharaan Negara dipertanyakan dan saksi jawab bahwa

revisi itu dari hasil optimalisasi karena ada pergeseran nilai

kegiatan;

- Bahwa tugas saksi bukan semata-semata merencanakan tetapi

membantu merekap perencanaan yang sudah disampaikan kepada

saksi dari masing-masing fakultas dan unit-unit;

- Bahwa merevisi dasarnya bukan dari masukan-masukan dari

Fakultas-Fakultas tetapi terlebih dahulu perencanaan awal;

- Bahwa masalah kontrak dan lain-lain saksi tidak mengerti karena

ada bagiannya/Panitianya;

- Bahwa benar saksi telah menggelembungkan anggaran dengan

tidak saksi ketahui sebabnya, dalam hal itu saksi diperintah disuruh

untuk merevisi maka saksi melakukan revisi, jadi dasar saksi

merevisi anggaran itu atas dasar perintah;

- Bahwa yang memerintah saksi untuk merevisi adalah atas perintah

Rektor karena saksi Struktural;

211

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 211

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanda tangani revisi tersebut adalah Rektor, benar

rector mengetahui atas perubahan anggaran tersebut;

- Bahwa saksi mempunyai dokumen perubahan dan saksi

memperlihatkanya dipersidangan terlihat perubahan dari Rp.

1.435.800.000,- menjadi sebesar Rp.2.336.683.000,- dan dasar

sehingga angka dapat berubah karena adanya penambahan nilai

dari hasil optimalisasi.

29. Saksi MAHADI, S.Ag.

- Bahwa saksi sebelum dihadapkan kepersidangan ini pernah dimintai

keterangannya di Polda Jabar, keterangan saksi pada BAP tersebut

adalah benar serta membenarkan pula tanda tangannya, benar

sebelum ditanda tangani dibaca terlebih dahulu;

- Bahwa saksi diperiksa di Polda Jabar dalam hal adanya dugaan

tindak pidana korupsi terhadap kegiatan Pengadaan yang ada di IAIN

Syekh Nurjadi Cirebon yaitu Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Tegnologi Informasi dan Pengadaan Software EMIS dan Sarana

Pendukung lainnya;

- Bahwa sebab saksi diajukan sebagai saksi karena saksi sebagai

Kasubag Pengelolaan Hasil Pengawasan External di Inspektorat

Jendral Kementerian Agama RI, saksi mendapat perintah dari

pimpinan yaitu Inspektur Jenderal untuk melakukan verifikasi dan cek

fisik ke IAIN Syekh Nurjadi Cirebon sehubungan adanya temuan BPK

tahun 2010, bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan

EMIS tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya yang

mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.101.265.000,-

dan Denda keterlambatan belum dipungut sebesar Rp.67.375.000,-

dan atas Laporan BPK itu kami terbit laporan tanggal 23 Mei 2011;

- Bahwa benar, atas perintah pimpinan lalu saksi turun ke lapangan

bersama Team melakukan Verifikasi tersebut dengan mendatangi

IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan saksi selaku Ketua Teamnya untuk

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 212

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Cek Fisik tentang barang-barang apa yang belum ada

pada saat saksi ke lapangan pada tanggal 23 Mei 2011, ada 4 eitem

pekerjaan yang belum ada;

- Bahwa 4 eitem pekerjaan tersebut yang belum ada pada saat saksi

melakukan Verfikasi, yaitu :

1. Software satu paket tidak ada.

2. Desktop Komputer Lenovo C200, seharusnya ada 3 unit tidak

ditemukan satupun.

3. Laptop HP Pavillion dv3 -2315TX, seharusnya ada 10 unit yang

ada hanya 5 unit.

4. HandyCam, merk Sony, tidak ada ditemukan.

Sedangkan komponen yang lain menurut team saksi ahli IT sudah

ada dan sudah dicek sesuai dengan speknya namun ada satu barang

berupa Server Database ditemui berupa produk lama tahun 2005;

- Bahwa kelebihan membayar dari 4 eitem tersebut sebesar

Rp.106.425.000,-;

- Bahwa saksi membenarkan BAP pada poin 11 yang dibacakan

dipersidangan, bahwa hasil temuan BPK pada tgl. 26 Januari 2011

s/d tgl. 21 Maret 2011 sudah diterangkan pada Penyidik;

- Bahwa benar, selain 4 eitem itu yang belum ada juga termasuk

Camcoder, seharusnya ada 1 unit dan saat verifikasi belum ada, jadi

pekerjaan yang belum selesai ada 5 eitem;

- Bahwa saksi membenarkan BAP point 12 yang dibacakan

dipersidangan adalah barang-barang yang seharusnya ada, ternyata

pada saat saksi bersama Team melakukan Verifikasi ada barang

yang tidak ada seperti yang telah saksi terangan yaitu Software 1

paket, Desktop Komputer, Laptop temukan 5 seharusnya 10, Kamera

Digital, Handycam dan Comcader;

213

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 213

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Webhosting adalah disewa akses internet disewa

lama sewa 12 bulan, setelah Verifikasi oleh Team IT belum ada

realisasinya dan disini juga ada kelebihan membayar;

- Bahwa benar adanya kelebihan membayar, pengertian kelebihan

membayar berarti harus dibayar (dikembalikan);

- Bahwa atas kekurangan barang-barang tersebut, apakah sekarang

sudah dipenuhi atau belum, saksi tidak mengetahui karena belum

melakukan cek kembali ke IAIN Syekh Nurjati Cirebon karena untuk

melakukan pengecekan kembali harus ada surat tugasnya;

- Bahwa hasil pemeriksaan saksi bersama Team, saksi selaku Ketua

Team hanya berkewajiban menyampaikannya kepada Inspektur

Jenderal sebagai pemberi tugas;

- Bahwa hasil pemeriksaan saksi tersebut, apakah Inspektur Jenderal

sudah memberikan laporan kepada BPK dan IAIN Cirebon, saksi

tidak mengetahui, biasanya dalam hal ini ada pertemuan antara BPK

dengan Inspektorat Jenderal, membahas bagaimana perkembangan

dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan saksi bersama Team yang

telah disampaikan tersebut;

- Bahwa Hasil temuan BPK sebesar Rp.1.101.265.000,- sedangkan

hasil temuan saksi sebesar Rp.106.425.000,- Sebab berbeda

angkanya karena pada saat BPK memeriksa ditemui barang yang

tidak ada senilai Rp.1.101.265.000,- kemudian setelah saksi

melakukan Verifikasi atas temuan BPK tersebut ditemui barangf yang

tidak ada senilai Rp.106.425.000,- oleh karena barang yang belum

ada pada saat pemeriksaan BPK dan pada saat saksi melakukan

verifikasi barang tersebut sudah ada lalu saksi kurangi, kemudian

barang yang tidak ada pada saat saksim verifikasi yaitu 5 eitem

tersebut senilai Rp.106.425.000,-;

- Bahwa atas temuan BPK itulah saksi mendapat tugas dari Irjen untuk

melakukan pemeriksaan fisik kembali melakukan verifikasi turun

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 214

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ke lapangan termasuk saksi ataukah menyuruh anak buah

sdr. untuk menceknya;

- Bahwa oleh karena saksi ikut melihat pemeriksaan oleh Team saksi /

ahli IT, mengenai Software memang ada dan berjalan karena dicoba

ketika itu oleh Tim IT dan dari laporan IT kepada saksi bahwa

Software ada jalan, benar saksi tidak begitu paham tentang alat

tersebut, sedangkan saksi bersama Team berada dilapangan sejak

tgl. 22 – 24 Mei 2011;

- Bahwa BPKP juga ikut melakukan pemeriksaan terhadap proyek IAIN

Cirebon tersebut, benar saksi tidak mendapat laporan dan tidak

mengetahui BPKP juga ikut melakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar hasil Verifikasi saksi dituangkan dalam bentuk Laporan

kepada Irjen tertanggal 23 Mei 2011;

30. Saksi H. HADI SOEGIANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah).

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Poda Jabar dan keterangan saksi

pada BAP tersebut adalah benar serta membenarkan pula tanda

tangannya, benar sebelum ditanda tangani ada dibaca terlebih

dahulu;

- Bahwa saksi diperiksa di Polda Jabar dalam hal adanya dugaan

tindak pidana korupsi terhadap kegiatan Pengadaan yang ada di

IAIN Syekh Nurjadi Cirebon yaitu Pengadaan Alat-Alat

Komunikasi dan Teknologi Informasi dan Pengadaan Software

EMIS dan Sarana Pendukung lainnya pada tahun 2010;

- Bahwa terhadap masalah dalam kegiatan tersebut sebab saksi

diajukan sebagai saksi terdakwa (saksi dalam perkara ini) karena

saksi dari PT. Hegar Daya dengan jabatan sebagai Direktur adalah

penyedia barang dan Jasa atas proyek di IAIN Cirebon tersebut;

- Bahwa benar PT. Hegar Daya ikut tender dan telah memenuhi

persyaratan yang ditentukan, dalam hal pengajuan penawaran ke

215

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 215

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah dipercayakan seluruhnya kepada

terdakwa AJIE RIANGGORO;

- Bahwa dalam hal proyek di IAIN Syekh Nurjati Cirebon awal

informasi dari terdakwa AJIE RIANGGORO datang kepada saksi

mengatakan bahwa ia ada proyek di Cirebon meminta kepada

saksi untuk dipinjamkan Perusahaan saksi yaitu PT. Hegar Daya;

- Bahwa PT. Hegar Daya adalah milik saksi yang bergerak dibidang

Konsultan;

- Bahwa atas permintaan terdakwa AJIE RIANGGORO untuk

dipinjamkan perusahaan tanggapan saksi adalah karena ingin

menolong sesama pengusaha maka saksi bersedia untuk

meminjamkan hanya pinjam bendera saja, terdakwa Ajie

Rianggoro mengatakan bahwa perusahaannya tidak memenuhi

persyaratan untuk ikut tender karena perusahaannya Kls. Kecil

berupa CV, sedangkan perusahaan saksi yaitu PT. Hegar Daya

Kls. Menengah, benar Ajie Rianggoro juga sebagai Pengusaha

sebagai Konsultan dibidang teknik;

- Bahwa untuk pinjam bendera itu terdakwa AJIE RIANGGORO

benar mengatakan kepada saksi ada imbalannya yang besarnya

2,5% dari nilai Pengadaan setelah dipotong pajak;

- Bahwa benar, saksi tidak ikut dalam pelaksanaan proyek namun

saksi ada memberikan surat kuasa kepada terdakwa Ajie

Rianggoro sebanyak satu kali dalam hal penyelesaian pekerjaan;

- Bahwa benar, saksi pernah mendapat teguran dari IAIN Cirebon

sebanyak 2 kali, yaitu teguran untuk menyelesaikan pekerjaan

pada hal pekerjaan itu milik terdakwa Ajie Rianggoro yang

meminjam bendera perusahaan saksi;

- Bahwa benar proyek terdakwa Ajie Rianggoro bermasalah, saksi

ketahui setelah orang berbondong-bondong datang untuk menagih

kepada saksi, yang datang menangih dari tenaga ahli, dari yang

mempunyai modal, dari pengerjaan Software, pada hal setiap

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 216

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima uang dari terdakwa Ajie Rianggoro saksi selalu

menanyakan “apakah ada masalah dengan proyek” jawab dari

terdakwa Ajie Rianggoro tidak ada masalah;

