puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa...
TRANSCRIPT
- i -
- ii -
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat
dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan laporan tahunan Pengadilan Negeri Klaten Kelas
IB.
Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk
memberikan gambaran tentang kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB juga sebagai
evaluasi apa yang telah dilksanakan dan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan
sesuai Tupoksi dimasing-masing bidang, baik bidang Teknis maupun dibidang administrasi
umum.
Penyusunan laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB, berpedoman pada
format sesuai petunjuk Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 17 November 2016
No.324/SEK/OT.01.2/11/2016.
Dalam penyusunan laporan Tahun ini kami sadari bahwa masih jauh dari sempurna
seperti apa yang diharapkan, hal ini dikarenakan terbatasnya waktu, namun demikian harapan
kami semoga laporan Tahunan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan
evaluasi dengan Pengadilan Tingkat pertama lainnya.
Klaten, 22 Desember 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB
H. HISBULLAH IDRIS, SH.,M.Hum
NIP. 196007011992121001
- iii -
DAFTAR ISI
PENGANTAR .............................................................................................................. ii
DAFTAR ISI .............................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
A. Kebijakan Umum Peradilan ........................................................................ 1
B. Visi dan Misi .............................................................................................. 2
BAB II STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................ 3
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ......................................................... 3
1. Eselon II ............................................................................................... 6
2. Eselon III .............................................................................................. 6
3. Eselon IV .............................................................................................. 6
4. Staf ........................................................................................................ 6
5. Fungsional ............................................................................................. 6
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ....................................................... 41
1. Eselon II ............................................................................................... 41
2. Eselon III .............................................................................................. 41
3. Eselon IV .............................................................................................. 41
4. Staf ........................................................................................................ 41
5. Fungsional ............................................................................................. 41
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .......................................................... 42
A. Sumber Daya Manusia................................................................................ 42
1. Mutasi ................................................................................................... 44
2. Promosi ................................................................................................. 45
3. Pensiun .................................................................................................. 45
B. Keadaan Perkara .........................................................................................
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .............................................................
D. Pengelolaan Keuangan ...............................................................................
E. Dukungan Teknologi Informasi ..................................................................
F. Regulasi Tahun 2016 ..................................................................................
BAB V PENGAWASAN ............................................................................................. 71
A. Internal ........................................................................................................ 71
B. Evaluasi ...................................................................................................... 73
BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi ......................................................................... 74
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 0
BAB I
PENDAHULUAN
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan.
Dalam melaksanakan kebijakan umum Peradilan tidak terlepas dari
Program kerja dan Pencapaian Target yang menyangkut materi penyusunan
Program Kerja baik itu Visi, misi, Strategi, dan faktor-faktor keberhasilan
organisasi dalam merumuskan kebijakan Umum Peradilan yang merupakan
kinerja Pelayanan publik. Telah merumuskan :
- Perencanaan.
- Pengorganisasian.
- Pelaksanaan.
- Pengawasan.
- Masing-masing penanggung jawab tugas telah melaksanakan uraian
tugasnya serta mengawasi pelaksanaan program kerja dengan baik.
Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB, kami telah
melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI dan
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, antara lain :
- Melaksanakan Pengawasan melekat, untuk membina para hakim dan
Karyawan / Karyawati.
- Melaksanakan rapat kerja dengan para hakim dan rapat IKAHI.
- Melaksanakan rapat kerja dengan para Pejabat Struktural dan
Fungsional.
- Melaksanakan pemeriksaan mendadak, melakukan pemeriksaan Kas
Keuangan Bendaharawan, memeriksa ruangan kerja, register surat-
surat masuk maupun keluar, Kebersihan /Kerapian/Ketertiban Bekerja.
- Melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat para Penegak Hukum
(Gakkum)
- Adanya kerjasama yang baik, dan saling menghormati antara para
anggota Muspida.
Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut kami menggunakan dasar,
saling asah, saling asih dan saling asuh.
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 2
B. Visi dan Misi
Sesuai dengan Petunjuk Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, dilandasi dengan Visi dan Misi yang diembannya, yaitu :
Visi
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”
Misi
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 2
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
( Tupoksi )
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 3
I. STRUKTUR ORGANISASI
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 4
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB merupakan Instansi Vertikal di bawah
Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa
Tengah, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat
Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB dibantu Wakil
Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil
Sekretaris, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian dan para Pegawai
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB
Tugas utama pada organisasi Pengadilan Negeri Klaten adalah sebagai
berikut Pada Pengadilan Negeri terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang
Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mana
Panitera merangkap sebagai Sekretaris, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut:
1. Kepaniteraan
Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan tehnis di bidang
administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu:
a) Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan
sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
b) Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, admninistrasi keuangan
perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
c) Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan
perkara pidana
d) Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan
yurisprudensi.
e) Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 5
Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub kepaniteraan yaitu:
a) Sub. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata
b) Sub. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang
bukti
c) Sub. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji
data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan
arsip berkas perkara, badan hukum, Balai Harta peninggalan dan administrasi
yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan
perundangundangan
Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku
Kepala Sub Kepaniteraan, yang bertanggung jawab kepada atasan para Panitera Muda
dalam hal ini adalah seorang Wakil Panitera yang bertugas
mengkoordinir/pengawasan terhadap tugas-tugas Panitera Muda dimaksud, untuk
dikondisikan kepada Panitera sehingga terdapat pembagian tugas dan pengawasan
yang terkoordinir untuk melancarkan segala beban tugas yang ada.
2. Kesekretariatan
Tugas pokok Kesekretariatan adalah memberikan pelayanan administrasi umum
kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi
Kesekretariatan mencakup 3 (tiga) hal yaitu:
a) Melakukan urusan kepegawaian
b) Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya
perkara/uang
c) titipan pihak ketiga.
d) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
Kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) sub bagian yaitu:
a) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
b) Sub.Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan kecuali
c) mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
d) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 6
e) perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan.
Masing-masing Sub.Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian,
dibawah koordinasi seorang Wakil Sekretaris sekaligus sebagai Pengawas
Tingkat Menengah untuk selanjutnya malaporkan hasil kerja dan Pengawasannya
kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB
A. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES ( SOP )
1) Eselon II (Jumlah SOP) = Nihil
2) Eselon III (Jumlah SOP) = 1 orang
3) Eselon IV (Jumlah SOP) = 6 orang
4) Staf (Jumlah SOP) = 6 orang
5) Fungsional (Jumlah SOP) = 61 orang
Adapun penjelasan daripada Standar Operasional Prosedur masing-masing adalah
sebagai berikut :
1. ESELON II (Nihil)
2. ESELON III
a) KETUA PENGADILAN NEGERI
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
A. Memimpin Kantor Pengadilan Negeri
Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik
dan lancar
1 Menentukan hari tertentu untuk melakukan persidangan dan
mencatat dalam berkas perkara
Setiap hari -
2 Memberikan pendelegasian wewenang dan pembagian tugas
antara Ketua dan Wakil Ketua dan menanda tangani surat
Pendelegasian wewenang.
10 menit -
3 Memberikan tugas kepada Wakil Ketua dan Para Hakim,
diantaranya menugaskan Wakil Ketua sebagai Ketua
BAPERJAKAT dan sebagai Koordinator Pengawas Bidang,
kepada Para Hakim ditugaskan sebagai Hakim Pengawas
30 menit
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 7
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
Bidang, dan Hakim Wasmat
4 Menetapkan panjar biaya perkara, biaya eksekusi, biaya
jurusita
30 menit
5 Membagi Perkara kepada Majelis 20 menit
6 Menentukan, menangguhkan,memerintah dan memmpin
eksekusi, menetapkan pelaksanaan lelang dan menentukan
Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang, sesuai
ketentuan yang berlaku dengan menandatangani surat
penetapan.
10 menit
7 Melaksanakan putusan serta merta dengan minta ijin kepada
Pengadilan Tinggi bila perkara banding dank e Mahkamah
Agung untuk perkara kasasi
30 menit
8 Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang
dilakukan oleh Hakim dan Panitera Pengganti, dan
mengirimkan laporan secara aperiodik ke Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung
30 menit
9 Memberikan ijin untuk dikeluarkan dari kepaniteraan untuk
data : daftar, catatan, risalah, serta berita acara berkas perkara
untuk kepentingan tertentu
30 menit
10 Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari MARI dan
PT yang berkenaan dengan hkum dan perkara kepada para
Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, PP dan
Jurusita.
30 menit
11 Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis, yang
ingin menyatakan beda pendapat dengan kedua hakim majelis
lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya
15 menit
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 8
b) WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
1 Melaksanakan koordinator Pengawasan terhadap semua Hakim
Pengawas Bidang
Sewaktu-
waktu
-
2 Mengadakan rapat Baperjakat bila ada usulan jabatan,mutasi,
dan rotasi pegawai
Sesuai
keperluan
-
3 Melaksanakan tugas Ketua bila Ketua berhalanmgan Sesuai
keperluan
-
4 Memberikan perintah kepada Jurusita untuk melaksanakan
somasi
-
5 Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya
pada pertemuan berkala para hakim
Sewaktu-
waktu
-
6 Melaksanakan pembinaan bagi para hakim dalam memutus
perkara agar tidak lebih dari 6 bulan
Sewaktu-
waktu
-
7 Menandatangani legalisasi perjanjian yang dibuat bank dengan
nasabah
-
8 Melaksanakan pembagian perkara pidana singkat, cepat dan
pelanggaran lalu lintas kepada para hakim secara merata
10 menit -
9 Menandatangani Penetapan perpanjangan penahanan, ijin
persetujuan sita dan penggledahan
10 menit -
10 1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program
kerja jangka pendek dan jangka panjang
10 menit -
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang-
bidang tertentu yang telah ditentukan dan melaporkan kepada
Ketua Pengadilan Negeri
2 hari -
3. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan
administrrasi dan tehnis yustisial dan melaporkan kepada
pimpinan secara berkala.
30 menit -
4. Menetapkan hari sidang, sita jaminan, mengadakan
pemeriksaan setempat, mengemukakan pendapat dalam
musyawarah Majelis, menyiapkan konsep putusan secara
lengkap untuik diucapkan dalam persidangan,
mennandatangani putusan sesudah diucapkan dalam sidang,
30 menit -
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 9
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
mempelajari dan mendiskusikan secara berkala
keputusan/permasalahan hukum yang diterima dari Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung.
Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya
pada pertemuan berkala para hakim
Sesuai
Keperluan
-
Melaksanakan pembinaan bagi para hakim dalam memutus
perkara agar tidak lebih dari 6 bulan
Sewaktu-
waktu
-
Melaksanakan pembagian perkara pidana singkat, cepat dan
pelanggaran lalu lintas kepada para hakim secara merata
Sesuai
keperluan
-
c) HAKIM PENGADILAN NEGERI
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
A Melaksanakan tugas-tugas sebagai Hakim
1 Membantu pimpinan dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan
pengorganisasiannya.
2 hari
2 Menetapkan hari sidang, sita jaminan, mengadakan
pemeriksaan setempat, mengemukakan pendapat dalam
musyawarah Majelis, menyiapkan konsep putusan secara
lengkap untuik diucapkan dalam persidangan,
mennandatangani putusan sesudah diucapkan dalam sidang,
mempelajari dan mendiskusikan secara berkala
keputusan/permasalahan hukum yang diterima dari Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung.
Sesuai
keperluan
3 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang-
bidang tertntu yang telah ditentukan dan melaporkan kepada
Ketua Pengadilan Negeri
60 menit
4 Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan
administrrasi dan tehnis yustisial dan melaporkan kepada
pimpinan secara berkala.
60 menit
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 10
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
B Pengawasan
1 Melaksanakan Pengawsan kepada Hakim Pengawas Bidang 2 hari
2 Melaksanakan Pengawasan kepada Hakim Pengawas dan
pengamat narapidana ke Rumah Tahanan Negara
60 enit
3. ESELON IV
PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
A Melaksanakan tugas-tugas Panitera Sekretaris dalam bidang
administrasi umum
1. Membantu pimpinan dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan
pengorganisasiannya
10 hari
2. Memimpin Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan
Negeri dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas
bidang administrasi perkara dan administrasi umum
Setiap hari
3. Menerbitkan SPM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
berdasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA
Sesuai
keperluan
4. Melaksanakan pembayaran tagihan yang berisi belanja
Negara melalui SPM.LS. yang disampaikan kepada KPPN
dengan dilengkapi bukti-bukti asli
30 menit
B Melaksanakan tugas-tugas Panitera Sekretaris dalam bidang
administrasi Perkara
1. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,
putusan, dokumen, buku daftar, buku jurnal, buku register dan
surat-surat atau dokumen lainnya yang disimpan di
kepaniteraan
Setiap hari
2. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi
keuangan perkara dan keuangan pihak ketiga
C Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan,
Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita
Pengganti
Sesekali
sesuai job
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 11
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
D Salinan Putusan/penetapan
1. Membuat salinan Putusan/Penetapan 30 menit
2. Menandatangani salinan putusan/penetapan Pengadilan
Negeri dan surat-surat lain yang menjadi wewenang sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan perundang-undangan
E Penandatanganan 10 menit
Membuat dan menandatangani akta :
1. Pernyataan Permohonan (Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali) dan akta Pencabutan (Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali)
2. Pemberitahuan pernyataan permohonan banding, kasasi,
peninjauan kembali dan inzage.
