pt selaras inti semesta

Lampiran Surat No : 312/EQ/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaii

berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

Alamat Domisili

:

:

:

PT. EQUALITY INDONESIA

LV-LK-006-IDN

Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong

Bogor

Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127

Telp. : +62251 7157103, 7190910

Fax. : +62251 8326950

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : PT SELARAS INTI SEMESTA

No. SK IUPHHK-HT : SK.18/Menhut-II/2009 tanggal 22 Januari 2009

Luas : ± 169.400 Hektar

Lokasi : Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

Alamat Kantor

Pusat

Cabang

:

:

Gd. Medco Ampera, Building II, Lantai 4 Jl. Ampera

Raya No. 18-20 Cilandak Timur, Jakarta Selatan

12560.

Telp 021-349288, Fax 021 349299

Jl. Postel No. 14 Kab. Merauke, Provinsi Papua

Telp 0971-325472, Fax 0971-325472

III.

IV.

Waktu Pelaksanaan

Hasil Verifikasi

:

:

20 - 24 November 2012.

NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SELARAS INTI

SEMESTA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 14 Desember 2012

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Kepala Divisi Sertifikasi LK

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 3

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 031/EQI-KEP.Cert/XII/2012

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN

(IUPHHK-HT) PT SELARAS INTI SEMESTA

DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA

SK IUPHHK-HT NO. 18/MENHUT-II/2009 TANGGAL 22 JANUARI 2009

LUAS ±169.400 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi

pada PT Selaras Inti Semesta sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-

F090) tanggal 03 Desember 2012;

2. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 031/EQI-F037 tanggal 03 Desember 2012 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 031/EQI-F039 tanggal 07 Desember

2012 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan.

3. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 031 tanggal 07 Desember 2012

menunjukkan PT Selaras Inti Semesta telah ―MEMENUHI‖ seluruh norma penilaian

untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);

4. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011

tanggal 30 Desember 2011, PT Selaras Inti Semesta telah memenuhi syarat untuk

diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2011

tanggal 21 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin

atau Pada Hutan Hak;

2. SNI ISO/IEC 17021:2011, Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara

audit dan sertifikasi sistem manajemen;

3. ISO/IEC Guide 65:1996 atau Pedoman BSN 401 – 2000 Persyaratan umum lembaga

sertifikasi produk;

4. ISO/IEC 19011:2011 atau SNI 19-19011-2005 Panduan audit sistem manajemen

mutu dan/atau lingkungan;

5. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal

1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian

Kesesuaian – Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang

Halaman 2 dari 3

diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1

September 2014;

6. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN

tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General

requirement for bodies operating product certification sistem dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015;

7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011

Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010

tanggal 2 September 2010 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.3253/Menhut-VI/BUHA/2011 Tanggal 25 April 2011 jo Nomor SK.150/Menhut-

VI/BUHT/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga

Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011

tanggal 30 Desember 2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

10. Manual PT EQUALITY Indonesia beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY

Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 018/EQI-F065/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN

KAYU DALAM HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT SELARAS INTI SEMESTA DI KABUPATEN

MERAUKE PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HT NO. 18/MENHUT-II/2009 TANGGAL 22 JANUARI

2009 LUAS ±169.400 HEKTAR

PERTAMA : PT Selaras Inti Semesta dinyatakan ―LULUS‖ dan berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 022/EQC-VLK/XII/2012

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan

tanggal 06 Desember 2015 selama PT Selaras Inti Semesta (Pemegang

Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur

Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30

Desember 2011.

KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat

dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan

promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana

Panduan Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V

Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ‖perjanjian penggunaan Tanda

V-Legal‖, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta

kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

Halaman 3 dari 3

KELIMA : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama

masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEENAM : Audit Khusus atau percepatan Penilikan dapat dilakukan apabila

diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat

sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan

dengan :

a. Masukan dari Penilai Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak

memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap hal-hal yang

mempengaruhi kinerja PHPL/sistem legalitas kayu;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KETUJUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDELAPAN : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah

3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan

penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak

Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal: 07 Desember 2012

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT Selaras Inti Semesta.

