pt aya yayang indonesia
TRANSCRIPT
Lampiran Surat No : 096/EQ/II/2013, tanggal 14 Februari 2013
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaii
berikut :
I. Nama LVLK
Nomor Akreditasi
Alamat Domisili
: PT. EQUALITY INDONESIA
: LV-LK-006-IDN
: Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong
Bogor
Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
Telp. : +62251 7157103, 7190910
Fax. : +62251 8326950
Email : [email protected]
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:
II. Nama IUPHHK-HT : PT AYA YAYANG INDONESIA
No. SK IUPHHK-HT : SK. 840/Kpts-II/1999 tanggal 6 Oktober 1999
Luas : ± 87.241 Hektar
Lokasi : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Kantor
Pusat : Wisma Barito Pacific Tower B. Lantai 3
Jl. S. Prman kav. 62-63, Jakarta Barat 11410
Telp. 021-5347050, Fax. 021- 5347048
Cabang : JL. Kapten P. Tendean No. 84/99 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Telp. : 0511-3252468; Fax. : 0511-3255006
III. Waktu Pelaksanaan : 21 - 25 Januari 2013.
IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT AYA YAYANG INDONESIA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 14 Februari 2013
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut
Kepala Divisi Sertifikasi LK
Halaman 1 dari 3
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 039/EQI-KEP.Cert/II/2013
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT AYA YAYANG INDONESIA DI KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SK IUPHHK-HA NO. 840/KPTS-II/1999 TANGGAL 06 OKTOBER 1999
LUAS ±87.241 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi
pada PT Aya Yayang Indonesia sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-
F090) tanggal 04 Februari 2013;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 007/EQI-F037 tanggal 04 Februari 2013 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 007/EQI-F039 tanggal 07 Februari
2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 042 tanggal 07 Februari 2013 menunjukkan
PT Aya Yayang Indonesia telah ―MEMENUHI‖ seluruh norma penilaian untuk setiap
verifier Legalitas Kayu (LK);
d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal
17 Desember 2012, PT Aya Yayang Indonesia telah memenuhi syarat untuk diberikan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
Mengingat :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2011 tanggal
21 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada
Hutan Hak;
2. SNI ISO/IEC 17021:2011, Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara
audit dan sertifikasi sistem manajemen;
3. ISO/IEC Guide 65:1996 atau Pedoman BSN 401 – 2000 Persyaratan umum lembaga
sertifikasi produk;
4. ISO/IEC 19011:2011 atau SNI 19-19011-2005 Panduan audit sistem manajemen mutu
dan/atau lingkungan;
5. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal
1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian
Kesesuaian – Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang
Halaman 2 dari 3
diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1
September 2014;
6. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN
tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General
requirement for bodies operating product certification sistem dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015;
7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal
26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal
2 September 2010 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3253/Menhut-
VI/BUHA/2011 Tanggal 25 April 2011 jo Nomor SK.150/Menhut-VI/BUHT/2012 tentang
Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP
& VI);
9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal
30 Desember 2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
10. Manual PT EQUALITY Indonesia beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY
Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 039/EQI-F065/XI/2012 tanggal 03 Desember
2012.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT AYA YAYANG INDONESIA DI KABUPATEN
TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, SK IUPHHK-HA NO. 840/KPTS-II/1999
TANGGAL 06 OKTOBER 1999 LUAS ±87.241 HEKTAR.
PERTAMA : PT Aya Yayang Indonesia dinyatakan ―LULUS‖ dan berhak mendapatkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 030/EQC-VLK/II/2013
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan
tanggal 06 Februari 2016 selama PT Aya Yayang Indonesia (Pemegang
Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17
Desember 2012 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan
Negara Yang Dikelola Pemegang Izin Dan Pemegang Hak Pengelolaan.
KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat
dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi
di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan
Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V
Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ‖perjanjian penggunaan Tanda V-
Legal‖, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta
kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
Halaman 3 dari 3
KELIMA : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEENAM : Audit Khusus atau percepatan Penilikan dapat dilakukan apabila
diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat
sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan
dengan :
a. Masukan dari Penilai Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap hal-hal yang mempengaruhi
kinerja PHPL/sistem legalitas kayu;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KETUJUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KEDELAPAN : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan
penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan
dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal: 07 Februari 2013
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Utama PT AYA YAYANG INDONESIA;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Alam di
Jakarta.
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan
Pelaporan.
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DENGAN PREDIKAT :
L U L U S
DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 07 FEBRUARI 2013 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 06 FEBRUARI 2016
Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama
NOMOR : 030/EQC-VLK/II/2013
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA
PT AYA YAYANG INDONESIA
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :
PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.