3. Penerimaan dan Penyampaian Memori Kontra Memori :
(Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)
4. Pemberitahuan putusan banding, kasasi dan peninjauan
kembali
F Mengirim berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan
peninjauan kembali dalam tenggang waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
10 menit
G Melaksanakan sita jaminan dan eksekusi dan melaporkan hasil
kpada Ketua Pengadilan
1 hari
H Mendistribusikan surat sesuai disposisi ketua kepada
pelaksana tugas
20 menit
I Penunjuk Panitera Pengganti untuk melakukan persidangan
sesuai perkara yang diberikan
10 menit
J Menyampaikan saran, pendapat serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh ketua
Sesuai
kbutuhan
K Melaksanakan tugas ebagai anggota Baperjakat Sewaktu-
waktu
L Mencatat setiap data perkembangan perkara yang disidangkan
pada agenda (Court Calender Panitera Pengganti)
15 menit
Melaksanakan persidangan dengan membantu Hakim dalam
persidangan dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
pengadilan
Sesuai
kebutuhan
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 12
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
Membantu Hakim dalam hal :
- Membantu membuat penetapan hari sidang
- Membuat berita Acara persidangan yang harus selesai
sebelum sidang berikutnya.
- Mengetik putusan/penetapan
Melaporkan perkembangan perkara kepada meja II (petugas
Register) setiap selesai sidang untuk dicatat dalam register
tentang :
20 menit
- Perubahan/penundaan hari sidang dan alasannya
- Perkara yang sudah dfiputus berikut isi amar putusannya
Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama-sama
dengan Hakim Ketua Majelis serta asli putusan / penetapan
10 menit
Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum
bila telah selesai diminutasi
10 enit
a) SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
1 Membuat Program Kerja Pelaksanaan anggaran selaku Pejabat
Pembuat Komitmen
3 hari kerja
2 Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan
rencana anggaran tahun berjalan
3 hari kerja
3
4 Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas bagian administrasi
yang terdiri dari : Urusan Umum, Urusan Keuangan dan
Urusan Kepegawaian
Setiap hari
5 Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat –surat keluar yang
dibuat oleh urusan Umum, Keuangan dan kepegawaian
1 hari kerja
6 Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait Sesuai
kebutuhan
7 Menyusun Data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan
seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui
Panitera/Sekretaris
3 hari kerja
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 13
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
8 Membantu pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan
instruiksi yang diberikan.
Sewaktu-
waktu
9 Melaksanakan kebutuhan rumah tangga kantor Sesuai
kbutuhan
d) PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
1 Mencatat setiap data perkembangan perkara yang disidangkan
pada agenda (Court Calender Panitera Pengganti)
30 menit
2 Membantu Hakim dalam persidangan dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang pengadilan
Sesuai
lamanya
persidangan
3 Membantu Hakim dalam hal : 180 menit
- Membantu membuat penetapan hari sidang
- Membuat berita Acara persidangan yang harus selesai
sebelum sidang berikutnya.
- Mengetik putusan/penetapan
4 Melaporkan perkembangan perkara kepada meja II (petugas
Register) setiap selesai sidang untuk dicatat dalam register
tentang :
30 menit
- Perubahan/penundaan hari sidang dan alasannya
- Perkara yang sudah dfiputus berikut isi amar putusannya
5 Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama-sama
dengan Hakim Ketua Majelis serta asli putusan / penetapan
20 menit
6 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum
bila telah selesai diminutasi
20 menit
7 Melaksanakan Pemeriksaan Setempat bersama-sama dengan
hakim dan petugas terkait
Sesuai
kebutuhan
8 Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan oleh
Panitera/Sekretaris ataupun Panitera Muda
Sesuai
kebutuhan
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 14
e) JURUSITA PENGADILAN NEGERI
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
1 Melaksanakan semua perintah Pemanggilan, pemberitahuan
yang diberikan oleh Ketua Majelis menurut cara-cara
berdasarkan ketentuan undang-undang
4 hari
2 Melakukan Sita Jaminan (CB), Sita Eksekusi, Eksekusi dan
Pengangkatan Sita atas perintah Ketua Majelis / Ketua
Pengadilan Negeri
4 hari
3 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
sebagai staf dimana diperbantukan
Setiap hari
4 Melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan delegasi dari
Pengadilan Negeri lain
4 hari
f) URUSAN UMUM
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
A. PERSURATAN
Yang dimaksud persuratan masuk adalah semua kegiatan surat dinas (termasuk surat
permohonan perpanjangan penahanan / ijin penggeledahan, ijin penyitaan) yang keluar
dan masuk ke Pengadilan Negeri melalui Bagian Umum.
Pengelolaan surat masuk:
1 Surat yang diterima di Cap tanda terima kemudian ditulis
dalam buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembar
disposisi, diteliti oleh Bagian Umum untuk diteruskan ke
Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan negeri.
1 Hari -
2 Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisikan surat
tersebut.
1 Hari -
3 Surat turun ke Panitera/Sekretaris untuk di disposisikan ke
Wakil Panitera/ Wakil Sekretaris.
1 Hari
4 Surat di distribusikan sesuai disposisi Wakil sekretaris atau
Wakil panitera.
1 Hari
5 Surat yang memerlukan jawaban / tanggapan, masing-masing
harus sudah dijawab / ditanggapi.
3 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 15
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
Pengelolaan surat keluar:
1 Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor
sesuai kode surat dan ditanggali, kemudian 1 lembar surat
ditinggal pada Bagian Umum sebagai arsip.
1 Hari
2 Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan
setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat
mendesak/penting dikirim melalui kurir.
1 Hari
B. ADMINISTRASI PERLENGKAPAN
1 Pencatatan aset/barang milik negara dan setiap ada kegiatan
pengadaan barang dan jasa setelah adanya penyerahan/laporan
dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan
pencatatan/pengimputan kedalam Aplikasi SIMAK BMN.
2 Hari
2 Pencatatan barang-barang persediaan ( ATK ). 2 Hari
3 Pemberian Nomor Urut Pendaftaran ( NUP ) BMN. 3 Hari
4 Pembuatan Daftar Barang Ruangan ( DBR ) diselesaikan. 3 Hari
5 Pembuatan Kartu Inventaris Barang ( KIB ). 3 Hari
6 Pembuatan Laporan Neraca ( SIMAK BMN ) ke Bagian
Keuangan.
3 Hari
7 Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke
Instansi terkait.
7 Hari
8 Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL. 3 Hari
9 Melakukan Opname barang setiap Triwulan. 4 Hari
10 Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak berat dan sudah
tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan.
10 Hari
11 Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan
roda 4 (empat).
1 Hari
12 Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki .
4 Hari
13 Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik
setiap semester.
30 Hari
14 Perawatan AC dan Komputer setiap 3 ( tiga ) bulan. 20 Hari
15 Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki
dilaksanakan.
15 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 16
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
C. ADMINISTRASI PERENCANAAN
1 Menghimpun kebutuhan ATK, sarana dan prasarana penunjang
kerja selama l tahun yang akan datang.
7 Hari
2 Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan
sarana dan prasarana
10 Hari
3 Menyusun rencana kerja dan program kerja Bagian Umum
setiap awal tahun.
7 Hari
D. KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR
Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu
pengelolaan perpustakaan, perawatan / pemeliharaan sarana gedung kantor, pengamanan
dan kebersihan lingkungan kantor.
Pengelolaan Perpustakaan:
1 Penerimaan Buku baru untuk Perpustakaan dicatat ke Buku
Register Induk, pemberian nomor dan cap stempel
perpustakaan pada buku, pemberian label pada buku,
memasukkan dan menyusun buku pada rak buku sesuai
klasifikasi masing-masing serta pembuatan katalog buku.
5 Hari
2 Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-
buku Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
dan buku tentang hukum serta buku-buku yang ada
relevansinya dengan kedinasan dilaksanakan setiap akhir
tahun.
1 Hari
3 Membuat catatan peminjaman pada Register Buku
peminjaman masing-masing anggota dan pengembalian buku
dalam buku peminjaman.
1 Hari
4 Membuat Surat Teguran/Surat Peringatan kepada Peminjam
Buku yang belum mengembalikan sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan.
1 Hari
5 Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku setiap
minggu.
1 Hari
Perawatan / pemeliharaan sarana gedung kantor
1 Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan
dilaksanakan oleh pihak ketiga.
20 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 17
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
2 Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor setiap
triwulan.
5 Hari
3 Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap tahun. 2 Hari
Pengamanan dan Kebersihan lingkungan kantor
1 Menyusun uraian tugas ( Job Description ) satuan
pengamanan, petugas kebersihan dan penanggung jawab
petugas kebersihan setiap awal bulan.
1 Hari
2 Melakukan Pembinaan kepada Satuan Pengamanan setiap
bulan.
1 Hari
3 Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 jam,
dilaksanakan oleh petugas keamanan.
Setiap hari
4 Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (
POLSEK, POLRES, KODIM) apabila diperlukan.
insidentil
5 Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket. Tamu wajib
lapor ke Petugas Piket dan mengisi buku 6tamu dengan
meninggalkan kartu identitas dan memakai tanda tamu. Setelah
selesai, kartu identitas bisa diserahkan kembali dengan terlebih
dahulu menyerahkan tanda tamu.
Setiap hari
6 Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam
kerja,mematikan AC,listrik dan computer yang masih menyala
dan mengunci pintu yang belum terkunci.
1 Hari
7 Menyalakan / mematikan lampu di dalam dan diluar ruangan. 1 Hari
8 Mencatat dalam buku piket bagi pegawai atau pihak luar yang
melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja.
1 Hari
9 Menyusun jadwal piket untuk Pegawai dan Satpam setiap akhir
bulan.
1 Hari
10 Melaksanakan Kebersihan dalam ruangan dan luar ruangan /
halaman kantor, termasuk kebersihan, kenyamanan dan
kelengkapan ruang sidang, ruang tunggu, dan kamar
mandi/WC.
Setiap hari
11 Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh petugas kebersihan Setiap hari
E. LAPORAN-LAPORAN
1 Persiapan dan pembuatan laporan bulanan 4 hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 18
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
2 Pelaporan SIMAK BMN Semesteran, terlebih dahulu Aplikasi
Persediaan melakukan pengiriman ke SIMAK BMN.
3 Hari
3 Lakukan Rekonsiliasi Internal dengan Bagian Keuangan
dengan dibuatkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal (per
bulan dan per semesteran) dengan melakukan pengiriman data
(SIMAK BMN ke SAKPA).
2 Hari
4 Lakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL dengan melampirkan
Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan ADK serta persyaratan
lainnya.
2 Hari
5 Pengiriman Hasil Rekonsiliasi dengan KPKNL ke Korwil
beserta ADK dan laporan BMN Semesteran beserta lampiran-
lampiran lainnya.
1 Hari
F. PENGHAPUSAN BARANG
1 Pembuatan SK Panitia Penghapusan Barang yang diajukan ke
Pengadilan Tinggi.
4 Hari
2 Setelah PN melengkapi Persyaratan Penghapusan BMN,
Berkas Penghapusan diteruskan kepada KPKNL setempat
untuk mendapatkan persetujuan penghapusan
BMN.
4 Hari
3 Setelah terbit surat persetujuan dari KPKNL setempat,
kemudian Pengadilan Tinggi membuat permohonan
Penghapusan Barang Kepada KBUA cq. Bagian Perlengkapan
MA-RI.
4 Hari
g) URUSAN KEUANGAN
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
A. ADMINISTRASI KEUANGAN
Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri,
Panitera/Sekretaris dan Wakil Sekretaris,diselesaikan sejak surat itu diterima
1 .Surat keluar / jawaban surat. 1 Hari
2 Membuat berita Acara Rekonsiliasi. 1 Hari
3 Membuat rekapitulasi Gaji Pegawai yang disampaikan ke
Bank.
2 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 19
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
B. PELAKSANAAN ANGGARAN
Gaji Induk
1 Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan
menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK
kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK mutasi).
3 Hari
2 Membuat faktur pajak / surat setoran (SSP). 1 Hari
3 Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya. 1 Hari
4 Pengajuan Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran.
1 Hari
5 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran
Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
2 Hari
6 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
tanggal 10
setiap bulan
Gaji Susulan / Kekurangan Gaji
1 Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan beras
pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun
kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala,SK kenaikan
pangkat, tunjangan istri/anak,SK mutasi).
3 Hari
2 Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP). 1 Hari
3 Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan
kelengkapannya.
1 Hari
4 Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan
kelengkapannya beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran.
1 Hari
5 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran
Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh pejabat
penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM).
2 Hari
6 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 Hari
Uang Makan
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 20
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
1 Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan
setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Sub Bagian
Kepegawaian.
Tanggal 5
setiap bulan
selesai 2 Hari
2 Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).
1 Hari
3 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran
Pajak (SSP).
