pt selaras inti semesta
TRANSCRIPT
Lampiran Surat No : 312/EQ/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaii
berikut :
I. Nama LVLK
Nomor Akreditasi
Alamat Domisili
:
:
:
PT. EQUALITY INDONESIA
LV-LK-006-IDN
Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong
Bogor
Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
Telp. : +62251 7157103, 7190910
Fax. : +62251 8326950
Email : [email protected]
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:
II. Nama IUPHHK-HT : PT SELARAS INTI SEMESTA
No. SK IUPHHK-HT : SK.18/Menhut-II/2009 tanggal 22 Januari 2009
Luas : ± 169.400 Hektar
Lokasi : Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
Alamat Kantor
Pusat
Cabang
:
:
Gd. Medco Ampera, Building II, Lantai 4 Jl. Ampera
Raya No. 18-20 Cilandak Timur, Jakarta Selatan
12560.
Telp 021-349288, Fax 021 349299
Jl. Postel No. 14 Kab. Merauke, Provinsi Papua
Telp 0971-325472, Fax 0971-325472
III.
IV.
Waktu Pelaksanaan
Hasil Verifikasi
:
:
20 - 24 November 2012.
NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SELARAS INTI
SEMESTA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 14 Desember 2012
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut
Kepala Divisi Sertifikasi LK
Halaman 1 dari 3
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 031/EQI-KEP.Cert/XII/2012
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN
(IUPHHK-HT) PT SELARAS INTI SEMESTA
DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA
SK IUPHHK-HT NO. 18/MENHUT-II/2009 TANGGAL 22 JANUARI 2009
LUAS ±169.400 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
1. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi
pada PT Selaras Inti Semesta sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-
F090) tanggal 03 Desember 2012;
2. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 031/EQI-F037 tanggal 03 Desember 2012 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 031/EQI-F039 tanggal 07 Desember
2012 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan.
3. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 031 tanggal 07 Desember 2012
menunjukkan PT Selaras Inti Semesta telah ―MEMENUHI‖ seluruh norma penilaian
untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
4. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011
tanggal 30 Desember 2011, PT Selaras Inti Semesta telah memenuhi syarat untuk
diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2011
tanggal 21 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin
atau Pada Hutan Hak;
2. SNI ISO/IEC 17021:2011, Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara
audit dan sertifikasi sistem manajemen;
3. ISO/IEC Guide 65:1996 atau Pedoman BSN 401 – 2000 Persyaratan umum lembaga
sertifikasi produk;
4. ISO/IEC 19011:2011 atau SNI 19-19011-2005 Panduan audit sistem manajemen
mutu dan/atau lingkungan;
5. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal
1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian
Kesesuaian – Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang
Halaman 2 dari 3
diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1
September 2014;
6. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN
tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General
requirement for bodies operating product certification sistem dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015;
7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011
Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010
tanggal 2 September 2010 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.3253/Menhut-VI/BUHA/2011 Tanggal 25 April 2011 jo Nomor SK.150/Menhut-
VI/BUHT/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga
Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011
tanggal 30 Desember 2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
10. Manual PT EQUALITY Indonesia beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY
Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 018/EQI-F065/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU DALAM HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT SELARAS INTI SEMESTA DI KABUPATEN
MERAUKE PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HT NO. 18/MENHUT-II/2009 TANGGAL 22 JANUARI
2009 LUAS ±169.400 HEKTAR
PERTAMA : PT Selaras Inti Semesta dinyatakan ―LULUS‖ dan berhak mendapatkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 022/EQC-VLK/XII/2012
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan
tanggal 06 Desember 2015 selama PT Selaras Inti Semesta (Pemegang
Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30
Desember 2011.
KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat
dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan
promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana
Panduan Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V
Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ‖perjanjian penggunaan Tanda
V-Legal‖, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta
kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
Halaman 3 dari 3
KELIMA : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama
masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEENAM : Audit Khusus atau percepatan Penilikan dapat dilakukan apabila
diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat
sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan
dengan :
a. Masukan dari Penilai Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak
memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap hal-hal yang
mempengaruhi kinerja PHPL/sistem legalitas kayu;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KETUJUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KEDELAPAN : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah
3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan
penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak
Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal: 07 Desember 2012
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Utama PT Selaras Inti Semesta.