- Bahwa benar, pengerjakan Software juga datang menagih kepada

saksi ternyata terdakwa Ajie Rianggoro mensubkontrakan lagi

pekerjaannya kepada perusahaan lain;

- Bahwa, oleh karena proyek dari terdakwa Ajie Rianggoro tidak

selesai padahal dia pinjam bendera perusahaan saksi, maka

untuk menjaga nama baik perusahaan saksilah yang

bertanggungjawab, karena itu setelah diketahui bermasalah

tindakan saksi berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan Software,

sementara penyelesaian pekerjaan sedang berjalan dan tinggal

pengisian data-data mahasiswa tiba-tiba sudah disegel sehingga

pekerjaan tidak bisa dilanjutkan lagi, namun ketika itu masih dalam

masa pemeliharaan terhitung sejak tgl. 30 Desember 2010 dimana

tenggang waktunya selama 6 bulan;

- Bahwa benar pada waktu disegel / penyidikan masih dalam

tenggang waktu 6 bulan dan ada disampaikan ketika itu bahwa

masih dalam masa pemeliharaan tetapi penyidik mengatakan tidak

bisa lagi, penyidikan dimulai tgl. 12 April 2011 dan masa

pemeliharaan habis juga bulan April 2011;

- Bahwa benar untuk pinjam bendera terdakwa Ajie Rianggoro

meneawarkan sebesar 2,5% dan didapat uang sebesar

Rp.47.000.000,- dan benar sebesar itu belum saksi kembalikan

kepada negara tetapi saksi sudah ada uang titipan sebesar

Rp.75.000.000,- ( Penuntut Umum membenarkan uang titipan

tersebut sebesar Rp.75.000.000,- );

- Bahwa atas kejadian ini, saksi sangat menyesalinya dan berjanji

tidak akan diulangi lagi untuk pinjam bendera;

- Bahwa benar, semua dokumen-dokumen kontrak ditanda tangani

oleh terdakwa AJIE RIANGGORO atas nama saksi;

217

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 217

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menyelesaikan pekerjaan Software dalam

tenggang waktu pemeliharaan dan waktu itu sudah berjalan tetapi

belum bisa difungsikan karena data-data mahasiswa belum

masuk, benar saksi melengkapi pekerjaan itu dengan biaya

sendiri;

- Bahwa benar, saksi menyelesiakan pekerjaan setelah habis

kontrak dan setelah ada Surat Peringatan dari Prof. Abdus Salam

( IAIN Syeh Nurjati Cirebon) namun ketika itu masih dalam masa

pemeliharaan ;

31. Saksi Prof. Dr. H. ABDUS SALAM.

• Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polda

Jabar dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut adalah benar

serta membenarkan pula tanda tangannya, benar sebelum saksi

tanda tangan dibaca terlebih dahulu ;

• Bahwa Saksi diperiksa di Polda Jabar dalam hal tuduhan adanya

tindak pidana korupsi terhadap kegiatan Pengadaan Barang dan

Jasa di IAIN Syekh Nurjadi Cirebon yaitu Pengadaan Alat-Alat

Komunikasi dan Tegnologi Informasi dan Pengadaan Software

EMIS dan Sarana Pendukung lainnya pada tahun 2010;

• Bahwa Saksi pada kegiatan Pengadaan di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

selain itu saksi sebagai Dosen di IAIN tersebut;

• Bahwa Tupoksi saksi sebagaimana yang telah saksi terangkan

pada BAP point 15 dan 16, diantaranya yaitu :

- Memastikan seluruh pengadaan barang ;

- Menanda tangani kontrak.

- Menanda tangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

- Mengesahkan kwitansi Pembayaran.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 218

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi dokumen-dokumen tagihan;

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut senilai

Rp.1.347.500.000,- bersumber dari APBN Ta 2010;

- Bahwa benar, terhadap Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

dan Tegnologi Informasi dan Pengadaan Software EMIS dan

Sarana Pendukung lainnya di IAIN Cirebon pernah diumumkan

untuk dilakukan tender yang diumumkan pada Koran Tempo;

- Bahwa benar, setelah diumumkan perusahaan yang mendaftar 6

Perusahaan dan yang mengajukan dokumen hanya 3 Perusahaan

sedangkan yang menjadi pemenang adalah PT. Hegar Daya dan

untuk pengecekan kelengkapan administrasinya adalah urusan

Panitia Lelang;

- Bahwa, Panitia Lelang ada 5 orang sebagai Ketua Panitia yaitu

YUDI LUKMAN HAKIM;

- Bahwa benar, Pengadaan tersebut untuk 2 kegiatan yaitu untuk

Pengadaan Software dan Hardware yang nilainya sebesar

Rp.1.347.500.000,-;

- Bahwa benar, pekerjaan dari Pengadaan tersebut ada dibuatkan

Perjanjiannya dengan PT. Hegar Daya yang ditanda tangani oleh

terdakwa AJIE RIANGGORO dan dari pihak IAIN Syekh Nurjati

Cirebon ditanda tangni oleh Saksi, namun pada saat ditanda

tangan sudah ada terlebih dahulu tanda tangan terdakwa AJIE

RIANGGORO dan perjanjian itu untuk satu Proyek;

- Bahwa benar, Perjanjian tersebut kemudian dirubah dan sebab

dirubah karena pada saat pencairan tidak bisa dicairkan karena

kesalahan administrasi, perjanjian dirubah atas tuntutan dari

KPKN;

- Bahwa benar, Perjanjian/kontrak itu yang melaksanakan

perubahannya adalah oleh Panitia;

219

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 219

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di IAIN

Syekh Nurjati Cirebon tersebut, terdakwa menerima informasi

pada saat itu sudah selesai dan informasi itu saksi dapat dari

Panitia Penerima Barang dan Jasa yang di Koordinasikan oleh

Dra. YAYAH SADIAH bahwa pekerjaan sudah selesai dan sudah

diterima 100% dari PT. Hegar Daya;

- Bahwa sebab kontrak dirubah untuk administrasi pencairan uang

dan ternyata tidak dibolehkan namun pada saat itu tidak

mengetahui, perubahan itu hanya semata-mata untuk administrasi

pencairan uang, saran dari Bendahara untuk dirubah dan saran itu

bendahara mendapat informasi dari KPKN, dalam hal 1 (satu)

kontrak diawal pembuatannya terdakwa serahkan kepada Panitia

dan saksi percaya karena panitia itu sudah mempunyai Sertifikasi

telah lulus ternyata dana tidak bisa cair;

- Bahwa PT. Hegar Daya melaksanakan pekerjaan belum selesai

100%, dan kenapa belum selesai saksi tidak mengetahui karena

sejak dimulai pekerjaan terdakwa sudah sering bertemu dan

terdakwa percaya sudah dikerjakan;

- Bahwa terdakwa, tidak pernah melihat surat kuasa antara

terdakwa Ajie Rianggoro dengan terdakwa Hadi Soegianto

karena mengenai surat kuasa itu adalah urusan Panitia;

- Bahwa dari informasi terdakwa yakin pekerjaan selesai 100%,

benar saksi tidak menyelidikinya karena terdakwa sudah yakin

selesai 100% karena melihat ada pelatihan untuk cara

penggunaan pemakaiaan Software yang pelatihnya Ahli IT dari PT.

Hegar Daya, jadi dengan adanya pelatihan itu percaya bahwa

pekerjaan telah selesai;

- Bahwa mengenai pengajuan pembayaran setelah di cek secara

administrasi ternyata sudah lengkap kemudian diajukan

pembayaran, Pengajuan pembayaran untuk Software 3 tahap,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 220

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pertama pembayaran 50 % Rp.490.820.000,- kedua 45%

Rp.441.738.000,- dan ketiga 5% Rp.49.082.000,-;

- Bahwa yang mengajukan pembayaran diajukan oleh PT. Hegar

Daya dan siapa orang yang mengajukan itu saksi tidak

mengetahui karena pengajuan tidak langsung kepada saksi tetapi

ada panitianya;

- Bahwa benar, saksi tidak mengecek barangnya karena melihat

semua persyaratan sudah lengkap, seperti Berita Acara

Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang

sudah ditanda tangani, kemudian saksi ketahui dari hasil temuan

BPK yang telah melakukan pemerisaan barang secara detail

ternyata barang tidak lengkap;

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui hasil temuan BPK,

Pertama membuat Surat Peringatan isinya supaya barang-barang

yang tidak lengkap dilengkapi, seperti Laptop pengadaan 10 unit

ternyata baru ada 5 unit, kemudian dengan adanya peringatan itu

sekarang Laptop sudah lengkap sudah dipenuhi kekurangan yang

5 unit tersebut, begitupun terhadap barang-barang yang lain

supaya segera diselesaikan termasuk Pengadaan Softwarenya;

- Bahwa benar, semua kekurangan barang sekarang sudah lengkap

seperti Server, Handycam dan comcoder sudah legkap

pemenuhannya sampai selama proses persidangan ini, termasuk

Software dan barang-barang itu speknya sesuai dengan yang

tertera pada kontrak, Software dan Hadrware sudah berjalan;

- Bahwa BPK dilakukan sebelum disidik oleh Kepolisian, sedangkan

Inspektorat Jenderal melakukan ferifikasi setelah disidik dimana

ferifikasi dilakukan berdasarkan laporan BPK;

- Bahwa setelah pemeriksaan BPK saksi hanya selalu menagih

kepada PT. Hegar Daya dan berjanji akan memenuhi paling

lambat tanggal 16 Pebruari 2011 dan percaya dengan janji itu

karena masih ada waktu/jaminan pemeliharaan;

221

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 221

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memahami tugas dan tatanggung jawab tersebut

setelah pekerjaan berjalan karena sebagai pelaksana proyek untuk

membantu Rektor sehingga saksi bekerja apa adanya karena

belum begitu memahami tugas dan tanggungjawab tersebut hanya

membaca dan mempelajari secara sepintas saja;

- Bahwa saksi sebelum dimulai pekerjaan pernah mendalami/

membaca seperti Peraturan presiden, peraturan pengadaan

barang dan Jasa dllnya;

- Bahwa saksi sebelum menjabat sebagai PPK pernah mengikuti

pelatihan di Jakarta dan yang ikut sebanyak 3 orang dan ketika itu

yang lulus hanya 1 orang sedangkan saksi tidak lulus;

- Bahwa setelah pekerjaan berjalan saksi melihat proses

berjalannya lancar maka saksi tidak harus banyak bertanya saat

pekerjaan sedang berjalan karena percaya dengan tugas dan

fungsi mereka masing-masing, Bahwa dalam hal sebagai PPK

bukanlah atas kehendak sendiri tetapi terkait dengan jabatan yaitu

sebagai Pembantu Rektor II IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jika

berhenti dari jabatan Pembantu Rektor II saksi bisa tidak menjadi

PPK lagi dan dijabat lagi oleh pengganti saksi, jadi PPK itu

amanah;

- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa terzolimi dan yang saksi

menyesali orang yang telah saya percayai tersebut karena saksi

tidak melakukannya bahkan setiap kali melakukan aanwitzing

selalu memperingatkan dan menyampaikan pesan-pesan,

termasuk kepada rekanan bahwa pekerjaan tidak boleh di

Subkontrakan;

- Bahwa, Pada waktu saksi ditunjuk sebagai PPK yang diteliti lebih

dahulu Anggaran DIPA;

- Berapa kegiatan pada DIPA Sebetulnya pada DIPA pertama tidak

ada kegiatan;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 222

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap DIPA yang dilaksanakan, berapa kegiatan yang

dikerjakan ada 2 kegiatan;

- Bahwa sebab ada dua kegiatan, pada awalnya ada 1 kontrak,

yaitu terdiri dari 1 kegiatan EMIS dan 1 kegiatan yang lain bukan 2

Akun tetapi satu Anggaran (APBNP), khusus untuk EMIS ini senilai

Rp.1,4 Milyar dan didalam DIPA tertulis satu Sub Kegiatan, karena

itu saya menganggap satu Kegiatan;

- Bahwa benar, setelah dibuat 1 kontrak dan setelah berjalan,

berjalan memang timbul masalah pada saat pembayaran karena

tidak bisa dicairkan yang seharusnya dibuat 2 kontrak;

- Bahwa harus bagaimana, karena yang membuat surat penagihan

itu adalah bendahara dan ketika bendahara melaporkan kejadian

kepada saksi bahwa dana tidak bisa dicairkan dan harus dibuat 2

kontrak, maka saya bertanya, apa yang harus kita lakukan, dan

setelah bendahara berkonsultasi dengan KPKN pada awalnya

menyarankan untuk dibuat 2 kelompok dengan nilai yang sama

sesuai dengan yang sebelumnya, kemudian diajukan dan setelah

diajukan ke KPKN mengatakan karena ada 2 kelompok maka

harus dibuat 2 surat kontrak;

- Bahwa setelah kontrak menjadi 2 benar tidak diulang lelang

karena pemikiran ketika itu tidak sampai kepada Lelang dan

hanya kesalahan teknis saja, kedua saat itu sudah mendekati tgl.

20 Desember 2010 tidak mungkin untuk dilakukan kembali lelang

waktunya sudah mendesak;

- Bahwa dengan tidak lulusnya 3 kali ujian, berarti tidak memahami

tentang Keppres No. 80 Tahun 2003 Dengan tidak dimilikinya

Sertifikat tersebut, saksi pernah menolak ditunjuk sebagai PPK ?;

- Bahwa selain menjabat sebagai PPK juga menjabat sebagai Purek

II, jabatan Purek II yang ditunjuk menjadi PPK;

- Bahwa benar, saksi menyadari kekilafan terhadap proyek EMIS ini

setelah berulangkali menjalani persidangan dan semua itu karena

223

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 223

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ketidak pahaman, atas kekilafan dan kekeliruan itu saksi

menyesalinya;

- Bahwa saksi mempunyai 3 orang Putra, satu orang anak masih

kuliah di UGM dan 2 orang sudah berkeluarga dan saksi sudah

mempunyai cucu;

- Bahwa ketika akan diadakan lelang, benar tidak ada yang

mengusulkan seharusnya dilaksanakan 2 kali Lelang, termasuk

dari pihak Panitia Lelang;

32. Keterangan TERDAKWA AJIE RIANGGORO, SE.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di

Polda Jabar dan keterangan pada BAP tersebut adalah benar

serta membenarkan tanda tangannya, benar sebelum ditanda

tangani ada dibaca terelbih dahulu;

- Bahwa benar, Terdakwa diperiksa di Polda Jabar dalam hal tindak

pidana korupsi terhadap kegiatan Pengadaan yang ada di IAIN

Syekh Nurjadi Cirebon yaitu Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

dan Tegnologi Informasi dan Pengadaan Software EMIS dan

Sarana Pendukung lainnya pada tahun 2010;

- Bahwa kaitan masalah tersebut sehingga Terdakwa dihadapkan

sebagai terdakwa (saksi dalam perkara ini) karena Terdakwa yang

mengerjakan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Tegnologi Informasi dan Pengadaan Software EMIS dan Sarana

Pendukung lainnya di IAIN Cirebon tersebut;

- Bahwa benar, untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan Barang

dan Jasa di IAIN Cirebon meminjam bendera PT. Hegar Daya;

- Bahwa Terdakwa, pada awalnya mendapat informasi bahwa ada

pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Tegnologi

Informasi dan Pengadaan Software EMIS dan Sarana Pendukung

lainnya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari YUDI Z sebelum

keluarnya pengumuman Lelang di Koran, Yudi Z memberitahukan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 224

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan Pengadaan tersebut di IAIN Syekh Nurjati

Cirebon dengan nilai Rp.1,3 Milyar mau ikut atau tidak, karena

ingin ikut dan setelah mendapat penjelasan dari Yudi Z oleh

karena perusahaan Terdakwa tidak masuk untuk ikut tender

setelah melihat dan mempelajari hanya yang bisa dipakai adalah

PT. Hegar Daya selanjutnya Terdakwa menghubungi Pak Hadi

Soegianto pemilik PT. Hegar Daya;

- Bahwa benar, Terdakwa menSubkan lagi pekerjaan tersebut ke

perusahaan lain, sebab di Subkan karena rekan Terdakwa hanya

menguasai Hardware saja dan tidak menguasai Software, rekan

Terdakwa mengatakan supaya dicari pekerjaan Software dari

perusahan lain, karena itulah pekerjaan untuk Software di Subkan

lagi atas nama PT. Hegar Daya kepada PT. Belant Persada;

- Bahwa benar, Perusahaan yang mendaftar untuk ikut Lelang ada 7

perusahaan dan yang ikut penawaran hanya 3 perusahaan salah

satunya adalah PT. Hegar Daya, dimana 1 gugur tinggal 2

perusahaan dan salah satunya PT. Hegar Daya;

- Bahwa benar, setahu Terdakwa menurut aturan memang tidak

dibolehkan untuk pinjam bendera yang Terdakwa ketahui setelah

membaca Keppres No. 80 / 2003;

- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan HADI SOEGIANTO (PT.

Hegar Daya) ada perjanjian mengenai biaya pinjam perusahaan

telah sepakat untuk Pengadaan Software sebesar 5% setelah

dipotong pajak dan untuk Hardware sebesar 3% dan benar nilai

kontrak sebesar Rp.1.347.500.000,- untuk satu kontrak;

- Bahwa Sebab dari satu kontrak menjadi 2 kontrak adalah pada

waktu Terdakwa mengajukan penagihan pertama berikut dengan

kelengkapan administrasinya Terdakwa serahkan kepada IBNU

SINA, sedangkan untuk berita acara pemeriksaan saksi sulit untuk

masuk ke IAIN Cirebon, karena itu Terdakwa berhubungan

langsung dengan IBNU SINA, kemudian setelah menunggu sekian

225

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 225

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian IBNU SINA memberikan informasi bahwa kontrak

harus dipecah menjadi 2 supaya dapat dicairkan, kemudian

dibuatlah 2 kontrak;

- Bahwa, informasi dari IBNU SINA kenapa kontrak dijadikan 2

karena pekerjaan tersebut berbeda antara Hardware dan Software

harus dilakukan dengan kontrak pekerjaan yang terpisah, akhirnya

dibuatlah 2 kontrak;

- Bahwa benar, Format dari kontrak tersebut dibuat oleh Terdakwa

kemudian diserahkan kepada IBNU SINA, dasarnya adalah

penagihan pertama kemudian setelah kontrak menjadi 2 barulah

uang cair;

- Bahwa benar, dalam berita acara pemeriksaan dibuat pekerjaan

selesai 100%, benar Terdakwa yang membuatnya dan dalam hal

yang menyangkut persyaratan penagihan Terdakwa yang

membuatnya dan melengkapi;

- Bahwa benar berita acara pemeriksaan dibuat pekerjaan selesai

100%, pada hal pekerjaan belum selesai 100%, sebabnya ketika

itu pekerjaan sudah dimulai tetapi penagihan belum juga turun

sedangkan Terdakwa sudah memakai modal dari investor dan

sudah membuat perjanjian namun dana dari proyek belum juga

cair;

- Bahwa pekerjaan yang belum selesai itu seperti Laptop baru ada 5

unit yang seharusnya 10 unit seolah-olah sudah masuk 10 unit,

tindakan Terdakwa seperti itu atas kesepakatan dengan Ibnu Sina,

Ibnu Sina pun pernah bertanya “Pak Ajie, ini pekerjaan tidak

selesai” kemudian Terdakwa bertanya kepada rekan yang

melaksanakan pekerjaan Software, “bagaimanani bisa tidak kita

coba barang dipending dulu” jawabnya “ Tidak bisa, usahakan

barang sesuai dengan Termin Pertama” selanjutnya Terdakwa

menagih, tapi Ibnu Sina bertanya “ Itu barangkan belum masuk”

lalu saksi bilang “tolonglah Pak!..” maksudnya supaya dicairkan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 226

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

untuk 100% dan atas kesepakatan Terdakwa dengan Ibnu Sina

dibuatlah berita acara yang tagihannya 100% padahal pekerjaan

belum 100%;

- Bahwa benar, pekerjaan yang belum selesai ketika itu sangat

banyak seingat Terdakwa ada barang 10 item yang belum ada;

- Bahwa sebab Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan

disebabkan pertama salah memilih proyek, kemudian hubungan

dengan YUDI Z banyak hal-hal yang tidak diperkirakan

sebelumnya, perjanjian dengan YUDI Z bahwa dalam

melaksanakan pekerjaan itu Terdakwa focus dalam pekerjaan dan

Yudi Z urusan kedalam (IAIN Cirebon) dan dialah awal mulanya

yang memberitahukan pekerjaan ini kepada Terdakwa , kemudian

kendala Terdakwa proyek tidak selesai adalah masalah dengan

EKO KUNTARTO adalah Direktur PT.Cakrawala Informatika

karena dia melotot atas kemenangan PT. Hegar Daya ;

- Bahwa PT. Hegar Daya menang tender, tidak ada iming-iming

Terdakwa kepada Ibnu Sina dan saksi kenal Ibnu Sina setelah PT.