PT EQUALITY INDONESIA
Bogor Baru Blok C1 Nomor 32 Bogor 16127
Telp : (0251) 7190910; Fax : (0251) 8326950
Website : http://www.equalityindonesia.com
Email : [email protected]
EQI-F085.2.1/20120126
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SK IUPHHK : 840/KPTS-II/1999 TANGGAL : 06 Oktober 1999 JENIS USAHA : Hutan Alam PRODUK : Kayu Bulat LUAS/KAPASITAS : ± 87.241 HA LOKASI KABUPATEN/KOTA : Tabalong ALAMAT PERUSAHAAN : JL. Kapten P. Tendean No. 84/99 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp. : 0511-3252468; Fax. : 0511-3255006
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 15
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127
d. Nomor Telepon : 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-8326950
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit : Hari Seno Aji, S. Hut (Lead Auditor)
Juni Adiwiguna, S.Hut (Auditor)
Fazri Nurpazri, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan :
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Anggota PK)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT AYA YAYANG INDONESIA
b. Nomor & Tanggal SK : SK. 840/Kpts-II/1999 tanggal 6 Oktober 1999
c. Luas dan Lokasi : ± 87.241 Ha di Kabupaten Tabalong Provinsi
Kalimantan Selatan.
d. Alamat kantor : 1. JL. Kapten P. Tendean No. 84/99
Banjarmasin Kalimantan Selatan
Telp. : 0511-3252468; Fax. : 0511-3255006
2. Wisma Barito Pacific Tower B. Lantai 3
Jl. S. Prman kav. 62-63, Jakarta Barat 11410
Telp. 021-5347050, Fax. 021- 5347048
e. Kelas Perusahaan : Kayu Bulat
f. Status Permodalan : Badan Usaha Milik Swasta (BUMS
g. Susunan Pemegang
Saham
: Rudy Suparman : 71,0%
Prajogo Pangestu : 9,0%
Ny. Sunarti Arifin Durmawel : 11,6%
Ir. Zulkarnain : 2,8%
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 15
H. Eduarny Tarmidji, SE : 2,8%
Elsye Mochtar Marantika : 2,8%
h. Pengurus
Komisaris Utama : Ny. Harlina Tjandinegara
Komisaris Bujung Hasili
Sunarti Arifin Durmawel
H. Eduard bin H. Tarmidji
Presiden Direktur : F.X Soedibyo
Direktur Keuangan : Emilia
Direktur Operasional : Hartawan Tan
Direktur Marketing : Inge Tjandra
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik Tanggal 22 Januari
2013, Kantor Dinas
Kehutanan, Kabupaten
Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan
Konsultasi publik dihadiri oleh Perwakilan Dinas
KehutananKabupaten Tabalong, Kapolsek
Bintang Ara, Danramil Bintang Ara, Camat
Bintang Ara, Kepala Desa Dambung Raya, LSM-
ATMI dan FKPMI, dan tokoh masyarakat lainnya.
Konsultasi publik bertujuan untuk meminta
masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja
PT AYA YAYANG INDONESIA
Pertemuan
Pembukaan
Tanggal 22 Januari
2013 Pertemuan dilaksanakan di Camp PT AYA
YAYANG INDONESIA
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,
menyampaikan metodologi dan prosedur
penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada
Manajemen PT AYA YAYANG INDONESIA tentang
tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan
penutupan
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
Tanggal 22 sd 24
Januari 2013 Verifikasi dokumen untuk periode bulan Januari
sampai dengan Januari 2013
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen PT AYA YAYANG INDONESIA dan
menganalisis menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-
BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan Tanggal 24 Januari
2013
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Manajemen PT AYA YAYANG INDONESIA atas
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 15
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa
Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/
observasi.
Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian/ observasi
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Pengambilan
Keputusan
Tanggal 7 Pebruari
2013 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen
penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa
penilaian dilakukan secara efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
dan mengambil keputusan apakah PT AYA
YAYANG INDONESIA layak mendapatkan S-LK
atau tidak.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK)
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK
IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak
Pengelolaan).
Memenuhi Auditee memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan Republik Indonesia Nomor :
840/Kpts-II/1999 tentang Pembaharuan Hak
Pengusahaan Hutan PT Aya Yayang Indonesia
seluas ±87.241 (Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua
Ratus Empat Puluh Satu) Hektar Di Provinsi
Kalimantan Selatan tanggal 6 Oktober 1999
yang berlokasi di Kabupaten Tabalong, untuk
jangka waktu 55 tahun dan berlaku surut tahun
sejak tanggal 6 Juli 1993.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang
Hak Pengelolaan.
Memenuhi Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP)
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dengan Nomor :
S.393/VI-BIKPHH/2010 tanggal 7 Mei 2010,
Auditee telah memenuhi kewajibannya
melaksanakan Pembayaran IIUPHHK-HA.
Sebagai bukti telah dibayarkannya kewajiban
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), Auditee telah
membayar melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta
Gedung Pusat Kehutanan atas nama
Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor :
1020004203870, sejumlah Rp
4.580.152.500,- (Empat Milyar Lima Ratus
Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Dua
Ribu Lima Ratus Rupiah) sesuai Surat Perintah
Pembayaran (SPP).