1 Hari
4 Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
1 Hari
5 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 Hari
Uang Lembur
1 Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang ditandatangani
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
1 Hari
2 Membuat Daftar Absen Lembur. 2 Hari
3 Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM).
1 Hari
4 Penandatanganan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat
Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna
Anggaran.
1 Hari
5 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan
Surat Setoran Pajak (SSP).
1 Hari
6 Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
1 Hari
7 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 Hari
Gaji ke-13 (tiga belas)
1 Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan Pegawai menggunakan
aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji
Bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri
Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
3 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 21
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
2 Membuat Faktur Pajak/Surat Setoran Pajak (SSP). 1 Hari
3 Koreksi Daftar Gaji ke 13 dan kelengkapannya. 1 Hari
4 Pengajuan Daftar Gaji ke-13 dan kelengkapannya dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
1 Hari
5 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat
Setoran Pajak (SPP).
1 Hari
6 Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat
Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).
1 Hari
7 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 Hari
Remunerasi dan Pertanggung Jawabannya
1 Membuat Daftar Nominatif Remunerasi Pengadilan Negeri
berdasarkan rekapitulasi absen dari Bagian Kepegawaian,
dilaksanakan setelah ada Surat Perintah dari Pengadilan
Tinggi.
1 Hari
2 Koreksi Daftar Nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan
Kepala Sub Bagian Keuangan.
1 Hari
3 Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi
Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.
1 Hari
4 Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan
Negeri ke Pengadilan Tinggi.
1 Hari
5 Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh
setiap Pegawai yang menerima remunerasi.
7 Hari
6 Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban
permintaan remunerasi Pengadilan Negeri oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan Kuasa Anggaran.
1 Hari
7 Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan
remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.
1 Hari
Pengajuan Uang Persediaan (UP)
1 Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai
3 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 22
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran tahun lalu
untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP).
2 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 Hari
Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
1 Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang
Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang
Uang Persediaan yang tidak cukup (dilaksanakan sesuai
kebutuhan).
2 hari
2 Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang
Persediaan (TUP) yang diajukan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.
1 Hari
3 Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan
kelengkapannya.
1 Hari
4 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang
Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).
1 Hari
Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
1 Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan
kelengkapannya.
2 Hari
2 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 Hari
Pengajuan Pembayaran Dengan Mekanisme LS
1 Membuat SPM langsung (LS) dan kelengkapannya. 1 Hari
2 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) kekantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 Hari
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
1 Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan
Negara Bukan Pajak pada bank persepsi
1 hari
2 Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk
ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris.
1 hari
3 Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Koordinator tanggal 5
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 23
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
wilayah. setiap bulan
C. PERTANGGUNG JAWABAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA)
1 Pembuat Pelaporan memasukan data ke aplikasi setelah
menerima bukti setoran dan Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN.
1 Hari
2 Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui oleh
KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) dan SP2D tersebut di input ke aplikasi SAKPA.
2 Hari
3 Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja
selama sebulan antara satker dan KPPN.
1 Hari
4 Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) setelah menerima
Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dari Sub Bag.
Umum. Paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.
1 Hari
5 Mengantar Laporan Keuangan ke Korwil, Biro Keuangan
MARI, Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan
Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
1 Hari
Laporan Keuangan Setiap Tri Wulan, Semester dan Tahunan
1 Laporan Realisasi Belanja Triwulan pembuatan laporan
keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke
koordinator wilayah dan Mahkamah Agung RI.
2 Hari
D. PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN
Buku Kas Umum
1 Buku kas umum pada awal tahun diberi penomoran disetiap
lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
1 Hari
2 Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangai
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
1 Hari
Buku Pembantu
1 Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan
ditutup setiap bulan.
1 Hari
2 Buku pembantu bank dibukukan pada setiap transaksi yang
ada di rekening giro.
1 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 24
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
3 Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap
transaksi/pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP).
1 Hari
4 Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap
Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank
dan Buku Pembantu Pajak. 3 bulan sekali
1 hari
h) URUSAN KEPEGAWAIAN
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
A. PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
Mengelola Surat Dinas penting yang telah didisposisikan Ketua Pengadilan Negeri dan
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri:
Surat yang diterima bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua
Pengadilan Negeri, Panitera/sekretaris,Wakil Sekretaris
kemudian diagenda pada buku surat masuk sejak surat itu
diterima.
1 Hari
Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep,
pengetikan dan koreksi oleh bagian kepegawaian.
2 Hari
Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua
Pengadilan Negeri/Panitera Sekretaris baik melalui fax
maupun melalui Bagian Umum.
1 Hari
Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri. Setiap Hari
Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (bezzeting)
yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah
data pegawai (bezzeting) dan koreksi oleh Bagian
Kepegawaian.
4 Hari
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun pada
akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut Kepangkatan
dan koreksi oleh Bagian Kepegawaian.
4 Hari
Penyususnan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan
Negeri (pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan).
4 Hari
Merekap absensi Hakim dan Karyawan/i Pengadilan Negeri. 3 Hari
Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan untuk
Uang Makan dan Remunerasi.
tanggal 5
setiap
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 25
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
bulannya
Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi
Semarang.
1 Hari
Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan
(SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan,
Panitia Pengadaan, Petugas Pengelola Anggaran Belanja
Pegawai (PPABP), SK Penguji Surat Perintah Pembayaran
(SPP) dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM),
SK Pengelola Keuangan , Bendahara Penerima, Bendahara
Pengeluaran.
1 Hari
Pembuatan SK Honorer (Pramubakti, Supir, Satpam dan IT). 1 Hari
Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Wasmat
serta SK KPN yang menyangkut masalah kepegawaian.
1 Hari
B. PROSES KEPEGAWAIAN
Kenaikan Pangkat Reguler:
1 Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat
selama 1 ( satu ) tahun, dibuat pada akhir tahun.
3 Hari
2 Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat. 5 Hari
3 Koreksi oleh bagian kepegawaian terhadap usulan kenaikan
pangkat reguler.
3 Hari
4 Meneruskan usul kenaikan pangkat ke Pengadilan Tinggi
Semarang.
1 Hari
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
1 Menginventarisir , melengkapi dan menyiapkan usulan
pegawai yang akan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
2 Hari
2 Rapat baperjakat. 1 Hari
3 Koreksi usulan tersebut oleh bagian Kepegawaian. 1 Hari
4 Mengirimkan usulan yang telah ditandatangani oleh Ketua
Pengadilan Negeri ke Ketua Pengadilan Tinggi.
1 Hari
Kenaikan Pangkat Pilihan
1 Menginventarisir, melengkapi dan menyiapkan usulan 1 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 26
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
pegawai yang akan kenaikan pangkat pilihan.
2 Rapat baperjakat. 1 Hari
3 Koreksi usulan tersebut oleh bagian Kepegawaian. 1 Hari
4 Mengirim usulan yang telah ditandatangani oleh Ketua
Pengadilan Negeri ke Ketua Pengadilan Tinggi.
1 Hari
Kenaikan Pangkat Pengabdian
1 Pengumpulan data. 5 Hari
2 Menyampaikan usul kenaikan pangkat kepada Ketua
Pengadilan.
5 Hari
3 Pengetikan dan koreksi oleh bagian Kepegawaian.
3 Hari
4 Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah
ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan
Tinggi.
2 Hari
Kenaikan Gaji Berkala
1 Menyusun daftar hakimdan pegawai yang akan naik gaji
berkala setiap akhir tahun.
4 Hari
2 Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 2 bulan
sebelum TMT.
1 Bulan
3 diserahkan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji
dan dimasukan ke file yang bersangkutan.
2 Hari
Mutasi Hakim dan Pegawai
1 Membuat Surat Perintah Melaksanakan tugas dan surat
perintah menduduki jabatan.
1 Hari
2 Disampaikan kepada yang bersangkutan, bendahara dan
dimasukan ke file yang bersangkutan.
2 Hari
Usulan Jabatan
1 Penelitian dokumen dan dibuatkan telaahan. 3 Hari
2 Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 2 Hari
3 Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh
Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.
2 Hari
Usulan Pensiun
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 27
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
1 Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang
bersangkutan memasuki usia pensiun.
5 Hari
2 Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh
Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.
2 Hari
Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana
2 Pengumpulan data untuk Hakim dan pegawai yang telah
memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun
dilakukan setiap tahun.
4 Hari
2 Mengirimkan usukan tanda penghargaan Satya lencana yang
telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke
Pengadilan Tinggi.
1 Hari
Cuti Hakim dan Pegawai
1 Pengetikan surat cuti. 1 Hari
2 Mencatat pada buku agenda cuti. 1 Hari
3 Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang
bersangkutan.
1 Hari
Hukuman Disiplin
1 Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 1 Hari
2 Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada Tim
pemeriksa.
2 Hari
3 Membuat dan mengirim surat pemanggilan. 2 Hari
4 Pemeriksaan oleh Tim pemeriksa dilakukan sesuai dengan
kebutuhan.
1 Hari
5 Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta
tindak lanjut sesuai rekomendasi.
2 Hari
DP3
1 Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan
langsung yang dinilai.
1 hari
2 Pengetikan DP3 untuk Hakim, Struktural, Panitera Pengganti,
Juru sita, dan untuk DP3 karyawan
5 hari
3 Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai dan atasan
pejabat penilai serta memasukan kembali ke file yang
bersangkutan tersebut
15 ari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 28
i) KEPANITERAAN PIDANA
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
A. PENYELESAIAN PERKARA
1 Berkas Perkara diterima dari kejaksaan untuk pemeriksaan
kelengkapan berkas pada kepaniteraan pidana.
1 Hari
2 Berkas perkara yang sudah lengkap,diserahkan kepada Ketua
Pengadilan Negeri untuk Penetapan Penunjukan Majelis
Hakim, dan kepada Panitera/Sekretaris untuk penunjukan
Panitera Pengganti.
1 Hari
3 Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim
untuk Penetapan hari sidang.
1 Hari
4 Penetapan penahanan (terhadap terdakwa yang ditahan) oleh
Ketua Majelis Hakim.
1 Hari
5 Pemeriksaan perkara ditangan Majelis Hakim sampai dengan
pembacaan putusan.
Keterangan :
1. Waktu penyelesaian ini secara kasuistis perkara-perkara
tertentu karena tingkat kesulitannya , namun tidak
menyimpang dari SEMA No.06 tahun 1992.
2. Putusan tergantung dari waktu penahanan, minimal 10
(sepuluh) hari sebelum waktu penahanan berakhir.
90 Hari
6 Putusan pengadilan yang dimintakan banding oleh terdakwa /
penasehat hukum atau jaksa Penuntut Umum dan
terdakwanya ditahan, supaya dilaporkan ke Pengadilan Tinggi
pada hari itu juga.
1 Hari
7 Berkas perkara yang dimintakan banding sudah harus dikirim
ke Pengadilan Tinggi.
14 Hari
8 Pemberitahuan putusan banding yang diterima Pengadilan
Negeri, disampaikan kepada terdakwa dan Kejaksaan.
3 Hari
9 Putusan banding yang dimohonkan Kasasi dan terdakwanya
ditahan supaya di laporkan ke Mahkamah Agung RI.
1 Hari
10 Putusan banding yang dimohonkan Kasasi ,sudah harus
dikirim ke Mahkamah Agung.
45 Hari
11 Apabila permohonan Kasasi tidak memenuhi syarat formal ( 1 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 29
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
terlambat menyatakan Kasasi atau tidak menyerahkan memori
Kasasi ) maka Ketua Pengadilan Negeri membuat surat
keterangan sebagaimana maksud Pasal 45A Undang-Undang
No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo. SEMA No.
11 Tahun 2010.
B. PROSES BANDING
1 Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan
Pengadilan diucapkan.
7 Hari
2 Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
disampaikan pada hari permintaan banding diajukan.
1 Hari
3 Pemberitahuan pernyataan banding dari pemohon banding
kepada terbanding.
2 Hari
4 Minutasi perkara banding dilaksanakan Panitera pengganti
dan harus sudah diserahkan ke kepaniteraan Pidana.
7 Hari
5 Tenggang waktu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage). 7 hari kerja
6 Pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi,
(tanpa harus menunggu memori Banding) setelah pernyataan
banding diterima/ diajukan.
14 Hari
7 Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon
banding (Penuntut Umum atau Terdakwa) sebelum diputus
oleh Pengadilan Tinggi,harus diberitahukan kepada
Pengadilan tinggi dan terbanding (Terdakwa atau penuntut
Umum). Pada hari itu juga atau paling lama pada hari
berikutnya
1 hari
8 Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft copy masing-
masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas
dinyatakan tidak lengkap.
C. PROSES KASASI
1 Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu. 14 Hari
2 Laporan permohonan Kasasi kepada Mahkamah agung yang
terdakwanya ditahan.
1 Hari
3 Pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi
setelah pernyataan Kasasi diterima.
2 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 30
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
4 Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya
setelah permohonan kasasi diajukan.
14 Hari
5 Memori Kasasi (salinan) harus diberitahukan/diserahkan
kepada termohon.
3 Hari
6 Bila ada kontra memori Kasasi dari termohon Kasasi setelah
termohon Kasasi salinannya diserahkan kepada Pemohon
Kasasi.
