pt. bpr trisurya bumindo jl. kartini no. 79 tanjung karang ... · c. surat edaran otoritas jasa...

TATA KELOLA 2016

PT. BPR TRISURYA BUMINDO

Jl. Kartini No. 79 Tanjung Karang Bandar Lampung

Tel (0721) 253555

Fax (0721) 261452

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pendahuluan _____________________________________________________________________________________________ 1

Dewan Komisaris ________________________________________________________________________________________ 4

Direksi ____________________________________________________________________________________________________ 7

Komite-Komite __________________________________________________________________________________________ 10

Satuan Kerja Audit Internal ____________________________________________________________________________ 11

Akuntan Publik __________________________________________________________________________________________ 12

Fungsi Kepatuhan _______________________________________________________________________________________ 13

Penerapan Manajemen Risiko _________________________________________________________________________ 14

Penyimpangan Internal _________________________________________________________________________________ 15

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan ________________________________________________ 16

Permasalahan Hukum __________________________________________________________________________________ 17

Rencana Bisnis __________________________________________________________________________________________ 18

Batas Maksimum Pemberian Kredit ___________________________________________________________________ 20

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan ________________________________________________ 21

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah _____________________________________________________________________ 22

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik __________________________________________________ 23

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Hal 1

Pendahuluan

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

BPR menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan

memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik ditujukan antara lain

untuk:

a. Mendukung visi BPR untuk menjadi “Mengembangkan dan menjadikan Bank yang sehat, tumbuh dan

berkembang secara wajar dengan komitmen penuh seluruh pengelola dan pelaksana.”

b. Mendukung misi BPR, yaitu : Meningkatkan kinerja Bank secara terus menerus baik kuantitas maupun

kualitas, serta meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan.

REFERENSI

Penyusunan kebijakan tata kelola BPR dilakukan dengan mengacu kepada :

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank

Perkreditan Rakyat.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko

Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi

Bank Perkreditan Rakyat.

d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi

Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para

pemegang saham dan masyarakat terhadap BPR. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan

meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui

penerapan pinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) diharapkan

BPR dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.


Hal 2

HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Pada tahun 2016, BPR melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) faktor

penilaian, yaitu :

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite;

d. Penanganan benturan kepentingan;

e. Penerapan fungsi kepatuhan;

f. Penerapan fungsi audit interen;

g. Penerapan fungsi audit eksteren;

h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian interen;

i. Batas Maksimum Pemberian Kredit;

j. Rencana Strategis BPR; dan

k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan pada tahun 2016

di kategorikan ke dalam “Peringkat 1” (“Sangat Baik”) (note : hasil self assessment terlampir)

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Laporan penerapan tata kelola BPR tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

a. Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan

dalam bentuk sebagai berikut:

i. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

ii. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

iii. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;

iv. penanganan benturan kepentingan;

v. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;

vi. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

vii. batas maksimum pemberian kredit;

viii. rencana bisnis BPR;

ix. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.


Hal 3

b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga

anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang

saham BPR;

c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan

keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi

dan/atau pemegang saham BPR;

d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris;

e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;

f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris;

g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;

h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;

i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;

j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.


Hal 4

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan

pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat

kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) dalam setiap kegiatan usaha

BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris antara lain :

a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPR, jalannya pengurusan pada

umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.

b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan

(Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan.

c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari

Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas.

d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara optimal.

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Dewan Komisaris BPR adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1

(satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR tidak melebihi

jumlah anggota Direksi BPR. Jumlah Komisaris Independen BPR adalah 50% dari jumlah anggota

Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh

surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris Berdomisili di

Bandar Lampung.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan

Komisaris untuk periode saat ini belum akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BPR

tahun 2017, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau

lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.


Hal 5

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2016

Jabatan Nama

Komisaris Utama Hardy Yunnaraga

Komisaris (Independen) Syamudi YS

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN DAN PERNYATAAN INDEPENDENSI DEWAN

KOMISARIS

Seluruh Komisaris Independen BPR tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan

kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan

derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang

Saham Pengendali, atau hubungan dengan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

Nama Jabatan

Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan

Komisaris Direksi PSP Komisaris Direksi PSP

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Haardy

Yunnaraga

Komisaris

Utama

- √ - √ √ - - √ - √ - √

Syamudi YS Komisaris

(Independen)

- √ - √ - √ - √ - √ - √

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada :

BPR Trisurya Bank Lain Lembaga Keuangan

Bukan Bank

Perusahaan Lain

Hardy Yunnaraga - √ √ √

Syamudi YS - - - -

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Jabatan Jabatan di Bank Lain Jabatan di Perusahaan /

Lembaga

Bidang Usaha

Hadry Yunnaraga Komisaris Utama • Komisaris PT. BPR Dhana Sewu

• Komisaris PT. BPR Langgeng

Lestari Bersama

- Perbankan

Syamudi YS Komisaris

(Independen)

• Komisaris PT. BPR Dana Selaras

Sentosa - Perbankan


Hal 6

RAPAT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat.

Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase

Hardy Yunnaraga 4 4 100%

Syamudi YS 4 4 100%

Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2016 sebagai berikut:

Tanggal Beberapa Agenda Rapat antara lain :

11 Januari 2016 Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Periode Oktober – Desember 15

11 April 2016 Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Periode Januari – Maret 16

11 Juli 2016 Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Periode April – Juni 16

10 Oktober 2016 Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Periode Juli – September 16

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan keputusan RUPS tahunan 2016, RUPS tahunan 2016 telah menetapkan besarnya

honorarium dan tunjangan lainnya kepada anggota dewan komisaris. Dan menetapkan pembagian

tantiem di antara anggota dewan komisaris dan direksi.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 tahun

Dewan Komisaris

orang dalam Jutaan Rupiah Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya)

2 839


Hal 7

Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk

kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi antara lain :

a. Memimpin dan mengurus BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR;

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BPR untuk kepentingan BPR;

c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit

internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal

sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris;

d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada

Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;

e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance)

dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR.

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Direksi BPR adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu)

Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur.

Seluruh anggota Direksi BPR telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan

dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi BPR berdomisili di Bandar Lampung.

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Untuk periode ini belum akan berakhir pada

saat ditutupnya RUPS Tahunan BPR tahun 2017, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS

untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya

berakhir.

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI BPR PER 31 DESEMBER 2016

Jabatan Nama

Direktur Utama Budy Widjaja

Direktur Tuti Lestari Ningrum


Hal 8

PERNYATAAN INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan

saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan,

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama Jabatan Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan

Komisaris Direksi PSP Komisaris Direksi PSP

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Budy

Widjaja

Direktur

Utama

- √ - √ - √ - √ - √ - √

Tuti

Lestari

Ningrum

Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada :

BPR Trisurya Bank Lain Lembaga Keuangan

Bukan Bank

Perusahaan Lain

Budy Widjaja - - - -

Tuti Lestari

Ningrum

- - - -

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Nama Jabatan Jabatan di Bank Lain Jabatan di

Perusahaan /

Lembaga

Bidang Usaha

Budy Widjaja Direktur Utama - - -

Tuti Lestari Ningrum Direktur - - -

RAPAT ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2016 Direksi telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat.

Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase

Budy Widjaja 7 7 100%

Tuti Lestari Ningrum 7 7 100%


Hal 9

Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2016 sebagai berikut:

Tanggal Beberapa Agenda Rapat antara lain :

25 Januari 2016 Hutang Koperasi PT Pos Indonesia

09 Februari 2016 Target Kantor Cabang

13 April 2016 Integritas Pegawai

19 April 2016 Penempatan Dana pada Bank lain

19 April 2016 Handling Collection

22 April 2016 Hasil Pemeriksaan Dokumen Jaminan

13 September 2016 NPL Kantor Pusat

REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI

Berdasarkan keputusan RUPS tahunan 2016, RUPS tahunan 2016 telah menetapkan besarnya

honorarium dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi. Dan menetapkan pembagian tantiem

di antara anggota direksi.

STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 tahun

Direksi

orang dalam Jutaan Rupiah Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya)

2 1.615


Hal 10

Komite-Komite

KOMITE KREDIT

Merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan

keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar BPR dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip

kehati-hatian (prudent)

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Kredit meliputi:

a. memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas

wewenang / jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;

b. menaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan;

c. melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit

secara professional, jujur, obyektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dapat

dipengaruhi pihak-pihak manapun;

d. memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Direksi beserta

pertimbangannya.


Hal 11

Satuan Kerja Audit Internal

Divisi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional

melalui kegiatan audit (assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan

efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta memberikan

konsultasi bagi pihak internal BPR yang membutuhkan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan

realisasinya.

2. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (risk management), pengendalian

internal (internal control), dan proses tata kelola (governance) untuk menilai kecukupan

dan efektivitasnya.

3. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.

4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang

diperiksa.

5. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan

auditee atas rekomendasi hasil audit.


Hal 12

Akuntan Publik

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern maka :

1. Laporan Keuangan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan

objektif.

2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian

kerja, dan ruang lingkup audit.

Kantor Akuntan Publik yang telah mengudit Laporan Keuangan

2016 2015 2014

KAP Henry Sugeng & Rekan KAP Henry Sugeng & Rekan KAP Henry Sugeng & Rekan


Hal 13

Fungsi Kepatuhan

BPR Membentuk fungsi kepatuhan sebagai bukti komitmennya untuk memenuhi ketentuan yang

berlaku. Fungsi kepatuhan di BPR merupakan pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan, yang

melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif. Hal ini dilakukan BPR mengingat bank

merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator. Selain itu, semakin

meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank juga memberikan dampak yang besar terhadap

eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, termasuk risiko kepatuhan.