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan
Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang,
meliputi :
1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun berdasarkan
IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan
oleh Ganis PHPL Timber
Cruisingdan/atau Canhut.
2) Dokumen RKT/RTT yang disusun
berdasarkan RKU/ RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang
atau yang disahkan secara self
approval.
3) Peta rencana penataan areal kerja
yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
Memenuhi Auditee telah memiliki Dokumen RKUPHHK
yang sudah disetujui dan disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2004 Nomor :
SK.4842/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang
Persetujuan Dan Pengesahan Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Alam Atas Nama PT Aya Yayang
Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan untuk
periode tahun 1993 - 2048 yang berlaku
sampai tanggal 5 Juli 2048.
Direvisi dengan Merujuk kepada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2007 Pasal
71 dan 73 menyebutkan bahwa setiap
pemegang IUPHHK-HA wajib menyusun
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan kayu (RKUPHHK) yang berlaku selama
10 tahun. Sistematika penyusunan RKUPHHK-
HA Auditee mengacu pada Peraturan Menteri
Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2009 tanggal
21 Agustus 2009 tentang Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam
Hutan Alam (RKUPHHK-HA) dan Restorasi
Ekosistem.
Atas dasar peraturan tersebut maka Auditee
menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam
(RKUPHHK-HA) untuk jangka waktu 10 tahun
Periode 2012 – 2021, disusun berdasarkan
hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala
(IHMB) yang dibuat oleh :
Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Ganis
Canhut) :
a. Indera Harrissandi Saputra, SH
No.Reg. 00058-11/CANHUT/XIX/2011
No.SK. 062/VI/BPPHP-XI/2/2011
Berlaku dari tanggal 7 Maret 2011
sampai 6 Maret 2014.
b. Olim Reinold
No.Reg. 00059-11/CANHUT/XIX/2011
No.SK. 062/VI/BPPHP-XI/2/2011
Berlaku dari tanggal 7 Maret 2011
sampai 6 Maret 2014.
RKT 2012 sudah ada dengan Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor : 91/Kpts/Pola/Dishut/2012
tanggal 6 Maret 2012 tentang Persetujuan
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada
Hutan Produksi Tahun 2012, yang akan
berakhir pada tanggal 5 Maret 2013.
Peta Rencana penataan areal kerja (PAK)
tahun 2013 dibuat sesuai dengan RKUPHHK-
HA tahun 2012.
Untuk Blok RKT 2013 berlokasi pada kode
blok II dengan luas :
a. Luas Blok RKT 2013 sesuai RKUPHHK :
910,00 Ha
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
b. Luas Realisasi PAK : 1.047,04 Ha
c. Panjang batas Blok : 15.232 meter
d. Panjang batas Petak : 15.124 meter
e. Panjang alur Titik Ikat : 1.531 meter
Direncanakan oleh Tenaga Teknis PHPL
Perencanaan Hutan.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja dan bukti
implementasinya di lapangan
Memenuhi Sebagaimana dijelaskan pada indikator
2.1.1.a Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam
(RKUPHHK-HA) pada Hutan Produksi yang
diusulkan Auditee sudah dilengkapi dengan
Peta RKUPHHK-HA dan disahkan dengan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.4842/MENHUT-VI/BRPHP/2004 di Jakarta
pada tanggal 10 September 2004 tentang
Persetujuan Dan Pengesahan Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Alam atas nama PT Aya Yayang
Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan untuk
periode tahun 1993 - 2048 yang berlaku
sampai tanggal 5 Juli 2048.
Dalam rangka revisi RKUPHHK sebelumnya
tahun 2004, Auditee merujuk pada Peraturan
Menteri Kehutanan nomor P.56/Menhut-
II/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi
Ekosistem, yang kemudian diganti dengan
P.24/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas
peraturan tersebut, saat ini RKUPHHK 2012
hasil revisi masih dalam proses pengesahan
ditingkat Kementerian.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan.
Memenuhi Pada Peta Kerja Blok Tebangan RKT UPHHK-
HA Tahun 2012 sudah terdapat tanda
keabsahan yaitu berupa :
1. SK. RKT nomor: 91/Kpts/Pola/Dishut/ 2012
tanggal 6 Maret 2012 yang disahkan dan
ditandatangani oleh a.n. PLT. Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Ir.H.
Ikhlas,MP) yang dicap stampel Dinas
Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan.
2. Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap
posisi batas blok/ petak tebangan dengan
menggunakan GPS adalah sebagai berikut :
a. Titik Ikat terletak di Simpang KM 65 pada
koordinat UTM Y : 331778, X :
9812556.
b. Plang Batas Blok RKT 2012 terletak di
Petak 18.V pada koordinat UTM
Y : 331761, X : 9814037.
c. Batas Petak 18.X RKT 2012 ke BZ pada
koordinat UTM Y : 333786, X :
9814023.
Setelah dilakukan pengukuran di peta,
semua hasil pengukuran dengan GPS di
lapangan hasilnya benar dan sesuai.