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta.
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DENGAN PREDIKAT :
L U L U S
DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 07 DESEMBER 2012 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 06 DESEMBER 2015
Ir. AGUSTRI WARSONODirektur Utama
NOMOR : 022/EQC-VLK/XII/2012
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT
PT SELARAS INTI SEMESTA
SK IUPHHK : 18/Menhut-II/2009TANGGAL : 22 Januari 2009JENIS USAHA : Hutan TanamanPRODUK : Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS : ± 169.400 HaLOKASI KABUPATEN/KOTA : MeraukeALAMAT PERUSAHAAN : Jalan Postel No. 14 Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
Telp : (0971) 325472, Fax : (0971) 325472
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :
PT EQUALITY INDONESIADINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2011 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.
PT EQUALITY INDONESIA
Bogor Baru Blok C1 Nomor 32 Bogor 16127
Telp : (0251) 7190910; Fax : (0251) 8326950
Website : http://www.equalityindonesia.com
Email : [email protected]
EQI-F085.2.1/20120126
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK – 006 – IDN
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127
d. Nomor Telepon : 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-8326950
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit : Tri Sugeng Riyanto (Lead Auditor)
Amin Muchakim (Auditor)
Jubaedi Nu’man (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan :
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT SELARAS INTI SEMESTA
b. Nomor & Tanggal SK : SK.18/Menhut-II/2009 Tanggal 22 Januari 2009
c. Luas dan Lokasi : 169.400 Ha di Kabupaten Merauke Provinsi Papua
d. Alamat kantor : 1. Gd Medco Ampera, Building II, Lantai 4
Jalan ampera raya no. 18-20 Cilandak Timur,
Jakarta Selatan 12560.
Telp 021-349288 Fax 021-349299;
2. Jalan Postel No. 14. Kabupaten Merauke.
Telp 0971-325472. Fax 0971-325472
e. Kelas Perusahaan : Kayu Pulp
f. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
g. Pengurus
Komisaris : Aradea Zaenal Arifin
Direktur Utama : Sukiman
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 10
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik Tanggal 19 November
2012, Kantor Cam PT
SIS, Kabupaten
Merauke, Provinsi
Papua
Konsultasi publik dihadiri oleh Perwakilan Dinas
Kehutanan Merauke, Kapolsek, Perwakilan Desa,
Hak Ulayat, dan tokoh masyarakat lainnya.
Konsultasi publik bertujuan untuk meminta
masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja
PT SIS
Pertemuan
Pembukaan
Tanggal 20 November
2012 Pertemuan dilaksanakan di Camp PT SIS
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,
menyampaikan metodologi dan prosedur
penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada
Manajemen PT SIS tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan penutupan
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
Tanggal 20 sd 23
November 2012 Verifikasi dokumen untuk periode bulan
November 2011 sampai dengan Oktober 2012
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen PT SIS dan menganalisis menggunakan
kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.
Pertemuan Penutupan Tanggal 24 November
2012
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Manajemen PT SIS atas bantuan dan
kerjasamanya selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa
Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/
observasi.
Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian/ observasi
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Pengambilan
Keputusan
Tanggal 7 Desember
2012 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen
penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa
penilaian dilakukan secara efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
dan mengambil keputusan apakah PT SIS layak
mendapatkan S-LK atau tidak.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 10
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK)
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK
IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak
Pengelolaan).
Memenuhi PT Selaras Inti Semesta (PT SIS) memperoleh
izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada
hutan tanaman berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK. 18/Menhut-
II/2009 tanggal 22 januari 2009 atas areal
seluas + 169.400 Ha di Kabupaten Merauke
Provinsi Papua. Surat Keputusan Menteri
Kehutanan tersebut dilengkapi dengan lampiran
berupa peta areal kerja dengan skala 1 :
250.000. Seluruh areal kerja PT SIS asuk dalam
kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang
Hak Pengelolaan.