Hegar Daya menang tender;

- Bahwa yang melakukan Ferifikasi atas kelengkapan pengajuan

pembayaran berupa dokumen-dokumen untuk pengajuan

pembayaran Terdakwa serahkan kepada Ibnu Sina ;

- Bahwa benar, Terdakwa yang memalsukan tanda tangan

Dra.Yayah Sadiah. Dkk, yaitu Berita Acara penerimaan dan

pemeriksaan barang seolah-olah pekerjaan selesai 100% atas

sepengetahuan IBNU SINA ;

- Bahwa mengenai Surat Kuasa dari PT. Hegar Daya kepada

Terdakwa ada satu kali yaitu SK untuk melaksanakan pekerjaan

saja, benar Terdakwa sudah melanggar peraturan yang ada

karena Keppres tidak membolehkan seperti itu ;

227

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 227

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam hal permasalahan yang terjadi dalam proyek

di IAIN Cirebon PT. Hegar Daya tidak mengetahui apa-apa, semua

kesalahan tersebut Terdakwa yang melakukan ;

- Bahwa, setiap kali tagihan benar Terdakwa memberikan uang

kepada IBNU SINA sebesar Rp.2.000.000,- sebanyak 3 kali

tagihan, semuanya berjumlah Rp.6.000.000,- dan sebesar itu

apakah IBNU SINA sudah mengembalikan kepada negara atau

belum Terdakwa tidak mengetahui dan selain uang Terdakwa juga

memberikan sebuah Monitor atas permintaan Ibnu Sina ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menitipkan uang untuk Team penerima

Barang dan sebesar Rp.2.000.000,- itu diserahkan kepada Ibnu

Sina adalah untuk semuanya terserah Ibnu Sina saja, begitupun

Prof. Abdus Salam , Terdakwa tidak ada menitipkan uang ;

- Bahwa Terdakwa dituduhkan oleh Penuntut Umum melakukan

korupsi sebesar Rp.800.000.000,- karena pekerjaan tidak selesai

dan sekarang semua barang sudah dipenuhi dan untuk

pemenuhan itu benar ditanggulangi bersama oleh saksi, Prof.

Dr.Abdus Salam dan Hadi Soegianto, tetapi pemenuhan itu

ditanggulangi dulu oleh Pak Hadi Soegianto dan Prof. Abdus

Salam, namun berapa Pak Hadi dan berapa Prof. Abdus Salam

mengeluarkan uang untuk pemenuhan itu Terdakwa tidak

mengetahui karena saksi belum menerima rinciannya ;

- Bahwa total keseluruhan uang untuk pemenuhan itu Terdakwa

tidak mengetahui persis, tetapi ada sekitar Rp .200juta –

Rp.300juta ;

- Bahwa dana proyek sudah cair 100%, saksi gunakan untuk

pengembalian kepada investor dan membayar bunganya,

kemudian mengembalikan kepada YUDI Z dan EKO

KUNTARTO, benar pengalaman Terdakwa dalam proyek sudah

selama 10 tahun;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 228

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai seorang isteri

dan seorang anak berumur 2 tahun, sekarang bersama orang

tuanya / mertua Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari proyek senilai

Rp.1,1 Milyar tersebut tidak lebih dari Rp.50.000.000,-;

- Bahwa benar mengenai berita acara penerimaan dan

pemeriksaan barang yang telah saksi palsukan tanda tangannya

benar sebelumnya Terdakwa berkonsultasi dengan Ibnu Sina,

karena menurut aturannya uang bisa cair setelah pekerjaan

selesai, supaya uang cair Terdakwa bersepakat dengan Ibnu Sina

untuk memalsukan tanda tangan pada berita acara tersebut;

- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa sangat-sangat menyesalinya

dan berjanji tidak akan mengulanginya;

- Bahwa benar, semua dokumen kontrak Terdakwa yang menanda

tangani kecuali menanda tangani kontrak dimana Terdakwa

meminta ijin terlebih dahulu kepada PAK HADI SOEGIANTO,

tetapi menanda tangani dokumen-dokumen yang lain seperti

Penawaran tidak minta ijin;

- Bahwa benar, PPK tidak mengetahui bahwa Kontrak kerja ditanda

tangan oleh Terdakwa atas nama HADI SOEGIANTO;

- Bahwa benar, semua pembayaran dari IAIN Syekh Nurjati masuk

ke rekining Perusahaan PT. Hegar Daya atas nama HADI

SOEGIANTO dan berapa besarnya Terdakwa tidak menerima;

- Bahwa, pada saat saksi konsultasi dengan IBNU SINA tentang

masalah pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang, Prof.

Abdus Salam tidak mengetahuinya, yang Terdakwa ketahui karena

tidak pernah bertemu dengan Prof. Abdus Salam ;

- Bahwa benar, Software setelah habis kontrak dapat berjalan yang

dilengkapi selama masa pemeliharaan oleh Pak Hadi Soegianto,

tetapi belum berfungsi karena data-data mahasiswa belum masuk

229

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 229

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat memasukkan data-data mahasiswa sementara itu

di segel sehingga pekerjaan tidak bisa dilanjutkan lagi ;

- Bahwa benar, Terdakwa mempunyai perusahaan berupa CV dan

pada saat melaksanakan pekerjaan di IAIN Cirebon tidak ada

kwalifikasi saat itu tetapi masih aktif karena itulah Terdakwa

meminjam perusahaan lain ;

- Bahwa yang mempersiapkan kontrak untuk menjadi 2 adalah

Terdakwa dan setelah kontrak menjadi 2 tidak ada Ibnu Sina

mengatakan bahwa harus diadakan Lelang Ulang ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan didepan persidangan

berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa

dan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut :

• Bahwa benar, terdakwa AJI RIANGGORO, SE adalah Penyedia

Barang/Jasa dan sebagai pemenang lelang yang

mempergunakan bendera PT. HEGAR DAYA pada proyek

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi Education Management Informasi

System (EMIS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh

Nurjati Cirebon Tahun 2010;

• Bahwa benar, kegiatan pengadaan barang tersebut dibiayai

dengan dana yang bersumber dari mata anggaran belanja modal

yaitu seluruhnya sebesar Rp.1.435.800.000,- (satu milyar empat

ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan

DIPA TA 2010 Nomor 0422/025-01.2/XII/2010 tanggal 31

Desember 2009, terdiri dari :

• Belanja modal peralatan dan mesin Rp. 395.800.000,- (tiga ratus

sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah); dan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 230

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Belanja Modal Fisik lainnya Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat

puluh juta rupiah);

• Bahwa benar, terhadap kedua item kegiatan yang dianggarkan

dalam DIPA dengan dua kode mata anggaran yang berbeda

tersebut dalam pelaksanaannya telah digabungkan menjadi 1

(satu) paket pekerjaan yaitu Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan

Teknologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan

Sarana Pendukung Lainnya;

• Bahwa benar, dalam kegiatan pengadaan tersebut terdapat 5

besar uraian pekerjaan yakni berupa pengadaan Software,

Hardware, Akses Internet, Jaringan Komputer dan Webhosting;

• Bahwa benar, berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang

tersebut, Panitia Pengadaan telah melakukan proses pelelangan

umum yang dimulai dengan tahap pengumuman pada tanggal 3

September 2010;

• Bahwa benar, jumlah perusahaan yang mendaftar untuk

mengikuti lelang tersebut sebanyak 6 (enam) perusahaan, yaitu:

1) PT. BIMA PANCA KARYA, 2) PT. PANGUNDAN PERDANA

KARYA, 3) PT. CAKRAWALA MEDIA INFORMATIKA, 4) PT.

INFRA INDO SEJATI, 5) PT. INALIX, dan 6) PT. HEGAR DAYA,

akan tetapi peserta yang memasukkan dokumen penawaran

hanya 3 (tiga), yaitu :

a. PT. CAKRAWALA MEDIA

INFORMATIKA dengan nilai Penawaran

Rp. 1.360.150.000,- (satu milyar tiga

ratus enam puluh juta seratus lima puluh

ribu rupiah).

b. PT. INALIX dengan nilai Penawaran Rp.

1.250.260.000,- (satu milyar dua ratus

lima puluh juta dua ratus enam puluh

ribu rupiah).

231

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 231

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

c. PT. HEGAR DAYA dengan nilai

Penawararan Rp. 1.347.500.000,- (satu

milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta

lima ratus ribu rupiah),

• Bahwa benar, atas dasar usulan dari Panitia Pengadaan,

kemudian Saksi Prof. DR.H. ABDUS SALAM Dz, MM selaku

Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan dan mengesahkan PT.

HEGAR DAYA sebagai pemenag lelang dengan harga

penawaran sebesar Rp.1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus

empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

• Bahwa benar, selanjutnya antara PT. HEGAR DAYA dengan

pihak IAIN Syekh Nurjati dhi PPK dibuat dan ditanda-tangani

Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: In.14/

SPPB-EMIS/21/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pekerjaan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan sarana Pendukung

lainnya, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.347.500.000,- (satu

milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18

Oktober 2010 s/d 18 Desember 2010 , dengan rincian sebagai

berikut:

I. SOFTWARE EMIS Rp. 537.000.000,-

II. HARDWARE:

• Server Rektorat (HP ML370 G6), 1 unit Rp. 44.500.000,-

• Server Database (HP ML370 G6), 1 unit Rp. 34.000.000,-

• Desktop komputer (HP), 3 unit Rp. 31.500.000,-

• Laptop (HP Pavilion dv3-2315TX), 10 unit Rp. 92.500.000,-

• Printer Laser Jet (Fuji Xerox Phaser 3125N), 8 unit

Rp. 20.000.000,-

• LCD Projector (Infocus X16), 7 unit Rp. 56.000.000,-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 232

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• AC Split 1PK (LG AC S-09LS), 2 unit Rp. 12.000.000,-

• Kamera Digital (Sony Cybershot DSC-W310), 3 unit

Rp. 12.000.000,-

• Scanner (HP Scanjet G3110), 4 unit Rp. 6.600.000,-

• Handycam (Sony HDR CX-350), 1 unit Rp. 8.500.000,-

• Camcoder (Panasonic NV-MD10000), 1 unit

Rp. 10.500.000,-

• Televisi Display (LG LCD 32LH20), 1 unit Rp. 4.500.000,-

III. AKSES INTERNET BROADBAND (SEWA),

12 bulan Rp. 99.600.000,

IV. JARINGAN KOMPUTER, 1 paket Rp. 242.000.000

V. WEBHOSTING (SEWA), 12 bulan Rp. 13.800.000,-

PPN 10% Rp. 122.500.000,

TOTAL Rp. 1.347.500.000,-

• Bahwa benar, dalam dokumen kontrak tersebut untuk PT.

HEGAR DAYA ditandatangani oleh Terdakwa AJIE RIANGGORO

dengan mempergunakan nama Saksi H. HADI SOEGIANTO

(Direktur PT. HEGAR DAYA) yaitu dengan cara memalsukan

tanda-tangan Saksi H. HADI SOEGIANTO;

• Benar, bahwa dalam proyek pengadaan ini Terdakwa AJIE

RIANGGORO telah meminjam bendera PT. HEGAR DAYA dari

Saksi H. HADI SOEGIANTO;

• Bahwa benar, terdakwa telah mensubkontrakkan pekerjaan

aplikasi web portal, software aplikasi EMIS, dan Maintenance

kepada pihak lain (PT. Belant Persada);.

• Bahwa benar, oleh karena kegiatan Pengadaan Alat-Alat

Komunikasi dan Teknologi Informasi (kode akun: 532111)

sebesar Rp. 395.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta

delapan ratus ribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software

Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung Lainnya (kode akun:

233

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 233

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

536111) sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh

juta rupiah) digabung menjadi satu kegiatan maka pencairan

anggaran untuk pembayaran proyek pengadaan tersebut menjadi

terkendala atau tidak bisa dilakukan;

• Bahwa benar, dengan alasan untuk kepentingan pembayaran

kepada PT. HEGAR DAYA, maka terdakwa dan Prof. DR.H.