3. Tanda batas di lapangan :
a. Batas blok dibuat dengan rintisan
selebar ± 2 meter, sepanjang rintisan
diberi tanda berupa poles cat merah
pada pohon.
b. Pada pertigaan blok dan perempatan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
petak dipasang patok berukuran 10 x 10
cm dengan warna dasar putih dan tulisan
hitam.
c. Plang Blok berukuran 1 x 1,5m warna
dasar hijau tulisan putih dengan
informasi : Nama titik, Nomor Petak,
RKUPHHK dan Tahun RKT.
Informasi pada patok Petak : Nomor Petak,
RKUPHHK dan Tahun RKT.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses) dengan lampiran-
lampirannya
Memenuhi Sebagaimana dijelaskan pada indikator
2.1.1.a Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam
(RKUPHHK-HA) pada Hutan Produksi yang
diusulkan Auditee sudah dilengkapi dengan
Peta RKUPHHK-HA dan disahkan dengan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.4842/MENHUT-VI/BRPHP/2004 di Jakarta
pada tanggal 10 September 2004 tentang
Persetujuan Dan Pengesahan Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Alam atas nama PT Aya Yayang
Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan untuk
periode tahun 1993 - 2048 yang berlaku
sampai tanggal 5 Juli 2048.
b. Kesesuaian lokasi dan volume
pemanfaatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk
pembangunan hutan tanaman industri.
Tidak
Diterapkan
Auditee adalah perusahaan yang memiliki Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Alam (IUPHHK-HA).
Volume kayu yang dapat dimanfaatkan
sebanyak :
a. Kayu Bulat : 690,06 m3
b. Kayu Bulat Kecil : 329.706,98 m3
2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan
dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan
Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Peralatan IUPHHK Auditee yang dipergunakan
pada kegiatan UPHHK tahun 2012 sudah
tertulis dalam dokumen RKTUPHHK-HA Tahun
2012 yang merupakan satu kesatuan sesuai
Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : P.53/Menhut-II/ 2009
tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat
untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan
Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu, pada Bab
II Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan (IUPK), pasal 2
menerangkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
(IUPK) yang diberikan kepada pemegang izin,
telah termasuk dan berlaku sebagai Izin
Pemasukan dan Penggunaan Alat ke dalam
kawasan hutan pada areal kerjanya dalam
rangka pelaksanaan kegiatan izin.
Hasil pemeriksaan antara dokumen dan fisik
di lapangan diketahui bahwa :
- Berdasarkan RKT 2012 jumlah peralatan
sebanyak 52 unit.
- Berdasarkan laporan bulan Desember
2012 jumlah peralatan yang diperguna kan
sebanyak 34 unit kondisi baik.
- Hasil pemeriksaan fisik di lapangan jumlah
dan keadaan peralatan baik.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kondisi alat sudah sesuai dengan laporan
bulan Desember 2012
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu
(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik
dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/
dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan
telah di– LHP-kan
Memenuhi Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu
Auditee seluruhnya telah di-LHP-kan. Laporan
Hasil Penebangan (LHP) tersebut dibuat,
diperiksa dan disahkan oleh petugas yang
berwenang :
o Penetapan Nama dan Nomor Register
Petugas Pembuat Laporan Hasil
Penebangan berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor :
158/KPTS/BPK/DISHUT tanggal 27 Maret
2012 atas nama Saeno, nomor register
07/18/1807/AYI/SAE/KB, Wilayah kerja
Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Auditee
tahun 2012.
o Pengangkatan dan Penetapan Nomor
Register Pejabat Pengesah Laporan Hasil
Penebangan (P2LHP) pada IUPHHK Auditee
di wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten
Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan,
Nomor : 69/KPTS/BPK-DISHUT/2011
tanggal 26 Januari 2011 dan Nomor :
102/KPTS/BPK-DISHUT/2012 tanggal 08
Pebruari 2012 yaitu Nama : Petrus Anunu
Seu, nomor register 02/18/1807/P2LHP-
PAS/ KB-KBK.
Realisasi LHP periode bulan Januari sampai
dengan November 2012 adalah 5.572 batang
dengan volume 19.829,39 m³. Uji petik pada
LHP Auditee tanggal 31 Desember 2012
periode II Petak 18.X luas areal 24,38 hektar
dengan nomor LHP : 35/LHP-AYI/XII/2012,
dengan Buku Ukur kayu bulat tanggal 22 – 31
Desember 2012, berdasarkan hasil verifikasi
terdapat kesesuaian antara LHP-KB dan
laporan buku ukur kayu, yaitu jumlah kayu
sebanyak 233 batang dan volume 1.027,15
m³.