Memenuhi PT SIS telah menerima SPP IIUPHHK Nomor :
S.122/VI-BIKPHH/2009 tanggal 13 Pebruari dan SPP No. S 879/VI-BIKPHH/2011 tanggal 6
Oktober 2011 dari Direktorat Jenderal Bina
Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan
dan telah membayar SPP IIUPHHK tersebut
sebesar Rp. 527.020.000,- berdasarkan bukti
transferr dari Bank rakyat Indonesia pada
tanggal 16 Pebruari 2009 dan tanggal 31
Oktober 2009 kepada Bendaharawan Penerima
Setoran IIUPH di Gedung Pusat Kehutanan
Manggala Wanabakti Jakarta dengan nomor
rekening 102.000.4203870.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan
Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang,
meliputi :
1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun berdasarkan
IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan
oleh Ganis PHPL Timber
Cruisingdan/atau Canhut.
2) Dokumen RKT/RTT yang disusun
berdasarkan RKU/ RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang
atau yang disahkan secara self
approval.
3) Peta rencana penataan areal kerja
yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
Memenuhi PT SIS telah memiliki RKU yang sudah di sahkan
oleh instansi yang berwenang berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 123/VI-BPHT/2010 tanggal 7 Oktober 2010.
RKU tersebut berlaku untuk periode 2010 –
2019.
RKT 2011 telah terbit berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi
Provinsi Papua Nomor : 522.1/4691 tanggal 31
Desember 2010.
RKT 2012 telah terbit berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi
Provinsi Papua Nomor : Kep 522.1/5153
tanggal 30 Desember 2011.
Peta lampiran RKT tahun 2011 telah
ditandatangani oleh PT SIS dibuat oleh Direktur
PT SIS (Pola Wilson), diperiksa oleh Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Merauke (Ir Latang Nip 19591024 198903 1
004, Disetujui dan disyahkan Dinas Kehutanan
dan Konservasi Propinsi Papua (Ir Marthen
Kayoi, MM NIP 19560304 198603 1 009).
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Peta RKT tahun 2012 telah ditandatangani oleh
PT SIS dibuat oleh Direktur PT SIS (Sukiman),
diperiksa oleh Ka. Bidang Program dan
Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan
Konservasi Provinsi Papua (Jap Jap Ormuseray,
SH, MSi. Nip 1964076 199003 1 009, Disetujui
dan disyahkan Dinas Kehutanan dan Konservasi
Propinsi Papua (Ir Marthen Kayoi, MM Nip
19560304 198603 1 009)..
Kelengkapan dan keabsahan dokumen
RKUPHHK-HT, RKT beserta lampirannya
dipenuhi seluruhnya.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja dan bukti
implementasinya di lapangan
Memenuhi Pada peta kerja RKT 2012 dan 2011 PT SIS
terlihat / tergambar adanya areal yang tidak
boleh ditebang yaitu areal kawasan lindung yang
berupa daerah perlindungan satwa liar (DPSL),
Sempadan Sungai Bian, cagar Budaya Dusun
sagu, Areal keramat, kebun benihi. Kawasan
lindung tersebut benar adanya di lapangan.
Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang
dan Peta blok/petak tebangan disahkan dan
posisi blok tebangan benar dan terbukti di
lapangan
c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan.
Memenuhi Pemeriksaan dilapangan pada blok tebangan
RKT tahun 2012 yang lokasinya tersebar pada
beberapa tempat dijumpai adanya penandaan
lokasi blok kerja dan patok batasnya. Salah satu
patok dan papan nama yang ada dilapangan
pada saat verifikasi dilakukan adalah batas
petak Pal B1 P 130 pada koordinat S
07⁰58’14.1” E 140⁰19’32,1” dan batas blok
pada koordinat S 7⁰59’56.48” E 140⁰22’19,5”.
Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi
blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses) dengan lampiran-
lampirannya
Memenuhi RKU yang dimiliki oleh PT SIS adalah sah
berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No.