ABDUS SALAM Dz, MM selaku PPK mengganti/memecah

kontrak tersebut menjadi 2 (dua) kontrak yaitu:

a. Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.A/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk

pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi

Informasi, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.365.860.000,-

(tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh

ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung

sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d 18 Nopember 2010; dan

b. Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor In.14/

SPPB-EMIS/21.B/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk

pekerjaan Pengadaan Software Aplikasi Education

Management Information System (EMIS) dan sarana

pendukung lainnya, dengan nilai pekerjaan sebesar

Rp.981.640.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta

enam ratus empat puluh ribu rupiah) selama 60 (enam

puluh) hari kalender sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d 18

Desember 2010;

• Bahwa benar, sampai dengan masa kontrak berakhir, pihak

terdakwa dan atau PT. HEGAR DAYA tidak melaksanakan

Pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan isi kontrak, dan

sekalipun demikian terdakwa AJIE RIANGGORO atas nama PT.

HEGAR DAYA tetap mengajukan permohonan pembayaran atas

pekerjaan 100 %;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 234

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar, dengan maksud agar terdakwa atau PT. HEGAR

DAYA dapat menerima pembayaran, terdakwa bersama-sama

dengan saksi Prof. DR.H. ABDUS SALAM Dz, MM selaku PPK

telah membuat dan menandatangani beberapa berita acara

pemeriksaan barang dan beberapa berita acara serah terima

barang, seakan-akan PT. HEGAR DAYA telah menyelesaikan

seluruh pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan

Barang (Kontrak) itu, yaitu:

a. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/03.A/2010, tanggal 12 November 2010,

b. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/03.B/2010, tanggal 12 November 2010,

c. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/04.A/2010, tanggal 12 November 2010,

d. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/04.B/2010, tanggal 12 November 2010,

e. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/05.B/2010, tanggal 8 Desember 2010,

f. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/06.B/2010, tanggal 8 Desember 2010,

g. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/07.B/2010, tangal 15 Desember 2010,

h. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: In.14/BA-PB/

EMIS/08.B/2010, tanggal 15 Desember 2010,

• Bahwa benar, terdakwa atau PT. HEGAR DAYA telah menerima

pembayaran sebagai berikut:

a. Untuk pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Jo.

Surat Perjanjian Pengadaan Barang ( Kontrak) Nomor In.14/SPPB-

EMIS/21.A/2010 tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp.365.860.000,-

(tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu

rupiah), maka setelah dipotong pajak, PT. HEGAR DAYA menerima

235

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 235

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. 327.611.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh

juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

b. Untuk pekerjaan Pengadaan Software Aplikasi Education

Management Information System (EMIS) dan sarana pendukung

lainnya Jo. Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor

In.14/SPPB-EMIS/21.B/2010 tanggal 18 Oktober 2010, PT. HEGAR

DAYA dapat menerima pembayaran sebagai berikut:

• Proses Pencairan Termin Pertama (Angsuran ke-1, senilai

50 %) sebesar Rp. 437.276.000,- (empat ratus tiga puluh

tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sudah

dipotong pajak.

• Untuk Proses Pencairan Termin Kedua (Angsuran ke-2,

senilai 45 %) sebesar Rp. 393.548.400,- (tiga ratus

sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan

ribu empat ratus rupiah) sudah dipotong pajak.

• Untuk Proses Pencairan Termin Ketiga (Angsuran ke-3, ( 5

%) sebesar Rp. 43.727.600,- (empat puluh tiga juta tujuh

ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sudah

dipotong pajak.

• Bahwa benar, menurut perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi

Jawa Barat bahwa kerugian keuangan negara yang timbul akibat

perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Prof. DR.H. ABDUS

SALAM Dz, MM dan H. HADI SOEGIANTO adalah sebesar Rp.

815.850.000,- (delapan ratus lima belas juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,

terdiri dari :

• Kerugian akibat adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi

kontrak, yaitu pekerjaan Server Rektorat, Server Database, Laptop,

Camera digital dan Software EMIS, yang telah dibayar oleh negara

sebesar Rp. 665.750.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah);

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 236

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Kerugian akibat tidak dilaksanakannya beberapa pekerjaan oleh PT.

HEGAR DAYA, yaitu berupa pekerjaan Akses Internet Broadband,

Desktop komputer, Handycam dan Camcoder, yang telah dbayar

oleh negara sebesar Rp. 150.100.000,00 (seratus lima puluh juta

seratus ribu rupiah).

• Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang

tertanggal 10 Oktober 2012 yang dibacakan dan diperlihatkan di

persidangan pihak IAIN Syekh Nurjati Cirebon selama proses

perkara ini berjalan di Pengadilan Tipikor Bandung telah

menerima 2 (dua) kali pemenuhan barang dari PT. Hegar Daya,

yaitu :

1) Tanggal 8 Oktober 2012, berupa Desktop Computer 1 (satu)

unit, Laptop, 1 (satu) unit, Handycam1 (satu) unit dan

Camcoder 1 (satu) unit ;

2) Tanggal 10 Oktober 2012, berupa Desktop Computer 1 (satu)

unit dan Laptop 4 (empat) unit ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala

sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini

seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan

surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu Primer melanggar

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana; Subsidair melanggar Pasal 3

jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

237

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 237

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Lebih Subsidair

melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas,

maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu,

jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu

dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika dakwaan primer

tidak terbukti, maka dakwaaan subsidair harus dipertimbangkan, dan

seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa

melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-

unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

2. Unsur “secara melawan hukum”

3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi”

4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Negara”

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 238

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang

telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur

setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah

sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang

sudah lazim didipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana,

yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak

dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap

tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam

persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan

bernama AJIE RIANGGORO, SE dan diuraikan pula secara lengkap

mengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada dirinya selaku

Penyedia Barang/Jasa dan pemenang lelang yang mempergunakan

bendera perusahaan PT. Hegar Daya pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat

Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi

Education Management Informasi System (EMIS) pada Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2010;

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan terdakwa

dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab / menanggapi semua

pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek

hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat

unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

239

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 239

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang

No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti

materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela,

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006,

pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan

hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah

perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil

adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang memuat sanksi pidana, dan berdasarkan

ketentuan pasal 15 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa materi muatan

ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang, Peraturan

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan

mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana

didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan

melawan hukum ataukah tidak;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 240

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di

lingkungan instansi pemerintah tahun 2010 diatur dalam Keppres Nomor 80

Tahun 2003 yang dalam perkembangannya telah mengalami 7 (tujuh) kali

perubahan, terakhir dengan Perpres Nomor 95 tahun 2007;

Menimbang, bahwa keberadaan Keppres Nomor 80 Tahun 2003

yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah tersebut pada hakikatnya

dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

lebih tertib, teratur dan mengurangi penyimpangan yang merugikan

keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diambil dari

keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang

terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materiel Terdakwa yang

teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa telah meminjam bendera perusahaan PT. HEGAR DAYA dari

Saksi H. HADI SOEGIANTO untuk mengikuti lelang pada Kegiatan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan

Software Aplikasi Education Management Informasi System (EMIS)

pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun

2010; 9

2. Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang

(Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-EMIS/21/2010 tanggal 18 Oktober 2010

untuk dan atas nama PT. HEGAR DAYA dengan cara memalsukan

tanda-tangan H. HADI SOEGIANTO (Direktur PT. HEGAR DAYA), serta

telah memalsukan tanda-tangan dari anggota Tim Pemeriksa dan

Penerima Barang yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Barang

dan Berita Acara Penerimaan Barang;

3. Terdakwa telah mensubkontrakkan pekerjaan aplikasi web portal,

software aplikasi EMIS, dan Maintenance kepada pihak lain (PT. Belant

Persada);.

241

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 241

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa bersama-sama dengan Prof. DR.H. ABDUS SALAM Dz, MM

selaku PPK telah membuat dan menandatangani 2 (dua) buah dokumen

kontrak sebagai pecahan dari Surat Perjanjian Pengadaan Barang

(Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-EMIS/21/2010 tanggal 18 Oktober 2010;

5. Terdakwa bersama-sama dengan Prof. DR.H. ABDUS SALAM Dz, MM

selaku PPK telah menandatangani beberapa berita acara pemeriksaan

barang dan beberapa berita acara serah terima barang seakan-akan

PT. HEGAR DAYA telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai

dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) itu, padahal

terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa pihak PT. HEGAR DAYA

pada saat itu belum memenuhi prestasinya 100 %;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sekalipun

apa yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak bisa

dibenarkan dan merupakan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh

terdakwa dalam kapasitasnya selaku Penyedia Barang/Jasa dan selaku

Pemenang Lelang, akan tetapi Majelis tidak melihat dalam perbuatan

terdakwa ini adanya hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai cara-cara

perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi karena dalam hal ini tidak ada undang-undang atau peraturan

hukum formal (mengandung sanksi pidana) yang dilanggar oleh terdakwa;

dan sekalipun perbuatan terdakwa telah melanggar Keppres RI No. 80

Tahun 2003, menurut Majelis tidak dapat dikategorikan telah melawan

hukum karena ”melanggar Keppres” tidak berarti ”melawan hukum” seperti

yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006,

apalagi dalam Keppres tidak ada muatan ketentuan pidana sebagaimana

produk legislasi.

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur utama yakni unsur

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 242

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun

1999 sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam

perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan

pada dakwaan primer tidak terbukti, maka dengan demikian Terdakwa

harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan

Primair, sehinga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

dakwaan Subsidair mengenai Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor

20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-

unsur pokok sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi ;

3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan ;

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan

subsider ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” yang terdapat dalam

dakwaan primer yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk

mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih segala

243

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 243

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut di atas

dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua ini, sehingga

dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi dalam perbuatan

terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi

Menimbang, menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni

1989 Nomor 813 K/Pid/1987, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sudah cukup dinilai

dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai

dengan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang dimilikinya karena

kedudukannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pengumuman

lelang pengadaan barang di IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2010,

terdakwa sebagai seorang pengusaha telah mengikuti tender pada Kegiatan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan

Software Aplikasi Education Management Informasi System (EMIS) pada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena perusahaan milik terdakwa tidak

memenuhi kwalifikasi, maka untuk mengikuti tender tersebut terdakwa telah

meminjam bendera perusahaan PT. HEGAR Daya dari Saksi H. HADI

SOEGIANTO;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan dan disahkan sebagai

pemenang lelang, kemudian antara PT. HEGAR DAYA dengan pihak IAIN

Syekh Nurjati Cirebon dibuat dan ditanda-tangani Surat Perjanjian

Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-EMIS/21/2010 tanggal 18

Oktober 2010, dan untuk dan atas nama PT. HEGAR DAYA ditanda-tangani

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 244

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan cara memalsukan tanda-tangan H. HADI

SOEGIANTO (Direktur PT. HEGAR DAYA);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam isi kontrak

pengadaan Jo. Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor:

In.14/SPPB-EMIS/21/2010 tanggal 18 Oktober 2010 bahwa tenggang waktu

pelaksanaan pekerjaan adalah selama 60 hari terhitung tanggal 18 Oktober

2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010, dan oleh karena itu

pekerjaan harus sudah selesai 100% paling lambat tanggal 18 Desember

2010 dan pihak IAIN Syekh Nurjati Cirebon pun wajib membayar pekerjaan

yang sudah selesai itu sesuai perjanjian.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pada saat masa kontrak

telah berakhir tanggal 18 Desember 2010, terdakwa atau pihak PT. HEGAR

DAYA tidak memenuhi prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan dalam

kontrak pengadaan, sebab ada diantara pekerjaan PT. HEGAR DAYA yang

tidak sesuai dengan isi kontrak, yaitu pekerjaan Server Rektorat, Server

Database, Laptop, Camera digital dan Software EMIS; dan selain itu ada

pula beberapa item pekerjaan yang belum dilaksanakan seperti pekerjaan

Akses Internet Broadband, Desktop komputer, Handycam dan Camcoder;

Menimbang, sekalipun terdakwa atau pihak PT. HEGAR DAYA tidak

memenuhi prestasinya, akan tetapi terdakwa untuk dan atas nama PT.