Hal 14

Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem

pengendalian internal di BPR. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal BPR

mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

BPR menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang

disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BPR

dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK).


Hal 15

Penyimpangan Internal

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus,

pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional BPR.

Penyimpangan

Internal dalam 1

tahun

Jumlah Kasus yang dilakukan oleh

Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Total

Penyimpangan

- 42 -

Telah diselesaikan - 42 -


Hal 16

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

BPR memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan

kepentingan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan berlaku, antara lain

Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam tahun 2016, BPR tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.


Hal 17

Permasalahan Hukum

Jumlah perkara perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perkara Hukum Perkara Perata Perkara Pidana

Telah selesai - -

Dalam proses penyelesaian - -

Selama tahun 2016 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh BPR, anggota Dewan Komisaris

dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada

pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.


Hal 18

Rencana Bisnis

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis BPR untuk mewujudkan visi dan

misinya, BPR merancang rencana bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah

yang terus berkembang.

PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA

Strategi yang dilakukan manajemen untuk mencapai target proyeksi sumber dana pihak ketiga adalah

melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Untuk nasabah existing, yakni dengan melakukan pendekatan terhadap nasabah-nasabah loyal

dengan menggali kembali sumber dana-sumber dana dari deposan untuk ditempatkan di BPR.

Meminta referensi dari nasabah tersebut pihak-pihak lain yang dapat dilakukan pendekatan.

2. Melakukan customer retention program dengan memberikan perhatian dalam bentuk misalnya

bingkisan hadiah ulang tahun dan bingkisan hadiah dalam rangka perayaan hari-hari besar

keagamaan.

3. Turut berpartisipasi dalam bentuk sponsorship/promo kegiatan dari komunitas-komunitas atau

organisasi yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya, yang bertujuan untuk lebih

memperkenalkan PT. BPR Trisurya Bumindo kepada masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan

dapat meningkatkan sumber dana bank dari pihak ketiga.

4. Bekerjasama dengan sekolah-sekolah menyelenggarakan edukasi perbankan dengan titik

penekanan kepada pentingnya untuk hidup hemat sejak dini; dengan demikian diharapkan

setelah terdapat pemahaman yang komprehensif maka para pelajar yang disasar menjadi

sumber dana potential.

PENYALURAN KREDIT

Untuk meningkatkan kualitas aktiva produktif, maka manajemen akan berupaya agar kredit

nonperforming semakin menurun pada akhir tahun 2017 melalui program-program sebagai berikut :

1. Penyaluran kredit yang mengedepankan prinsip kehati-hatian namun tetap memper-hatikan

keseimbangan dengan level SLA (service level acceptance) yang dapat diterima oleh pasar.

2. Meningkatkan dan mempertajam kualitas SDM dalam hal analisa kredit melalui pelatihan

berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal. Selain itu manajemen akan menanamkan

nilai-nilai positif yang mengutamakan integritas / kejujuran sehingga meminimalisir timbulnya

kredit bermasalah sebagai akibat dari proses pemberian kredit secara tidak benar.


Hal 19

3. Penguatan SOP bidang perkreditan melalui kajian kembali terhadap SOP yang ada dengan

menyesuaikan kepada perkembangan terkini sehingga SOP yang ada benar-benar dapat

memastikan proses kredit berjalan dengan baik dan benar.

4. Meningkatkan kualitas penagihan melalui proses penagihan secara konsisten sehingga dapat

dilakukan deteksi dini terhadap kemunduran usaha debitur yang bisa berakibat kepada

macetnya kredit yang diberikan sehingga dapat segera diputuskan tindakan terbaik yang dapat

diambil apakah melalui restrukturisasi kredit ataukah menyelesaikan proses penagihan kredit

melalui jalur hukum termasuk eksekusi jaminan maupun lelang jaminan.


Hal 20

Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada

ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Kebijakan tentang

BMPK BPR mengacu pada ketentuan dimana Dewan Komisaris BPR secara aktif ikut mengawasi

pelaksanaan BMPK.


Hal 21

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

Informasi kondisi keuangan BPR telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa

laporan, di antaranya sebagai berikut:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

1. Laporan Tahunan antara lain mencakup:

a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, profil perusahaan, analisis dan

pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan

dan tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar

di Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

BPR telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh 2 (dua) anggota

Direksi BPR. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar, yaitu

surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan

Kantor Pusat BPR.

TRANSPARANSI KONDISI NON-KEUANGAN

BPR telah memberikan informasi mengenai produk BPR secara jelas, akurat dan terkini. Informasi

tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam leaflet, brosur atau bentuk

tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang BPR pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah.


Hal 22

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Berikut ada rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio Perbandingan

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 1 : 5,00

Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah 1 : 1,18

Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah 1 : 1,40

Rasio gaji direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi 1 : 3,47


Hal 23

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

pt. bpr trisurya bumindo jl. kartini no. 79 tanjung karang ... · c. surat edaran otoritas jasa...

Documents