: SK. 123/VI-BPHT/2010 tanggal 07 Oktober
2010 beserta lampirannya yaitu peta penataan
areal selama 10 tahun (2010 – 2019).
Keabsahan dan kelengkapan dokumen
RKUPHHK dipenuhi seluruhnya
b. Kesesuaian lokasi dan volume
pemanfaatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk
pembangunan hutan tanaman industri.
Memenuhi Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan
lokasi penyiapan lahan sesuai dengan izin yang
sudah diberikan yaitu di Blok RKT 2011 dan
2012.
Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan
lokasi penyiapan lahannya telah sesuai.
2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan
dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan
Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Lembar Izin Penggunaan alat berat dalam buku
RKT 2011 dan 2012 telah ada stempel Dinas
Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua
sehingga dinyatakan syah.
Peralatan sudah sesuai dengan izin yang
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
diberikan sesuai tercantum dalam dokumen izin
peralatan di buku RKT 2011 dan 2012
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu
(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik
dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/
dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan
telah di– LHP-kan
Memenuhi LHP PT Selaras Inti Semesta dibuat oleh petugas
pembuat LHP atas nama Sumindar dan Basiran.
LHP juga telah diperiksa dan disyahkan oleh
P2LHP atas nama Jaya Ampulembang.
Cek silang antara dokumen LHP dengan fisik
kayu (hasil uji petik) menunjukan kesesuaian.
Penandaan kayu dijumpai di lapangan berupa
papan nama yang berisi informasi Nomor Petak,
Nomor Tumpukan, dan No. LHP, No. TPn, dan
Bulan Tebang. Informasi tersebut di atas telah
sesuai dengan dokumen LHP.
LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang
berwenang.
LHP dengan fisik kayu sesuai. (selisih volume
antara dokumen LHP dengan hasil pengukuran
uji petik yaitu sebesar 0,27%).
Nomor batang di LHP dapat ditemukan di
lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal
izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya
hasil hutan
Memenuhi Kayu hasil penebangan PT Selaras Inti Semesta
dikelompokan menjadi 2 yaitu kelompok Kayu
Bulat Kecil (KBK) dan Kayu Bulat (KB).
Dokumen pengangkutan KBK dari TPn menuju
Log Ponds adalah dokumen FAKB (DK.A.301)
yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat Kecil
(DK.A.104 c). Sementara itu dokumen yang
menyertai KB dalam pengangkutan kayu dari
TPn menuju Log Ponds adalah dokumen SKSKB
(DK.B.401) yang dilampiri dengan Daftar Kayu
Bulat (DK.A.104 a). Dokumen SKSKB tersebut
dibuat oleh bagian TUK PT Selaras Inti Semesta
dan diperiksa serta disahkan oleh P2SKSKB.
Selanjutnya dari dokumen SKSKB tersebut,
dalam pengangkutan kayunya akan dipecah
kedalam dokumen FAKB (DK.A.301) yang
dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DK.A.104
c).
Seluruh kayu PT Selaras Inti Semesta yang
diangkut dari TPn menuju Log Pond Tamulik
serta ke tujuan Industri PT Medcopapua Industri
Lestari dilindungi dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan yaitu dengan menggunakan
dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat.
Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK
Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya
dilengkapi dengan surat keterangan sahnya
hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB)
dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak
Pengelolaan
Verifier 3.1.3.a.
Memenuhi Tanda legalitas kayu di TPn PT Selaras Inti
Semesta berupa penandaan pada tumpukan
kayu berupa papan nama yang berisi informasi
Nomor Petak, Nomor Tumpukan, dan Nomor
LHP, Nomor TPn, dan Bulan Tebang. Demikian
juga pada tumpukan kayu di Log Pond ada
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari
pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK-
RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak
balak.
pemisahan jalur yang dikelompokan dalam
petak dan atau LHP.
Cek silang antara penandaan kayu dilapangan
dengan dokumen penatausahaan seluruhnya
memenuhi.
Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu baik
yang ada di TPn maupun di Log Pond Tamulik
telah sesuai dengan dokumen penatausahaan.
Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah
sesuai dengan dokumen.
Menerapkan sistem administrasi tata usaha
kayu yang diterapkan secara konsisten dan
identitas kayu dapat ditelusuri.
Verifier 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan secara konsisten
oleh pemegang izin.
Memenuhi Hasil verifikasi lapangan menunjukan bahwa
penandaan kayu seperti telah diuraikan
sebelumnya pada verifier diatas telah dilakukan
secara konsisten oleh PT Selaras Inti Semesta
baik kayu yang berada di TPn maupun di Log
Pond Tamulik.
Dengan adanya penandaan yang dilakukan
secara konsisten oleh PT Selaras Inti Semesta
maka persediaan kayu dapat ditelusuri dari
dokumen penatausahaaan yang ada.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan angkutan kayu
ke luar TPK
Memenuhi Dokumen FAKB dan SKSKB telah dibuat oleh PT
Selaras Inti Semesta dengan lengkap dan telah
disahkan oleh petugas yang ditetapkan melalui
Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah
XVII Papua.
Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah
(dibuat oleh petugas yang berwenang).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi
(DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan
(PSDH)
Verifier 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen SPP
DR/PSDH PT Selaras Inti Semesta dalam
rentang waktu bulan November 2011 sd.
Oktober 2012 menunjukan ketersediaan
dilapangan. Dalam rentang waktu tersebut SPP
DR/PSDH terbit sebanyak 8 set. SPP DR/PSDH
dibuat oleh pejabat penagih dari Kantor Dinas
Kehutanan Kabupaten Merauke Provinsi Papua.
Cek silang antar SPP DR/PSDH dengan
dokumen LHP seluruhnya sesuai baik kelompok
jenis, volume maupun tarif. Sesuai dengan
dokumen LHP dan SPP, kelompok jenis kayunya
adalah rimba campuran yang dikelompokan
menjadi 2 yaitu kelompok Kayu Bulat sebanyak
8.495,22 m3 dan kelompok Kayu Bulat Kecil
sebanyak 56.603,13 m3.
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)
telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas
Kehutanan Kabupaten Merauke.
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)
sesuai dengan LHP yang disahkan.
Verifier 3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Memenuhi PT Selaras Inti Semesta telah melakukan
pembayaran lunas DR/PSDH melalui Bank
Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan
bukti setor sah karena telah divalidasi oleh
petugas bank.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.c.
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan
tanaman.
Memenuhi Pembayaran DR/PSDH sesuai dengan
persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai
dengan tarif yang diacu.
DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan
sesuai dengan dokumen SPP dan dibayar lunas
sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang
mengirim kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar
Pulau Terdaftar (PKAPT).
Tidak
Diterapkan
Not Applicable
PT Selaras Inti Semesta tidak memiliki PKAPT,
karena untuk wilayah Provinsi Papua terdapat
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nonor : 21
Tahun 2010, Tentang Peredaran dan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang
mengamanatkan agar seluruh produksi kayu
bulat wajib diolah di wilayah Provinsi Papua.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang
menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang
sah
Tidak
Diterapkan
Not Applicable
Seperti uraian sebelumnya bahwa PT Selaras Inti
Semesta tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu
Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sehingga tidak
melakukan perdagangan antar pulau.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah
memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah
disahkan sesuai peraturan yang berlaku
meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi PT. SIS mendapatkan ijin melalui SK MENHUT
No SK. 18/menhut-II/2009 Tanggal 22 januari
2009 dengan luas 169.400 Ha.
Proses Penyusunan Amdal dilakukan setelah
keluar Rekom Bupati No 522.2/3574 tanggal 18
AGUSTUS 2007 menggunakan Konsultan PT.
Widya Cipta Buana Bandung.
PT. SIS mendapatkan pengesahan AMDAL
melalui SK Bupati Merauke No 35 Tahun 2008
tanggal 1 Maret 2008.