2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta.

3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DENGAN PREDIKAT :

L U L U S

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 07 DESEMBER 2012 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 06 DESEMBER 2015

Ir. AGUSTRI WARSONODirektur Utama

NOMOR : 022/EQC-VLK/XII/2012

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT SELARAS INTI SEMESTA

SK IUPHHK : 18/Menhut-II/2009TANGGAL : 22 Januari 2009JENIS USAHA : Hutan TanamanPRODUK : Kayu Bulat

LUAS/KAPASITAS : ± 169.400 HaLOKASI KABUPATEN/KOTA : MeraukeALAMAT PERUSAHAAN : Jalan Postel No. 14 Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Telp : (0971) 325472, Fax : (0971) 325472

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIADINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2011 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.

PT EQUALITY INDONESIA

Bogor Baru Blok C1 Nomor 32 Bogor 16127

Telp : (0251) 7190910; Fax : (0251) 8326950

Website : http://www.equalityindonesia.com

Email : [email protected]

EQI-F085.2.1/20120126

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK – 006 – IDN

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127

d. Nomor Telepon : 0251-7157103

Nomor Fax : 0251-8326950

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit : Tri Sugeng Riyanto (Lead Auditor)

Amin Muchakim (Auditor)

Jubaedi Nu’man (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT SELARAS INTI SEMESTA

b. Nomor & Tanggal SK : SK.18/Menhut-II/2009 Tanggal 22 Januari 2009

c. Luas dan Lokasi : 169.400 Ha di Kabupaten Merauke Provinsi Papua

d. Alamat kantor : 1. Gd Medco Ampera, Building II, Lantai 4

Jalan ampera raya no. 18-20 Cilandak Timur,

Jakarta Selatan 12560.

Telp 021-349288 Fax 021-349299;

2. Jalan Postel No. 14. Kabupaten Merauke.

Telp 0971-325472. Fax 0971-325472

e. Kelas Perusahaan : Kayu Pulp

f. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

g. Pengurus

Komisaris : Aradea Zaenal Arifin

Direktur Utama : Sukiman

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

mailto:[email protected]


(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik Tanggal 19 November

2012, Kantor Cam PT

SIS, Kabupaten

Merauke, Provinsi

Papua

Konsultasi publik dihadiri oleh Perwakilan Dinas

Kehutanan Merauke, Kapolsek, Perwakilan Desa,

Hak Ulayat, dan tokoh masyarakat lainnya.

Konsultasi publik bertujuan untuk meminta

masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja

PT SIS

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 20 November

2012 Pertemuan dilaksanakan di Camp PT SIS

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada

Manajemen PT SIS tentang tanggal, waktu,

tempat, dan peserta pertemuan penutupan

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

Tanggal 20 sd 23

November 2012 Verifikasi dokumen untuk periode bulan

November 2011 sampai dengan Oktober 2012

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen PT SIS dan menganalisis menggunakan

kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.

Pertemuan Penutupan Tanggal 24 November

2012

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Manajemen PT SIS atas bantuan dan

kerjasamanya selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa

Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/

observasi.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/ observasi

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 7 Desember

2012 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa

penilaian dilakukan secara efektif dan efisien

sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

dan mengambil keputusan apakah PT SIS layak

mendapatkan S-LK atau tidak.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK

IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak

Pengelolaan).

Memenuhi PT Selaras Inti Semesta (PT SIS) memperoleh

izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada

hutan tanaman berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor SK. 18/Menhut-

II/2009 tanggal 22 januari 2009 atas areal

seluas + 169.400 Ha di Kabupaten Merauke

Provinsi Papua. Surat Keputusan Menteri

Kehutanan tersebut dilengkapi dengan lampiran

berupa peta areal kerja dengan skala 1 :

250.000. Seluruh areal kerja PT SIS asuk dalam

kawasan Hutan Produksi tetap (HP).

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang

Hak Pengelolaan.