Berdasarkan hasil pengukuran uji petik di
lokasi TPK Hutan Panaan, dengan sampel
sebanyak 65 batang, didapat jumlah volume
sebesar 294,78 m³, sedangkan berdasarkan
dokumen LHP didapat jumlah volume sebesar
294,02 m³ maka diperoleh selisih volume
sebesar 0,25%
Sedangkan pemeriksaan melalui uji petik
pada nomor (pohon) yang terdapat pada
tunggak di petak tebangan yang memuat data
nama perusahaan, tahun RKT, nomor petak,
nomor pohon, jenis serta diameter pohon,
dapat ditemukan pada dokumen Laporan
Hasil Penebangan (LHP).
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal
izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya
Memenuhi SKSKB diterbitkan oleh Petugas Penerbit
SKSKB secara Self Assesment sesuai dengan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
hasil hutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.8/Menhut-II/2009, Jo. Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 yang
menyebutkan bahwa terhadap pemegang
IUPHHK-Hutan Alam yang
mengimplementasikan Sistem Informasi
Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online,
diberikan kewenangan penerbitan dokumen
Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)
secara Self Assesment oleh Petugas Penerbit
SKSKB setelah terhadap seluruh kayu yang
akan diangkut dilunasi PSDH dan DR-nya.
Pada saat kayu sampai di TPK
antara/Logpond Telang Baru di Sei. Kelanis,
Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito
Timur, oleh petugas perusahaan dokumen
SKSKB dan fisik kayu diterima dan dicek
kesesuaiannya, kemudian dimatikan dan
dibuat berita acara pemeriksan oleh P3KB
(Pejabat Pemeriksa dan Penerimaan Kayu
Bulat).
Untuk pengiriman kayu dari TPK
antara/Logpond ke TPK Industri PT. Tanjung
Raya Plywood, Desa Tinggiran II Luar, Kec.
Tamban, Marabahan, Auditee menggunakan
FAKB yang diterbitkan oleh petugas
perusahaan yaitu petugas Penerbit FA-KB.
Hasil uji petik pada dokumen Surat
Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)
dengan nomor seri DG 1846237, DG
1846238, DG 1846239, DG 1846240 dan
DG 1846241, menunjukkan bahwa jumlah
batang dan volume kayu yang terdapat pada
SKSKB, sesuai dengan dokumen Laporan
Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada TPK hutan
Panaan Nomor : 10/AYI/X/2012 tanggal 03
Nopember 2012 yaitu 74 batang/ 259,91 m³.
Sedangkan untuk dokumen Faktur Angkutan
Kayu Bulat (FA-KB) hasil uji petik pada nomor
seri : PT.AYI.HA.A000126, menunjukkan
bahwa jumlah batang dan volume kayu yang
terdapat pada FA-KB, sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada TPK
antara/Logpond Telang Baru Nomor : 26/AYI-
LTB/I/2013 tanggal 01 Januari 2013, yaitu
1.697 batang / 5.776,53 m³.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB)
dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak
Pengelolaan
Verifier 3.1.3.a.
Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari
pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK-
RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak
balak.
Memenuhi Auditee merupakan IUPHHK-HA yang sudah
mengimplementasikan Sistem Informasi
Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-
II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan
Yang Berasal Dari Hutan Negara Lampiran II
tanggal 09 Pebruari 2009.
Penandaan yang diterapkan pada bontos kayu
oleh Auditee dilakukan dengan 2 jenis
penandaan, yaitu berupa label barcode
berwarna Kuning, dan penandaan yang
dituliskan menggunakan cat berwarna putih
yang berisikan informasi panjang/diameter
rata-rata dan kode Tractor (intern
perusahaan), data tersebut diinput
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
berdasarkan buku ukur. Dari penandaan kayu
yang dilakukan PT.AYI data pada bontos
sesuai dengan data pada dokumen LHP,
sehingga identitas yang terdapat pada batang
kayu bisa dilacak balak.
Verifier 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan secara konsisten
oleh pemegang izin.
Memenuhi Penandaan yang diterapkan pada bontos kayu
oleh Auditee dilakukan dengan 2 jenis
penandaan, yaitu berupa label barcode
berwarna kuning, dan penandaan yang
dituliskan menggunakan cat berwarna putih
yang berisikan informasi Panjang/diameter
rata-rata dan kode Tractor, data tersebut
diinput berdasarkan buku ukur (tanda intern
perusahaan). Hasil pemeriksaan pada kayu
yang sudah di tebang dan telah di LHP-kan di
lapangan terlihat konsistensi dalam
menerapkan penandaan pada bontos kayu.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan angkutan kayu
ke luar TPK
Memenuhi Identitas yang terdapat dalam SKSKB dan
FAKB adalah : nomor seri, tanggal penerbitan,
masa berlaku, asal kayu bulat, alat angkut,
pengirim dan penerima, tujuan bongkar,
jumlah kayu bulat yang diangkut, tanda
tangan nomor dan tanggal DKB, nomor
register penerbit, telah diisi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dokumen SKSKB dan
FAKB periode bulan Januari sampai dengan
Desember 2012 di lampiri dengan Daftar Kayu
Bulat (DKB) .