Buku AMDAL terdiri atas :
- ANDAL
- Kerangka Acuan
- Ringkasan Eksekutif
- RKL
- RPL.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Buku RKL RPL disahkan dengan SK Bupati
Merauke Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 1 Maret
2008. Buku RKL RPL merupakan satu set
dokumen AMDAL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan dampak penting
aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
Memenuhi PT. SIS mempunyai Dokumen Laporan
Pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2011
dan untuk laporan semester I 2012 masih
dalam proses penyusunan oleh konsultan PT.
Widya Cipta Buana yang dibuktikan oleh surat
PT. WCB No 274/UM/WBC/XI/2012 .
Laporan sudah memenuhi sistematika
PermenegLH no 45 tahun 2005.
Laporan pelaksanaan RKL RPL sudah dilaporkan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kepada Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam
dan Lingkungan Hidup papua tangggal 29
Oktober 2012 dan kepada badan Lingkungan
Hidup Pendidikan dan Pengembangan Merauke
tgl 24 Oktober 2012 . Bukti penyerahan ada.
Analisis laboratorium untuk kualitas udara
dilakukan oleh BINALAB Bandung terakreditasi
KAN sebagai laboratorium penguji no : LP 412
IDN.
Pengujian kualoitas air sungai Bian tanggal 5 Juli
2011 menunjukkan semua parameter
memenuhi bakumutu PP no 82 tahun 2001
kelas II.
Pengujian udara ambient dilakukan tanggal 5
Juli 2011 semua parameter memenuhi
bakumutu nasional udara ambient PP no 41
tahun 1999 dan bakumutu udara ambient
kepmenegLH no 48/MENLH/II/1996
Analisis kualitas plankton dan benthos tgl 5 juli
2011
Laporan Pemantauan erosi Tanah Periode I, II, III
2012
Selain itu terdapat laporan terkait :
- Laporan identifikasi flora juni 2012
- Laporan trace kawasan lindung DPSL,
sempadan sungai , pemasaqnagn pal batas
dan paapn informasi kawasan lindung
- Laporan trace batas
- Laporan DELMIK 2010 menyebutkan tidak
terdapat jenis pohon lindung di PT. SIS
- Laporan pengukuran Tinggi Muka Air Sungai
& Pengujian Kualitas Air tahun 2011 –
2012.
- Laporan realisasi program kerja departemen
CSR tahun 2011
- Rencana Operasional Departemen CSR
2011, 2012
- Laporan kegiatan departemen CSR 2011,
2012
- Laporan Pengelolaan Limbah B3 dan
Intsruksi Kerja Pengelolaan B3 tanggal 21
Oktober 2012
PT SIS Belum mempunyai TPS Limbah B3 berijin.
Check lapangan terdapat alat pengukur tinggiu
muka air di anak sungai wayo
Check lapangan terdapat pengukur erosi
Check lapangan terdapat oil trap di
penyimpanan oli
Chek lapangan terdapat alat pengukur curah
hujan, angin dankelembaban
Check lapangan karyawan menggunakan APD
saat bekerja di nursery dan bengkel
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier a.Implementasi prosedur K3 Memenuhi PT. SIS mempunyai Kebijakan K3
ditandatangani oleh COO.
SOP Health and Safety yang berisi mengenai :
1. SOP Alat Pelindung Diri
2. SOP APAR
3. SOP Mengendarai Kendaraan Ringan
4. SOP Emergency Plan
5. SOP Tanggap Darurat
6. SOP Bekerja di Tempat Sempit dan
Terbatas
7. SOP Health and Safety Program
PT. SIS menunjuk i tenaga ahli K3 sesuai SK
Direktur 1213/SK/HRD-SIS/XI/2012 a/n
Selamet Jaya Suksmana tanggal 1 Agustus 2012
Tenaga ahli tersebut belum memperoleh
pelatihan namun dalam proses untuk mengikuti
pelatihan Ahli K3 Umum di PT, Pytagoras Global
Duta Jakarta tanggal 10 – 22 Desember 2012.
