pt pegadaian (persero) · pdf filerapat dewan komisaris 11 1. jadwal rapat 11 2. tempat...
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI
I. LATAR BELAKANG 1
II. DAFTAR ISTILAH 1
III. DASAR HUKUM 2
BAGIAN PERTAMA
DEWAN KOMISARIS
I. KEBIJAKAN UMUM 4
II. PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 4
III. KEANGGOTAAN KOMISARIS 6
1. Jumlah dan Komposisi Anggota Komisaris 6
2. Masa Jabatan Dewan Komisaris 6
3. Tata Cara Pengunduran Diri Dewan Komisaris 7
IV. HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 8
V. TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS 9
VI. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS 9
1. Komite Dibawah Dewan Komisaris 9
2. Tugas dan Wewenang Komite Audit 10
3. Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko 10
4. Masa Jabatan Komite di Bawah Dewan Komisaris 11
VII. RAPAT DEWAN KOMISARIS 11
1. Jadwal Rapat 11
2. Tempat Pelaksanaan Rapat 11
3. Rapat Melalui Sarana Elektronik 11
4. Panggilan Rapat 12
5. Pimpinan Rapat 12
6. Keputusan Rapat 13
7. Pengambilan Keputusan Secara Sirkuler 14
8. Perbedaan Pendapat 14
9. Risalah Rapat 14
10. Materi Risalah Rapat 15
11. Kuorum Rapat 15
VIII. PRINSIP-PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN
KOMISARIS 15
IX. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN
KAPABILITAS 16
1. Program Pengenalan 16
2. Program Peningkatan Kapabilitas 17
X. PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS
17
XI. PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN RUPS ATAS TANGGAPAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS
18
XII. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS 19
XIII. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS 19
1. Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Dewan Komisaris 19
2. Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris 20
3. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris 20
4. Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris 20
5. Akses dan Kerahasiaan Informasi Sekretaris Dewan Komisaris
21
6. Evaluasi Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris 21
XIV. ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS 21
1. Etika Berkaitan Dengan Keteladanan 21
2. Etika Berkaitan Dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
21
3. Etika Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan 22
4. Etika Berkaitan Dengan Penerimaan Hadiah dan Donasi 22
BAGIAN KEDUA
DIREKSI
I. KEBIJAKAN UMUM 23
II. PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI
PERSEROAN 23
III. KEANGGOTAAN DIREKSI 25
1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi 25
2. Masa Jabatan Direksi 25
3. Tata Cara Pengunduran Diri Direksi 26
IV. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI 27
1. Tugas Pokok Direksi 27
2. Kewenangan Direksi 27
3. Pendelegasian Wewenang Di Antara Anggota Direksi 28
4. Pelaksanaan Wewenang Direksi Yang Harus Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Dewan Komisaris
29
5. Kewajiban Direksi 29
6. Kewajiban Penyelenggaraan RUPS oleh Direksi 31
V. PELAKSANAAN TUGAS PENGURUSAN PERSEROAN
OLEH DIREKSI 31
1. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
31
2. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
32
3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen 32
4. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan 32
VI. MANAJEMEN RISIKO 32
VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 33
VIII. HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER 33
IX. TERKAIT SISTEM AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN 34
X. TERKAIT DENGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN LAIN 34
XI. PRINSIP-PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIREKSI 34
XII. RAPAT DIREKSI 35
1. Jadwal Rapat 35
2. Tempat Pelaksanaan Rapat 36
3. Penyelenggaraan Rapat Melaui Sarana Elektronik 36
4. Panggilan Rapat 36
5. Pimpinan Rapat 37
6. Keputusan Rapat 37
7. Risalah Rapat 38
8. Materi Risalah Rapat 39
9. Kuorum Rapat 40
XIII. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN
KAPABILITAS 40
1. Program Pengenalan 40
2. Program Peningkatan Kapabilitas 41
XIV. EVALUASI KINERJA DIREKSI 42
1. Kebijakan Umum 42
2. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi 42
XV. SEKRETARIS PERUSAHAAN 43
1. Fungsi Pokok Sekretaris Perusahaan 43
2. Tugas Sekretaris Perusahaan 43
XVI. ETIKA JABATAN 44
1. Etika Berkaitan Dengan Keteladanan 44
2. Etika Berkaitan Dengan Rangkap Jabatan 44
3. Etika Berkaitan Dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
44
4. Etika Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan 45
5. Etika Berkaitan Dengan Penerimaan Hadiah dan Donasi 45
1 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
BOARD MANUAL
(Panduan Bagi Dewan Komisaris dan Direksi)
PT PEGADAIAN (Persero)
I. LATAR BELAKANG
PT Pegadaian (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang
baik (good corporate governance atau GCG) yang salah satunya adalah menyusun Panduan
bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) dengan tujuan untuk mempermudah
pemahaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta menjadi
acuan kerja yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Penyusunan Board Manual ini diharapkan:
1. menjadi rujukan dalam berbagai hal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi karena
sifatnya yang berupa kompilasi dari peraturan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan
ketentuan anggaran dasar;
2. menghilangkan praktek pengambilan keputusan berdasarkan ”kebiasaan” (yang tidak tertulis);
3. memperjelas tingkat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan; dan
4. merupakan alat bukti yang dapat digunakan untuk membela diri bila terjadi masalah/gugatan
di kemudian hari yang terkait dengan kegiatan Dewan Komisaris dan Direksi.
Pengembangan Board Manual dapat dilakukan sesuai kebutuhan Perusahaan. Perubahan-
perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar
ketentuan dalam Anggaran Dasar serta berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi.
Berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, Arahan Pemegang Saham yang
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan berbagai ketentuan hukum
lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Board Manual ini.
II. DAFTAR ISTILAH
1. Perseroan adalah PT PEGADAIAN (Persero).
2. Menteri adalah Menteri Negara BUMN.
3. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan
Komisaris.
2 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran
Dasar.
5. Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.
7. Manajemen Perseroan, adalah Direksi beserta pejabat Perseroan.
8. Karyawan, adalah Karyawan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) UU
No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang terikat secara formal dalam suatu hubungan kerja
dengan Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan yang berlaku.