Memenuhi PT SIS telah menerima SPP IIUPHHK Nomor :

S.122/VI-BIKPHH/2009 tanggal 13 Pebruari dan SPP No. S 879/VI-BIKPHH/2011 tanggal 6

Oktober 2011 dari Direktorat Jenderal Bina

Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan

dan telah membayar SPP IIUPHHK tersebut

sebesar Rp. 527.020.000,- berdasarkan bukti

transferr dari Bank rakyat Indonesia pada

tanggal 16 Pebruari 2009 dan tanggal 31

Oktober 2009 kepada Bendaharawan Penerima

Setoran IIUPH di Gedung Pusat Kehutanan

Manggala Wanabakti Jakarta dengan nomor

rekening 102.000.4203870.

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan

Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang,

meliputi :

1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang disusun berdasarkan

IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan

oleh Ganis PHPL Timber

Cruisingdan/atau Canhut.

2) Dokumen RKT/RTT yang disusun

berdasarkan RKU/ RPKH dan

disahkan oleh pejabat yang berwenang

atau yang disahkan secara self

approval.

3) Peta rencana penataan areal kerja

yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Memenuhi PT SIS telah memiliki RKU yang sudah di sahkan

oleh instansi yang berwenang berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 123/VI-BPHT/2010 tanggal 7 Oktober 2010.

RKU tersebut berlaku untuk periode 2010 –

2019.

RKT 2011 telah terbit berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi

Provinsi Papua Nomor : 522.1/4691 tanggal 31

Desember 2010.

RKT 2012 telah terbit berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi

Provinsi Papua Nomor : Kep 522.1/5153

tanggal 30 Desember 2011.

Peta lampiran RKT tahun 2011 telah

ditandatangani oleh PT SIS dibuat oleh Direktur

PT SIS (Pola Wilson), diperiksa oleh Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Merauke (Ir Latang Nip 19591024 198903 1

004, Disetujui dan disyahkan Dinas Kehutanan

dan Konservasi Propinsi Papua (Ir Marthen

Kayoi, MM NIP 19560304 198603 1 009).



Peta RKT tahun 2012 telah ditandatangani oleh

PT SIS dibuat oleh Direktur PT SIS (Sukiman),

diperiksa oleh Ka. Bidang Program dan

Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan

Konservasi Provinsi Papua (Jap Jap Ormuseray,

SH, MSi. Nip 1964076 199003 1 009, Disetujui

dan disyahkan Dinas Kehutanan dan Konservasi

Propinsi Papua (Ir Marthen Kayoi, MM Nip

19560304 198603 1 009)..

Kelengkapan dan keabsahan dokumen

RKUPHHK-HT, RKT beserta lampirannya

dipenuhi seluruhnya.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja dan bukti

implementasinya di lapangan

Memenuhi Pada peta kerja RKT 2012 dan 2011 PT SIS

terlihat / tergambar adanya areal yang tidak

boleh ditebang yaitu areal kawasan lindung yang

berupa daerah perlindungan satwa liar (DPSL),

Sempadan Sungai Bian, cagar Budaya Dusun

sagu, Areal keramat, kebun benihi. Kawasan

lindung tersebut benar adanya di lapangan.

Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang

dan Peta blok/petak tebangan disahkan dan

posisi blok tebangan benar dan terbukti di

lapangan

c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan

terbukti di lapangan.

Memenuhi Pemeriksaan dilapangan pada blok tebangan

RKT tahun 2012 yang lokasinya tersebar pada

beberapa tempat dijumpai adanya penandaan

lokasi blok kerja dan patok batasnya. Salah satu

patok dan papan nama yang ada dilapangan

pada saat verifikasi dilakukan adalah batas

petak Pal B1 P 130 pada koordinat S

07⁰58’14.1” E 140⁰19’32,1” dan batas blok

pada koordinat S 7⁰59’56.48” E 140⁰22’19,5”.

Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi

blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses) dengan lampiran-

lampirannya

Memenuhi RKU yang dimiliki oleh PT SIS adalah sah

berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No.

: SK. 123/VI-BPHT/2010 tanggal 07 Oktober

2010 beserta lampirannya yaitu peta penataan

areal selama 10 tahun (2010 – 2019).

