psap-02-akrual-101012014

Upload: yoyokkurniawan

Post on 07-Jan-2016

6 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Akuntansi

TRANSCRIPT

  • PSAP NO. 02

    LAPORAN REALISASI ANGGARAN

    KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

  • RUANG LINGKUP DAN MANFAAT PSAP No. 02

    PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas;

    LRA menyediakan informasi mengenai realisasi

    pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

    2 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • DEFINISI LRA

    Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

    3 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • BASIS AKUNTANSI

    PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN BASIS KAS:

    Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

    Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

    Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

    Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

    4 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

    Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

    5

    ISI LRA DEFINISI

    Pendapatan-LRA

    Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

    Belanja Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

    Transfer

    Penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

    Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

    6

    ISI LRA DEFINISI

    Surplus/defisit-LRA

    Selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit LRA

    Penerimaan Pembiayaan

    Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan

    Pengeluaran Pembiayaan

    Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada fihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan

    Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

    7

    ISI LRA DEFINISI

    Pembiayaan Neto

    Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu

    Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

    Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan

    Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LRA

    Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;

    Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

    8 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • AKUNTANSI ANGGARAN

    Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

    Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.

    Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).

    Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

    Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan

    9 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • AKUNTANSI PENDAPATAN LRA

    Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUN/D

    Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan

    Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH

    Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

    10 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • AKUNTANSI PENDAPATAN LRA

    Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

    Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA

    11 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • AKUNTANSI PENDAPATAN LRA

    Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama;

    Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

    12 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • AKUNTANSI BELANJA

    Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara/Daerah

    Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

    Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU

    Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi

    13 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LRA

    Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA

    Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

    Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

    14 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • AKUNTANSI PEMBIAYAAN

    Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

    Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah

    Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

    pengeluaran)

    15 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • AKUNTANSI PEMBIAYAAN

    Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;

    Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;

    Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

    16 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

    Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah

    Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sental pada tanggal transaksi

    17 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

    Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut

    18 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

    Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

    a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;

    b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi

    19 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • 20

    SALDO NORMAL ANGGARAN

    Perkiraan Tambah Kurang Saldo Normal

    Pendapatan

    K

    D

    K

    Belanja

    D

    K

    D

    Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • LRA DALAM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

    LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak disatukan dengan siklus akuntansi.

    Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah transaksi anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya

    LRA hanya berfokus pada transaksi dengan basis kas, sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kas tidak dicatat dalam LRA. Jika ditambahkan boleh dimasukkan dalam informasi tambahan LRA.

    21 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

  • TRANSAKSI ANGGARAN

    Transaksi belanja

    22 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

    Belanja xxxx

    Estimasi Perubahan SAL

    xxxx

    Transaksi pendapatan

    Estimasi Perubahan SAL xxxx

    Pendapatan xxxx

    Jurnal penutup

    Pendapatan xxxx

    Belanja xxxx

    Estimasi Perubahan SAL

    xxxx

    SAL xxxx

    Akun Perantara

  • TRANSAKSI BELANJA ASET TETAP & PERSEDIAAN

    Pemda pada 5 Desember membayar 500.000.000 untuk membeli peralatan melalui pengeluaran LS

    Tanggal Finansial Anggaran

    5 Des Aset tetap peralatan 500.000.000 Belanja Modal 500.000.000

    R/K PPKD 500.000.000 Estimasi Perubahan SAL 500.000.000

    Pemda pada 15 Desember membayar 40.000.000 untuk membeli persediaan dengan pengeluaran LS

    Tanggal Finansial Anggaran

    15 Des Persediaan 40.000.000 Belanja Barang 40.000.000

    R/K PPKD 40.000.000 Estimasi Perubahan SAL 40.000.000

  • TRANSAKSI PENERIMAAN

    Pada tanggal 7 Januari, SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazata sebesar 10.000.000 dan hotel Melati 300.000.000. Pada tanggal 16 Februari restoran Lazata membayar ke bendahara penerimaan SKPD A dan pada hari yang sama bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Pada 25 Februari Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah.

    Tanggal Finansial Anggaran

    7 jan Piutang Pendapatan Pendapatan Pajak LO

    310.000.000 310.000.000

    Tidak dicatat

    16 Feb Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pendapatan

    10.000.000 10.000.000

    Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Pajak LRA

    10.000.000 10.000.000

    16 Feb R/K PPKD Kas Dibendahara Pe nerimaan

    10.000.000 10.000.000

    Tidak dicatat

    25 Feb R/K PPKD Piutang Pendapatan

    300.000.000 300.000.000

    Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Pajak LRA

    300.000.000 300.000.000

  • TRANSAKSI BELANJA

    Pada tanggal 30 Januari, SKPD A membayar gaji pegawai dengan LS sebesar 80.000.000

    Tanggal Finansial Anggaran

    30 Jan Beban Gaji R/K PPKD

    80.000.000 80.000.000

    Belanja Gaji Estimasi Perubahan SAL

    80.000.000 80.000.000

    Pada tanggal 3 Maret, SKPD A membayar biaya pemeliharaan dengan kas sebesar 10.000.000

    Tanggal Finansial Anggaran

    30 Jan Beban pemeliharaan Kas Bendahara pengeluaran

    10.000.000 10.000.000

    Belanja Gaji Estimasi Perubahan SAL

    10.000.000 10.000.000

  • Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 26

    Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran

  • Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 27

    Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran

  • 28

    TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www.ksap.org Email: [email protected]