3 Hari
7 Pengiriman berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak
pernyataan kasasi diterima.
45 Hari
8 Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila
tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap
9 Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan terdakwanya
dalam tahanan, penyerahan salinan putusan kasasinya.
1 Hari
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
1 Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan
Kembali.
1 Hari
2 Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan
Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri.
1 Hari
3 Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. 1 Hari
4 Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan peninjauan
kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.
1 Hari
5 Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan
kembali memenuhi persyaratan.
14 Hari
6 Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan
dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana.
2 Hari setelah
sidang
berakhir
7 Kepaniteraan pidana setelah menerima berita acara
pemeriksaan dan pendapat tersebut, harus sudah mengirimkan
berkas Peninjauan Kembali tersebut ke Mahkamah Agung.
7 Hari
E. PROSES GRASI
1 Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga
terdakwa,untuk dicatat dalam register.
1 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 31
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
2 Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara asli
sampai dikirim ke Mahkamah Agung RI.
3 Hari
F. PERMOHONAN BANTUAN DELEGASI
1 Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
lain/ Delegasi.
1 Hari
2 Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima.
5 Hari
3 Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri
Pemohon Bantuan.
3 Hari
4 Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.
2 Hari
G. LAPORAN PERKARA PIDANA UNTUK DISERAHKAN KEPADA
KEPANITERAAN HUKUM
1 Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada
Panitera Muda Hukum
Tanggal 3 tiap
bulannya
H. PROSEDUR PENYELESAIAN WASMAT
1 Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Pengamat
(KIMWASMAT),
Tanggal 3 tiap
bulannya
j) KEPANITERAAN PERDATA
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
A. PENYELESAIAN PERKARA
1 Kepaniteraan perdata menerima Pendaftaran gugatan /
permohonan dari Pemohon. Biaya perkara ditentukan
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, lalu
dibuatkan SKUM dan biaya perkara yang ditentukan tersebut
langsung dibayar oleh Pemohon kedalam rekening Pengadilan
Negeri pada Bank yanag ditunjuk, dengan bukti pembayaran
biaya perkara dari Bank tersebut kemudian perkara gugatan /
permohonan dicatat / diergsiter dalam buku yang disediakan
untuk itu.
1 Hari
2 Berkas perkara lalu dilengkapi dengan formulir Penunjukan
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, utnuk diserahkan
1 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 32
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
3 Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Penunjukan majelis
Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti.
2 Hari
4 Penetapan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera
Perngganti dicatat dalam buku register yang disiapkan untuk
itu.
1 Hari
5 Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk menangani pemeriksaan
perkara, membuat /menetapkan hari sidang pertama.
1 Hari
6 Tenggang waktu pemanggilan para pihak dengan hari sidang
pertama.
7 Hari
7 Dalam hal panggilan delegasi disesuaikan waktunya dengan
wilayah hukum dari Pengadilan Negeri yang dimintakan
bantuan delegasi, demikian pula terhadap panggilan luar
negeri.
30 Hari
8 Pemeriksaan, penyelesaian perkara ditangan Majelis Hakim
sampai dengan pembacaan/pengucapan putusan, (diluar
waktu mediasi yang diberikan).
150 Hari/5
Bulan
9 Putusan yang selesai dibacakan / diucapkan oleh Majelis
Hakim, siap ditandatangani dan pada hari itu juga dapat
diserahkan
1 Hari
10 Salinannya kepada para pihak, kecuali terdapat kesalahan
ketikan untuk perbaikan.
1 Hari
11 Panitera pengganti setelah selesai sidang pembacaan putusan,
wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada
kepaniteraan untuk dicatat dalam register.
1 Hari
12 Panitera Pengganti menyelesaikan minutasi berkas perkara. 14 Hari
B.. PROSES BANDING
1 Perkara yang dimohonkan banding harus diajukan dalam
tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau waktu
putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam
pembacaan putusan Pengadilan tersebut.
7 Hari
2 Perkara yang dimohonkan banding, harus diberitahukan
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 33
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
kepada Terbanding oleh Jurusita.
3 Pihak Pembanding dapat mengajukan memori banding dan
pihak Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding
4 Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas
perkara (inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi.
14 Hari
5 Pengiriman berkas perkara banding (untuk putusan dilengkapi
dengan soft copy) ke Pengadilan Tinggi terhitung tanggal
pengucapan putusan oleh Majelis Hakim (tanpa menunggu
memori banding.
30 Hari
6 Memori banding yang diterima Pengadilan Negeri setelah
berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus
diberitahukan penyerahan memori banding dengan dilampiri
salinan kepada Terbanding, dan memori banding tersebut
disusulkan pengirimannya ke Pengadilan Tinggi.
2 Hari
7 Putusan banding yang diterima Pengadilan Negeri harus
disampaikan kepada para pihak.
3 Hari
C. PROSES KASASI
1 Pengajuan Pernyataan Kasasi dari pihak pemohon kasasi. 14 Hari setelah
pemberitahuan
putusan
2 Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi 3 Hari setelah
pernyataan
diterima
3 Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi. 14 Hari setelah
permohonan
Kasasi
4 Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi. 3 Hari setelah
memori diterima
5 Kontra Memori Kasasi dapat diajukan oleh Termohon Kasasi. 14 Hari setelah
menerima
Memori Kasasi
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 34
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
6 Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-
masing putusan, apabila tidak disertakan soft copy maka
berkas dinyatakan tidak lengkap
7 Berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung. 50 Hari
8 Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak. 3 Hari setelah
putusan diterima
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
1 Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register
Peninjauan Kembali.
1 Hari
2 Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam
tenggang waktu:
180 Hari
3 Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali kepada
Termohon Peninjauan Kembal.
2 Hari
4 Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan
oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah Termohon
Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali.
30 Hari
5 Berkas Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah
Agung, setelah tanggapan diterima dari Termohon Peninjauan
Kembali.
30 Hari
6 Dalam setiap berkas harus dilampirkan soft copy masing-
masing putusan, apabila tidak disertai maka dinyatakan tidak
lengkap
7 Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima dari
Mahkamah Agung disertai soft copy.
8 Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada pihak
dalam waktu paling lama :
3 Hari setelah
putusan diterima
E. DELEGASI
1 Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
lain/ Delegasi.
1 Hari
2 Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus dijalankan,
setelah permintaan bantuan tersebut diterima.
3 Hari
3 Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri 2 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 35
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
Pemohon Bantuan Delegasi.
4 Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja
Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanaka tugasnya
tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan
memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya.
1 Hari
5 Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.
1 Hari
F. SITA DAN EKSEKUSI
Sita Jaminan
1 Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan
menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan
Penetapan Sita jaminan dari Majelis Hakim.
1 Hari
2 Penunjukan jurusita. 1 Hari
3 Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas
sita jaminan dari Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi.
3 Hari
4 Penyerahan berita acara dan berkas sita jaminan kepada
Kepaniteraan Perdata /bagian eksekusi perdata setelah
pelaksanaan sita Jaminan
1 Hari
Aanmaning
1 • Permohonan aanmaning yang diajukan diteliti
kelengkapannya oleh Panitera Muda Perdata dan mencatatnya
ke dalam buku register eksekusi dan didisposisi oleh Panitera
/ Sekretaris untuk diteruskan kepada KPN.
2 Hari
2 Kepaniteraan Perdata/bag.eksekusi mempersiapkan penetapan
KPN.
1 Hari
3 Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh bag. eksekusi
kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran dan
pemanggilan oleh Juru Sita.
1 Hari
4 Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan :
Untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Apabila tempat tinggal Termohon berada di luar wilayah
7 Hari Kerja
14 Hari Kerja
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 36
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
hukum Pengadilan Negeri ybs.
5 Pemanggilan Termohon oleh Jurusita. 1 Hari
6 Jurusita membuat Berita Acara Peneguran. 1 Hari
Sita Eksekusi
1 Permohonan eksekusi yang diajukan setelah dibayar dan
dibuatkan SKUM diteliti kelengkapannya oleh Panitera Muda
Perdata dan mencatatnya ke dalam buku register eksekusi dan
didisposisi oleh Panitera / Sekretaris untuk diteruskan kepada
KPN.
2 Hari
2 Pengetikan Penetapan Sita Eksekusi serta penandatangan
Penetapan oleh KPN.
1 Hari
3 Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan. 1 Hari
4 Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi setelah menerima berkas
sita eksekusi dari Bagian Ekseskusi.
3 Hari
5 Penyerahan berkas sita eksekusi kepada bag. eksekusi perdata
setelah pelaksanaan sita eksekusi.
1 Hari
Eksekusi Riil (Pengosongan)
1 Permohonan eksekusi yang diajukan setelah dibayar dan
dibuatkan SKUM diteliti kelengkapannya oleh Panitera Muda
Perdata dan didisposisi oleh Panitera / Sekretaris untuk
diteruskan kepada KPN.
2 Hari
2 Pengetikan Penetapan Eksekusi untuk ditandatangani oleh
KPN.
1 Hari
3 Penunjukan Juru Sita oleh Panitera. 1 Hari
4 Jurusita melaksanakan Rapat Koordonasi setelah menerima
berkas eksekusi dari bag. Eksekusi.
3 Hari
5 Jurusita melaksanaan pemberitahuan pelaksana eksekusi
kepada para pihak.
3 Hari
6 Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada bagian
eksekusi perdata setelah pelaksanaa eksekusi
1 Hari
Eksekusi Lelang
1 Surat masuk permohonan eksekusi, yang telah dibayar panjar 2 Hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 37
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
dan dibuatkan SKUM diteliti kelengkapan berkas oleh
Panitera Muda Perdata untuk disposisi KPN dan Pansek.
2 Kepaniteraan Perdata/bag.eksekusi mempersiapkan penetapan
KPN.
1 Hari
3 Kepaniteraan perdata/bag. eksekusi mempersiapkan surat
permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang.
Catatan : Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor
kesulitan masing-masing perkara.
2 Hari
G. LAPORAN-LAPORAN
1 Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada
Panitera Muda Hukum.
Paling lambat
tanggal 3 tiap
bulannya
k) KEPANITERAAN HUKUM
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
A. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN BULANAN PERKARA
PIDANA/PERDATA
1 Panitera muda hukum menerima konsep Laporan Bulanan
dari Pidana / Perdata untuk di tik.
2 hari
2 Laporan bulanan tersebut setelah di tik diserahkan kepada
Kepaniteraan Pidana / Perdata untuk dikoreksi.
1 hari
3 Laporan bulanan tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera
untuk dikoreksi selanjutnya diparaf oleh Wakil Panitera.
1 hari
4 Laporan di tandantangan ke Panitera dan Ketua dan siap
untuk dikirimkan.
2 hari
B. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN JASA HUKUM
1 Mermbuat laporan Jasa hukum setelah di tik laporan tersebut
diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi dan
diparaf.
2 hari
2 Laporan ditandatangankan ke Panitera dan Ketua dan siap
dikirim.
2 hari
C. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN HAKIM
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 38
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
1 Menerima laporan bulanan evaluasi Kegiatan Hakim dari
Pidana dan Perdata serta merekap jumlah perkara tersebut lalu
di tik.
2 hari
2 Selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada Wakil
Panitera untuk dikoreksi dan diparaf.
1 hari
3 Laporan ditandantangankan ke Panitera dan Ketua
selanjutnya siap untuk dikirimkan
2 hari
D. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN CATUR WULAN
1 Menerima konsep Laporan 4 bulanan (catur wulan) dari
Pidana / Perdata untuk di tik
1 hari
2 Setelah selesai di tik diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana /
Perdata untuk dikoreksi
1 hari
3 Laporan bulanan tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera
untuk dikoreksi selanjutnya diparaf oleh Wakil Panitera
1 hari
4 Setelah dari Wakil Panitera diserahkan ke Panitera untuk
diparaf selanjutnya diserahkan ke Ketua untuk ditandatangani
dan siap untuk dikirimkan
2 hari
E. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN SEMESTERAN
1 Menerima konsep laporan semester dari pidana dan perdata
untuk di tik.
1 hari
2 Setelah selesai di tik diserahkan kepada Panmud Hukum
untuk dikoreksi, setelah dikoreksi diserahkan kepada Wakil
Panitera untuk dikoreksi kembali dan diparaf.
1 hari
3 Laporan tersebut ditandatangankan ke Panitera dan Ketua
selanjutnya siap dikirim.
2 hari
F. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN
1 Menerima surat-surat pengaduan dan mengagenda. 1 hari
2 Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada KPN. 1 hari
3 Membuat pengantar hasil telaah pengaduan 1 hari
G. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN TAHUNAN
1 Menerima Laporan Tahunan dari Pidana dan Perdata untuk di
tik.
1 hari
2 Laporan bulanan tersebut setelah selesai di tik diserahkan 1 hari
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 39
No Jenis kegiatan Max waktu
penyelesaian Ket
kepada Kepaniteraan Pidana / Perdata untuk dikoreksi dan
diparaf.
3 Laporan bulanan tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera
untuk dikoreksi dan diparaf.
1 hari
4 Laporan ditandantangankan ke Panitera dan Ketua
selanjutnya siap untuk dikirimkan
2 hari
H. PENATAAN ARSIP
1 1. Menerima berkas perkara dari pidana dan perdata yang
telah diminutasi.