Keabsahan dan kelengkapan dokumen

RKUPHHK dipenuhi seluruhnya

b. Kesesuaian lokasi dan volume

pemanfaatan kayu hutan alam pada areal

penyiapan lahan yang diizinkan untuk

pembangunan hutan tanaman industri.

Memenuhi Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan

lokasi penyiapan lahan sesuai dengan izin yang

sudah diberikan yaitu di Blok RKT 2011 dan

2012.

Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan

lokasi penyiapan lahannya telah sesuai.

2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan

dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Lembar Izin Penggunaan alat berat dalam buku

RKT 2011 dan 2012 telah ada stempel Dinas

Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua

sehingga dinyatakan syah.

Peralatan sudah sesuai dengan izin yang



diberikan sesuai tercantum dalam dokumen izin

peralatan di buku RKT 2011 dan 2012

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik

dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/

dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan

telah di– LHP-kan

Memenuhi LHP PT Selaras Inti Semesta dibuat oleh petugas

pembuat LHP atas nama Sumindar dan Basiran.

LHP juga telah diperiksa dan disyahkan oleh

P2LHP atas nama Jaya Ampulembang.

Cek silang antara dokumen LHP dengan fisik

kayu (hasil uji petik) menunjukan kesesuaian.

Penandaan kayu dijumpai di lapangan berupa

papan nama yang berisi informasi Nomor Petak,

Nomor Tumpukan, dan No. LHP, No. TPn, dan

Bulan Tebang. Informasi tersebut di atas telah

sesuai dengan dokumen LHP.

LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang

berwenang.

LHP dengan fisik kayu sesuai. (selisih volume

antara dokumen LHP dengan hasil pengukuran

uji petik yaitu sebesar 0,27%).

Nomor batang di LHP dapat ditemukan di

lapangan.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal

izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya

hasil hutan

Memenuhi Kayu hasil penebangan PT Selaras Inti Semesta

dikelompokan menjadi 2 yaitu kelompok Kayu

Bulat Kecil (KBK) dan Kayu Bulat (KB).

Dokumen pengangkutan KBK dari TPn menuju

Log Ponds adalah dokumen FAKB (DK.A.301)

yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat Kecil

(DK.A.104 c). Sementara itu dokumen yang

menyertai KB dalam pengangkutan kayu dari

TPn menuju Log Ponds adalah dokumen SKSKB

(DK.B.401) yang dilampiri dengan Daftar Kayu

Bulat (DK.A.104 a). Dokumen SKSKB tersebut

dibuat oleh bagian TUK PT Selaras Inti Semesta

dan diperiksa serta disahkan oleh P2SKSKB.

Selanjutnya dari dokumen SKSKB tersebut,

dalam pengangkutan kayunya akan dipecah

kedalam dokumen FAKB (DK.A.301) yang

dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DK.A.104

c).

Seluruh kayu PT Selaras Inti Semesta yang

diangkut dari TPn menuju Log Pond Tamulik

serta ke tujuan Industri PT Medcopapua Industri

Lestari dilindungi dengan surat keterangan

sahnya hasil hutan yaitu dengan menggunakan

dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat.

Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK

Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya

dilengkapi dengan surat keterangan sahnya

hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB)

dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak

Pengelolaan

Verifier 3.1.3.a.

Memenuhi Tanda legalitas kayu di TPn PT Selaras Inti

Semesta berupa penandaan pada tumpukan

kayu berupa papan nama yang berisi informasi

Nomor Petak, Nomor Tumpukan, dan Nomor

LHP, Nomor TPn, dan Bulan Tebang. Demikian

juga pada tumpukan kayu di Log Pond ada



Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari

pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK-

RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak

balak.

pemisahan jalur yang dikelompokan dalam

petak dan atau LHP.

Cek silang antara penandaan kayu dilapangan

dengan dokumen penatausahaan seluruhnya

memenuhi.

Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu baik

yang ada di TPn maupun di Log Pond Tamulik

telah sesuai dengan dokumen penatausahaan.

Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah

sesuai dengan dokumen.