9. Ekuitas Perseroan, adalah nilai harta kekayaan bersih (nilai aktiva dikurangi dengan seluruh
kewajiban keuangan) Perseroan yang dihitung berdasarkan laporan keuangan terakhir/terkini
sebagai berikut:
1) Laporan keuangan tahunan yang diaudit;
2) Laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan akuntan dalam rangka
penelaahan terbatas minimal untuk akun ekuitas; atau
3) Laporan keuangan interim yang diaudit selain laporan keuangan interim tengah tahunan,
dalam hal Perseroan mempunyai laporan keuangan interim.
III. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan,
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/MBU/2010 tentang
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara (BUMN);
3 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang
Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2011 tentang
Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentiaan
Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
10. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/MBU/2002 tentang
Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP);
11. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
12. Anggaran Dasar PT PEGADAIAN (Persero) sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT.
Pegadaian (Persero) nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz
Iwan, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan
HAM berdasarkan keputusan No. AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012
yang kemudian diubah dengan Akta No.05 tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan
Nanada Fauz Iwan, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan dan diterima pemberitahuannya
oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat No.AHU-AH.01/10-32516 tanggal 6
September 2012;
4 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
BAGIAN PERTAMA
DEWAN KOMISARIS
I. KEBIJAKAN UMUM
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.1 Dewan
Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktek GCG
yang diterapkan Perseroan.2
II. PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS3
1. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara
dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya;
4. Persyaratan yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang
undangan;
5. Persyaratan materiil Anggota Komisaris, yaitu:
1) Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (track record) yang
menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
2) Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki :
a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan;
b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
c. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka
pengembangan BUMN.
3) Integritas dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (6) 2 PerMen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara 3 Anggaran Dasar, pasal 14 ayat (4)
5 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
a. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, dalam pengurusan
BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum
pencalonan (berbuat tidak jujur);
b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah
disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja
sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan
hukum kepada pribadi calon Anggota Komisaris, pegawai
BUMN/Perusahan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan
tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang
berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak
baik).
4) Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
a. Memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan.
b. Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu
untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
c. Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada
pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan.
5) Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan BUMN yang bersangkutan.
6. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif;
7. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon
kepala/wakil kepala daerah;
8. Tidak sedang menjabat sebagai Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik
Swasta;
9. Tidak sedang menduduki jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
10. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat
pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komisaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan
sehat dari rumah sakit pemerintah;
11. Mantan Anggota Direksi Perseroan dapat menjadi anggota Dewan Komisaris setelah tidak
menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali
dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga
6 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
kesinambungan program penyehatan Perseroan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan
perundangan lain yang melarangnya;4
12. Bagi Komisaris Independen selain memenuhi syarat di atas, juga berlaku syarat independensi
yang diatur oleh Kementerian BUMN.5
III. KEANGGOTAAN KOMISARIS
1. Jumlah dan Komposisi Anggota Komisaris
1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat
kompleksitas, proses bisnis dan rencana strategis Perseroan, dalam hal anggota Direksi
lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang diantaranya diangkat menjadi Komisaris Utama;6
2) Komposisi Komisaris harus terdiri dari profesional yang berintegritas, memiliki kemampuan
sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi
telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.7
3) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Komisaris Independen yang
ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya;8 Komisaris Independen adalah Anggota
Komisaris yang:
a. Berasal dari luar Perseroan;
b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroaan, Komisaris, Direksi atau
Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
c. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan
dengan kegiatan usaha Perseroan.
4) Antara anggota Komisaris dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dilarang
memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus
maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.9
2. Masa Jabatan Dewan Komisaris
1) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
2) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan
RUPS dengan menyebutkan alasannya;
3) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
4 PerMen BUMN Nomor 09/MBU/2012, pasal 12 ayat (10) 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 120 6 Anggaran Dasar, pasal 14 ayat (1) dan (3) 7 Pedoman Umum KNKG, hal 13. 8 PerMen BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Pada BUMN, Pasal 13 ayat (1) 9 Anggaran Dasar, pasal 14 ayat (21)
7 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
a. Meninggal Dunia;
b. Masa Jabatannya berakhir;
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan atau
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan
anggaran dasar ini dan peraturan perundang undangan lainnya.10
4) Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
dengan alasan:11
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya
dihormati sebagai Anggota Komisaris BUMN;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;
f. mengundurkan diri.
5) Dalam hal Komisaris diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS ,
kepada anggota Komisaris yang diberhentikan diberikan kesempatan membela diri dalam
RUPS;12 kecuali karena dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;13
6) Diberhentikan di luar RUPS, setelah anggota Komisaris diberi tahu terlebih dahulu tentang
rencana pemberhentian dan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis dalam
waktu 14 hari sejak anggota Komisaris yang bersangkutan diberi tahu, sebelum diambil
keputusan pemberhentian, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas
pemberhentian tersebut ;14
7) Diberhentikan dengan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan
tujuan Persero.
3. Tata Cara Pengunduran Diri Anggota Komisaris
1) Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada perseroan dengan
tembusan Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi;
2) Pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya;
10 Anggaran Dasar, pasal 14, ayat (29) 11 Anggaran Dasar, pasal 14, ayat (14) 12 Anggaran Dasar, pasal 14, ayat (14) 13 Anggaran Dasar, pasal 14, ayat (17) 14 Anggaran Dasar, pasal 14 ayat (18)
8 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
3) Apabila pada surat penguduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh)
hari dari hari tanggal surat diterima maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif
penguduran diri;
4) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan
penguduran diri dalam hal yang tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri,tidak
ada keputusan dari RUPS, maka Anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti pada
tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan
persetujuan RUPS.