1 hari
2 Berkas tersebut dicatat dalam register di Kepaniteraan
Hukum.
1 hari
3 Setelah dicatat dan diregister disusun menurut daftar nomor
urut.
2 hari
4 Diurut berdasarkan klasifikasi perkara dan dimasukan
keruang arsip.
2 hari
I. PROSEDUR PENYELESAIAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM
1 Menerima pendaftaran badan hukum dari Notaris. 1 hari
2 Mencatat dan memberi nomor pendaftaran sampai selesai dan
ditandatangankan ke Panitera.
1 hari
3 Menerima permintaan salinan putusan / kutipan putusan dari
penyidik selanjutnya diserahkan ke bagian umum untuk
didisposisikan ke Ketua, Pansek, Wapan.
2 hari
4 Setelah diterima kembali di Kepaniteraan Hukum, kemudian
dicarikan berkas perkaranya.
2 hari
5 Kemudian di Fotocopy dan disahkan oleh Panitera atau Wakil
Panitera kemudian dikembalikan ke Penyidik.
2 hari
B. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI
1) Eselon II (Jumlah SOP) = Nihil
2) Eselon III (Jumlah SOP) = 1 orang
3) Eselon IV (Jumlah SOP) = 6 orang
4) Staf (Jumlah SOP) = 6 orang
5) Fungsional (Jumlah SOP) = 61 orang
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 40
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 41
A. Sumber Daya Manusia
1) Profil Sumber Data Manusia
Jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB ada 81 Orang ,yang
terdiri dari :
- Tenaga Teknis dan Kepaniteraan
Ketua /Wakil Ketua / Hakim : 14 Orang.
Panitera : 1 Orang.
Panitera Muda : 3 Orang.
Panitera Pengganti : 17 Orang.
Jurusita : 4 Orang.
Jurusita Pengganti : 26 Orang.
J u m l a h ______________ 65 Orang.
Tenaga Non Teknis dan Kesekretariatan
Sekretaris : 1 Orang.
Kepala Sub Bagian : 3 Orang.
Staf/ Pengadministrasi : 8 Orang.
C P N S : - Orang.
J u m l a h ______________ 12 Orang.
Tenaga Honorer
Pramubhakti : 3 Orang.
Driver/Sopir : 1 Orang.
Satpam/Pengamanan : 3 Orang.
Petugas T I/ Operator : 1 Orang.
J u m l a h ______________ 8 Orang.
T o t a l ______________ 85 Orang.
Jumlah Berdasarkan Kepangkatan / Golongan terdiri dari :
Gologan IV : 4 Orang.
Golongan III : 68 Orang.
Golongan II : 4 Orang.
Golongan I : 1 Orang.
__________
J u m l a h : 77 Orang.
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 42
2) Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Formasi Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IB yang terdiri dari Tenaga Tekhnis dan Kepaniteraan, formasi
yang ada adalah :
- Jumlah Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IB Sesuai Rumus Yang ada sudah
- Jumlah Jurusita Pada Negeri Klaten Kelas IB berjumlah 4 Orang sudah
memenuhi kebutuhan
- Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB
berjumlah 26 Orang yang menurut formasi seharusnya 15 orang telah
melampaui batas formasi.
Untuk Kebutuhan Sumber Daya Manusia non Teknis dan
Kesekretariatan Jumlah staf / Pengadministrasi pada Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IB hanya berjumlah 8 ( delapan ) orang sehingga sangat kurang untuk
itu jumlah jurusita Pengganti di perbantukan pada sub bidang kepaniteraan dan
kesekretariatan di Pengadilan Negeri Klaten sebagai tenaga Pengadministrasi.
Dengan adaya promosi dan mutasi yang diusulkan menjadi tenaga
Teknis banyak pegawai yag berminat di bagian teknis yang lebih
menjanjikan masa depan, sehingga tenaga staf pengadministrasi di bagian
kesekretariatan berkurang terutama untuk IT/operator, Bendahara. Apikasi
Simak BMN dan Sikep, dll sagatlah kurang, sehigga mempengaruhi kecepatan
dalam pelaporan dan kinerja yang kurang maksimal. Harapan kami para
pimpinan pusat lebih memperhatikan masa depan tenaga /staf
pengadministrasi di bagian kesekretariatan.
Untuk Pengisian Jabatan Struktural baik Teknis dan Non teknis
sudah terisi Semua. Bahwa Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB setiap awal
tahun sudah mengusulkan Diklatpim penjenjangan terutama yang telah
menduduki jabatan, namun sampai sekarang belum diberi kesempatan untuk
mengikuti Diklatpim Penjenjangan tersebut.
Demikian pula untuk Diklat Peningkatan Profesional bagi pejabat tertentu
( Hakim, Panitera Penggati Jurusita, , agar diberi kesempatan untuk mengikuti
diklat tersebut.
Bahwa Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB setiap awal tahun telah
pula mengusulan diklat yang berkaitan dengan aplikasi apikasi menunjang
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 43
kegiatan kinerja , degan adanya inovasi Pelayaan Publik, di Pegadilan Negeri
Klaten Kelas IB telah pula mensosialisasi SIPP/CTS
Untuk ijin belajar Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB telah memberikan ijin
rekomedasi untuk diteruskan/ ditindaklanjuti ke Pengadilan Tinggi dan Kepala
Badan Urusan Administrasi degan mencantumkan jadwal perkuliahan.
3) Mutasi
Pejabat / Pegawai yang mutasi keluar dari PN Klaten karena promosi pada
tahun 2016 sebanyak 5 ( Lima ) Orang yang terdiri dari :
a. Ferry Halomoan Lubis, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Yogyakarta
b. Purwanto, SH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
c. Purnomo Hadiarto, SH sebagai Wail Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru
d. Djamaludin Ismail, SH. MH. Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu
e. Bongbongan Silaban, SH. L.L.M. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lubuk
Linggau
Pejabat / Pegawai yang mutasi Masuk ke Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB
Pada tahun 2016, sebayak 8 ( Delapan ) orang.
a. Kurnia Dianta Ginting, SH. MH. Sebagai Hakim
b. Nyoto Pramuko Wahyu Buwono sebagai Panitera Pengganti
c. Siswanto sebagai Panitera Pengganti
d. Tri Lestari Fitriana, SH sebagai Panitera Pengganti
e. Nyoman Ayu Wulandari, SH. MH sebagai Hakim
f. Tri Margono, SH sebagai Hakim
g. H. Hisbullah Idris, SH. M.Hum. sebagai Ketua
h. Nuruli Mahdilis, SH. MH. Sebagai Wakil Ketua
4) Promosi
Pejabat/ Pegawai yang diusukan Jabatan /Promosi dan sudah menjalankan
tugas pada Tahun 2016 sebanyak : Nihil
5) Pensiun
Pejabat / Pegawai yang telah melaksanakan Purna Bhakti/ Pensiun Pada Tahun
2016, sebanyak : Nihil.
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 44
Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :
SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS KEPANITERAAN
NO. N A M A N I P PANGKAT / GOL. / RUANG
1. 2. 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
K E T U A
H. HISBULLAH IDRIS, SH., M.Hum.
WAKIL KETUA
NURULI MAHDILIS, SH., MH.
H A K I M
IRMA WAHYUNINGSIH, SH.MH.
SAGUNG BUNGA MAYASAPUTRI.A.SH
NOVI WIJAYANTI, SH.
ARIEF WINARSO,SH.
ARI PRABAWA, SH.
ANNISA NOVIYATI,SH.
DIAN HERMINASARI, SH.
IRA WATI,SH.Mkn
KURNIA DIANTA GINTING,SH.MH.
WAHYU SETIOADI, SH.
TRI MARGONO, SH.
NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.
PANITERA
SRI PRIH UTAMI, SH. MH.
CALON HAKIM
PANITERA PENGGANTI
BANDUNG NAWA MARYANA, SH.
SRI SUBANDIYATI, SH.
TITIK ARJIATI, SH.
SITI MAKRIFAH, SH.
M U R D A N I, SH.
HENY SURYANI, SH
BAMBANG GIRI SUHENDRO, SH.
EDI PRIYANA, SH.
LUDI AFRI ASIANTO,SH.
NYOTO PRAMUKO WB,SH.
SISWANTO
S U M A R J O
TRI WIYANA, SH.
JANU PRAPTONO, SH.
SUKIDI,SH.
DANI SUSANTI,SH.
TRI LESTARI FITRIANA,SH.
196007011992121001
196801141992122001
197209131999032003
197701292001122003
197904122001122001
197611252001121002
197610292001121003
197807132001122003
197704112001122001
197909222003122001
197706022002121007
197706182002101005
197602112002121004
198207022003122002
196208101982032002
196309181992031002
195905251980012001
196008291984032001
196703051989032002
195912301982032003
196805141990032005
196210081993031002
196805161994031003
196506191992031004
197108141993031003
196510171987031004
195905071986031006
196706301989031004
19700125199403 1003
196809051993031005
198006042011012013
197510072000 032002
Pembina Utama Muda ( IV/c )
Pembina Tk I ( IV/b )
Pembina ( IV / a )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk.I ( III / d )
Penata Tk.I ( III / d )
Penata Tk.I ( III / d )
Pembina ( IV / a )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata ( III / c )
Penata ( III / c
Penata ( III / c )
Penata ( III /c )
Penata ( III / c )
Penata Muda Tk.I ( III / b )
Penata Muda Tk I ( III/b )
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 45
NO. N A M A N I P. PANGKAT / GOL. /
RUANG
1 2 3 4
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41 .
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
JURUSITA
S A R J U .
S U T O M O
ANDIKA RINTA ADI
SUTRISNO
PANITERA MUDA HUKUM
KOSASIH, SH.
S T A F :
SRI PURWATI, SH.
NURUZ ZAMAN HAKIM, SH.
SUYATMAN
S R I H A S T U T I, SH.
PANITERA MUDA PIDANA
JAKA MUHAMAT NURHASAN, SH.
S T A F :
JOKO WINARTO
M. SETYORINI, SH.
STANISLAUS AGUS SRIYANTO
SRI MUMPUNI
SITI NURHAYATI
M A R J A D I, SH.
A M I R.
PANITERA MUDA PERDATA
SUMARMIN, SH.MH.
S T A F :
YULIANTI, SH.
BAMBANG HENDRADI PURNOMO
G I M A.
POERWANINGDYAH MS
HARIS SUMARNO
RUSMANTO, SH.
SRI MURNI, SH.
196008171983031009
196001011985031019
196311131989031003
196401311983031001
196503301986031003
197308141993032001
197004062002121001
196002071985021002
198107192006042003
196803041989031003
196108121982031002
196511101991032005
196208201983031004
196407081985032004
195909051986022001
196702151993031003
195911261991031003
196505151987031005
197007101993032004
195912261983031004
196502101990031006
196512291992032002
196708051992031006
196804061993031004
1970030201993032002
Penata Muda TK I ( III / b )
Penata Muda Tk I ( III / b )
Penata Muda Tk I ( III / b )
Penata Muda Tk ( III / b)
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Muda TK.I ( III / b )
Penata Muda ( III / a )
Penata Tk I ( III / d )
P e n a t a ( III / c )
P e n a t a ( III / c )
Penata Muda Tk I ( III / b )
Penata Muda Tk I ( III / b )
Penata Muda Tk I ( III / b )
Penata Muda ( III / a )
Pengatur Tk.I ( II / d )
Penata Tk. I ( III / d )
P e n a t a ( III / c )
Penata Muda Tk I ( III / b )
Penata Muda Tk.I ( III / b )
Penata Muda Tk.I ( III / b )
Penata Muda Tk.I ( III / b )
Penata Muda ( III / a )
Penata Muda ( III / a )
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 46
SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDICIAL
NO. N A M A N I P. PANGKAT / GOL. / RUANG
1 2 3 4
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
SEKRETARIS
SUROTO, SH.
KASUB. BAG. PERENCANAAN, IT, DAN
PELAPORAN
WIJAYA BINU KAMDANI, SH.MM.
S T A F
ANTONIUS TRIATMODJO
KASUB. BAG. KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATALAKSANA
Dra. DIAH SRI WINARNI.
S T A F :
PANDYO PUTRO RAHARJO, SH.
PARDIYO, SH.
SRI HANDAYANI, SH.
SRI TANTI, SH..
KASUB. BAG. UMUM DAN KEUANGAN
MARYANTO, SH.
S T A F :
DWI HESTI INDARINI
INDAH SUNARSIH
JIATUN
AGENG WAHYU
WAHYU WIDAYATI
SUMARNO
WALIDI, A.Md.
RAKHMAD UMAR PURWAKA
WARDANA
MUHAMMAD SHOLIKHIN
SUROSO
HONORER
ARIFIN CAHYADI UTAMA
MUHAMMMAD RIFA’I YULIANTO
RADITYA PUTU NOVEMBERIYANTO
TRI YANTO
SATYA WIDHI YOGANTA
PUJI WIYONO,S.Kom
WINDRA SUKARNO KAMDANI, SH.