Menerapkan sistem administrasi tata usaha

kayu yang diterapkan secara konsisten dan

identitas kayu dapat ditelusuri.

Verifier 3.1.3.b.

Identitas kayu diterapkan secara konsisten

oleh pemegang izin.

Memenuhi Hasil verifikasi lapangan menunjukan bahwa

penandaan kayu seperti telah diuraikan

sebelumnya pada verifier diatas telah dilakukan

secara konsisten oleh PT Selaras Inti Semesta

baik kayu yang berada di TPn maupun di Log

Pond Tamulik.

Dengan adanya penandaan yang dilakukan

secara konsisten oleh PT Selaras Inti Semesta

maka persediaan kayu dapat ditelusuri dari

dokumen penatausahaaan yang ada.

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu

membuktikan adanya catatan angkutan kayu

ke luar TPK

Memenuhi Dokumen FAKB dan SKSKB telah dibuat oleh PT

Selaras Inti Semesta dengan lengkap dan telah

disahkan oleh petugas yang ditetapkan melalui

Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan

Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah

XVII Papua.

Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah

(dibuat oleh petugas yang berwenang).

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi

(DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan

(PSDH)

Verifier 3.2.1.a.

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen SPP

DR/PSDH PT Selaras Inti Semesta dalam

rentang waktu bulan November 2011 sd.

Oktober 2012 menunjukan ketersediaan

dilapangan. Dalam rentang waktu tersebut SPP

DR/PSDH terbit sebanyak 8 set. SPP DR/PSDH

dibuat oleh pejabat penagih dari Kantor Dinas

Kehutanan Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

Cek silang antar SPP DR/PSDH dengan

dokumen LHP seluruhnya sesuai baik kelompok

jenis, volume maupun tarif. Sesuai dengan

dokumen LHP dan SPP, kelompok jenis kayunya

adalah rimba campuran yang dikelompokan

menjadi 2 yaitu kelompok Kayu Bulat sebanyak

8.495,22 m3 dan kelompok Kayu Bulat Kecil

sebanyak 56.603,13 m3.

Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)

telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas

Kehutanan Kabupaten Merauke.

Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)

sesuai dengan LHP yang disahkan.

Verifier 3.2.1.b.

Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi PT Selaras Inti Semesta telah melakukan

pembayaran lunas DR/PSDH melalui Bank

Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan

bukti setor sah karena telah divalidasi oleh

petugas bank.



Verifier 3.2.1.c.

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan

tanaman.

Memenuhi Pembayaran DR/PSDH sesuai dengan

persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai

dengan tarif yang diacu.

DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan

sesuai dengan dokumen SPP dan dibayar lunas

sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif.

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang

mengirim kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar

Pulau Terdaftar (PKAPT).

Tidak

Diterapkan

Not Applicable

PT Selaras Inti Semesta tidak memiliki PKAPT,

karena untuk wilayah Provinsi Papua terdapat

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nonor : 21

Tahun 2010, Tentang Peredaran dan

Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang

mengamanatkan agar seluruh produksi kayu

bulat wajib diolah di wilayah Provinsi Papua.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang

menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang

sah

Tidak

Diterapkan

Not Applicable

Seperti uraian sebelumnya bahwa PT Selaras Inti

Semesta tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sehingga tidak

melakukan perdagangan antar pulau.

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah

memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL

meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah

disahkan sesuai peraturan yang berlaku

meliputi seluruh areal kerjanya

Memenuhi PT. SIS mendapatkan ijin melalui SK MENHUT

No SK. 18/menhut-II/2009 Tanggal 22 januari

2009 dengan luas 169.400 Ha.

Proses Penyusunan Amdal dilakukan setelah

keluar Rekom Bupati No 522.2/3574 tanggal 18

AGUSTUS 2007 menggunakan Konsultan PT.

Widya Cipta Buana Bandung.

PT. SIS mendapatkan pengesahan AMDAL

melalui SK Bupati Merauke No 35 Tahun 2008

tanggal 1 Maret 2008.