Penunjukan dan Penetapan Nomor Register
Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya
Kayu Bulat (P2SKSKB) secara Self Assesment
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor : 153/KPTS/BPK-DISHUT/2012
tanggal 16 Maret 2012 atas Nama : Defi Eka
Prasetya nomor register 00433/PKB-R/XIX-
11/2012 berlaku sampai dengan 06 Maret
2013.
Sedangkan Penetapan Nomor Register dan
Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu
Bulat (FA-KB) atas Nama : Suroto Hadi, Nomor
Register : 019/17/1714/FA-KB/Soi/KB Pada
IUPHHK PT Aya Yayang Indonesia,
berdasarkan Keputusan Kepala Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
Wilayah XII Palangka Raya Nomor :
SK.540/BP2HPXII-3/2009 tanggal 31
Desember 2009 untuk wilayah kerja TPK
antara/Logpond Telang Baru di Sei. Kelanis,
Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
Sehubungan dengan Auditee yang sudah
mengimplementasikan Sistem Informasi
Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online,
maka untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan
Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) tidak
dilakukan.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi
(DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan
Memenuhi Surat Perintah Pembayaran Auditee telah di
terbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas
Kehutanan Kabupaten Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan berdasarkan Laporan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
(PSDH)
Verifier 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Hasil Penebangan (LHP) yang disahkan oleh
Pejabat Pengesah Laporah Hasil Penebangan
(P2LHP), perusahaan wajib membayar Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana
Reboisasi (DR) atas kayu yang diproduksi.
Kewajiban yang harus dibayarkan Auditee
berdasarkan SPP periode bulan Januari
sampai dengan Desember 2012 dengan
jumlah 5.572 batang volume produksi sebesar
19.829,39 m³. adalah :
PSDH : Rp. 1,052,411,664.00
DR : USD. 303,682.64
Verifier 3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Memenuhi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang di
terbitkan oleh Pejabat Penagih SPP PSDH/DR
kepada AUDITEE telah sesuai dengan bukti
setor dari perusahaan kepada Bendaharawan
Penerima Setoran Murni PSDH/DR Bank
Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan.
PSDH telah disetorkan melalui Bendaharawan
Penerima Setoran Murni PSDH, No Rek 102-
0004204001 Bank Mandiri Cabang Jakarta
Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti
validasi dari pihak Bank.
DR telah disetorkan melalui Bendaharawan
Penerima Setoran Murni DR, No Rek 102-
0004819717 Bank Mandiri Cabang Jakarta
Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti
validasi dari pihak Bank. Penyetoran PSDH
dan DR dilakukan pihak perusahaan melalui
Bank Mandiri cabang Cabang Jakarta Gedung
Patra Jasa.
Verifier 3.2.1.c.
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan
tanaman.
Memenuhi SPP yang di terbitkan oleh Pejabat Penagih
sudah sesuai antara ukuran dengan tarif yang
berlaku dan bukti pembayaran yaitu :
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk
periode bulan Januari sampai dengan
Desember 2012 menggunakan tarif sesuai
dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor : 08/M-
DAG/PER/2/2007 dan PP 74/1999 Jo PP
59/1998 yaitu untuk kelompok meranti
adalah Rp 60.000, untuk Rimba Campuran
adalah Rp 36.000 dan kelompok kayu indah
Rp. 108.600.
Untuk Dana Reboisasi (DR) telah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92
tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Kehutanan Dan
Perkebunan yaitu untuk Kelompok Meranti
sebesar USD. 16/m³, Rimba Campuran
sebesar USD. 13/m³ dan Kelompok Kayu
Indah USD. 18/m³.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang
mengirim kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar
Pulau Terdaftar (PKAPT).
Tidak
Diterapkan
Auditee hanya menjual kayunya kepada PT
Tanjung Raya Plywood, di Desa Tinggiran II
Luar, Kec. Tamban, Marabahan, Kabupaten
Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan
bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT) sesuai dengan Keputusan
Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor :
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
68/MPP/Kep/2/2003 Bab I Pasal 1, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang
menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang
sah
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa setiap
kali pengiriman kayu, alat transportasi kapal
selalu di sertai dengan Dokumen /port
clearance. Berdasarkan dokumen yang ada
seluruh kapal pengangkut kayu Auditee
berbendera Kebangsaan Indonesia.
Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh
Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, berupa
Surat Izin Berlayar (SIB) Nomor :
551.6.1/1894/V/DISHUB/2008
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah
memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah
disahkan sesuai peraturan yang berlaku
meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi Auditee memiliki dokumen Studi Evaluasi
Lingkungan (SEL) Hak Pengusahaan Hutan di
Propinsi Kalimantan Selatan.
Persetujuan dokumen SEL Hak Pengusahaan
Hutan Auditee melalui Surat Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan
No. 2102/DJ-VI/PA/93 di Jakarta tanggal 25
Juni 1993 berisi 2 buku yang ditujukan
kepada Direktur Jenderal Pengusahaan
Hutan/Ketua Tim Pertimbangan.