IV. HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
1. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi dari
jabatannya, apabila Anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran
Dasar Perusahaan, terdapat indikasi merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya
atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan;
2. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan
memperhatikan kemampuan Perseroan;
3. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk
keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
4. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
5. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang
menyangkut pengelolaan Perseroan;
6. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
7. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi
untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
8. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
9. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
10. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang
dibicarakan;
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan, dan/atau keputusan RUPS.15
15 Anggaran Dasar, Pasal 15 ayat (2).a)
9 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
12. Mendapatkan honorarium dan tunjangan/fasilitas, kecuali santunan purna jabatan.16
V. TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS
1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi,
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai
alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada
RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja
Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta
menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan,
apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
9. Mengusulkan Akuntan Publik berdasarkan usulan Komite Audit kepada RUPS;
10. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
11. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya
pada Perseroan tersebut dan perseroan lain;
12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
yang baru lampau kepada RUPS;
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat,
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar,
dan/atau keputusan RUPS.17
VI. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS18
1. Komite Dibawah Dewan Komisaris.
1) Komite yang wajib adalah Komite Audit;
2) Satu Komite lain, jika diperlukan. Dengan keanggotaan masing-masing Komite yang
berasal dari luar Dewan Komisaris maksimum sebanyak 2 (dua) orang;
16 Anggaran Dasar, pasal 25.c 17 Anggaran Dasar, Pasal 15 ayat (2).b) 18 PerMen BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 Ayat (4)
10 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
3) Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain lebih dari 1 (satu) apabila disetujui oleh
Menteri BUMN berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris
dalam menjalankan tugasnya.
2. Tugas dan Wewenang Komite Audit.
1) Membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem
pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal
auditor;
2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan
Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian
manajemen serta pelaksanaannya;
4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala
informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya;
6) Tugas lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.
3. Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagai perwujudan
pembentukan komite lainnya di bawah Dewan Komisaris dengan Tugas dan Wewenang
sebagai berikut:
1) Melakukan kajian sebagai masukan kepada Dewan Komisaris atas Laporan Profil
Risiko Pegadaian yang disampaikan Direksi;
2) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan
dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan
ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Pegadaian yang
telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui
limit yang telah ditetapkan;
3) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang dalam
lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
11 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
5) Penjelasan lebih lanjut tentang tugas, tanggung jawab dan ruang lingkup komite-komite
yang dibentuk oleh Dewan Komisaris diatur dalam Piagam (Charter) masing-masing
komite.
4. Masa Jabatan Komite di Bawah Dewan Komisaris
Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan
paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa
jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
VII. RAPAT DEWAN KOMISARIS
1. Jadwal Rapat
1) Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali;
2) Dalam rapat Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi;
3) Rapat dengan Komite di bawah Dewan Komisaris paling sedikit dilaksanakan setiap
bulan sekali;
4) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu dengan alasan :
a. Permintaan satu atau beberapa Anggota Dewan Komisaris; dan/atau
b. Permintaan dari Direksi;
c. Permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili
sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara
dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Tempat Pelaksanaan Rapat
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan
usaha Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Rapat Melalui Sarana Elektronik
Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video
konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat
Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam
rapat.19
19 UU Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, pasal 77
12 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
Rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara sebagaimana dimaksud di atas,
berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Setiap anggota Dewan Komisaris yang ikut serta akan dianggap hadir dalam Rapat untuk
menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Dewan
Komisaris;
2) Tempat dimana Pimpinan Rapat ikut serta akan dianggap sebagai tempat
dilangsungkannya Rapat Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat
Panggilan rapat diatur sebagai berikut:
1) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama
dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
2) Panggilan Rapat Dewan Komisaris yang menghadirkan Direksi atau pihak lain dilakukan
oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga)
hari kerja sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam
keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
3) Panggilan rapat Dewan Komisaris dapat didelegasikan kepada Anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
4) Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat rapat; dan
5) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui sarana elektronik, seperti
Short Message System (SMS), surat elektronik (e-mail), dan sarana elektronik lainnya
agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa
mengenyampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat
secara tertulis;20
6) Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris
hadir dalam rapat.
5. Pimpinan Rapat
1) Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama;
20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat 3
13 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
2) Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris
Utama;
3) Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan
Komisaris yang paling lamamenjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak
sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris;
4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam pada angka 6 angka ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai
pimpinan rapat.
6. Keputusan Rapat
1) Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan
rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal yang relevan,
informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara
independen oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris;
2) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat
Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa. Setiap anggota Dewan
Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota
Dewan Komisaris yang diwakilinya;
3) Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya
jika dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris
atau diwakili dalam rapat tersebut;
4) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk
keperluan itu;
5) Seorang Anggota Dewan Komisari hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan
Komisaris lainnya;
6) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum
mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari setengah (½) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang
memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari
setengah (1/2) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
14 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
7) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka keputusan
rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat;
8) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat;
9) Suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat.
7. Pengambilan Keputusan Secara Sirkuler
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Anggota Dewan Komisaris telah diberitahu
secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua Anggota Dewan
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat
Dewan Komisaris.21
8. Perbedaan Pendapat
Pernyataan ketidaksetujuan (dissenting opinion) Anggota Dewan Komisaris, jika ada, dicatat
dalam risalah rapat yang ditandatangani ketua rapat.22
9. Risalah Rapat
1) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk
pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal
yang diputuskan;
2) Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan ke seluruh Dewan Komisaris untuk
ditandatangani selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat dilaksanakan;
3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah
rapat tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau
keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam
Risalah Rapat Dewan Komisaris kepada pimpinan Rapat Dewan Komisaris tersebut;
21 Anggaran Dasar, Pasal 16 ayat (2)
22 Anggaran Dasar, Pasal 16 ayat (3)
15 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
4) Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut,
maka disimpulkan tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap Risalah Rapat
yang bersangkutan;
5) Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan
dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.
10. Materi Risalah Rapat
Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:
1) Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan;
2) Daftar hadir;
3) Permasalahan yang dibahas;
4) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas
permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan
pendapat;
5) Proses pengambilan keputusan;
6) Keputusan yang ditetapkan; dan
7) Dissenting opinion, jika ada.
Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh anggota Dewan
Komisaris yang tidak hadir kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya.