HEGAR DAYA tetap mengajukan permohonan pembayaran untuk

pekerjaan 100%;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan dimana PT. HEGAR DAYA

hingga masa kontrak berakhir tidak memenuhi prestasinya tersebut,

terdakwa mengetahui dan menyadarinya , namun demikian terdakwa

secara bersama-sama (bekerja-sama) dengan PPK justru telah membuat

dan menanda-tangani beberapa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan

beberapa Berita Acara Penerimaan Barang yang memiliki fungsi sebagai

245

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 245

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penting selain dokumen kontrak dalam rangka pencairan

anggaran;

Selain itu, terdakwa juga telah memalsukan tanda-tangan dari

anggota Tim Pemeriksa dan Penerima Barang yang tertera pada Berita

Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang tersebut;

Menimbang, dengan dibuat dan ditanda-tanganinya beberapa

berita acara pemeriksaan barang dan beberapa berita acara serah terima

barang oleh terdakwa, PPK serta Tim Pemeriksa dan Penerima Barang

(tanda-tangan palsu) tersebut maka seolah-olah PT. HEGAR DAYA telah

menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan isi kontrak pengadaan;

Menimbang, bahwa beberapa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan

Berita Acara Serah Terima Barang yang sebenarnya fiktif/isinya tidak benar

itu selanjutnya telah dijadikan sebagai dokumen dalam rangka pencairan

anggaran guna memenuhi pembayaran kepada PT. HEGAR DAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti SP2D, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 769835Q /

024 / 112, tanggal 06-12-2010.

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 769834Q /

024 / 112, tgl 08-12-2010.

3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 841633R /

024 / 112, tanggal 20-12-2010.

4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 841634R /

024 / 112, tanggal 20-12-2010.

5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 841828 R/

024 / 112, tanggal 21-12-2010;

terhadap pengadaan barang / jasa pemerintah Jo. Surat Perjanjian

Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-EMIS/21/2010 tanggal 18

Oktober 2010 tersebut telah dibayar 100 % oleh Negara dhi. IAIN Syekh

Nurjati Cirebon dan telah dicairkan oleh pihak penyedia barang (PT.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 246

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

HEGAR DAYA) seluruhnya Rp.1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), padahal pada hingga akhir masa

kontrak tanggal 18 Desember 2010 itu sebenarnya PT. HEGAR DAYA

belum 100% memenuhi prestasinya;

Menimbang, berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa pembayaran atas

beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa

diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut

Majelis bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama

(bekerja-sama) dengan dengan Prof. DR.H. ABDUS SALAM Dz, MM dan H.

HADI SOEGIANTO sebagaimana dipertimbangkan di atas, pada

kenyataannya telah menguntungkan terdakwa AJIE RIANGGORO dan atau

PT. HEGAR DAYA, sebab sekalipun belum melaksanakan kewajibannya

selaku penyedia barang sebagaimana dimaksud dalam dokumen kontrak,

akan tetapi terdakwa AJIE RIANGGORO dan atau PT. HEGAR DAYA telah

berhasil menerima 100 % pembayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis

berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur

“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si

pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

247

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 247

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa AJIE RIANGGORO, SE adalah

Penyedia Barang/Jasa, dan selaku pemenang tender dengan

mempergunakan bendera perusahaan PT. HEGAR DAYA pada Kegiatan

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan

Software Aplikasi Education Management Informasi System (EMIS) pada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2010;

Menimbang, berdasarkan pasal 11 ayat (1) Keppres RI No. 80

tahun 2003, persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan

pengadaan diantaranya adalah :

• Memenuhi peraturan perundang-undangan untuk

menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

• Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan

manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

• secara hukum mempunyai kapasitas menanda-tangani

kontrak;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan pasal 32 ayat (3) dan (4)

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 juga ditentukan bahwa Penyedia barang/

jasa dilarang mengalihkan tanggung-jawab seluruh pekerjaan utama atau

sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain

dengan cara dan alasan apapun, kecuali kepada penyedia barang/jasa

specialis;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa

perbuatan materiel yang dilakukan oleh terdakwa, konkretnya adalah

sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mendapat informasi

tentang adanya pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi

Informasi dan Pengadaan Software EMIS dan Sarana Pendukung lainnya di

IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebelum keluarnya pengumuman Lelang di

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 248

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Koran, kemudian terdakwa berkeinginan untuk mengikuti lelang pengadaan

akan tetapi perusahaan Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk ikut tender,

dan oleh karena menurut terdakwa perusahaan yang memenuhi kwalifikasi

untuk bisa ikut tender adalah PT. Hegar Daya maka selanjutnya Terdakwa

menghubungi Saksi Hadi Soegianto selaku Direktur PT. Hegar Daya untuk

“pinjam bendera”.

Menimbang, perbuatan terdakwa meminjam bendera perusahaan

tersebut menurut Majelis adalah perbuatan terdakwa yang termasuk

kategori menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya selaku

Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan atas bantuan Saksi H. HADI

SOEGIANTO;

Menimbang, sedangkan perbuatan terdakwa yang memalsukan

tanda-tangan H. HADI SOEGIANTO (Direktur PT. HEGAR DAYA) pada

dokumen kontrak dan perbuatan terdakwa yang mensubkontrakkan

pekerjaan aplikasi web portal, software aplikasi EMIS, dan Maintenance

kepada pihak lain (PT. Belant Persada), serta perbuatan terdakwa yang

memalsukan tanda-tangan anggota Tim Pemeriksa dan Penerima Barang

pada Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan

Barang adalah merupakan penyalah-gunaan wewenang terdakwa, karena

kedua hal tersebut sama-sekali diluar kewenangan terdakwa untuk

melakukannya;

Menimbang, bahwa selain perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

sendiri, terkait perkara ini ada pula perbuatan terdakwa yang dilakukan

bersama-sama dengan Prof. DR.H. ABDUS SALAM Dz, MM selaku PPK,

yaitu :

• membuat dan menandatangani 2 (dua) buah dokumen kontrak sebagai

pecahan dari Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor:

In.14/SPPB-EMIS/21/2010 tanggal 18 Oktober 2010;

249

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 249

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• menandatangani beberapa berita acara pemeriksaan barang dan

beberapa berita acara serah terima barang seakan-akan PT. HEGAR

DAYA telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan Surat

Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) itu, padahal terdakwa

mengetahui dengan pasti bahwa pihak PT. HEGAR DAYA pada saat itu

belum memenuhi prestasinya 100 %;

Menimbang, bahwa sekalipun penerbitan dan penanda-tanganan

Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun Berita Acara Penerimaan

Barang selain berada dibawah kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen,

juga merupakan kewenangan dari pihak Penyedia Barang, akan tetapi oleh

karena penerbitan dan penanda-tanganan dokumen tersebut di atas

ternyata secara materiel adalah tidak benar/fiktif dan terindikasi bertujuan

sekedar untuk mencairkan anggaran saja menjelang berakhirnya masa

tahun anggaran 2010, maka dengan demikian menurut Majelis bahwa

terdakwa bersama-sama (telah bekerja-sama) dengan Prof. DR.H. ABDUS

SALAM Dz, MM selaku PPK telah menggunakan kewenangannya untuk

tujuan lain selain dari maksud diberikannya kewenangan itu kepada

terdakwa. Oleh karena itu, unsur ketiga, yaitu “menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau

kedudukan” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan

Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/

berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam

Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah

dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam

bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 250

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban,

yang timbul antara lain karena berada dalam 1) penguasaan, pengurusan,

dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat

maupun daerah; 2) penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan

Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau

Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian

dengan Negara;

Menimbang, menurut penjelasan pasal 3 Undang-undang No. 31

Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.

20 tahun 2001 bahwa kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama

dengan penjelasan pasal 2, dan menurut penjelasan pasal 2 ayat (1)

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah

dengan Undang No. 20 tahun 2001, bahwa dalam ketentuan pasal tersebut,

kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi

merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan

timbulnya akibat.

Menimbang, dengan berpedoman pada penjelasan pasal 2 ayat (1)

tersebut, maka seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan

tindak pidana korupsi termasuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 adalah sudah cukup

jika perbuatannya itu berpotensi merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat

Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi EMIS

dan sarana Pendukung lainnya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana

dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor:

251

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 251

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

In.14/SPPB-EMIS/21/2010 tanggal 18 Oktober 2010, adalah kegiatan yang

dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN melalui DIPA tahun

anggaran 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti SP2D yang diajukan dalam

perkara ini dapat dipastikan bahwa terhadap pengadaan barang di IAIN

Syekh Nurjati Cirebon tahun 2010 telah dibayar 100 % dan telah dicairkan

dan telah diterima oleh pihak penyedia barang yaitu Saksi AJI

RIANGGORO dan atau PT. HEGAR DAYA seluruhnya Rp.1.347.500.000,-

(satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), padahal

pada hingga akhir masa kontrak tanggal 18 Desember 2010 itu sebenarnya

PT. HEGAR DAYA belum 100% memenuhi prestasinya;

Menimbang, dengan demikian, maka dalam hal ini Negara c.q IAIN

Syekh Nurjati Cirebon telah melakukan pembayaran yang tidak semestinya

sebesar tersebut di atas, dan oleh karena itu Majelis berpendapat unsur

“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kwalifikasi delik yang didakwakan

kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam

pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan sekalipun bukan merupakan unsur

delik, akan tetapi berfungsi untuk memperluas pelaku yang dapat

dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana.

Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana memungkinkan

untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai “orang yang

menyuruh” ataupun hanya sebagai “peserta” saja, yaitu untuk diposisikan

sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 252

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa

secara bersama-sama dengan Saksi H. HADI SOEGIANTO selaku Direktur

PT. Hegar Daya dan Prof. DR.H. ABDUS SALAM Dz, MM selaku PPK

dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan terkait dengan

pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi

Informasi, Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan sarana Pendukung

lainnya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana dituangkan dalam Surat

Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-EMIS/21/2010

tanggal 18 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa perbuatan materiel yang dilakukan terdakwa

sebagaimana telah dibuktikan di atas adalah perbuatan menyalah gunakan

kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya,

dengan perbuatan materiel sebagai berikut :

1. Terdakwa telah meminjam bendera perusahaan PT. HEGAR DAYA

dari Saksi H. HADI SOEGIANTO untuk mengikuti lelang pada

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan Teknologi Informasi,

Pengadaan Software Aplikasi Education Management Informasi

System (EMIS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh

Nurjati Cirebon Tahun 2010;

2. Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang

(Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-EMIS/21/2010 tanggal 18 Oktober

2010 untuk dan atas nama PT. HEGAR DAYA dengan cara

memalsukan tanda-tangan H. HADI SOEGIANTO (Direktur PT.