Stempel persetujuan oleh Komisi Pusat
AMDAL DEPHUT Nomor: 2102/DJ-VI/PA/93 di
Jakarta tanggal 25 Juni 1993 terdapat pada
lembar cover bagian dalam dokumen SEL Hak
Pengusahaan Hutan Auditee
Dokumen Laporan AMDAL Hak Pengusahaan
Hutan Auditee telah disetujui oleh Komisi
Pusat AMDAL DEPHUT dengan Nomor 31/DJ-
VI/AMDAL/98 tanggal 11 Maret 1998 yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Pelestarian
Alam/Ketua Komisi (Ir. Soemarsono/NIP.
080019732.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Auditee tersedia dokumen RKL dan RPL yang
keabsahannya (persetujuan) melalui Surat
Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen
Nomor : 31/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 11
Maret 1998 yang ditujukan kepada Direktur
AYI di Jakarta berisi 2 buku.
Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pusat AMDAL
Departemen Nomor : 31/DJ-VI/AMDAL/98
tanggal 11 Maret 1998. Dokumen RKL dan
RPL mengacu pada Dokumen SEL HPH
Auditee
Stempel persetujuan oleh Komisi Pusat
AMDAL DEPHUT Nomor: 31/DJ-VI/AMDAL/98
tanggal 11 Maret 1998 terdapat dalam
lembar cover Dokumen Rencana Pengelolaan
Lingkungan HPH Auditee. Di Kabupaten
Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan.
Stempel persetujuan oleh Komisi Pusat
AMDAL DEPHUT Nomor: 31/DJ-VI/AMDAL/98
tanggal 11 Maret 1998 terdapat dalam
lembar cover Dokumen Rencana Pemantauan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 12 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Lingkungan HPH Auditee. Di Kabupaten
Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan dampak penting
aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
Memenuhi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan
dampak penting yang terjadi di lapangan.
Bukti pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan dampak penting Auditee
dituangkan dalam dokumen:
1 Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
Semester I Auditee Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2012
2 Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
Semester II Auditee Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2012
Laporan Semester I dan II Pelaksanaan RKL
dan RPL telah dilengkapi dengan Surat
Pengantar Penyerahan ke instansi Bapedalda
Kabupaten Tabalong dengan Surat Direktur
Auditee No. : 15/BC-AYI/SDA/VI/2012 tanggal
30 Juni 2012 Perihal Laporan Pelaksanaan
RKL RPL Semester I dan No. : 16/BC-
AYI/SDA/VI/2012 tanggal 31 Desember 2012
Perihal Laporan Pelaksanaan RKL RPL
Semester II.
Penunjang pelaporan dan pengendalian
pengelolaan dampak penting di Auditee antara
lain :
a. Intruksi Kerja (IK) Auditee yaitu Pelaporan
Lingkungan, disahkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Juni 2004.
b. Standar Prosedur Operasional (SPO)
Pengendalian Dampak Kelola Produksi
Terhadap Air Nomor : SPO-120/PSDA
dengan tanggal efektif 30 Mei 2002.
c. Standar Prosedur Operasional (SPO)
Pengendalian Dampak Kelola Produksi
Terhadap Tanah Nomor : SPO-121/SPDA
dengan tanggal efektif 30 Mei 2002.
Standar Prosedur Operasional (SPO)
Pengamanan Satwa Liar Langka dan
Habitatnya Nomor : SPO-122/SPDA dengan
tanggal efektif 30 Mei 2002.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier a.Implementasi prosedur K3 Memenuhi Auditee memiliki ketersediaan dokumen
Pedoman Kerja Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) dengan Nomor 001/AYI-PK-2012
Rev.00 tanggal 30 November 2012, yang
ditandatangani dan mengetahui Direktur
Operasional (Hartawan) dan disetujui General
Manager Operasional (Ir. Soehardjo, Sd).
I Data Perusahaan:
1. Nama Perusahaan : PT Aya Yayang
Indonesia
2. Alamat Perusahaan : Jl. K. Piere Tendean
No. 99/84 Banjarmasin
3. Jumlah Tenaga Kerja : 110 orang Laki-laki
= 103 orang Wanita = 9 orang
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 13 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
II Komposisi dan Personalia Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan kerja.
1. Ketua : Ir. Soehardjo, Sd
2. Sekretaris : Ngatini, S.Ag
Anggota :
1. Ir. Muh. Murjani
2. Sanimin
3. Ir. Syamsul Rizal
4. Ir. Fredy Diaz
5. Ernawan. Bs. SP
6. Olim. R
7. Ishak Tema
8. Sodik
9. Riza
10. Marcun
11. Gunak. I
Penanggung Jawab K3 Auditee adalah Kepala
Poliklinik Base Camp 63 (Edy Siswadi) dengan
surat penunjukan yang ditandatangani oleh
Direktur Operasional Auditee (Hartawan) di
Banjarmasin tanggal 01 Desember 2012.