11. Kuorum Rapat
1) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat,
apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota
Dewan Komisaris;
2) Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk
keperluan tersebut;
3) Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan
Komisaris lainnya.
VIII. PRINSIP-PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan
dan pemberian nasihat kepada Direksi adalah sebagai berikut:
1. Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keputusan Dewan Komisaris;
16 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris terlibat dalam proses pengambilan keputusan Dewan
Komisaris;
3. Setiap kebijakan di lingkungan internal Dewan Komisaris yang belum memiliki standar baku,
harus diatur dalam suatu kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
4. Dalam menetapkan keputusan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Dewan
Komisaris wajib mempertimbangkan Prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) Itikad baik;
2) Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
3) Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan;
4) Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perseroan; dan
5) Kesinambungan Perseroan (Going Concern).
IX. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS
1. Program Pengenalan
1) Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut :
2) Untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan Program Pengenalan
mengenai kondisi Perusahaan secara umum;
3) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris
Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan;23
4) Program pengenalan meliputi: 24
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Perusahaan;
b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan,
kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka
panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis
lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit;
d. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Komisaris
dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
e. Pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan
Perusahaan serta masyarakat setempat;
23 PerMen BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Pada BUMN, Pasal 43 Ayat (2) 24 PerMen BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Pada BUMN, Pasal 43 Ayat (3)
17 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
f. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas
Perusahaan, kunjungan ke kantor-kantor unit, pengkajian dokumen Perusahaan, team
building atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan;25
g. Sekretaris Perusahaan mendokumentasikan program pengenalan tersebut dengan baik.
2. Program Peningkatan Kapabilitas
Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui
informasi tentang perkembangan terkini dari core business Perusahaan. Anggaran
peningkatan kapabilitas dimasukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Ketentuan-ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah
sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektifitas
kerja Dewan Komisaris;
2) Rencana untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
3) Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.
X. PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS DARI
DEWAN KOMISARIS
1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi,
kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah
(Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/Bowt), Bangun Serah
Guna (Build Transfer Operate/BOT) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
3. Menerima dan memberikan pinjaman jangka menengah jangka menengah/panjang, kecuali
pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang
diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak
perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri
pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
25 PerMen BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Pada BUMN, Pasal 43 Ayat (4)
18 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
7. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan.
XI. PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN RUPS ATAS
TANGGAPAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS26
1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain;
3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak
perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
6. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);
7. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi,
kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah
(Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/Bowt), Bangun Serah
Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu
melebihi penetapan RUPS;
8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
9. Melepas dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim
berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun;
10. Menetapkan blue print organisasi Perseroan;
11. Menetapkan dan merubah logo Perseroan;
12. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf A yang
belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan langsung
meupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan;
14. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi
dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan
Perseroan;
15. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada
perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan
kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;
26 Anggaran Dasar, pasal 11 ayat (10)
19 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
1
16. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data
tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS
dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
XII. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS
Kriteria evaluasi kinerja dewan dan individu Anggota Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan
Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS adalah setidak-tidaknya sebagai berikut :
1. Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja
Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris memiliki/menetapkan indikator pencapaian kinerja beserta target-targetnya
dan disetujui oleh RUPS/Menteri setiap tahun;
3. Dewan Komisaris atau Komite Dekom mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing
anggota Dekom dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris;
4. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporakan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris;
5. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite
yang ada;
6. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perusahaan;
7. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu;
8. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
XIII. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS27
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk
Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris.
1. Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Dewan Komisaris :
1) Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) dewan Komisaris;
2) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
3) Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar,
risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4) Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5) Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
6) Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris;
27 PerMen Nomor PER–12/MBU/2012
20 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
7) Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan,
serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
8) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
9) Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar
tugas Dewan Komisaris;
10) Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
11) Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik,
Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan
tersebut tersimpan dengan baik di Perseroan.
12) Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan guna memperlancar
pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya;
13) Memastikan terpenuhinya kebutuhan Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan
tugasnya sebagai Dewan Komisaris.
2. Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris
Masa jabatan Sekretaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun tanpa mengurangi hak Dewan
Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris
Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
1) Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
2) Memiliki integritas yang baik;
3) Memahami fungsi kesekretariatan;
4) Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
4. Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris
1) Penghasilan Sekretaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan
kemampuan Perseroan
2) Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan komisaris dapat terdiri dari :
a. Honorarium maksimal sebesar 15 % (limabelas persen) dari gaji Direktur Utama
Perseroan;
b. Fasilitas;
c. Tunjangan; dan/atau
d. Tantiem atau insentif kinerja
21 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
5. Akses dan Kerahasiaan Informasi Sekretaris Dewan Komisaris
1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris
dapat mengakses catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber
daya lainnya yang berkaitan denganpelaksanaan tugasnya danmembuat laporan secara
tertulis hasil penugasan tersebut.
2. Sekretaris Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi
Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk
kepentingan pelaksanaan tugasnya.
3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik,
dokumen-dokumen Dewan Komisaris yang bersifat rahasia secara berkala diserahkan
kepada Perseroan untuk disimpan dengan baik.
6. Evaluasi Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris
Evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu) tahun
dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris.
XIV. ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS
1. Etika Berkaitan Dengan Keteladanan
Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung Standar Etika di
Perseroan yang dituangkan dalam Code of Conduct, salah satu caranya adalah dengan
menjadikan dirinya sebagai teladan, baik bagi Direksi maupun Pegawai.
2. Etika Berkaitan Dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi28
1) Anggota Komisaris harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha;
2) Setiap anggota Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan
perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambil-alihan,
penggabungan usaha dan pembelian kembali saham;
3) Setiap mantan anggota Komisaris dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi
rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat kecuali informasi tersebut
diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik perusahaan.