HEGAR DAYA), serta telah memalsukan tanda-tangan dari anggota

Tim Pemeriksa dan Penerima Barang yang tertera pada Berita Acara

Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang;

3. Terdakwa telah mensubkontrakkan pekerjaan aplikasi web portal,

software aplikasi EMIS, dan Maintenance kepada pihak lain (PT.

Belant Persada);.

253

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 253

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa bersama-sama dengan Prof. DR.H. ABDUS SALAM Dz,

MM selaku PPK telah membuat dan menandatangani 2 (dua) buah

dokumen kontrak sebagai pecahan dari Surat Perjanjian Pengadaan

Barang (Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-EMIS/21/2010 tanggal 18

Oktober 2010;

5. Terdakwa bersama-sama dengan Prof. DR.H. ABDUS SALAM Dz,

MM selaku PPK telah menandatangani beberapa berita acara

pemeriksaan barang dan beberapa berita acara serah terima barang

seakan-akan PT. HEGAR DAYA telah menyelesaikan seluruh

pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang

(Kontrak) itu, padahal terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa

pihak PT. HEGAR DAYA pada saat itu belum memenuhi prestasinya

100 %;

Menimbang, oleh karena perbuatan materiel terdakwa adalah

sebagaimana tersebut di atas, serta pada kenyataannya Terdakwa dalam

memperoleh dan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software Aplikasi EMIS dan sarana

Pendukung lainnya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana dituangkan

dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-

EMIS/21/2010 tanggal 18 Oktober 2010 pada awalnya adalah dengan cara

meminjam bendera PT. HEGAR DAYA dari Saksi H. HADI SOEGIANTO

selaku Direktur perusahaan tersebut, maka dalam hal pelaksanaan kegiatan

pengadaan itu bermasalah sebagaimana telah terbukti dalam perkara ini

dengan sendirinya Majelis melihat adanya bukti keterkaitan atau peranan

Saksi H. HADI SOEGIANTO dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, demikian pula oleh karena dalam membuat dan

menandatangani 2 (dua) buah dokumen kontrak sebagai pecahan dari Surat

Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: In.14/SPPB-EMIS/21/2010

tanggal 18 Oktober 2010, serta dalam menandatangani beberapa berita

acara pemeriksaan barang fiktif dan beberapa berita acara serah terima

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 254

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

barang fiktif seakan-akan PT. HEGAR DAYA telah menyelesaikan 100 %

pekerjaannya, terbukti dilakukan bersama-sama dengan Prof. DR.H.

ABDUS SALAM Dz, MM selaku PPK, maka Majelis pun berpendapat dalam

hal ini ada peranan Prof. DR.H. ABDUS SALAM Dz, MM selaku PPK dalam

perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada

padanya karena kedudukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan

terdakwa;

Selanjutnya, menyangkut dakwaan yang dikaitkan dengan pasal 65

ayat (1) KUH Pidana, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena kwalifikasi perbuatan yang diperbuat

oleh terdakwa pada hakekatnya adalah berupa satu perbuatan yakni

menyalah-gunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya

karena jabatan terdakwa selaku Penyedia Barang, dan Majelis tidak

melihat ada perbuatan lain lagi yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga

perbuatan terdakwa bukanlah merupakan gabungan dari beberapa

perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri maka ketentuan pasal 65

ayat (1) KUH Pidana tidak relevan diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas dikaitkan dengan hasil pembuktian unsur-unsur pada pembahasan

sebelumnya, maka menurut Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah

memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan subsider,

dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam

pemidanaan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

255

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 255

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti

maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan berikutnya (Lebih

Subsubsider);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penasehat Hukum

terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi), maupun terdakwa

sendiri, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam

pembelaannya pada pokoknya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa

tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, baik dalam dakwaan

primer, subsidair maupun dakwaan lebih subsider, sehingga terdakwa harus

dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau dalam hal Majelis

berpendapat lain maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar dijatuhi

hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasehat Hukum terdakwa

tersebut, Majelis berpendapat oleh karena seluruh unsur sebagaimana

dimaksud Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya telah

dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur dari pasal yang didakwakan

pada dakwaan subsider telah terpenuhi dan terbukti, maka apa yang

dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa termasuk permohonannya

agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis

patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang didakwakan pada dakwaan subsider telah terpenuhi,

maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam

dakwaan tersebut;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 256

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan

adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan sifat

melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan

bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana menurut ketentuan

pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa pidana penjara dan

atau pidana denda, maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat

kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di

bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum

dijunctokan pula dengan pasal 18 Undang-undang RI No. 31/1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20

Tahun 2001 yang mengatur mengenai pembayaran uang pengganti dan

mengatur mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta

benda terdakwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap,

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa

hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapat

dibebankan kepada terdakwa apabila dipersidangan terbukti secara nyata

seberapa besar jumlah uang yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana

yang dilakukannya tersebut;

257

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 257

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap tuntutan uang pengganti yang diajukan oleh

Penuntut Umum dalam perkara ini maka Majelis akan

mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa

Barat, bahwa jumlah kerugian Negara seluruhnya adalah sebesar Rp.

815.850.000,- (delapan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu

rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, terdiri dari :

• Kerugian akibat adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi

kontrak, dan telah dibayar oleh negara sebesar Rp. 665.750.000,00

(enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

• Kerugian akibat tidak dilaksanakannya beberapa pekerjaan oleh PT.

HEGAR DAYA, dan telah dbayar oleh negara sebesar Rp.

150.100.000,00 (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya pekerjaan yang belum

dipenuhi, pihak PT. HEGAR DAYA telah menyerahkan barang

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan tanggal 08 Oktober

2012 dan 10 Oktober 2012 senilai Rp.139.250.000,- (seratus tiga puluh

sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang disetorkan

oleh saksi H.HADI SUGIANTO, dan saksi Prof. Dr. H. ABDUS SALAM Dz,

MM yang akan diperhitungkan dan dibebankan sebagai yang diuraikan

dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa AJIE RIANGGORO, SE untuk

membayar uang pengganti dengan rincian Rp. 1.374.500.000,- dikurangi

dengan yang telah direalisasi sebesar Rp. 558.650.000,- ditambah dengan

uang jaminan yang telah disetor kepada negara 5 % Rp. 67.375.000,-

yang dikembalikan oleh terdakwas H. Hadi Sugianto sebesar Rp.

75.000.000,- dan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa prof. Abdus

salam kepada IAIN Syeh Nurjati sebesar Rp. 96.750.000, ( berupa barang )

uang yang dikembalikan oleh Terdakwa Prof. Abdus Salam sewaktu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 258

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Rp. 43.500.000,- uang sisa yang harus dikembalikan kepada

Negara oleh terdakwa Ajie Rianggoro sebesar Rp. 149.645.000,- dan jika

terdakwa Ajie Rianggoro tidak dapat membayar uang pengganti dalam

waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,

maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika tidak mempunyai

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka

diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;

Menimbang, tentang semua barang bukti yang diajukan oleh

Penuntut Umum dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam status

penahanan maka patut ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini terdakwa tetap

berada dalam tahanan maka menetapkan pula agar terdakwa tetap

ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka

berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar

putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan

dan meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

• Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah

dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

259

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 259

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, memiliki

tanggungan keluarga, dan merupakan tulang punggung

keluarga.

• Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. pasal 18 UU

No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-

pasal dalam KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dan

berhubungan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AJIE RIANGGORO, SE. tersebut tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana

dakwaan primer;

2. Membebaskan Terdakwa AJIE RIANGGORO, SE dari dakwaan primer;

3. Menyatakan terdakwa AJIE RIANGGORO, SE tersebut di atas telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AJIE RIANGGORO, SE

tersebut dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dan denda sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Membebankan kepada terdakwa AJIE RIANGGORO, SE untuk

membayar uang pengganti dengan rincian Rp. 1.374.500.000,- dikurangi

dengan yang telah direalisasi sebesar Rp. 558.650.000,- ditambah dengan

uang jaminan yang telah disetor kepada negara 5 % Rp. 67.375.000,-

yang dikembalikan oleh terdakwas H. Hadi Sugianto sebesar Rp.

75.000.000,- dan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa prof. Abdus

salam kepada IAIN Syeh Nurjati sebesar Rp. 96.750.000, (berupa barang)

uang yang dikembalikan oleh Terdakwa Prof. Abdus Salam sewaktu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 260

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Rp. 43.500.000,- uang sisa yang harus dikembalikan kepada

Negara oleh terdakwa Ajie Rianggoro sebesar Rp. 149.645.000,- dan jika

terdakwa Ajie Rianggoro tidak dapat membayar uang pengganti dalam

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,

maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika tidak mempunyai

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka

diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

769835Q / 024 / 112, tanggal 06-12-2010.

2. 1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00191/423532/P/2010, tanggal 01-12-2010.

3. 1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 024 / Keu.HD / XI / 2010, tanggal 16

November 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

769834Q / 024 / 112, tgl 08-12-2010;

5. 1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00190/423532/P/2010, tanggal 01-12-2010

6. 1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 026 / Keu.HD / XI / 2010, tanggal 16

November 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

841633R / 024 / 112, tanggal 20-12-2010.

8. 1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00255/423532/P/2010, tanggal 17-12-2010

261

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 261

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 028 / Keu.HD / XII / 2010, tanggal 8

Desember 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

10.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

841634R / 024 / 112, tanggal 20-12-2010.

11.1(satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor : 00256/423532/P/2010, tanggal 17-12-2010.

12.1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari PT.

Hegar Daya Nomor : 030 / Keu.HD / XII / 2010, tanggal 15

Desember 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

841828 R/ 024 / 112, tanggal 21-12-2010.

14.1 (satu) berkas Dokumen berupa Surat Perintah Membayar

Nomor: 00253/423532/P/2010, tanggal 17-12-2010

15.1 (satu) berkas Dokumen Permohonan Pembayaran dari CV.

Bintang Grage Nomor : 17/ PP/ BG / XII / 2010, tanggal 14

Desember 2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

16.1 (satu ) Unit Server Rektorat Merk /Type HP.Proliant ML 370

G5.

17.4 (empat) Unit Laptop MerkHPPavilion dv3-2315TX.

18.8 (delapan) Unit Printer Laser Jet Mer Fuji Xerox Phaser.

19.7 (tujuh)Unit LCD Proyektor MerkInfokus X 16.

20.2 (dua) Unit AC Split 1PK MerkLG.AC S-09LS.

21.4 (empat)Unit Scaner Merk HP Scan jet G.3110.

22.1 (satu) Unit Televisi Display Merk LG LCD 32 LD 330.

23.1 (satu) Set Jaringan Komputer.