Buku AMDAL terdiri atas :

- ANDAL

- Kerangka Acuan

- Ringkasan Eksekutif

- RKL

- RPL.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Buku RKL RPL disahkan dengan SK Bupati

Merauke Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 1 Maret

2008. Buku RKL RPL merupakan satu set

dokumen AMDAL.

Verifier b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan dampak penting

aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi PT. SIS mempunyai Dokumen Laporan

Pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2011

dan untuk laporan semester I 2012 masih

dalam proses penyusunan oleh konsultan PT.

Widya Cipta Buana yang dibuktikan oleh surat

PT. WCB No 274/UM/WBC/XI/2012 .

Laporan sudah memenuhi sistematika

PermenegLH no 45 tahun 2005.

Laporan pelaksanaan RKL RPL sudah dilaporkan



kepada Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam

dan Lingkungan Hidup papua tangggal 29

Oktober 2012 dan kepada badan Lingkungan

Hidup Pendidikan dan Pengembangan Merauke

tgl 24 Oktober 2012 . Bukti penyerahan ada.

Analisis laboratorium untuk kualitas udara

dilakukan oleh BINALAB Bandung terakreditasi

KAN sebagai laboratorium penguji no : LP 412

IDN.

Pengujian kualoitas air sungai Bian tanggal 5 Juli

2011 menunjukkan semua parameter

memenuhi bakumutu PP no 82 tahun 2001

kelas II.

Pengujian udara ambient dilakukan tanggal 5

Juli 2011 semua parameter memenuhi

bakumutu nasional udara ambient PP no 41

tahun 1999 dan bakumutu udara ambient

kepmenegLH no 48/MENLH/II/1996

Analisis kualitas plankton dan benthos tgl 5 juli

2011

Laporan Pemantauan erosi Tanah Periode I, II, III

2012

Selain itu terdapat laporan terkait :

- Laporan identifikasi flora juni 2012

- Laporan trace kawasan lindung DPSL,

sempadan sungai , pemasaqnagn pal batas

dan paapn informasi kawasan lindung

- Laporan trace batas

- Laporan DELMIK 2010 menyebutkan tidak

terdapat jenis pohon lindung di PT. SIS

- Laporan pengukuran Tinggi Muka Air Sungai

& Pengujian Kualitas Air tahun 2011 –

2012.

- Laporan realisasi program kerja departemen

CSR tahun 2011

- Rencana Operasional Departemen CSR

2011, 2012

- Laporan kegiatan departemen CSR 2011,

2012

- Laporan Pengelolaan Limbah B3 dan

Intsruksi Kerja Pengelolaan B3 tanggal 21

Oktober 2012

PT SIS Belum mempunyai TPS Limbah B3 berijin.

Check lapangan terdapat alat pengukur tinggiu

muka air di anak sungai wayo

Check lapangan terdapat pengukur erosi

Check lapangan terdapat oil trap di

penyimpanan oli

Chek lapangan terdapat alat pengukur curah

hujan, angin dankelembaban

Check lapangan karyawan menggunakan APD

saat bekerja di nursery dan bengkel

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3



Verifier a.Implementasi prosedur K3 Memenuhi PT. SIS mempunyai Kebijakan K3

ditandatangani oleh COO.

SOP Health and Safety yang berisi mengenai :

1. SOP Alat Pelindung Diri

2. SOP APAR

3. SOP Mengendarai Kendaraan Ringan

4. SOP Emergency Plan

5. SOP Tanggap Darurat

6. SOP Bekerja di Tempat Sempit dan

Terbatas

7. SOP Health and Safety Program

PT. SIS menunjuk i tenaga ahli K3 sesuai SK

Direktur 1213/SK/HRD-SIS/XI/2012 a/n

Selamet Jaya Suksmana tanggal 1 Agustus 2012

Tenaga ahli tersebut belum memperoleh

pelatihan namun dalam proses untuk mengikuti

pelatihan Ahli K3 Umum di PT, Pytagoras Global

Duta Jakarta tanggal 10 – 22 Desember 2012.