28 Pedoman Umum Good Corporate Governance, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006
22 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
3. Etika Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan
Definisi benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan
ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi angggota Dewan Komisaris.29
Atas hal tersebut maka Anggota Dewan Komisaris hendaknya senantiasa :
1) Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada
perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala
setiap akhir tahun melakukan pembaharuan (updating) dan wajib memberitahukan
Perusahaan bila ada perubahan data, sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;30
2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Komisaris harus senantiasa
mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi
atau keluarga, maupun pihak lainnya;
3) Anggota Komisaris dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau
keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain;
4) Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan
kepentingan, Komisaris yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta;
5) Setiap anggota Komisaris yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan
setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap
keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang
ditetapkan oleh perusahaan.
4. Etika Berkaitan Dengan Penerimaan Hadiah dan Donasi31
1) Setiap anggota Komisaris perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu,
baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan atau individu yang
mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
2) Setiap anggota Komisaris dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik
langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan;
3) Setiap anggota Komisaris diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan
sesuatu dan atau menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
29 Pedoman Umum Good Corporate Governance, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006 30 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 50 Ayat (2) & (3) 31 Pedoman Umum Good Corporate Governance, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006
23 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
BAGIAN KEDUA
DIREKSI
I. KEBIJAKAN UMUM
Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan
untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan.32
II. PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN
Prinsip umum dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi adalah berdasarkan
pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance). Persyaratan menjadi anggota Direksi Perseroan adalah sbb. :
1. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara
dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya.
4. Persyaratan yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang
undangan.
5. Persyaratan materiil Anggota Direksi, yaitu: 33
1) Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (track record) yang
menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
2) Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki :
a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Pegadaian;
b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
c. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka
pengembangan Pegadaian;
3) Integritas dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
32 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Pasal 1 Ayat (9) & Pasal 5 Ayat (3) 33 PerMen BUMN Nomor 01/MBU/2012
24 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
a. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, dalam pengurusan
BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum
pencalonan (berbuat tidak jujur);
b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah
disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja
sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan
hukum kepada pribadi calon Anggota Direksi, pegawai BUMN/Perusahan/Lembaga
tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan
(berperilaku tidak baik);
d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang
berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak
baik).
4) Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
a. Memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan.
b. Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu
untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
c. Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada
pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan.
6. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan Pegadaian.
7. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan
diri sebagai calon anggota legislatif;
8. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon
kepala/wakil kepala daerah;
9. Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi;
10. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali
menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika
terpilih sebagai Anggota Direksi BUMN.
11. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang
untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan
bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi.
25 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
12. Tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua)
periode berturut-turut.
13. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat
pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat
dari rumah sakit pemerintah.
14. Anggota Direksi BUMN dapat menjadi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan selain anak
perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, apabila mendapat persetujuan
Menteri.
III. KEANGGOTAAN DIREKSI
1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi
1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat
kompleksitas, proses bisnis dan rencana strategis Perseroan, dalam hal anggota Direksi
lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama;34
2) Komposisi Direksi harus terdiri dari profesional yang berintegritas, memiliki pengalaman
dan kecakapan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan
cepat, serta dapat bertindak independen.35
3) Antara anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dilarang
memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus
maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.36
2. Masa Jabatan Direksi
1) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan;37
2) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :38
a. meninggal Dunia;
b. masa Jabatannya berakhir;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku
RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS;39
34 Anggaran Dasar, pasal 10 ayat (1) 35 Pedoman Umum KNKG, hal 17. 36 Anggaran Dasar, pasal 10 ayat (23) 37 Anggaran Dasar, pasal 10 ayat (11) 38 Anggaran Dasar, pasal 10 ayat (30) 39 PerMen BUMN Nomor 01/MBU/2012, pasal 34 ayat (2)
26 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
3) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan
alasan: 40
a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak
manajemen;
b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
c. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya
dihormati sebagai Anggota Direksi BUMN;
f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;
g. mengundurkan diri.
4) Dalam hal Direksi diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS , kepada
anggota Direksi yang diberhentikan diberikan kesempatan membela diri dalam RUPS 41;
kecuali karena dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap42 ;
5) Diberhentikan di luar RUPS, setelah anggota Direksi diberi tahu terlebih dahulu tentang
rencana pemberhentian dan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis dalam
waktu 14 hari sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu, sebelum diambil
keputusan pemberhentian, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian
tersebut ;43
6) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan alasan lainnya
yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. 44
3. Tata cara pengunduran diri Direksi45
1) Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada perseroan dengan
tembusan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan lainnya;
2) Pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya;
3) Apabila pada surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh)
hari dari hari tanggal surat diterima maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif
pengunduran diri;
40 Anggaran Dasar, pasal 10 ayat (14) 41 Anggaran Dasar, pasal 10 ayat (13) 42 Anggaran Dasar, pasal 10 ayat (14) 43 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang persero, pasal 105 ayat (3) & (4) dan Anggaran Dasar, pasal 10 ayat (18) & (19) 44 Anggaran Dasar, pasal 10 ayat (15) 45 Anggaran Dasar, pasal 10 ayat (28) & (29)
27 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
4) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Anggota Direksi yang bersangkutan
atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan penguduran diri
dalam hal yang tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri,tidak ada keputusan
dari RUPS, maka Anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut
diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan
pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
IV. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI
1. Tugas Pokok Direksi
1) Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;46
2) Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala
kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar dan atau keputusan RUPS.
3) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan
dan usaha Perseroan, kecuali apabila Anggota Direksi yang bersangkutan dapat
membuktikan bahwa:47
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung atas tindakan pengurusan yang
mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
2. Kewenangan Direksi
1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau kepada beberapa
orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;
3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain mewakili
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;
46 Anggaran Dasar, Pasal 11 47 Anggaran Dasar, pasal 11 ayat (3)
28 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan
gaji, pension, atau jaminan hari tua dan penghasilan lainnya. Lain bagi pekerja Perseroan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris;
7) Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan
persetujuan Dewan Komisaris;
8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak
lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
3. Pendelegasian Wewenang di Antara Anggota Direksi
1) Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk
secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertiindak untuk dan atas nama Direksi
serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;
2) Dalam Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi yang terlama
dalam jabatan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas
Direktur Utama;
3) Dalam hal terdapat lebih dari satu orang Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan,
maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang
berwenang bertindak atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;
4) Dalam hal seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Anggota-anggota
Direksi lainnya menunjuk salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-
tugas Anggota Direksi yang berhalangan;
5) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam
hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian
tugas dan wewenang diantara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
29 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
6) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula
mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan
kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur
dalam surat kuasa.
