HUKUM PERDATA Kuliah KeempatSTAN 2015

HUKUM PERORANGAN

PENGERTIAN BADAN HUKUM BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUMSYARAT BERDIRINYA BADAN HUKUM PEMBAGIAN BADAN HUKUMTEORI TEORI BADAN HUKUM

1. PENGERTIAN BADAN HUKUM

Prof. Wirjono ProdjodikoroBadan Hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Prof. Sri Soedewi Masjchoen :

Badan hukum adalah kumpulan orang orang yang bersama sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan)

Baik perhimpunan maupun yayasan kedua dua nya berstatus badan hukum, jadi merupakan persoon, pendukung hak dan kewajiban

2. BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Di samping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status "persoon" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, yang disebut Badan Hukum.Badan Hukum sbg pembawa hak dan yg tak berjiwa dpt melakukan sbg pembawa hak manusia, misalnya: dpt melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yg sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

3. SYARAT BERDIRINYA BADAN HUKUM Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseoranganAdanya suatu tujuan tertentuAdanya suatu kepentingan sendiri/kelompokAdanya suatu organisasi yang teratur.

4. PEMBAGIAN BADAN HUKUMBadan hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara. Badan hukum ini merupakan badan badan negara dan diatur dalam peraturan perundang undanganBadan hukum Privat adalah badan hukum keperdataan yang didirikan untuk kepentingan individu, badan hukum ini milik swasta yang didirikan oleh individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah.

BADAN HUKUM PUBLIK:Negara RI yg diatur dalam UUD 1945; Pemda tkt I dan Tkt II yg diatur dlm UU no. 22/1999; Bank Indonesia yg diatur dlm UU no. 23/1999 dan bank milik negara lainnya; Perusahaan milik negara, yg diatur dlm UU nya masing-masingB. BADAN HUKUM PRIVAT:PT, Firma, CV, perbankan, Koperasi, parpol dan yayasan

Adapun Badan Hukum menurut pasal 1653 KUHPerdata:Badan Hukum yang diadakan pemerintah/kekuasaan, yaitu Daerah propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Bank Bank yang didirikan oleh negaraBadan Hukum yang diakui pemerintah/Kekuasaan yaitu : Gereja, Mesjid, wakaf, Organisasai agama.Badan Hukum yang didirikan untuk maksud tertentu, yang tak bertentangan dengan UU : seperti PT, Koperasi

Badan / Usaha / PerusahaanBadan / Perusahaan Bukan Badan HukumBadan HukumPersekutuanPerdataFirmaCVPTKoperasiYayasanBUMN BUMDLegalitas:SIUP TDP SITU HO NPWPdllPerum, PerjawDan Persero

PembahasanPersekutuan PerdataPersekutuan FirmaPersekutuan KomanditerPerseroan TerbatasKoperasiYayasanBUMN/BUMD ( Perjan, Perum dan Pesero )

a. Persekutuan Perdata (Maatschap )

Persekutuan Perdata adalah Suatu perjanjian dimana dua orang / lebih mengikatkan diri utk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yg diperoleh karenanya (Ps 1618 KUHPer menyebutkan persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian sifatnya konsensual)Jadi unsur mutlak dari persekutuan ada 2 :1.Ada pemasukan(uang,barang,tenaga)2.Ada pembagian keuntunganKekayaan Persekutuan dan Pribadi tak dipisahPertanggung jawaban sekutu kepada pihak 3 bersifat pribadi

Macam macam MaatschapMaatschap penuhMaatschap khusus

Maattschap penuh adalah sekutu memasukan segala harta kekayaannya selama persetujuan berlangsung, sedangkan maatschap khusus adalah suatu maatschap yang pemsukannya (inbreng) jelas terdiri dari barang-barang tertentu.

BUBARNYA MAATSCHAP (Psl 1646 KUHPer))Habis tenggang waktu yg semula ditetapkan oleh para pembentuk persekutuan tsbMusnahnya barang yg harus dipergunakan untuk tujuan perseroan atau telah tercapainya tujuan tsb.Kemauan seorang atau lebih dari para peserta atau sekutuWafat, curateele atau jatuh pailit dari salah seorang peserta atau sekutu

b. Persekutuan FirmaPersekutuan Firma : Persekutuan Perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama/firma( Ps 16 KUHDagang)Persekutuan Firma didirikan dengan akta otentik dan didaftar di Kepaniteraan PN nama bersama/firma(Ps 22-23 KUHD)Tiap anggota persekutuan berhak bertindak keluar atas nama Firma tersebutTanggung jawab persekutuan secara tanggung renteng dan tak terbatasKreditur dapat menuntut kekayaan persekutuan dan kekayaan pribadi

ISI AKTA SUATU FIRMANama, pekerjaan dan tempat tinggal para pesero firmaPenyebutan firmaPenunjukan pesero-pesero yg dikecualikan dari hak menandatangani untuk firmaSaat mulai dan berakhirnya suatu firma

Bubarnya firmaBubarnya suatu firma berarti pelunasan seluruh utangnya diselesaikan oleh suatu tim pemberes perseroanBubarnya Firma tdk berarti bubarnya atau hilangnya tg jawab para peseronya secara pribadi dan tg jawab renteng untuk melunasi utang-utangnya bila harta kekayaan peseroan tidak/belum mencukupinya.Pembubaran hrs diumumkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri dan diumumkan dlm Berita Negera agar berlaku tehadap pihak ketiga.

c. Persekutuan Komanditer Persekutuan Firma yang mempunyai sekutu komanditer(sekutu yg hanya menyerahkan uangnya), didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yg secara tanggung menanggung bertanggung jawab utk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih pelepas uang pada pihak lain.( Ps 19 KUHDagang)