MUKHAMMAD FATHROKHMAN
195908151983031002
197203231992031004
196212311990031042
196608221993032001
196905281994031005
197310121994031001
196909181993032003
197008041992032001
196710311987031002
196408211985032003
196505281985032002
19650421989032005
196910081991031005
196108081991031001
196109081991031001
197705132006041003
197107262006041001
196010041987031002
196712102014081003
196303072014081001
Penata Tk I ( III / d )
Penata ( III / c )
Penata Muda TK.I ( III / b )
Penata Tk.I ( III /d)
Penata Tk.I ( III / d )
Penata Tk I ( III / d )
Penata ( III / c )
Penata ( III / c )
Penata Tk I ( III / d )
Penata Muda Tk I( III / b )
Penata Muda TK I ( III / b )
Penata Muda TK I ( III / b )
Penata Muda TK.I. ( III /b)
Penata Muda ( III / a )
Penata Muda ( III / a )
Penata Muda ( III / a )
Pengatur ( II/ c )
Pengatur Muda TK I ( II/ b )
Pengatur Muda ( II/a )
Juru Muda (I/a )
TUGAS & FUNGSI
Satuan Keamanan/SATPAM
SOPIR
Satuan Keamanan/SATPAM
Satuan Keamanan/SATPAM
PRAMU BHAKTI
PRAMU BHAKTI/OPR IT
PRAMU BHAKTI/OPR IT
PRAMU BHAKTI/OPR IT
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 48
B. Keadaan Perkara
1. Rekapitulasi Perkara Pidana dan Perdata
a. Perkara Pidana
1) Rekapitulasi Perkara Pidana Biasa 2016
TAHUN 2016 PIDANA BIASA
B U L A N Sisa
Bulan
Lalu
Masuk
Bulan Ini Jumlah
Putus
Bulan Ini Sisa
Januari 23 30 53 17 36
Pebruari 36 16 52 12 40
Maret 40 20 60 28 32
April 32 18 50 23 27
Mei 27 35 62 13 49
Juni 49 21 70 36 34
Juli 34 8 42 14 28
Agustus 28 28 56 21 35
September 35 19 54 24 30
Oktober 30 22 52 21 31
Nopember 31 21 52 25 27
Desember 27 10 37 6 31
JUMLAH 248 240
2) Rekapitulasi Perkara Pidana Khusus 2016
TAHUN 2016 PIDANA KHUSUS ANAK
B U L A N Sisa
Bulan
Lalu
Masuk
Bulan Ini Jumlah
Putus
Bulan Ini Sisa
Januari 1 1 2 1 1
Pebruari 1 1 2 1 1
Maret 1 - 1 1 -
April - - - - -
Mei - - - - -
Juni - 4 4 4 -
Juli - - - - -
Agustus - - - - -
September - 3 3 3 -
Oktober - - - - -
Nopember - - - - -
Desember - 1 1 - 1
JUMLAH 10 13 10
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 49
3) Rekapitulasi Perkara Pidana Singkat 2016
TAHUN 2016 PIDANA SINGKAT
B U L A N Sisa
Bulan
Lalu
Masuk
Bulan Ini Jumlah
Putus
Bulan Ini Sisa
Januari - - - - -
Pebruari - - - - -
Maret - - - - -
April - - - - -
Mei - - - - -
Juni - - - - -
Juli - - - - -
Agustus - - - - -
September - - - - -
Oktober - - - - -
Nopember - - - - -
Desember - - - - -
JUMLAH - - - - -
4) Rekapitulasi Perkara Pidana Cepat/Tipiring 2016
TAHUN 2016 PIDANA CEPAT/TIPIRING
B U L A N Sisa
Bulan
Lalu
Masuk
Bulan Ini Jumlah
Putus
Bulan Ini Sisa
Januari - 3 3 3 -
Pebruari - 20 20 20 -
Maret - 12 12 12 -
April - 19 19 19 -
Mei - 17 17 17 -
Juni - 39 39 39 -
Juli - 4 4 4 -
Agustus - 2 2 2 -
September - 8 8 8 -
Oktober - 18 18 18 -
Nopember - 13 13 13 -
Desember - 10 10 10 -
JUMLAH - 165 165 165 -
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 50
5) Rekapitulasi Perkara Pidana Cepat/Pelanggaran Lalu Lintas 2016
TAHUN 2016 PIDANA SINGKAT
B U L A N Sisa
Bulan
Lalu
Masuk
Bulan Ini Jumlah
Putus
Bulan Ini Sisa
Januari - 1,902 1,902 1,902 -
Pebruari - 1,972 1,972 1,972 -
Maret - 1,429 1,429 1,429 -
April - 2,178 2,178 2,178 -
Mei - 1,917 1,917 1,917 -
Juni - 1,903 1,903 1,903 -
Juli - 1,105 1,105 1,105 -
Agustus - 1,709 1,709 1,709 -
September - 2,368 2,368 2,368 -
Oktober - 1,745 1,745 1,745 -
Nopember - 2,758 2,758 2,758 -
Desember - 2,176 2,176 2,176 -
JUMLAH - 23,162 23,162 23,162 -
6) Rekapitulasi Perkara Pidana Pra Peradilan 2016
TAHUN 2016 PIDANA SINGKAT
B U L A N Sisa
Bulan
Lalu
Masuk
Bulan Ini Jumlah
Putus
Bulan Ini Sisa
Januari - - - - -
Pebruari - - - - -
Maret 1 1 1 1
April - 1 1 - -
Mei - - - - -
Juni - - - - -
Juli - - - - -
Agustus 4 4 2 2 4
September - 2 2 - -
Oktober - - - - -
Nopember - - - - -
Desember - - - - -
JUMLAH 5 8 5 5
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 51
b. Perkara Perdata
1) Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan 2016
NO BULAN
SISA
BULAN
LALU
MASUK
PUTUS
BULAN
INI
GUGUR CABUT
SISA
AKHIR
PERKARA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Januari 48 15 15 - 1 47
2 Februari 47 17 10 - 3 51
3 Maret 51 8 11 - - 48
4 April 48 12 9 - 1 50
5 Mei 50 11 7 - 1 53
6 Juni 53 5 16 - - 42
7 Juli 42 3 5 - 1 39
8 Agustus 39 10 5 - 1 43
9 September 43 19 15 - - 47
10 Oktober 47 13 11 - 1 48
11 November 48 12 12 - 2 46
12 Desember 46 7 5 - - 48
Total 132 121 11
a) Rekapitulasi Perkara Perdata Permohonan 2016
NO TAHUN
2016
SISA
BULAN
LALU
MASUK GUGUR CABUT PENETAPAN
SISA
AKHIR
PERKARA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Januari 7 5 - 0 6 6
2 Februari 6 1 - 0 5 2
3 Maret 2 14 - 1 7 8
4 April 9 8 - 1 11 5
5 Mei 6 10 - 1 10 5
6 Juni 6 11 - 2 11 4
7 Juli 6 4 - 1 6 3
8 Agustus 4 16 - 2 13 5
9 September 7 12 - 1 8 10
10 Oktober 11 7 - 0 13 5
11 November 5 21 - 1 16 9
12 Desember 10 8 - 2 7 11
Total 117 12 113
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 52
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis
a. Rasio Perkara Pidana terhadap Majelis
Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Klaten menerima pelimpahan perkara baik
dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penyidik Kepolisian dengan jumlah
rincian sebagai berikut :
Pidana Biasa 248 Perkara
Jumlah
258 Perkara Pidana Khusus Anak 10 Perkara
Tindak Pidana Ringan 165 Perkara Jumlah
431 Perkara/Sidang Lalu – Lintas 23162 Pelanggar / 54
Kali Sidang
Dengan adanya jumlah perkara yang diterima bila dibandingkan dengan jumlah
Hakim yang ada yaitu sebanyak : 14 orang, dari jumlah Hakim yang ada di
Pengadilan Negeri Klaten sebanyak 14 (empat belas) orang dibagi menjadi 6
Majelis Hakim Tetap maka ratio penanganan perkara per majelis adalah :
Rasio Perkara terhadap majelis :
Jumlah Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak sebanyak : 258 Perkara
Rasio Perkara terhadap Majelis = 258 : 6 = 43 perkara / Majelis
Rasio Perkara terhadap Hakim :
Jumlah Perkara Tindak Pidana Ringan dan Lalu - lintas : 23.327 Perkara
Rasio Perkara terhadap Majelis = 23.327 : 6 = 3.887 perkara / Majelis
c. Rasio Perkara Perdata Terhadap Majelis
Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Klaten menerima perkara perdata Gugatan
dan Permohonan dengan rincian sebagai berikut :
Perdata Gugatan 132 Perkara Total
249 Perkara Perdata Permohonan 117 Perkara
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 53
Dengan adanya jumlah perkara yang diterima bila dibandingkan dengan jumlah
Hakim yang ada yaitu sebanyak : 14 orang, dari jumlah Hakim yang ada di
Pengadilan Negeri Klaten sebanyak 14 (empat belas) orang dibagi menjadi 6
Majelis Hakim Tetap maka ratio penanganan perkara per majelis adalah :
Rasio Perkara terhadap majelis :
Jumlah Perkara Perdata Gugatan 132 Perkara
Rasio Perkara Terhadap Majelis = 132 : 6 (Majelis) : 22 Perkara
Rasio Perkara terhadap Hakim :
Jumlah Perkara Perdata Permohonan 117 Perkara
Rasio Perkara Terhadap Majelis = 117: 6 (Majelis) : 20 Perkara
3. Putusan Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK
a. Perkara Pidana
NO URAIAN Jumlah
3
4
5
Putusan yang diajukan Banding :
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk.
Banding -----------------------------------------------------
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk.
Banding -----------------------------------------------------
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima
Tk. Banding ---------------------------------------
Putusan yang diajukan Kasasi :
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding
dan dikuatkan Tk. Kasasi --------------------------------
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding
dan dibatalkan Tk. Kasasi -------------------------------
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding
dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi -------------------
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding
dan dikuatkan Tk. Kasasi ---------------------------------
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding
dan dibatalkan Tk. Kasasi --------------------------------
Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) :
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding
dan dikuatkan Tk. Kasasi dan dikuatkan Tk. PK ---
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding
dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK.
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk.
Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang
dikuatkan Tk. PK ------------------------------------------
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk.
Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan
Tk. PK -------------------------------------------------------
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk.
Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan
10 Perkara
8 Perkara
Nihil
1 Perkara
1 Perkara
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 54
NO URAIAN Jumlah
Tk. PK -------------------------------------------
f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk.
Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan
Tk. PK ------------------------------------------
g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk.
Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan
Tk. PK -------------------------------------------
h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk.
Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang
dibatalkan Tk. PK ------------------------------------------
i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk.
Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan
Tk. PK -------------------------------------------
j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk.
Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan
Tk. PK -------------------------------------------
k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum
tetap Yang dikuatkan Tk. PK ------------------
l. Putusan Pengadilan Tk. lkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK ------
m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan
Hukum Tetap Yang dikuatkan Tk. PK -----------------
n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum
Tetap Yang dibatalkan Tk. PK ----------------
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan
Hukum Tetap Yang dibatalkan Tk. PK -----------------
---------------------------------------------
p. Tingkat Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang
dibatalkan Tk. PK -----------------------------------
q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum
Tetap Yang tidak dapat diterima Tk. PK.---
r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan
Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK.-------------
--------------------------------------------
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
b. Perkara Perdata
NO URAIAN Jumlah
1
2
Putusan yang diajukan Banding :
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding ----
-------------------------------------------------
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding ----
-------------------------------------------------
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk.
Banding ---------------------------------------
Putusan yang diajukan Kasasi : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi --------------------------------
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi -------------------------------
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan
24 Perkara
10 Perkara
1 Perkara
Nihil
25 Perkara
Nihil
Nihil
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 55
NO URAIAN Jumlah
3
tidak dapat diterima Tk. Kasasi -------------------
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi ---------------------------------
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi --------------------------------
Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi dan dikuatkan Tk. PK ---
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK.
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK --
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding
dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK ----------
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding
dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK ---------
f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK --------------
g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK -------------
h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan
tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK --
i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding
dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK ---------
j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding
dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK --------
k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap
Yang dikuatkan Tk. PK ------------------
l. Putusan Pengadilan Tk. lkan Tk. Banding dan dibatalkan
Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK ------
m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum
Tetap Yang dikuatkan Tk. PK -----------------
n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap
Yang dibatalkan Tk. PK ----------------
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan
Hukum Tetap Yang dibatalkan Tk. PK -----------------------
p. Tingkat Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang
dibatalkan Tk. PK -----------------------------------
q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap
Yang tidak dapat diterima Tk. PK.---
r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan
Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK.-------------------
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 56
C. Pengelolalan Sarana dan Prasarana
1. Sarana dan Prasarana Gedung.
a) Pengadaan.
Di tahun 2016 Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB melaksanakan
Melakukan Renovasi Gedung seluar 600 m2.
b) Penghapusan.
Menunggu proses penghapusan/lelang barang sisa bongkaran
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.
a) Pengadaan.
1) Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi
- 4 Unit Personal Komputer
- 2 Unit Laptop
- 4 Unit Printer
- 1 Bh Router Board Mikrotik
- 1 Bh Scanner
2) Pengadaan Fasilitas Perkantoran
- 5 Unit AC
- 1 Unit Genset
b) Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Klaten
1) 5 unit Sepeda Motor
2) 3 unit mobil roda 4
3) 10 unit rumah dinas
4) 3 ruang sidang dewasa
5) 1 ruang sidang anak
6) 2 ruang tahanan, 1 ruang tunggu anak
7) Ruang barang bukti
8) Ruang perpustakaan
9) Ruang Arsip
10) Pos Satpam
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 57
D. Pengelolaan Keuangan
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung :
Pagu Anggaran : Rp. 8.100.502.000,00
Realisasi Anggaran : Rp. 7.940.276.554,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pagu Anggaran : Rp. 3.203.000.000,00
Realisasi Anggaran : Rp. 2.627.001.300,00
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Pagu Anggaran : Rp. 69.736.000,00
Realisasi Anggaran : Rp. 57.403.285,00
E. Dukungan Teknologi Informasi
A. Perangkat Keras
1) 2 buah Komputer Server
Pengadilan Negeri Klaten memiliki dukungan terhadap kelancaran
pelaksanaan SIPP 1 Server Merek HP sebagai server backup, dan 1 server
merek Fujitsu sebagai server Utama.
2) 25 Komputer Personal
Pengadilan Negeri Klaten memiliki 19 Komputer personal yang tersebar di
beberapa ruang :
- Ruang Hakim : 1 buah
- Ruang Jurusita : 3 buah
- Ruang Umum : 2 buah
- Ruang Panitera Pengganti : 4 buah
- Ruang Panitera Muda Hukum : 1 buah
- Ruang Panitera Muda Pidana : 2 buah
- Ruang Panitera Muda Perdata : 2 buah
- Ruang Kepegawaian : 2 buah
- Ruang Keuangan : 2 buah
- Ruang Sekretaris : 1 buah
- Ruang Wakil Ketua : 1 buah
- Ruang Perpustakaan : 1 buah
- Ruang Meja Informasi : 3 buah
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 58
3) 7 Laptop
Pengadilan Negeri Klaten memiliki 7 Laptop yang tersebar di beberapa
ruang :
- Ruang Panitera Muda Hukum : 1 buah
- Ruang Panitera Muda Pidana : 1 buah
- Ruang Panitera Muda Perdata : 1 buah
- Ruang Kepegawaian dan Ortala : 1 buah
- Ruang Kasubag Umum dan Keuangan : 3 buah
4) 19 buah Printer
Pengadilan Negeri memiliki 18 Printer yang tersebar di beberapa ruangan
- Ruang Hakim : 2 buah
- Ruang Jurusita : 2 buah
- Ruang Umum : 2 buah
- Ruang Panitera Pengganti : 4 buah
- Ruang Panitera Muda Hukum : 2 buah
- Ruang Panitera Muda Pidana : 2 buah
- Ruang Panitera Muda Perdata : 2 buah
- Ruang Kepegawaian : 1 buah
- Ruang Keuangan : 2 buah
5) 2 buah Scanner
6) 1 buah Kamera Digital
B. Perangkat Lunak
Pengadilan Negeri Klaten memiliki beberapa aplikasi pendukung dalam
pelaksanaan pekerjaan sehari-hari diantaranya adalah Aplikasi Penelusuran
Perkara (SIPP), aplikasi pendukung pekerjaan Keuangan dan Data
Inventarisasi SIMAK BMN.
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 59
F. Regulasi Tahun 2016
Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan,
pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek :
1. Kelembagaan (Organisasi)
2. Ketatalaksana (Bussiness Process)
3. Sumber Daya Manusia (SDM Aparatur)
Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaran
pemerintah tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus
ditata ulang atau di perbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government). Dengan kata
lain reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur
negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan pesatnya kemajuan
ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan
lingkungan strategis menurut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan
disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat, oleh karena itu harus segera
diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, kooperatif dan sistematik
sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan
efisien.
Reformasi disini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan atau tindakan yang
bersifat radikal dan revolusioner.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area :
1. Manajemen Perubahan
A. Dibentuknya Tim Pengelola Manajemen
1. Desain Teknis Manajemen Perubahan
2. Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
3. Quality ansuransi yang disesuaikan dengan rencana kerja yang diterapkan
Adanya roll model
- Adanya SK-SK yang diterbitkan oleh KPN sebagai agen
perubahan/pelakanaan program.
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 60
B. Tersusunnya strategi manajemen perubahan
1. Ada dokumen perencanaan manajemen perubahan (RB)
Jangka menengah dan rencana kerja (work plan)
2. Adanya penetapan quick win (pencapaian yang lebih baik) sebagai inisiatif
yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali program reformasi
birokrasi.
o Dibuatnya SK Tim pengelola quick win
o Menyusun rencana kerja dan target serta metode menu
3. Tersusunya kode etik / aturan perilaku pegawai
Menuju PP No. 53 Tahun 2010
Dicetak kewajiban dan larangan PNS kemudian dipasang dan dipigura
4. Tersusunya Penegakan Disiplin Kerja Hakim
Menuju Perma 7 dan 8 Tahun 2016
C. Tersusunya Strategi Komunikasi manajemen perubahan
1. Tersusunya rencana kegiatan mulai dari perencanaan dan pelepasan
2. Adanya komunikasi yang efektif terhadap program reformasi birokrasi
2. Perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan di Pengadilan Negeri Klaten belum dibuat SOP
S : Standar
O : Operasional
P : Prosedur
Diharapkan adanya peningkatan yang efektif dalam pengelolaan arsip dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tertib lengkap dan informatif
disampaikan keseluruh pegawai dan stake holder
Peraturan Perundang-undangan baik internal / eksternal telah termutakhirkan
lengkap diklasifikasikan dan diadministratsikan (dibuat index peraturan yang
lengkap dalam sistem informasi (IT) database yang mudah dan informatif softcopy
/ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Peraturan telah disosialisaikan dan didukung mekanisme tindak lanjut pengaduan
peraturan bermasalah (Laporan Tahunan) di buat / di distribusikan dan
disosialisasikan.
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 61
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Sasaran 1 : menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi (Tupoksi)
Indikator :
1) Dibuat struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tupoksi yang tidak
tumpang tindih (dibuat SK Penempatan pegawai beserta job discription)
Parameter :
Terlaksana evaluasi tumpang tindih tupoksi (dibuat dokumen hasil evaluasi)
Terlaksananya evalusasi rencana kerja tahunan unit organisasi (dibuat dokumen
hasil evaluasi rencana kerja)
(Tiap 2 bulan eks karesidenan surakarta diadakan rapat koordinasi)
Indikator :
Terbentuknya organisasi dengan ukuran yang tepat.
Parameter L
Telaksana kajian pengembangan perampingan organisasi (dibuat dokumen kajian
pengembangan/perampingan organisasi)
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas pelaksanaan Tupoksi
Indikator 2 :
Terbentuknya unit kerja yang menangani organisasi kepegawaian, kehumasan dan
diklat (MARI)
Parameter :
- Memiliki informasi formasi dan kompetensi pegawai yang diperlukan serta
dapat memenuhi kebutuhan adanya sistem informasi Kepegawaian (SIKEP)
yang handal dan telah dilakukan upaya penemuan kebutuhan pegawai.
- Tersedianya unit kerja yang melayani hubungan masyarakat (dibuat SK Humas
bagian informasi yang handal menguasai semua tupoksi di Pengadilan Negeri
Klaten). Tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari
informasi, mencatat setiap laporan menguasai website.
- Tersedianya unit kerja untuk peningkatan kompetensi SDM.
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 62
Indikator 3 :
Terselenggaranya koordinasi antar unit organisasi
Parameter :
Terdapat perencanaan dan implementasi koordinasi antar unit organisasi,
monitoring, evaluasi, tindak lanjut bila ada hambatan/kendala (dibuat dokumen
perencanaan koordinasi antar unit organisasi)
Dalam setiap rapat koordinasi dibuat dokumen dan mekanisme kerja
(implementasi koordinasi)
4. Penataan Tata Laksana
Prespektif atau Sasaran target
- Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen
pengadilan
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas proses manajemen di Pengadilan
- Meningkatknya kinerja
Indikator :
- Terbentuknya manajemen berbasis TI
- Terlaksananya seluruh tugas dan fungsi (tupoksi) sesuai prosedur kerja yang
telah dinormalkan.
- Terbangunya indikator kinerja utama (IKU) yang selaras Restra.
Parameter / Ukuran :
- Terbentuknya komitmen terhadap penyelenggaraan manajemen berbasis TI
- Tingkat pemenuhan kebutuhan SOP terhadap uraian jabatan dan
implementasinya
- Tingkat harmonisasi SOP antar unit kerja/bagian
- Tingkat keselarasan pengembangan IKU dengan strategi yang ditetapkan.
Pelaksanaan :
- Buat susunan Grand Design Pengembangan TI
- Penggunaan IT secara standar
- Melakukan evaluasi atas ketaatan grand design
- Buat SOP yang ada dibandingkan dengan yang seharusnya ada berdasarkan
uraian jabatan / tupoksi.
- SOP yang dilaksanakan bandingkan dengan jumlah SOP yang seharusnya ada
- Susun pedoman evaluasi SOP
- Lakukan analisis/evaluasi terhadap harmonisasi dan kelengkapan SOP
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 63
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Tujuan meningkatkan prefesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem
rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi transparan dan memperoleh
gaji dan jaminan kesejahteraan.
Sasaran/Target yang ingin dicapai :
1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur
2. Meningkatnnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur
3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur
4. Meningkatnya efektifas manajemen SDM aparatur
5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur
Indikator :
1. Pengelolaan SDM mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Rekrutment pegawai yang terbuka transparan dan akuntabel (dilakuukan sesuai
ketentuan)
3. Pola karier pegawai mutasi dan promosi disusun dengan transparan
4. Penerapan PP NO.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
5. Indikator kinerja individu yang terukur
6. Buat data pegawai yang muthakir dan akurat
7. Buat dokumen standar kompetensi jabatan
8. Buat peta profil kompetensi individu
9. Diusulkan proses diklat pegawai berbasis kompetensi
Parameter
1. Buat peta jabatan, uraian jabatan, analisis beban kerja/peringkat jabatan (job
grading) dan harga jabatan (job pricing)
o Ada dokumen peta jabatan, uraian jabatan dan analisis beban kerja
kemudian disusun.
o Setiap pegawai memiliki jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dari
jabatan, buat laporan sesuai job placement
o Susun peringkat jabatan (job grading) dan harga jabatan (job pricing)
kerja sesuai dengan resiko dan beban kerja, buat SK pimpinan
peringkat jabatan (job grading) dan harga jabatan (job pricing)
2. Bila ada rekrutmen dilengkapi dengan instrumen implementasi dan SK
pimpinan tentang rekrutmen termasuk SK panitia rekrutmen (Tingkat MARI)
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 64
o Terdapat pengumuman penerimaan pegawai lewat media
o Rekrutmen sesuai dengan formasi yang dibutuhkan buat laporan
rekrutmen pegawai
o Tahapan rekrutmen sesuai dengan rencana kerja, buat laporan evaluasi
rekrutmen
o Proses rekrutmen dirancang untuk menghindari KKN
3. Ada pola karier pegawai dan setiap pegawai memahami mengenai pola karier
dan dilaksanakan sesuai rencana maka buat dokumen pola karier dan di
sosialisasikan kemudian buat laporan evaluasi pola karier.
- Adanya pola mutasi dan promosi yang setiap pegawai memahami dan
dilaksanakan dengan konsisten dan transparansi sehingga menghasilkan the
right man in the right place, maka buat dokumen pola mutasi dan promosi dan
bukti sosialisasi pola promosi dan mutasi kemudian laporan evaluasi
pelaksanaannya sehingga menghasilkan laporan evaluasi kinerja pegawai.
4. Untuk meningkatkan disiplin SDM aparatur yang mengacu pada penerapan PP
No.53 Tahun 2010 yang dilaksanakan dengan adanya sosialisasi dan penerapan
atas PP No. 53 Tahun 2010. Buat jadwal sosialisasi kemudian
didokumentasikan buat laporan sosialisasi, notulen sosialisasi, daftar hadir, ada
buku laporan pelanggaran disiplin PNS
5. Indikator kinerja individu yang terukur
Kebijakan disusun dan disahkan sebagai pedoman pelaksanaan penilaian kerja
individu.
Buat dokumen kebijakan penilaian kinerja individu setiap pegawai (DP3)
Pemanfaatan informasi penilaian sistem kerja individu untuk proses
pengambilan keputusan dan pembinaan karier sesuai dengan sistem reward and
punishment (ada kertas kerja SKI dan laporan hasil kerja dan dokumen
pembayaran tunjangan kinerja).
6. Pengembangan database pegawai sesuai dengan tujuan instansi
Buat sistem informasi kepegawaian yang terpadu (SIKEP) dengan berdasarkan
rencana yang baik.