4. Pelaksanaan Wewenang Direksi Yang Harus Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari
Dewan Komisaris48
1) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2) Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi,
kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna
Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/Bowt),
Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BOT) dan kerja sama lainnya dengan nilai
atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
3) Menerima dan memberikan pinjaman jangka menengah jangka menengah/panjang,
kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman
yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada
anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam
industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
6) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
7) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan.
5. Kewajiban Direksi
1) Dalam mengelola perseroan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;
2) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
3) Menyiapkan RJPP Perseroan, RKAP Perseroan dan perubahannya serta
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan
pengesahan;
4) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP;
48 Anggaran Dasar, pasal 11 ayat (8)
30 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
5) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
6) Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan
serta pengurusuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
dokumen Perusahaan;
7) Menyusun lapaoran Keuangan berdasarkan standart Akuntansi Keuangan dan
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
8) Menyampaikan Laporan tahunan termasuk laporan Keuangan kepada RUPS untuk
disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat
dalam pembukuan antar lain sebagai akibat penbghapusan piutang;
9) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
10) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada
Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
11) Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan
Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;
12) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat
Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan
Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya;
13) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,
Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan
Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya;
14) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan
prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan,
penyimpanan dan pengawasan;
15) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau
Pemegang Saham;
16) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
17) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta anggota Dewan
Komisaris dan pada Pemegang Saham;
18) Menyusun kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundan-
undangan,
31 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
6. Kewajiban Penyelenggaraan RUPS oleh Direksi
1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului
pemanggilan RUPS.
2) Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan berdasarkan hal
sbb. :
a. Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan
dengan hak suara yang sah; atau
b. Permintaan Dewan Komisaris
3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada poin 2) diajukan kepada Direksi dengan surat
tercatat disertai dengan alasan antara lain, namun tidak terbatas pada :
a. Direksi tidak melakukan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. Masa jabatan anggota Direksi dan atau anggota Komisaris akan berakhir; atau
c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan
Perseroan.
4) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada poin 3) yang disampaikan oleh Pemegang
Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris
5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima.
6) RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan Direksi berdasarkan
panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan
dilaksanakannya RUPS dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
V. PELAKSANAAN TUGAS PENGURUSAN PERSEROAN OLEH DIREKSI
1. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tepat pada waktunya
dan menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS untuk disahkan. RJPP merupakan
rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun. Format RJPP merujuk pada ketentuan penyusunan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan dari Kementerian Negara BUMN dan/atau berdasarkan
Keputusan RUPS.
32 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
2. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah penjabaran dari Rencana Jangka Panjang
Perusahaan. Format RKAP merujuk pada ketentuan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan dari Kementerian Negara BUMN dan/atau berdasarkan Keputusan
RUPS. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk
setiap tahun buku yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen
Direksi wajib menyampaikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.
Laporan berkala tersebut adalah sbb. :
1) Laporan Manajemen Perusahaan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan meliputi Laporan Manajemen Per Semester;
2) Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Tahunan atau Annual Report.
4. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan.
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas dan Komunitas
Pasar Modal Sesuai ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, Perseroan adalah perusahaan
emiten pada Pasar Modal, maka Direksi wajib menyusun dan menyampaikan sbb. :
1) Laporan Keuangan Tahunan;
2) Laporan Keuangan Tengah Tahunan;
3) Laporan Tahunan kepada Otoritas dan komunitas Pasar Modal;
4) Bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
yang harus disampaikan oleh Perseroan, baik untuk keperluan penyajian kepada
masyarakat maupun untuk disampaikan kepada Otoritas Pasar Modal disesuaikan dengan
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan yang berlaku di Pasar Modal.
VI. MANAJEMEN RISIKO
Direksi mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten pada
pengelolaan proses bisnis Perseroan, dengan kewajiban melakukan pengkajian dan pengelolaan
risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko
usaha yang relevan dengan cara:
1. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi
terjadi melalui pembuatan kajian risiko;
33 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
2. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran severitas, termasuk menetapkan
kriteria severitas dan frekuensi dari hasil identifikasi risiko;
3. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk
menangani risiko potensial;
4. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang
diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko;
5. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang
dilakukan di dalam Perusahaan; dan
6. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang
dilaksanakan oleh Perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait
sesuai ketentuan yang berlaku.
VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Direksi harus menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk
menjamin keyakinan yang memadai atas kehandalan Laporan Keuangan, pengamanan terhadap
aset, tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, dan mendorong dipatuhinya kebijakan dan
peraturan perusahaan.
Sistem Pengendalian Internal mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Sistem informasi dan komunikasi; dan
5. Monitoring.
VIII. HUBUNGAN DENGAN STAKE HOLDER
Direksi mengembangkan hubungan dengan stakeholders Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip:
1. Memastikan terjaminnya hak-hak Stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan
perundangundangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan
Stakeholders;
2. Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya, salah satu pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan adalah melalui Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan/ Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
34 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
3. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan,
kesehatan dan keselamatan kerja;
4. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan
jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk karyawan, Perusahaan tidak
melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia,
cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh
peraturan perundang-undangan; dan
5. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.
IX. TERKAIT SISTEM AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN
1. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama
pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
2. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan untuk menghasilkan
penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang
efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat
waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu
perusahaan.