Persekutuan KomanditerTanggung Jawab Sekutu Komanditer adalah terbatas pada jumlah pemasukan yang disanggupkan untuk disetor

Commanditaire Vennootschap (CV)

Prof. Subekti: CV adalah suatu perseroan dimana seseorang atau beberapa orang pesero tidak turut campur dlm pengurusan atau pimpinan perseroan, tetapi hanya memberikan hanya modal saja.

d. Perseroan TerbatasPerseroan Terbatas : Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Undang Undang ini serta peraturan pelaksananya ( Ps 1 (1) UUPT 40/07)Tujuan PT adalah untuk memperoleh keuntungan

Persyaratan Badan HukumHarta Kekayaan yang terpisahkanMempunyai tujuan tertentuMempunyai organisasi yang teraturMempunyai kepentingan sendiri

Perseroan TerbatasPemegang saham perseroan tak tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan & kerugian yg timbul sebatas sahamnya, kecuali : Persyaratan belum badan hukum Ada itikad buruk pemegang sahamPemegang saham terlibat PMH perseroanPemegang saham menggunakan harta perseroan shg tak cukup bayar hutang

Struktur OrganisasiRUPSKomisarisDireksi

Perseroan TerbatasPasal 7 : Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akte notarisSetiap pendiri harus mengambil sahamSaat disahkan pemegang saham jadi 1, mk dlm 6 bln saham harus dialihkanPerseroan mendapat status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAMTanggung jawab sebatas saham yang dimiliki

Perikatan PT sblm jadi badan hukum, mengikat peseroan apabila :Perseroan dgn tegas menyatakan menerima perjanjian yg dibuat sblmnyaPerseroan dgn tegas menyatakan mengambilalih semua hak & kewajiban yg dibuat pendiriPerseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yg dilakukan atas nama perseroan sebelumnya

Modal PTModal Dasar minimal Rp. 50.000.000,-Saat pendirian, 25 % Modal Dasar harus ditempatkanSetiap penempatan modal, harus telah disetor 100 % dari modal ditempatkan

Anggaran Dasar PTMemuat : nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan, jangka waktu pendirian, modal, jumlah saham, susunan pengurus,tata cara RUPS, pemilihan direksi dan penggunaan labaPerubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUPS

Pembubaran PTKeputusan RUPSJangka waktu di AD berakhirPenetapan Pengadilan

e. Definisi KoperasiKoperasi : Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, berdasarkan Pasal 1 UU 25 / 1992 ttg Perkoperasian. Dasar hukum / ketentuan lain yang mengatur adalah pasal 33 UUD 1945 , UU 17 tahun 2012 ttg Perkoperasian (dicabut kembali )Tujuan koperasi selain keuntungan, juga mensejahterakan anggotanya.

Pendirian KoperasiDidirikan dgn akte pendirian koperasi (standart akte di Kanwil Dep Koperasi)Berbadan hukum stlh disahkan Dep KopPengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik IndonesiaModal tidak ditentukan Undang Undang Rapat Anggota = kekuasaan tertinggi Tanggung jawab pada Pengurus Pendirian minimal 20 orang Bentuk keuntungan sisa hasil usahaPembubaran didasari oleh keputusan Rapat

Struktur OrganisasiRapat AnggotaPengawas Pengurus

f. YayasanYayasan : Kamus besar Bahasa Indonesia Badan Hukum yang tidak mempunyai anggota , dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Berdasarkan UU Yayasan No.16 th 2001 Ps 1 ( 1 ) Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Organ YayasanPembinaPengurusPengawas

Isi Akte Pendirian YayasanKekayaan yang dipisahkanNama dan kedudukanMaksud dan tujuanBentuk dan susunan pengurusCara pembubaranCara likuidasi dan peruntukan sisa kekayaan yang dibubarkan

g. Bentuk Usaha Negara UU 6/69 ( Perum dan Pesero)

Perusahaan Umum : Bertujuan lebih mengutamakan kesejahteraan umum dr kepentingan komersial semata-mata, berdasarkan PP 13/98 tentang Perum (UU No 19 tahun 1960 )Pesero : perusahaan milik negara yang berbentuk PT bertujuan mencari untung, berdasarkan PP No 12 / 1998 tentang Pesero

Badan Usaha Milik NegaraBedasarkan UU No 13 tahun 2003Definisi BUMN badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkanPenyataan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan/sumber lainnya.Bentuk : Pesero dan Perum

5. BEBERAPA TEORI TENTANG BADAN HUKUMTeori FiksiTeori OrganTeori Harta Kekayaan bertujuanTeori Harta karena jabatanTeori kekayaan bersamaTeori kenyataan yuridis

a. Teori Fiksi

Freidrich Carl Von SavignyManusialah yang menjadi subyek hukum, sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.

b. Teori Organ

Diajarkan oleh Otto von GierkeHukum adalah organ seperti halnya manusia, yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat alat perlengkapan yang ada padanya ( seperti pengurus dan anggota ) seperti halnya manusia biasa yang berpanca indera.

c. Teori Harta Kekayaan Bertujuan

Diajarkan oleh A Brinz dan E. J. J. van der HeydenHanya manusia yang menjadi subjek hukum, dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu

d. Teori Harta karena jabatan

Diajarkan oleh Holder dan BindenBadan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu sendiri, tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

e. Teori kekayaan bersama

Diajarkan oleh Molengraaff dan Marcel PlaniolApa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama sama, kekayaan badan hukum juga merupakan kekayaan bersama

f. Teori kenyataan yuridis

Dikemukakan oleh MeijersBadan hukum adalah merupakan kenyataan / realita yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi, mempersamakan itu terbatas pada bidang hukum saja

PenutupTerima kasih

***********************