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 65
Buat dokumen sistem informasi kepegawaian (SIKEP) database pegawai dapat
digunakan dalam pengambilan keputusan
Buat database kepegawaian dan notulen rapat pimpinan
7. Adanya dokumentasi standar kompetensi jabatan
Untuk pengangkatan pejabat dalam jabatan tertentu disesuaikan dengan standar
kompetensi.
Buat dokumen kepegawaian dan evaluasi
8. Buat dokumen atau database profil kompetensi setiap pegawai dengan adanya
peta profil kompetensi individu.
Buat perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang melakukan fungsi assement
center
9. Adanya diklat menjadi kewenangan (MARI).
Setiap tahun data dan pengusulan diklat dengan pembinaan karier dan kinerja
Demikian pula penerapan sistem pendidikan dan pelatihan yang sudah
dibekukan dengan sistem training dan development sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
Di Pengadilan Negeri membuat laporan berkala pelaksanaan diklat, ujian dinas
prajabatan dan lain-lain.
6. Penguatan Akuntabilitas
Tujuan :
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
Sasaran/Target yang dicapai :
1) Meningkatnya kinerja
2) Meningkatnya akuntabilitas
Indikator :
1) Adanya indikator kinerja utama
2) Terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi
yang terukur
3) Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas
Parameter :
1) Tercapainya target indikator kinerja utama
Adanya evaluasi periodik atas ketercapaian target indikator kinerja utama
kemudian dilaporkan kepada pimpinan ataas hasil evaluasi bila ada temuan
ditindak lanjuti.
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 66
2) Adanya sistem manajemen kinerja terpadu di organisasi dalam pelaksanaan
tupoksi yang tercermin dengan adanya
o Renstra (Rencana Strategis)
o Resja (Rencana Kinerja)
o IKU (Indikator Kinerja Utama)
o Sistem pengumpulan data kinerja dan sistem laporan data kinerja
3) Sistem manajemen kinerja terpadu di dukung oleh sistem kinerja individu
(SKI) disusun sebagai hasil kaskading dari kinerja organisasi.
4) Kemudahan masyarakat mengakses informasi
Dibentuk pusat pelayanan pengaduan masyarakat dan adanya layanan
informasi berbasis web.
5) Terselenggaranya transparansi informasi penyelenggaraan, penyajian informasi
(dalam web) sesuai dengan standar prosedur pelayanan informasi dan undang-
undang keterbukaan informasi publik
Terdapatnya pusat layanan informasi sesuai undang-undang keterbukaan
publik (KIP) dan SPLI
6) Untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas di butuhkan kenandalan
pelaporan akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan
laporan akuntabilitas terdiri dari 5 komponen
a) Manajemen kinerja
b) Perencanaan kinerja
c) Pengukuran kinerja
d) Laporan kinerja
e) Evaluasi
7) Kewajaran penyajian laporan keuangan
Penyusunan RKKL didukung dengan sistem informasi berbasis teknologi,
penggunaan sistem informasi TI atas keuangan dan assets. SAI dan SIMAK
BMN.
Adanya reviewe internal atas penyusunan RKKL
Adanya tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi review internal.
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 67
7. Penguatan Pengawasan
Tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
Sasaran/Target yang dicapai :
1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
2) Meningkatnya efektifias pengelolaan keuangan negara
3) Meningkatnya status opini BPK
4) Menurunnya tingkat penyalah gunaan wewenang
Indikator :
1) Kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan negara
sesuai dengan aturan yang berlaku
2) Terselenggaranya SIPP
3) Meningkatnya peran APIP dalam pengelolaan keuangan
4) Meningkatnya opini BPK / tetap dipertahankan opini WTP dan opini laporan
keuangan
5) Implementasi program anti korupsi
6) Meningkatnya implementasi procurement barang dan jasa
Parameter :
1) Dibuat rencana kerja dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku
2) Pelaksanaan anggaran sesuai aturan
Misalnya : Pemungutan/penyetoran PNBP sesuai ketentuan. Demikianpula
pelaksanaan pengelolaan barang milik kekayaan negara sesuai ketentuan.
3) Pertanggung jawaban keuangan negara sesuai ketentuan (proses penyusunan
laporan keuangan sesuai ketentuan)
4) Hasil evaluasi SIPP bernilai baik
Dibuat SK penyelenggaraan SIPP
Adanya satgas penyelenggaraan SIPP yang ditetapkan SK pimpinan
5) Adanya kegiatan asuransi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa
monitoring evaluasi dan konsulting realisasi pencapaian target penerimaan
negara. Penilaian diberikan secara profesional berdasarkan realisasi pencapaian
target penerimaan negara.
6) Adanya peningkatan opini BPK / opini WTP dan tindak lanjut hasil temuan
ada tidaknya rekomendasi dari BPK temuan BPK termasuk saldo temuan.
7) Terlaksananya implementasi program anti korupsi
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 68
Adanya kebijakan yang dijalankan dengan transparan dan konsisten setiap
pegawai pengetahui memahami menjalankan dengan independen dan konsisten
kebijakan tersebut.
8) Untuk meningkatkan implementasi barang dan jasa semua tahapan
dilaksanakan/dilakukan sesuai secara elektronik.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Tujuan :
Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Sasaran/Target yang diingin dicapai :
1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, murah dan aman serta
mudah dijangkau)
2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisai pelayanan
internasional.
3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik.
Indikator :
1) Terselenggaranya pelayanan publik, murah, terjangkau pasti waktunya dan
jelas prosedur pelayanannya
2) Unit pelayanan berstandar internasional
3) Terimplementasi metode survei kepuasan pelangganan yang efektif SK
Menpan No. 25 M.Pan/2/2004 tanggal 24 Februari 2014.
4) Terbangunya sistem penanganan keluhan saran dan masukan.
5) Terbentuknya image positif terhadap organisasi
Parameter :
1) Adanya standar pelayanan dan quick win (pencapaian yang lebih baik)
Pelayanan unggulan
Target group/pengguna layanan dan jenis kebutuhan telah teridentifikasi
Ditetapkan standar pelayanan yang mengatur :
a) Kepastian waktu pelayanan
b) Kepastian biaya (tarif layanan)
c) Mekanisme dan prosedur pelayanan yang jelas
d) Jaminan keamanan
e) Pelaksana layanan yang kompeten
f) Dirumuskan quick win pelayanan unggulan
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 69
2) Sosialisasi standar pelayanan (internal / eksternal)
3) Implementasi standar pelayanan
a) Dibuat rencana kerja kegiatan pelayanan beserta target kinerjanya (KPI)
b) Ada infrastruktur pendukung sarana prasarana fasilitas implementasi
pelayanan
c) Ada dukungan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dalam
implementasi pelayanan
4) Ada kerjasama kolaborasi dalam bidang pelayanan dengan pihak lain kantor
bersama sistem pelayanan terpadu pos-pos pelayanan
Ada kegiatan evaluasi kinerja pelayanan
5) Ada laporan hasil monitoring evaluasi kinerja pelayanan secara berkala.
6) Ada sertifikasi unit bidang pelayanan berstandar internasional
Bila perlu ada program sertifikasi unit layanan
7) Tersedianya angka indeks kepuasan masyarakat / pelanggan
Dibuat survei kepuasan masyarakat/pelanggan
8) Keberadaan sistem dan prosedur penanganan keluhan saran dan masukan
o Ada sistem dan prosedur penanganan keluhan saran dan masukan dan
SOP tersebut disosialisasikan kepada pelaksana pelayanan dan
pengguna layanan
o Keluhan, saran, masukan yang disampaikan pengguna layanan ditindak
lanjuti
9) Terbangunya strategi kehumasan untuk meningkatkan organisasi
o Ada strategi peningkatan image organisasi
o Ada award/penghargaan yang diterima oleh unit layanan daripihak lain
terkait pemberian layanan
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 70
BAB IV
PENGAWASAN DAN EVALUASI
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 71
BAB V
PENGAWASAN
A. Pengawasan Internal
Guna mengetahui pelaksanaan kinerja mulai dari Pejabat Fungsional,
Para Hakim,Panitera / Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta
pejabat kesekretariatan sampai dengan staf perlu di lakukan fungsi pengawasan
yang sifatnya tetap dan terus menerus.
Ada beberapa bentuk pengawasan yang selama ini dilaksanakan pada
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB yaitu :
1. Hakim Pengawas Bidang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidan oleh Ketua Pengadilan Negeri ditetapkan
dalam bentuk Surat Keputusan yang berlaku selama 1 (satu) tahun atau selama
Hakim yang ditunjuk tersebutu bertugas di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB.
Ada beberapa Hakim Pengawas bidang yaitu :
1.1 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata
Adapun tugasnya adalah :
a. Memeriksa Kelengkapan Register Perkara berikut pengisiannya
b. Hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dan
memberikan solusinya
c. Pengisian SIPP
d. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik kepada Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
1.2 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana
Adapun tugasnya adalah :
a. Memeriksa Kelengkapan Register Perkara berikut pengisiannya
b. Hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dan
memberikan solusinya
c. Pengisian SIPP
d. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik kepada Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
1.3 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
Adapun tugasnya adalah :
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 72
a. Memeriksa kelengkapan pengisian register yang ada di kepaniteraan
hukum
b. Memberikan motivasi dan solusi terhadap hambatan yang ada
c. Memeriksa SIPP dan perkembangannya mengingat Kepaniteraan
Hukum adalah sebagai Administrator Pelaksanaan SIPP
d. Pengarsipan perkara dari bagian Perdata/Pidana
e. Melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri hasil pemeriksaan
secara periodik
1.4 Hakim Pengawas Bidang Umum
Adapun tugasnya adalah :
a. Memeriksa pelaksanaan BMN terhadap barang persediaan ataupun
barang-barang inventaris
b. Memeriksa register surat masuk dan surat keluar
c. Memeriksa penataan perpustakaan
d. Pembelanjaan kebutuhan perkantoran ataupun kebutuhan sehari-hari
e. Pengiriman surat dan distribusinya
f. Melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri hasil Pemeriksaan
secara periodik
1.5 Hakim Pengawas Bidang Keuangan
Adapun tugasnya adalah :
a. Penatausahaan penyerapan anggaran baik belanja modal (apabila ada)
ataupun belanja barang dan jasa
b. Pelaporan pajak dan PNBP
c. Laporan realisasi anggaran
d. Membantu memberikan solusi apabila ada hambatan-hambatan
e. Melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhadap hasil
pengawasan secara periodik
1.6 Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian
Adapun tugasnya adalah :
a. Memeriksa absensi masuk dan pulang kerja dan pelaporannya
b. Penatausahaan usulan-usulan kenaikan pangkat, kenaikan berkala
c. Kelengkapan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 73
d. Pelaporan SIHARKA, SIKEP
e. Melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhadap hasil
pemeriksaan secara periodik
Pengawasan internal ditekankan pula kepada Pejabat Struktural agar
menjadi tauladan bagi stafnya sehingga pengawasan melekat dapat berjalan
dengan baik terus menerus dan diakhir tahun dapat memberikan nilai
terhadap pelaksana SKP
Pengawasan internal yang lainnya adalah adanya brieifing tiap bulan atau
briefing kondisional dan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan baru yang
sifatnya perlu ditindak lanjuti.
B. Evaluasi
Pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap bagian telah dibagi habis sesuai
dengan job description diperlukan adanya evaluasi apabila sudah dilaksanakan
dengan baik dan benar dan hasil yang diperoleh dapat maksimal.
Kajian hasil pekerjaan sangat penting dilaksanakan oleh para
pimpinan/pejabat struktural yang membawahi staf/anak buah karena semakin
inten dalam monitoring hasil pekerjaan sangat membantu bilamana ada
permasalahan yang dialami oleh staf/pegawai tersebut.
Evaluasi hasil pekerjaan perlu juga ditinjau di tahun yang lalu dengan
tahun yang berjalan apabila ada peningkatan sehingga evaluasi dapat dijadikan
tolak ukur terhadap keberhasilan pekerjaan selain tugas dan fungsi.
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 72
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 73
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB, tentu masih
banyak kekurangan dan masih banyak pula hal-hal yang belum selesai dan perlu
pembenahan. Dengan telah dipenuhi sarana dan prasarana diharapkan pembinaan dan
optimalisasi kinerja dan kemampuan profesionalisme insan peradilan dapat terwujud
sehingga misi dan visi yang dicita-citakan akan tercapai.
Penting dalam pelaksanaan SIPP di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB
pengisian data terhadap SIPP agar tetap tertib, akurat dan disiplin dari mulai pengisian
Pendaftaran (Data Umum) sampai dengan Minutasi. Di Mahkamah Agung hasil
kinerja sebuah Pengadilan Negeri diantaranya diukur berdasarkan pengisian data SIPP,
dan sangat penting untuk memperhatikan kualitas data sampai dengan minutasi.
Demikian laporan tahunan kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya serta bermanfaat di kemudian hari.
Klaten, 22 Desember 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN
KELAS IB
ttd
H. HISBULLAH IDRIS, SH.,MHum
NIP. 196007011992121001