X. TERKAIT DENGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN LAIN
Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran
Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
XI. PRINSIP-PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIREKSI
1. Semua keputusan Direksi harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah
melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang cukup dan
bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing Direktur;
2. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara terbanyak;49
4. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap Anggota Direksi yang memiliki benturan
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan
49 Anggaran Dasar, Pasal 12 ayat (18)
35 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
menjadi salah satu pihaknya diharuskan untuk mengungkapkan hal tersebut dan tidak ikut serta
dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Kenyataan tersebut harus dicatat dalam
risalah rapat;
5. Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara
Anggota Direksi yang diwakilinya;
6. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
7. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan rapat adalah sesuai
dengan pendapat Ketua Rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai
pertanggungjawaban, kecuali mengenai diri orang maka pengambilan keputusan Rapat
dilakukan dengan pemilihan secara tertutup, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan
pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi (jika ada);
8. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan
1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) alternatif usulan yang
memperoleh suara terbanyak sehingga salah 1 (satu) alternatif usulan memperoleh suara lebih
dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
9. Suara blanko (abstain) dianggap suara yang menyetujui usulan yang diajukan dalam rapat dan
bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat sedangkan suara yang tidak sah dianggap tidak
ada tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan
ketentuan semua Anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi.
XII. RAPAT DIREKSI
1. Jadwal Rapat
1) Rapat direksi diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) bulan
2) Direksi dapat mengadakan rapat diluar jadwal tersebut diatas apabila :
a. Atas permintaan oleh seorang atau lebih;
b. Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris;
36 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak
suara.
2. Tempat Pelaksanaan Rapat
Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha
Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia
3. Penyelenggaran Rapat melalui Sarana Elektronik
1) Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau
sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat
dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
2) Rapat Direksi yang diadakan dengan cara sebagaimana dimaksud di atas, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Setiap anggota Direksi yang ikut serta akan dianggap hadir dalam Rapat untuk
menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan Rapat
Dewan Komisaris;
b. Tempat dimana Pimpinan Rapat ikut serta akan dianggap sebagai tempat
dilangsungkannya Rapat Direksi.
4. Panggilan Rapat
Panggilan rapat diatur sebagai berikut:
1) Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Direksi dan disampaikan dalam
jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan atau dalam
waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat;
2) Panggilan rapat Direksi dapat didelegasikan kepada Anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi;
3) Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
dan
4) Panggilan Rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik, seperti Short Message
System (SMS), surat elektronik (e-mail), dan sarana elektronik lainnya agar pemberitahuan
37 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengenyampingkan
ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis;
5) Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam
rapat.
5. Pimpinan Rapat
1) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;
2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh
seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama;
3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang paling
lama menjabat sebagai anggota Direksi bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi;
4) Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari
satu orang, maka anggota Direksi yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan
rapat.
6. Keputusan Rapat
1) Semua keputusan Rapat Direksi harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan
telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang
cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-
masing Anggota Direksi;
2) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Direksi diambil dengan
suara terbanyak biasa. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya;
3) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya jika dihadiri
sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah AnggotaDireksi atau diwakili dalam rapat
tersebut;
4) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu;
5) Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya;
6) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan
satu alternatif dengan suara lebih dari setengah (½) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara
38 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari setengah (1/2) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan;
7) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka keputusan rapat
adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat;
8) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat;
9) Suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat;
10) Pengambilan keputusan secara sirkuler, Direksi dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah
diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua Anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat
Direksi.
11) Perbedaan pendapat Pernyataan ketidaksetujuan (dissenting opinion) Anggota Direksi jika
ada dicatat dalam risalah rapat yang ditandatangani ketua rapat.
7. Risalah Rapat
1) Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapatnya;
2) Risalah Rapat harus menggambarkan dinamika rapat, yaitu berisi hal-hal yang dibicarakan
(termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan
hal-hal yang diputuskan. Hal ini penting untuk dapat melihat proses pengambilan
keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum untuk menentukan akuntabilitas
dari hasil suatu keputusan rapat. Untuk itu Risalah Rapat harus mencantumkan:
a. Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan;
b. Agenda yang dibahas;
c. Daftar hadir;
d. Lamanya rapat berlangsung;
e. Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat;
f. Siapa yang mengemukakan pendapat;
g. Proses pengambilan keputusan;
h. Keputusan yang diambil;
i. Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan
pendapat (dissenting opinion).
39 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
3) Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Anggota Direksi
yang tidak hadir kepada Direktur lainnya (jika ada);
4) Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain dalam lingkungan unit kerja Sekretaris
Perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Utama bertugas untuk membuat dan
mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah Rapat;
5) Dalam hal rapat tidak diikuti Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain dalam lingkungan
unit kerja Sekretaris Perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Utama, risalah rapat dibuat
oleh salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk di antara mereka yang hadir;
6) Risalah Rapat harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh Anggota Direksi
yang hadir atau kuasanya. Setiap Anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat
Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut dan satu salinan
risalah rapat Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui;
7) Risalah Rapat Direksi harus disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi dengan 1 (satu)
salinan kepada Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Rapat
dilaksanakan;
8) Perbaikan Risalah Rapat dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kalender terhitung sejak tanggal pengiriman;
9) Setiap Anggota Direksi yang hadir dan/atau yang diwakili harus menyampaikan
keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas risalah rapat tersebut;
10) Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka
disimpulkan tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap Risalah Rapat yang
bersangkutan.
8. Materi Risalah rapat
Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:
1) Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan;
2) Daftar hadir;
3) Permasalahan yang dibahas;
4) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas
permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat;
5) Proses pengambilan keputusan;
6) Keputusan yang ditetapkan; dan
7) Dissenting opinion, jika ada.
40 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
8) Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh anggota Direksi
yang tidak hadir kepada Anggota Direksi lainnya (jika ada).
9. Kuorum Rapat
1) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila
dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi;
2) Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya
berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut;
3) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
XIII. PROGAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS
1. Program Pengenalan
Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut :
1) Untuk Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan Program Pengenalan
mengenai kondisi Perseroan secara umum;
2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan berada pada Sekretaris
Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan;50
3) Program pengenalan meliputi :
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Perseroan;
b. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
berdasarkan hukum;
c. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan,
kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka
panjang, posisi kompetitif, risiko, pengedalian internal dan masalah-masalah strategis
lainnya;
d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal di Perseroan;
e. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi dan
Dewan Komisaris;
f. Pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan
Perseroan serta masyarakat setempat.