Prosedur Operasi Standar Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) antara lain:
a. UM SOP 01 IK 2012 Rev.00 Inspeksi K3
b. UM SOP 02 IK 2012 Rev.00 Pelaporan
dan Investigasi Kecelakaan Kerja
c. UM SOP 03 IK 2012 Rev.00 Penyediaan
dan Perawatan alat K3
d. UM SOP 04 IK 2012 Rev.00 Safety
Induction dan Orientasi Kerja
e. UM SOP 05 IK 2012 Rev.00 Pemantauan
Bahan Beracun Berbahaya (B3).
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi Auditee memiliki daftar perlatan K3 yang
terdokumentasi di bagian Perlindungan dan
Pengamanan Hutan. Daftar Peralatan K3
Auditee 2012 sebagai berikut:
No Nama
Barang
Jml
2012
Ket
1. Tabung
Pemadam
4 Berfungsi
Baik
2. Mesin
Pompa Air
Portable
1 Berfungsi
Baik
3. Mobil tanki 1 Berfungsi
Baik
4. Helmet 14 Personal
5 Sepatu
Safety
24 Personal
6. Kacamata 19 Personal
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 14 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Las
7. Masker 21 Personal
8. Wear Puck 29 Personal
9. Sarung
Tangan
31 Personal
10 P3K 5 Lengkap
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Auditee memiliki dokumen catatan
kecelakaan kerja yang dituangkan dalam
bentuk Form Laporan Kejadian yang
ditandatangani oleh pelapor dan di ketahui
oleh Kabag SDM/Umum dengan tembusan ke
Direktur Operasional, Manager PH, Kabag
Operasional, dan Kabag SDM/Umum.
Terdapat Laporan Kegiatan Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
Auditee sebanyak 1 kali dalam periode tahun
2010-2012 , yaitu:
Bulan Oktober 2010 dengan uraian sebagai
berikut:
Pimpinan Sidang : 1 Orang
Anggota yang hadir : 12 orang
Anggota yang tidak hadir : 2 orang
Acara Sidang :
Pembahasan Rapat :
1. Disiplin Kerja
2. Evaluasi Kecelakaan Kerja
3. Kesiapan Kendaraan
4. Keselamatan dalam bekerja
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Memenuhi Tersedia surat pernyataan tertulis mengenai
kebijakan perusahaan yang membolehkan atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang
berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang
No. 21 Tahun 2000, dengan dikeluarkannya
surat pernyataan yang ditandatangani atas
nama Auditee oleh Direktur Operasional
(Hartawan), dinyatakan dibanjarmasin tanggal
01 Desember 2012.
Terdapat pernyataan tertulis mengenai
kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja tercatum di Peraturan Perusahaan
Auditee periode 2009-2013 di Pasal 2 Hak dan
Kewajiban Secara Umum ayat 2 klausul G yang
berbunyi “Karyawan berhak berserikat yakni
Serikat Pekerja, sesuai Undang-Undang No. 21
Tahun 2000 tentang Serikat pekerja Serikat
Buruh”
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP)
Auditee Periode tahun 2009-2013
ditandatangani oleh Direktur Utama (Herman
Wiyono) dan Direktur Keuangan/ADM (Drs. IG
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 15 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Riyanto). Di Banjarmasin pada bulan Juni 2009.
Di dalam PP tersebut diatur hal-hal mengenai
umum, hubungan kerja, hari kerja, waktu kerja
dan perjalanan dinas, ketentuan cuti dan ijin,
upah, tunjangan, premi dan bonus, jaminan
sosial dan fasilitas kesejahteraan pekerja,
keselamatan, kesehatan dan kecelakaan kerja,
program peningkatan ketrampilan, perlindungan
keamanan dan lingkungan, penilaian dan
penghargaan, kewajiban dan larangan bagi
pekerja, pembinaan dan sanksi pelanggaran,
pemutusan hubungan kerja, keluh kesah
pekerja.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak
di bawah umur
Memenuhi Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 pasal 6 ayat
(2) tentang wajib lapor ketenagakerjaan di
perusahaan, maka setiap akhir tahun Auditee
telah melaporkan kondisi ketenagakerjaan di
areal PT ATP kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
Auditee tidak mempekerjakan tenaga kerja yang
masih dibawah umur atau dibawah usia 17
tahun. Usia tenaga kerja Auditee diperoleh
melalui: Laporan Bulanan Tenaga Kerja
Indonesia HPH PT AYA YAYANG INDONESIA No.
38/BC.AYI/SDM/XII/2012 tanggal 31 Desember
2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten Tabalong. Laporan
penggunaan Tenaga Kerja Auditee Periode Bulan
Desember 2012, yang disajikan sebagai berikut:
Berdasarkan daftar tenaga kerja Auditee, usia
termuda terdapat pada tenaga kerja tidak tetap
dengan lulusan SD pada tahun 2012. Dengan
demikian, tahun kelahiran tenaga kerja tersebut
tahun 1995 atau berusia 18 tahun pada tahun
2013.