Calon tenaga ahli tersebut sudah pernah
mengikuti pelatihan pelatihan OHSAS 180001 :
2007 & SMK3 yg dilaksanakan oleh Master
Profesindo 24 & 25 Oktober 2009 dan Offroad
safety Driving Clinic yg diselenggarakan oleh
Mitsubhisi.
Analisa Bahaya dan Resiko Laporan kegiatan K3
tahun 2012.
PT. SIS mempunyai Pedoman K3 yang berisi
Kebijakan K3 yang ditanda tangani CEO tanggal
30 Mei 2012.
PT. SIS pernah melakukan kegiatan pelatihan
Kebakaran tanggal 3 Januari 2012
Laporan pelatihan First Aid Training dan Bantuan
Hidup Dasar Sesion I pada Sabtu 23 juli 2011 .
Sesion II 17 Desember 2011, Sesion 3 23 Juni
2012. salah satu tujuan pelatihan agar peserta
mampu mempertahankan hidup jika terjadi
kecelakaan di tempat kerja.
Kampanye K3 dengan judul Saftey Talk yang
dilakukan untuk masing masing departemen
dengan jadwal tertentu sebulan dilaksanakan 2
kali. Bukti pelatihan terdapat daftar hadir.
Laporan kegiatan pemasangan rambu K3 2012
Laporan Hyigien Inspeksi Camp dan Katering
2001 – 2012 yang berisi inspeksi higienitas,
temuan dan rencana perbaikan.
Laporan Kegiatan Simulasi Emergency Drill
Evacuation 19 November 2012
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi PT. SIS mempunyai daftar peralatan APD dan
Damkar periode 2011 – 2012.
Check lapangan berfungsi dengan baik, mobil
pemadam kebakaran berfunsi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT. SIS mempunyai laporan kecelakaan kerja
tahun 2011 – 2012. Jumlah kecelakaan ringan
mauopun berat ada 94 kasus.
PT. SIS mempunyai Monthly Report Klinik
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Januari – Oktober 2012
PT. SIS mempunyai program K3 2012 dengan
nama Phasing target K3 Dept tahun 2012
PT. SIS peserta jamsostek nomor 08IJ6010
tanggal 4 Desember 2008
PT. SIS mengikutkan karyawannya Asuransi
Sinarmas Sehat dengan nomor polis
40.114.2012.00017 tanggal 10 Maret 2012
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Memenuhi Belum punya SP namun ada Kebijakan
Kebebasan Berserikat dan Berkumpul yang
menyatakan komitmen PT. SIS memberikan
kebebasan kepada karyawan untuk membentuk
perserikatan.
PT. SIS mempunyai Lembaga Kerjasama Bipartit
yang disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten
Merauke melalui SK Nomor
255.2/869/LKS.BIP/IX/2012 Tanggal 9 Oktober
2012. LKS ini didirikan sesuai BAP 25 Agustus
2012 dan dilaporkan ke Disnaker melalui surat
Nomor 811/HR-SIS/IX/2012. Lembaga ini
dicatat melalui surat Kepala Disnakertrans
nomor KEP. 255.2/870/LKS.BIP/X/2012
BAP pemilihan pengurus Bipartit tgl 5 September
2012. Ketua M salim.
LKS ini mengadakan meeting tgl 9 Sptember
2012 membahas tentang K3.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi PT. SIS mempunyai Peraturan Perusahaan
periode 2011 – 2013 yang disahkan oleh
Kemenakertrans Dirjen Pembinaan Hubungan
Indusrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja
Nomor TAR.675/PHIJSK-PKKAD/PP/VIII/2011
tanggal 5 Agustus 2012.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak
di bawah umur
Memenuhi PT. SIS mempunyai daftar karyawan periode Nop
2012. Total karyawan PT. SIS 297 baik
karyawan tetap maupun lepas.
PT. SIS mempunyai Kebijakan Pekerja Anak yang
menyatakan komitmen PT. SIS tidak akan
mempekerjakan anak dibawah umur 18 th.
Karyawan paling muda kelahiran 2 februari
1992 ( 20 th) yang paling tua tanggal kelahiran
6 Juni 1948 ( 64 tahun )