50 PerMen BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Pada BUMN, Pasal 43 Ayat (2)
41 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
g. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor
cabang, ke fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan, team building atau
program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.
2. Program Peningkatan Kapabilitas
1) Ketentuan-ketentuan Tentang Program Peningkatan Kapabilitas Bagi Direksi adalah
sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas
kerja Direksi;
b. Rencana untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi;
c. Setiap Anggota Direksi yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti
seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyajikan presentasi kepada Anggota
Direksi yang lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (sharing
knowledge);
d. Anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan
tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan
kepada Direksi.
2) Bentuk Program Peningkatan Kapabilitas :
a. Pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip hukum korporasi dan updating peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, serta
teknologi informasi;
b. Pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategis dan formulasinya;
c. Pengembangan kemampuan khusus dalam membangun hubungan yang harmonis
dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menimbulkan sense of supporting para
pemangku kepentingan terhadap eksistensi Perseroan dalam jangka panjang;
d. Pengembangan kemampuan terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam
mengelola sumber daya manusia yang meliputi tantangan pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) di masa yang akan datang, tantangan perkembangan lingkungan
dan equal employment opportunity, perencanaan, seleksi dan penempatan tenaga
kerja, pengembangan tenaga kerja, program training dan skill yang tepat bagi tenaga
kerja, penentuan upah yang wajar, penilaian kinerja karyawan, hal-hal yang
menyangkut keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan serta
42 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
pengembangan sistem tenaga kerja yang handal yang dibutuhkan Perseroan dalam
jangka panjang;
e. Pengetahuan terkait dengan manajemen perubahan yang dapat membawa Perseroan
menuju visi dan misi yang hendak diwujudkan;
f. Pengetahuan terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan; dan
g. Pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas.
XIV. EVALUASI KINERJA DIREKSI
1. Kebijakan Umum
1) Kinerja Anggota Direksi dievaluasi secara berkala minimal setahun sekali berdasarkan
kriteria evaluasi kinerja oleh Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh RUPS;
2) Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan
maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka
kepada Anggota Direksi sejak tanggal pengangkatannya;
3) Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing
Anggota Direksi secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema
kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi;
4) Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual merupakan salah
satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau
menunjuk kembali Anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut
merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.
2. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi
Kriteria kinerja Direksi secara kolegial maupun individu berdasarkan usulan oleh Dewan
Komisaris kepada RUPS untuk disetujui sekurang-kurangnya mencakup :
1) Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris;
2) Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perseroan;
3) Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu;
4) Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan;
5) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan
Perseroan.
43 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
XV. SEKRETARIS PERUSAHAAN
1. Fungsi Pokok Sekretaris Perusahaan Untuk Perseroan adalah sebagai berikut:
1) Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan
sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3) Sebagai penghubung (liaison officer) ;
4) Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas
pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan
Komisaris dan RUPS;
5) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata persuratan termasuk tetapi tidak
terbatas pada menyiapkan rapat dan kearsipan di Direksi;
6) Mengikuti perkembangan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan
pemegang obligasi dan kreditur (investor relation) yang berkaitan dengan kondisi
Perseroan;
8) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang stakeholders
(public relation) yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
9) Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-undang
Tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya;
10) Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dijalankan oleh anggota Direksi Perseroan.
2. Tugas Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:
1) Menghadiri rapat Direksi dan membuat risalah rapat;
2) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan RUPS;51
3) Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-
laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;
4) Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang
harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perseroan;
5) Menyelenggarakan Rapat-rapat dalam lingkungan Direksi;
51 PerMen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, Pasal 29 Ayat (4)
44 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
6) Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan yang
dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan beserta penanggung-jawabnya
dan memantau serta mengecek tahap kemajuan pelaksanaan hasil rapat;
7) Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi serta
pengadministrasiannya;
8) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan kepada Direktur Utama;
9) Mengadakan program pengenalan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru.
XVI. ETIKA JABATAN
1. Etika Berkaitan Dengan Keteladanan
Anggota Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung Standar Etika di
Perseroan yang dituangkan dalam Code of Conduct, salah satu caranya adalah dengan
menjadikan dirinya sebagai teladan bagi Pegawai.
2. Etika Berkaitan Dengan Rangkap Jabatan
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
1) Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta;
2) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai
politik dan/calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
atau
3) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
4) Anggota Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Panduan GCG serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.52
3. Etika Berkaitan Dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi53
1) Anggota Direksi harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha;
2) Setiap anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan
perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambil-alihan,
penggabungan usaha dan pembelian kembali saham;
3) Setiap mantan anggota Direksi dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia
perusahaan yang diperolehnya selama menjabat kecuali informasi tersebut diperlukan
52 PerMen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, Pasal 12 Ayat (1)
53 Pedoman Umum Good Corporate Governance, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006
45 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau
tidak lagi menjadi rahasia milik perusahaan.
4. Etika Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan
Definisi benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan
ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis Direksi.54
Atas hal tersebut maka Direksi hendaknya senantiasa :
1) Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada
perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala
setiap akhir tahun melakukan pembaharuan (updating) dan wajib memberitahukan
Perusahaan bila ada perubahan data, sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;55
2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Direksi harus senantiasa
mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi
atau keluarga, maupun pihak lainnya;
3) Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan
pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain;
4) Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan
kepentingan, Direksi yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta;
5) Setiap anggota Direksi yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan
setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap
keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang
ditetapkan oleh perusahaan.
5. Etika Berkaitan Dengan Penerimaan Hadiah dan Donasi
1) Setiap anggota Direksi perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik
langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan atau individu yang mewakili
mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
2) Setiap anggota Direksi dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung
ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan;
54 Pedoman Umum Good Corporate Governance, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006 55 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 50 Ayat (2), (3)
46 PT PEGADAIAN (Persero)
Board Manual
3) Donasi oleh perusahaan ataupun pemberian suatu aset perusahaan kepada partai politik
atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam batas kepatutan
sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan, donasi untuk amal dapat dibenarkan;
4) Setiap anggota Direksi diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan
sesuatu dan atau menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.