Barang bukti nomor 16 sampai dengan 23 dikembalikan

kepada IAIN Syeh Nurjati Cirebon.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 262

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Dana

kerja untuk pengadaan komputer dan jaringan pada IAIN

Sunan Gunung Jati Cirebon dari sumber dana APBN TA. 2010

yang diterima oleh AJIE RIANGGORO.

25.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 November 2010 senilai Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran proyek

EMIS IAIN Cirebon yang diterima oleh ARIANDI SURYANA.

26.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 November 2010 senilai Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembiayaan

IAIN Syekh Nurjati Cirebon (EMIS Project) yang diterima oleh

ARIANDI SURYANA.

27.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 November 2010 senilai

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran

pengadaan proyek EMIS IAIN Cirebon.

28. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Permata Bank tanggal 12

November 2010 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah) yang diterima oleh ARIANDI SURYANA dari Bpk

ARIEF Cirebon.

29.1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya Permata Bank tanggal

12 November 2010 senilai Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah).

30.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 November 2010 senilai

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran

pengadaan proyek EMIS di IAIN Cirebon yang diterima oleh

ARIANDI SURYANA.

31.1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 09 Desember 2010

senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan

oleh Sdr. ARIEF RAHMAN.

32.1 (satu) berkas dokumen Outentik Perjanjian Kerjasama

Proyek Penyediaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan Alat-alat

263

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 263

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Soft Ware

Aplikasi EMIS dan Sarana Pendukung lainnya di Institut

Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati, antara PT. Hegar

Daya dengan ARIANDI SURYANA dan ARIF RAHMAN.

33.1 (satu) berkas Dokumen Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan

Proyek Pengadaan Dan Implementasi Education Management

Information System (EMIS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon antara

PT. Hegar Daya dan CV. Cendana Solusindo No. 002 /

KONTRAK / HDBP / X / 2010, tanggal 8 Oktober 2010.

34.1 (satu) lembar Potokopi Invoice No: 10/SWH-INV/XI/2010,

tanggal 3 November 2010 dari SatriaWebHost, An. CV.

Cendana Solusindo Cq. Mr. Dwi Yuliarto senilai Rp.

5000.000,- (lima juta rupiah).

35.1 (satu) lembar Potokopi Invoice Nomor: 004/INV/PijarNET-

CRB/XII/2010, tanggal 10 Desember 2011 dari Pinastika

Jaring Nusantara, An. PT. HEGAR DAYA, senilai Rp.

72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

36.1 (satu) lembar Potokopi Invoice No: 100110755, tanggal 10

November 2010 dari Giga Persada Komputer An. Dwi Yuliarto

CV. Cendana Solusindo Cirebon senilai Rp. 1.375.000,- (satu

juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Nota Penjualan

No Nota: 10110013, tanggal 12 November 2010 dari Innova

Network Solution An. Dwi senilai Rp. 7.787.000,- (tujuh juta

tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

37.1 (satu) lembar Potokopi Nota Kontan JataraKop, tanggal 12

November 2010, An. CV. Cendana Solusindo senilai Rp.

21.325.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu

rupiah).

38.1 (satu) lembar Potokopi Nota Penjualan No Nota: 10110013,

tanggal 12 November 2010 dari Innova netrwork Solution An.

DWI senilai Rp. 14.687.000,- (empat belas juta enam ratus

delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Nota (tanpa nomor),

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 264

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2010 dari OT, Optima Technology An.

CV. Cendana Solusindo senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima

ratus ribu rupiah).

39.1 (satu) lembar Potokopi Invoice Nomor: 001/INV/PijarNET-

CRB/XI/2010, tanggal 15 November 2011 dari Pinasthika

Jaring Nusantara An. PT. HEGAR DAYA senilai Rp.

4.000.000,- (empat juta rupiah).

40.2 (dua) Rangkap Surat Perjanjian Pengadaan Barang

(Kontrak) Nomor : In.14/SPPB-EMIS/21/2010, tgl 18 Oktober

2010 antara Pejabat Pembuat komitmen IAIN Syekh Nurjati

Cirebon dengan PT. Hegar Daya Untuk Melaksanakan

Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat-alat

Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software

Aplikasi Education Management Information System (EMIS)

dan Sarana Pendukung Lainnya.

41.1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Sarana Gedung Pekerjaan Pengadaan Alat-alat

Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Software

aplikasi EMIS dan sarana pendukung lainnya No. IN. 14 /

SPPB-EMIS / 21/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010.

42.1 (satu) bundel fhotocopy Surat Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, yang berisi SP DIPA

No. 0422/025-01.2/XII/2010 REVISI SRAA II tanggal 06

September 2010, Satker IAIN Syekh Nurjati Cirebon

(dilegalisir pejabat berwenang).

43.1 (satu) bundel fhotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah

Propinsi jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Nomor: S.3615/WPb.13/BD.02.01/2010, tanggal 21

September 2010, perihal Revisi DIPA No. 0422/025-01.2/

XII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Satker IAIN Syekh

Nurjati Cirebon (dilegalisir pejabat berwenang).

265

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 265

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

44.1 (satu) bundel fhotocopy Surat Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor: S-3780/WPb.13/

BD.02.01/2010, tanggal 6 Oktober 2010, perihal Pengesahan

Revisi DIPA No. 0422//025-01.2/XII/2010, tanggal 31

Desember 2009 Satker IAIN Syekh Nurjati Cirebon (dilegalisir

pejabat berwenang).

45.1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10

Mei 2011 dari BERI PERMANA kepada BUDI HARTONO

dengan nomor rekening: 130.000.4172352, senilai Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

46.1 (satu) bundel Potongan Cek, antara lain: Cek Nomor:

EAA.01 841181 tanggal 4 Desember 2010 senilai Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Cek Nomor: EAA.01

841183 tanggal 6 Desember 2010 senilai Rp. 700.000.000,-

(tujuh ratus juta rupiah), Cek Nomor: EAA.01 841187 tanggal

20 Desember 2010 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh

juta rupiah), Cek Nomor: EAA.01 841189 tanggal 23

Desember 2010 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah), Cek Nomor: EAA.01 841190 tanggal 23 Desember

2010 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan

Cek Nomor: EAA.01 841194 tanggal 29 Desember 2010

senilai Rp. 115.000.000,- seratus lima belas juta rupiah).

47.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Jabar Banten Cabang

Utama Bandung dengan nomor rekening: 0010010164903,

tanggal 5 Januari 2011, An. HEGAR DAYA PT/ HADI

SOEGIANTO.

48.1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8

Desember 2011 dari ARIANDI SURYANA kepada DONNY

WIJAYA dengan nomor rekening: 149.0416581.9, senilaiRp.

16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 266

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) lembar kwitansi Sinar Jaya Harco Mangga Dua Plaza

(tanpa nomor), tanggal 8 Desember 2010 senilai Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah).

50.1 (satu) lembar Invoice BP DST nomor: S0B10018855,

tanggal 10 Desember 2010 An. ARIANDI, senilai Rp.

18.510.000,- (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu

rupiah).

51.1.(satu) lembar Invoice BP DST Computer, Dusit Mangga Dua

nomor: SOB10018578, tanggal 10 Desember 2010 An.

ARIANDI senilai Rp. 137.450.000,- (seratus tiga puluh tujuh

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

52.1 (satu) lembar Invoice BP DST Jakarta nomor:

SOB10018578, tanggal 11 Deember 2010, An. ARIANDI

senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),

53.1 (satu)l embar bukti penerimaan Uang sebesar Rp.

110.000.000 tanggal 19 Oktober 2010.

54.1 (satu) lembar Sleep Setoran Bank Mandiri sebesar Rp.

200.000.000 tanggal 9 Desember 2010

55.1 (satu)lembar Slep Setoran Uang BJB sebesar

Rp.71.000.000 tanggal10 Desember 2010.

56.1 (satu)lembar Surat Kuasa No. 158/HD/X/2010,tanggal 27

Oktober 2010

57.11(sebelas) lembar Rekening Koran BankMandiri An.AJIE

RIANGGORO No.Rekening .131-00-0637027-6.

58.1(satu) lembar Jaminan Pelaksanaan( Bank Garansi)

No.1173/BG-BM/KC/X/2010,tanggal 16 Oktober 2010.

59.1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja sama Pelaksanaan

Proyek pengadaan dan Implementasi Education Management

Informasi System( EMIS) IAIN Syech Nurjati Cirebon antara Pt

Hegardaya dengan PT. Belantr Persada tanggal 29 Oktober

2010.

267

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 267

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

60.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor.

In.14/BA-PB/ EMIS07.B./2010,tanggal 15 Desember 2010.

61.1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor.

In.14/BA-PB/ EMIS07.B./2010, tanggal 15 Desember 2010.

62.Photo Copy Surat Dari Cakrawala Media Informatika yang

ditujukan kepada PPK IAIN Syech Nurjati Cirebon Nomor:086/

PT.CMI/EMIS/X/2010,tanggal 4 Oktober 2010.

Penambahan / Penyerahan barang terdiri dari :

• Penambahan / Penyerahan barang tanggal 08 Oktober 2012

terdiri dari :

1. 1 (satu) unit Desktop Computer merk HP ;

2. 1 (satu) unit Laptop merk HP Pavilion ;

3. 1 (satu) unit Handycam merk sony ;

4. 1 (satu) unit Camcoder merk Sony ;

• Penambahan / Penyerahan barang tanggal 10 Oktober 2012

terdiri dari :

1. 1 (satu) unit Desktop Computer merk HP ;

2. 4 (empat) unit Laptop merk HP Pavilion ;

Penambahan barang/penyerahan barang dikembalikan

kepada IAIN Syeh Nurjati Cirebon

Dan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum berdasarkan

berita acara penyerahan yaitu :

a. Pelaksanaan proyek sebesar Rp.558.650.000,- ( lima ratus

lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah )

yang disita ;

b. Uang jaminan yang telah disetorkan kepada Nagara sebesar

5% dari nilai kontrak sebesar Rp. 67.375.000,- (enam puluh

tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 268

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

c. Penyerahan barang yang kekurangannya dinilai dengan uang

sebesar Rp.96.750.000,- ( sembilan puluh enam juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah) ;

d. Uang dari H. HADI SOEGIANTO (terdakwa dalam perkara

terpisah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

e. Uang penyerahan dari terdakwa Prof. Dr. H. ABDUS

SALAM,DZ,MM. Kepada Penuntut Umum sebesar Rp.

43.500.000,- ( empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah );

Barang bukti uang tersebut dirampas untuk Negara, kecuali

barang bukti berupa berkas-berkas tetap terlampir.

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, pada

hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 oleh kami : SYAMSUIDIN, SH

selaku Hakim Ketua Majelis; YANUAR ANADI, SH, MH dan DANIEL

PANJAITAN, SH.LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN,

tanggal 21 JANUARI 2013 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-

hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUKEKSI SH, Panitera

Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung, dihadiri oleh ROHMAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Bandung dan di hadapan terdakwa yang didampingi Tim Penasihat

Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD TTD

269

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 269

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

YANUAR ANADI, SH.MH. SYAMSUDIN, SH

TTD

DANIEL PANJAITAN, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

TTD

SUKEKSI, SH

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 270