Calon tenaga ahli tersebut sudah pernah

mengikuti pelatihan pelatihan OHSAS 180001 :

2007 & SMK3 yg dilaksanakan oleh Master

Profesindo 24 & 25 Oktober 2009 dan Offroad

safety Driving Clinic yg diselenggarakan oleh

Mitsubhisi.

Analisa Bahaya dan Resiko Laporan kegiatan K3

tahun 2012.

PT. SIS mempunyai Pedoman K3 yang berisi

Kebijakan K3 yang ditanda tangani CEO tanggal

30 Mei 2012.

PT. SIS pernah melakukan kegiatan pelatihan

Kebakaran tanggal 3 Januari 2012

Laporan pelatihan First Aid Training dan Bantuan

Hidup Dasar Sesion I pada Sabtu 23 juli 2011 .

Sesion II 17 Desember 2011, Sesion 3 23 Juni

2012. salah satu tujuan pelatihan agar peserta

mampu mempertahankan hidup jika terjadi

kecelakaan di tempat kerja.

Kampanye K3 dengan judul Saftey Talk yang

dilakukan untuk masing masing departemen

dengan jadwal tertentu sebulan dilaksanakan 2

kali. Bukti pelatihan terdapat daftar hadir.

Laporan kegiatan pemasangan rambu K3 2012

Laporan Hyigien Inspeksi Camp dan Katering

2001 – 2012 yang berisi inspeksi higienitas,

temuan dan rencana perbaikan.

Laporan Kegiatan Simulasi Emergency Drill

Evacuation 19 November 2012

Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi PT. SIS mempunyai daftar peralatan APD dan

Damkar periode 2011 – 2012.

Check lapangan berfungsi dengan baik, mobil

pemadam kebakaran berfunsi.

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT. SIS mempunyai laporan kecelakaan kerja

tahun 2011 – 2012. Jumlah kecelakaan ringan

mauopun berat ada 94 kasus.

PT. SIS mempunyai Monthly Report Klinik



Januari – Oktober 2012

PT. SIS mempunyai program K3 2012 dengan

nama Phasing target K3 Dept tahun 2012

PT. SIS peserta jamsostek nomor 08IJ6010

tanggal 4 Desember 2008

PT. SIS mengikutkan karyawannya Asuransi

Sinarmas Sehat dengan nomor polis

40.114.2012.00017 tanggal 10 Maret 2012

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

Memenuhi Belum punya SP namun ada Kebijakan

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul yang

menyatakan komitmen PT. SIS memberikan

kebebasan kepada karyawan untuk membentuk

perserikatan.

PT. SIS mempunyai Lembaga Kerjasama Bipartit

yang disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten

Merauke melalui SK Nomor

255.2/869/LKS.BIP/IX/2012 Tanggal 9 Oktober

2012. LKS ini didirikan sesuai BAP 25 Agustus

2012 dan dilaporkan ke Disnaker melalui surat

Nomor 811/HR-SIS/IX/2012. Lembaga ini

dicatat melalui surat Kepala Disnakertrans

nomor KEP. 255.2/870/LKS.BIP/X/2012

BAP pemilihan pengurus Bipartit tgl 5 September

2012. Ketua M salim.

LKS ini mengadakan meeting tgl 9 Sptember

2012 membahas tentang K3.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama

(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi PT. SIS mempunyai Peraturan Perusahaan

periode 2011 – 2013 yang disahkan oleh

Kemenakertrans Dirjen Pembinaan Hubungan

Indusrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja

Nomor TAR.675/PHIJSK-PKKAD/PP/VIII/2011

tanggal 5 Agustus 2012.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak

di bawah umur

Memenuhi PT. SIS mempunyai daftar karyawan periode Nop

2012. Total karyawan PT. SIS 297 baik

karyawan tetap maupun lepas.

PT. SIS mempunyai Kebijakan Pekerja Anak yang

menyatakan komitmen PT. SIS tidak akan

mempekerjakan anak dibawah umur 18 th.

Karyawan paling muda kelahiran 2 februari

1992 ( 20 th) yang paling tua tanggal kelahiran

6 Juni 1948 ( 64 tahun )

pt selaras inti semesta

Documents